Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan efektivitas pembangunan daerah masih terkendala kurangnya kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam merancang perencanaan dan penganggaran.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh menegatakan isu kualitas perencanaan pada pemerintah daerah ditemukan mulai dari penetapan besaran anggaran pembangunan hingga penganggaran belanja yang berpotensi tidak efektif. Hal itu karena tidak dirancang dalam perencanaan berdasarkan alur logika program.

"Hasil pengawasan kami masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidakefektifan dan ketidakefisienan," jelas Yusuf dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, Kamis (7/11).

Yusuf mengatakan BPKP pada tahun 2023 lalu, mengambil lima sampel pada lima sektor. Pertama ketahanan pangan, kemudian daya saing para wisata, pemberdayaan UMKM, dan anggaran tentang stunting dan kemiskinan. Hasil pengawasan BPKP masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidak efektifan dan tidak efisien, masih mencapai rata-rata 53%.

"Itu kalau rupiahnya itu yang tidak efektif dan tidak efisien itu hampir melebihi Rp 141 triliun," ujarnya.

Yusuf melihat yang menjadi akar masalahnya adalah perencanaan penganggaran masih banyak yang belum jelas ukurannya. Menurutnya konstruksi logika perencanaan pembangunan di daerah perlu diperbaiki. Aktivitas dan belanja pemerintah daerah berpotensi tidak efektif karena rancangan logika programnya tidak baik, tidak berorientasipada hasil, tidak dapat iukur dan tidak dilengkapi dengan indikator atau target yang tepat.

"Masih ditemukan juga pengalokasian anggaran tanpa didasari basis perencanaan. Perencanaan pemerintah daerah tidak diikuti dengan system perencanaan yang memadai.," ungkapnya.

Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nilai tukar rupiah di pasar spot tampil perkasa dan sukses mempertahankan penguatan hingga akhir perdagangan hari ini. Kamis (7/11), rupiah spot ditutup di level Rp 15.740 per dolar Amerika Serikat (AS).

Ini membuat rupiah menguat 0,59% dibanding penutupan hari sebelumnya di Rp 15.833 per dolar AS. Rupiah pun menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia.

Hingga pukul 15.00 WIB, pergerakan mata uang di Asia cenderung menguat. Di mana, won Korea Selatan berada satu tingkat di bawah rupiah setelah ditutup melonjak 0,51%.

Selanjutnya, dolar Singapura yang terkerek 0,41% dan yen Jepang terangkat 0,38%. Diikuti, baht Thailand terapresiasi 0,23%.

Berikutnya, yuan China terlihat naik 0,16% dan dolar Hongkong yang menguat tipis 0,04% di sore ini.

Sementara itu, dolar Taiwan menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam setelah ditutup koreksi 0,16%. Lalu ada ringgit Malaysia yang tertekan 0,11%.

Kemudian, rupee India yang turun 0,09% dan peso Filipina yang melemah tipis 0,08% terhadap the greenback.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Gedung Putih segera menyalurkan bantuan keamanan senilai miliaran dolar ke Ukraina sebelum masa jabatan Presiden AS Joe Biden berakhir pada Januari mendatang, demikian disampaikan beberapa sumber pada Rabu.

Langkah ini bertujuan memperkuat pemerintahan Kyiv sebelum pelantikan Presiden terpilih Donald Trump pada 20 Januari.

"Pemerintah akan bergerak cepat... untuk menempatkan Ukraina pada posisi sekuat mungkin," ujar seorang pejabat senior pemerintahan yang tidak bersedia disebutkan namanya, menjelang akhir masa jabatannya pada Januari.

Trump telah mengkritik kebijakan bantuan Biden untuk Ukraina, menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan dukungan bagi pemerintahan Presiden Volodymyr Zelenskyy setelah Partai Republik menguasai Gedung Putih, Senat, dan mungkin juga DPR.

DPR telah dikendalikan oleh Partai Republik sejak Januari 2023, namun hingga Rabu sore belum jelas apakah partai tersebut telah memenangkan cukup kursi dalam pemilu hari Selasa untuk mencegah Partai Demokrat memperoleh mayoritas tipis.

Terakhir kali DPR yang dipimpin Partai Republik menyetujui bantuan untuk Ukraina adalah pada April lalu, termasuk kewenangan bagi Biden untuk mentransfer senjata senilai miliaran dolar dari persediaan AS.

Keputusan ini terjadi delapan bulan setelah Biden pertama kali mengajukan permintaan bantuan tambahan, dengan dukungan lebih banyak dari Demokrat dibandingkan Republik.

Dari kewenangan transfer senjata yang disetujui pada April, tersisa US$ 4,3 miliar. Angka ini ditambah dengan US$ 2,8 miliar dari transfer sebelumnya yang telah disetujui oleh anggota parlemen, serta US$ 2 miliar dalam pendanaan untuk pembelian senjata baru dari industri.

Secara keseluruhan, bantuan militer senilai US$ 9 miliar tersebut akan memberikan dorongan signifikan bagi persediaan Ukraina.

Rencana transfer senjata oleh Biden ini pertama kali dilaporkan oleh Politico. Gedung Putih belum memberikan komentar resmi terkait hal ini.

AS diperkirakan akan terus mengirimkan amunisi dan senjata anti-tank seperti Javelin dari Lockheed Martin dan RTX ke Ukraina dalam beberapa bulan mendatang.

Untuk membantu Ukraina merebut kembali wilayahnya dalam konflik darat dengan Rusia, diperlukan lebih banyak kendaraan darat dan artileri 155mm buatan General Dynamics Corp.

Selain itu, Ukraina juga diperkirakan akan menerima lebih banyak roket permukaan-ke-permukaan GMLRS yang telah digunakan secara intensif dengan sistem peluncur roket HIMARS.

Para analis mengatakan tidak ada jaminan bahwa Washington akan terus mendukung bantuan bagi Ukraina setelah Partai Republik menguasai Gedung Putih dan setidaknya setengah dari Kongres, terutama karena Ukraina sedang menghadapi kemunduran di medan perang.

"Ini akan menjadi masalah ketika pendanaan tambahan untuk Ukraina dibutuhkan pada suatu waktu," ujar Scott Anderson, seorang peneliti di Brookings Institution.

Pemimpin Partai Republik di Senat, Mitch McConnell, menolak untuk membahas bantuan bagi Ukraina pada konferensi pers Rabu lalu, dengan menyatakan bahwa ia hanya ingin fokus pada hasil pemilu.

Saat mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, Trump menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan pernah menginvasi Ukraina pada tahun 2022 jika ia masih menjabat. Ia juga menambahkan bahwa dirinya "bisa menyelesaikannya dalam waktu 24 jam."

Trump pernah mengatakan kepada Reuters tahun lalu bahwa Kyiv mungkin harus menyerahkan sebagian wilayahnya untuk mencapai perdamaian, sesuatu yang ditolak oleh Ukraina dan tidak pernah disarankan oleh Biden.

Wakil Presiden terpilih, Senator J.D. Vance, telah menjadi kritikus vokal atas bantuan untuk Ukraina, dengan menyatakan bahwa dana pemerintah akan lebih baik digunakan untuk prioritas dalam negeri.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2024 melambat.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal-III 2024 menunjukkan angka yang tidak menggembirakan, baik dari sisi angka pertumbuhan maupun kualitasnya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 4,95%yoy, serta pertumbuhan kumulatif (c to c) sebesar 5,03%. Angka ini merupakan yang terendah dalam beberapa tahun terakhir, terkecuali pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021.

“Berdasarkan data historis, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024 hanya akan kisaran 5,0%, dan nyaris mustahil mencapai 5,2% seperti target APBN 2024,” ungkap Awalil dalam keterangannya, Kamis (7/11).

Beberapa sektor kunci yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja juga tidak menunjukkan pertumbuhan yang memadai.

Sektor industri pengolahan, yang merupakan salah satu pilar utama ekonomi Indonesia, hanya tercatat tumbuh sebesar 4,72% yoy dan 4,27% secara kumulatif (c to c). Jika dilihat dari data historis, diprediksi sektor ini akan mencatatkan pertumbuhan sekitar 4,50% pada tahun 2024.

Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri pada tahun-tahun sebelumnya, dan tren deindustrialisasi yang terjadi selama era Presiden Joko Widodo (2015-2024) tampaknya masih berlanjut.

“Porsi industri pengolahan selama tiga triwulan sebesar 18,93% dari PDB. Diprakirakan hanya kisaran 18,75% dari PDB sepanjang tahun 2024. Dengan demikian, tren deindustrialisasi masih berlanjut,” kata Awalil.

Selain itu, sektor pertanian juga mengalami stagnasi dengan pertumbuhan yang sangat rendah, hanya tercatat sebesar 1,68% yoy dan secara kumulatif sebesar 0,66%.

Tren pertumbuhan sektor pertanian yang telah rendah sejak 2019 diperkirakan tidak akan membaik pada tahun 2024, dengan estimasi pertumbuhannya hanya sekitar 1,75% sepanjang tahun ini.

Menurutnya, rendahnya pertumbuhan sektor pertanian, yang mencakup juga sektor kehutanan dan perikanan, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam struktur perekonomian yang perlu segera diatasi.

Dari sisi pengeluaran, meskipun konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi dengan pertumbuhan 4,91% yoy, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022, 2023, dan periode pra-pandemi (2011-2019) yang rata-rata mencatatkan pertumbuhan lebih dari 5%.

Sementara itu, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat tumbuh sebesar 5,15% yoy pada kuartal III-2024. Namun, pertumbuhan ini juga lebih rendah dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun 2023 dan masih jauh di bawah rata-rata era pertumbuhan ekonomi pra-pandemi (2011-2019) yang mencapai 6,04% pada periode yang sama.

Secara keseluruhan, Awalil menyimpulkan bahwa meskipun ekonomi Indonesia menunjukkan angka pertumbuhan positif, kualitas pertumbuhannya sangatlah rendah.

"Kualitasnya pun dilihat dari pertumbuhan sektor industri pengolahan dan sektor pertanian terbilang tidak baik. Dipertegas dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan PMTB yang juga lebih rendah dari data historisnya," imbuh Awalil.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Cemindo Gemilang Tbk (CMNT) alias Semen Merah Putih menghadirkan inovasi yang berfokus pada beton pracetak dan prategang untuk perumahan, yaitu Beton Modular Pracetak atau Prefabricated Modular Concrete.

Inovasi yang dilakukan melalui anak perusahaan CMNT, PT Motive Mulia alias Beton Merah Putih ini salah satunya bertujuan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto.

Direktur Operasional PT Motive Mulia, Akhmad Syamsuddin mengatakan, solusi modular pracetak ini dirancang untuk memberikan efisiensi biaya dan kecepatan dalam membangun perumahan.

Sehingga, akan menjadi solusi terbaik untuk menjawab tantangan backlog perumahan saat ini dan memenuhi target pemerintah dalam penyediaan perumahan yang berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat.

Asal tahu saja, pemerintah menargetkan pengurangan backlog jumlah rumah menjadi sekitar 5 juta unit pada tahun 2024. Target ini didukung dengan alokasi anggaran yang besar dari APBN dan sektor swasta, lewat program pembangunan rumah yang berkesinambungan.

Peningkatan permintaan hunian membutuhkan solusi konstruksi yang lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan, untuk menyeimbangkan aspek kebutuhan akan rumah layak dengan kondisi sosial dan lingkungan yang ada, seperti semakin sempitnya lahan perumahan atau meningkatnya biaya konstruksi.

“Solusi Prefabricated Modular Concrete akan mengurangi waktu dan biaya pembangunan yang signifikan, sehingga relevan dan tepat untuk implementasi berbagai proyek hunian di kawasan perkotaan yang membutuhkan pembangunan secara singkat dengan biaya yang terjangkau,” ujar Akhmad dalam media briefing Workshop Konstruksi Indonesia di BSD, Tangerang, Kamis (7/11).

Menurut Akhmad, selain kecepatan dan efisiensi proses konstruksi, sistem modular Beton Merah Putih juga sudah mengadopsi teknologi dan bahan ramah lingkungan. Penggunaan bahan ramah lingkungan makin dibutuhkan dalam pembangunan yang masif dan berkelanjutan, sesuai kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan proyek nasional.

“Untuk produk Prefabricated Modular Concrete ini, kami juga sudah sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menggunakan semen non-OPC untuk mendukung sustainable construction. Ini ami berkolaborasi dengan Semen Merah Putih,” ungkapnya.

Head of Technical Marketing CMNT, Syarif Hidayat menjelaskan, perseroan akan fokus menghadirkan material berkualitas tinggi untuk berbagai penggunaan sembari mendukung pembangunan berkelanjutan.

Komitmen CMNT ini mengacu ke jaminan kualitas produksi non-ordinary portland cement alias semen non-OPC yang lebih ramah lingkungan. CMNT pun menawarkan berbagai varian produk ramah lingkungan non-OPC untuk berbagai penggunaan.

Salah satunya adalah Semen Merah Putih FLEXIPLUS (HE), yaitu semen jenis hidrolis dengan High Early Strength yang sesuai untuk produksi modular pracetak untuk pembangunan rumah.

“Selain memiliki kualitas hasil pracetak yang tinggi, produk tersebut juga bisa mengurangi jejak karbon sektor konstruksi di Indonesia jika dibandingkan dengan penggunaan semen OPC konvensional,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Syarif menjelaskan, komitmen keberlanjutan Semen Merah Putih adalah nilai yang terejawantahkan dalam berbagai inovasi yang dikembangkan baik di proses maupun produk. Sebab, industri konstruksi merupakan salah satu kontributor emisi karbon terbesar di dunia.

Dengan material ramah lingkungan yang dikembangkan, perseroan berharap dapat menjadi pionir dalam mengurangi emisi karbon di sektor konstruksi serta mendukung program pemerintah menuju Net Zero Emission pada 2060.

“Selain mengurangi dampak lingkungan, kami memastikan ketahanan dan kekuatan konstruksi yang menjadi prioritas," katanya.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Di tengah persaingan industri telekomunikasi yang sedang ketat, PT XL Axiata Tbk (EXCL) terus menggali sumber pendapatan baru untuk menopang pertumbuhan kinerja salah satunya internet rumahan.

Presiden Direktur XL Axiata Dian Siswarini menyampaikan selama sembilan bulan pertama di 2024, situasi dan kondisi industri telekomunikasi sangat menantang karena kompetisi sedang berlangsung ketat.

Dia bilang tantangan ke depan tentunya tidak akan lebih ringan, terutama kondisi ekonomi Indonesia yang masih akan terpengaruh oleh kondisi geopolitik dunia, serta tingkat daya beli masyarakat yang masih lemah.

"Namun berbagai inisiatif akan terus XL Axiata lakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan baru yang bisa diandalkan di masa mendatang," jelas Dian dalam keterangannya, Kamis (7/11).

Salah satunya, melalui layanan internet rumah. Untuk itu, EXCL terus mendorong dan mengakselerasi pertumbuhan bisnis layanan internet rumah Fixed Broadband (FBB).

Apalagi XL Axiata juga telah mengakuisisi 750 ribu pelanggan First Media milik PT Link Net Tbk (LINK). Dus, saat ini memiliki pelanggan FBB secara keseluruhan mencapai lebih dari 1 juta pelanggan.

"Tambahan pelanggan itu, menjadikan sebagai penyedia layanan Internet kedua terbesar di Indonesia, dengan cakupan jaringan FBB sebanyak 6 juta home passed yang tersebar di lebih dari 127 kota," kata Dian.

Asal tau saja, per September 2024, EXCL meraup pendapatan sebesar Rp 25,36 triliun hingga kuartal III-2024. Raihan tersebut meningkat 6,26% secara tahunan atau Year on Year (YoY) dari Rp 23,86 triliun.

Dari sisi bottom line, laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk EXCL mencapai Rp 1,31 triliun per September 2024 atau melonjak 31,67% secara tahunan dari Rp 999,99 miliar.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Transaksi judi online (judol) di Indonesia terus meningkat.

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan hingga November tahun ini, nilai transaksi judol sudah tembus Rp 283 triliun.

"Perkembangan transaksi pada tahun2024 semester 1 saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester 2023. Bahkan lebih dari satu tahun penuh di tahun 2022," kata Ivan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (6/11).

Data PPATK merinci pada tahun 2022 jumlah transaksi judi online mencapai Rp 104,79 triliun, kemudian naik pada tahun 2023 menjadi Rp 168,35 triliun, dan pada tahun 2024 semester pertama transaksi judi online telah tembus Rp 117,59 triliun.

"Artinya ada kenaikan 237,48%," jelas Ivan.

Menurut Ivan kenaikan drastis transaksi judol ini didukung karena meningkatnya jumlah transaksi bandar yang dibarengi dengan menurunnya rata-rata nilai nominal per transaksi.

Selain itu, jumlah transaksi deposit dana masyarakat terkait judol juga terus bertambah. Hal ini menunjukkan semakin masifnya kegiatan judol dilakukan.

"Pelaku judi online juga telah menyebar ke seluruh golongan usia," ungkap Ivan.

Diketahui, kasus judi online belakangan kembali menjadi perhatian publik usai 15 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditangkap atas kasus sindikat judol.

Dari 15 orang yang ditangkap, 11 di antaranya merupakan pegawai Komdigi, sebuah kementerian yang memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi online.

Namun, para pegawai Komdigi itu justru memanfaatkan kewenangan tersebut untuk melindungi ribuan situs judi online demi keuntungan pribadi.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.

Aturan ini mempertegas posisi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Merujuk pada perpres tersebut, susunan organisasi Kemenkeu terdiri atas Sekretaris Jenderal, delapan Direktorat Jenderal (Ditjen), Inspektorat Jenderal, dua Badan dan delapan staf ahli.

Nah, jika dibandingkan dengan susunan organisasi sebelumnya, Prabowo kini menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang saat ini dipimpin oleh Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu.

Sementara, terdapat penambahan dua Ditjen baru, yakni Ditjen Strategis Ekonomi dan Fiskal, serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro mengatakan bahwa penghapusan BKF dalam struktur organisasi tersebut dikarenakan ada peleburan dalam Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

"Di struktur baru nanti, BKF melebur dalam Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal," ujar Deni kepada Kontan.co.id, Rabu (6/11).

Merujuk pada Pasal 12, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal akan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Nantinya, direktorat baru ini akan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerjasama internasional sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan estimasi penerimaan pajak rokok setiap provinsi untuk tahun anggaran 2025.

Estimasi tersebut tertuang dalam Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-49/PK/2024.

Secara umum, total pajak rokok yang diterima pemerintah provinsi (pemprov) pada tahun depan diestimasikan mencapai Rp 22,98 triliun. Angka ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan estimasi untuk tahun 2024 senilai Rp 22,81 triliun.

"Penetepan estimasi penerimaan pajak rokok untuk masing-masing provinsi tahun anggaran 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk masing-masing provinsi," bunyi beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11).

Sementara provinsi yang bakal menerima setoran pajak rokok terbanyak pada 2025 adalah Jawa Barat sebesar Rp 4,10 triliun.

Kemudian ada Jawa Timur yang diestimasikan memperoleh pajak rokok sebesar Rp 3,39 triliun, serta Jawa Tengah sebesar Rp 3,11 triliun.

Sebagai informasi, pajak rokok merupakan pungutan atas konsumsi rokok oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Penerapan pajak rokok ini bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Adapun tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 industri fintech peer to peer (P2P) lending tercatat membaik dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, TWP90 industri tercatat stabil atau memiliki nilai yang sama pada Agustus 2024 dan September 2024 sebesar 2,38%.

Meskipun demikian, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai ada potensi TWP90 industri akan kembali meningkat.

Dia mengkhawatirkan TWP90 akan kembali naik pada periode Oktober 2024 hingga Desember 2024.

"Tren itu kemungkinan akan terus berlanjut pada Januari 2024 hingga Februari 2024," ucapnya kepada Kontan, Minggu (3/11).

Nailul beranggapan hal itu bisa saja terjadi karena adanya efek dari daya beli masyarakat yang masih melemah di tengah meningkatnya penyaluran pembiayaan secara industri. Adapun outstanding pembiayaan fintech P2P lending terus meningkat mencapai Rp 74,48 triliun pada September 2024. Pencapaian pada September 2024 tumbuh sebesar 33,73% secara Year on Year (YoY).

"Dengan demikian, akan membuat kredit macet berpotensi meningkat," ujarnya.

Meskipun demikian, Nailul mengatakan seharusnya industri fintech lending sudah bisa mengantisipasi hal tersebut dengan memperbaiki kualitas penyaluran.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS) akan berdampak kurang baik bagi perkembangan ekspor produk kayu, mebel hingga rotan dari Indonesia ke Paman Sam.
Kebijakan Trumpterutama yang mengutamakan pendekatan proteksionisme,seperti menaikkan tarif impor dan memperketat regulasi, berpotensi mempersulit akses produk mebel dan kerajinan Indonesia ke pasar AS.
"Jika Trump kembali menerapkan kebijakan serupa, ekspor kita ke AS mungkin akan terdampak, terutama dalam hal peningkatan harga jual di pasar AS akibat tarif impor," ungkap Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Abdul Sobur saat dihubungi Kontan, Kamis (07/11).

Ia juga berharap di pemerintahan yang baru, di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, Indonesia dapat membangun hubungan bilateral yang lebih kuat dengan AS, khususnya melalui Free Trade Agreement (FTA) maupun Comprehensive Economic Partnership Agreement(CEPA).

"Peran pemerintah akan sangat signifikan kepada industri mebel bila berhasil membangun bilateral melalui FTA atau CEPA," tutupnya.
Lebih rinci, data ekspor mebel Indonesia sepanjang 2023 lalu mencapaiUS$ 1,3 miliar.Sementara, untuk nilai ekspor kerajinan dan sejenisnya sepanjang tahun 2023 tercatat mencapaiUS$513 juta.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BALI. Implementasi aturan antideforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) menimbulkan sejumlah tantangan bagi industri sawit. Antara lain harus memastikan transparansi rantai pasok komoditas dan akurasi dalam pengelolaan data.

Sementara itu petani skala kecil menghadapi kesulitan memenuhi persyaratan ketat karena sumber daya yang terbatas, dan biaya kepatuhan juga terbatas sehingga memberatkan banyak pelaku usaha.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, implikasi dari EUDR melahirkan tantangan ekonomi sosial-ekonomi yang perlu segera diatasi. Untuk sementara ini, pelaku usaha sawit sedikit lega dengan rencana penundaan EUDR selama setahun menjadi 31 Desember 2025.

Yang terang, penundaan kebijakan itu akan memberikan waktu yang sangat dibutuhkan bagi sektor bisnis untuk beradaptasi dari sisi operasional, menyelaraskan dengan peraturan baru, dan memastikan dilakukannya kepatuhan secara penuh.

"Keputusan penundaan kemungkinan dilakukan pekan depan," sebut Eddy pada pembukaan The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Menurut dia, industri sawit kerap mengalami gejolak harga dan dinamika pasar seiring tingginya sensitivitas komoditas itu terhadap fluktuasi harga energi, pertumbuhan ekonomi, kondisi cuaca, dan perubahan kebijakan di negara pengekspor maupun pengimpor, preferensi konsumen, serta persaiangan dengan minyak nabati lainnya.

Uni Eropa telah mengadopsi EUDR sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran akan deforestasi. EUDR dinilai penting untuk memitigasi deforestasi yang terkait dengan berbagai industri, termasuk sektor sawit.

Hanya saja, memmunculkan kompleksitas dan tantangan yang akibat kebijakan UE itu. Hingga kemudian muncul usulan penundaan. “Penundaan EUDR ini akan memberikan waktu yang sangat dibutuhkan pelaku bisnis untuk beradaptasi dari sisi operasional, menyelaraskan dengan peraturan baru, dan memastikan kepatuhan secara penuh,” jelas Eddy.

Pemerintah dan Gapki menyambut baik penundaan EUDR. Meski demikian, Eddy menilai, perlunya kehati-hatian dengan penerapan benchmarking pada EUDR di masa depan ketika benar-benar kebijakan itu diimplementasikan. "Karena itu, kami berharap tambahan waktu ini dapat memberikan hasil yang lebih baik terkait persiapan dan kelancaran pelaksanaan EUDR,” imbuhnya.