Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Hutama Karya (Persero) Tbk (HK) menyatakan tengah mempersiapkan proses integrasi terkait penggabungan (merger) sejumlah BUMN Karya, di mana dalam hal ini HK bakal bergabung dengan PT Wakita Karya (persero) Tbk (WSKT).

Executive Vice President Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan pihaknya siap untuk menindaklanjuti arahan dari Kementerian BUMN terkait dengan kebijakan tersebut.

Dia bilang, dalam rangka mendukung persiapan penggabungan ini, Hutama Karya saat ini tengah intensif menyiapkan proses integrasi tersebut bersama para stakeholder terkait.

“Rencana integrasi akan dilakukan setelah restrukturisasi Waskita Karya selesai,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Sabtu (13/7).

Adjib mengungkapkan, Hutama Karya mendukung program perbaikan di lingkungan BUMN yang diinisiasi oleh pemerintah termasuk rencana integrasi ini. Menurutnya, pihaknya bersama Waskita Karya terus berkoordinasi terkait hal ini.

“Untuk proses pelaksanaan rencana simplifikasi BUMN Karya, saat ini Hutama Karya dan Waskita Karya masih terus menjalankan tahapan-tahapan yang diperlukan dalam proses tersebut dengan tetap mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG),” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir bilang pihaknya sudah mengirimkan surat ke Menteri PUPR soal pembentukan holding BUMN Karya.

“Saya sudah kirim surat ke Menteri PUPR sudah di tinjau lebih dalam Menteri Keuangan,” ucapnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (10/7) malam.

Erick bilang pihaknya sedang menunggu kelanjutannya dari Kementerian PUPR. Dia pun masih belum bisa memastikan kapan Holding BUMN Karya ini bakal rampung.

Menurut Erick, kebijakan pembentukan Holding BUMN Karya tidak berada di bawah kementerian BUMN. Namun Erick berharap proses peleburan akan tuntas lebih cepat.

“Makin cepat semakin baik, seperti juga penutupan perusahaan-perusahaan BUMN. Kalau bisa jangan terlalu lama, kalau sudah sakit harus tutup segera,” tegasnya.

Adapun tujuh BUMN Karya yang akan dilebur ialah PT Hutama Karya, PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT PP Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Brantas Abipraya dan PT Nindya Karya.

Rencananya, ADHI masih akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya. Sementara itu, WSKT bakal bergabung ke Hutama Karya dan PTPP bakal bersatu dengan WIKA.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah ekspektasi pemangkasan suku bunga, penawaran Surat Berharga Negara (SBN) ritel tetap menarik. Jika tidak ada aral melintang, pemerintah akan kembali menawarkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri SR021 mulai 23 Agustus 2024.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto mengatakan, penawaran SBN ritel akan terus diminati. Bahkan, ia menilai akan terus berkembang lantaran penetrasi pasar terus dilakukan.

"Apalagi dengan rate suku bunga saat ini yang masih tinggi," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (14/7).

Berdasarkan penerbitan seri SR020, sukuk ritel ini akan ditawarkan dalam dua tenor, yakni tiga tahun dan 5 tahun. Ramdhan memperkirakan kupon yang akan ditawarkan pemerintah berkisar 6,4% untuk tiga tahun dan 6,5% untuk lima tahun.

Kupon tersebut lebih tinggi dibandingkan SR020 yang menawarkan kupon 6,3% untuk tiga tahun. Sementara tenor lima tahun sebesar 6,4%.

Namun memang, saat ini pasar berekspektasi adanya pemangkasan suku bunga the Fed. Berdasarkan CME Fedwatch Tool, probabilitas pemangkasan suku bunga the Fed di September naik menjadi 90,3% yang naik signifikan dari pekan lalu di 72,2%.

Ramdhan mengakui hal tersebut dapat mempengaruhi penawaran kupon pemerintah. "Namun, jika memang mengecil penawaran kupon akan berkisar di 6,3% untuk tiga tahun dan 6,4% untuk lima tahun," katanya.

Terlepas dari besaran kupon, Ramdhan memprediksi minat SR021 akan tetap tinggi. Ia memperkirakan penjualan pemerintah akan berkisar Rp 15 triliun - Rp 20 triliun.

"Ini berpotensi lebih tinggi jika ada SBN ritel yang jatuh tempo pada saat pemasaran," katanya.

Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana juga sepakat bahwa pemangkasan suku bunga the Fed dapat memberikan pengaruh terhadap penawaran kupon dari pemerintah. Namun begitu, ia juga meyakini penawarannya masih akan lebih tinggi dibandingkan seri sebelumnya.

Menurutnya, dengan asumsi suku bunga belum turun maka kupon untuk tiga tahun di kisaran 6,7% dan kupon lima tahun di kisaran 6,8%. "Jika memang turun, masih akan tetap lebih tinggi dibandingkan SBN ritel yang telah terbit, saya kira 6,5% investor masih akan dapat," katanya.

Terkait permintaan, Fikri menilai untuk investor lama akan tetap tinggi. Namun, untuk investor baru jumlahnya akan lebih terbatas.

Ia menjelaskan, investor baru lebih terbatas karena tidak ada 'booster' tertentu, seperti dividen atau pendapatan lainnya, seperti THR. Justru ia melihat bahwa untuk kelas tertentu saat ini agak diberatkan karena daya beli yang akan berkurang mempertimbangkan biaya tahun ajaran baru.

Namun, ia tetap memperkirakan penjualan SR021 akan berkisar Rp 15 triliun - Rp 20 triliun. Adapun penjualan SR020, pemerintah mencatatkan penjualan Rp 21,35 triliun.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana melakukan peleburan pada 7 perusahaan konstruksi pelat merah dan mengintegrasikannya menjadi satu Holding BUMN Karya. Tujuannya, untuk meningkatkan daya saig dan efisiensi Perusahaan.

Menanggapi hal itu, Pengamat BUMN sekaligus Akademisi Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai Upaya tersebut bakal berkontribusi positif dengan kinerja perusahaan.

Toto juga sepakat bila wacana pembentukan holding BUMN Karya dapat meningkatkan daya saing. Pasalnya, 7 perusahaan konstruksi itu akan memiliki market yang lebih besar.

“Dengan model holding ,maka segmentasi pekerjaan bisa di atur sehingga duplikasi segmen market bisa dihindari,” tuturnya kepada Kontan, Jumat (12/7).

Selain itu, pembentukan holding BUMN Karya juga dipercaya bakal meneken biaya operasional menjadi lebih efisien. Serta holding akan lebih mudah pula mengatur alokasi sumber pendanaan sehingga bakal berdampak signifikan pada daya saing masing-masing anggota.

Toto juga menekankan, pembentukan holding BUMN Karya menjadi alternatif terbaik dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Terlebih, Sebagian BUMN Karya itu merupakan perusahaan yang memerlukan akuntabilitas tinggi.

“Saat ini harus diakui posisi BUMN Karya yang masing-masing masih stand alone membuat daya saing mereka relatif lemah. Karena tidak ada fungsi integrator untuk menciptakan sinergi. Apalagi, sebagian BUMN Karya ini adalah perusahaan Tbk. aspek transparansi dan akuntabilitas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir bilang pihaknya sudah mengirimkan surat ke Menteri PUPR soal pembentukan holding BUMN Karya.

“Saya sudah kirim surat ke Menteri PUPR sudah di tinjau lebih dalam Menteri Keuangan,” ucapnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (10/7) malam.

Erick bilang pihaknya sedang menunggu kelanjutannya dari Kementerian PUPR. Dia pun masih belum bisa memastikan kapan Holding BUMN Karya ini bakal rampung.

Menurut Erick, kebijakan pembentukan Holding BUMN Karya tidak berada di bawah kementerian BUMN. Namun Erick berharap proses peleburan akan tuntas lebih cepat.

“Makin cepat semakin baik, seperti juga penutupan perusahaan-perusahaan BUMN. Kalau bisa jangan terlalu lama, kalau sudah sakit harus tutup segera,” tegasnya.

Adapun tujuh BUMN Karya yang akan dilebur ialah PT Hutama Karya, PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT PP Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Brantas Abipraya dan PT Nindya Karya.

Rencananya, ADHI masih akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya. Sementara itu, WSKT bakal bergabung ke Hutama Karya dan PTPP bakal bersatu dengan WIKA.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Pajak perlu mengintensifkan upaya untuk menutup celah kebocoran pajak dari berbagai perusahaan di Indonesia.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, masih ada banyak perusahaan sawit yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Situasi ini mengakibatkan potensi penerimaan negara yang seharusnya dikumpulkan menjadi terhambat. Hal ini telah menyebabkan tekanan pada penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari perusahaan yang bergerak di sektor komoditas.

Wahyu Nuryanto, Direktur Eksekutif MUC Tax Research, menjelaskan bahwa pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan dalam beberapa tahun terakhir masih rendah, hanya berkisar antara 6% hingga 8%. Ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi pajak dari perusahaan yang belum tersentuh oleh sistem pajak saat ini.

"Informasi mengenai perusahaan sawit yang belum memiliki NPWP adalah bukti nyata bahwa sistem pajak kita belum merata di seluruh sektor ekonomi," ujar Wahyu kepada Kontan.co.id, Minggu (14/7).

Selain bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk pertukaran data, otoritas pajak perlu melakukan inspeksi lapangan secara aktif. Kantor Pajak di berbagai daerah harus memastikan bahwa setiap potensi ekonomi dapat terdeteksi oleh sistem pajak.

Selain perlu upaya yang komprehensif dengan memperbaiki sistem perpajakan, Wahyu bilang, struktur organisasi perpajakan juga diperlukan payung hukum yang bisa membatasi transaksi tunai.

"Pemerintah mungkin bisa mempertimbangkan membuat Undang-Undang (UU) pembatasan transaksi tunai. Dengan membatasi transaksi tunai, kegiatan ekonomi yang akan terpantau karena harus melalui sistem perbankan," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat menjelaskan bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan kepatuhan pajak dari para Wajib Pajak Badan (WP Badan). Dari hitungannya, masih ada potensi sekitar 20% lebih yang belum tergali dari WP Badan.

Kemudian, otoritas pajak perlu juga memperketat pengawasan terhadap tax evasion atau penghindaran pajak di perusahaan. Menurutnya, hak tersebut penting mengingat sistem pajak di Indonesia menganut sistem self assessment.

"Jadi DJP harus kreatif untuk profiling Wajib Pajak. Wajib Pajak yang terbukti melakukan penghindaran pajak harus diberikan efek jera," kata Ariawan.

Internationak Montery Fund (IMF) memperkirakan Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak sekitar 3,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Mengingat PDB Indonesia pada kuartal I-2024 saja mencapai Rp5.288,3 triliun atas dasar harga berlaku, maka jika menggunakan estimasi IMF, Ariawan menghitung, Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak sekitar 3,7% dari PDB akibat penghindaran pajak dan praktik ilegal lainnya.

"Maka perkiraan jumlah potensi yang hilang adalah Rp 195,67 triliun untuk satu triwulan (kuartal). Ini tentu bisa ditingkatkan lagi pengawasannya," jelas Ariawan.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar juga memberikan catatannya untuk meningkatkan pengawasan pajak korporasi.

Misalnya dari industri sawit, Fajry menyebut, otoritas pajak bisa menerbitkan NPWP secara jabatan. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan lantaran perlu data yang mendukung.

"Sedangkan integrasi ini salah satunya ditujukan untuk memudahkan otoritas pajak menggunakan/mengolah data dari pihak ketiga. Mengingat sebagian besar data dari pihak ketiga menggunakan identitas NIK bukan NPWP," kata Fajry.

Kemudian dari sisi kepemilikan lahan sawit, jika permohonan perizinan tersebut hanya menggunakan data KTP, maka otoritas pajak yang mendapatkan data dari kepemilikan sawit tersebut akan lebih mudah mengolahnya dengan adanya integrasi NIK menjadi NPWP.

Namun yang menjadi masalahnya, kata Fajru, perizinan hanya diwajibkan bagi perkebunan sawit dengan kondisi tertentu. Sebut saja bagi perkebunan sawit dengan luas 25 hektar atau lebih saja. Padahal, jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), berdasarkan luas perkebunan sawit, sekitar 45,1% perkebunan sawit di Indonesia dikuasai oleh perkebunan rakyat.

Oleh karena itu, kunci untuk melakukan ekstensifikasi adalah melalui penguatan basis data, salah satunya dengan mengintegrasikan NIK menjadi NPWP.

"Namun, kalau data dari pihak ketiga tidak mencakup sebagian besar pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, itu menjadi tantangan lain bagi otoritas pajak," imbuh Fajry.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai, penerimaan PPh Badan yang cenderung menurun tidak dapat diatasi secara cepat dengan cara menaikkan jumlah Wajib Pajka atau tarif pajaknya.

Prianto menyebut, cara yang paling efisien dalam mengoptimalkan penerimaan PPh Badan adalah dengan intensifikasi objek pajak untuk tahun pajak 2019-2024.

Menurutnya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selama ini sudah melakukan cara tersebut dengan penerbitan surat cinta berupa Surat Permintaan Penjelasan atas Data/Keterangan (SP2DK). Kemudian, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

"Dua cara di atas harus melalui proses interaksi dengan Wajib Pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga dapat memberikan penjelasan sesuai bukti transaksi yang mereka miliki. Kalau masih kurang yakin, Wajib Pajak juga dapat memanfaatkan jasa konsultan pajak," kata Prianto.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Mohammad Faisal menilai zona ekonomi yang bakal dibangun Singapura dan Malaysia (Johor) akan sangat kompetitif dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam dan Bintan.

Dia bilang, zona khusus Singapura dan Johor akan sangat kompetitif karena keduanya memiliki keunggulan komparatif dalam hal sumber daya manusia sementara Johor punya lahan yang lebih luas untuk membangun pabrik.

“Ditambah dengan infrastruktur yang bagus konektifitas yang sangat kuat antara Johor dengan Singapura, jadi bisa memberikan suatu daya tarik yang besar,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (14/7).

Faisal mengungkapkan, agar KEK di Batam dan Bintan mampu bersaing dengan hadirnya zona ekonomi tersebut perlu memperhatikan kualitas infrastruktur hingga pemberian insentif yang kompetitif.

Selain itu, kata dia, perlu juga memberikan kemudahan berusaha yang dibutuhkan oleh investor seperti birokrasi perizinan.

“Tapi overall kalau dilihat dari keunggulan, Batam mungkin agak susah untuk bersaing di sana, tapi bisa paling tidak dengan upah buruh yang lebih murah dibandingkan dengan Singapura dan Johor,” ungkap dia.

Bila melihat dari sisi ketersediaan lahan, lanjut Faisal, KEK Batam dan Bintan punya lahan yang cukup, namun konektivitas keduanya perlu dibenahi agar dapat bersaing dengan Singapura dan Malaysia.

“Konektifitasnya juga harus diperbaiki, karena Batam dan Bintan belum ada connecting untuk jalan daratnya. Berbeda dengan Singapura dan Johor mereka sudah sejak lama membangun jalan raya menghubungkan dua negara, kereta api, kabel bawah laut,” tandasnya.

Lebih lanjut, Faisal menambahkan, bila berbagai aspek tersebut dapat dibenahi, selain memiliki potensi upah buruh yang murah, ini bakal menarik minat industri tertentu untuk memilih KEK Batam dan Bintan ketimbang Singapura dan Malaysia.

“Jadi artinya kalau dalam hal itu tetap bisa diperbaiki mestinya ada industri-industri tertentu yang tetap akan bisa memilih Batam-Bintan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dikutip dari Bloomberg, Menteri Ekonomi Malaysia, Rafizi Ramli mengatakan pihaknya bakal mengembangkan zona ekonomi khusus dengan Singapura. Ini akan menjadi lintas batas pertama di Asia Tenggara dan diharapkan mampu menarik investasi baru dan meningkatkan ekonomi.

“Kami telah melakukan beberapa langkah terakhir. Kedua belah pihak bisa menandatangani kesepakatan dan meluncurkan zona ini pada bulan September,” kata Rafizi.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M mencatatkan sejumlah peningkatan kualitas layanan dan inovasi yang diapresiasi baik oleh jemaah maupun oleh Pemerintah Saudi.

Anggota Media Center Kementerian Agama, Widi Dwinanda, menyampaikan bahwa upaya pemerintah dalam memberikan layanan terbaik mendapat respons positif, khususnya dari jemaah haji dan Kementerian Kesehatan Arab Saudi.

"Kementerian Kesehatan Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah," kata Widi dalam keterangan resmi Kemenag di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Apresiasi tersebut diserahkan oleh Asisten Direktur Jenderal Kesehatan Kemenkes Arab Saudi, dr. Hatim Abdul Azizi Khoger, pada Rabu, 3 Juli 2024.

"Kementerian Kesehatan Arab Saudi mengakui KKHI telah memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh otoritas Arab Saudi," lanjut Widi. Pemerintah Saudi tidak hanya memberikan tasreh atau surat izin operasional untuk KKHI tetapi juga memantau kinerja operasionalnya.

Indonesia tahun ini mendapat kuota 241.000 jemaah, terdiri dari 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. "Ini merupakan kuota haji terbanyak dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Haji 2024 ini terbanyak dalam kuota, tertinggi dalam serapan kuota. Angka serapan kuotanya mencapai 99,98 persen," jelas Widi.

Data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama mencatat bahwa dari 213.320 kuota haji reguler, sebanyak 213.275 telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Pada fase pemulangan jemaah hingga 10 Juli 2024 pukul 21.00 Waktu Arab Saudi, jumlah jemaah haji dan petugas yang telah diterbangkan ke Tanah Air berjumlah 137.342 orang dalam 350 kelompok terbang (kloter).

Pada Minggu, 14 Juli 2024, jemaah haji yang akan dan telah diterbangkan ke Tanah Air berjumlah 7.046 orang dalam 18 kloter dengan rincian sebagai berikut:

1. Debarkasi Banjarmasin (BDJ): 320 jemaah / 1 kloter
2. Debarkasi Batam (BTH): 450 jemaah / 1 kloter
3. Debarkasi Aceh (BTJ): 393 jemaah / 1 kloter
4. Debarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG): 1.179 jemaah / 3 kloter
5. Debarkasi Jakarta Bekasi (JKS): 880 jemaah / 2 kloter
6. Debarkasi Kertajati (KJT): 450 jemaah / 1 kloter
7. Debarkasi Medan (KNO): 360 jemaah / 1 kloter
8. Debarkasi Solo (SOC): 1.080 jemaah / 3 kloter
9. Debarkasi Surabaya (SUB): 1.484 jemaah / 4 kloter
10. Debarkasi Makassar (UPG): 450 jemaah / 1 kloter

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pada hari Sabtu (14/11), Donald Trump ditembak di bagian telinga dalam sebuah rapat umum kampanye di Pennsylvania, yang dianggap oleh pihak berwenang sebagai upaya pembunuhan.

Tim kampanye Trump mengatakan bahwa ia baik-baik saja setelah kejadian tersebut. Berikut adalah reaksi para investor terhadap penembakan tersebut.

"Saya rasa hal ini mungkin akan meningkatkan peluangnya, dan kita mungkin akan melihat beberapa aliran dana masuk di pagi hari," kata Nick Twidale, Kepala Analis Pasar ATFX Global, Sydney.

Rong ren Goh, Manajer Portolio, Eastspring Investment, Singapura, bilang, penembakan tersebut kemungkinan besar akan meningkatkan dukungan Trump, dan semakin menambah momentum positif yang telah ia nikmati setelah debat Presiden dua minggu yang lalu.

"Reaksi pasar terhadap kepresidenan Trump ditandai dengan menguatnya dolar AS dan semakin curamnya kurva obligasi AS. Jadi, kita mungkin akan melihat hal tersebut pada minggu ini jika peluangnya untuk terpilih kembali dinilai semakin membaik setelah insiden ini," ujarnya.

"Dari ingatan saya, Reagan naik 22 poin dalam jajak pendapat setelah upaya pembunuhannya. Pemilu kali ini kemungkinan besar akan menang telak. Hal ini mungkin akan mengurangi ketidakpastian," kata Nick Ferres, Kepala Direktur Investasi, Vintage Point Asset Management, Singapura.

"Trump selalu lebih 'pro-pasar' - isu utama ke depan adalah apakah kebijakan fiskal tetap longgar secara tidak bertanggung jawab dan implikasinya terhadap inflasi (yang diperbaharui) dan arah suku bunga di masa depan," tambahnya.

Hemant Mishir, Kepala Direktur Investasi S Cube Capital, Singapura mrngstsksn, hal ini akan menimbulkan reaksi mengejutkan di pasar yang selama ini menanti-nanti pemilu AS.

"Saya melihat peluang perdagangan Trump semakin menguat selama beberapa bulan ke depan hingga November, kecuali jika Partai Demokrat dapat memberikan alternatif yang benar-benar kredibel," katanya.

"Ini secara signifikan meningkatkan peluang yang menguntungkannya dan akan menyebabkan semakin curamnya kurva AS selama beberapa bulan ke depan. (Saya) akan bertaruh pada pertumbuhan yang tinggi, perdagangan dengan inflasi yang tinggi - keuangan dan energi akan berjalan dengan baik, dan negatif untuk mata uang Asia," tambahnya.

Para investor tampaknya mengantisipasi peningkatan dukungan terhadap Trump pasca insiden penembakan tersebut, yang dapat berpengaruh pada pasar finansial global.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya menegakan penertiban terhadap kapal asing yang tidak berizin atau ilegal fishing. Setelah lakukan penangkapan, KKP melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono mengatakan, guna memberikan efek jera terhadap pelaku ilegal fishing, pihaknya terus memproses hukum sesuai dengan perundang-undangan. Seperti yang dilakukan terhadap penangkapan ikal asing berbendera Rusia Motor Vessel (MV) RZ 03 dan kapal ikan Indonesia (KII) Kapal Motor (KM) Y.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen PSDKP telah menyerahkan berkas perkara terhadap nakhoda MV RZ 03 berkewarganegaraan asal Tiongkok berinisial WZJ dan nakhoda KM Y berinisial AW kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual.

“Penyidik telah bekerja keras mengumpulkan alat bukti yang dirangkum dalam berkas perkara. Ini merupakan komitmen KKP dalam menindak tindak pidana yang dilakukan, yaitu melakukan penangkapan ikan di WPPNRI tanpa perizinan berusaha dan melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang (trawl) di Laut Aru”, kata Ipunk pada KONTAN, Minggu (14/7/2024).

MV RZ 03 merupakan kapal ikan asal Tiongkok namun berbendera Rusia berukuran 870 gross tonnage (GT). Sedangkan berkas perkara KM Y juga sudah diserahkan yang turut serta membantu kejahatan yang dilakukan oleh MV RZ 03. Menurut Ipunk, keterlibatan kapal ikan asal Indonesia ini membantu MV RZ 03 dalam melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

"Saat ini sudah ada tiga pelaku jaringan ilegal fishing yang menjalani proses hukum. Dengan tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada kapal ikan Indonesia lainnya agar berhati-hati jika ada tawaran membantu kapal ikan asing," terangnya.

Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, Teuku Elvitrasyah mengatakan, penyerahan berkas perkara atau pelimpahan Tahap I terhadap dua kasus, yaitu MV RZ 03 dan KM Y yang dilakukan oleh PPNS KKP sudah tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.

Penangkapan ikan ilegal tersebut menyebabkan kerugian ekosistem. Lantaran MV RZ 03 menggunakan alat tangkap yang sudah jelas dilarang yaitu trawl sehingga tidak hanya ikan besar yang siap konsumsi saja yang ditangkap, akan tetapi seluruh ikan kecil dan biota yang ada di lautan juga ikut terjaring dan ini merugikan.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan masih ada 400.000 Wajib Pajak (WP) yang belum memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo saat memperingati Hari Pajak 2024 di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Minggu (14/7).

Suryo menjelaskan pemadanan NIK dan NPWP tersebut telah mencapai 99% atau ada sebanyak 400.000 NIK dan NPWP yang belum berhasil dipadankan.

"Dalam rangka menyongsong sistem administrasi yang baru, pemadanan NIK dan NPWP sudah mencapai 99%. Tinggal 400.000 (wajib pajak( mungkin yang belum selesai kami padankan, dan Insya Allah tetap terus akan kami jalankan pemadannya," kata Suryo di kawasan GBK, Minggu (14/7).

Suryo menjelaskan sejumlah aplikasi layanan perpajakan sudah bisa digunakan menggunakan 16 digit NIK. Ia juga menargetkan semua aplikasi administrasi perpajakan keseluruhan bisa menggunakan 16 digit NIK pada Agustus mendatang.

"Mulai bulan Agustus depan, seluruh layanan kepada masyarakat Wajib Pajak Insya Allah dapat kami lakukan secara baik dengan menggunakan NPWP baru, yaitu NPWP 16 digit atau menggunakan NIK sebelum betul-betul kita menggunakan sistem administrasi yang baru," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan meluncurkan layanan perpajakan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NPWP 16 digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan usaha (NITKU).

Terhitung sejak 1 Juli 2024 terdapat 7 layanan administrasi pajak yang dapat diakses menggunakan NIK, NPWP 16 digit, dan NITKU, yaitu:

1. Pendaftaran Wajib Pajak (e-Registration).
2. Akun profil Wajib Pajak pada DJP Online.
3. Informasi konfirmasi status Wajib Pajak (info KSWP).
4. Penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (e-Bupot 21/26).
5. Penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi (e-Bupot Unifikasi).
6. Penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 instansi pemerintah dan SPT Masa PPh Unifikasi instansi pemerintah (e-Bupot Instansi Pemerintah).
7. Pengajuan keberatan (e-Objection).

Selain dapat diakses dengan ketiga jenis nomor identitas di atas, 7 layanan tersebut juga masih dapat diakses dengan NPWP 15 digit.

Adapun jumlah layanan administrasi yang berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU akan terus mengalami penambahan.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Honda Prospect Motor (HPM) menegaskan bahwa rencana restrukturisasi pabrik mobil Honda di Thailand tidak akan mempengaruhi aktivitas bisnis produsen otomotif asal Jepang ini di Indonesia.

Sebelumnya, dilaporkan oleh Reuters, Honda Motor Co. akan menghentikan produksi kendaraan di pabriknya di Provinsi Ayutthaya, Thailand, pada tahun 2025. Pabrik tersebut telah beroperasi sejak tahun 1996. Setelah penghentian produksi mobil pada tahun depan, pabrik ini akan dialihkan untuk memproduksi suku cadang atau komponen.

Honda juga berencana mengkonsolidasikan produksinya di Thailand melalui pabrik di Provinsi Prachinburi yang telah dibuka sejak 2016.

Langkah strategis ini diambil oleh Honda Motor Co. di tengah gempuran merek-merek asal China yang secara agresif merebut pangsa pasar di Thailand. Selain itu, merek-merek tersebut hadir di tengah meningkatnya permintaan mobil listrik.

Honda mengalami penurunan produksi gabungan di pabriknya di Thailand dari 228.000 unit pada tahun 2019 menjadi di bawah 150.000 unit pada tahun 2023. Penjualan Honda di Thailand pun selalu berada di bawah level 100.000 unit selama empat tahun terakhir hingga 2023 lalu.

Ke depan, Honda berencana melakukan investasi tambahan untuk pengembangan pabrik Prachinburi dalam beberapa tahun mendatang. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi peralihan produksi dari mobil berbasis internal combustion engine (ICE) menuju mobil hybrid.

Direktur Penjualan dan Pemasaran Honda Prospect Motor, Yusak Billy, mengonfirmasi bahwa Honda di Thailand sedang melakukan restrukturisasi produksi. Namun, dia memastikan tidak ada pabrik Honda yang ditutup di sana.

Pabrik Prachinburi akan dikembangkan sebagai basis produksi mobil Honda dengan teknologi ramah lingkungan, sementara pabrik Ayutthaya akan dikembangkan menjadi basis produksi suku cadang yang memanfaatkan sinergi teknologi produksi dan rantai pasok yang telah dikembangkan.

Dengan demikian, produksi mobil Honda di Thailand dan kegiatan ekspor mobil utuh atau completely built up (CBU) ke berbagai negara, termasuk Indonesia, akan tetap berjalan sesuai rencana. HPM sendiri mengimpor beberapa model dari Thailand seperti All New City, All New Civic, New Accord HEV, dan All New CR-V 2.0 e:HEV.

"Rencana restrukturisasi produksi di Thailand tidak berdampak terhadap kegiatan produksi Honda di Indonesia," ujar Billy, Minggu (14/7).

Dia juga memastikan seluruh kegiatan produksi mobil di pabrik Honda di Indonesia masih berjalan normal seperti biasa.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Honda memulai pembangunan pabrik di Karawang, Jawa Barat, pada tahun 2002 dan diresmikan pada tahun 2003. Pabrik kedua Honda di Karawang mulai beroperasi pada tahun 2014. Pada tahun 2017, Honda mencapai produksi 1 juta unit mobil dari pabriknya di Karawang.

Honda mampu mengekspor sejumlah model dari Indonesia seperti Brio, BR-V, dan WR-V ke Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Thailand, Afrika Selatan, dan negara-negara Karibia.

Pada semester I-2024, produksi mobil Honda di Indonesia tercatat menurun 39,7% year on year (YoY) menjadi 44.065 unit. Penurunan ini sejalan dengan tren pasar otomotif nasional yang sedang melambat sepanjang tahun 2024.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat ekonomi memperkirakan surplus neraca perdagangan pada Juni 2024 akan mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI), Banjaran Surya Indrastomo, memproyeksikan surplus neraca perdagangan pada Juni 2024 berada pada kisaran US$ 2,23 miliar hingga US$ 2,55 miliar. Angka tersebut turun dari surplus Mei 2024 yang mencapai US$ 2,93 miliar.

"Neraca perdagangan Juni 2024 diperkirakan tetap surplus, namun lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, sekitar US$ 2,23 miliar hingga US$ 2,55 miliar," ujar Banjaran kepada Kontan.co.id, Minggu (14/7).

Menurut Banjaran, penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan ekspor yang lebih signifikan dibandingkan dengan penurunan impor. Banjaran memperkirakan nilai ekspor pada Juni 2024 akan turun menjadi US$ 21,14 miliar hingga US$ 21,30 miliar, seiring dengan penurunan harga komoditas global.

"Penurunan ekspor juga terlihat dari turunnya impor dari Tiongkok dan AS, sebagai mitra dagang utama Indonesia," tambahnya.

Sementara itu, nilai impor pada Juni 2024 diperkirakan turun menjadi US$ 18,75 miliar hingga US$ 18,91 miliar. Banjaran menjelaskan, penurunan impor domestik ini terindikasi dari melemahnya indeks PMI Manufaktur Indonesia dan turunnya indeks kepercayaan konsumen.

Senada dengan Banjaran, Ekonom Bank BCA, David Samuel, juga memperkirakan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2024 menyusut menjadi US$ 2,48 miliar. Nilai ekspor Indonesia meningkat 5,13% secara tahunan (YoY) tetapi turun 3,0% secara bulanan (MtM).

Sementara itu, nilai impor secara tahunan meningkat 11,79% YoY dan secara bulanan turun 1,1% MtM. David menjelaskan bahwa tingginya angka impor secara tahunan ini disebabkan oleh efek dasar rendah (low base effect), di mana volume impor pada tahun sebelumnya tercatat rendah.

"Secara nominal, ekspor dan impor tidak banyak berubah dari bulan sebelumnya, hanya lebih rendah karena harga komoditas secara bulanan melambat dan jumlah hari kerja yang sama dengan bulan sebelumnya. Secara YoY, ekspor batu bara meningkat, sementara CPO dan gas melambat, dan minyak tetap stabil," jelas David.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja neraca perdagangan Indonesia masih akan mencatatkan surplus meski mengalami penyusutan pada Juni 2024.

Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro memperkirakan surplus neraca perdagangan Indonesia bakal mencapai US$ 2,88 miliar pada Juni 2024. Surplus ini lebih kecil dibandingkan surplus pada Mei 2024 mencapai US$ 2,93 miliar.

Pada Juni 2024, Andry memproyeksikan nilai ekspor Indonesia meningkat 6,11% year on year (YoY). Kemudian, nilai impor diperkirakan tumbuh 10,65% YoY.

Andry memaparkan kinerja ekspor didorong Baltic Dry Index (BDI) atau indeks pelayaran dan perdagangan yang mengalami peningkatan, kemudian ekspor minyak sawit (Crude Palm Oil) Malaysia yang masih tergolong tinggi yaitu 17% yoy dan impor batubara India yang naik 13% yoy.

Sedangkan untuk impor, terjadi peningkatan ekspor Tiongkok lantaran produsen meningkatkan pengiriman.

"Total ekspor Tiongkok meningkat 8% yoy karena produsen meningkatkan pengiriman sebagai antisipasi tarif dari beberapa pasar ekspor utama negara tersebut," kata Andry kepada Kontan, Minggu (14/7).

Kemudian, kinerja impor juga dipengaruhi harga minyak yang meningkat pada bulan Juni 2024 antara efek harga dasar rendah pada bulan Juni 2023.

Selanjutnya, impor mesin, peralatan, dan barang semi konduktor listrik dari Jepang naik 7,5% yoy pada Juni 2024.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal memproyeksikan kinerja ekspor maupun impor pada Juni 2024 cenderung akan mengalami kontraksi. Ia memperkirakan kontraksi ekspor akan lebih dalam bila dibandingkan impor.

"Dengan demikian, dari neraca perdagangan masih surplus tapi kecenderungan jangka panjangnya menipis," kata Faisal kepada Kontan, Minggu (14/7).

Oleh karenanya, ia meramal bahwa surplus neraca perdagangan pada Juni 2024 akan sekitar US$ 1 miliar hingga US$ 2 miliar.