IDXChannel - PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) meresmikan tiga proyek strategis di wilayah kerja Mahakam. Ketiga proyek tersebut yakni Bekapai Artificial Lift (Bekapai AL), Peciko 8A, dan Peciko 8B.

Keberadaan proyek-proyek tersebut digadang-gadang bisa mendukung pencapaian target produksi migas nasional. Bekapai AL merupakan proyek pemasangan gas lift compressor di anjungan existing Bekapai BA dengan gas-lift yang diinjeksikan ke sumur-sumur di anjungan existing Bekapai BG dan BL.

General Manager Pertamina Hulu Mahakam Setyo Sapto Edi mengatakan, penginjeksian gas lift ke sumur-sumur di anjungan tersebut sekaligus menandai tahap first gas-in atau onstream yang telah terlaksana pada 24 Mei 2024.

"Setelah melalui uji coba operasi selama 72 jam nonstop, Proyek Bekapai AL dinyatakan selesai dan beroperasi penuh pada 2 Juni 2024. Pemasangan Gas Artificial Lift itu memberikan perolehan (gain) produksi sekitar 2.500 BOPD,” ujar Setyo dalam keterangannya, Selasa (16/7/2024).

Sedangkan Proyek Peciko 8A-SWPG Debottlenecking-melalui pemasangan booster compressor package, liquid transfer pump, dan diesel engine generator merupakan pilot project PHM dalam memproduksi minyak dan gas pada mode low low pressure (LLP) di anjungan existing SWPG.

Saat ini, gain produksi sebesar 6 MMSCFD dan diharapkan meningkat hingga 8 MMSCFD.

Untuk Project Peciko 8B, menurut Setyo, berupa pemasangan booster compressor package, liquid transfer pump, dan diesel engine generator pada anjungan MWPA dan MWPB di lapangan lepas pantai Peciko.

Proyek Peciko 8B merupakan kelanjutan upaya PHM untuk menambah produksi gas dan kondensat dari Lapangan Peciko.

”Kami terus menjalankan operasi hulu migas yang efektif, unggul dan ramah lingkungan sehingga WK Mahakam dapat memproduksi migas secara berkelanjutan. Serta berkontribusi secara signifikan terhadap penambahan cadangan dan pencapaian target produksi migas nasional,” kata dia.

Senada, Wakil Kepala SKK Migas Shinta Damayanti menyampaikan, peresmian ketiga proyek ini merupakan sebuah pencapaian penting sekaligus menunjukkan industri hulu migas nasional masih terus bergerak di tengah tantangan berat yang dihadapi.

”Proyek-proyek ini akan berkontribusi untuk menambah kapasitas produksi gas sebesar 36 MMSCFD, minyak dan kondensat sebesar 16.000 BOPD,” ujar Shinta.

"Puncak produksi yang diharapkan dari ketiga proyek tersebut untuk gas sebesar 11,9 MMSCFD, serta minyak dan kondensat sebesar 2.025 BOPD,” katanya.

(YNA)

IDXChannel - Dengan mempertimbangkan posisi Indonesia sebagai negara maritim, pemerintah dinilai sudah seharusnya memprioritaskan pengembangan ekonomi dari sektor perikanan.

Karenanya, pengembangan sentra hilirisasi produk perikanan di daerah-daerah pesisir diharapkan dapat diperbanyak, dan dimaksimalkan.

Seperti halnya yang telah dilakukan di Pekanbaru, Riau, di mana Unit Pengolahan Ikan (UPI) di kota tersebut telah menginisiasi terbentuknya CV Tiga Caneca.

"Saya melihatnya sangat senang hati dan memberikan apresiasi kepada UPI Tiga Caneca. Seharusnya Pemda dapat mengembangkan sentra-sentra hilirisasi yang seperti ini karena ini memiliki nilai tambah yang baik," ujar Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, dalam kunjungannya ke kawasan tersebut, Selasa (16/07/2024).

Sebagai informasi, Usaha Pengolahan Ikan (UPI) Tiga Caneca merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan ikan patin hidup dengan hasil produk Fillet Patin Beku. UPI Tiga Caneca juga mengupayakan merk Filet Sumodori sebagai produk lokal unggulan di Pekanbaru Riau

"Ini menjadi tugas kita bersama untuk mendorong dan mendukung unit pengolahan ikan Indonesia untuk tumbuh dan berkembang serta membangkitkan industri perikanan. Baik melalui pemberian kemudahan perizinan, kemudahan pembinaan, sertifikasi, hingga akses pasar yang lebih luas lagi," ujar Sudin.

Karena, Sudin menjelaskan, fakta menunjukkan bahwa Indonesia dikenal dengan potensi sumberdaya ikan yang begitu melimpah. Diketahui bahwa produksi ikan Indonesia masuk ke dalam lima besar penghasil produk kelautan dan perikanan di dunia.

"Nah dalam hal ini, tentu dalam mengembangkan ikan beku, pelaku usaha membutuhkan modal yang tidak sedikit, maka disini, perlu ada kehadiran Negara dalam bantuan modal, mengingat hal tersebut merupakan unsur yang krusial bagi semua Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar) di Indonesia," ujar Sudin. (TSA)

IDXChannel - PT PLN (Persero) siap memenuhi kebutuhan listrik hijau untuk sektor industri di Indonesia. Upaya ini terwujud dalam layanan Green Energy as a Service (GEAS) sebagai komitmen penyediaan listrik bersih dari pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) bagi industri.

Dukungan PLN untuk penyediaan listrik bersih bagi industri tersebut disampaikan dalam agenda 'Green Energy Buyers Dialogue' yang mempertemukan segenap pemangku kepentingan dalam Just Energy Transition Partnership (JETP), termasuk perwakilan Pemerintah Indonesia, perwakilan International Partners Group (IPG), Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), perbankan swasta internasional dan domestik, serta pelaku usaha di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN terus berkomitmen merespons perubahan industri dunia yang mengarah ke nol emisi. Langkah ini selaras dengan upaya Pemerintah memenuhi target Net Zero Emissions (NZE) di 2060.

”Sejalan dengan tingginya komitmen sektor industri untuk mendukung dekarbonisasi di Indonesia, PLN menyediakan listrik hijau lewat Renewable Energy Certificate (REC) sebagai produk GEAS yang diakui secara internasional. Setiap sertifikat REC membuktikan bahwa listrik per megawatt hour (MWh) yang digunakan berasal dari pembangkit EBT atau non-fosil,” ujar Darmawan.

Guna memastikan listrik hijau itu terpenuhi, PLN terus meningkatkan kapasitas pembangkit EBT di tanah air. Hingga 2023, pengembangan pembangkit EBT PLN telah mencapai 8.786 megawatt (MW).

Dengan rincian pembangkit berbasis hidro (PLTA/PLTMH) sebesar 5.777 MW, pembangkit berbasis panas bumi (PLTP) sebesar 2.519 MW, dan sisanya berasal dari surya (PLTS), angin (PLTB) dan biomassa.

Tidak berhenti di situ, PLN bersama pemerintah tengah melakukan finalisasi peningkatan bauran EBT dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penambahan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru. Targetnya, penambahan kapasitas pembangkit di Indonesia ke depan akan ditopang oleh EBT.

”Jadi, mulai hari ini hingga tahun 2040, penambahan kapasitas sebesar 21 Gigawatt (GW) berasal dari pembangkit listrik tenaga gas, 28 GW dari tenaga surya dan angin, 31 GW dari tenaga air dan panas bumi, 2,4 GW dari energi baru,” kata Darmawan.

Salah satu pelanggan REC PLN, PT Hindo (H&M Group Indonesia) yang diwakili oleh Stakeholder Engagement and Sustainability Manager, Anya Sapphira menyampaikan layanan listrik hijau PLN telah mampu menjawab kebutuhan H&M sebagai perusahaan fashion global yang berkomitmen untuk mencapai NZE. Ia merasa dukungan PLN tersebut membuat H&M dapat menjalankan proses produksi secara berkelanjutan.

”Kami membutuhkan banyak bantuan dalam regulasi dan infrastruktur terkait EBT. Karena H&M memiliki komitmen untuk mengatasi perubahan iklim. Sehingga, emisi dalam rantai pasok menjadi penting bagi kami yang bekerja sama dengan 58 pabrik independen di Indonesia dan melibatkan tak kurang 90 ribu pekerja,” kata Anya.

Kepala Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) Paul Butarbutar mengungkapkan, JETP bersama mitra global lain mendukung penuh pengembangan ekosistem EBT di Indonesia. Dalam hal ini, JETP bersama dengan International Partners Group (IPG) siap menyokong pendanaan untuk proyek hijau yang dikembangkan PLN.

”Inilah daftar proyek prioritas yang telah kami diskusikan dengan rekan kami dari IPG dan juga dari PLN. Jadi, kami dengan senang hati jika rekan-rekan dari industri, dari asosiasi atau pengembang yang ingin proyeknya dibiayai,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Director of the Southeast Asia Energy Division at the Asian Development Bank (ADB), Andrew Jeffries mengatakan bahwa berbagai upaya PLN meningkatkan pemanfaatan EBT telah sejalan dengan agenda transisi energi global. Ia berharap PLN tidak hanya mampu menyuplai listrik bersih untuk industri, tetapi sekaligus meningkatkan perekonomian.

”Kami punya sejarah panjang bekerja sama dan mendukung PLN di sektor energi. Kami berkomitmen untuk membantu Indonesia dan negara berkembang lainnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” kata Andrew.

(YNA/ADV)

IDXChannel - Rencana pemerintah mau menerapkan pembatasan BBM bersubsidi per 17 Agustus 2024 dinilai terlalu cepat. Sebab, ada hal lain yang harus lebih dulu dilakukan oleh pemerintah sebelum menerapkan kebijakan tersebut.

"Mestinya diputuskan dulu pembatasan tadi tuh mekanismenya seperti apa. Apakah menggunakan MyPertamina seperti yang disepakati Pertamina, apakah juga pembatasan berdasarkan cubic centimeter (CC)," ujar Pengamat Energi Universitas Gajah Muda (UGM) Fahmy Radhi saat dihubungi IDXChannel, ditulis pada Selasa (16/7/2024).

Namun diakui Fahmy, apabila pembelian BBM bersubsidi dibatasi sesuai kapasitas kendaraan, misal 1.400 cc, maka akan sulit dilakukan. Sebab, hal ini akan menyulitkan para petugas SPBU.

Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah untuk lebih dulu merevisi Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang didalamnya ada pembatasan Pertalite maupun Solar.

"Nah setelah ada mekanisme nya kemudian perpres nya harus diubah dulu, Perpres 191, sosialisasi nah baru pembatasan dilakukan," kata dia.

Lebih lanjut Fahmy menilai, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 sesuatu yang kontraproduktif.

"Saya kira pernyataan Luhut itu kontraproduktif. Pertama tidak jelas dan kedua juga sudah disangkal oleh banyak menteri Joko Widodo (Jokowi)," ujar dia.

Menurutnya, pernyataan Luhut terkait pembatasan Pertalite pada 17 Agutus 2024 itu disalahartikan oleh masyarakat dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Sebagian masyarakat memahami seperti itu. Nah kalau ini tidak diluruskan saya kira ini berbahaya," katanya.

Fahmy mengaku khawatir jika menjelang 17 Agustus 2024 nanti masyarakat akan menyerbu SPBU dalam rangka panic buying BBM bersubsidi karena beranggapan harganya akan dinaikkan.

"Karena pemahamannya seperti itu, (maka) terjadi panic buying kemudian nanti antre dan ini akan menimbulkan keresahan sosial padahal pembatasan tadi belum terjadi kenaikan harga," kata Fahmy.

(YNA)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, peluang penurunan suku bunga kredit diperkirakan masih terbatas pada 2024. Hal itu disebabkan kebijakan moneter global yang masih dalam 'mode ketat'.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menerangkan, hal itu terjadi lantaran bank sentral AS The Fed diproyeksikan hanya akan sekali menurunkan Fed Fund Rate (FFR) pada 2024. Kondisi ini tentu akan berpengaruh terhadap nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

"Dengan demikian, ruang penurunan suku bunga kredit masih terbatas khususnya pada tahun 2024, apalagi di tengah nilai tukar yang masih mengalami pelemahan," ujar Dian melalui keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Menurutnya, kalaupun terdapat ruang bagi bank untuk menurunkan suku bunga, maka hal tersebut akan berlaku utamanya bagi kredit yang memiliki repricing time yang lebih singkat seperti kredit modal kerja atau kredit konsumtif jangka pendek.

"Suku bunga yang lebih rendah pada kredit yang baru direalisasikan utamanya kredit konsumtif juga dapat diberlakukan oleh bank untuk mendorong pertumbuhan kredit rumah tangga," kata dia.

Lebih lanjut, Dian menjelaskan, posisi per Mei 2024, terdapat penurunan suku bunga pada kredit modal kerja maupun kredit konsumtif, dibandingkan dengan suku bunga kredit tahun sebelumnya meskipun dengan magnitude yang tergolong kecil (kurang dari 50 bps).

"Kondisi suku bunga kredit yang stabil atau cenderung menurun juga akan berdampak baik pada kemampuan atau kapabilitas debitur sehingga kualitas kredit dapat lebih terjaga," kata Dian.

(YNA)

IDXChannel - Pabrikan motor listrik pendatang baru, IMOTO yang diklaim sebagai perusahaan otomotif asli anak bangsa meminta pemerintah juga ikut turun tangan dalam menciptakan ekosistem motor listrik yang memadai.

Co-Founder IMOTO Indonesia Antony Lesmana mengatakan, ekosistem motor listrik yang belum terbangun sempurna menyulitkan pabrikan untuk bisa menjangkau lebih banyak pengguna, terlebih menurutnya pabrikan juga punya banyak keterbatasan.

"Kami berharap agar pemerintah suatu saat bisa masuk dan turut serta mungkin PLN atau Pertamina atau siapapun BUMN yang ditunjuk untuk membantu dalam menyediakan fasilitas charging untuk memberikan kemudahan bagi para pengguna motor listrik," kata Antony dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Antony mengaku masalah ekosistem motor listrik menjadi salah satu tantangan yang paling besar bagi pabrikan untuk bisa mengembangkan sayap bisnis. Di samping sulitnya mengedukasi masyarakat tentang benefit dari motor listrik.

Meski demikian, Antony mengaku optimistis bisa melebarkan sayap di pasar Tanah Air. Dia menilai peluang bagi perusahaan untuk bisa mengembangkan bisnis terbuka lebar.

"Pastinya peluang sangat besar sekali. Seperti yang kita tahu Indonesia adalah pangsa pasar kendaraan roda dua terbesar ketiga di dunia. Jadi peluangnya sangat besar sekali," kata dia.

Antony menegaskan, IMOTO memiliki keunikan karena sepenuhnya dirancang dan dikembangkan di Indonesia. Selain itu juga memiliki keunggulan dan fitur inovatif termasuk teknologi pengisian daya cepat yang memungkinkan baterai terisi penuh hanya dalam waktu 30 menit dari 20-80 persen.

(YNA)

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah tengah menyiapkan skenario agar distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi lebih tepat sasaran.

Airlangga menyebut, skenario tersebut nantinya akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tentu kita sedang siapkan. Nah nanti skenarionya dilaporkan ke Pak Presiden," kata dia ketika ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7).

Namun demikian, Airlangga memastikan skenario tersebut tidak akan membatasi pembelian BBM subsidi.

"Skenario terkait dengan program, tidak ada pembatasan BBM," ucapnya.

Airlangga juga menepis pernyataan akan adanya pembatasan BBM subsidi pada September mendatang.

Dia meminta agar skenario tersebut bisa disosialisasikan lebih dulu sebelum diimplementasikan.

"Jadi saya minta untuk sosialisasikan dulu, tidak ada pembatasan BBM," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Prikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono menyebutkan pembatasan akan dilakukan mulai 1 September 2024. Sehingga bukan 17 Agustus 2024 seperti yang saat ini ramai diberitakan.

"(17 Agustus pembatasan?) Enggak. September, 1 September lah," kata Wahyu Sakti.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki merapat ke kantor Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk rapat Bersama.

Rapat itu membahas soal rencana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) berdasarkan jenis kendaraan.

(FAY)

IDXChannel - Tren volume pengguna Commuter Line Jabodetabek tembus 1.149.417 orang pada 1 Juli 2024. Jumlah ini memecahkan rekor terbaru volume harian.

Adapun rerata harian pengguna sebanyak 1.054.600 orang setiap harinya pada hari kerja.

"Volume pengguna Commuter Line Jabodetabek pada awal semester II ini menunjukkan tren yang positif," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus dalam keterangan resminya, Selasa (16/7/2024).

Sebelumnya pada semester I-2024, total volume pengguna Commuter Line Jabodetabek tercatat sebanyak 156.816.151 orang. Volume tertinggi pada semester I kemarin yaitu sebanyak 1.042.066 orang per 1 April 2024.

Untuk pelayanan setiap harinya, kata Joni, KAI Commuter mengoperasikan sebanyak 1.048 perjalanan commuter line mulai pukul 04.00-24.00 WIB.

"Dengan jumlah jadwal yang tersedia tersebut, diharapkan pengguna untuk selalu merencanakan perjalanannya dengan cermat serta menghindari bepergian pada jam sibuk pagi (pukul 05.30-09.00 WIB) dan sore hari (mulai pukul 16.00-19.00 WIB)," kata dia.

Sementara itu, untuk pelayanan Commuter Line Basoetta, pada awal semester II-2024 ini, rata-rata pengguna pada akhir minggu sebanyak 5.437 orang dan pada hari kerja sebanyak 6.761 orang dengan rekor volume pengguna tertinggi sebanyak 7.368 orang pada 12 Juli 2024.

Dengan mengoperasikan 56 perjalanan dari dan menuju Manggarai-Bandara Soekarno Hatta PP, plus pelayanan naik dan turun pengguna di Stasiun Batu Ceper, Stasiun Rawa Buaya, Stasiun Duri dan Stasiun BNI City, diharapkan Commuter Line Basoetta bisa menjadi alternatif transportasi publik saat ini.

"Pengguna Commuter Line Basoetta dengan mudah dapat berpindah dari satu transportasi ke transportasi lainnya di Stasiun Sudirman, yang merupakan Stasiun yang terkoneksi dengan transportasi LRT, TransJakarta serta MRT," kata Joni.

Sedangkan untuk Commuter Line Merak, rata-rata volume pengguna pada hari kerja di bulan awal semester II-2024 ini sebanyak 13.964 orang per hari atau lebih tinggi 36 persen jika dibanding rata-rata pada semester I-2024. Sedangkan rata-rata volume pengguna pada hari libur dan akhir pekan sebanyak 15.632 orang yang lebih tinggi 16 persen jika dibanding rata-rata semester I-2024 kemarin.

"Dengan peningkatan tren volume pengguna ini, KAI Commuter akan terus melakukan perbaikan-perbaikan di seluruh lini guna meningkatkan pelayanan bagi penggunanya. Dengan upaya-upaya ini, KAI Commuter ingin selalu lebih baik lagi dalam meningkatkan layanan kepada seluruh penggunanya," ujar Joni.

(YNA)

IDXChannel - Pemerintah diminta untuk segera mengambil tindakan tegas terkait praktik tambang ilegal yang banyak terjadi di berbagai daerah.

Pasalnya, dengan tidak adanya izin, penerapan standar keselamatan di kawasan sekitar tambang dinilai sangat memprihatinkan, sehingga tak jarang berbuntut bencana dan memakan korban jiwa.

Terbaru, bencana longsor terjadi di kawasan tambang emas di Kecamatan Suwawa Timur, Provinsi Gorontalo, Minggu (7/7/2024), dan memakan korban hingga 325 orang.

"Pemerintah harus segera membentuk satgas pertambangan tanpa izin (PETI). Apalagi draft Keppres pembentukan satgas pemberantasan PETI ini sudah ada di meja presiden sejak lama," ujar Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, dalam keterangan resminya, Senin (15/7/2024).

Menurut Mulyanto, sikap diam pemerintah dan tak juga mengambil tindakan bisa dimaknai sebagai langkah pembiaran terhadap praktik pengelolaan tambang rakyat yang berisiko tinggi tersebut.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menyebut bahwa tambang rakyat serupa tersebar di seluruh Indonesia, serta melibatkan jumlah warga yang tidak sedikit.

Apalagi sejak pandemi Covid-19 yang memicu turbulensi ekonomi, bagi masyarakat kelas bawah, pertambangan rakyat menjadi tempat bergantung mata pencaharian sehari-hari untuk dapat menyambung hidup.

Karena itu, menurut Mulyanto, Pemerintah harus sungguh-sungguh memberikan perhatian. Terlebih, dari ratusan korban yang terdeteksi tersebut, sebanyak 27 orang dipastikan meninggal dunia, dan 15 orang lagi belum ditemukan hingga saat ini.

"Pemerintah tidak boleh menutup mata dan melakukan pembiaran. Negara harus hadir melindungi segenap bangsa Indonesia. Harus ada langkah-langkah konkret bagi perbaikan tata kelola pertambangan rakyat ini ke depan," ujar Mulyanto.

Mulyanto menambahkan pertambangan rakyat yang tidak tertata-kelola dengan baik ini disebabkan karena lemahnya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah.

Keluhan warga terkait izin pertambangan rakyat yang masih berbelit-belit sering muncul sejak Pemerintah melakukan re-sentralisasi perizinan melalui UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Minerba.

"Satgas Tambang ilegal yang digembar-gemborkan Pemerintah sampai hari ini berhenti hanya sebatas wacana. Surat keputusan Presiden terkait ini tidak muncul-muncul," ujar Mulyanto.

Sebagai informasi, sampai hari ketujuh sejak hari kejadian longsor Minggu (7/7/2024), tercatat sebanyak 27 orang ditemukan meninggal dunia dan 15 orang hilang.

Berdasar data dari Basarnas Gorontalo, total sementara korban bencana longsor di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Provinsi Gorontal itu mencapai 325 orang. (TSA)

IDXChannel - Kejaksaan Agung (Kejagung) mendukung penuh itikad kerja sama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam mengontrol praktik impor ilegal di Indonesia.

Kejagung mengakui bahwa praktik impor ilegal tersebut memang benar ada, sehingga perlu ditindak.

Jaksa Agung, ST. Burhanuddin mengatakan, Kejagung siap bekerja sama dengan Kemendag karena sudah menanti ajakan tersebut sejak beberapa waktu lalu.

Dia mengaku, Kejagung telah menemukan sejumlah bukti praktik impor ilegal yang ada di pasar dalam negeri Indonesia.

"Kami sebenarnya menunggu, sudah beberapa kasus-kasus kita tindak, mulai dari tekstil, bahkan mungkin lebih yang tujuh komoditas," kata Burhanuddin kepada wartawan di Kompleks Kejagung, Selasa (14/7).

Ditemui secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Harli Siregar Kejagung mengatakan, Kejagung dan Kemendag mengakui adanya praktik impor ilegal yang tengah marak.

"Tadi kan sudah kita saksikan sama-sama bagaimana keterangan pers yang tadi diberikan oleh bapak menteri bahwa satgas ini lebih dititikberatkan bahwa pasar kita sekarang dibanjiri oleh barang impor ilegal, khususnya terkait tujuh item yang sudah disampaikan," katanya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan kunjungannya ke Kejagung sebagai bentuk ajakan membantu pembentukan Satgas Impor.

Dia berharap, pertemuan dengan Jaksa Agung tersebut, Satgas dapat menindaklanjuti ketidaksesuaian data impor pakaian jadi yang membanjiri pasar dalam negeri.

"Jadi, kalau negara asal misalnya nilainya USD360 juta, di kita terdata USD116 juta. Jadi kalau data impor kita di grafik ternyata mungkin dua tiga kali. Sehingga dalam satu diskusi yang panjang, ditemukanlah banyak barang yang tidak terdata atau kita kategorikan ilegal yang membanjiri pasar indonesia yang tujuh macam tadi," kata Zulkifli.

Zulkifli berharap pembentukan Satgas Impor ini dapat terbentuk lebih cepat. Target yang diharapkannya itu Satgas terbentuk pekan ini.

"Mudah-mudahan minggu ini sudah terbentuk. Karena ini dalam keadaan darurat. Lebih cepat, lebih bagus," kata Mendag.

(FAY)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan didesak untuk segera meluruskan pernyataannya terkait wacana pembatasan BBM bersubsidi per 17 Agustus 2024. Sebab, pernyataan itu bisa diartikan oleh masyarakat sebagai kenaikan harga BBM.

"Saya kira statement Luhut itu harus diluruskan karena pembatasan yang dimaksud Luhut itu dipahami masyarakat sebagai kenaikan harga BBM," ujar Pengamat Energi Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi kepada IDXChannel, ditulis pada Selasa (16/7/2024).

Dia pun mengaku khawatir pernyataan Luhut itu memicu pembelian secara berlebihan atau panic buying. Sehingga, masyarakat kemudian berbondong-bondong ke SPBU menjelang 17 Agustus 2024 mendatang.

"Nah kalau ini tidak diluruskan saya khawatir terjadi panic buying menjelang 17 Agustus 2024 konsumen akan serbu SPBU. Nah terjadi kelangkaan sehingga menimbulkan kerusuhaan bisa saja terjadi," kata dia.

Maka dari itu, Fahmy menegaskan, pernyataan Luhut tersebut perlu segera diluruskan. Sehingga, masyarakat tidak perlu panic buying.

"Jadi ada urgensi agar itu diluruskan, nah siapa yang meluruskan? Ya harus Luhut yang harus meluruskan. Bilang bahwa saya salah dan sebagainya," kata Fahmy.

Lebih lanjut Fahmy meminta seluruh menteri Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatakan hal yang sama. Tujuannya agar jangan sampai adanya informasi yang simpang siur.

"Menteri satu bilang pembatasan, yang lain tidak, yang satu lagi belum. Jadi kesimpangsiuran itu harus diluruskan dalam waktu dekat supaya tidak terjadi pemahaman yang salah. Sehingga memicu panic buying yang itu akan menyebabkan antrian di SPBU jelang tanggal 17 Agustus 2024," katanya.

(YNA)

IDXChannel - Sejumlah anggota Holding BUMN Farmasi tengah diterpa masalah keuangan, lantaran utang dan terindikasi korupsi. Kementerian BUMN pun harus turun tangan agar bisnis perusahaan bisa kembali membaik. BUMN farmasi yang terjerat masalah keuangan, diantaranya PT Kimia Farma (Persero) Tbk, atau KAEF, PT Indofarma (Persero) Tbk, atau INAF.

PT Indofarma Global Medika (IGM), unit bisnis INAF, serta anak usaha KAEF, PT Kimia Farma Apotek (KFA) Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, anggota Holding BUMN Farmasi harus dikelola secara profesional.

Dia memastikan, bakal menindak tegas oknum tertentu yang terlibat kasus fraud atau korupsi di internal perusahaan. Berikut perkara keuangan dan dugaan korupsi di anggota dan cucu usaha Holding BUMN Farmasi:

Indofarma

Kementerian BUMN mengungkap besaran anggaran Indofarma yang diduga dikorupsi mencapai Rp470 miliar. Jumlah ini terungkap berdasarkan audit internal BUMN.

Nominal anggaran yang dikorupsi lebih tinggi dari hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana BPK melaporkan penyimpangan atas pengelolaan keuangan Indofarma mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp371,83 miliar.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, inti perkara dugaan kasus korupsi Indofarma ada di unit usahanya, PT Indofarma Global Medika (IGM), perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, alat kesehatan, dan makanan sehat.

Menurutnya, penyelewengan dana Indofarma dilakukan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab yang memiliki jabatan di Indofarma Global Medika. Dugaan tindak pidana ini disebabkan oleh oknum IGM yang tidak menyetor hasil penjualan produk kesehatan kepada Indofarma.

“Problem Indofarma itu ada di anak perusahaannya Indofarma Global Medika yang tugasnya mendistribusikan produk-produk Indofarma, yang jual produk Indofarma. Di sana ditemukan ada Rp470 miliar, dana yang seharusnya masuk ke Indofarma enggak disetor oleh Indofarma global medika, itu capai Rp470 miliar, yang kita temukan,” kata dia.

BPK sendiri sudah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) investigatif atas pengelolaan keuangan Indofarma, anak perusahaan dan instansi terkait lainnya periode 2020-2023 di Jakarta dan Jawa Barat kepada Kejaksaan Agung, Senin (20/5/2024).

Indofarma juga terjerat utang pinjol senilai Rp1,26 miliar. Struktur keuangan yang berdarah-darah membuat perseroan menyedot anggaran dari induk usahanya dengan nilai fantastis untuk membayar kewajiban atau gaji karyawannya.

Kimia Farma

Emiten bersandi saham KAEF diterpa dugaan pelanggaran integritas penyediaan data laporan keuangan yang terjadi di anak usaha, yaitu Kimia Farma Apotek periode 2021-2022.

Dugaan tindak pidana tersebut menyumbang kerugian bagi Kimia Farma secara konsolidasi sepanjang 2023 hingga Rp1,82 triliun.

Kendati begitu, KAEF tengah menelusuri lebih lanjut dugaan tersebut melalui audit investigasi yang dilakukan oleh pihak independen.

Manajemen juga mengaku bahwa adanya penurunan laba sepanjang tahun lalu, akibat inefisiensi operasional dan tingginya nilai Harga Pokok Penjualan (HPP).

Adapun salah satu penyebab inefisiensi operasional itu karena kapasitas 10 pabrik yang dimiliki tidak sejalan dengan pemenuhan kebutuhan bisnis perseroan. Hal ini membuat KAEF bakal menutup lima pabrik obat alias rasionalisasi fasilitas produksi.

Rencana penutupan lima pabrik bakal direalisasikan KAEF hingga 2-3 tahun mendatang. Aksi ini untuk menekan biaya operasional, efisiensi bisnis, dan meningkatkan utilitas pabrik. Hanya saja, pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi dialami karyawannya.

(SLF)