IDXChannel - Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjenhubdar) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Irjen Pol Risyapudin, mengatakan pemerintah telah berupaya meningkatkan infrastruktur transportasi darat dalam 10 tahun terakhir.

Upaya tersebut terintegrasi melalui pembangunan dan rehabilitasi terminal penumpang dan barang serta fasilitas dermaga penyebrangan. Puluhan terminal telah dibangun dan direhabilitasi.

Hal itu disampaikan dalam Seminar Internasional bertajuk 'Sistem Transportasi Darat Indonesia Terintegrasi, Cerdas, dan Berkelanjutan' yang digagas Universitas Indonesia (UI) melalui Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) pada Kamis (10/10/2024) di Balai Sidang, Kampus UI Depok.

"Sebanyak 59, di antaranya 6 terminal baru dan 53 terminal direhabilitasi yang dibangun untuk mendukung konektivitas masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terisolasi," kata Risyapudin dalam keterangannya dikutip, Senin (14/10/2024).

Risyapudin menambahkan terminal ini tidak hanya berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. "Tetapi juga sebagai tempat untuk memastikan keselamatan kendaraan dan pengemudi melalui Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Terminal-terminal ini juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM yang membantu meningkatkan perekonomian lokal," ujarnya.

Sementara itu, Bambang Brodjonegoro mengatakan tidak hanya sistem transportasi terintegrasi, juga membahas pentingnya sistem transportasi yang cerdas dan berkelanjutan untuk mendukung misi global ramah lingkungan.

Ia menekankan urbanisasi seringkali menjadi sumber utama emisi gas rumah kaca dari transportasi, sehingga perlu sinkronisasi pengembangan transportasi melalui penerapan teknologi yang efisien.

"Kemajuan digital saat ini, memungkinkan sistem transportasi dapat dikelola lebih baik, agar terciptanya sistem transportasi yang cerdas dan berkelanjutan. Ini menjadi salah satu bagian penting dari konsep Smart City," tuturnya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Sri Mulyani bakal menjadi menteri keuangan di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Keputusan Prabowo cukup mengejutkan mengingat keponakannya, Thomas Djiwandono sebelumnya digadang-gadang akan mengisi jabatan tersebut.

Sri Mulyani menjadi salah satu calon menteri yang diundang Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Dia mengungkapkan, diskusi dengan Prabowo soal posisi menteri keuangan tak hanya terjadi sore ini, melainkan sudah dilakukan cukup lama dan panjang.

"Oleh karena itu pada saat pembentukan kabinet, beliau meminta saya untuk menjadi menteri keuangan kembali," ujar Sri Mulyani, Senin.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan, selama ini dirinya dan Prabowo banyak diskusi soal APBN mulai dari pajak, bea cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga belanja kementerian/lembaga dan transfer dana ke daerah.

"Jadi kami selalu konsultasi, kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan keuangan negara untuk bisa mendukung program-program beliau," katanya.

"Artinya diskusinya kan nggak cuman malam ini, jadi sudah beberapa diskusi, saya rasa yang disampaikan beliau tetap konsisten, jaga keuangan negara, jaga APBN, jaga kementerian keuangan perkuat terutama dari sisi baik penerimaan maupun belanjanya, serta berbagai langkah-langkah investasi dan penggunaan keuangan negara. Konsisten beliau selalu mengatakan begitu," tuturnya.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) memproyeksikan konsumsi energi di Indonesia bakal melonjak naik selama Pemerintahan Prabowo Subianto. Sebab, Presiden Terpilih tersebut menargetkan ekonomi tumbuh 8 persen per tahun.

Direktur Manajemen Risiko Pertamina NRE, Iin Febrian mengatakan, permintaan energi dalam beberapa tahun belakangan sudah meningkat. Bahkan, diproyeksikan naik di kisaran 2,7 persen pada 2058.

Proyeksi tersebut dengan asumsi bahwa makro ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5 persen. Sementara itu, pemerintah baru mencanangkan ekonomi Tanah Air ada di posisi 8 persen, sehingga Pertamina memproyeksi permintaan energi bakal lebih besar.

“Padahal pemerintah baru mencanangkan pertumbuhan 8 persen, it means pertumbuhan atau konsumsi energi akan jauh lebih besar lagi dibandingkan dari kita proyeksikan,” ujar Iin Febrian saat gelaran Repnas National, Jakarta, Senin (14/10/2024).

BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas) bakal kerja lebih keras lagi agar bisa memenuhi permintaan pasar. Iin menyebut, pemenuhan pasokan energi bukan hanya dari sisi jumlah, namun juga soal kualitas, terutama bauran energi alias energi mix (EBT).

“Ini tentu relevansinya di sana dan tidak hanya dari sisi jumlah, tapi sisi kualitas kita harus dorong untuk ke energi baru dan terbarukan, energi mix itu yang tentu kita kembangkan,” tuturnya.

Pertamina NRE dan lima subholding lainnya mendapat amanah untuk menjamin ketahanan energi nasional dalam rangka mendukung arahan strategis pemerintah baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di level 8 persen.

Hanya saja, lanjut Iin, Pertamina masih dihadapkan pada tiga tantangan, yakni ketersediaan energi, keterjangkauan, dan energi berkelanjutan (sustainability).

“Kita sungguh-sungguh untuk menjamin ketahanan energi, namun kita melihat bahwa ada tiga tantangan utama, tri dilema kalau kita sebut terkait dengan tantangan energi. Pertama ketersediaan energi, energi security, kedua keterjangkauan, ketiga sustainability,” ujarnya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan minat investor untuk melakukan eksplorasi migas di Indonesia terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan dalam terdapat 23 kontrak migas baru dalam tiga tahun terakhir, termasuk 2 yang ditandatangani hari ini yaitu blok Amanah dan Melati.

"Saat ini ada tabungan eksplorasi sekitar Rp 4,3 triliun dan Rp 11 triliun untuk pengembangan," kata Ariana dalam Indonesia Exploration Forum (IEF) bertajuk "Framing the Future of Indonesia’s Oil and Gas: Massive Exploration for Indonesia Energy Security" yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Senin (14/10/2024).

Menurut dia, fokus area eksplorasi ke depan yaitu wilayah timur yang terdapat di 5 area yaitu Buton, Timor, Seram, Aru dan Papua. Untuk wilayah barat, fokusnya ada di Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Jawa Timur.

"Di wilayah timur sudah ada sekitar 5 join study, dan ada 1 yang jadi blok migas baru. Untuk wilayah barat, ada 1 yang sudah mulai mengarah ke joint study. Adanya Tim Kepmen Eksplorasi, saat ini dari barat hingga timur, memiliki 34 joint study," tuturnya.

Ariana menambahkan, upaya pemerintah untuk mempercepat dukungan terhadap eksplorasi hulu migas yang sudah dilakukan antara lain Fleksibilitas PSC, bagi hasil (split) sampai 50 persen, bank garansi yang lebih murah, penawaran langsung tanpa joint study, perubahan komitmen eksplorasi ke area terbuka, tambahan periode eksplorasi dan penambahan masa periode pasca POD 1.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Eksplorasi Pengembangan Dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara menyampaikan eksplorasi yang lebih masif membutuhkan dukungan regulasi yang lebih kuat lagi. Saat ini kebanyakan proyek yang ada di long term plan (LTP) tidak ekonomis.

Oleh karena itu, SKK Migas merumuskan agar hasil eksplorasi dapat diproduksikan dengan payung hukum yang kuat yaitu penyelesaian RUU Migas.

"Industri hulu migas membutuhkan terobosan-terobosan agar ada split yang lebih bagus, jika ada kegiatan di open area kenapa tidak beri kemudahan-kemudahan," kata Benny.

Terkait upaya mempercepat penemuan menjadi produksi, Benny menyampaikan bahwa saat ini dari aspek teknis dan non teknis, hambatan dan tantangan terbesar adalah faktor non teknis. Dia menyampaikan untuk urusan teknis bisa dipercepat, seperti saat ini dalam hitungan bulan plan of development (POD) sudah bisa diselesaikan, tetapi untuk non teknis seperti perizinan, amdal dan lainnya penyelesaiannya tidak dapat diprediksikan.

"Akibatnya meskipun POD sudah disetujui, sering proyek itu delay terus tidak onstream penyebabnya umumnya di perizinan, amdal, pengadaan yang lama, dukungan pemerintah di daerah yang lama. Ketika sekali molor proyek tersebut, maka dipastikan pencapaian target LTP juga akan mundur," ujar Benny.

Direktur Eksplorasi Pertamina Hulu Energi Muharram Jaya Panguriseng menyampaikan pihaknya terus melakukan kegiatan eksplorasi secara masif dan agresif. Di luar upaya yang lain, dia menegaskan peningkatkan produksi kontribusi eksplorasi tetap paling utama dan signifikan.

Muharram menyampaikan Pertamina telah meningkatkan target penemuan migas. Untuk lokasi yang masuk kategori mature, dari statistik 10 tahun terakhir, hanya sekitar 10 MMBOE. Dalam 2 tahun terakhir PHE telah tingkatkan menjadi 15 MMBOE di tahun ini. Untuk tahun 2025 bahwa hanya prospek diatas 30 MMBOE yang di bor.

"Kami juga melakukan cara-cara yang out of the box, ditempat yang lama dijalankan dengan cara baru. Kita baru saja discovery di sumur Astrea Rokan yaitu 3.000 BOPD per hari tanpa air, 100% adalah minyak," kata Muharram.

Muharram menambahkan strategi kedua adalah strategi untuk bertumbuh, ibaratnya ketika ditargetkan mencari paus maka harus di laut dalam dan bukan di kolam.

"Saat ini Pertamina agresif di WK baru salah satunya di Sulawesi dan akan terus melakukan itu di area frontier yang potensial lainnya," ujarnya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meluncurkan 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib. Ke-16 Permenperin ini mengatur proses penilaian kesesuaian, yang mencakup audit dan pengujian yang sesuai dan benar.

"Hal ini merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh industri akan memenuhi standar yang ditetapkan," kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Peraturan ini juga mengatur proses sertifikasi dan persetujuan penggunaan tanda SNI dilakukan melalui SIINas, sehingga menjadi efisien, transparan, dan mendorong pemenuhan regulasi.

Untuk mendukung implementasi 16 peraturan tersebut, Kemenperin telah menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), terdiri dari 20 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 28 Laboratorium Penguji yang siap melakukan sertifikasi dan pengujian produk.

LPK-LPK ini berperan penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar yang berlaku, serta memberikan jaminan kualitas kepada konsumen.

"Kemenperin juga terus mendorong peningkatan kapasitas lembaga-lembaga ini agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam mendukung penerapan SNI wajib di sektor industri," kata Menperin.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi menyampaikan, 16 Permenperin baru itu untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik, sprayer gendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

"Hingga saat ini telah diharmonisasi sebanyak 44 rancangan Permenperin, dengan rincian 16 Permenperin telah diterbitkan dan 28 rancangan Permenperin dalam proses penerbitan. Sementara, 24 rancangan Permenperin lainnya masih dalam proses pembahasan dengan stakeholder, yang mana seluruhnya mengacu kepada pengaturan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022," tuturnya.

Andi menambahkan, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri di pasar nasional maupun global, telah ditetapkan beberapa pengaturan baru di dalam Permenperin tentang Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022.

“Hal ini dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan standardisasi industri oleh seluruh stakeholder,” ujarnya.

Salah satu pengaturan baru tersebut adalah kewajiban bagi produsen di luar negeri untuk memiliki Perwakilan Resmi di Indonesia, yang akan bertanggung jawab penuh terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen di luar negeri.

Selain itu, produk yang diimpor juga harus masuk terlebih dahulu ke gudang perwakilan resmi yang berlokasi sama dengan lokasi perwakilan resmi. Pengaturan ini bertujuan agar dapat memudahkan proses pengawasan sebelum produk beredar di Indonesia.

“Pengaturan baru yang lain adalah pada proses sertifikasi standardisasi produk industri yang dilaksanakan dalam dua tahap,” kata Andi.

Tahap pertama, Sertifikasi SNI atau Kesesuaian, dan tahap kedua adalah Persetujuan Penggunaan Tanda SNI/Kesesuaian.

"Tahapan sertifikasi SNI/Kesesuaian dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang ditunjuk oleh Kemenperin, sedangkan tahapan Persetujuan Penggunaan Tanda SNI/Kesesuaian dilaksanakan oleh Kemenperin," kata dia.

Kedua tahapan tersebut dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Penggunaan aplikasi SIINas akan mendorong proses menjadi lebih efektif, efesien, transparan dan mendorong kepada pemenuhan regulasi.

Andi mengatakan semua langkah yang dilakukan tersebut adalah upaya membentuk ekosistem standardisasi yang kuat, sehingga industri dapat lebih kompetitif di pasar dalam negeri dan global, meningkatkan kualitas produk, serta mendorong inovasi dan efisiensi, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing industri.

"Mengingat peraturan yang baru terbit ini harus segera diimplementasikan, maka akan dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh stakeholder," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang kepala daerah untuk menguasai bank perekonomian rakyat (BPR) maupun bank perekonomian rakyat syariah (BPRS).

Kebijakan baru tersebut seiring dengan pengelolaan BPR maupun BPRS yang akan diserahkan ke pemerintah provinsi melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD).

“Ke depannya (BPR) akan diinduki oleh bank pembangunan daerah (BPD). Memang BPR itu harus single presence policy jadi artinya tidak boleh lagi nanti kabupaten misal contohnya dimiliki oleh bupati, ini akan dikonsentrasikan di bawah pemerintah provinsi dan tentu juga kepemilikan saham di kabupaten,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dalam Peluncuran Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD)Tahun 2024-2027, Senin (14/10/2024).

Menurut Dian, kebijakan baru ini akan mempercepat proses pengambilan keputusan saat terjadi masalah keuangan di kemudian hari. Apalagi saat ini sudah ada 20 BPR atau BPRS yang ditutup oleh OJK.

“Ini belajar dari apa yang sudah terjadi beberapa saat ini, beberapa kita harus terpaksa menutup BPR berbagai daerah dan sudah menutupnya hampir 20, karena persoalan-persoalan mengatasi masalah uang yang dihadapi BPR-BPR ini,” tutur Dian.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel – PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) berencana bergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Direktur Utama Bank Sumut Babay Parid Wazdi mengungkapkan, rencana tersebut sudah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Tadi saya baru wacanakan dengan OJK. Nanti langkah pertama saya akan audiensi dulu dengan OJK pusat yang menangani KUB,” kata Babay saat ditemui di Grand Hyatt Jakarta, Senin (14/10/2024).

Adapun OJK memberikan saran bagi Bank Sumut untuk bergabung dengan Himpunan Bank Negara (Himbara).

“Atau misalkan ke bank swasta yang yang acceptable, diterima oleh masyarakat ya. Kadang-kadang kan ketika ke swasta nanti ada isu swastanisasi atau apalah gitu kan. Itu nanti yang bisa diterima oleh masyarakat di daerah itu,” tutur dia.

Sebagai informasi, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) mencatatkan laba bersih Rp351,62 miliar sepanjang semester I-2024. Pencapaian itu terkontraksi 6,60 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp376,48 miliar.

Meski mengalami koreksi, penyusutan laba Bank Sumut relatif lebih baik dibandingkan sejumlah BPD-BPD kakap, yang pada periode sama mengalami penurunan hingga double digit.

Mengacu laporan keuangan yang dipublikasikan Kamis, 19 September 2024 lalu, salah satu faktor penurunan laba Bank Sumut adalah akibat lonjakan beban bunga.

Hingga Juni 2024, beban bunga mengalami lonjakan 118,25 persen, dari Rp484,39 miliar menjadi Rp1,06 triliun. Adapun pendapatan bunga bank ini masih tumbuh solid, naik 38,74 persen, atau menjadi Rp2,23 triliun. Alhasil, pendapatan bunga bersihnya terkontraksi 2,56 persen menjadi Rp1,70 triliun.

Dari sisi fungsi intermediasi, BPD yang dipimpin Babay Parid Wazdi sebagai direktur utama ini menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp29,65 triliun di semester I -024. Realisasi itu meningkat 3,64 persen ketimbang Rp28,61 triliun di periode sama tahun sebelumnya.

Di tengah melemahnya daya beli masyarakat, rasio kredit bermasalah (NPL) justru bisa ditekan ke level 2,55 persen, lebih baik dibandingkan 2,78 persen di semester I-2023.

Dari sisi funding, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh tipis 2,25 persen, dari Rp33,32 triliun menjadi Rp34,07 triliun. Struktur DPK tidak banyak berubah, dengan rasio dana murah (CASA) sebesar 57,00 persen, sedikit lebih baik dibandingkan 56,87 persen di periode sama tahun sebelumnya.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menandatangani dua Wilayah Kerja (WK) Migas, yaitu WK Amanah dan WK Melati.Penandatangan dilakukan dalam acara "Indonesia Exploration Forum 2024" di Surabaya, Jawa Timur, Senin (14/10/2024).

"Penandatanganan ini menambah capaian Pemerintah dalam mendapatkan investor pada kegiatan usaha hulu migas guna mendorong kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Dadan Kusdiana.

Disebutkan Dadan, nilai investasi dari Komitmen Pasti pada WK Amanah adalah sebesar USD3,15 juta dan WK Melati senilai USD12,7 juta. Sehingga dari dua WK tersebut mendapatkan total Komitmen Pasti mencapai USD15,8 juta dengan bonus tanda tangan masing-masing sebesar USD300 ribu dan USD200 ribu.

WK Amanah dan Melati merupakan hasil Lelang WK Migas Tahap I Tahun 2024 yang ditawarkan melalui mekanisme Lelang Penawaran Langsung. Dengan pemenang WK Amanah adalah PT Medco Energi Amanah (Operator), PT Sele Raya Sejati dan KUFPEC Indonesia (Amanah) B.V.

Sedangkan pemenangn WK Melati yaitu PT Pertamina Hulu Energi Sulawesi Melati (Operator), SIEI Melati Limited dan KUFPEC Indonesia (Amanah) B.V.

Adapun dari penandatanganan kontrak kerja sama ini, pada WK Amanah berupa satu G&G serta akuisisi dan processing data seismik 3D 50 km2.

Sementara untuk WK Melati komitmen pasti berupa dua Studi G&G, Akuisisi dan processing Data Seismik 3D 200 km2, serta Akuisisi dan processing Data Seismik 2D 250 km2.

"Ini menunjukkan bahwa industri hulu migas di Indonesia masih memiliki peluang besar, dan tetap menarik untuk investasi. Perbaikan regulasi yang dilakukan Pemerintah juga mendukung iklim investasi yang lebih baik bagi investor, termasuk fasilitas pajak, insentif atau syarat dan ketentuan dalam penawaran," ujar Dadan.

Dadan berharap bahwa penandatanganan 2 Kontrak Kerja Sama Migas dengan skema cost recovery ini akan memberikan dampak positif terhadap iklim eksplorasi migas di Indonesia.

"Serta menambah Kontrak Kerja Sama sejak tahun 2020 hingga 2024 menjadi total 23 Kontrak Kerja Sama Baru," kata Dadan.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan progres pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai 53,13 persen yang terdiri dari 108 paket dari sejumlah divisi.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, mengatakan progres pembangunan sebesar 53,13 persen tersebut terdiri dari sejumlah paket yang dibangun hingga akhir September 2024.

“Secara keseluruhan itu adalah 53,13 persen ini terdiri dari 14 paket pekerjaan dari sumber daya air, 38 paket dari Bina Marga, kemudian 41 Paket dari Cipta Karya dan 15 paket dari Perumahan,” kata Diana dalam rubrik Special Dialogue IDX Channel, Senin (14/10/2024).

Diana menjelaskan total progres pembangunan infrastruktur tersebut dikarenakan berdasarkan tiga tahapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ketiga tahapan pembangunan itu dilakukan semenjak tahun 2020 hingga September 2024.

“Kenapa 53 persen? Ini sebenarnya kita bagi menjadi tiga stage, tiga tahapan, tahap pertama itu yang dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 itu adalah 93,91 persen. Kemudian tahap kedua mulai dari Tahun 2022 sampai 2023 itu 63 persen dan tahap ketiga itu tahun 2023 sampai dengan 2024 itu 17,4 persen,” kata Diana.

Meski demikian, Diana tidak menampik pembangunan IKN juga melibatkan pihak-pihak lainnya. Ia menuturkan selain menggunakan alokasi dana APBN, sejumlah investor turut serta membangun sejumlah fasilitas yang menunjang infrastruktur IKN.

“Ada beberapa misalnya Hotel itu juga kemarin sudah selesai, Hotel Nusantara dan sudah bisa dimanfaatkan, ada rumah sakit kemudian ada PSSI juga sudah ada di sana ya dan ada beberapa fasilitas-fasilitas misalnya restoran dan sebagainya juga sudah ada di sana,” tutur Diana.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemindahan IKN menjadi bagian transformasi struktural Indonesia untuk membangun tata kehidupan yang lebih baik. Adapun transformasi yang terjadi di IKN merupakan bagian dari visi besar Indonesia untuk mewujudkan Indonesia emas 2045.

Jokowi menegaskan pemindahan ibukota negara tidak sekedar membangun gedung pemerintahan. Pemindahan IKN akan menjadi bagian transformasi struktural Indonesia untuk membangun tata kehidupan yang lebih baik.

Presiden menyampaikan pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada perpindahan fisik gedung pemerintahan, tetapi mencerminkan perubahan pola pikir, budaya kerja, serta semangat untuk menghadapi tantangan masa depan. Presiden juga menyoroti pentingnya peran IKN dalam mengarahkan Indonesia menuju keberlanjutan.

Selain itu, presiden menekankan bahwa transformasi yang terjadi di IKN merupakan bagian dari visi besar Indonesia untuk mewujudkan Indonesia emas 2045.

“Mewujudkan pembangunan Indonesia sentris dalam rangka pemerataan dan keadilan, bukan hanya Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Kemudian juga mewujudkan Indonesia Emas di 2045, 20 tahun yang akan datang target kita sudah mencapai GDP lebih dari USD23.000, GDP per kapita USD23.000,” ujar Jokowi.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 sejauh ini masih sesuai jadwal. Pasalnya, ketentuan tersebut merupakan amanat undang-undang (UU).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti menegaskan, PPN 12 persen akan diterapkan pada 1 Januari 2025 sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Dapat kami sampaikan bahwa penyesuaian tarif PPN menjadi 12 persen merupakan amanat UU HPP,” kata Dwi kepada IDX Channel, Senin (14/10/2024).

Kendati demikian, kenaikan PPN tersebut tergantung dari pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto. "Kendati demikian, penyesuaian tarif PPN tersebut akan mengikuti kebijakan pemerintah baru,” kata Dwi.

Kenaikan PPN menjadi 12 persen pada tahun 2025 terus menjadi polemik di tengah proses transisi kepemimpinan nasional dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Kenaikan tarif PPN dalam beberapa tahun terakhir dari sebelumnya 10 persen ditetapkan dalam UU HPP yang disahkan DPR pada 29 Oktober 2021.

Dasar penetapan tarif PPN tersebut masuk dalam Bab IV pasal 7 UU HPP yang menyatakan bahwa tarif PPN yaitu sebesar 11 persen mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, Darmawan Prasodjo, menetapkan 60 persen pembangkit listrik baru di Indonesia bakal berasal dari swasta.

Menurutnya, PLN tidak dapat bekerja secara mandiri, namun perlu dukungan alias kolaborasi dengan para investor agar bisa mengerjakan proyek pembangkit berbasis energi bersih.

“PLN tidak mungkin menghadapi tantangan ini sendirian, maka dalam perencanaan ke depan 60 persen dari pembangkit yang ada berbasis pada investasi swasta,” ujar Darmawan saat gelaran Repnas National, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dalam perencanaannya, PLN membangun satu ekosistem pembangkit listrik yang melibatkan BUMN, investor, perusahaan penyedia teknologi (provider), hingga lembaga keuangan global.

“Swasta nasional bekerja sama dengan teknologi provider, international financing, yang artinya bahwa saya sebagai Dirut PLN harus membangun ekosistem yang kondusif untuk berinvestasi,” kata Darmawan

“Saya harus mampu membangun ekosistem yang kondusif untuk berkolaborasi, apa cara membangun ekosistem kondusif kolaboratif, berinvestasi adalah kita membangun kerjasama yang berbasis pada spirit,” ujarnya menambahkan.

Kendati begitu, dia menegaskan investasi tetap mempertimbangkan internal rate of return (IRR).

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menggelar Indonesia Exploration Forum (IEF).

Gelaran bertajuk "Framing the Future of Indonesia’s Oil and Gas: Massive Exploration for Indonesia Energy Security" ini digelar di The Westin Hotel, Surabaya pada 14 hingga 15 Oktober 2024.

Diikuti 550 peserta, forum ini menjadi respons terhadap tantangan yang dihadapi industri hulu migas dengan mendorong eksplorasi besar-besaran dan mempercepat transisi untuk mendukung ketahanan energi.

"Forum eksplorasi ini bisa menjadi sarana untuk melakukan kolaborasi dan upaya peningkatan penemuan migas. Forum ini agar dilakukan secara reguler, sehingga perkembangan eksplorasi dan upaya-upaya breakthrough dalam upaya penemuan-penemuan berkelanjutan di eksplorasi bisa terus ditingkatkan," ujar Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam keterangan resminya, Senin (14/10/2024).

Dadan mengingatkan bahwa konsumsi minyak terus meningkat, sedangkan tren produksi minyak belum bisa naik. Hal ini menjadi tantangan industri hulu migas.

"Saya mengingatkan kembali pesan Presiden bahwa tidak menerima alasan produksi minyak turun, dan produksi minyak harus naik. Perintah dari pimpinan tertinggi sudah jelas, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi yang ada dan menjadi hasil," kata Dadan.

Dia menambahkan, pemerintah saat ini fokus di wilayah timur yang mencakup Buton, Timor, Seram, Aru dan Papua. di mana telah dilanjutkan joint studi dan blok migas. Saat ini ada 34 joint study eksplorasi yang menunjukkan potensi migas di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri.

"Kita telah sama-sama menyaksikan 2 tanda tangan kontrak tahun 2024 tahap 1, Pemerintah terus menyiapkan blok migas yang baru. Lebih dari 60 blok migas disiapkan untuk 5 tahun ke depan, tahun 2024 akan segera dilakukan penawaran tahap kedua," kata Dadan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyampaikan bahwa dalam upaya meningkatkan produksi migas nasional, SKK Migas telah merumuskan strategi utama, yaitu dengan fokus yang kuat pada eksplorasi sebagai strategi jangka panjang.

Dwi mengapresiasi explorationists SKK Migas maupun di Kontraktor KKS, di mana dalam lima tahun ini sudah melakukan cukup banyak pekerjaan dengan melakukan pengeboran 130 sumur eksplorasi, 11 study regional, dan lebih dari 600 study G&G.

"SKK Migas dan KKKS sudah melaukan survei seismik 2D sepanjang sekitar 48.500 km, survei 3D seluas sekitar 10.000 km2, serta aktivitas 4 full tensor gradiometry seluas sekitar 250.000 km2. Ini adalah bukti kegiatan eksplorasi migas yang masif untuk menemukan cadangan baru," ujar Dwi.

Sementara itu, Deputi Eksplorasi Pengembangan Dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Benny Lubiantara, menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah bagi pemimpin industri untuk berkolaborasi dan berinovasi.

Benny menegaskan forum ini sebagai upaya yang strategis dan menyeluruh dan menjawab tantangan yang semakin kompleks untuk migas di Indonesia. Forum ini bertujuan meningkatkan transformasi dan membentuk masa depan energi migas di Indonesia.

"Mari bersama-sama kita perkuat wawasan, jalin ide dan kolaborasi yang baru, menjawab masa depan yang lebih optimis," kata Benny.

(NIA DEVIYANA)