Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada Selasa, Presiden AS Joe Biden mengumumkan investasi sebesar US$3 miliar yang berasal dari Inflation Reduction Act untuk meningkatkan infrastruktur pelabuhan di seluruh negeri.

Investasi ini mencakup dana sebesar US$147 juta untuk Administrasi Pelabuhan Maryland yang memiliki Pelabuhan Baltimore, menurut pernyataan Gedung Putih.

Dana tersebut akan digunakan untuk menciptakan lapangan kerja serikat dan memperbarui infrastruktur pelabuhan dengan peralatan yang lebih ramah lingkungan.

Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi emisi di sektor pelabuhan dan meningkatkan efisiensi operasional.

Investasi Pasca Pemogokan Pelabuhan di Pantai Timur dan Pantai Teluk AS

Pengumuman ini datang setelah terjadinya pemogokan tiga hari di pelabuhan-pelabuhan Pantai Timur dan Pantai Teluk AS awal bulan ini.

Pemogokan tersebut sempat menghentikan arus pengiriman laut sekitar setengah dari volume pengiriman nasional, yang menunjukkan pentingnya peningkatan ketahanan dan efisiensi di pelabuhan-pelabuhan utama AS.

Dengan investasi ini, pemerintah AS berupaya memperkuat infrastruktur logistik nasional, meningkatkan kualitas lingkungan, dan memastikan pelabuhan dapat beroperasi dengan lebih lancar serta mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan komitmen pemerintah untuk tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan terwujudnya swasembada pangan.

"IKN sih tetap, prioritasnya sekarang kan swasembada pangan," kata Menteri Dody ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dody menegaskan, hal tersebut sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan di Tanah Air.

Sehingga, sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk mendukung program yang dicanangkan Presiden dengan cara membantu Kementerian Pertanian melalui pembangunan irigasi.

"Arahannya itu swasembada pangan, kita ini kekurangan beras loh," kata dia.

"Beras itu utama. Kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada, berarti support Kementan Itu dulu yang utama, termasuk swasembada air," lanjut Menteri Dody.

Meski demikian, bukan berarti prioritas swasembada pangan ini akan membuat pembangunan IKN terhenti.

Ia mengatakan, pembagunan IKN akan tetap dilanjutkan dan diharapkan rampung dalam 4 tahun. "Insya Allah," ujarnya.

Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Asta Citanya menyatakan bakal melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Selain itu, Presiden juga menginginkan Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri pangan dengan target pencapaian kurang dari 4 tahun.

Sebelumnya Dody Hanggodo resmi menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum (PU) dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pengumuman tersebut disampaikan secara resmi oleh Prabowo pada Minggu (20/10).

Dengan dilantiknya Dody sebagai Menteri Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami perubahan nomenklatur, terbagi menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri PU Tegaskan IKN Tetap Jalan, tapi Prioritas Sekarang Swasembada Pangan", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/29/18353991/menteri-pu-tegaskan-ikn-tetap-jalan-tapi-prioritas-sekarang-swasembada.

Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Graha Sidang Pratama (GSP), Investor sekaligus Pengelola Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), melakukan gugatan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terhadap Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait pengakhiran sepihak Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate, Transfer/BOT) yang ditandatangani kedua pihak pada 22 Oktober 1991(Perjanjian).

Sidang pertama atas gugatan PT GSP terhadap PPKGBK telah berlangsung Selasa (29/10) di PN Jakarta Pusat. Namun pihak PPKGBK selaku tergugat tidak hadir.

Amir Syamsudin, kuasa hukum PT GSP menegaskan, sesuai Pasal 8 ayat 2 Perjanjian disebutkan, ketika Perjanjian berakhir pada 21 Oktober 2024, PT GSP (dulu PT Indobuildco) memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang Perjanjian dengan PPKGBK (dulu Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan/BPGS) berdasarkan persyaratan yang akan ditentukan kemudian. Namun, pasal tersebut diabaikan dan ditolak oleh PPKGBK yang berencana mengelola Gedung Balai Sidang JCC secara mandiri.

"Langkah hukum ini kami lakukan untuk melindungi kepentingan bisnis dan kepastian hukum atas hak PT GSP yang tercantum dalam Perjanjan Kerjasama BOT yang ditandatangani pada 22 Oktober 1991. Kami sangat menyayangkan adanya upaya dari PPKGBK untuk mengingkari Perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan bersama,” tegas Amir Syamsudin dalam keterangannya, Selasa (29/10).

Amir menjelaskan, PT GSP telah melaksanakan dan menjalankan seluruh kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian tersebut. Diantaranya membangun prasarana penunjang serta fasilitas-fasilitas lainnya baik yang bersifat komersil maupun nonkomersil di lingkungan Gelanggang Olahraga Senayan yang sekarang dikenal sebagai Balai Sidang Jakarta Convention Center.

Sebagai pengelola JCC, PT GSP juga berhasil dan menjadi pionir tumbuhnya industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) di Indonesia. JCC merupakan gedung MICE pertama yang berstandar internasional dan sukses menjalankan event kenegaraan, dan berbagai pelaku bisnis lainnya. Sebagai pengelola JCC, PT GSP juga telah menjalankan seluruh kewajibannya kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tindakan PPKGBK mengabaikan Perjanjian yang telah disepakati akan menjadi preseden buruk bagi seluruh pelaku usaha yang bekerjasama dengan Badan Layanan Umum (BLU) Pemerintah di kawasan GBK ini,” jelas Amir.

Lebih jauh Amir menambahkan, PT GSP sejatinya telah mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Perjanjian, PT GSP juga mendasarkan permohonannya pada Peraturan Menteri Keuangan No. 202/PMK.05/2022 yang mengatur pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU), termasuk perpanjangan kerjasama dengan mitra swasta. Namun, permohonan perpanjangan tersebut ditolak oleh PPKGBK.

Penolakan PPKGBK tersebut didasari oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.05/2020, yang menyatakan bahwa pengelolaan aset tanah dan bangunan hanya berlaku satu kali dan tidak dapat diperpanjang. PT GSP menilai bahwa penolakan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian BOT dan peraturan yang relevan.

“PPKGBK menggunakan dasar aturan yang tidak relevan untuk menolak permohonan kami, padahal kami memiliki hak yang sah untuk memperpanjang pengelolaan sesuai dengan kesepakatan awal,” tambah Amir.

Selama proses hukum berlangsung, PT GSP berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan operasional JCC sebagai pusat MICE terkemuka di Indonesia. Kepada para mitra, vendor dan pihak-pihak yang telah berkontrak, PT GSP memastikan bahwa event yang sudah terjadwal akan tetap berjalan dan mendapatkan standar layanan dari JCC.

“Kami akan terus mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan adil. Kami juga terbuka untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran Perjanjian oleh pihak PPKGBK ini sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Amir.

Sebelumnya dalam pemberitaan KONTAN, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia c.q. Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) mengumumkan Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah antara PPKGBK dan PT Graha Sidang Pratama (PT GSP) atas bangunan yang selama ini dikenal sebagai Gedung Balai Sidang Jakarta atau Jakarta Convention Center (JCC) telah berakhir pada tanggal 21 Oktober 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PPKGBK mulai melakukan langkah-langkah proporsional dalam rangka melakukan pengamanan Barang Milik Negara (BMN). Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikan tentang perlunya keandalan dan kepiawaian dalam mengurus kekayaan negara.

Untuk selanjutnya, JCC akan dikelola secara mandiri oleh PPKGBK, sebagai bagian dari komitmen menjadikan kawasan ini sebagai pusat kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, Exhibition (MICE) yang terintegrasi dengan seluruh fasilitas GBK, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara.

Sebagai penghargaan kepada PT GSP yang telah menjadi mitra pengelolaan Gedung JCC selama ini, PPKGBK telah memberikan penawaran skema kerja sama baru sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sekaligus sebagai bagian dari itikad baik PPKGBK dalam rangka melindungi kepentingan para penyewa dan calon penyewa yang akan mengadakan kegiatan di JCC.

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -BEIJING. China memperbarui peringatan kepada Uni Eropa terkait negosiasi terpisah yang mungkin dilakukan Uni Eropa dengan perusahaan kendaraan listrik (EV) sembari berdiskusi dengan pihak pemerintah China.

Menurut pernyataan dari Kementerian Perdagangan China pada Senin, langkah tersebut akan “mengguncang kepercayaan bersama” dan mengganggu jalannya negosiasi secara keseluruhan.

Peringatan ini bukan yang pertama; Kementerian Perdagangan China telah mengeluarkan peringatan serupa awal bulan ini.

Namun, pernyataan terbaru ini disampaikan hanya beberapa hari setelah China dan Uni Eropa sepakat untuk melanjutkan diskusi teknis lebih lanjut mengenai alternatif pengenaan tarif pada kendaraan listrik asal China.

Fokus pada Komitmen Harga sebagai Solusi Utama

Kedua pihak sebelumnya telah menyatakan bahwa solusi utama untuk perselisihan tarif ini adalah dengan menerapkan komitmen harga.

Sebagai bentuk kelanjutan dari dialog sebelumnya, Kementerian Perdagangan China menyebutkan bahwa fase berikutnya dari konsultasi sudah dimulai.

Hal ini menunjukkan keseriusan kedua pihak dalam mencari solusi yang saling menguntungkan, di tengah ketegangan yang berkembang akibat ancaman tarif terhadap produk EV China di pasar Eropa.

Undangan kepada Tim Uni Eropa

Pada Jumat lalu, Beijing menyatakan sambutannya terhadap kehadiran tim Uni Eropa di China dan mendorong agar kunjungan tersebut dapat dilakukan secepatnya.

Hal ini menunjukkan keinginan China untuk memperkuat komunikasi langsung dengan Uni Eropa dalam upaya mencari jalan keluar dari ketegangan perdagangan terkait kendaraan listrik.

Di tengah persaingan industri EV yang semakin ketat, China terus menunjukkan pendekatan yang berfokus pada diplomasi langsung dan kolaborasi teknis dengan Uni Eropa sebagai alternatif dari eskalasi tarif yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BEIRUT. Sheikh Naim Qassem, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal Hizbullah, terpilih sebagai pemimpin baru kelompok bersenjata Lebanon tersebut pada hari Selasa.

Qassem, yang telah berperan penting dalam gerakan yang didukung Iran selama lebih dari tiga dekade, mengungkapkan komitmennya untuk melanjutkan perjuangan kelompok melawan Israel.

Dalam pidato yang disiarkan secara langsung pada 8 Oktober, Qassem menyatakan bahwa konflik antara Hizbullah dan Israel adalah pertarungan untuk menentukan siapa yang akan menangis terlebih dahulu, menegaskan bahwa Hizbullah tidak akan menjadi yang pertama.

Ia menyebutkan bahwa meskipun menghadapi "pukulan menyakitkan" dari Israel, kemampuan kelompoknya tetap terjaga.

Qassem juga mengisyaratkan dukungannya terhadap upaya juru bicara parlemen, Nabih Berri, dalam mencari gencatan senjata. Namun, ia tidak lagi menjadikan kesepakatan gencatan senjata di Gaza sebagai syarat untuk menghentikan serangan Hizbullah terhadap Israel.

Pidato tersebut muncul setelah kematian tokoh senior Hizbullah, Hashem Safieddine, yang diduga menjadi sasaran serangan Israel, dan 11 hari setelah meninggalnya sekretaris jenderal sebelumnya, Sayyed Hassan Nasrallah. Pembunuhan Safieddine telah dikonfirmasi oleh Hizbullah pada 23 Oktober.

Qassem diangkat sebagai wakil kepala pada tahun 1991 oleh Abbas al-Musawi, sekretaris jenderal Hizbullah saat itu, yang tewas dalam serangan helikopter Israel pada tahun berikutnya.

Sejak itu, Qassem terus menduduki posisi kunci dalam organisasi dan menjadi juru bicara utama Hizbullah, terlibat dalam wawancara dengan media internasional, terutama selama ketegangan dengan Israel yang meningkat selama setahun terakhir.

Sebagai anggota pertama dari pimpinan puncak Hizbullah yang berbicara di televisi setelah kematian Nasrallah, Qassem menegaskan bahwa Hizbullah akan segera memilih penggantinya dan akan terus berjuang melawan Israel sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina.

Dalam pidatonya, ia menyebutkan, "Apa yang kami lakukan adalah hal yang paling minimum... Kami tahu bahwa pertempuran ini mungkin akan berlangsung lama."

Lahir pada tahun 1953 di Beirut, Qassem memulai aktivisme politiknya dengan Gerakan Amal Syiah Lebanon sebelum meninggalkan kelompok tersebut pada tahun 1979 setelah Revolusi Islam Iran, yang mempengaruhi pemikiran banyak aktivis muda Syiah Lebanon.

Ia berperan dalam pembentukan Hizbullah, yang didirikan dengan dukungan Garda Revolusi Iran sebagai respons terhadap invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982.

Sejak Hizbullah pertama kali berpartisipasi dalam pemilihan parlemen pada tahun 1992, Qassem telah menjabat sebagai koordinator umum kampanye pemilihan.

Pada tahun 2005, ia menerbitkan sejarah Hizbullah yang dianggap sebagai "pandangan orang dalam" yang jarang tersedia tentang organisasi tersebut. Dalam penampilannya, Qassem dikenal mengenakan sorban putih, berbeda dengan Nasrallah dan Safieddine yang mengenakan sorban hitam sebagai tanda keturunan Nabi Muhammad.

Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BYD Atto 3 memiliki desain yang menarik dan menawarkan kenyamanan berkendara yang baik.

Mobil listrik ini dijual dengan kisaran harga Rp 400 jutaan hingga Rp 500 jutaan. Sebagian orang ada yang memilih untuk membelinya secara kredit.

BYD menghadirkan Atto 3 dalam dua varian, yakni Advanced Standard Range yang dibanderol Rp 465 juta (OTR Jakarta) dan Superior Extended Range dengan harga Rp 515 juta (OTR Jakarta). Keduanya memiliki jarak tempuh yang berbeda.

Untuk varian Advanced Standard Range, Atto 3 diklaim dapat melaju hingga 410 km. Sementara untuk varian Superior Extended Range, crossover listrik ini diklaim bisa menjelajah sejauh 480 km.

Soal performa dan efisiensi daya, menurut pengetesan yang dilakukan oleh tim redaksi, Atto 3 cukup baik untuk digunakan harian di perkotaan. Biaya perawatan berkalanya juga sangat terjangkau.

Selain itu, pajak kendaraan yang dibebankan juga ringan. Pasalnya, mobil listrik ini diberikan insentif oleh pemerintah. Sehingga, jika dihitung, pajak tahunannya tidak sampai Rp 500.000.

Saat ini, mulai banyak perusahaan pembiayaan yang melayani pembelian mobil listrik. Salah satunya adalah Mandiri Utama Finance (MUF).

Dikutip dari Moas.muf.co.id, Kamis (24/10/2024), berikut ini simulasi kredit BYD Atto 3 semua varian:

BYD Atto 3 Advanced Standard Range - Rp 465 juta (OTR Jakarta)

BYD Atto 3 Superior Extended Range - Rp 515 juta (OTR Jakarta)

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, pembahasan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Dia memperkirakan data tersebut sudah ada pada pekan pertama November 2024.

"Nanti dari situ, kami akan koordinasi kita rapat solusi seperti apa," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10).

Yassierli mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan bersama Dewan Pengupahan Nasional akan berkoordinasi dengan kepala daerah membahas UMP.

"Yang jelas selain dari Kemenaker kita juga ada dewan pengupahan nasional. Besok kita Insya Allah, kamis atau jumat kita akan berkoordinasi dengan gubernur seluruh Indonesia gimana selanjutnya," terang Yassierli.

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah dalam lima hari perdagangan berturut-turut hingga hari ini. Selasa (29/10), IHSG melemah 0,37% atau 28,03 poin ke 7.606,60 hingga akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Investor asing mencatat net buy atau beli bersih Rp 511,18 miliar di seluruh pasar saat IHSG turun hari ini. Net sell asing bahkan mencapai Rp 934,51 miliar. Sedangkan di pasar negosiasi, ada net buy atau beli bersih asing Rp 423,33 miliar.

Saham-saham dengan net buy terbesar asing hari ini adalah PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) Rp 63 miliar, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) Rp 47,7 miliar, dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) Rp 30 miliar.

Saham-saham dengan net sell terbesar asing hari ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Rp 407,89 miliar, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp 158,56 miliar, dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Rp 97,23 miliar.

Top gainers LQ45 hari ini adalah:

• PT Indosat Tbk (ISAT) 5,94%
• PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) 2,94%
• PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) 2,93%

Top losers LQ45 terdiri dari:

• PT Harum Energy Tbk (HRUM) -4,44%
• PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) 3,64%
• PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) -2,48%

Lima indeks sektoral menyeret IHSG ke zona merah. Sektor energi tumbang 1,01%. Sektor perindustrian terpangkas 0,87%. Sektor keuangan melorot 0,50%. Sektor transportasi dan logistik melorot 0,42%. Sektor barang baku turun 0,29%.

Enam sektor justru menguat saat IHSG turun. Sektor infrastruktur melonjak 1,02%. Sektor kesehatan melaju 0,76%. Sektor teknologi terangkat 0,74%. Sektor barang konsumsi primer naik 0,72%. Sektor properti dan real estat naik 0,49%. Sektor barang konsumsi nonprimer menguat 0,30%.

Total volume transaksi bursa mencapai 28,76 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 10,9 triliun. Sebanyak 305 saham turun harga. Ada 249 saham yang menguat dan 232 saham flat.

IHSG tercatat turun 2,34% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 4,59%.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada 26 Oktober, BYD mengadakan acara peluncuran di Kamboja untuk memperkenalkan pickup listrik terbaru mereka, BYD Shark, yang secara lokal dikenal sebagai BYD Shark 6.

Mengutip carnewschina.com, kendaraan ini dijual mulai dari harga sekitar US$ 56.700, menjadikan Kamboja sebagai pasar Asia pertama di mana BYD Shark resmi tersedia.

Ekspansi Global: Dari Meksiko ke Asia dan Pasar Lainnya

Model hybrid ini pertama kali debut di Meksiko pada Mei lalu dan kini hadir di pasar-pasar seperti Brasil, Meksiko, dan Panama, serta direncanakan akan segera diluncurkan di Australia pada 29 Oktober.

Uniknya, model ini belum dipasarkan di dalam negeri BYD, yakni China, kemungkinan besar karena berbagai peraturan yang membatasi penggunaan pickup di kota-kota besar.

Kemitraan dengan Harmony Auto dan Penawaran Eksklusif

BYD bekerja sama dengan Harmony Auto, distributor eksklusif kendaraan BYD di Kamboja, untuk menawarkan sejumlah insentif menarik bagi pelanggan. Setiap pembelian dengan deposit sebesar US$ 1.000 akan mendapatkan keuntungan berupa:

• Kartu bensin senilai US$500
• Perawatan gratis selama 3 tahun atau 50.000 km
• Charger 7 kW
• Garansi 8 tahun atau 160.000 km

Fitur Utama: Kapabilitas VTOL dan Platform DMO

BYD Shark dilengkapi dengan fitur VTOL (Vehicle to Load) yang memungkinkan kendaraan ini menjadi sumber daya listrik untuk peralatan eksternal.

Fitur ini sangat berguna untuk kebutuhan darurat, peralatan camping, atau bahkan peralatan rumah tangga.

Ini memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi pengguna yang sering berada di luar ruangan.

Pickup ini menggunakan platform DMO BYD, yang juga dipakai oleh model off-road seperti Fang Cheng Bao Bao 5 dan Bao 8.

Platform ini dirancang untuk efisiensi energi tinggi dan kemampuan off-road, termasuk kemampuan untuk menyesuaikan distribusi torsi antara roda depan dan belakang.

Spesifikasi Teknis BYD Shark

BYD Shark menawarkan dimensi dan kapasitas yang cukup besar serta performa yang kuat, sesuai kebutuhan pasar untuk kendaraan pickup hybrid. Berikut adalah rincian spesifikasinya:

• Dimensi: 5457 mm (panjang) / 1971 mm (lebar) / 1925 mm (tinggi), dengan jarak sumbu roda 3260 mm
• Kapasitas Muatan: Hingga 835 kg
• Volume Bak Belakang: 1.450 liter (51.2 kaki kubik)
• Kapasitas Tarik: 2.500 kg (5.512 lb)

Dari sisi mesin, BYD Shark dilengkapi dengan mesin 1.5T yang menghasilkan tenaga maksimal 170 kW.

Motor depan memiliki daya 170 kW dan torsi puncak 310 Nm, sementara motor belakang menghasilkan daya 150 kW dan torsi 340 Nm, dengan total daya sistem sebesar 320 kW dan torsi gabungan 650 Nm.

Dengan baterai Blade Lithium Iron Phosphate berkapasitas 29,58 kWh, Shark mampu menempuh 100 km dalam mode listrik penuh (menurut standar NEDC) dan jarak total 840 km dengan baterai dan tangki bahan bakar penuh.

Persaingan di Pasar Global dan Rencana Masa Depan

Hadirnya BYD Shark di Kamboja sebagai pasar Asia pertama mencerminkan strategi ekspansi global BYD yang agresif.

Peluncuran di Australia mendatang semakin mempertegas komitmen BYD dalam menghadirkan inovasi kendaraan listrik yang ramah lingkungan di berbagai belahan dunia.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebanyak 70 nasabah korban yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Konsolnas Jiwasraya) yang menolak restrukturisasi atau pengalihan polis asuransi ke IFG Life masih bersikukuh menuntut uang mereka kembali sebesar Rp 205,78 miliar. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk melayangkan somasi kepada Ketua Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya sekaligus Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko.

Perwakilan Konsolnas Jiwasraya Otto Cornelis Kaligis menyebut somasi kedua yang dilayangkan pihaknya pada 16 Oktober 2024 telah ditanggapi oleh pihak IFG. Meskipun demikian, dia bilang isi tanggapan itu hanya melempar bola saja ke pihak Jiwasraya.

Kini, Kaligis bilang pihaknya terlebih dahulu akan membalas tanggapan dari IFG sebelum melakukan upaya yang lebih jauh lagi.

"Sekarang, kami akan memberikan tanggapan baliknya. Sebab, tanggapan yang disampaikan oleh Hexana itu sama sekali tidak menyentuh poin-poin yang sebenarnya disomasikan kami," ujarnya saat ditemui di kawasan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).

Berdasarkan salinan balasan surat somasi kedua, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau IFG melalui kuasa hukumnya, Darmawan Octavian, menanggapi bahwa penyelesaian permasalahan pemegang polis yang terjadi pada PT Asuransi Jiwastaya (Persero) (Jiwasraya), merupakan tanggung jawab Jiwasraya yang telah menawarkan pola penyelesaian melalui program restrukturisasi polis. Adapun penyelesaian bagi para pemegang polis yang menyetujui restrukturisasi polis, akan dialihkan kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

"Sebaliknya, bagi pemegang polis yang menolak penawaran restrukturisasi dari Jiwasraya, tidak dialihkan ke IFG Life, sehingga penyelesaian antara pemegang polis yang menolak penawaran restrukturisasi tetap diselesaikan di Jiwasraya," ucap Darmawan dalam surat tersebut.

Darmawan menerangkan Tim Percepatan Restrukturisasi merupakan tim yang bersifat koordinatif, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing entitas. Oleh karena itu, tanggung jawab pelaksanaan penyelesaian permasalahan dengan pemegang polis yang menolak penawaran restrukturisasi, tetap berada di Jiwasraya.

Darmawan menyampaikan IFG berharap agar seluruh peserta Konsolnas Nasabah Korban Jiwasraya dapat mempertimbangkan untuk mengikuti program restrukturisasi yang sebelumnya ditawarkan Jiwasraya.

Sementara itu, Kaligis juga menuntut pihak Jiwasraya menjalankan putusan pengadilan yang telah inkracht untuk mengembalikan uang nasabah korban Jiwasraya.

Selain melakukan somasi kepada Hexana, Kaligis menyampaikan pihaknya juga telah menyurati sejumlah pihak, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPR RI, hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto, agar permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan. Namun, sampai saat ini, uang para nasabah korban Jiwasraya tak kunjung dikembalikan.

Sebelumnya, Jiwasraya mencatat sejak dimulai hingga awal Oktober 2024, program restrukturisasi telah diikuti oleh 313.775 pemegang polis. Angka tersebut berasal dari pemegang polis kategori korporasi sebanyak 5.680 polis, pemegang polis kategori ritel mencapai 290.763 polis, dan sekitar 17.332 polis berasal dari pemegang polis kategori bancassurance.

Jika dikonversi, total jumlah peserta yang mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya diklaim telah mencapai lebih dari 2,4 juta orang atau 99,9%.

"Saat ini, sudah 99,9% pemegang polis yang ikut program restrukturisasi Jiwasraya telah dipindah ke IFG Life. Dengan demikian, diharapkan untuk pemegang polis yang belum ikut bisa segera mendaftarkan diri dan segera dipindah," kata Plt Direktur Utama Jiwasraya Mahelan Prabantarikso dalam keterangan tertulis.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. JLL Indonesia dan emiten properti memberikan tanggapan atas program 3 juta rumah yang dilakukan pada Pemerintahan Prabowo.

Yunus Karim Head of Research JLL Indonesia berharap program ini akan berdampak positif bagi pasar properti khususnya rumah tapak.

"Cuma memang perlu dilihat lagi detailnya seperti apa," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (29/10).

Yunus melanjutkan, perlu melihat siapa yang disasar dalam program ini serta bagaimana teknis pelaksanaannya.

Ia menambahkan, jika program ini dapat berjalan dengan baik, maka sektor properti dan turunannya akan menyumbang positif cukup besar pada perekonomian.

"Tapi kami masih pelajari lebih lanjut seperti apa program ini, sasarannya kepada siapa dan teknis kelanjutan ke depannya bagaimana," ujarnya.

Senada, Direktur Ciputra Development Tbk (CTRA) Harun Hajadi juga masih mempelajari detailnya. CTRA sendiri pernah menyebutkan Ciputra Group akan siap bila nanti diminta menyumbangkan tanahnya.

Ciputra Group juga menyatakan program 3 juta rumah merupakan program yang baik untuk masyarakat mengingat tingginya kebutuhan tersebut.

"Kami belum memiliki detailnya dan masih mempelajari," papar Harun singkat.

Senada, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) menuturkan Perusahaan juga masih berkomunikasi terus dengan Kementerian terkait.

"Lokasi pembangunan di sekitar Tangerang dan lahan disediakan Kementerian. Kami sepenuhnya membantu Pemerintah untuk mewujudkan perumahan yang layak untuk masyarakat yang membutuhkan," ucap Christy Grassela Corporate Secretary PANI kepada Kontan, Selasa (28/10).

Mengenai proyeksi keuntungan yang diterima Perusahaan dalam proyek ini, PANI menegaskan tidak mencari omzet dan murni membantu Pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu, PT Intiland Development Tbk (DILD) menegaskan masih terlalu dini untuk pihaknya memberikan komentar.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun yang akan mulai dilakukan pada awal 2025.

Rinciannya, program tersebut sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa dan sebanyak 1 juta akan dibangun di perkotaan.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden China Xi Jinping meminta Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk mengubah bahasa yang digunakan terkait posisi AS mengenai kemerdekaan Taiwan, menurut dua pejabat AS yang mengetahui percakapan tersebut.

Dalam pertemuan antara Biden dan Xi pada November lalu, di dekat San Francisco, Xi dan timnya mendesak agar AS menyatakan "kami menentang kemerdekaan Taiwan" daripada kalimat "kami tidak mendukung kemerdekaan Taiwan" yang digunakan saat ini, menurut sumber anonim.

Meski demikian, Amerika Serikat menolak permintaan tersebut. Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali bahwa kebijakan AS konsisten dengan prinsip "Satu China," serta menyatakan AS tidak mendukung kemerdekaan Taiwan.

Kementerian Luar Negeri China menanggapi dengan menyarankan agar pertanyaan diarahkan kepada pemerintah AS, sementara Kementerian Luar Negeri Taiwan menolak berkomentar.

Sejak tahun 1949, setelah kalah dalam perang saudara, pemerintah Republik China melarikan diri ke Taiwan. Pemerintah Taiwan saat ini menyatakan mereka adalah negara yang berdaulat, sehingga Beijing tidak berhak mengklaim Taiwan.

Isu Sensitif dalam Hubungan AS-China

Selama bertahun-tahun, Tiongkok terus menekan AS agar mengubah pernyataan terkait status Taiwan. Namun, permintaan langsung di tingkat pemimpin seperti ini belum pernah dilaporkan sebelumnya.

AS memutus hubungan diplomatik dengan Taiwan pada 1979, tetapi diwajibkan oleh hukum untuk membantu Taiwan mempertahankan diri. China sendiri mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mengambil alih pulau tersebut.

Meski alasan Xi mengangkat isu ini tidak jelas, oposisi terhadap kemerdekaan Taiwan menjadi prioritas utamanya. Tiongkok juga semakin meningkatkan aktivitas militer di sekitar Taiwan dalam beberapa tahun terakhir.

Biden menolak perubahan bahasa yang diusulkan, dan Taiwan sudah diberi pengarahan oleh Washington tentang perkembangan ini. Seorang pejabat senior AS menyatakan bahwa Xi mungkin berharap Biden akan mengubah sikapnya, tetapi Biden tetap berpegang pada formula standar AS.

Potensi Dampak Perubahan Bahasa

Perubahan bahasa yang diusulkan China bisa memengaruhi pandangan di Asia Pasifik. Dua pejabat pemerintah di kawasan tersebut menyatakan bahwa perubahan tersebut dapat ditafsirkan sebagai pengurangan dukungan AS terhadap Taiwan.

Hal ini juga terjadi di tengah meningkatnya tekanan militer dari China, termasuk latihan perang besar-besaran dengan 153 pesawat militer awal bulan ini.

Selain itu, perubahan bahasa bisa dilihat sebagai perubahan kebijakan AS, dari netral terhadap aspirasi Taiwan menjadi secara langsung menentang kemerdekaan Taiwan.

Di Taiwan, jajak pendapat menunjukkan mayoritas masyarakat mendukung status quo, tanpa niat bergabung dengan China atau mendeklarasikan kemerdekaan.

Kedua pemimpin diperkirakan akan kembali berbicara sebelum masa jabatan Biden berakhir pada Januari, melalui telepon atau di sela-sela KTT G20 di Brasil atau APEC di Peru.

Setelah pemilu 5 November, Biden diperkirakan akan menyerahkan isu Taiwan kepada penerusnya, baik itu Wakil Presiden Kamala Harris atau mantan Presiden Donald Trump.