REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan gubernur DKI Anies Baswedan menjadi buah bibir dalam beberapa hari terakhir. Apalagi langkah Anies yang mengunjungi DPD PDIP Jakarta memberi sinyal bahwa ia akan maju di Pilgub Jakarta lewat jalur partai banteng.

Selain mencari 'perahu' untuk berlayar di Pilgub DKI, Anies juga turun ke akar rumput termasuk menyaksikan pertandingan langsung antara Persija Jakarta dan Persis Solo di JIS (Jakarta International Stadium).

"Kandang Macan Kemayoran terbukti angker buat lawan, alhamdulillah Persija Jakarta berhasil taklukkan Persis Solo 2-1.Malam minggu full senyum bersama The Jakmania di JIS. ????," kicau Anies lewat akun X, Ahad (25/8/2024).

Kicauan Anies mendapatkan respons dari beragam netizen. Termasuk pihak-pihak yang mengaitkan dengan mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. RK seperti diketahui selama ini lebih dikenal dekat dengan Persib Bandung.

"Gw penasaran kalo RK bisa komen gini gak? bisa-2 diroasting Bobotoh ????," ujar seorang warganet.

"Jangankan Persis Solo, Persib Bandung away ke Jakarta juga bisa dikalahin!" kicau netizen lainnya.

"Jakarta kalahin Solo, pertanda kah?" kicau warganet lainnya.

Anies mengaku belum bisa memastikan langkahnya di Pilgub DKI Jakarta. Ia masih menunggu keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP terkait nama pasti yang akan diusung partai berlambang kepala banteng itu di Jakarta.

"Hal yang menyangkut pilkada tentu kami obrolkan, tapi kami semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Karena semuanya di luar kewenangan kami,” kata di Kantor DPD PDIP DKI Jakarta, Jakarta Timur, Sabtu.

Ia menambahkan, kunjungannya ke PDIP DKI itu tak hanya membahas tentang pilkada. Menurut dia, pihaknya lebih banyak membahas mengenai masa depan Jakarta.

“kami berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan, itu kita berjalan seiring dan membuat suasana di jakarta aman, teduh, damai. Kita bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah,” ungkap Anies

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengapresiasi langkah konsiten PDIP dalam menjaga konstitusi dan demokrasi Indonesia. Ia menilai, konsistensi itu harus dihormati dan dihargai dalam kehidupan bernegara.

“Kita menyaksikan beberapa hari terakhir, dimana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten,” kata Anies.

Ia juga mengapresiasi gerakan masyarakat dan mahasiswa yang turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan. Apalagi, gerakan itu tercipta secara organik tanpa ada komando dari pihak tertentu.

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut rencana muktamar tandingan pada 2-3 September di Jakarta merupakan tindakan liar. Cak Imin terpilih lagi menjadi ketua umum pada Muktamar PKB di Nusa Dua, Bali, akhir pekan ini.

“Itu liar. Tidak ada aturan hukum Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang enggak jelas dari mana,” kata Cak Imin di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Ahad (25/8/2024).

Cak Imin menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan menganggap muktamar tandingan tersebut, serta tak perlu melakukan langkah antisipasi. Sebelumnya, sebagian kader PKB yang diakomodasi oleh Fungsionaris DPP PKB merancang muktamar ulang pada 2-3 September 2024 di Jakarta.

Abdul Malik Haramain selaku sekretaris dalam forum ini mengatakan ada 168 Dewan Pimpinan Cabang dan puluhan Dewan Pimpinan Wilayah PKB yang menginginkan muktamar ulang, sebab mestinya kongres tertinggi PKB digelar dengan dukungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU. “Kekuasaan Muhaimin Iskandar itu memunculkan pengambilan keputusan partai yang selalu tertutup, tidak melibatkan banyak orang terutama para kyai dan ulama sampai ke tingkat paling bawah,” kata Haramin.

Selain itu, menurutnya, pemecatan terhadap tokoh-tokoh senior PKB seperti Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qaumas, dan Lukman Edy juga menjadi alasan sebagian kader memberi mandat untuk menggelar muktamar ulang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Program Studi Sistem Informasi Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) berhasil meraih akreditasi "Unggul" dari Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM). Pencapaian ini berdasarkan pada Keputusan LAM INFOKOM No.071/SK/LAM_INFOKOM/Ak/S/VIII/2024, yang resmi diterima oleh pihak universitas pada Kamis (22/8/2024) lalu.

Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas BSI, Sriyadi, menyatakan rasa syukurnya atas prestasi ini. Ia menjelaskan bahwa pencapaian akreditasi unggul tidak lepas dari upaya perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh prodi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada mahasiswa, alumni, dan masyarakat.

"Kami bersyukur akhirnya mendapatkan akreditasi unggul. Ini membuktikan bahwa Universitas BSI semakin berkualitas," ujar Sriyadi, dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/8/2024).

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pencapaian ini juga memperkuat posisi Universitas BSI sebagai Kampus Digital Kreatif yang terus berkontribusi dalam mencetak lulusan berkualitas dan siap bersaing di dunia industri.

“Melalui akreditasi unggul ini, Universitas BSI diharapkan semakin melebarkan sayapnya dalam mendukung pengembangan talenta digital di Indonesia,” jelasnya.

Pencapaian ini menandakan komitmen Universitas BSI dalam menjaga dan meningkatkan standar pendidikan tinggi, sejalan dengan tujuannya menjadi institusi pendidikan yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH-Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Irfan Rahmad Ghafar, secara tegas membantah klaim Polda Aceh yang menyatakan bahwa aparat kepolisian telah mengamankan unjuk rasa terkait Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) secara humanis dan profesional.

Pernyataan ini muncul setelah Polda Aceh mengeluarkan rilis yang menyebutkan bahwa tindakan mereka selama aksi unjuk rasa sudah sesuai dengan prosedur dan dilakukan dengan profesional.

Irfan menyatakan bahwa klaim Polda Aceh tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Ia menegaskan bahwa banyak bukti yang menunjukkan bahwa tindakan kepolisian jauh dari prinsip humanis dan profesional, terutama dengan penggunaan kekerasan yang tidak proporsional terhadap para demonstran.

"Jika Polda Aceh menyebut tindakan mereka humanis dan profesional, lalu bagaimana dengan gas air mata yang ditembakkan secara membabi buta? Bagaimana dengan teman-teman kami yang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit? Itu jelas bukan bentuk pengamanan yang humanis," ujar Irfan.

Atas tindakan tersebut, pihaknya menuntut adanya pemulihan hak dan kompensasi kepada mahasiswa yang mengalami kerugian, baik fisik maupun psikis, akibat tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian.

Dia menyatakan Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah melanggar hak-hak mereka sebagai warga negara.

Pihaknya juga menuntut adanya evaluasi terhadap kinerja aparat kepolisian, khususnya dalam menangani aksi-aksi unjuk rasa.

"Penegakan hukum harus dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak menggunakan kekerasan yang berlebihan," kata dia menambahkan.

Irfan juga menyoroti fakta bahwa banyak demonstran yang ditangkap tanpa alasan jelas, serta adanya intimidasi yang dilakukan oleh aparat kepada peserta aksi.

"Beberapa teman kami diperlakukan seperti kriminal hanya karena menyuarakan pendapat mereka. Ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan kami tidak akan tinggal diam melihat ini terjadi," ujar dia

BACA JUGA:Nubuat Masa Depan Rasulullah SAW Terbukti, 3 Fenomena Umat Akhir Zaman Ini Terjadi

Irfan juga menambahkan bahwa mahasiswa UIN Ar-Raniry bersama dengan aliansi gerakan masyarakat lainnya akan terus mengawal proses ini agar tidak terjadi lagi tindakan represif di masa depan.

"Kami meminta komnas HAM dan lembaga-lembaga terkait untuk segera melakukan investigasi dan menindak tegas oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, "tegasnya.

Menutup pernyataannya, irfan Rahmad Ghafar menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu dalam menyuarakan aspirasi secara damai, namun tetap waspada terhadap upaya-upaya pihak tertentu yang ingin melemahkan gerakan mereka.

"Kami akan terus berjuang dengan cara-cara damai, tapi kami juga tidak akan mundur satu langkah pun dalam memperjuangkan hak-hak kami," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) tidak mengusung Airin Rachmi Diany sebagai calon gubernur pada Pilkada Banten 2024. Penarikan dukungan untuk Airin oleh Partai Golkar disampaikan Ketua DPD Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah saat menghadiri deklarasi Pilkada serentak calon gubernur, bupati dan wali Kota se-Provinsi Banten yang digelar DPP PDIP di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Ahad (25/8/2024).

"Airin maju sebagai calon gubernur Banten hari ini tak didukung Golkar. Saya hadir sebagai dukungan keluarga," ucap Tatu.

Tatu mengatakan, majunya Airin Rachmi Diany sebagai bakal calon gubernur Banten tidak mendapat rekomendasi dari Partai Golkar atas keputusan Ketua Umum Golkar Bahlil. Menurut dia, alasan Golkar tidak mengusung Airin karena memiliki rencana lain dalam calon yang diusung pada Pilgub Banten.

"Tapi Pak Bahlil sudah mengetahui dan mempersilakan. Jadi Airin atas nama pribadi. Pak Bahlil memahami itu," ujarnya.

Tatu mengungkapkan, atas keputusan tersebut DPD Golkar Banten pun memahami dan menyepakati dari keinginan pimpinan sebagai kebaikan partainya untuk ke depan.

"Kalau berkaitan dengan keselamatan, ya kader tentunya mengikuti. Dan sekaligus saya sebagai Ketua DPD Golkar beserta Bu Airin memohon izin untuk tetap ikut dalam pilkada ini bersama PDIP, karena mereka sudah mengajak untuk ikut kontestasi," ungkapnya.

Menurut Tatu, meski DPP Golkar tidak memberikan rekomedasi kepada Airin untuk maju di pilkada, namun DPD Golkar Banten sudah meminta izin untuk tetap ikut maju dalam perhelatan pemilihan kepala daerah bersama PDIP.

"Saya sekaligus sebagai Ketua Golkar Banten berserta Bu Airin memohon izin untuk tetap ikut pilkada ini bersama PDIP. Karena bersama PDIP mengajak Airin bersama ikut serta dalam kontestasi di Pilgub ini. Dan ketua umum mengizinkan," kata dia.

Diketahui, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada hari ini, menggelar deklarasi Pilkada serentak untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Bupati/Wakil Bupati se-Provinsi Banten. Adapun dalam deklarasi ini, PDIP mendukung beberapa calon diantaranya seperti Gubernur/Wakil Gubernur Banten Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, WaliKota/Wakil Walikota Serang Ratu Ria-Subadri Ushuludin, Walikota/Wakil Walikota Cilegon Robinsar-Fajar Hadi Prabowo, Walikota/Wakil Walikota Tangerang Sahrudin-Maryono Hasan.

Sementara untuk calon Bupati/Wakil Bupati Serang Andika Hazrumi-Nanang, Bupati/Wakil Bupati Lebak Hasbi Jayabaya-Amir Hamzah, Bupati/Wakil Bupati Pandeglang Fitron-Diana, Bupati/Wakil Bupati Tangerang Mad Romli-Irvansyah.

Sebelumnya, Sekretaris DPD PDIP Provinsi Banten Asep Rahmatullah membernarkan bahwa partainya mengusung Airin di Pilgub Banten. Asep mengatakan, PDIP telah bersepakat dengan Golkar berkoalisi.

"Betul, InsyaAllah besok akan dideklarasikan," kata , di Serang, Sabtu (24/8/2024).

Menurutnya, setelah deklarasi sudah menandakan kesiapan untuk berkompetisi dengan Koalisi Banten Maju yang mengusung pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah.

"Nanti aja kita deklarasi. Kalau kita sudah deklarasi berarti siap. Namanya demokrasi kan gitu. Persoalannya tinggal bagaimana berkampanye ke masyarakat. Menyampaikan program karena kedaulatan di tangan rakyat," katanya.

Hingga saat ini di Provinsi Banten hanya tersisa PDIP dan Golkar yang masih belum bergabung maupun mendeklarasikan koalisi. Apabila keduanya sepakat maka koalisi yang dibangun oleh PDIP dan Golkar akan melawan Koalisi Banten Maju yang berisikan 10 partai politik.

Deklarasi dukungan Koalisi Banten Maju sebelumnya digelar di Hotel Yasmin, Kabupaten Tangerang pada Ahad, (4/8/2024). Kesepuluh partai politik yaitu Partai Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, PKB, PAN, PPP, PSI, Garuda dan Prima. Mereka semua sepakat untuk mengusung Andra Soni-Dimyati Natakusumah di Pilgub Banten 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Lilis Sri Handayani / Wartawan Republika.co.id

Sesosok wajah perempuan tua terbingkai dalam pigura foto yang tergantung di dinding bilik bambu. Separuh wajahnya ditutupi oleh topeng kayu berwarna merah merona, yang dipegang oleh tangannya, hingga menutupi bagian hidung kebawah hingga lehernya.

Topeng dengan karakter mata yang melotot dan kumis hitam tebal di atas gigi putih yang menyeringai itu, praktis hanya menyisakan hidung bagian atas dan mata dari wajah perempuan tua tersebut. Karena di atas kepalanya, bertengger penutup kepala yang disebut sobra, lengkap dengan roncean manik-maniknya, yang merupakan bagian dari aksesoris tari topeng.

Perempuan tua itu tak lain adalah Mimi Rasinah, sang maestro tari topeng asal Kabupaten Indramayu. Fotonya terpajang di salah satu bagian dinding Sanggar Tari Topeng Mimi Rasinah, di Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu.

Nama aslinya adalah Rasinah. Kata ‘Mimi’ di depan namanya, menunjukkan panggilan ‘Ibu’ dalam bahasa Indramayu.

Sosok Mimi Rasinah memang tak bisa lepas dari sejarah perkembangan tari topeng. Pasalnya, dia lah perempuan pertama yang menjadi penari topeng. Di masa lalu, tari topeng hanya dibawakan oleh laki-laki.

Mimi Rasinah diajari oleh ayahnya menari topeng sejak masih kanak-kanak. Di masa itu, penari perempuan umumnya menjadi penari ronggeng, sama seperti ibunda Mimi Rasinah.

Namun, sang ayah ingin melindungi kehormatan putrinya sebagai seorang perempuan. Pasalnya, penari ronggeng identik sebagai penggoda laki-laki. Karena itu, jadilah Rasinah muda sebagai penari topeng.

Mimi Rasinah yang lahir di Indramayu pada 3 Februari 1930, menjadi generasi kesembilan di keluarganya yang menjadi penari topeng. Sang ayah, Lastra, merupakan generasi ke delapan.

‘’Akhirnya sampai sekarang, penari topeng itu kebanyakan perempuan. Makanya saya ngomong ke murid-murid, kita tuh nari topeng bukan nari perempuan lho, tapi nari laki-laki. Makanya narinya harus gagah (dalam gerakannya),’’ kata Aerli Rasinah, cucu Mimi Rasinah, saat ditemui Republika.co.id di Sanggar Tari Topeng Mimi Rasinah Desa Pekandangan, Ahad (25/8/2024).

Aerli merupakan generasi ke-11 di keluarganya yang menjadi penari topeng. Sedangkan ibunya, Wacih, merupakan generasi kesepuluh.

Sama seperti Mimi Rasinah, termasuk Aerli, sejumlah murid Aerli pun telah dikirim untuk ber­pentas di berbagai ajang, baik tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, banyak pula anak didik Aerli yang kini melatih tari secara mandiri bahkan membuka sanggar tari sehingga menjadi pemberdayaan ekonomi bagi mereka.

‘’Ya banyak yang merasakan manfaatnya. Kita bersyukur. Kita tidak merasa tersaingi. Alhamdulillah mereka bisa maju, bisa berkembang,’’ tutur Aerli.

Langkah pelestarian tari topeng oleh Aerli pun terus berjalan, meski di tengah pandemi Covid-19. Dengan difasilitasi oleh Pertamina EP, dia menggelar pertunjukan secara daring bertema ‘Geliat Seni Bersama Pertamina EP di Masa Pandemi Covid-19’. Pagelaran yang disiarkan melalui media sosial itu berlangsung selama sepuluh pekan.

Masyarakat yang terkungkung akibat pandemi, bisa menikmati pagelaran tari topeng secara live di rumah masing-masing setiap malam Minggu. Tak hanya pagelaran, ditampilkan pula tutorial tari topeng sehingga masyarakat bisa belajar tarian tersebut.

Tak hanya tari topeng, program pelatihan gamelan juga berjalan. Begitu pula pembinaan perajin topeng.

Khusus untuk pengrajin topeng, Aerli kini tak kesulitan untuk memproduksi topeng dan berbagai aksesori tari topeng lainnya. Ada sekitar 30 pengrajin yang kini membantunya. Selain membuat topeng, juga membuat aksesori tari topeng lainnya, termasuk souvenir.

Produk-produk itu dijualnya setiap kali dia pentas ke berbagai kota dan negara. Ada juga yang dijual di sanggarnya.

‘’Ya hasilnya lumayan. Waktu saya pentas ke Jepang, pulangnya bisa beli satu mobil. Ya kan karena sambil jualan topeng, souvenir dan lain-lain,’’ ucapnya.

Hingga kini, Aerli pun memberdayakan masyarakat sekitar untuk membuat topeng dan aksesoris tari topeng lainnya. Apalagi jika ada pagelaran yang melibatkan banyak penari topeng. Produk itu akan dibeli olehnya dan dijualnya kembali di sanggar atau setiap kali ada pementasan ke luar kota atau luar negeri.

Selain itu, pesanan topeng dan aksesoris tari topeng lainnya juga berdatangan secara daring dari berbagai kota.

Aerli mengakui, program binaan dari Pertamina EP kepada sanggarnya kini telah berakhir. Meski demikian, jejak binaan itu terus dirasakannya sampai sekarang.

‘’Ibarat (tumbuh kembang) manusia, dulu kami masih merangkak, dan setelah jadi mitra binaan, kami bisa berkembang bahkan berlari. Dan imbasnya bukan hanya di sanggar kami, tapi juga pada anak-anak didik dan sekolah-sekolah. Yang tadinya tidak tahu tari topeng, jadi tahu,’’ ucap Aerli.

Manfaat pelestarian tari topeng itu salah satunya dirasakan oleh anak didik Aerli, yang bernama Vika Nurul Ain (17 tahun). Saat masih duduk di bangku kelas tiga sekolah dasar (SD), dia belajar tari topeng di Sanggar Tari Mimi Rasinah.

Pelajar SMAN 1 Indramayu itupun kini telah menguasai seluruh jenis tari topeng. Dia juga sering mementaskan tari topeng di berbagai kota di Indonesia.

Bahkan, gadis yang biasa disapa Ain itu juga membuka pelatihan tari topeng di rumahnya di Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, sejak setahun terakhir. Hampir setiap hari, murid-muridnya datang berlatih, namun tetap disesuaikan dengan jadwal sekolahnya.

‘’Sekarang ada lima yang lagi belajar tari ke sini,’’ ucap Ain, saat ditemui Republika.co.id di rumahnya, Ahad (25/8/2024).

Dari melatih tari itu, Ain pun menerima honor. Sebagian honor itu diberikannya untuk membantu orang tuanya, dan sebagian lagi menjadi uang jajannya.

Dihubungi terpisah, Head of Commrel & CID-CSR Pertamina EP Zona 7, Wazirul Luthfi, mengatakan, meski bergerak di usaha migas, namun pihaknya tertarik memberikan CSR di bidang seni budaya sebagai wujud komitmen pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam pilar pendidikan.

‘’Kami membantu masyarakat untuk menghargai kearifan lokal yang tak ternilai dan mengangkat potensi daerah yang baik, sebagai sarana edukasi yang berfokus pada keberlanjutan generasi masa depan,’’ kata Luthfi.

Luthfi menambahkan, hal itupun sesuai dengan SDGs tujuan 11.4. Yakni, konservasi cagar alam dan budaya bagi masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Rezeki adalah kenikmatan, keberkahan dan karunia yang diberikan kepada Allah SWT kepada hamba-Nya. Perlu dipahami bahwa rezeki bukan sebatas harta berupa uang, emas dan perhiasan.

Ilmu yang bermanfaat dan kesehatan juga termasuk rezeki. Umur yang panjang dan berkah, keselamatan, keluarga yang baik, sahabat yang baik dan lain sebagainya juga termasuk rezeki.

Ada beberapa doa yang bisa dibacakan atau dipanjatkan kepada Allah SWT oleh umat Islam. Melalui doa tersebut, diharapkan Allah SWT akan lebih membukakan pintu rezeki baginya.

Berikut adalah dua doa yang bisa dipanjatkan umat Islam yang ingin lebih dibukakan pintu rezekinya oleh Allah SWT. Doa ini diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi.

Sebagaimana diketahui, ada beberapa doa dan zikir dari hadits shahih dan hasan yang bisa diamalkan untuk membuka pintu rezeki. Di antaranya adalah doa-doa ini.

اللَّهُمَّ أكْثِرْ مَالِي، وَوَلَدِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أعْطَيْتَنِي وَأطِلْ حَيَاتِي عَلَى طَاعَتِكَ، وَأحْسِنْ عَمَلِي وَاغْفِرْ لِي

Allahumma ak-tsir maalii wa waladii, wa baarik lii fiimaa a’thoitanii wa athil hayaatii ‘ala tho’atik wa ahsin ‘amalii wagh-fir lii

Ya Allah perbanyaklah harta dan anakku serta berkahilah karunia yang Engkau beri. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepada-Mu dan baguskanlah amalku serta ampunilah dosa-dosaku. (HR Bukhari dan Muslim)

Doa lainnya untuk membuka pintu rezeki sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tirmidzi adalah sebagai berikut.

اللَّهُمَّ اكْفِنِى بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِى بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

Allahumak-finii bi halaalika ‘an haroomik, wa agh-niniy bi fadhlika ‘amman siwaak.

“Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu.” (HR Tirmidzi. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kemenkumham, Dhahana Putra menyoroti aksi demonstrasi yang muncul sebagai respons elemen masyarakat atas situasi politik. Dhahana meminta Polri menjunjung tinggi prinsip HAM dalam menjalankan tugas.

Dalam suasana politik yang penuh dengan tensi, Dhahana mengingatkan Polri memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap tindakan hukum yang diambil tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi menghormati hak-hak dasar para pengunjuk rasa. Dhahana memperingatkan agar aparat kepolisian tidak terprovokasi oleh subjektivitas atau emosi yang dapat timbul saat berhadapan dengan massa pengunjuk rasa.

"Kita memahami bahwa situasi politik saat ini sangat dinamis dan dapat memicu berbagai aksi massa. Namun, dalam kondisi apapun, tugas Polri adalah untuk menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan, dengan tetap menghormati hak asasi manusia setiap warga negara," kata Dhahana kepada wartawan, Ahad (25/8/2024).

Merujuk pada Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 25 juga menggariskan bahwa "Setiap orang bebas untuk memiliki, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui berbagai sarana yang tersedia."

Oleh karena itu, Dhahana meminta agar Polri senantiasa menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. "Penegakan hukum terhadap para pengunjuk rasa harus dilakukan secara proporsional, dengan mengedepankan dialog dan pendekatan yang humanis," ujar Dhahana.

Apalagi, Polri telah memiliki Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Repuplik Indonesia. Instrumen ini kemudian dikuatkan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

"Dengan adanya dua regulasi ini, maka sepatutnya nilai prinsip-prinsip HAM yang juga terkandung dalam slogan presisi ditegakan Polri dalam menyikapi aksi massa," ujar Dhahana.

Dhahana juga menyampaikan akan terus memantau situasi guna memastikan HAM tetap menjadi landasan utama dalam setiap penegakan hukum di Indonesia. "Jangan sampai terjadi tindakan yang melanggar hak asasi manusia, karena setiap tindakan represif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM hanya akan memperburuk situasi dan menciderai demokrasi yang sedang kita bangun," ucap Dhahana.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pew Research merilis survei tentang religiusitas negara-negara di dunia. Salah satu variabel yang digunakan adalah sesering apakah penduduk negara yang bersangkutan beribadah?

Pew Research menemukan bahwa mayoritas orang dewasa atau 95 persen yang disurvei menyebutkan mereka beribadah setiap hari. Di susul dengan Nigeria, Sinegal, Irak, dan Niger. Lantas bagaimana dengan Malaysia?

Dalam survei tersebut terungkap, Malaysia berada di peringkat ke-11 negara yang penduduknya beribadah setiap hari, sebesar 80 persen responden yang menyatakan demikian.

Sementara itu di di ASEAN, sebanyak 40 persen responden Singapura menyatakan beribadah setiap hari, Kamboja 25 persen, sementara Vietnam 15 persen.

Orang Amerika Latin termasuk yang paling banyak di dunia yang mengatakan bahwa mereka berdoa setiap hari. Di Guatemala dan Paraguay, 82 persen orang dewasa mengatakan hal ini, begitu pula di Kosta Rika dan Honduras.

Sementara itu, tidak ada tempat yang disurvei di Asia Timur yang memiliki lebih dari 21 persen orang dewasa yang mengatakan bahwa mereka berdoa setiap hari. Ini termasuk 13 persen orang di Hong Kong dan 19 persen di Jepang.

Orang dewasa di Amerika Serikat berada di tengah-tengah dari 102 negara dan wilayah yang dianalisis dalam hal tingkat doa harian. Sebanyak 45 persen orang Amerika mengatakan bahwa mereka berdoa setiap hari, yang hampir sama dengan median dari 102 negara lainnya yaitu 46 persen.

Tentu saja, ada dimensi-dimensi spiritualitas yang tidak tertangkap oleh kedua pertanyaan survei ini, seperti yang telah kami jelajahi dalam survei regional. Di akhir analisis ini, kami membahas bagaimana kami dapat memasukkan langkah-langkah baru di masa depan.

Menanyakan kepada orang-orang tentang pentingnya agama dalam hidup mereka dan seberapa sering mereka berdoa dapat memberikan gambaran penting tentang religiusitas mereka. Namun, pertanyaan-pertanyaan ini bekerja lebih baik di beberapa tempat daripada di tempat lain.

Kedua langkah ini mungkin sangat berharga di tempat-tempat di mana agama-agama Ibrahim, Yahudi, Kristen dan Islam, mendominasi, karena doa dan organisasi keagamaan formal merupakan pusat dari tradisi-tradisi tersebut. Di belahan dunia lain, kami perlu mengajukan pertanyaan tambahan untuk menangkap aspek-aspek kunci dari ketaatan agama atau spiritual.

Contoh utama adalah survei Pew Research pada 2023 terhadap masyarakat Asia Timur dan negara tetangga Vietnam.

Sebelum survei ini, Pew Research berkonsultasi dengan para ahli dari wilayah tersebut untuk menyusun pertanyaan yang akan menyentuh aspek spiritualitas yang paling relevan.

Pew Research juga melakukan penelitian kualitatif di Jepang dan Taiwan untuk memastikan bahwa kami melakukan pendekatan yang tepat.

Selama satu dekade

Survei ini menemukan bahwa meskipun hanya sedikit orang Asia Timur yang menganggap agama sangat penting dalam kehidupan mereka atau berdoa setiap hari, banyak orang di seluruh wilayah ini memiliki keyakinan agama atau spiritual dan terlibat dalam ritual tradisional.

Sebagai contoh, banyak orang Asia Timur yang berpartisipasi dalam ritual untuk menghormati leluhur mereka.

Pew Research juga mengajukan pertanyaan yang disesuaikan dengan budaya dalam surveinya pada 2019-2020 terhadap hampir 30 ribu orang dewasa di India.

Sebagai contoh, survei tersebut menemukan kepatuhan yang luas terhadap pilihan makanan yang berkaitan dengan agama. Pew Research menemukan bahwa 92 persen dari penganut agama Jain adalah vegetarian, dan 67 persen dari penganut agama Jain di India juga tidak mengonsumsi umbi-umbian.

Di antara semua orang dewasa India, hanya sekitar setengahnya yang mengatakan bahwa mereka akan makan di rumah seseorang yang agamanya memiliki aturan yang berbeda tentang makanan.

Lima negara terbatas yang menganggap agama penting:

1. Indonesia
2. Sinegal
3. Pakistan
4. Mali
5. Tanzania

Lima negara teratas yang penduduknya beribadah setiap hari:

1. Indonesia
2. Nigeria
3. Sinegal
4. Irak
5. Niger

REPUBLIKA.CO.ID,KUALA LUMPUR -- Malaysia akan mempertimbangkan untuk memberikan bantuan tambahan untuk mendukung warga Palestina yang terluka jika diperlukan, kata Perdana Menteri (PM) Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Namun, Anwar Ibrahim mengatakan bahwa belum ada pembahasan tentang tahap bantuan berikutnya untuk warga Palestina yang terluka.

“Sejauh ini, belum ada perkembangan tentang tahap berikutnya. Tahap awal difokuskan pada penyediaan perawatan medis (warga Palestina yang terluka dibawa ke Malaysia), dan warga Palestina yang telah (pulih) akan dipulangkan. Kami mengadopsi pendekatan yang tenang dan terukur untuk saat ini," kata Anwar Ibrahim, dilansir dari laman Bernama, Ahad (25/8/2024).

“Nanti, kami akan berunding dengan Mesir (yang telah menampung warga Palestina), serta dengan Arab Saudi, Turki, dan Qatar. Kami akan mengevaluasi apakah diperlukan pembahasan lebih lanjut. Untuk saat ini, prioritas kami adalah memastikan bahwa orang-orang tersebut dirawat dan sehat terlebih dahulu. Masih terlalu dini untuk membuat keputusan lebih lanjut," ujar Anwar Ibrahim.

Hal itu disampaikan Anwar Ibrahim kepada wartawan usai meresmikan Konferensi Masjid Malaysia untuk Al-Aqsa dan Palestina (MM4AP) yang bertepatan dengan Hari Masjid Internasional 2024 di Masjid Wilayah Federal Kuala Lumpur pagi ini.

Pada 15 Agustus, Malaysia telah mengangkut 41 warga Palestina yang terluka, termasuk seorang bayi berusia delapan bulan, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut di sebuah rumah sakit militer di Kuala Lumpur. Misi kemanusiaan yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Kerajaan Malaysia (RMAF) ini menerbangkan pasien dari Kairo ke Kuala Lumpur.

Sementara itu, konferensi yang diselenggarakan hari ini juga dihadiri oleh Menteri Urusan Agama Perdana Menteri Datuk Dr Mohd Na'im Mokhtar beserta wakilnya, Dr Zulkifli Hasan dan Datuk Seri Ahmad Awang, wakil ketua MM4AP.

Sekitar 1.000 perwakilan masjid dan LSM, utusan asing, ulama, dan pengamat dari sejumlah negara turut hadir dalam konferensi tersebut. Acara tersebut diselenggarakan oleh Dewan Konsultatif Organisasi Islam Malaysia (MAPIM), bekerja sama dengan Aliansi Masjid Dunia dalam Pertahanan Al Aqsa dan Sekretariat Dewan Ulama Asia.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Jonathan Wijono menutup BNI Ciputra Golfpreneur Tournament sebagai pegolf profesional Indonesia terbaik dengan perolehan skor 66 pada putaran final. Adapun pegolf Cina Taipei Liu Yung-Hua berhasil meraih gelar pertamanya di kancah Asian Development Tour.

Pada putaran final di Damai Indah Golf BSD Course, Sabtu (24/8/2024), Jonathan mencatatkan skor 6-under 66, yang sekaligus menjadi skor terbaiknya sepanjang pekan ini. Ia pun menuntaskan ajang Asian Development Tour ini dengan skor total 12-under 276 dan finis di posisi T9.

Pegolf berusia 23 tahun ini memutuskan untuk melakukan pendekatan konservatif-agresif untuk mencetak tujuh birdie dengan satu bogey. Birdie pertama yang ia raih di hole 4 memberinya momentum untuk memperbaiki penampilannya pada turnamen skala Asian Development Tour ini.

Keberhasilannya menembus akhir pekan ini melengkapi prestasi serupa pada edisi tahun 2016 ketika ia finis di peringkat ke-43 sebagai amatir. "Saya merasa cukup puas dengan hari ini, terutama sangat bersyukur bisa finis di posisi setinggi ini (T9)," kata Jonathan, Sabtu (24/8/2024).

Dengan hasil ini membuat Jonathan Wijono melengkapi prestasi serupa pada edisi tahun 2016 ketika ia finis di peringkat ke-43 sebagai amatir. Keberhasilannya saat ini tidak lepas dari rencananya untuk bermain konservatif-agresif pada putaran final.

"Mulai dari hole 12, pukulan driver saya sampai ke fairway dan masuk ke green kurang lebih 5 meter. Tiba-tiba saja jalur putt-nya terlihat dan, puji Tuhan bolanya masuk. Dan di hole berikutnya, mungkin karena terbawa birdie sebelumnya, pukulan kedua saya lakukan dengan 3-wood untuk masuk green dan melakukan dua putt (untuk birdie lagi). Dan di hole 14 itu, pukulan saya benar-benar dekat ke lubang, sekitar semeteran sehingga bisa mendapat birdie lagi," ujar Jonathan.

Adapun atlet amatir Ciputra Golfpreneur Foundation (CGF), Jonathan Xavier Hartono berhasil memperbaiki catatan pribadinya dengan bermain under selama empat putaran berturut-turut. Skor 2-under 70 pada siang tadi membuatnya finis di posisi T15 dengan skor total 11-under 277.

"Saya merasa puas dengan permainan saya karena bisa mencetak banyak birdie. Dan yang membuat lebih puas lagi adalah saya tidak membuat double bogey pada minggu ini," kata pegolf yang akrab disapa Jojo ini.

Adapun dua atlet CGF lainnya, Kevin Caesario Akbar (70) dan Peter Gunawan (78) menuntaskan turnamen ini, masing-masing di posisi T38 dan T51. Sementara pegolf veteran Jamel Ondo finis di posisi T53.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkapkan terdapat sejumlah pasal yang berubah setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan 70. Hal itu dikatakan Afif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU RI terkait perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tentang syarat pencalonan dalam Pilkada Serentak 2024 yang diputuskan sesuai putusan MK, Ahad (25/8/2024).

Pasal yang berubah di antaranya ialah Pasal 11 dan turunannya, Pasal 13, Pasal 15. "Perubahan akibat putusan 60 dan 70. Pasal 11 ayat (1) usulan perubahannya ini persis seperti putusan MK," kata Afif dalam RDP tersebut.

Berikut isi Pasal 11 ayat (1):

Parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu dapat mendaftarkan paslon jika telah memenuhi akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan:

A. untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

1. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT sampai dengan 2 juta jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10 persen di provinsi tersebut.

2. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di provinsi tersebut.

3. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut.

4. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 12 juta jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di provinsi tersebut.

B. untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota:

1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT sampai dengan 250 ribu jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10 persen di kabupaten/kota tersebut.

2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 250 ribu jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di kabupaten/kota tersebut.

3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 500 ribu jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di kabupaten/kota tersebut.

4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari satu juta jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di kabupaten/kota tersebut.

Pasal 11 ayat (7):

Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.

Pasal 13 ayat (1) huruf d:

Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas:

d) surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta RU Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B. PENCALONAN.PARPOL.KWK.

Pasal 15:

Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calcın Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas pun berkomitmen menindaklanjuti revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait Pencalonan Kepala Daerah. Supratman menyebut Kemenkumham segera mengharmonisasi Rancangan PKPU itu sebelum diundangkan.

"Sesegera mungkin kita undangkan," kata Supratman kepada wartawan, Ahad (25/8/2024).

Supratman menyebut harmonisasi PKPU itu bisa saja tuntas pada hari ini. Sebab hal ini sudah dinantikan publik. "Kalau memungkinkan hari ini, kita undangan hari ini," ujar Supratman.

Supratman menjamin Kemenkumham bakal secepatnya pengundangan PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah. Sebagai bentuk keseriusan, Kemenkumham mengadakan rapat pada hari ini

"Hari ini juga saya berharap tadi saya sudah hubungi dirjen dan staf untuk sesegera mungkin melakukan pengundangan hari ini," ucap Supratman.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK soal pilkada tidak perlu diatur dalam PKPU tapi bisa langsung dijalankan. Putusan MK yang dimaksud, adalah Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai syarat usia calon kepala daerah, yang sedang disoroti saat ini.

"Sudah jelas pada saat dibacakan MK bahwa keputusan tersebut bersikap erga omnes, yakni mengikat bagi siapa saja, termasuk penyelenggara," ujar Zainal yang akrab disapa Uceng tersebut saat ditemui setelah diskusi bertajuk Refleksi Penegakan Integritas Hakim Untuk Peradilan Bersih di Purwokerto, Jawa Tengah, Sabtu.

Kendati demikian, ia menyebutkan apabila memang KPU ingin membuat peraturan teknis setelah putusan MK keluar merupakan hal yang sah, tetapi hanya untuk menyesuaikan teknis pelaksanaan pilkada setelah putusan MK, bukan melakukan perubahan substansi.

Selain tak perlu diatur dalam PKPU, Uceng menuturkan KPU juga tak perlu berkonsultasi terlebih dahulu kepada pemerintah maupun DPR sebelum menerapkan putusan MK. Alasannya, kata dia, putusan MK soal pilkada tersebut merupakan judicial review (pengujian materi) yang bersifat self executing atau bisa langsung ditindaklanjuti oleh KPU.

"Putusan itu bisa dieksekusi sendiri oleh KPU, tidak perlu alat untuk mengeksekusi. Kalau mau dilakukan penyesuaian bagus, tapi bukan kewajiban," tuturnya.