Sumber: Kompas TV | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak ingin mobil impor menjadi kendaraan dinas bagi menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam acara Puncak Dies Natalis Ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di UGM, Sleman, D.I Yogyakarta (DIY), Senin (28/10/2024).

“Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon 1 sama menteri, luar biasa,” ujar Anggito.

Menurutnya, Presiden Prabowo akan memfasilitasi para menteri dan wakil menteri hingga pejabat eselon 1 pemerintahannya dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas.

“Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu,” ucap Anggito.

Ia pun menjelaskan, mobil Maung dirancang dengan 70 persen komponen dalam negeri oleh Profesor Sigit Puji Santosa dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Profesor Sigit Puji Santosa, juga merupakan Direktur PT Pindad.

“Nanti kalau mau lihat Maung, kemarin Profesor Sigit dari ITB, Direktur Utama Pindad, menyampaikan dia merancang mobil Indonesia, 70 persen itu produk dalam negeri,” tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menggunakan mobil Maung saat pelantikan dirinya sebagai kepala negara 20 Oktober 2024.

Maung adalah kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang ditujukan untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan sulit.

Berdasarkan situs resmi Pindad, Maung didesain untuk memiliki kemampuan manuver yang gesit dan andal untuk mendukung mobilitas penggunanya di berbagai medan operasi.

Maung memiliki kecepatan aman 120 km/jam, transmisi manual 6-percepatan dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Maung juga dilengkapi dengan braket senjata 7,62 mm, konsol senjata SS2 V4, perangkat GPS navigasi dan tracker kendaraan serta perlengkapan lainnya.

Selain itu, Maung adalah mobil berkapasitas empat penumpang ini memiliki bobot 2.160 Kg yang dapat dimodifikasi untuk berbagai keperluan.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Citi Global Perspectives & Solutions (Citi GPS) menerbitkan laporan terbaru berjudul "Cross Border Payments 24x7: Faster, Simpler, Smarter”.

Laporan tersebut menyajikan pemikiran terbaru Citi tentang pembayaran lintas negara dan evolusi lanskap pembayaran. Industri pembayaran berkembang dengan pesat, didorong oleh meningkatnya pertumbuhan arus kas lintas negara.

Laporan ini menyebutkan hasil survei Citi Treasury and Trade Solutions (TTS) terhadap sekitar 100 lembaga keuangan di seluruh dunia, termasuk bank, FinTech, dan perusahaan asuransi.

Laporan ini juga menyajikan pandangan dari tim Future of Finance Citi, pakar eksternal, dan tim TTS Citi yang terkemuka.

Bisnis TTS merupakan bagian dari Citi Services, yang memproses transaksi senilai hampir US$5 triliun untuk klien setiap harinya. Citi Services melayani sekitar 19.000 klien dan menjalankan bisnis di 180 pasar berbeda.

Sejumlah poin yang disorot dalam laporan trsebut adalah seperti bank perlu fokus untuk menyediakan metode pembayaran alternatif, dimana hampir dua pertiga responden survei melihat adanya permintaan tersebut dari nasabah.

"Menurut survei yang dilakukan oleh Citi TTS, manajemen bank menganggap bahwa menyediakan layanan operasional yang selalu aktif (24/7) adalah prioritas utama bank dalam lima tahun ke depan untuk mengatasi kendala pembayaran lintas negara," seperti dikutip, Senin (28/10).

Kemudian, Citi juga mencatat 38% perusahaan Fintech berharap memperoleh 5 sampai 10% pangsa pasar pembayaran lintas negara dalam dua hingga lima tahun ke depan.

Lalu, dengan ISO 20022, diharapkan dapat mengurangi fragmentasi standar pembayaran lintas negara, menyediakan data yang kaya dan terstruktur pada setiap transaksi, meningkatkan data analitik yang secara teori akan menguntungkan semua pelaku pasar.

Laporan ini juga mengkaji kemajuan terkini peta jalan G20 – upaya bersama untuk membuat pembayaran lintas negara menjadi lebih murah, cepat, dan mudah diakses.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah dijadwalkan harus membayar utang Rp 100 triliun kepada Bank Indonesia (BI) pada 2025 mendatang. Utang tersebut dibayarkan dari burden sharing bersama BI karena pemerintah membutuhkan biaya ekstra untuk penanganan pandemi Covid-19.

Utang jatuh tempo tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli Bank Indonesia (BI) berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKBI) II dan III. Informasi tersebut tertuang dalam Laporan hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai, pemerintah masih mampu membayar utang tersebut. Mengingat, struktur utang yang ditawarkan dengan menggunakan seri Variable Rate (VR).

Apabila pemerintah ingin memaksimalkan belanja negara untuk pembangunan, maka pemerintah bisa membayar utang dengan menerbitkan utang baru. Namun dengan syarat menunggu momentum suku bunga rendah, agar biaya utang menjadi lebih rendah.

“Penerbitan bunga utang yang lebih murah di tahun depan bisa saja, penggunaanya bisa untuk apa saja, termasuk untuk membayar utang ke BI. Ini opsional karena momentum tahun depan bagus jadi pilihannya banyak,” tutur Myrdal kepada Kontan, Senin (28/10).

Opsi lain, pemerintah juga bisa melakukan debt switching, yakni mengonversi utang dari jangka pendek menjadi jangka panjang, agar beban utang yang harus dibayarkan pada tahun depan menjadi berkurang.

“Tapi Rp 100 triliun terlalu besar untuk debt switching, kemungkinan tidak signifikan. Karena kalau jumlah besar juga kan kelihatannya memberikan sinyal yang kurang bagus juga,” tambahnya.

Meski begitu, Ia meyakini pemerintah masih mampu membayar utang kepada BI sebagaimana jatuh tempo yang sudah ditentukan. Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang sudah mulai pulih.

Dengan kondisi tersebut, seharusnya pemerintah sudah bisa mengatur dan menyesuaikan terkait dengan kondisi anggaran untuk membayar utang.

Untuk diketahui, BPK mencatat penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam rangka surat keputusan bersama (SKB) II dan SKB III, terdapat SBN berupa surat utang negara (SUN) seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun.

Maka dari itu, jatuh tempo pembayaran utang pemerintah kepada BI dengan SUN seri VS adalah sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

Pembayaran utang pemerintah kepada BI meningkat pada 2026 dan 2027 dengan nominal yang sama yakni sebesar Rp 154,50 triliun. Kemudian pada 2028 sebesar Rp 152,06 triliun, dan pada 2029 turun menjadi Rp 51,50 triliun.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait buka-bukaan soal minimnya anggaran untuk pembangunan program tiga juta rumah.

Ara mengungkapkan, untuk tahun anggaran 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman disebut hanya mengantongi alokasi pagu sebesar Rp 5,07 triliun.

“Saya anggarannya Rp 5 triliun dan dari Rp 5 triliun itu kita breakdown. Kita akan menerapkan paling tinggi tentang keterbukaan publik,” tegasnya di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10).

Pada kesempatan yang sama, Ara turut membandingkan alokasi anggaran Kementerian Perumahan yang jauh menurun bila dibandingkan dengan alokasi anggaran Ditjen Perumahan Kementerian PUPR pada 2024.

Pada saat itu, Ditjen Kementerian Perumahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 14 triliun. Namun, dengan anggaran lumayan jumbo itu juga disebut hanya mampu merealisasikan pembangunan rumah rakyat hanya sekitar 200.000 unit.

“Tahun 2024 dikasih Rp 14 triliun, tapi yang terbangun 200.000-an unit, itu anggaran Rp 14 triliun,” sebutnya.

Pasalnya, kata Ara, kala itu alokasi anggaran Ditjen Perumahan banyak yang difokuskan untuk pembangunan hunian di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun demikian, Ara mengaku tetap optimis untuk bisa merealisasikan program tiga juta rumah dengan sebaik mungkin. Di mana, pada tahap awal konsentrasi pembangunan bakal difokuskan untuk pengadaan rumah susun (rusun) dengan alokasi mencapai Rp 3,53 triliun.

Perincian pembangunan rusun itu untuk membangun hunian vertikal TNI, ASN dan Hankam di IKN, lanjutan pembangunan rusum MBR terdampak IKN sebanyak 44 unit hingga renovasi 10 tower rusun Wisma Atlet Kemayoran.

Kemudian, alokasi untuk pengadaan rumah swadaya dianggarkan sebesar Rp 747 miliar untuk mendukung pembangunan rumah swadaya melalui skema BSPS dan direalisasikan lewat program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Berikutnya, alokasi pembangunan rumah khusus senilai Rp 105 miliar, rumah umum dan komersial Rp 121 miliar, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya Rp 575 miliar.

Sumber: Forbes | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Daftar miliarder terkaya di dunia terus berkembang dengan berbagai perubahan kekayaan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Pada 28 Oktober 2024, Elon Musk kembali menempati peringkat pertama dengan kekayaan bersih sebesar US$274,7 miliar.

Musk, yang memiliki sumber kekayaan dari perusahaan besar seperti Tesla dan SpaceX, terus mempertahankan posisi teratas berkat perkembangan teknologi dan otomotif yang pesat di Amerika Serikat.

Di posisi kedua, Larry Ellison dengan total kekayaan US$211,7 miliar. Sumber kekayaannya berasal dari Oracle, perusahaan perangkat lunak terkemuka yang berbasis di Amerika Serikat dan berhasil meraih keuntungan stabil.

Jeff Bezos, pendiri Amazon, menempati peringkat ketiga dengan kekayaan sebesar US$205,6 miliar.

Di posisi keempat, Mark Zuckerberg dengan kekayaan bersih sebesar US$198,3 miliar.

Meski Facebook (sekarang Meta) menghadapi berbagai tantangan di industri media sosial, Zuckerberg berhasil mempertahankan posisi atas di antara miliarder teknologi dunia.

Bernard Arnault dan keluarganya dari Prancis berada di peringkat kelima dengan kekayaan bersih US$175,0 miliar, mengalami kenaikan sebesar US$1,7 miliar atau sekitar 0,96%.

Arnault, yang mengelola kerajaan mode dan ritel LVMH, sukses meningkatkan kekayaannya melalui berbagai merek ternama seperti Louis Vuitton dan Sephora, yang terus menarik minat pasar global.

Selain itu, Amancio Ortega dari Spanyol, pemilik jaringan ritel Zara, berada di posisi kedelapan dengan kekayaan US$132,4 miliar, bertambah sebesar US$721 juta atau 0,55% dari periode sebelumnya, menunjukkan daya tarik bisnis mode dan ritel di pasar internasional.

Di sektor keuangan dan investasi, Warren Buffett yang berusia 94 tahun berhasil mempertahankan kekayaan sebesar US$143 miliar melalui perusahaannya, Berkshire Hathaway.

Buffett, dikenal sebagai salah satu investor tersukses di dunia, telah membangun kekayaannya dengan investasi jangka panjang yang bijaksana.

Di bawah Buffett, ada Larry Page dan Sergey Brin dari Google, yang masing-masing menempati peringkat ketujuh dan kesembilan dengan kekayaan masing-masing sebesar US$137,6 miliar dan US$131,7 miliar.

Berikut adalah tabel terbaru dari daftar orang terkaya di dunia:

Sumber: Forbes

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut, para menteri dan pejabat Eselon I pada Kabinet Merah Putih akan menggunakan mobil dinas dari PT Pindad (Persero).

Anggito bilang, hal ini atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mobil dinas menteri dan Eselon I menggunakan produk dalam negeri.

"Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil Eselon I sama Menteri. Luar biasa," ujarnya dalam acara Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Dia mengungkapkan, dirinya akan menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad mulai pekan depan.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad," kata dia.

Adapun PT Pindad sebagai perusahaan produsen alat pertahanan, merancang produk-produknya 70 persen buatan dalam negeri.

"Profesor Sigit dari ITB yang Direktur Utama Pindad, dia menyampaikan, dia merancang mobil Indonesia 70 persen itu dari produk dalam negeri," ungkapnya.

Untuk diketahui, kendaraan dinas bagi menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

Pasal 5 ayat (1) PP menyebutkan, masing-masing menteri disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor sekaligus pengemudinya.

Lebih lanjut dalam ayat (2), biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor tersebut ditanggung oleh negara.

Sementara itu, fasilitas bagi wakil menteri tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri.

Pasal 3 PMK menyebutkan, selain hak keuangan, wakil menteri diberikan fasilitas lain berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan.

Kendaraan dinas untuk wakil menteri diberikan paling tinggi sama dengan standar biaya masukan pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon Ia.

Nantinya, segala biaya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan hak keuangan dan fasilitas bagi wakil menteri dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian.

Mobil Dinas Menteri pada Pemerintahan SBY dan Jokowi

Sebagai gambaran, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), para menteri menggunakan Toyota Crown Royal Saloon sebagai mobil dinas. Namun, pada 2019, di masa pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo, mobil dinas menteri diganti dengan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive.

Diberitakan Kompas.com, Jumat (23/8/2019), Toyota Crown 2.5 HV G-Executive adalah sedan mewah ramah lingkungan dengan mesin 2.5 L Dynamic Force Engine Hybrid System.

Tenaganya keseluruhannya diklaim mencapai 223 tenaga kuda dengan torsi 221 Newton meter (Nm), serta konsumsi bahan bakar mencapai 19,4 kilometer per liter.

Dimensi mobil dinas menteri ini memiliki panjang 4.910 milimeter (mm), lebar 1.800 mm, dan tinggi 1.455 mm. Sementara, jarak sumbu rodanya sekitar 2.920 mm.

Masuk ke bagian kabin, di bagian dashboard terdapat dua layar berukuran 8 inci dan 7 inci untuk data communication module yang menjadi pusat pengaturan beragam fitur mobil.

Tampilan aksen kayu pada bagian kokpit dan penggunaan jok kulit terbaik menambah kesan elegan pada mobil dinas menteri ini.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wamenkeu Anggito Sebut Menteri dan Eselon I Bakal Pakai Mobil Dinas Buatan Pindad", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/10/28/164514526/wamenkeu-anggito-sebut-menteri-dan-eselon-i-bakal-pakai-mobil-dinas-buatan?page=2.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap adanya opsi pemberian danabantuan keuangan atau bailout untuk menyelamatkanPT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex.
PltDirektur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yunita mengatakan terkait opsi bailout, pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Ya seperti itu (dana talangan/bailout), nanti liat modelnya disusun. Nanti dijadwalkan lebih lanjut, ya seperti itu sih, inikan bersama (dengan kementerian lain). (Bailout) kita lihat aja nanti," ungkapReni di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (28/10).
Adapun, dalam kesempatan yang sama Reni menegaskan bahwa tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Sritex kepada para karyawannya hingga saat ini.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah memberikan insentif PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) untuk kendaraan listrik berlaku pada masa pajak Januari–Desember 2024. Meski begitu penjualan mobil sepanjang tahun 2024 justru mengalami penurunan.

Ekonom Universitas Paramadina Jakarta, Wijayanto Samirin melihat PPN DTP untuk kendaraan listrik penerapannya sudah tepat tetapi masih perlu ada modifikasi kebijakan. Menurutnya hanya mobil listrik sejuta umat yang mendapatkan keringanan pajak, sementara yang mewah tidak perlu diberikan.

"Menurut saya, dihentikan untuk mobil listrik mewah, tetapi lanjut untuk kendaraan listrik sejuta umat," ujar Wijayanto kepada Kontan, Senin (28/10).

PPN DTP untuk mobil listrik menurut Wijayanto memang penting. Selain untuk mengurangi polusi, juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Saat ini Indonesia adalah net importer besar BBM sementara transportasi mengkonsumsi sekitar 62% BBM.

"Apalagi 10 tahun lagi kita sudah tidak lagi memproduksi minyak bumi, jadi, mobil listrik adalah solusi untuk ketahanan energi kita," ungkapnya.

Di sisi lain, daya beli masyarakat memang sedang melemah maka dampaknya akan sangat terasa untuk big ticket item seperti mobil. Pada saat yang bersamaan hype konsumen terhadap mobil listrik memang semakin menurun. Hal ini tidak saja di Indonesia, tetapi juga di dunia.

"Jadi, PPN DTP untuk mobil listrik pasti ada dampaknya, tetapi dua faktor di atas, membuat jumlah penjualan mobil secara keseluruhan diproyeksikan akan turun," jelasnya.

Adapun Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) baru saja melakukan penyesuaian target penjualan mobil nasional pada 2024. Sebelumnya Gaikindo menargetkan penjualan pada tahun ini mencapai 1,1 juta unit, namun diturunkan menjadi 850 ribu unit pada akhir 2024. Hal itu karena penjualan wholesales (pabrik ke diler) mobil nasional turun 16,2% year on year (YoY) menjadi 633.218 unit pada Januari—September 2024.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Indonesia menyampaikan keinginannya untuk bergabung dalam BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Rusia (24/10). Dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

BRICS adalah aliansi yang beranggotakan 5 negara besar yakni Brasil, Russia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro mengatakan, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Sehingga mestinya tidak memasuki dalam satu blok.

Namun, menurutnya, BRICS semakin kesini, semakin menguntungkan anggotanya. Terlebih dengan adanya 40 negara yang dikabarkan berminat masuk ke BRICS.

Toto menilai, dengan menjadi anggota BRICS akan dapat meningkatkan kerja sama perdagangan diantara negara-negara anggota BRICS. Dengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, perekonomian, membuka lapangan kerja, dan hal lainnya.

Namun, di sisi lain, pemerintah juga perlu memberi pemahaman kepada masyarakat terkait rencana dan manfaat apabila menjadi anggota BRICS.

“Jadi kalau menurut saya sah-sah saja sepanjang betul-betul para menteri kita mempertimbangkan, memperhitungkan manfaat dan kerugiannya untuk bangsa ini,” ujar Toto saat dihubungi Kontan, Senin (28/10).

Dikonfirmasi secara terpisah, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai, Indonesia bagus jika bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi negara-negara OECD.

Indonesia juga bisa menjaga jarak yang sama antara negara-negara yang tergabung dengan OECD dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS.

“Terpenting adalah kepentingan nasional kita diuntungkan dan tidak sebaliknya dirugikan,” ujar Hikmahanto.

Menurutnya, pemerintah Indonesia mungkin melihat OECD sudah tidak sekuat di masa lalu. Karenanya Indonesia perlu masuk ke BRICS yang kekuatan pasarnya sangat luar biasa dan mampu menjadi penyeimbang OECD. Belum lagi Indonesia menjadi importir besar BBM yang disuling.

Hikmahanto mengatakan, Amerika Serikat (AS) tidak membolehkan Indonesia untuk beli dari Rusia karena serangan Rusia ke Ukraina. Padahal Rusia karena diembargo oleh negara-negara OECD tidak punya pembeli dan bersedia untuk menjual dengan murah.

“Kalau kita di BRICS kendala seperti ini akan tidak ada. Belum lagi dunia saat ini kan punya ketergantungan pada dolar AS. Sementara BRICS akan memperkenalkan mata uang di luar dolar AS,” kata Hikmahanto.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengajukan beberapa langkah konkret untuk memperkuat kerja sama BRICS dan Global South. Pertama, menegakkan hak atas pembangunan berkelanjutan, dimana negara-negara berkembang membutuhkan ruang kebijakan, sementara negara maju harus memenuhi komitmen mereka.

Kedua, mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini. Institusi internasional harus diperkuat dan memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi mandatnya.

Terakhir adalah menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South. BRICS dirasa dapat berfungsi sebagai perekat untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang.

“Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum,” ujar Sugiono.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, akhirnya menemui Menteri Perindustrian (Menperin)Agus Gumiwang Kartasasmita usai perusahaannya dinyatakan pailit olehPengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, Jawa Tengah, pada 21 Oktober lalu.
Adapun, Iwantiba di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (28/10), pagi. Ia mengungkap setelah menemui Menperin, akan ada strategi besar untuk menyelamatkan Sritex.
"Jadi nanti ada pembahasan berikutnya ya. Jadi saya ya istilahnya membuat strategi besarlah intinya begitu ya. Bagaimana untuk bisa semuanya bisasustain.Jadi jangan kita membuatplanitu tanggung-tanggung gitu," ungkap Iwan di Jakarta, Senin (28/10).
Sayangnya, Iwan belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai strategi besar yang ia maksud.
"Ya itu. Nanti-nanti kita tunggu tanggal mainnya berarti strategi besar ya, itu aja," tambahnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengakui anjloknya produksi beras tahun ini, berpotensi mengerek harga beras lebih tinggi di akhir tahun nanti.

Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Nyoto Suwignyo mengatakan total produksi beras berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun ini diperkirakan hanya mencapai 30,34 juta ton.

Jumlah tersebut lebih rendah 760 ribu ton atau turun 2,44% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023.

"Penurunan produksi tersebut berpotensi menyebabkan kenaikan harga beras pada akhir tahun seperti trend tahun sebelumnya," jelas Nyoto dalam Rakor Pengendalian Inflasi Mingguan, Senin (28/10).

Nyoto menegaskan perlu upaya antisipasi bersama baik pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah dan menanggulangi kenaikan harga beras.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini cadangan beras Bulog sebesar 1,5 juta ton. Stok ini terdiri dari 1,25 juta ton stok cangan beras pemerintah (CBP) dan sisianya sebesar 270 ribu ton adalah stok beras komersial.

Bapanas telah menugaskan Bulog untuk memaksimalkan penyerapan beras lokal dengan skema BSO maupun komersial.

"Penting tentu bagi kita untuk menjaga stok CBP agar berada di posisi di atas 1 juta ton untuk langkah antisipasi stabilisasi harga di akhir tahun dan carry over di awal tahun," jelas dia.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Perusahaan minyak dan gas lepas pantai China, CNOOC Ltd melaporkan kenaikan laba bersih kuartal ketiga sebesar 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini karena produksi minyak dan gas yang lebih tinggi mengimbangi harga minyak yang lebih rendah.

Laba bersih selama periode Juli hingga September sebesar 36,93 miliar yuan setara dengan Rp 81,25 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 33,88 miliar yuan.

Dalam pengajuan ke Bursa Efek Hong Kong, pendapatan CNOOC turun 13,5% menjadi 99,25 miliar yuan pada tahun ini. Harga minyak yang dilaporkan perusahaan milik negara itu untuk periode Juli-September turun 8,2% menjadi US$ 76,41 per barel dibandingkan tahun sebelumnya.

Total produksi minyak dan gas bersih CNOOC naik 7% pada tahun ini menjadi 179,6 juta barel setara minyak (boe) selama kuartal ketiga.

Antara Januari dan September, produksi bersih dari China meningkat sebesar 6,8% pada tahun ini menjadi 369,2 juta boe, berkat pertumbuhan di ladang Bozhong 19-6 di lepas pantai Tiongkok utara dan ladang Enping 20-4 di Laut China Selatan.

Produksi luar negeri naik sebesar 12,2% menjadi 172,9 juta boe, karena dimulainya proyek Payara di Guyana.

Perusahaan tersebut mengatakan pada Agustus bermaksud untuk memompa rekor 700 juta hingga 720 juta barel setara minyak untuk tahun 2024, atau 3% hingga 6% di atas level tahun lalu.

Belanja modal mencapai 32,2 miliar yuan untuk kuartal tersebut, turun 2,2% dari tahun sebelumnya dan totalnya mencapai 95,3 miliar yuan untuk sembilan bulan pertama tahun ini, naik 6,6% dari periode yang sama tahun 2023.

Perusahaan menargetkan belanja modal tahunan sebesar 125 miliar yuan hingga 135 miliar yuan, dibandingkan dengan 129,6 miliar yuan tahun lalu.