Dampak Proyek IKN: Membuka Ribuan Peluang Kerja dan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur menjadi salah satu topik hangat di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan target untuk memfungsikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum 17 Agustus 2024.

Tujuannya adalah agar IKN dapat digunakan untuk upacara kemerdekaan yang megah dan bermakna. Proyek besar ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan nasional tetapi juga menunjukkan tekad untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang modern dan berkelanjutan.

Sebagai gambaran, IKN sebagai pembangunan infrastruktur yang didanai oleh APBN ini melibatkan berbagai kontrak dengan penyedia jasa yang dapat bekerja sendiri atau melalui kerja sama operasi (KSO). Melalui KSO, penyedia jasa dapat bekerja sama untuk mengoptimalkan sumber daya dan keahlian yang mereka miliki.

KSO memungkinkan sinergi antar perusahaan sehingga proyek dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Bentuk kerjasama ini juga memungkinkan pembagian risiko dan tanggung jawab yang lebih merata di antara para mitra.

Selain KSO, proyek ini juga melibatkan banyak subkontraktor dan vendor. Subkontraktor dan vendor ini memainkan peran penting dalam menyelesaikan pekerjaan infrastruktur yang lebih spesifik. Mereka menyediakan tenaga kerja, bahan, dan jasa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek.

Serapan Tenaga Kerja

Salah satu dampak langsung dari proyek ini adalah peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Hampir 26 ribu orang telah terlibat dalam proyek IKN ini, menunjukkan betapa besar skala dan kompleksitasnya.

Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen berasal dari wilayah Kalimantan, sementara 70 persen lainnya datang dari Jawa. Kondisi ini menunjukkan, pembangunan IKN telah membuka banyak peluang pekerjaan. Sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja lokal.

"Itu merupakan salah satu contoh dampak langsung bagi masyarakat dari proyek pekerjaan di IKN," ujar Danis Hidayat Sumadilaga, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN).

Proyek pembangunan infrastruktur besar seperti ini memiliki efek domino yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya proyek ini, terjadi peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa lokal, seperti bahan bangunan, makanan, dan akomodasi.

Tantangan Pelaksanaan Proyek IKN

Salah satu tantangan terbesar dalam proyek berskala besar seperti ini adalah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak yang terlibat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sistem manajemen proyek yang efektif dan efisien, serta penggunaan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi dan pengawasan proyek.

Keterbatasan infrastruktur lokal juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas pendukung lainnya harus dipercepat untuk mendukung pelaksanaan proyek utama. Selain itu, perlu adanya kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat mendukung kebutuhan proyek.

Proyek besar seperti ini juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang ketat untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Ini termasuk pengelolaan limbah, pelestarian hutan, dan perlindungan habitat satwa liar.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalia Situmorang menilai, suku bunga Bank Indonesia (BI)- BI rate - berpeluang turun pada kuartal IV 2024 jika rupiah menguat di bawah Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Untuk diketahui, rupiah spot ditutup pada level Rp 16.258 per dolar AS pada akhir perdagangan Senin (8/7), menguat 0,12% dari akhir pekan lalu yang ada di level Rp 16.278 per dolar AS.

“Mungkin ya (BI rate turun di kuartal IV 2024) poinnya adalah nilai tukar rupiah. Optimis turun kalau rupiah sudah di bawah Rp 16.000 ya,” tutur Ana sapaan akrab Hosianna kepada Kontan, Senin (8/7).

Adapun Ana optimistis nilai tukar rupiah bisa menguat ke level Rp 15,700 per dollar AS jika The Fed menurunkan suku bunganya sebanyak dua kali akhir tahun ini.

Akan tetapi, iaa mengingatkan agar BI perlu berhati-hati dalam menurunkan suku bunga jika rupiah masih berada di level Rp 16.100 per dolar AS.

“Khawatirkan kan volatile, tapi kalau The Fed benaran turun dua kali di akhir tahun ini, rupiah potensi menguat di bawah Rp 16.000,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, pihaknya membuka peluang penurunan suku bunga acuan atau BI rate pada kuartal IV 2024.

Sebagaimana diketahui, BI masih mempertahankan suku bunga acuannya di level 6,25% pada Juni 2024 setelah naik pada April 2024.

“Sementara ini memang suku bunga BI rate tetap kami pertahankan 6,25% dan kami akan mencoba nanti mungkin kalau ada ruang pada kuartal IV untuk menurunkan suku bunga,” tutur Perry saat melakukan rapat kerja bersama Banggar DPR RI, Senin (8/7).

Perry menyampaikan, arah penurunan suku bunga ini akan bergantung dengan kondisi nilai tukar rupiah. Maka dari itu, ia menyebut saat ini BI sedang fokus menstabilkan nilai tukar yang sedang mengalami tren pelemahan akhir-akhir ini.

BI menargetkan rupiah akan bergerak stabil di kisaran Rp 15.700 hingga Rp 16.100 per dolar AS pada akhir tahun ini.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat porsi penyaluran pendanaan fintech peer to peer (P2P) lending ke sektor produktif mencapai 31,52% pada Mei 2024. Porsi ini menurun dibanding April 2024 yang tercatat sebesar 31,86%.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan berdasarkan data per Mei 2024, porsi pendanaan fintech lending ke sektor produktif sebesar 31,52%.

"Masih sesuai dengan target di fase pertama pada 2023 hingga 2024, yaitu sekitar 30%-40%. Jadi, masih masuk dalam kisaran tersebut," katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Senin (8/7).

Agusman menerangkan sesuai dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028, penyaluran ke sektor produktif pada 2028 sebesar 50%-70%. Dengan demikian, batas atasnya sebesar 70% dan batas bawahnya 50%.

Untuk mendorong penyaluran ke sektor produktif, Agusman mengatakan OJK akan melakukan sejumlah upaya sesuai dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028.

Pertama, dia bilang OJK akan mendukung adanya relaksasi batas maksimum pembiayaan produktif melalui regulasi. Hal tersebut ada di RPOJK mengenai fintech P2P lending yang prosesnya saat ini sedang meminta masukan dari publik.

"Kami juga akan menyesuaikan batas maksimum pembiayaan produktif. Dengan demikian, akan ditingkatkan dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar. Subjek dari ketentuan itu nantinya akan terbit dan kami merencanakan ada peningkatan," tuturnya.

Selain itu, Agusman menyampaikan OJK akan berupaya mengoptimalisasi program sinergi untuk mendorong pembiayaan ke luar Pulau Jawa. Sebab, saat ini, fintech lending masih terfokus menyalurkan pinjaman di Pulau Jawa.

"Dengan demikian, ruang yang sangat besar di luar Pulau Jawa akan didorong sehingga bisa memperbesar cakupan pembiayaan produktif," kata Agusman.

Agusman juga mengatakan pihaknya akan berupaya mendorong perluasan jalur distribusi penyaluran pinjaman ke sektor produktif dan UMKM. Dia menjelaskan banyak jalur distribusi yang belum dieksplor dan hal tersebut akan dioptimalkan.

Terkait kinerja industri, OJK mencatat outstanding pembiayaan fintech P2P lending pada Mei 2024 mencapai Rp 64,56 triliun. Adapun pencapaian pada Mei 2024 tumbuh sebesar 25,44% Year on Year (YoY), sedangkan April 2024 tumbuh sebesar 24,16% YoY.

Sementara itu, tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech P2P lending pada Mei 2024 tercatat sebesar 2,91%. Adapun TWP90 pada Mei 2024 tercatat menurun dari posisi Mei 2023 yang sebesar 3,36%. Namun, nilai Mei 2024 meningkat jika dibandingkan dengan posisi April 2024 yang sebesar 2,79%.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat internal bersama sejumlah menteri membahas Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF).

Usai rapat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, Indonesia Quality Tourism Fund akan dibentuk dan regulasinya ditargetkan rampung pada Agustus 2024. Adapun, dana kelolaan dalam bentuk dana abadi sekitar Rp 2 triliun.

"Dana tersebut akan dialokasikan di RAPBN tahun 2025," ujar Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7).

Sandiaga mengatakan, dana Indonesia Quality Tourism Fund akan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Ia menegaskan, tidak ada pungutan lain yang diambil untuk Indonesia Quality Tourism Fund.

Rencana pungutan iuran kepariwisataan dari tiket pesawat juga batal dilakukan.

Sandiaga melanjutkan, event-event yang akan didanai Indonesia Quality Tourism Fund adalah event berkualitas internasional yang memiliki dampak ekonomi, membantu pergerakan wisatawan dan juga yang akan mampu mengangkat nation branding Indonesia.

Rapat juga memutuskan event yang akan didanai oleh Indonesia Quality Tourism Fund ini adalah event yang mendapatkan arahan langsung dari presiden.

Sandiaga berharap posisi Indonesia di pembangunan kepariwisataan dunia dapat terus ditingkatkan. Yakni dengan kualitas kunjungan pariwisata yang lebih lama tinggalnya, dan juga yang mendapatkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Maritim dan Investasi, Odo RM. Manuhutu menyampaikan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan pariwisata berkualitas di Indonesia.

Melalui Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) Pemerintah menetapkan target pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 1,25 miliar sampai 1,5 miliar perjalanan pada 2024, dengan potensi pendapatan pariwisata sebesar Rp 3.000,78 triliun.

Target tersebut ditetapkan dalam rangka BBWI yang telah didukung oleh beberapa kebijakan, termasuk diskon tarif tol, integrasi paket kunjungan wisata dengan kereta api, penyelenggaraan event nasional dengan sistem perizinan yang terintegrasi melalui OSS (Onlines SingleSubmission).

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - YOGYAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan peta jalan atau roadmap pengembangan dan penguatan industri dana pensiun Indonesia 2024-2028 pada Senin, 8 Juli 2024.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, OJK, Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa penyusunan peta jalan ini merupakan salah satu upaya untuk merespons berbagai dinamika yang terjadi di industri dana pensiun.

"Peta jalan ini cukup panjang disusun, kita sudah menyiapkan sejak 2023. Untuk itu, pada hari ini kami meluncurkan peta jalan untuk pengembangan penguatan dana pensiun," kata Ogi dalam acara peluncuran Roadmap Penguatan dan Pengembangan Dana Pensiun 2024-2028 di Yogyakarta, Senin (8/7).

Ogi menjelaskan, saat ini penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif. Namun demikian dalam 15 tahun sampai 20 tahun mendatang, akan ada potensi risiko kenaikan dependency ratio saat berakhirnya periode bonus demografi.

Oleh sebab itulah dihadirkan roadmap ini sebagai upaya untuk mendorong penguatan dan pengembangan industri dana pensiun dalam rangka memitigasi potensi risiko tersebut.

Adapun peta jalan pengembangan dan penguatan industri dana pensiun ini ditopang dengan empat pilar utama.

Pertama terkait penguatan ketahanan dan daya saing, pengembangan elemen dalam ekosistem sektor dana pensiun, akselerasi transformasi digital, serta penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan di sektor dana pensiun.

Kemudian dalam implementasinya, peta jalan ini diturunkan dalam tiga fase dengan sinergi antara dana pensiun wajib dan dana pensiun sukarela.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada masa transisi peralihan pemerintahan, sebaiknya proyek-proyek kejar tayang yang tidak signifikan menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja, tidak dipaksakan pelaksanaan-nya.

Saran tersebut disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam keterangan resmi yang diterima KONTAN, Senin (8/7).

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar APBN tetap sehat dan tidak membebani pemerintahan berikutnya.

"Langkah ini semata mata agar ruang fiskal tetap sehat di tengah sentimen eksternal yang kurang menguntungkan, serta tidak mewariskan beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya," ujar Said.

Di sisi lain, politisi PDI-Perjuangan tersebut mengatakan, realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2024 mencapai 5,1%. Realisasi tersebut tampaknya sejalan dengan prediksi IMF yang memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun mencapai 5%.

"Capaian ini ini patut kita syukuri. Sebab bangsa yang tidak bersyukur berarti kufur nikmat. Namun sebagai cermin diri, capaian pertumbuhan lima persenan selama 1 dekade ini belum cukup menjadi titian tangga untuk menuju high income country di 2045. Dibutuhkan pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7% tiap tahun untuk menuju ke sana," katanya.

Kemudian, ia mengatakan, badai suku bunga tinggi menghantam berbagai kawasan, arusnya membawa negara emergingmarket menuju gelombang pasang suku bunga.

Namun sejumlah negara peers, para tetangga sebelah bisa bertahan. Interest rate Thailand masih sangat rendah, hanya 2,5%, dengan skor business confidence 48 point.

Malaysia interest rate 3%, business confidence 94point, sedangkan Vietnam interestratenya 4,5% dan business confidence 54 point.

Sementara Indonesia, Said bilang, interestratenya mencapai 6,25% dan business confidence hanya 14,11 point, terendah dari negara negara peers.

"Kenapa business confidence kita rendah dibanding negara peers ? Sebab kita belum bisa keluar dari berbagai problema struktural (ekonomi biaya tinggi, ketidakpastian kebijakan, rentang birokrasi yang berbelit, tenaga kerja skil rendah, menurunnya demokrasi, dan persepsi korupsi, dll)," terang Said.

Padahal kata Said, konfidensi bisnis yang sangat baik, akan menjadi modal bagi pemerintah dan Bank Indonesia mengelola kebijakan makro, terutama suku bunga dan nilai tukar.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) menyebutkan penerapan kebijakan antikarbon atau Carbon Border Adjusment Mechanism (CBAM) yang akan dilakukan Uni Eropa akan menghambat kinerja ekspor baja.

Kebijakan anti karbon atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) akan diterapkan di Eropa mulai tahun 2025. Menanggapi hal tersebut Direktur Utama Krakatau Steel Purwono Widodo mengatakan penerapan CBAM secara efektif pada tahun 2026 selain untuk menjamin tidak terjadinya carbon leakage ke Eropa, namun juga merupakan hambatan bagi ekspor produk baja ke Uni Eropa (UE).

"Banyak negara seperti Jepang, Tiongkok, Korea masih keberatan dengan penerapan CBAM," jelas Purwono pada Kontan, Senin (8/7).

Menurut Purwono kebijakan tersebut akan berdampak signifikan pada ekspor produk ke Uni Eropa. Hal itu karena setiap ton produk baja ke UE akan dikenakan sertifikat pajak karbon sekitar 390 Euro.

"Hal itu mengakibatkan ekspor ke UE hampir tidak mungkin dilakukan," ujarnya.

Guna menghadapi kebijakan CBAM tersebut, Purwono menyebutkan KRAS telah mempersiapkan sejumlah startegi. Di antaranya memulai program reduksi emisi karbon dengan efisiensi energi dan material serta adopsi teknologi net zero emission. Selain itu, juga mulai membidik tujuan pasar ekspor baru mulai tahun 2026 seperti Turki dan Afrika.

"Target tahun ini adalah mendapatkan pasar baru ekspor dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan secara bertahap menurunkan emisi karbon," ungkapnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta restu Badan Anggaran Anggaran (Banggar) DPR untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 100 triliun.

Tambahan penggunaan SAL tersebut sebagai upaya untuk menjaga penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) agar tetap rendah meski defisit APBN 2024 melebar ke level 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kami mengajukan kepada DPR untuk menggunakan SAL Rp 100 triliun tambahan dari Rp 51 triliun yang sudah kita usulkan dalam UU APBN 2024," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7).

Menkeu menyebut, saat ini pemerintah terus berupaya agar SBN tidak diterbitkan lebih banyak di tengah suku bunga global yang tinggi serta rupiah yang tertekan. Oleh karena itu, pemerintah akan mampu menjaga daya saing akan yield SBN tanpa mengalami tekanan yang besar.

"Hal ini bermanfaat sehingga kita tidak perlu masuk ke market terlalu besar dan bisa menjaga kinerja SBN," katanya.

Untuk diketahui, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 diperkirakan mencapai 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau secara nominal Rp 609,7 triliun.

Proyeksi defisit APBN 2024 ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yakni sebesar 2,29% dari PDB atau secara nominal Rp 522,8 triliun.

"Kami memperkirakan bahwa pembiayaan anggaran untuk membiayai tambahan defisit Rp 80,8 triliun akan dibiayai melalui tambahan penggunaan SAL Rp 100 triliun dan penerbitan SBN tetap lebih rendah," katanya.

Sri Mulyani menyebut,pembiayaan anggaran untuk membiayai tambahan defisit Rp 609,7 triliun akan dibiayai melalui tambahan penggunaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Rp 100 triliun dan penerbitan surat berharga negara (SBN) tetap lebih rendah sebesar Rp 214,6 triliun.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi penerimaan pajak hingga akhir tahun tidak akan tercapai sesuai target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Sri Mulyani memproyeksikan bahwa penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 1,921,9 triliun. Angka ini setara 96,6% dari target APBN. Dengan begitu, ada shortfall penerimaan pajak berkisar Rp 66,9 triliun.

"Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6% dari APBN 2024. Ini masih tumbuh tipis 2,9%, ini artinya juga perekonomian nasional kita relatif terjaga meskipun tekanan dari beberapa komoditas masih sangat besar," kata Sri Mulyani saat menyampaikan Laporan Realisasi Semester I dan prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024 di gedung DPR RI, Senin (8/7).

Pada sisa enam bulan di tahun 2024 ini, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah optimis dapat menghimpun setoran pajak mencapai Rp 1,028,1 triliun. Angka ini diperkirakan tumbuh 14,5% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu.

Bendahara Negara itu menegaskan bahwa untuk mendorong pertumbuhan penerimaan pajak di semester II-2024, pemerintah akan meningkatkan kegiatan pengawasan dan kepatuhan bagi wajib pajak.

"Kita juga akan meningkatkan kebijakan pengawasan dan kepatuhan UU HPP. Penerimaan pada semester II diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan semester I," ucapnya.

Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa penerimaan pajak hingga akhir tahun akan dipengaruhi oleh perekonomian nasional serta efektivitas implementasi kebijakan dan pengawasan kepatuhan.

Perlu diketahui, penerimaan pajak tercatat Rp 893,8 triliun per Juni 2024 atau setara 44,9% dari target APBN 2024. Penerimaan ini terkoreksi 7,9% dibandingkan periode tahun lalu yang tercatat Rp 970,2 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan penurunan pajak terutama disebabkan oleh penurunan PPh Badan akibat turunnya profitabilitas perusahaan di tahun sebelumnya, sebagai dampak moderasi harga komoditas di tahun 2023. Selain itu, penurunan pajak juga disebabkan oleh kenaikan restitusi.

"Pajak turun disebabkan utamanya untuk PPh Badan yang, terutama berbasis komoditas mengalami penurunan sangat tajam dari sisi profitabilitas. Artinya perusahaan masih profitable tapi keuntungannya tidak setinggi tahun sebelumnya karena harga komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam. Jadi bukan mereka rugi, tapi profitnya mengalami penurunan sehingga pembayaran pajak Badan juga mengalami penurunan," ujarnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan pernyataan tidak keberatan atas revisi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJBB).

Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Hery Darmawansyah menyebut OJK meminta AJB Bumiputera 1912 untuk menyampaikan laporan pelaksanaan RPK tersebut secara bulanan, serta beberapa langkah agar RPK tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

"Pernyataan tidak keberatan atas RPK AJB Bumiputera 1912 dikeluarkan, setelah OJK melakukan hasil analisis dan penelahaan terhadap revisi RPK," ucapnya dalam keterangan resmi perusahaan, Kamis (4/7).

Hery menerangkan RPK tersebut memuat sejumlah hal yang menyebabkan AJB Bumiputera 1912 dapat berstatus sehat. Salah satunya, dengan adanya percepatan pembayaran klaim kepada nasabah dengan proyeksi hasil konversi aset tetap menjadi aset likuid.

Adapun 50% dari hasil konversi digunakan untuk membayar klaim secara prorata proporsional bagi pemegang polis yang telah menyetujui Penurunan Nilai Manfaat (PNM) dan melakukan efisiensi biaya operasional untuk lebih fokus pada usaha yang dapat memberikan nilai tambah kepada AJB Bumiputera 1912.

Selain itu, Hery bilang revisi RPK telah memuat komitmen Rapat Umum Anggota (RUA), Direksi, dan Dewan Komisaris untuk melaksanakan seluruh upaya dalam revisi RPK dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, memuat juga upaya perusahaan untuk dievaluasi secara berkala, termasuk untuk dilakukan Penilaian Kembali Pihak Utama, serta untuk mengkaji opsi demutualisasi atau likuidasi AJB Bumiputera 1912.

"Surat Pernyataan tidak keberatan OJK atas RPK itu telah disampaikan OJK melalui surat Nomor S-20/D.05/2024 tertanggal 1 Juli 2024 kepada Peserta RUA, Dewan Komisaris, dan Direksi AJB Bumiputera 1912 yang diterima pada 2 Juli 2024," tuturnya.

Hery menyampaikan pernyataan tidak keberatan OJK atas revisi RPK AJB Bumiputera 1912 merupakan babak lanjutan dalam rangkaian penyehatan keuangan AJB Bumiputera 1912. Dia mengatakan RPK AJB Bumiputera 1912 memuat serangkaian program yang disusun perusahaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip usaha bersama.

Hery juga menyebut OJK selaku pengawas akan mengevaluasi secara berkala atas pelaksanaan revisi Rencana Penyehatan Keuangan hingga RPK selesai agar program yang disusun dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan. Ditambah untuk melaksanakan seluruh komitmen sebagaimana tertuang dalam revisi Rencana Penyehatan Keuangan AJB Bumiputera 1912.

"OJK berharap agar seluruh pemangku kepentingan, yakni pemegang polis, manajemen, tenaga pemasar, dan serikat pekerja, dapat mendukung pelaksanaan revisi RPK AJB Bumiputera 1912 sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan perusahaan," kata Hery.

Hery mengatakan komitmen yang tertuang dalam revisi Rencana Penyehatan Keuangan AJB Bumiputera 1912 akan dijunjung setinggi-tingginya dan terus bekerja dengan terukur, terstruktur, dan sistematis.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai premi asuransi komersial pada Mei 2024 meningkat 8,59% secara year on year (YoY) atau senilai Rp 137,40 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan angka ini termasuk dari premi asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi.

Premi asuransi jiwa tercatat tumbuh sebesar 2,23% secara tahunan menjadi Rp 73,51 triliun pada Mei 2024 dan premi asuransi umum dan reasuransi juga tercatat tumbuh 16,94% secara tahunan menjadi Rp 63,9 triliun pada Mei 2024.

"Kinerja tersebut didukung oleh permodalan yang solid di mana industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan RBC masing-masing 441,93% dan 326,66%, ini jauh di atas threshold sebesar 120%," kata Ogi saat paparan RDK OJK, Senin (8/7).

OJK juga mencatat total aset industri asuransi di Mei 2024 mencapai Rp 1.120,57 triliun angka ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp 1.106,23 triliun. Total aset industri asuransi tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,30%.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masa akhir liburan sekolah menjadi momen penting bagi industri pariwisata termasuk emiten pengelola hotel.

Pasalnya, mulai dari akhir bulan Juni hingga pertengahan Juli 2024, banyak sekolah-sekolah memasuki masa pengambilan rapor dan kenaikan kelas, sekaligus bertepatan dengan musim liburan sekolah dari segala jenjang pendidikan di Indonesia.

PT Ciputra Development Tbk (CTRA) optimistis libur sekolah kali ini akan mengerek tingkat hunian hotel.

Harun Hajadi, Direktur Ciputra Development menyebutkan bahwa musim liburan ini bisa memberikan dampak peningkatan sekitar 15% terhadap tingkat okupansi hotelnya di berbagai daerah.

"Ya untuk musim liburan pasti ada dampak, sekitar 15% on the average semua hotel kita," kata Harun kepada Kontan, Senin (6/7).

Sementara itu, Emiten pengelola hotel, PT Eastparc Hotel Tbk (EAST) juga percaya diri mampu meraih kinerja cemerlang pada semester kedua ini ditopang oleh musim liburan sekolah.

Direktur Pemasaran Eastparc Hotel Wahyudi Eko Sutoro menyampaikan bahwa liburan ini diharapkan keterisian kamar hotel mencapai 95%.

Ia menambahkan pada semester kedua ini pendapatan mengalami pertumbuhan sekitar 15% dibandingkan tahun pada semester pertama 2024.

Untuk mencapai target tersebut, perusahaan menyiapkan beberapa strategi yakni gencar melakukan pemasaran melalui sosial media dan penambahan dua wahana baru.