Jakarta -

PT Pupuk Indonesia (Persero) akan melakukan evaluasi mendalam terhadap distributor pupuk di daerah. Hal ini merespons permintaan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mencopot manajer Pupuk Indonesia di daerah yang penyalurannya bermasalah.

Langkah ini dilakukan usai sejumlah kepala desa melaporkan belum menerima tambahan alokasi pupuk subsidi. Bahkan beberapa di antaranya juga mengaku para petaninya masih kesulitan untuk memperoleh pupuk.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, ia sepakat bahwa para oknum yang bermasalah harus segera ditindak tegas dan dicopot dari jabatannya. Namun, sebelum mengambil keputusan itu, pihaknya akan menelaah kembali masukan-masukan dari para kepala desa terkait.

"Nanti kita teliti lagi masukan-masukan dari kepala desa itu, apa yang terjadi, tapi saya sepakat kalau demi perbaikan tidak ada kompromi. Tapi juga kita harus pastikan tadi masukan-masukan dari kepala desa sebetulnya persoalannya apa supaya tahu siapa yang salah," kata Rahmad di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Rahmad juga akan melakukan evaluasi terhadap 1.076 distributor pupuk di seluruh Indonesia. Dari hasil evaluasi itu, barulah akan diambil kesepakatan untuk tindakan lanjutannya.

"Kita akan lakukan evaluasi dulu. Tadi saya laporkan ke Pak Mentan pokoknya hasil evaluasi kita laporkan. Nanti dari situ dilihat secara objektif yang salah siapa, yang salah diganti," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memanggil sejumlah kepala desa yang mengaku belum menerima tambahan distribusi pupuk ke atas panggung untuk berdialog. Beberapa di antara mereka mengaku tidak mengetahui bahwa kuota pupuk telah ditambah menjadi 100%.

Mendengar respons tersebut, Amran memanggil Rahmad Pribadi untuk segera menghubungi para manajer distributor pupuk dan mengecek kondisi ini. Ia juga meminta agar para manajer di area yang bermasalah segera dicopot. Hal ini mengingat seharusnya surat keputusan (SK) untuk penyaluran pupuk ke daerah sudah selesai dari Juli, namun sebagian daerah masih belum mendapatkan pupuk.

"Pak Dirut tolong manajernya copot deh. Coba cek masing-masing yang nggak sampai dicopot. Ini perintah. Titik. Aku minta daerah dicek, yang dicek nanti bermasalah, dicopot. Ini perintah, nggak bisa ditawar," tegas Amran dalam acara Gerakan Nasional Pangan di Kementerian Pertanian hari yang sama.

Selain itu, Amran juga memastikan bahwa permasalahan ini akan diselesaikan dalam 1-2 pekan. Ia mengingatkan, apabila terjadi hambatan dan masalah di sektor pangan, termasuk menyangkut pupuk bisa berdampak besar ke negara.

(shc/ara)

Jakarta: Bukan lagi rahasia jika iPhone kerap memiliki masalah pabrikan, termasuk pada seri yang lama dan baru disadari oleh penggunanya. Kabar terbaru menyebut bahwa sebagian iPhone 14 Plus mengalami masalah yang sama, sampai Apple harus menyediakan program perbaikan khusus.

Dilaporkan bahwa iPhone 14 Plus mengalami masalah pada kameranya, yaitu kamera belakang tidak bisa diakses. Permasalahan ini menjadi ramai dibicarakan karena sebagian pengguna iPhone 14 Plus mengalami masalah yang sama, tapi tidak pada iPhone 14, 14 Pro, dan Pro Max.

Dikutip dari situs GSM Arena, masalah kamera di iPhone 14 Plus sebagian ditemukan pada unit yang dijual pada periode April 2023 hingga 2024. Namun permasalahan ini disebut tidak banyak sampai dianggap sebagai kerusakan masal.
Menanggapi hal ini Apple langsung merespon dengan mengumumkan program perbaikan khusus perbaikan atas kamera iPhone 14 Plus. Apple menyediakan program perbaikan untuk durasi tiga tahun sejak tanggal pembelian, dan tanpa biaya sama sekali alias gratis selama tidak ada kerusakan lain.

Selain itu, Apple juga menyediakan refund jika pengguna iPhone 14 Plus yang kameranya bermasalah telah melakukan perbaikan lebih dulu ke mitra distributor resmi Apple. Sejauh ini laporan mengenai masalah tersebut masih terjadi di luar negeri.

Belum ada kabar pengguna iPhone 14 Plus di Indonesia mengalami kendala yang sama atau tidak. Seri iPhone 14 sendiri dijual di Indonesia secara resmi sejak November 2022, saat ini harganya dipastikan sudah turun dibandingkan saat pertama kali rilis.

Nasibnya masih lebih baik dibandingkan iPhone 16 Series yang hingga saat ini belum ada kepastian bahkan bocoran kapan tersedia di Indonesia. Diketahui pemerintah Indonesia masih melarang penjualan iPhone 16 Series karena dianggap belum memenuhi syarat TKDN yang diwajibkan untuk setiap smartphone yang akan dijual di Tanah Air.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa indikator kredit berisiko alias loan at risk(LaR)perbankan kian mendekati level sebelum pandemi Covid-19.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa tren penurunan LaR berlanjut pada September 2024 ke level 10,11%, dibandingkan pada Agustus 2024 yang masih berada pada level 10,17%.

“Rasio LAR tersebut juga mendekati level sebelum pandemi yaitu sebesar 9,93% pada Desember 2019,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (1/11/2024).

Loan at riskmerupakan indikator risiko kredit yang disalurkan oleh bank. LaR terdiri atas kredit kolektibilitas 1 yang telah direstrukturisasi, kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus, serta kredit bermasalah atau yang dikenal sebagainon-performing loan(NPL).

Dian lantas menjelaskan, hingga bulan kesembilan tahun ini, kualitas kredit perbankan tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,21%, selisih tipis dari angka 2,26% pada Agustus 2024. NPL nett tercatat stagnan pada level 0,79% sebagaimana bulan sebelumnya.

Sementara itu, kredit bank hingga September 2024 juga masih bertumbuh dobel digit secara tahunan (year on year/YoY) atau 10,85% ke level Rp7.579,25 triliun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Dana pihak ketiga atau DPK juga mengalami pertumbuhan 7,04% YoY menuju level Rp8.721,78 triliun, dibanding pertumbuhan 7,01% pada bulan lalu, dengan giro yang masih menjadi kontributor pertumbuhan terbesar.

Terkait likuiditas perbankan, Dian menyebut bahwa kondisi hingga September 2024 masih memadai dengan rasio Alat Likuid/Non Core Deposit (AL/NCD) sebesar 112,66% dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 25,4%. Angka ini tercatat jauh di atas ambang batas alias threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

“Secara umum, tingkat profitabilitas bank atau ROA [return on asset] meningkat ke 2,73%, Agustus yang lalu tercatat sebesar 2,69%, yang menunjukkan kinerja perbankan tetap resilien dan stabil,” lanjutnya.

Terakhir, Dian menjelaskan bahwa rasio permodalan atau CAR (capital adequancy ratio) bank terbilang tinggi selama sembilan bulan tahun ini, dengan meningkat menjadi 26,85%, dibandingkan Agustus lalu yang berada pada kisaran 26,69%.“Ini menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat di tengah ketidakpastian global dewasa ini,” tukasnya.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal utang PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, jumlah utang Sritex per bulan September tercatat sebesar Rp 14,64 triliun.

Agusman menyebut Sritex memiliki utang kepada 27 bank dan 3 multifinance. Rinciannya, utang ke bank sebesar Rp 14,42 triliun dan Rp 0,22 triliun ke perusahaan pembiayaan.

"Nah yang kita mencatat bahwa exposure debitor per September 2024 itu tercatat pada 27 bank dan 3 multifinance dengan total outstanding mencapai Rp 14,64 triliun. Jadi masing-masing Rp 14,42 triliun pada bank dan Rp 0,22 triliun pada perusahaan pembiayaan," ujar Dian dalam konferensi pers RDKB virtual, Jumat (1/11/2024).

"Nah sementara itu cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34% dan 63,95%. Nah ini saya kira sudah cukup dari memadai untuk membackup potensi kerugian kepada bank," sambung dia.

Terkait pailitnya Sritex, Dian menyebut pihak perbankan telah memperimbangkan berbagai aspek terkait keamanan perkreditan, termasuk kemampuan Sritex membayar utang. Perbankan juga sudah memperhatikan perkembangan di dunia bisnis dan segala persoalan yang mungkin terjadi.

"Nah tetapi tentu bank punya mekanisme yang sudah mapan, bisa dikatakan begitu, dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Karena kemacetan dalam dunia bisnis itu dari waktu ke waktu memang sering terjadi sehingga ketentuan kehatian-kehatian di dalam konteks perbankan ini memang sudah mencantumkan hal tersebut," bebernya.

Dian menyebut saat ini Sritex sedang melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagai informasi, Sritex diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat (IBR).

"Nah saat ini kita juga sama-sama mengetahui bahwa debitur masih sedang melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," tutupnya.

Simak Video 'Terungkap Penyebab Sritex Pailit gegara Lengah Seolah Masalah Kecil':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(kil/kil)

Jakarta -

Komisi V DPR RI sepakat untuk mengajukan revisi atas Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tenang Jasa Konstruksi atau UU Jasa Konstruksi. Aturan ini dipandang perlu mendapat perbaikan lantaran minimnya sisi pengawasan sehingga muncul banyak pekerjaan bermasalah.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, pihaknya telah mengajukan revisi UU Jasa Konstruksi ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislatif (Baleg). Salah satu poin revisinya ialah agar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tidak lagi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"LPJK akan kami usulkan untuk tidak di bawah Kementerian PUPR. Kalau dulu kan Kementerian PUPR pak, jadi nanti LPJK ini akan kita buat kembali ke luar dari kementerian, karena check and balance itu kami lihat lemah terkait pengadaan barang dan jasa selama ini," kata Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Lasarus mengatakan, ke depan pihaknya akan melakukan diskusi lanjutan terkait mekanisme, penyusunan naskah akademik, hingga isu-isu yang kita anggap perlu. Adapun salah satu isu yang disorotinya ialah adanya ketimpangan.

"Dengan UU Jasa Konstruksi yang sudah kami sahkan pada beberapa waktu yang lalu ada terjadi ketimpangan, ada dominasi BUMN terhadap kegiatan-kegiatan APBN. Kemudian organisasi dominasi perusahaan-perusahaan besar," ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan kecil tidak mendapat kesempatan untuk masuk ke proyek pemerintah. Perusahaan-perusahaan kecil ini juga hanya kebagian tugas menyelesaikan proyek apabila ada permasalahan menimpa perusahaan utama tersebut.

"Hanya kebagian tugas kalau kontraknya tidak selesai, kalau pekerjaannya bermasalah, yang dimintai tolong juga adalah perusahaan-perusahaan di daerah," kata dia.

Selain itu, menurut Lasarus, para perusahaan besar ini juga tidak memobilisasi peralatan dan justru meminjam yang ada di daerah. Katanya, apabila perusahaan terkait merugi, tanggung jawab penyelesaian masalah proyek tersebut malah akan dilimpahkan ke vendor kecil di daerah bahkan vendor tersebut ada yang sampai tidak dibayar.

"Ini PR-PR yang masih tersisa di masa lalu dan kita harus perbaiki terlepas dari success story yang sudah kita capai. Tetapi kita apresiasi dari kerja keras Kementerian PUPR saya sebut dulu, sekarang Kementerian PU," ujar Lasarus.

(shc/kil)

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2023. Dari laporan tersebut, ditemukan sejumlah masalah dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan secara total pihaknya telah menerima 2 laporan hasil pemeriksaan serta total 108 rekomendasi perbaikan. Dari dua laporan itu di antaranya ada laporan dan rekomendasi terkait proyek di IKN.

"Ada satu laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pekerjaan-pekerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) ada total 51 rekomendasi," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun ia menekankan, masalah tersebut kebanyakan lam bentuk masalah administrasi hingga teguran proses prosedur yang kurang sesuai. Tidak ada masalah dalam jalannya proyek tersebut.

"Kebanyakan adalah admin dan teguran proses prosedur kurang sesuai. Tapi alhamdulillah di sini tidak ditemukan inefisiensi untuk proyek-proyek IKN," terangnya.

Selain persoalan IKN, satu laporan lainnya yang diterima Kementerian PU ialah LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk Pengadaan Barang dan Jasa. Laporan itu menghasilkan 57 rekomendasi dengan nilai Rp 240,52 miliar.

Dari keseluruhan 108 rekomendasi perbaikan tersebut, Dody mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti sebanyak 99 rekomendasi. Angka ini tediri atas 53 rekomendasi PDTT dengan nilai Rp 229,3 miliar dan 46 rekomendasi atas pekerjaan-pekerjaan di IKN.

"Atas laporan hasil penerimaan PDTT pengadaan barang jasa untuk tahun anggaran (TA) 2022 dan semester II 2023 dapat kami infokan telah menindaklanjuti 53 rekomendasi, di mana 8 rekomendasi telah diterima oleh BPK RI sedangkan 45 dari kami sedang ditelaah ulang," ujarnya.

Sedangkan atas pembangunan infrastruktur IKN sebagai bagian pembangunan tahap I telah ditindaklanjuti 46 rekomendasi, di antaranya 9 telah diterima BPK. Sedangkan 37 lainnya dalam proses telaah ulang.

"Dengan demikian dari 99 (rekomendasi) yang telah kami tindak lanjuti, 17 telah diterima BPK, sedangkan 82 masih ditelaah ulang BPK," kata Dody.

Sebagai tambahan informasi, pada bulan Juni lalu temuan BPK terkait masalah pembangunan IKN ini sempat mendapat sorotan dari masyarakat. Temuan tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023.

Salah satu temuan BPK terkait IKN yakni persiapan pembangunan infrastruktur dianggap belum memadai, di antaranya terkait persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN yang masih terkendala.

"Persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah," bunyi laporan BPK, dikutip Senin (10/6/2024).

Masalah lainnya adalah pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I disebut belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN dan harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali.

Kemudian, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN disebut belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.

(shc/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) secara konsolidasian mencetak laba bersih Rp 45,36 triliun pada kuartal III-2024.

Direktur Utama BRI Sunarso menuturkan, angka tersebut tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 44,21 triliun.

“Capaian tersebut tidak terlepas dari fokus BRI yang secara konsisten memperkuat fundamental kinerja, serta melakukan strategic response yang tepat dalam menghadapi berbagai dinamika pasar,” ungkap dia dalam konferensi pers kinerja kuartal III-2024, Rabu (30/10/2024).

Dari sisi intermediasi, ia memerinci, hingga akhir September 2024 BRI menyalurkan kredit Rp 1.353,36 triliun, atau tumbuh 8,21 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70 persen di antaranya atau sekitar Rp 1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM.

Penyaluran kredit yang tumbuh ini mendorong aset BRI tercatat meningkat 5,94 persen (yoy) menjadi Rp 1.961,92 trilliun.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) BRI pada triwulan III-2024 tercatat sebesar 2,90 persen. Angka ini membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 3,07 persen.

Di samping NPL, bank pelat merah ini juga berhasil mencatat rasio Loan at Risk (LAR) yang lebih baik, dari semula 13,80 persen pada akhir kuartal III-2023 menjadi 11,66 persen pada akhir kuartal III-2024.

"BRI secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi Early Warning System untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin. Selain itu, BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien," imbuh Sunarso.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) secara konsolidasian mencetak laba bersih Rp 45,36 triliun pada kuartal III-2024.

Direktur Utama BRI Sunarso menuturkan, angka tersebut tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 44,21 triliun.

“Capaian tersebut tidak terlepas dari fokus BRI yang secara konsisten memperkuat fundamental kinerja, serta melakukan strategic response yang tepat dalam menghadapi berbagai dinamika pasar,” ungkap dia dalam konferensi pers kinerja kuartal III-2024, Rabu (30/10/2024).

Dari sisi intermediasi, ia memerinci, hingga akhir September 2024 BRI menyalurkan kredit Rp 1.353,36 triliun, atau tumbuh 8,21 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70 persen di antaranya atau sekitar Rp 1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM.

Penyaluran kredit yang tumbuh ini mendorong aset BRI tercatat meningkat 5,94 persen (yoy) menjadi Rp 1.961,92 trilliun.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) BRI pada triwulan III-2024 tercatat sebesar 2,90 persen. Angka ini membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 3,07 persen.

Di samping NPL, bank pelat merah ini juga berhasil mencatat rasio Loan at Risk (LAR) yang lebih baik, dari semula 13,80 persen pada akhir kuartal III-2023 menjadi 11,66 persen pada akhir kuartal III-2024.

"BRI secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi Early Warning System untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin. Selain itu, BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien," imbuh Sunarso.

Di samping kualitas kredit yang semakin membaik, BRI juga tetap mempersiapkan pencadangan yang memadai dengan NPL Coverage sebesar 215,44 persen.

Sementara itu, dari sisi liabilitas BRI menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 1.362,42 triliun atau tumbuh 5,59 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sunarso menuturkan, komposisi dana murah (CASA) masih mendominasi DPK BRI dengan porsi mencapai 64,17 persen atau meningkat dibandingkan dengan CASA pada periode yang sama tahun lalu yakni sebesar 63,64 persen.

Kemudian, hingga akhir September 2024 tercatat pengguna BRImo telah mencapai 37,14 juta user dengan volume transaksi mencapai Rp 4.034 triliun atau tumbuh 35,20 persen (yoy).

Tercatat hingga akhir September 2024 BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.227 desa di seluruh Indonesia.

Sepanjang Januari hingga September 2024, agen-agen tersebut berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial.

“Ke depan, BRI akan terus mengelola likuiditas yang prudent untuk memastikan BRI siap menghadapi tantangan ekonomi global maupun domestik. Dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, BRI masih memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh lebih baik,” tutup Sunarso.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan terbaru yang bertujuan meningkatkan integritas laporan keuangan bank. Ketentuan ini salah satunya mengatur larangan kepada pejabat bank hingga intervensi pihak terkait melakukan praktik merias laporan keuangan atau yang dikenal sebagai window dressing.

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank. Penerbitan beleid ini mengingat pentingnya peran informasi keuangan dan laporan keuangan bank dalam pengambilan keputusan baik oleh regulator maupun segenap pemangku kepentingan, yang membutuhkan ketepatan dan keakuratan proses penyusunan informasi keuangan dan laporan keuangan yang berintegritas.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae berharap penerbitan POJK ini menjadi salah satu upaya OJK dalam meningkatkan integritas, tata kelola, dan resiliensi sistem perbankan Indonesia. Lebih utamanya lagi dalam menghadapi berbagai tantangan baik yang bersumber dari faktor internal bank dan faktor eksternal seperti aktivitas keuangan yang dapat membahayakan integritas sistem perbankan.

“Berdasarkan tugas dan kewenangannya, OJK selaku regulator dan pengawas industri perbankan bertugas mengolah informasi keuangan dan laporan keuangan yang disampaikan oleh bank untuk kepentingan pengawasan. Penerbitan POJK ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan OJK secara menyeluruh, termasuk melakukan deteksi dini terhadap permasalahan bank,” ungkap Dian dalam keterangannya, pada Selasa (29/10/2024).

Dia mengatakan, dari sisi pemangku kepentingan seperti investor, deposan, dan masyarakat, informasi keuangan dan laporan keuangan ini diperlukan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sehingga diharuskan merepresentasikan kondisi bank secara tepat.

Lantaran berdasarkan pengawasan OJK, terdapat fakta fraud dalam pelaporan keuangan merupakan salah satu penyebab bank bermasalah hingga dicabut izin usahanya. Selain itu, Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dalam publikasi pada April 2024 menemukan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Global Systemically Important Bank (G-SIB) dalam memanipulasi laporan keuangan agar bank tersebut terlihat lebih aman.

Oleh karena itu, melalui ketentuan terbaru ini, OJK berupaya untuk mencegah praktek window dressing di sektor perbankan. Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan Pejabat Eksekutif Bank wajib menghindari tindakan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyebabkan informasi keuangan dan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, baik yang dilakukan melalui manipulasi maupun pencatatan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Substansi Pengaturan

POJK 15/2024 memperkuat penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank melalui penerapan internal control over financial reporting (ICFR) yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk menjaga keandalan, keakuratan, dan konsistensi informasi keuangan dan laporan keuangan bank. Aturan ini sekaligus mengurangi risiko terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan dalam proses pelaporan keuangan.

“Akurasi substansi dan ketepatan waktu pelaporan dapat digunakan oleh otoritas jasa keuangan sebagai alat untuk mendeteksi dini (early warning system) terhadap masalah dan potensi masalah yang terjadi pada bank tertentu, dan melakukan koreksi dengan cepat,” jelas Dian.

Adapun POJK mengenai Integritas Pelaporan Keuangan Bank mengatur antara lain:

Penyusunan informasi dan laporan keuangan mencakup kewajiban bank untuk memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas dan memiliki kebijakan/prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, serta larangan bagi direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pejabat eksekutif terhadap praktek window dressing;

Tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam proses pelaporan keuangan, termasuk pemantauan dan evaluasi oleh komite audit;

Dukungan pemegang saham pengendali dalam proses pelaporan keuangan yang berkualitas dan andal;

Kewajiban pihak terafiliasi untuk menghindari tindakan intervensi kepada bank dalam proses pelaporan keuangan;

Sanksi bagi bank, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pemegang saham pengendali, pihak terafiliasi, dan pejabat eksekutif bank, yang melanggar POJK berupa sanksi administratif berupa denda maupun non-denda yang signifikan;

Bank menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak POJK ini diundangkan; serta

Bank membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam informasi keuangan dan/atau laporan keuangan, paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak POJK ini diundangkan.

POJK Integritas Pelaporan Keuangan Bank ditetapkan di Jakarta pada 2 Oktober 2024 dan diundangkan pada 9 Oktober 2024. POJK ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Pengusaha di sektor pariwisata tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan bisnisnya belum pulih usai pandemi COVID-19. Belum selesai masalah itu, pengusaha dihadapkan pada masalah baru yakni terkait online travel agent (OTA) asing.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing tidak memiliki izin badan usaha tetap. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dia menerangkan, karena tidak memiliki badan usaha tetap dan NPWP, akhirnya pajak yang seharusnya ditanggung mereka, dibebankan ke hotel. Menurutnya, hal itu tidak adil.

"Nah itu yang akhirnya menjadi sasaran yang membayar kewajiban pajak ke negara. Ini kan nggak fair," katanya kepada detikcom.

Menurutnya, hal ini memberikan dampak yang luas. Dia mengatakan, seharusnya keberadaan OTA menyerap tenaga kerja.

"Tapi dia tidak menyerap karena dia nggak ada kantor," katanya.

Selain itu, konsumen juga bisa dirugikan. Dia menerangkan, dalam pemesanan kamar hotel, konsumen biasanya berinteraksi dengan OTA. Namun, jika ada permasalahan, konsumen tidak bisa berkomunikasi dengan OTA. Dia mengatakan, lagi-lagi hotel menjadi sasaran.

"Kalau ada permasalahan adalah hotelnya lagi gitu. Hotel itu kena berkali-kali, dari pajak jadi sasaran pajak malah lebih besar lagi karena dia asing kan. Yang kedua juga dari sisi tamu pun kalau tamu lagi komplain dia datangnya ke hotel," terangnya.

Dia melanjutkan, bisnis pengusaha hotel sendiri belum pulih sejak pandemi. Menurutnya, kalaupun ada pemulihan terdapat pada daerah-daerah tertentu.

"Jadi kalau selama ini disampaikan performance dari berbagai pihak bahwa okupansi itu sudah menuju ke arah recovery Itu hanya daerah-daerah tertentu, tidak merata gitu. Jadi contohlah misalnya diambil Bali ya jelas aja karena pemerintah kan setiap kegiatan kan diarahkan ke Bali," terangnya.

(das/das)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa saat ini birokrasi di Indonesia masih dipandang belum baik. Menurutnya, birokrasi pemerintah saat ini sangat terkenal ribet dan juga lambat.

Hal ini diungkapkan Prabowo kepada para menteri Kabinet Merah Putih dalam sambutannya di Sidang Kabinet Paripurna Perdana, Rabu (23/10/2024). Prabowo meminta semua pihak jujur dan mengakui kenyataan tersebut.

"Mari lah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal, sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya," ungkap Prabowo.

Purnawirawan TNI itu juga menegaskan banyak sekali pembicaraan di tengah masyarakat bahwa birokrasi pemerintah saat ini terlalu sering mempersulit bukan mempermudah.

"Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit kenapa dibikin mudah," tegas Prabowo.

Dia menegaskan agar para menteri di jajaran Kabinet Merah Putih tak ragu-ragu memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat.

"Ini saya minta menteri menteri sekarang mari kita lebih berani, tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan terbaik untuk rakyat kita," pungkas Prabowo.

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA kini tengah menangani 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ‘sakit’ berstatus titip kelola. Dari jumlah ini, hanya satu perusahaan yang mulai menunjukkan perbaikan.

14 BUMN tersebut adalah PT Amarta Karya (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

Selanjutnya, PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Indah Karya (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Semen Kupang (Persero), Persero Batam, PNRI, PT Primissima (Persero), dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

Di samping itu, terdapat 8 BUMN sakit yang kemudian gagal dipertahankan alias dibubarkan pemerintah. Mereka adalah PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), dan PT Industri Gelas (Persero).

Kemudian ada PT Istaka Karya (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PT PANN, dan PT PANN Multi Finance selaku anak usaha PT PANN.

Dalam perkembangan terkini, PT PANN resmi dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Pemerintah No. 43/2024 yang diteken 17 Oktober 2024.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan, pangsa pasar, kemampuan menghadapi disrupsi, dan potensi keberlanjutan kegiatan usaha.

Hasil kajian menunjukkan PT PANN tidak lagi dapat mempertahankan kelangsungan operasionalnya sehingga perseroan perlu dibubarkan.

“PT Pengembangan Armada Niaga Nasional tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perlu untuk membubarkan perusahaan,” tulis PP No. 43/2024 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi dikutip pada Sabtu (19/10/2024).

Dalam beleid tersebut dijelaskan juga bahwa pembubaran telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 11 Oktober 2023.

Keputusan RUPSLB tertuang dalam Berita Acara Nomor 05, yang menetapkan pembubaran PT PANN berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya PP No. 43/2024. Alhasil, perseroan resmi dibubarkan setelah beroperasi sejak 1974.

PROGRES PENYEHATAN

Sementara itu, PT PPA melaporkan bahwa dari total 14 BUMN sakit yang saat ini sedang ditangani, hanya Persero Batam yang mulai memperlihatkan performa positif baik dari sisi keuangan maupun bisnis.

Direktur Investasi PPA Ridha Farid Lesmana mengatakan kinerja Persero Batam mulai menunjukkan perbaikan setelah meraih konsesi 36 tahun dari Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mengelola terminal peti kemas di Pelabuhan Batu Ampar.

“Beberapa kinerja produktivitas sudah jauh meningkat tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya, kemudian sudah ada direct call dari Batam langsung ke China dan Batam-Vietnam,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, pada 27 September 2024.

Ridha menuturkan bahwa PPA sejauh ini masih memastikan keberlanjutan bisnis dari BUMN sakit lainnya. Penyelesaian restrukturisasi, upaya efisiensi, dan optimalisasi aset dari perusahaan pelat merah titip kelola juga terus dilakukan oleh PPA.

Menurutnya, keberlanjutan bisnis dari tiap BUMN titip kelola merupakan keharusan. Jika tidak, langkah pembubaran atau likuidasi kemungkinan bakal ditempuh.

“Keberlanjutan bisnis menjadi krusial. Kalau bisnisnya ini bertahan, jalan. Jika bisnisnya tidak sustain, mungkin arahnya ke sana [likuidasi],” tutur Ridha.

Dia menyatakan bahwa PPA terus mengkaji progres dari keberlanjutan usaha masing-masing BUMN berstatus titip kelola. Hasil kajian tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian BUMN, selaku pemegang saham.

Sebelumnya, Holding BUMN Danareksa menyatakan 14 perusahaan pelat merah titip kelola yang gagal sehat setelah proses restrukturisasi akan diserahkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendapatkan rekomendasi lebih lanjut.

Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi menyatakan pihaknya terus mendorong penyelesaian restrukturisasi 14 BUMN berstatus titip kelola di PPA.

Menurutnya, BUMN yang memiliki model bisnis berkelanjutan dan menunjukkan perbaikan kondisi keuangan akan diserahkan ke Danareksa untuk ditingkatkan. Hal itu bertujuan agar perusahaan tersebut dapat berkontribusi bagi perekonomian.

“BUMN titip kelola yang tidak dapat menjalankan amanat tujuan pendirian BUMN setelah dilakukan restrukturisasi, maka akan direkomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk mendapatkan kebijakan lebih lanjut,” tuturnya pada Juli 2024.