REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan produksi beras untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Kita spesifik pada hari ini, kita atensi adalah masalah beras, beras yang beberapa waktu yang lalu tinggi tidak terkendali, relatif di awal tahun sudah mulai terkendali, seiring dengan produksi beras yang mulai membaik. Panen, puncak panen pada bulan Mei, dan kemudian Juni masih ada panen," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan fokus perhatian dari Presiden Joko Widodo maupun presiden terpilih Prabowo Subianto adalah menggenjot produksi beras agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Langkah yang utama adalah yang perlu menjadi perhatian rekan-rekan kepala daerah, tolong untuk mendorong produksi beras," ujarnya.

Selain itu, Tito juga menjelaskan empat langkah untuk meningkatkan produksi beras. Pertama, tidak mengonversi lahan sawah yang sudah ada untuk penggunaan lainnya, seperti komersial dan permukiman.

Kedua, Pemda diharapkan membuat lahan sawah baru. Ketiga, membuat program pompanisasi untuk mengalirkan air ke daerah-daerah yang kering.

Keempat, mendorong kualitas tanaman, termasuk kualitas tanah dengan pupuk subsidi.

"Ini tolong nanti di-follow up dengan rapat internal terutama dengan Dinas Pertanian masing-masing. Kemudian Dinas Perdagangan, baik untuk pompanisasi, pupuk subsidi, mempertahankan lahan sawah yang ada, mendorong produksi oleh para petani, dan lain-lain, ini menjadi prioritas," tutur Tito.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang turut hadir dalam Rakor tersebut menjelaskan berbagai alasan produksi padi di Indonesia turun.

Di antaranya kekeringan akibat El Nino, alat dan mesin pertanian (alsintan) sudah tua, hingga bibit unggul yang berkurang.

Solusi jangka panjang yang ditawarkan di antaranya pompanisasi untuk sawah, optimalisasi lahan (OPLA) rawa, dan mencetak sawah baru.

"Kami sangat butuh bantuan pompanisasi, ini napas kita, nyawa kita tiga bulan ke depan. Karena sekarang masuk bulan kering, pompanisasi ini ada 75 ribu, yang sudah tersalurkan 25 ribu. Masih ada 50 ribu yang harus disalurkan seluruh Indonesia," ucap Amran.

Ia menyebut para kepala daerah seperti gubernur, bupati/wali kota, serta Kepala Dinas Pertanian menjadi ujung tombak dari pengadaan pompanisasi di lapangan.

Jika program 75 ribu pompa ini terpasang, maka kekeringan bisa dimitigasi dengan baik.

"Fokus kami ada dua hal, solusi cepat untuk Indonesia adalah pompanisasi dan OPLA. Kita lihat OPLA, Optimalisasi Lahan Rawa, yang terbesar adalah Sumatera Selatan dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah," jelasnya.

Amran menekankan dengan pompanisasi dan optimalisasi lahan, maka produksi padi bisa meningkat.

Apalagi, Presiden Joko Widodo pun menekankan agar program pompanisasi segera dilakukan untuk menghadapi musim kemarau dan El Nino.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Dave Laksono meyakini kemampuan kader Golkar sekaligus pengusaha Jusuf Hamka alias Babah Alun dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada di Jakarta.

Hal tersebut, kata dia, menjadi salah satu alasan partai-nya mengusung Jusuf Hamka menjadi calon wakil gubernur untuk mendampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep pada Pilkada Jakarta 2024.

"Saya kira dengan modal berbagai prestasinya yang bisa mendobrak berbagai permasalahan, dengan modal itu pasti bisa mengatasi persoalan Jakarta," kata Dave dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Menurut Dave, pengabdian Jusuf Hamka dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat sudah menjadi modal utama untuk memimpin Jakarta yang kompleks.

"Beliau ini sudah berhasil mendobrak sejumlah permasalahan sehingga mempercepat pembangunan jalan tol contohnya, lalu ada juga memberikan dukungan pendidikan, beliau orang baik," ujarnya.

Dia lantas membeberkan sejumlah persoalan masyarakat yang diatasi Jusuf Hamka, di antaranya memberikan pendidikan gratis hingga membuat program makan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.

"Kemudian kesehatan ataupun membagikan makan siang gratis kepada masyarakat setempat, ini menjadi salah satu kekuatan utama yang bisa kita harapkan untuk memimpin Jakarta," sambungnya.

Dave membantah pula kabar yang menyebut bahwa Jusuf Hamka bukan kader Partai Golkar. Dia menjelaskan Jusuf Hamka bukan orang baru di internal partai-nya dan sudah beberapa kali menjabat pengurus di Partai Golkar pada periode sebelumnya.

"Sehingga beliau dikatakan bukan kader sejati ataupun juga orang menumpang Partai Golkar itu adalah tidak tepat karena beliau adalah orang yang berkarier di Partai Golkar," ucap Dave.

Sebelumnya, Partai Golkar menyiapkan kader internal, Jusuf Hamka atau Babah Alun, sebagai pasangan Kaesang, apabila putra bungsu Presiden Joko Widodo itu memutuskan maju di Pilkada Jakarta.

"Untuk mendukung Kaesang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah malang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (11/7).

Airlangga menjelaskan bahwa partai-nya melihat Jakarta memiliki tantangan yang besar sekali, yakni infrastruktur, terutama untuk mengatasi kemacetan. Oleh sebab itu, ia menyiapkan Babah Alun untuk dipasangkan dengan Kaesang di Pilkada Jakarta.

Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa masih banyak waktu untuk membahas soal wacana tersebut. Ia menyebut pihaknya tidak terburu-buru, dan akan menggunakan survei sebagai basis, dan akan dibicarakan dengan KIM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kecubung mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Tanaman ini disebut memiliki manfaat dan bahaya.

Penggunaan kecubung dalam pengobatan tradisional harus dilakukan dengan hati-hati dan di bawah pengawasan ahli. Penting untuk memahami manfaat dan bahaya kecubung sebelum menggunakannya, serta mengikuti peraturan yang berlaku. Namun ada orang-orang yang "sembarangan" mengonsumsinya.

Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional Jamu Indonesia (PDPOTJI) menyatakan, adanya rasa ingin mencoba hingga kecanduan menjadi beberapa alasan seseorang mengonsumsi buah kecubung. “Alasan orang mencoba kecubung biasanya orang dengan kondisi emosi atau mental yang labil, misalnya anak muda dan remaja,” kata Ketua PDPOTJI Dr (Cand.) dr Inggrid Tania, M.Si saat dihubungi di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Inggrid mengatakan konsumsi buah kecubung sering kali terjadi karena seseorang berada dalam kondisi emosi atau mental yang tidak stabil. Biasanya dijadikan sebagai pelarian dari rasa depresi atau stres.

Kondisi coba-coba tersebut menurutnya sama dengan rasa ingin tahu ketika ingin merasakan rokok, obat keras atau narkoba. Sedangkan pada kondisi kecanduan, para pecandu menyalahgunakan kecubung dan mencampurkannya dengan obat keras bernama Zenith yang mengandung zat Carnophen.

“Itu adalah obat psikoaktif atau obat yang bersifat adiktif bahkan sebetulnya ilegal. Sudah tidak diizinkan beredar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dulunya obat kelainan tulang tapi karena bisa bersifat psikoaktif dan menimbulkan kecanduan, itu dilarang,” ujar Inggrid.

Namun, peredaran Zenith di kalangan masyarakat masih ditemukan dengan harga yang murah, termasuk oplosannya yang menggunakan buah kecubung. Inggrid mengingatkan bahwa konsumsi minuman tersebut dapat mengancam kesehatan karena dapat menimbulkan halusinasi, meningkatnya gairah seksual secara tiba-tiba, gangguan denyut jantung sampai mengalami kematian.

Durasi keparahan dari efek sampingnya juga berbeda-beda pada setiap orang, sehingga penggunaannya tidak dianjurkan. Terkait dengan pengobatan efeknya pun, ia katakan tidak ada hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat selain membawa pasien mabuk ke rumah sakit terdekat.

“Masyarakat tidak bisa bantu dari sisi medis, jalan satu-satunya adalah dibawa ke rumah sakit karena orang yang mabuk kecubung harus diberi obat-obatan yang sifatnya antidot terhadap senyawa-senyawa yang menimbulkan mabuk atau halusinasi,” kata dia.

Kemudian hari ini, Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Kelana Jaya mengungkapkan hasil uji Laboratorium Forensik (Labfor) Mabes Polri Cabang Surabaya menyatakan bahwa buah kecubung positif mengandung atropin dan skopolamin. "Untuk narkotika, psikotropika dan obat berbahaya lainnya negatif, yang pasti penggunaan kecubung tidak baik berdasarkan kandungannya, apalagi sampai dicampur dengan obat-obatan terlarang dan alkohol," kata dia.

Sementara Kabid Dokkes Polda Kalsel Kombes Pol dr Muhammad El Yandiko menambahkan kandungan atropin dan skopolamin pada buah kecubung berbahaya bagi kesehatan, terutama pada buah dan akar yang paling tinggi kandungannya, yakni 0,4 sampai 0,9 persen disusul daun dan bunga 0,2 sampai 0,3 persen.

Secara alami kecubung juga mengandung alkaloid dalam bahasa medis disebut golongan obat antikolinergik yang bekerja pada sistem saraf pusat sehingga dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung, efek anestesi dan halusinasi yang bisa bertahan selama dua hari.

"Pengguna akan kesulitan membedakan antara realita dan delusi yang dialami, kemudian efek ketergantungan menyusul dan akhirnya menyebabkan keracunan jika dikonsumsi berulang," ujar Yandiko.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta Polisi Militer TNI Angkatan Darat (POM TNI AD) melakukan investigasi terhadap laporan keterlibatan oknum TNI AD dalam kasus pembunuhan wartawan Rico Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara.

"Walaupun baru indikasi, kan sudah dilaporkan ke POM TNI, maka POM TNI kami minta untuk aktif melakukan investigasi penyelidikan dan penyidikan," kata TB Hasanuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Ia juga meminta POM TNI AD proaktif dalam mengusut pelaporan yang dibuat oleh anak korban. "Kalau terbukti ada anggota TNI yang melakukan kejahatan tersebut, maka segera adili di pengadilan secara terbuka," ucapnya.

Berkaca pada kasus tersebut, Komisi I DPR pun meminta peran serta masyarakat untuk membantu melakukan pengawasan terhadap personel TNI.

"DPR berharap masyarakat membantu pengawasan kepada seluruh prajurit TNI di lapangan, dan jangan ragu melaporkan ke aparat setempat kalau ada hal-hal yang dirasa merugikan masyarakat," ujar dia.

Sebelumnya, Jumat (12/7), Keluarga Rico Sempurna Pasaribu, wartawan yang tewas karena dibunuh dalam insiden rumah terbakar di Karo, melaporkan seorang anggota TNI AD yakni Koptu HB dari Batalyon Infantri Simbisa 125 Kabanjahe ke Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspomad) di Gambir, Jakarta Pusat.

HB dilaporkan ke Puspomad lantaran diduga menjadi salah satu dalang dari terbunuhnya Rico bersama keluarganya.

Menurut kuasa hukum keluarga Rico, Irfan Saputra, HB beberapa kali diberitakan oleh Rico lantaran diduga terlibat dalam aktivitas judi di lingkungan TNI.

Berita itu pun meluas hingga membuat HB meminta pihak media tempat Rico bekerja untuk menurunkan berita tersebut.

Diketahui, peristiwa kebakaran tersebut mengakibatkan jatuhnya empat korban jiwa, yakni Rico Sempurna Pasaribu, Efprida Boru Ginting (istri), Sudiinveseti Pasaribu (anak), dan Lowi Situngkir (cucu) pada Kamis (27/6) dini hari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kolaborasi antara ilmuwan dengan pengambil kebijakan merupakan hal yang penting dalam menghadapi tantangan global khususnya perubahan iklim. Konferensi Internasional Indonesian Regional Science Action (IRSA) 2024 menjadi ajang bagi ilmuwan dan pembuat kebijakan untuk menghadirkan kemajuan penelitian terkini dalam upaya mengatasi krisis iklim di Indonesia.

Konferensi Internasional IRSA 2024 juga menghadirkan program SKALA , Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia untuk akselerasi layanan dasar.

Program SKALA mendukung pelaksanaan Konferensi Internasional IRSA 2024 yang secara khusus menyelenggarakan sesi pararel terkait manajemen keuangan publik, penggunaan data untuk tata kelola, dan penyediaan layanan dasar yang iInklusif.

Dalam upaya untuk memperkuat tata kelola data di tingkat pemerintah daerah, khususnya di Maluku, diadakan sesi diskusi yang menggabungkan berbagai pemangku kepentingan.

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Maliki, mengatakan Indonesia kini tengah melaksanakan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yakni sebuah sistem pendataan kependudukan yang dapat menjadi aacuan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Maliki, data yang mencakup seluruh penduduk menjadi bekal utama bagi pemerintah pusat, daerah, bahkan swasta untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Penggunaan data yang akurat dan komprehensif juga bisa sebagai dasar, kebijakan, serta membuat program-program yang dirancang dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

“Apa yang bisa kita lakukan adalah bagaimana sebenarnya salah satunya menggunakan data dengan baik. Dengan adanya desentralisasi berarti bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah ini juga harus betul-betul tahu datanya seperti apa. Kita kasih data tentunya harus lebih akurat, tetapi dalam yang lebih penting lagi adalah setelah memegang data bagaimana harus bisa dimutakhirkan, harus bisa lebih up to date, harus bisa lebih akurat,” kata Maliki di acara Konferensi Internasional Indonesian Regional Science Action (IRSA) 2024 di Maluku, Ambon, Senin (15/7/2024).

Meskipun data merupakan aset berharga, Maliki mengungkapkan bahwa tantangan signifikan masih ada. Karena itu diperlukan kolaborasi lintas-sektor dalam membangun ekosistem data yang lebih tangguh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Jadi ini yang kami harus yakinkan kalau pemerintah daerah sudah punya data, harusnya mereka punya kemampuan nanti untuk melakukan pemutakhiran dan juga validasi. Keamanan data pribadi ini juga harus kita pegang, kemudian koordinasi antar sektor dan juga nanti meningkatkan kapasitas SDM untuk kembali lagi ke pemerintah daerah,” ujar Maliki.

Rektor Universitas Pattimura, Fredy Leiwakabessy menekankan pentingnya data dalam mendukung pembangunan lokal serta penelitian di tingkat daerah. Fredy mengatakan, data bukan hanya merupakan instrumen untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, tetapi juga krusial dalam meningkatkan tata kelola data pemerintah daerah.

Menurut dia, evaluasi yang tepat terhadap data akan membantu meningkatkan kualitas keputusan yang diambil pemerintah daerah. Data yang akurat, lanjutnya, menjadi dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan yang efektif dan strategis, serta mempermudah perencanaan yang terukur dan tepat sasaran.

"Dari sisi metodologi kita tentu perlu data yang akurat, reliable, dan didasarkan pada problem yang ingin kita selesaikan. Untuk itu, kita perlu memiliki indikator-indikator yang jelas, variabel-variabel yang terdefinisi dengan baik, dan metodologi yang tepat untuk mengambil data," ujar Fredy.

Menurut dia, instrumen-instrumen yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengumpulan data menjadi hal yang mendasar. Fredy juga menyoroti dalam pengalaman akademis dan praktisnya, data memiliki tiga aspek penting: eksplorasi, penjelasan, dan eksploitasi.

"Kepentingan data terletak pada kemampuannya untuk mengeksplorasi dan menjelaskan fenomena, serta mengeksploitasi potensi yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks pembangunan lokal, peran data sangat penting dalam mencari solusi yang tepat untuk tantangan yang dihadapi," kata Fredy.

Pada kesempatan tersebut, Astrid Kartika, Unit Lead Decentralisation and Government DFAT, Kedutaan Australia Jakarta mengatakan beberapa program kerja sama Australia dan Indonesia termasuk diantaranya Program SKALA, dapat membantu menjembatani permasalahan ini dan memastikan bahwasanya data itu betul-betul menjadi sumber dari berbagai macam keputusan yang diambil di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Politisi PDI-Perjuangan Selly Andriany Gantina mengatakan hanya 200.362 jamaah haji reguler yang melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2024. Padahal total kuotanya mencapai 213.320 jamaah haji reguler.

Hal ini dikatakan Selly saat menjadi narasumber talkshow pada salah satu channel youtube yang tayang pada Sabtu (13/7/2024).

Selly menyampaikan hal itu dengan mendasarkan pada data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (Kemenag).

"Berdasarkan data Siskohat, yang melakukan pelunasan haji reguler, 200.362 jamaah (hanya 93,93 persen), sementara yang diberangkatkan 213.275 jamaah. Ada selisih 12.913 jamaah reguler yang belum melunasi biaya haji. 12.913 jamaah itu siapa? Apakah betul mereka tidak melakukan pelunasan?," ujar Selly.

Selly mengatakan, sementara dari BPKH sudah dianggarkan nilai manfaat. "Atau jangan-jangan ini yang diperjualbelikan, sebab tidak ada di Siskohatnya," ujarnya.

Kemenag menyampaikan, setelah ditelusuri, ternyata Selly salah dalam membaca data.

Menurut Juru Bicara Kemenag, Anna Hasbie mengatakan, kesalahan Selly selain karena persoalan teknis, juga karena tidak memahami alur pelunasan biaya haji.

"Saya mendengar dan mencermati statement Selly dalam talkshow itu. Jelas pertama dia salah membaca data dan kedua tidak memahami alur pelunasan biaya haji," kata Anna dalam siaran pers yang diterima Republika, Senin (15/7/2024).

Anna menyesalkan karena Selly langsung melempar praduga tentang jual beli.

Dijelaskan Anna, selama operasional haji, Siskohat menyajikan sejumlah data yang bisa diakses publik. Sajian datanya cukup lengkap, mulai dari pelunasan haji reguler, pelunasan haji khusus, keberangkatan dan kedatangan di Arab Saudi, kepulangan dan kedatangan di Indonesia, hingga profil dan jamaah wafat.

"Data yang disajikan lengkap dan ini bagian dari komitmen Kemenag dalam keterbukaan informasi," jelas Anna.

Terkait data pelunasan, Anna mengatakan, jika dibuka menu pelunasan haji reguler, maka akan tersaji pilihan menu status cadangan dengan pilihan 0 (bukan cadangan) dan 1 (cadangan). Selain itu, ada pilihan menu tahap pelunasan dengan pilihan 1 (tahap I) dan 2 (tahap II).

"200.362 jamaah yang melunasi biaya haji yang dimaksud Selly itu baru jumlah jamaah reguler dan cadangan yang melunasi biaya haji pada tahap 1. Masih ada 20.612 jamaah reguler dan cadangan yang melunasi biaya haji pada tahap 2," jelas Anna.

Ia menerangkan, jika pelunasan tahap 1 dan 2 digabung, maka totalnya menjadi 220.974 jamaah. Sementara kuota haji reguler 213.320 jamaah. Artinya, jumlah jamaah yang melunasi justru sampai 103,59 persen, melampaui kuota yang tersedia.

“Dari 213.320 kuota jamaah haji reguler, yang berangkat ke Arab Saudi 213.275 jamaah. Artinya, sampai akhir pemberangkatan, hanya 45 kuota yang tersisa karena ada jamaah batal berangkat tahun ini dan secara waktu sudah tidak cukup untuk mengurus dokumen administrasi penggantinya. Sisa 45 kuota ini terkecil dalam 10 tahun terakhir," kata Anna.

Anna mengatakan, data pelunasan biaya ini gamblang dan mudah dicek. Para politisi juga bisa mengaksesnya dengan mudah melalui Siskohat. Sebab, data-data itu memang sengaja disajikan agar mudah diakses dan transparan.

"Karena transparan, kami pastikan tidak ada penyimpangan atau jualbeli sebagaimana ditanyakan Selly," ujarnya.

Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dibuka sejak 10 Januari 2024. Pada tahap I, pelunasan dibuka hingga 23 Februari 2024. Pelunasan tahap II, dibuka pada 13 - 26 Maret 2024.

Anna mengatakan, sejak awal pelunasan tahap I bagi jamaah yang memenuhi syarat istithaah dan berhak melunasi biaya haji, Kemenag juga membuka pelunasan untuk jamaah dengan status cadangan. Mereka yang boleh melunasi dengan status cadangan adalah jamaah yang berada pada nomor porsi berikutnya.

"Jadi tidak ada penyimpangan," kata Anna.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perpedaan sikap politik dari partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 makin terasa. Perbedaan itu menimbulkan isu bahwa sedang ada perpecahan dalam KIM.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno membantah isu terkait adanya perpecahan di KIM. Menurut dia, para petinggi dari partai yang tergabung dalam KIM masih terus melakukan pembahasan terkait pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Kalau perpecahan, saya pastikan tidak," kata dia di Jakarta, Ahad (14/7/2024).

Ia menjelaskan, saat ini ada empat partai dari KIM yang meraih kursi di DPR RI. Namun, dalam kontestasi pilkada, hanya ada dua nama yang bisa dicalonkan, yaitu calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Artinya, tak selalu empat partai dalam KIM bersatu di pilkada.

Menurut Eddy, butuh pembahasan di internal KIM agar masing-masing partai bisa mengajukan kadernya dalam pilkada. "Kalau tidak bisa di Jakarta, mungkin bisa di Jabar. Nah ini yang sekarang menjadi pembahasan," kata dia.

Ia memastikan, tidak ada perpecahan di koalisi partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Para petinggi partai yang tergabung dalam KIM disebut masih sering melakukan pembahasan soal pilkada.

"Jadi tidak ada perpecahan, saya pastikan itu. Saya di antara teman-teman sekjen, kami berbicara sangat aktif untuk mengatur, mengoordinir, masalah di pilkada ini, tetapi keputusan akhir tentu nanti ada di tangan para ketua umum, dalam hal ini ada Pak Prabowo sebagai ketum Gerindra, Pak Airlangga, Pak Zul, dan Mas AHY," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Polri mengecam aksi sepihak Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melakukan penyerangan, dan pembakaran fasilitas-fasilitas pendidikan di Kampung Borban Distrik Okbab, Pegunungan Bintang, Papua Tengah.

Meskipun tak korban jiwa dalam aksi sepihak tersebut, namun kelompok separatis bersenjata itu melakukan pembakaran terhadap satu kompleks bangunan sekolah yang selama digunakan untuk sarana pendidikan anak-anak di Papua.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigadir Jenderal (Brigjen) Faizal Ramadhani, mengatakan dari pengecekan di lokasi kejadian, yang dibakar oleh kelompok bersenjata tersebut, adalah bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Okbab.

“Kami sangat menyayangkan, di mana KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) melakukan penyerangan, dan pembakaran terhadap fasilitas-fasilitas pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak asli di Papua dalam menimba ilmu untuk masa depan yang lebih baik bagi tanah kelahirannya,” begitu kata Faizal, dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Faizal mengatakan, sudah melakukan identifikasi para pelaku penyerangan dan pembakaran itu. Kata dia, dari penelusuran yang diterimanya, para pelaku penyerangan dan pembakaran itu adalah kelompok bersenjata yang berjumlah sekitar empat orang dari barisan Memokon.

Yaitu Jender Siktaop alias Usoki, Aquino Kaladana, Yuni Mimin, dan Enos Kakyarmabim. Kata Faizal, dari identifikasi tersebut, tim gabungan Satgas Damai Cartenz dari Polri, pun juga Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah melakukan pengejaran untuk penindakan hukum.

“Tindakan-tindakan oleh KKB dengan melakukan penyerangan dan pembakaran sekolah-sekolah ini, mencerminkan kejahatan yang luar biasa yang telah mereka lakukan. Dan kami dari Polri, maupun juga dari TNI akan menindak tegas para pelakunya ini,” begitu kata Faizal.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Komisaris Besar (Kombes) Bayu Suseno menambahkan, aksi penyerangan dan pembakaran kelompok separatis bersenjata ke fasilitas-fasilitas pendidikan tersebut sikap tak bertanggung jawab, dan pengabaian terhadap hak-hak anak-anak di Papua untuk mendapatkan pendidikan.

“KKB itu bukan pejuang kemerdekaan. Mereka tidak lain, adalah perusak masa depan anak-anak bangsa Papua yang menginginkan pendidikan untuk masa depan mereka,” begitu kata Bayu.

Kata bayu...

Kata Bayu, aksi pembakaran bangunan-bangunan sekolah oleh kelompok separatis itu, bukan kali pertama. Dan kata dia, aksi-aksi sepihak tersebut harus ditindak dengan cara yang tegas.

“Sekolah-sekolah tersebut seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak di Papua untuk mendapatkan pendidikan. Kami akan memperketat pengamanan-pengamanan di sekolah-sekolah, dan memastikan untuk menindak tegas para pelaku penyerangan dan pembakaran tersebut,” begitu sambung Bayu.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap fasilitas umum, serta pendidikan di Papua. Pada Ahad (14/7/2024) kelompok separatis bersenjata itu menyerang warga yang berada di kawasan Pegunungan Bintang, di Papua Tengah.

Belum ada laporan korban jiwa dalam penyerangan itu, tetapi OPM membakar habis seluruh bangunan, dan fasilitas pendidikan di Kampung Borban, Distrik Okbab.

Juru Bicara Markas Pusat Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB) OPM Sebby Sambom mengatakan, penyerangan dan aksi pembakaran tersebut dilakukan oleh Ananias Ati Mimin bersama pasukannya.

“Bahwa pasukannya telah membakar seluruh bangunan SD, SMP, SMA, dan juga SMK yang berada di Kampung Borban di Distrik Okbab, Pegunungan Bintang,” begitu kata Sebby dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id di Jakarta, Ahad (14/7/2024).

Sebby mengatakan, aksi pembakaran bangunan-bangunan pendidikan tersebut dilakukan lantaran diyakini kelompoknya sebagai sarang dan pos militer Indonesia. Kata Sebby, perintah dari pemimpin tertinggi OPM, pun meminta agar seluruh masyarakat asli di Papua, agar melakukan aksi-aksi serupa.

“Markas Pusat TPNPB-OPM mengumumkan kepada seluruh pasukan TPNPB di 36 daerah pertahanan di Tanah Papua untuk segera membakar seluruh fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah Indonesia di Tanah Papua,” begitu kata Sebby.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Arsan Latif, mantan pj bupati Bandung Barat resmi ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat terhitung tanggal 15 Juli hingga 3 Agustus mendatang. Ia merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pasar Sindang Kasih Cigasong, Kabupaten Majalengka.

"Surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat nomor print 1677/M.2.5FD207/2024 tanggal 15 Juli 2024 selama 20 hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai 3 Agustus 2024," ucap Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar Dwi Agus Afrianto, di kantor Kejati Jabar, Senin (15/7/2024).

Ia mengatakan, AL ditahan di rumah tahanan kelas I Kota Bandung. Penahanan tersebut dilakukan usai yang bersangkutan diperiksa sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB, Senin (15/7/2024) dengan status tersangka. "Pemeriksaan dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB, 8 jam," kata dia.

Dalam kasus korupsi Pasar Cigasong, Dwi mengatakan, Arsan diduga aktif menginisiasi penyusunan peraturan bupati Majalengka tentang pedoman pelaksanaan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah berupa bangun guna serah. Caranya, kata Dwi, dengan memasukkan ketentuan persyaratan di luar ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah.

"Dengan maksud agar mengarahkan PT PGA memenuhi persyaratan dalam proses lelang dan akhirnya PT PGA memenangkan lelang bangun guna serah pasar Sindangkasih Cigasong Majalengka," kata dia.

Setelah mengatur proses lelang, ia melanjutkan, Arsan yang saat itu menjabat sebagai inspektur 4 di Inspektorat Kemendagri menerima sejumlah uang tunai dan transfer ke rekening pribadi dan keluarga. Uang tersebut diberikan beberapa kali untuk mengganti keperluan selama mengurus perbup tersebut.

Ia mengatakan, uang tersebut diberikan tersangka lainnya INA melalui AN. Selain itu AL juga meminta agar dapat memasok material dalam pembangunan Pasar Cigasong.

Dwi mengatakan pasal yang dilanggar tersangka yaitu pasal 5, 12 huruf e pasal 11, 12 B UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ke 1 KUHP. "Ketiga tersangka lain sudah dilakukan penahanan segera dilimpahkan berbarengan bertiga. Berkas AL dipercepat supaya segera dilimpahkan dengan tiga tersangka lain," kata dia.

Arsan Latif yang keluar dari Gedung Kejati Jabar irit bicara. Ia mengenakan rompi tahanan dengan tahan diborgol dan didampingi petugas. Ia hanya membenarkan bahwa telah diperiksa didampingi pengacara. "Iya, iya," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengemudi ojek online di sekitar Jakarta Selatan mendapatkan kebagaiaan pada Jumat (12/7/2024) hingga Ahad (14/7/2024). Sebagian dari mereka mendapatkan bantuan makanan bergizi dan cukur rambut gratis.

Bantuan tersebut diberikan oleh Relawan Mas Gibran di Jakarta Selatan, khususnya Tebet, Menteng, dan Gandaria Utara. Acara tersebut bertujuan untuk membantu para driver ojek online (ojol) yang sering kali menjadi tulang punggung keluarga namun kurang mendapatkan perhatian. Kegiatan ini mencakup pembagian sembako, makanan bergizi, dan layanan cukur rambut gratis.

Pembagian sembako dan makanan bergizi relawan yang dipimpin oleh Relawan Mas Gibran memberikan paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula, dan bahan pokok lainnya.

Selain itu, juga disediakan makanan bergizi yang diharapkan dapat membantu menjaga kesehatan para driver ojol di tengah aktivitas mereka yang padat.

"Ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap para driver ojol yang telah banyak membantu masyarakat dalam mobilitas sehari-hari. Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban mereka," ujar salah satu koordinator Marjuki, melalui keterangan tertulis.

Tak hanya sembako dan makanan, relawan juga menyediakan layanan cukur rambut gratis. Banyak driver ojol yang memanfaatkan layanan ini, mengingat mereka sering kali tidak memiliki waktu atau biaya untuk perawatan diri.

"Rasanya senang sekali bisa dapat bantuan seperti ini. Selain sembako dan makanan, bisa cukur gratis juga sangat membantu. Terima kasih banyak kepada Mas Gibran dan para relawan," kata salah satu driver ojol yang hadir dalam acara tersebut bernama Rangga Maulana.

Para driver ojol pun menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan.

"Kami sangat terbantu dengan adanya kegiatan seperti ini. Semoga kebaikan Mas Gibran dan para relawan dibalas dengan rezeki yang berlimpah," kata Stefanus mewakili rekan-rekannya.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi banyak pihak untuk lebih peduli dan berbagi dengan sesama, terutama kepada mereka yang bekerja keras setiap hari untuk mencari nafkah. Aksi sosial seperti ini sangat berarti dan membawa kebahagiaan tersendiri bagi mereka yang menerimanya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan juga semakin banyak pihak yang tergerak untuk melakukan hal serupa di berbagai wilayah lainnya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) kembali membuktikan komitmennya dalam mencetak lulusan berkualitas dengan menyelenggarakan kegiatan Workshop Dan Uji Kompetensi berbasis industri di bidang sistem basis data. Workshop ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam dunia industri.

Kegiatan ini dibagi menjadi beberapa rangkaian kegiatan yaitu, workshop, dan uji kompetensi mahasiswa, yang dilaksanakan mulai dari 3-20 Juli 2024 melalui aplikasi Zoom Meeting. Ratusan peserta yang hadir dalam kegiatan ini terdiri dari dua program studi yaitu Sistem Informasi Universitas BSI Kampus Karawang dan Sistem Informasi Universitas BSI Kampus Sukabumi.

Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas BSI Kampus Karawang, Abdussomad, dalam sambutannya menyampaikan workshop ini merupakan salah satu upaya Universitas BSI untuk memberikan bekal praktis kepada mahasiswa, agar mereka siap menghadapi tantangan di dunia kerja.

“Para peserta mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung dari para praktisi industri yang memiliki keahlian serta pengalaman luas dalam bidang sistem basis data. Materi yang disampaikan mencakup berbagai topik penting, seperti desain dan pengelolaan basis data, optimasi kinerja, serta penerapan teknologi terkini dalam manajemen data,” jelas Abdussomad.

Sementara itu, Jeffry Luqman selaku narasumber yang merupakan seorang Backend Engineer PT Zahir Internasional, selain mempresentasikan materinya juga memberikan contoh pengerjaan dalam berbagai sesi praktikum dan studi kasus.

“Salah satu sesi yang paling dinanti adalah simulasi proyek nyata yang memberikan gambaran tentang bagaimana sistem basis data digunakan dan dioptimalkan dalam lingkungan bisnis yang sesungguhnya,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pendampingan Pengajuan Permohonan Drafting Paten. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, pada Jumat, 28 Juni 2024, bertempat di Aula BHP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Jalan MT Haryono No 24, Cawang, Jakarta Timur.

Para peserta FGD Paten terdiri dari perwakilan Universitas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yakni Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Universitas BSI, dan Sekolah Menengah Kejuruan Taman Siswa 2. Dari Universitas BSI, acara ini dihadiri oleh Dr Taufiq Baidawi selaku Ketua LPPM Universitas BSI, Wina Widiati selaku Humas Universitas BSI, serta beberapa dosen Universitas BSI yakni Sulaeman Hadi Sukmana, Ade Setiawan dan Yoseph Tajul Arifin.

Tujuan utama dari acara ini adalah untuk memberikan edukasi dan menyebarkan informasi mengenai layanan Kekayaan Intelektual. Selain itu, acara ini dirancang untuk mendampingi peserta dalam proses pengajuan permohonan drafting paten, sehingga mereka dapat memahami dan menjadi lebih terampil dalam menyusun serta mengajukan permohonan paten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama FGD, peserta mendapatkan pemaparan materi Paten dari narasumber Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, yaitu Hendry Perkututo dan Dieska Hirgayasha, yang merupakan Pemeriksa Paten Madya. Mereka membahas berbagai aspek penting mengenai invensi, konsep paten, persyaratan permohonan paten, serta tata cara penulisan spesifikasi deskripsi paten.

Wina Widiati memberikan tanggapan posistfi terhadap kegiatan ini dalam meningkatkan kesadaran dan pemahamana mengenai kekayaaan intelektual di kalangan akademisi dan praktisi. "Dengan adanya pendampingan langsung dalam penyusunan dan pengajuan permohonan paten, para peserta akan mendapatkan pengetahuan praktis yang sangat berguna. Hal ini juga mendorong inovasi dan kreativitas serta melindungi hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh para peserta. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat hubungan antara institusi pendidikan dengan pemerintah, khususnya dalam bidang kekayaan intelektual," ungkap Wina.

Turut menambahkan, Taufiq Baidawi memberikan tanggapan terkait kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan ini memberikan pemahaman bagaimana membuat drafting paten kemudian bagaimana proses penelusuran paten sampai dengan proses pendaftaran paten melalui laman DJKI.

"Selain itu, juga memberikan motivasi bagi para akademisi untuk mendaftarkan kekayaan intelektual dari hasil-hasil penelitian maupun pengabdian masyarakat yang berpotensi menjadi paten atau paten sederhana,” ungkap Taufiq.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para peserta dari Universitas BSI dan institusi lainnya dapat lebih memahami pentingnya kekayaan intelektual dan mampu mengajukan permohonan paten dengan lebih baik dan efisien di masa depan.