REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Salah satu intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU), Zainul Maarif telah menyadari atas kesalahannya berkunjung ke Israel dan meminta maaf. Dia pun menegaskan bahwa kunjungannya ke Israel tersebut bukan berarti mendukung Israel.

Sebab menurut dia, apa yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina saat ini merupakan kebiadaban.

"Bagi saya yang dilakukan oleh Israel sekarang, ini harus digarisbawahi, itu adalah kebiadaban. Ini jelas ini. Jangan katakan saya itu pro-Israel. Tidak. Saya pro-kemanusiaan, bahwa yang dilakukan oleh Israel itu biadab," ujar Zainul saat diwawancara di Kantor PWNU DKI Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Menurut dia, apa yang dikakukan Israel terhadap warga Gaza sangat biadab. Namun, dia mengaku hanya bisa melakukan upaya dengan cara berdialog. Karena, tidak mungkin dia melakukan tindak kekerasan terhadap Presiden Israel langsung.

"Cuma tidak mungkin saya masa pukulin presiden? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang memungkinkan bagi saya dan saya bisanya ngomong, ya saya ngomong," ucap dia.

Kendati telah melakukan dialog dengan Israel, dia tidak yakin bisa mengubah situasi yang terjadi di Palestina. Namun, menurut dia, harus tetap optimis dengan berbagai upaya untuk mewujudkan perdamaian.

"Ada yang mengatakan 70 tahun upaya untuk berdamai, upaya PBB sekalipun tidak berhasil. Tapi jangan patah semangat, teman-teman semua. Jangan patah semangat, kita berusaha agar mendamaikan," kata Zainul.

Menurut dia, upaya mendamaikan Israel dan Palestina juga telah dilakukan Almarhum Gus Dur pada masa lalu. Karena, menurut dia, Indonesia juga punya tugas untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih..

"Maka kemudian kita Alhamdulillah sudah punya hubungan bagus dengan Palestina. Dan ini, kalau kita ingin mendamaikan dua orang yang sedang berantem, gak mungkin kita hanya fokus pada satu saja. Maka itulah yang dilakukan oleh Gus Dur dan juga Gus Yahya. Dan saya, dengan segala keterbatasan saya, itu juga berharap itu juga bisa dilakukan," jelas Zainul.

Sebelumnya, lima foto...

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan pertemuan lima orang warga NU (nahdliyin) dengan Presiden Israel Isaac Herzog tidak mewakili PBNU sebagai organisasi.

"Kami sudah mendapatkan konfirmasi dengan lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU bahwa lembaga-lembaga yang personelnya berangkat itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan. Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak tempo hari itu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak terkait dengan lembaga," tegas Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/7/2024).

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menekankan berbagai kebijakan yang sifatnya hubungan kerja sama dengan lembaga lain baik dalam lingkup nasional maupun internasional harus melalui PBNU pusat.

Ia menambahkan ketetapan tersebut merupakan ketetapan yang sudah lama diterapkan, bahkan sejak periode kepengurusan sebelumnya.

"Bahkan, kalau ada pengurus daerah yang mengundang pejabat nasional harus lewat PBNU. Maka semua yang tidak lewat kelembagaan, organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab," ujarnya.

Secara prinsip, kata Gus Yahya, PBNU telah menyerukan kepada seluruh warga dan kadernya bahwa pihaknya tidak akan mengadakan kerja sama apapun yang tidak bertujuan untuk membantu rakyat Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masalah nyanyian yang menyinggung para pemain keturunan Prancis oleh para pemain Argentina belum usai, kini hadir kasus yang mirip. Asosiasi Sepak Bola Gibraltar (GFA) mengajukan keluhan resmi kepada badan sepak bola Eropa UEFA pada Kamis (18/7/2024) setelah para pemain Spanyol meneriakkan "Gibraltar adalah Spanyol" selama perayaan gelar Piala Eropa mereka pada awal pekan ini.

Spanyol mengadakan perayaan kemenangan di Madrid setelah mengalahkan Inggris 2-1 di final Euro 2024. Para pemain senior termasuk kapten Alvaro Morata dan gelandang Manchester City Rodri meneriakkan "Gibraltar adalah Spanyol".

Gibraltar adalah Wilayah Seberang Laut Inggris (British Overseas Territories). Ketika Morata mengingatkan Rodri bahwa dia bermain untuk klub Inggris, pemain terbaik turnamen tersebut mengatakan, "Saya tidak peduli". GFA mengatakan bahwa video tersebut disambut dengan "kemarahan, keresahan, dan kekecewaan".

“Perilaku tersebut sangat menyinggung warga Gibraltar, yang telah berulang kali menggunakan hak demokratis mereka untuk tetap menjadi Wilayah Seberang Laut Inggris,” kata GFA.

“Meskipun Gibraltar berbatasan dengan Spanyol, dan menghargai hubungan kerja sama yang erat dengan Spanyol dan rakyat Spanyol, Gibraltar tetap menjadi Wilayah Seberang Laut Inggris.

“Perilaku ini juga sangat menyinggung GFA karena menyiratkan bahwa kami tidak boleh berdiri sebagai asosiasi anggota nasional UEFA yang independen.”

FA Gibraltar menambahkan bahwa nyanyian tersebut "sangat provokatif dan menghina", dan menambahkan bahwa perilaku para pemain 'melanggar hukum' dan melanggar peraturan disiplin UEFA.

Oleh Fitriyan Zamzami, Bambang Noroyono

REPUBLIKA.CO.ID, PUNCAK JAYA – Penembakan oleh TNI yang menewaskan tiga warga Distrik Mulia, Puncak Jaya di Papua Tengah sempat memicu kerusuhan berdarah pada Rabu (17/7/2024). Aparat berdalih bahwa yang mereka tewaskan adalah anggota kelompok separatis, Benarkah demikian?

Ada dua kronologis yang beredar soal kejadian ini. Yang pertama dari pihak aparat keamanan, dan yang lainnya dilansir kelompok masyarakat setempat.

Menurut kronologi yang diperoleh Republika dari warga setempat, pada Selasa (16/7/2024) militer Indonesia telah menembak mati tiga warga sipil sementara lainnya sedang mengalami luka tembak. Kejadian tersebut terjadi di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya sekitar pukul 20.00 malam waktu setempat.

Penembakan itu mengakibatkan Tonda Wanimbo selaku kepala desa Kalome, Distrik Mepogolok meninggal dunia akibat mengalami luka tembak. Penembakan juga mengakibatkan kematian Pemerintah Murib selaku kepala desa Dokkome dan Dominus Enumbi seorang warga sipil yang tengah menyelesaikan kuliahnya di Universitas Cenderawasih (UNCEN) Jayapura. Sejumlah warga sipil setempat juga mengalami luka tembak namun belum diketahui identitas jelasnya.

Kejadian itu bermula saat seorang komandan TPNPB, Terinus Enembuni yang bermarkas di Nusineri memasuki Distrik Mulia untuk membeli rokok, Ketika berada di wilayah Karubate, keberadaannya terendus militer Indonesia. Prajurit kemudian melakukan pengejaran terhadap Terinus Enumbi dengan menggunakan tiga mobil.

Tepat di depan SD YPPG Distrik Mulia, prajurit TNI langsung melakukan penembakan terhadap Mayor Terinus Enumbi dari jarak 50 meter. Terinus Enumbi hanya terserempet di bagian kepala, badan, serta kaki dan akhirnya melarikan diri. Namun, tembakan dari tentara Indonesia justru mengakibatkan tiga warga sipil meninggal dunia di tempat kejadian di sekitar pukul 20.10 WIT.

Menyusul kejadian itu, warga setempat meradang dan melakukan aksi kerusuhan. Sejumlah kendaraan di bakar, dan warga pendatang dikabarkan menjadi korban. Konflik antara warga lokal dan pendatang sejauh ini sudah dimediasi, namun keluarga korban tetap menuntut pertanggungjawaban TNI.

Sementara pada Rabu (17/7/2024), Kodam XVII Cenderawasih melaporkan terjadinya kontak tembak antara kelompok separatis bersenjata dengan personel Satgas Yonif Raider Khusus (RK) 753/Arga Vira Tama di Puncak Jaya. Kontak tembak tersebut, terjadi setelah TNI menerima informasi pentolan separatis Teranus Enumbi bersama kelompoknya memasuki Kampung Karubate, di Distrik Muara.

Dari kontak tembak tersebut, TNI mengeklaim menembak mati tiga anggota separatis. “Tiga terduga OPM yang tewas tersebut adalah SS (33 tahun), YW (41), dan DW (36),” begitu kata Kapendam Cenderawasih Letnan Kolonel (Letkol) Chandra Kurniawan.

Dari kontak tembak tersebut, kata Letkol Chandra, menemukan bukti ketiga yang tewas itu adalah anggota separatis karena ditemukan adanya senjata api. Sementara pemimpin ketiganya, Teranus Enumbi lolos dan kabur ke dalam hutan.

Kata Letkol Chandra, Teranus Enumbi tercatat memiliki rekam jejak separatisme dan kriminalitas. Seperti penembakan, dan pembacokan teradap warga biasa dari kalangan pendatang, dan juga menyasar prajurit-prajurit TNI. Pada 19 Maret 2024 lalu, kata Letkol Chandra, Teranus Enumbi membacok Sertu Ismunandar, dan Serka Salim.

Terkait dengan penembakan tiga terduga separatis itu, evakuasi yang dilakukan TNI membawa ketiga jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mulia di Puncak Jaya. Akan tetapi, setelah penembakan oleh TNI terhadap tiga terduga OPM tersebut, terjadi insiden kerusuhan. Sejumlah warga asli Papua menyerang posko, dan kendaraan-kendaraan militer serta kepolisian. Sejumlah kendaraan, dan posko aparat keamanan setempat dibakar. Penyerangan oleh orang-orang asli Papua (OAP) itu juga menyasar ke ruko-ruko milik warga pendatang.

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) Sebby Sambom menegaskan, yang dibunuh oleh militer Indonesia tersebut adalah masyarakat sipil. Pembunuhan tersebut memicu gelombang kerusuhan antara warga pendatang, dan masyarakat asli yang akhirnya juga menghilangkan warga sipil.

“Mereka (yang ditembak TNI) warga sipil. Tiga ditembak, dan yang lainnya menderita luka tembak,” begitu kata Sebby saat dihubungi Republika dari Jakarta, Kamis (18/7/2024). TPNPB-OPM, kata Sebby menegaskan, tak ada kaitannya dengan aksi bentrok sesama sipil, pascapenembakan yang dilakukan oleh TNI tersebut. “Warga pendatang yang dibunuh oleh masyarakat sipil Puncak Papua, sebagai balasan. Kami TPNPB-OPM tidak ikut terlibat aksi spontanitas itu,” begitu kata Sebby.

Republika memeroleh video kesaksian dari keluarga korban soal penembakan yang diklaim TNI menewaskan tiga anggota kelompok separatis. Keluarga korban menyatakan, bukan saja warga sipil, salah satu yang meninggal adalah cucu tokoh Papua yang mendukung wilayah itu masuk Indonesia melalui pemungutan suara pada 1969.

“Kami tidak keberatan kalau yang ditembak itu benar-benar OPM, tapi ini yang ditembak itu namanya 'Pemerintah', dan itu cucu dari salah satu tokoh Pepera,” ujar Otis Murib, salah satu keluarga korban Pemerintah Murib dalam video yang beredar pada Kamis (18/7/2024).

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) merupakan jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia di Papua di bawah pengawasan PBB pada 1969. Saat itu, sekitar 1.000 tokoh dari seantero Papua dipilih untuk menentukan apakah Papua merdeka atau ikut Indonesia. Hampir semua perwakilan itu memilih bergabung dengan Indonesia.

“Indonesia masuk di sini itu karena perjuangan bapaknya,” ia melanjutkan. Pemerintah Murib yang meninggal ditembak TNI juga merupakan kepala Desa Dokkome .

“Bapaknya mau kasih nama ‘Indonesia’ tapi dia lupa jadi dia kasih nama ‘Pemerintah’. Makanya kami semua sedih karena karena ini kami punya keluarga pejuang. Macam ini penghargaan yang Indonesia lakukan terhadap masyarakat ini?”

Ia kemudian menyatakan bahwa kerusuhan yang dilakukan masyarakat itu karena yang ditembak benar adalah warga sipil. Ia mengatakan, memang sudah sekitar 20 tahun ada keberadaan OPM di kampung tersebut, Namun begitu, warga tak pernah bergolak jika mereka yang ditembak tentara Indonesia.

“Kalau mereka meninggal kami masyarakat ini tidak pernah ribut. Itu memang tugasnya TNI-Polri jadi kami kasih tinggal. Tapi kalau memang masyarakat murni yang tidak tahu apa-apa dapat tembak, nah itu masyarakat pasti akan marah,” kata Otis Murib.

Menurut dia, akibat dari penembakan itu, terjadi konflik antara masyarakat lokal dengan “masyarakat Nusantara”. “Jadi kita hari ini kumpul dengan masyarakat Nusantara ini supaya sepakat dulu. Kita bersatu supaya TNI berurusan dengan hukum,” katanya.

Ia juga menuntut ganti rugi untuk korban penembakan TNI maupun untuk korban warga pendatang. “Darah kami sama-sama merah, kami sama-sama Indonesia, makanya bayar,” ujarnya.

Kelompok masyarakat Mulia di Puncak Jaya juga membantah klaim TNI yang menyebutkan tiga korban penembakan, pada Rabu (17/7/2024) adalah anggota separatis bersenjata. Tokoh gereja, dan adat setempat memastikan tiga yang tewas ditembak oleh militer Indonesia tersebut, adalah warga biasa, yang selama ini tak ada kaitannya dengan kelompok separatis bersenjata.

Hal tersebut, disampaikan terbuka oleh Kelompok Masyarakat Adat Mulia di Puncak Jaya, pada Kamis (18/7/2024). Dalam surat terbuka, masyarakat mengatakan, ketiga orang korban tewas yang ditembak mati oleh Satgas Yonif 753, adalah Dominus Enumbi, Pemerintah Murib, dan Tonda Wanimbo. Dan ketiganya, dikatakan tak ada kaitannya dengan klaim TNI sebagai anggota pentolan separatis Teranus Enumbi.

“Kapendam Cenderawasih dan Satgas 753 telah menyebarkan berita hoaks, berupa foto bintang kejora, dan senjata api editan di media massa. Dan menyebarkan berita bohong guna menutupi kesalahan Satgas 753 yang menembak mati ketiga masyarakat sipil tersebut,” begitu dalam pernyataan tertulis Masyarakat Mulia yang diterima Republika, di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

“Bahwa yang dilakukan oleh TNI, bersama Satgas TNI lainnya di Puncak Jaya hanya menambah masalah, dan bukan menyelesaikan masalah,” begitu sambung surat terbuka tersebut.

Masyarakat Mulia, dalam penyampaian tersebut memastikan, jika tiga korban yang tembak mati oleh TNI tersebut adalah anggota separatis Papua Merdeka, tentunya tak akan ada perlawanan dari Orang Asli Papua (OAP). Akan tetapi, menurut Masyarakat Mulia, karena salah-satu korban tewas tersebut adalah kepala kampung, yang merupakan salah-satu tokoh adat, yang terjadi adalah perlawanan.

“Kami Masyarakat Mulia Puncak Jaya mengutuk keras Satgas 753 yang menembak mati warga sipil, dan menuduh mereka sebagai OPM. Jika korban yang dibunuh oleh Satgas 753 tersebut adalah anggota OPM, atau anggota Teranus Enumbi, Masyarakat Mulia Puncak Jaya tidak akan melakukan perlawanan sampai membakar mobil polisi dan militer,” begitu menurut pernyataan warga Mulia tersebut.

Atas jatuhnya korban menyusul kerusuhan, Masyarakat Mulia setuju untuk memohon ampunan dan maaf. “Kami turut berduka cita atas semua masyarakat yang tidak bersalah, yang meninggal dunia dari warga Papua maupun pendatang.”

REPUBLIKA.CO.ID, TANGSEL -- Rumah Sakit Premier Bintaro (RSPB) bersinergi dengan Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah). Penandatanganan memorandum of understanding (MoU) diteken Direktur Utama RSPB dr Martha ML Siahaan bersama Head of Sharia Consumer CIMB Niaga Bung Aldilla serta Head of Region Jakarta A dan Kalimantan CIMB Niaga Evita Barliana bersama di Bintaro, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Rabu (17/7/2024).

"Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan RS Premier Bintaro kepada CIMB Niaga Syariah. Melalui kerja sama ini, CIMB Niaga Syariah dapat memperluas manfaat pembiayaan yang diberikan, termasuk untuk masyarakat yang membutuhkan dana guna mendapatkan layanan kesehatan di RS Premier Bintaro," kata Bung Aldilla dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Dalam kerja sama tersebut, CIMB Niaga Syariah menawarkan Hospital Xtra yang memberikan kemudahan skema pembayaran atas layanan kesehatan yang diterima dari RSPB dengan margin kompetitif 0,65 persen dan limit hingga Rp 300 juta. Dengan proses yang mudah dan tanpa jaminan, program Hospital Xtra dapat menjadi alternatif bagi pasien mendapatkan layanan kesehatan terbaik dengan metode pembayaran yang ringan.

"Dalam hal ini kami memberikan kemudahan pembiayaan jasa kesehatan bekerja sama dengan RS Premier Bintaro. Kami berharap kerja sama ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," ujar Bung Aldilla.

Dirut RSPB dr Martha ML Siahaanmenyatakan, pihaknya antusias menyambut kerja sama tersebut. Menurut dia, RSPB selalu berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan terbaik kepada pasien.

"Namun, kami juga menyadari bahwa biaya perawatan kesehatan dapat menjadi tantangan bagi banyak orang. Oleh karena itu, kemitraan ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya memudahkan pasien dalam memperoleh layanan medis berkualitas, tetapi juga memberikan solusi finansial yang fleksibel dan terjangkau," kat Martha.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa anggaran Rp 7.500 per porsi untuk makan bergizi gratis, dinilai cukup. Namun, pemerintah masih menggodok kebijakan terkait makan bergizi gratis ini.

"Saya kira untuk daerah tertentu Rp 7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

BACA JUGA:Akhirnya Buka Suara, Zainul Maarif Ceritakan Perbincangannya dengan Presiden Israel

Menurutnya, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp 7.500 per porsi ini masih digodok.

"Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tetapi insya Allah berapapun nilainya yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan," katanya.

Dia mengatakan nominal tersebut tidak dapat disebut terlalu kecil untuk semua daerah, karena harga jual beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

"Untuk daerah tertentu, memang mungkin kecil, karena itu nanti pasti akan dilihat dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah," katanya.

Muhadjir juga meminta program yang merupakan besutan pasangan Prabowo gibran ini agar dapat sejalan dengan program yang sudah ada, seperti program makanan tambahan untuk ibu hamil dan makanan tambahan untuk balita.

"Supaya berkesinambungan dengan program yang sudah ada. Kita ada program makanan tambahan untuk ibu hamil dan makanan tambahan untuk balita. Nanti akan dilihat dari berbagai pihak," ujar Muhadjir.

Isu pemangkasan anggaran program....

Pada kesempatan lain, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut belum ada kepastian soal pemangkasan anggaran Makan Bergizi Gratis yang menjadi programnya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan.

"Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu," kata Gibran saat ditanya soal pemangkasan anggaran program yang sebelumnya dinamakan program makan siang gratis di Solo, Jawa Tengah, Kamis.

Ia juga meminta media massa untuk tidak memberitakan hal yang belum pasti. "Ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," ucapnya

Mengenai anggaran, ia menilai besaran Rp 15.000 per porsi sudah ideal dan sudah diujicobakan di beberapa tempat.

"Termasuk Solo hari Senin ada uji coba makan siang gratis. Nanti saya ajak ya," kata Gibran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa anggaran Rp 7.500 per porsi untuk makan bergizi gratis, dinilai cukup. Namun, pemerintah masih menggodok kebijakan terkait makan bergizi gratis ini.

"Saya kira untuk daerah tertentu Rp 7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Menurutnya, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp 7.500 per porsi ini masih digodok.

"Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tetapi insya Allah berapapun nilainya yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan," katanya.

Dia mengatakan nominal tersebut tidak dapat disebut terlalu kecil untuk semua daerah, karena harga jual beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

"Untuk daerah tertentu, memang mungkin kecil, karena itu nanti pasti akan dilihat dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah," katanya.

Muhadjir juga meminta program makan bergizi gratis ini agar dapat sejalan dengan program yang sudah ada, seperti program makanan tambahan untuk ibu hamil dan makanan tambahan untuk balita.

"Supaya berkesinambungan dengan program yang sudah ada. Kita ada program makanan tambahan untuk ibu hamil dan makanan tambahan untuk balita. Nanti akan dilihat dari berbagai pihak," ujar Muhadjir.

Isu pemangkasan anggaran program....

Pada kesempatan lain, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut belum ada kepastian soal pemangkasan anggaran Makan Bergizi Gratis yang menjadi programnya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan.

"Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu," kata Gibran saat ditanya soal pemangkasan anggaran program makan bergizi di Solo, Jawa Tengah, Kamis.

Ia juga meminta media massa untuk tidak memberitakan hal yang belum pasti. "Ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," ucapnya

Mengenai anggaran, ia menilai besaran Rp 15.000 per porsi sudah ideal dan sudah diujicobakan di beberapa tempat.

"Termasuk Solo hari Senin ada uji coba makan siang gratis. Nanti saya ajak ya," kata Gibran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) menetapkan tujuh orang pihak swasta sebagai tersangka dalam lanjutan penyidikan korupsi peleburan logam mulia emas seberat 109 ton di PT Aneka Tambang (Antam). Tujuh tersangka tersebut adalah LE, SL, SJ, JT, GAR, HKT, dan DT.

Mereka semua langsung ditahan oleh tim penyidik Kejagung. "Bahwa ketujuh tersangka tersebut, merupakan direktur PT JTU yang awalnya diperiksa sebagai saksi. Dan berdasarkan alat bukti yang cukup, ketujuhnya ditingkatkan status hukumnya menjadi tersangka," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar saat konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Tujuh tersangka tersebut menggenapkan 14 tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus sama. Menurut Harli, tak semua dari tujuh tersangka itu ditahan di rumah tahanan (rutan). Hanya tersangka SL dan GAR saja yang ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

Sedangkan lima tersangka lainnya, dengan alasan kesehatan statusnya ditetapkan sebagai tahanan kota. "Dengan alasan setelah dokter melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka-tersangka ini, penyidik memutuskan untuk melakukan penahanan kota," ujar Harli.

Adapun peran tujuh tersangka tersebut, kata Harli, pada periode 2010-2021 merupakan pelanggan atas jasa manufaktur berupa peleburan logam mulia emas yang dilakukan PT Antam. Kerja sama para tersangka itu bersama-sama dengan para general manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) Antam pada masing-masing periode.

Dalam kerja sama tersebut, kata Harli, para tersangka meminta jasa manufaktur tersebut agar memberikan merek dagang LM Antam di logam mulia yang dileburkan. "Penggunaan jasa manufaktur untuk melekatkan merk dagang LM Antam tersebut, disetujui oleh general manager Antam, tetapi tanpa didahului kerja sama resmi, juga tidak memberikan pembayaran yang menjadi hak merk dagang PT Antam," kata Harli.

Dari penyidikan, kata Harli, kerja sama manufaktur tersebut telah berhasil melebur sebanyak 109 ton logam mulia. Lalu mencetak ratusan ton emas tersebut menggunakan cap merek LM Antam. "Sehingga merugikan keuangan negara," ucap Harli.

Menurut Harli, estimasi sementara kerugian negara dalam penggunaan cap dan merek LM Antam secara ilegal tersebut senilai kurang lebih Rp 1 triliun. Dan penyidik, sambung dia, dalam penyidikan berjalan sudah melakukan penyitaan sejumlah aset logam mulia berupa emas sebesar 7,7 kilogram (Kg).

Sebelum menetapkan tujuh swasta sebagai tersangka, pada Mei 2024, penyidik Jampidsus sudah menetapkan enam tersangka awal. Mereka semua adalah general manager UBPP LM PT Antam berinisial TK (GM periode 2010-2011), HN (GM periode 2011-2013), DM (GM periode 2013-2017), AH (GM periode 2017-2019), MAA (GM periode 2019-2021), dan ID (GM periode 2021-2022).

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Keluarga korban melaporkan kasus tewasnya Rico Sempurna Pasaribu akibat rumahnya terbakar di Jalan Nabung Surbakti, Kabupaten Karo ke Polisi Militer Kodam I/Bukit Barisan (Pomdam I/BB). Sebelumnya, keluarga korban juga sudah membuat laporan ke Pusat Polisi Mliter Angkata Darat (Puspomad) di Jakarta.

"Kami hari ini secara resmi mendatangi Pomdam I/ Bukit Barisan. Sebelumnya, kami sudah melapor ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat," ujar Kuasa Hukum keluarga Rico, Irvan Saputra di Medan, Kamis (18/7/2024).

Irvan melanjutkan, kedatangan ini sebagai inisiatif untuk mengungkap kasus tersebut, dimana kasus itu terkait adanya dugaan tindak pidana pembunuhan. Dia mengatakan dalam pelaporan pihaknya menyerahkan alat bukti dan pemeriksaan lanjutan pascalaporan ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad), dan besoknya akan menghadirkan para saksi untuk diperiksa.

"Itu untuk melengkapi bukti-bukti terkait dugaan tindak pidana tersebut," kata Irvan.

Dia mengatakan anak korban Eva Meliani Pasaribu juga sebagai saksi dalam laporan ke Pomdam I/Bukit Barisan tersebut. "Saksi (anak korban) tadi diperiksa dengan 15 pertanyaan terkait dugaan tindak pidana pembunuhan," tutur Irvan.

Menurutnya, keluarga korban meyakini kasus ini ada keterlibatan oknum TNI yang telah dilaporkan berinisial Koptu HB, oleh karena itu ini sudah menjadi atensi publik dan Panglima TNI berdasarkan laporan Puspomad. Anak korban, Eva Meliani berharap Pomdam I/Bukit Barisan agar bergerak cepat dalam mengusut kasus ini yang menimpa keluarganya.

"Kami berharap Pomdam I/Bukit Barisan memeriksa oknum itu, bila bersalah dihukum setimpal," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan jajarannya akan menindaklanjuti laporan terkait keterlibatan oknum TNI AD dalam kasus pembunuhan wartawan Rico Sempurna Pasaribu di Medan, Sumatera Utara.

"Bahwa TNI AD , dalam hal ini Puspomad, akan menindak lanjuti laporan tersebut dan berkoordinasi dengan Pomdam I/BB, karena locus delictie kejadian ada di wilayah Kodam I/BB," kata Kristomei.

Kristomei mengapresiasi upaya keluarga korban yang mau melapor ke Puspomad terkait dugaan keterlibatan oknum TNI AD. Hal tersebut dinilai sangat membantu TNI AD dalam menindak tegas oknum yang melakukan tindakan kriminal.

Jika nanti terbukti ada oknum yang terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut, Kristomei memastikan akan menindak prajurit sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Namun kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan," kata dia.

Peristiwa kebakaran rumah di Karo pada Kamis dini hari, 27 Juni 2024, mengakibatkan empat orang penghuninya meninggal dunia, yakni Rico Sempurna Pasaribu, Efprida Boru Ginting (istri), Sudi Inveseti Pasaribu (anak), dan Lowi Situngkir (cucu).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saksi kasus dugaan korupsi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), Ahmad Riyadh mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Ia cabut keterangan mengenai pemberian uang senilai 18 ribu dolar Singapura atau setara Rp216,98 juta kepada Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.

Riyadh, yang merupakan pengacara pemilik Usaha Dagang (UD) Logam Jaya, Jawahirul Fuad tersebut, mengungkapkan pencabutan berkas dilakukan karena kondisi mentalnya sempat tidak stabil saat diperiksa penyidik yang tiba-tiba datang ke kantornya kala itu.

"Saat itu terus terang saya blank, saya banyak lupa juga," kata Riyadh dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Dengan pencabutan BAP tersebut, dirinya menegaskan, Gazalba tidak pernah menerima sepeser pun uang dari Jawahirul Fuad. Dia menuturkan uang itu merupakan bagian dari pembayaran jasa dirinya sebagai pengacara saat mengatasi kasus Jawahirul Fuad.

Riyadh membeberkan, bayaran jasa diberikan sebesar Rp650 juta dari Jawahirul Fuad, yang meliputi senilai Rp500 juta sebelum perkara diputus di Mahkamah Agung (MA) dan Rp150 juta setelah perkara diputus. Selanjutnya uang jasa tersebut, ia ubah ke dalam bentuk dolar Singapura.

"Tetapi uang ini tidak saya serahkan. Hanya untuk saya sendiri, tidak ada untuk Pak Gazalba," tuturnya.

Dalam kasus tersebut, Gazalba didakwa menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan total nilai Rp62,89 miliar terkait penanganan perkara di MA.

Dugaan penerimaan itu meliputi gratifikasi senilai Rp650 juta serta TPPU terdiri atas 18.000 dolar Singapura (Rp216,98 juta), Rp37 miliar, 1,13 juta dolar Singapura (Rp13,59 miliar), 181.100 dolar AS (Rp2 miliar), dan Rp9,43 miliar selama kurun waktu 2020-2022.

Gratifikasi yang diberikan kepada Gazalba terkait dengan pengurusan perkara kasasi Jawahirul Fuad yang mengalami permasalahan hukum terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada 2017.

Uang gratifikasi itu diterima Gazalba bersama-sama dengan Riyadh selaku penghubung antara Jawahirul Fuad dengan Gazalba pada 2022 setelah pengucapan putusan perkara, yang mana Gazalba menerima Rp200 juta dan Riyadh menerima uang sebesar Rp450 juta, sehingga total gratifikasi yang diterima keduanya sebesar Rp650 juta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp7.500 per anak, dengan mengatakan besaran anggaran tersebut akan berbeda setiap daerah.

“Tentu setiap daerah berbeda dan teknis (program) akan dibahas ke depan,” kata Airlangga saat konferensi pers Peluncuran Geoportal Kebijakan One Satu Peta 2.0 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK di Jakarta, Kamis.

Ia juga menegaskan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis sudah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp71 triliun. Untuk teknis implementasinya, pemerintah akan membahas lebih lanjut.

“Pertama program makan gratis sudah dianggarkan dalam RAPBN sebesar Rp 71 triliun. Teknisnya akan dibahas lebih detail lagi,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut belum ada kepastian soal pemangkasan anggaran Makan Bergizi Gratis yang menjadi programnya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan.

"Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu," kata Gibran saat ditanya soal pemangkasan anggaran program makan bergizi di Solo, Jawa Tengah, Kamis.

Ia juga meminta media massa untuk tidak memberitakan hal yang belum pasti. "Ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," ucapnya

Mengenai anggaran, ia menilai besaran Rp15.000/porsi sudah ideal dan sudah diujicobakan di beberapa tempat. "Termasuk Solo hari Senin ada uji coba makan siang gratis. Nanti saya ajak ya," kata Gibran.

Dengan besaran anggaran tersebut, pihaknya juga sudah melibatkan banyak ahli gizi. Meski demikian, pihaknya terbuka jika ada masukan dari orang tua murid, murid, maupun guru soal program tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) Zainul Maarif, yang baru saja dipecat dari PWNU DKI Jakarta karena pergi ke Israel, menegaskan, dia tidak menerima keuntungan finansial setelah bertemu dengan Presiden Isaac Herzog pada 3 Juli 2024 lalu.

Zainul menegaskan hal tersebut untuk menjawab dugaan bahwa ia mendapatkan keuntungan besar atas kunjungannya ke Israel. "Secara finansial tidak sama sekali. Justru, awalnya itu kan harus ada asuransi, harus ada visa, toh. Itu awalnya malah disuruh bayar itu visa sama asuransi," ujar Zainul saat diwawancara di Kantor PWNU DKI Jakarta, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2024).

Meski demikian, Zainul kemudian menyampaikan bahwa kunjungannya ke Israel justru berisiko tinggi. Akhirnya, dia pun tidak dikenakan biaya asuransi dan visa."Risikonya tinggi kok malah kami disuruh beli asuransi? Maka kemudian, alhamdulillah itu, asuransi dan visa kami bebas," ucap Zainul."Nah, tapi kemudian tidak ada take home pay, tidak ada, kami tidak dapat duit dari situ," kata dia.

Jika berisiko tinggi mengapa Zainul Maarif tetap berkunjung ke Israel? Dia mengaku berkunjung ke Israel karena sangat ingin pergi ke Masjidil Aqsa. Selain itu, dia sangat ingin melakukan penelitian langsung ke Israel. "Saya punya gairah spiritual untuk datang ke Masjidil Aqsa, kemudian gairah intelektual untuk mengetahui kondisi di sana secara riil, tidak hanya membaca, tapi melihat," jelas Zainul.

Sebelumnya, foto Zainul Maarif bersama empat intelektual muda NU lainnya viral di media sosial. Dalam foto itu, mereka bertemu dengan Presiden Israel. Setelah foto itu beredar luas, Zainul Maarif pun mendapatkan kecamatan dan kritikan dari masyarakat Indonesia.

Imbas kunjungannya ke Israel ini, Zainul pun diberhentikan sebagai pengurus Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI Jakarta. Tidak hanya memecat Zainul Maarif, PWNU DKI Jakarta juga memberhentikan tiga pengurus lainnya yang bekerjasama dengan Israel, yaitu Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI, Mu'ti Ali Qusyairi, Roland Gunawan, dan Sapri Saleh.

"Kami pengurus PWNU dari jajaran Syuriah dan Tanfidziyah melakukan rapat tadi memutuskan bahwa beberapa orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam keberangkatan anak NU ke Israel itu diberhentikan dari kepengurusan lembaga Basul Masail PWNU DKI Jakarta," ujar Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Samsul Maarif saat diwawancara di Kantor PWNU DKI Jakarta, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik antara selebgram Karin Novilda alias Awkarin dan driver Gojek bernama Fikri Kharisma berujung sanksi putus mitra. Asosiasi taksi dan ojek daring yang tergabung dalam Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia berharap Gojek bisa mengevaluasi ulang sanksi terberat terhadap Fikri itu.

"Saya berharap Gojek dapat mempertimbangkan kembali sanksi yang telah diberikan kepada saudara Fikri selaku mitra Gojek," ucap Ketua Umum PAS Indonesia Wiwit Sudarsono saat dihubungi Republika, Kamis (18/7/2024).

Wiwit mengaku telah melihat hasil investigasi dan mediasi oleh Gojek yang menyebut adanya ancaman dari Fikri kepada Awkarin. Wiwit pun menilai tidak ada unsur kata-kata yang mengancam dalam riwayat percakapan (chat) antara Fikri dan Awkarin.

"'Panggil teman-teman Lu yang cowok, kita ketemuan', itu bisa saja agar teman-teman cowok selebgram itu bisa menjadi penengah atau diajak ngopi. Ancaman itu kalau driver ojol melakukan chat yang kata-katanya dapat membahayakan keselamatan selebgram tersebut," sambung Wiwit.

Wiwit meminta Gojek lebih jernih dalam melihat persoalan di lapangan. Terkadang, lanjut Wiwit, banyak persoalan yang tidak murni karena kesalahan driver ojol, melainkan juga pelanggan.

Wiwit mengingatkan mitra tersebut memiliki keluarga yang menggantungkan hidupnya dari ojol. Wiwit mengatakan aplikator bisa tumbuh besar tak hanya karena kontribusi pelanggan, melainkan juga perjuangan mitranya di lapangan.

"Dalam kasus ini, pelanggan juga salah, tidak menjawab telepon dari driver meskipun hanya selisih tiga menit," ucap Wiwit.

Wiwit menjelaskan pengambilan pesanan makanan melewati sejumlah proses yang cukup panjang. Wiwit mengatakan, driver harus antre cukup lama bahkan kerap membayar biaya parkir.

"Waktu tiga menit bagi driver ojol sangat berharga karena order Gofood itu lebih banyak memakan waktu, apalagi kalau driver mengejar insentif yang diberikan aplikator yang berbatas waktu, misal dari jam 09.00 - 21.00 harus mendapatkan 20 orderan," lanjut Wiwit.

Wiwit juga meminta pelanggan tidak asal dalam memberikan penilaian. Banyak driver, lanjut Wiwit, yang mengeluh karena mendapat bintang satu tanpa alasan yang jelas.

"Customer juga harus tahu arti bintang dalam memberikan penilaian, lebih baik tidak usah kasih bintang kalau tidak tahu maksudnya daripada asal kasih bintang," kata Wiwit.

Seorang driver ojol, Prima, berharap kasus ini tidak menyurutkan kepercayaan masyarakat terhadap ojol. Prima mengatakan peristiwa yang melibatkan publik figur memiliki dampak terhadap ojol lain.

"Dengan kejadian itu banyak driver Gojek tertimpa dampaknya orderan sepi karena mungkin costumer takut pesan dan mendapat perlakuan serupa," ucap Prima.

Pria berusia 25 tahun itu menilai hal ini akan merugikan banyak driver yang menggantungkan hidupnya dari ojol tersebut. Prima juga berharap Gojek memiliki perhatian yang sama untuk customer maupun driver.

Prima mencontohkan sistem penilaian bintang 1 yang diberikan pelanggan mendapat respons yang cukup cepat dari Gojek. Respons tersebut berbeda saat driver memberikan komplain terhadap customer.

"Driver juga bisa kasih bintang ke customer, tapi keluh kesah driver selalu slow respon dibandingkan costumer," ucap Prima.

Kronologi kejadian

Lewat unggahan di Instagram belum lama ini, selebgram Karin Novilda atau Awkarin mengungkap pengalaman pahitnya saat menggunakan layanan Go Food dari aplikasi Gojek. Karin mengaku bahwa dia mendapat ancaman dari oknum driver bernama Fikri Kharisma.

Karin menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Menurutnya, kejadian itu bermula dari dirinya yang tak langsung menjawab telepon dari driver saat pesanan sudah sampai.

“Awalnya gue pesen Gofood, dia (driver) enggak nunggu sama sekali, dia cuma nelpon satu kali. HP gue di-silent, gue lagi ngobrol sama temen-temengue,” kata Karin seperti dikutip Selasa (16/7/2024).

Saat mengantarkan pesanan, kata Karin, driver tersebut terlihat bersikap baik. Karin pun menyampaikan terima kasih kepada driver yang mengantarkan makanan tersebut.

Namun demikian, beberapa saat kemudian, driver tersebut mengirim pesan yang tidak mengenakkan melalui aplikasi ojek online.

“'Lain kali mesen lihat HP jangan sok penting. Ngasih tip kagak',” tulis driver tersebut dalam chat di aplikasi Gojek, seperti diungkap dalam unggahan Instagram Karin.

Melihat pesan tersebut, Karin akhirnya memberikan penilaian bintang tiga karena sikap driver tersebut dinilai tidak sopan. Karin juga mengatakan bahwa dia akan melaporkan driver tersebut kepada Gojek.

Tidak lama kemudian, driver yang tampaknya tidak terima akan dilaporkan, kembali mengirimkan pesan kepada Karin. “Lo yang salah, gue yang dilaporin. Awkarin awkarin,” kata driver tersebut.

Karin pun membalasnya dengan mengatakan bahwa bintang tiga dan pelaporan ke Gojek dipicu oleh sikap driver sendiri. Tak terima dengan balasan Karin, driver itu pun menuduh Karin sedang mabuk dan mengancamnya dengan kata-kata tidak pantas.

“Lo yang mabok. Attitude lo yang dijaga. Bukan gue. Panggil temen-temen lo yang cowok, ketemuan ayo,” tulis driver tersebut.

Karin kemudian melaporkan tindakan pengancaman ini kepada Gojek. Karin mengatakan, bahwa driver tersebut bisa membahayakan konsumen. Dia pun menyesalkan karena Gojek tidak bisa merespons langsung keluhannya tersebut.

“Diam ajanih? Nggak mau bertanggung jawab, masa punya driver criminal bisa-bisanya ngancemcustomer perempuan diancam,” kata Karin.

Namun tak berselang lama, driver tersebut pada akhirnya mengakui kesalahan terhadap perilakunya yang kurang sopan kepada Karin. Dalam sebuah video permintaan maaf, Fikri mengaku kalau dirinya sedang memiliki masalah pribadi, sehingga berpengaruh pada tindakannya malam itu.

“Saya meminta maaf atas keteledoran saya dan kesalahan saya. Sekali lagi Kak Awkarin, saya meminta maaf. Saya juga ada masalah pribadi,” kata driver tersebut dalam video permintaan maaf yang diunggah Karin di Instagram.