JAKARTA, investor.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama di kawasan regional. Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia 2024-2029 Anindya Bakrie, ada tiga dedikasi utama Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam lingkup perannya di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik.

“Sebagai Ketua Umum Kadin (Indonesia) yang mewakili sektor bisnis Indonesia, dedikasi kami (sebagai mitra strategis pemerintah) terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kerja sama regional, dan perdamaian yang berkelanjutan,” ujar Anindya, dalam pidato pembukaan di acara “Laut Filipina Barat: Dampak Terhadap Perdagangan & Investasi ASEAN”, yang diselenggarakan oleh Philippine Business Club Indonesia (PBCI), di Hotel Westin, Kuningan, Jakarta, akhir pekan lalu.

Juga hadir menyampaikan pidato pembukaan adalah Ketua PBCI Antonio Capati dan Duta Besar Republik Filipina untuk Indonesia HE Gina A Jamoralin. Sementara, CEO dan Pendiri ASEAN International Advocacy and Consultancy Shanti Shamdasani dan Presiden Pendiri Kerja Sama Pembangunan Internasional & Keamanan Chester B Cabalza hadir menyampaikan pidato utama.ga:

Turut mendampingi Anindya dalam acara tersebut adalah Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia 2024-2029 Benardino M Vega.

Dalam pidatonya, Anindya mengangkat tema “Integrasi Regional Yang Lebih Baik”. Dia menjelaskan, kolaborasi antara dunia usaha Indonesia dan Filipina sangat penting. Akan tetapi, kerja sama perdagangan dan investasi antar-negara ASEAN juga harus lebih ditingkatkan lagi ke depan.

“Tadi bicara mengenai topik yang selalu hot (menarik) dibicarakan yaitu Laut China Selatan dan Laut Filipina Barat, yang merupakan bagian dari Laut China Selatan. Itu benar-benar merupakan suatu hal yang penting untuk didiskusikan karena banyak sekali perdagangan yang terjadi di Laut China Selatan, yang jumlahnya per tahun mencapai US$ 3,4 triliun atau hampir sepertiga dari total perdagangan di jalur laut dunia. Jadi besar sekali,” ungkap Anindya.

Dia menambahkan, Laut China Selatan dan Laut Filipina Barat memiliki potensi yang besar untuk menciptakan kesejahteraan di kawasan tersebut. Selama ini, keduanya menjadi titik fokus, khususnya bagi China-Filipina dan ASEAN, dan umumnya dalam menghadapi beragam tantangan geopolitik, yang menuntut komitmen dialog bersama, saling menghormati dan patuh pada hukum internasional.

“Kami juga melihat bahwa bukan saja secara ekonomi, tetapi juga secara biodiversitas, terutama kehidupan di bawah Laut China Selatan yang benar-benar harus dilindungi. Ditambah lagi juga karena Laut China Selatan merupakan tempat perikanan yang luas yang menjadi mata pencarian bagi masyarakat sekitar. Jadi, Laut China Selatan dan Laut Filipina Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Dan kami (melihatnya) tentu mengedepankan kedamaian dan kestabilan. Kami sangat menghormati kedaulatannegara Filipina di wilayah tersebut,” tegas Anindya.

Lebih lanjut Anindya menuturkan, Kadin Indonesia akan terus mendorong dunia usaha nasional untuk selalu membuka akses yang lebih luas terutama ke kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik. Hal itu diyakininya sebagai cara terbaik untuk dapat memastikan sektor perdagangan Indonesia semakin membesar.

“Kalau bicara ASEAN, kita tidak hanya bicara 285 juta (penduduk Indonesia), tetapi juga bicara tentang (sekitar) 750 juta orang (penduduk ASEAN). Jadi inilah yang membuat acara-acara seperti ini sangat baik, dan syukur-syukur (nantinya) bisa membawa naiknya investasi yang sangat dibutuhkan. Dan tentunya berujung pada meningkatnya (kesempatan) lapangan pekerjaan,” harap Anindya.

Anindya optimistis akan potensi kolaborasi dunia usaha Indonesia dan Filipina ke depan. Ada dua hal yang mendasarinya dari sisi nilai ekonomis yaitu jumlah penduduk Indonesia dan Filipina yang jika digabungkan mencapai lebih dari setengah jumlah penduduk ASEAN. Data Sekretariat ASEAN 2023 menyebutkan, total gabungan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara-negara ASEAN tahun 2022 mencapai US$ 3,6 triliun.

“Jadi, kita bicara lebih lagi antara kedua negara (Indonesia dan Filipina). Saya rasa perdagangan itu hanya salah satunya, dan kerja sama investasi adalah hal lainnya. Saya sempat bicara dengan Pak Antonio (Ketua PBCI Antonio Capati) potensi kerja sama mengenai critical minerals ke depan,” tuntas Anindya.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meberbitkan tiga pedoman produk perbankan syariah yang memiliki kekhasan syariah atau yang disebut shari’ah-based product. Pedoman ini mendorong bank syariah memiliki unique value proposition yang tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional.

Tiga pedoman produk perbankan syariah yang dimaksud meliputi Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah, Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah, dan Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). Pedoman ini diluncurkan dalam agenda puncak Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 di Banda Aceh, pada Jumat (25/10/2024).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae menyampaikan penerbitan pedoman ini merupakan salah satu bentuk komitmen OJK dalam penguatan karakteristik perbankan syariah dengan strategi pengembangan keunikan produk syariah sesuai Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027.

“Pedoman Produk yang telah disusun OJK ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi industri dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan produk perbankan syariah sehingga memberikan kesamaan pandang dan pemahaman dalam implementasi,” kata Dian dalam keterangannya, pada Minggu (27/10/2024).

Dia mengatakan bahwa ketiga pedoman produk perbankan syariah tersebut diharapkan dapat melengkapi Peraturan OJK (POJK) sebelumnya dengan penjelasan yang lebih rinci dan teknis serta dilengkapi berbagai macam contoh dan pembukuan sehingga memudahkan bagi pelaku industri dalam implementasinya.

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah Perbankan Syariah merupakan pedoman ketiga setelah sebelumnya OJK telah menerbitkan Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah dan Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah, yang disusun bersama DSN-MUI, pelaku industri perbankan syariah dan pemangku kepentingan lainnya.

Produk pembiayaan mudarabah merupakan salah satu produk yang memiliki keunikan dan dapat menjadi alternatif bagi industri perbankan syariah untuk diversifikasi produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil selain dari pembiayaan musyarakah.

Dian menegaskan karakteristik pembiayaan mudarabah yang berbasis bagi hasil dan dapat dinilai memberikan konsep keadilan bagi bank dan nasabah.

“Produk pembiayaan mudarabah merupakan salah satu produk yang unik dan memiliki daya saing tinggi karena mengusung konsep bagi hasil berdasarkan kinerja usaha yang dibiayai. Potensi fluktuasi pendapatan yang diperoleh dinilai lebih memenuhi konsep keadilan bagi bank dan nasabah,” ujar Dian.

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah memuat beberapa hal, antara lain:

Ketentuan pembiayaan mudarabah secara umum

Para pihak yang terlibat dalam pembiayaan mudarabah

Ketentuan terkait modal dan cakupan/ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dibiayai serta metode dan mekanisme distribusi hasil usaha

Mekanisme restrukturisasi pembiayaan mudarabah

Mekanisme pelunasan dipercepat

Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah

Pengakuan hasil usaha dalam pembukuan pembiayaan mudarabah

Skema-skema yang dapat dilakukan menggunakan akad pembiayaan mudarabah dilengkapi dengan ilustrasi dan pencatatan sehingga pedoman ini menjadi lebih komprehensif dan memudahkan industri dalam implementasi pembiayaan musyarakah.

Pedoman SRIA dan CWLD

Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah

Perbankan syariah memiliki potensi untuk mengembangkan produk dengan kekhasan syariah sebagai bentuk diferensiasi model bisnis dari perbankan konvensional, terutama transaksi yang berbasis investasi. Untuk memberikan acuan komprehensif dan terstruktur bagi industri perbankan syariah dalam mengimplementasikan SRIA, maka disusun Pedoman Implementasi SRIA dengan Akad Mudharabah Muqayyadah.

Dian menyampaikan bahwa SRIA dengan Akad Mudharabah Muqayyadah merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah membedakan antara produk Investasi dan produk Simpanan pada perbankan syariah.

“Sebagai respons terhadap UU P2SK tersebut, OJK memperkenalkan produk SRIA dengan Akad Mudharabah Muqayyadah yang merupakan skema investasi dengan risiko ditanggung oleh Investor. Upaya ini merupakan bagian dari upaya OJK dalam penguatan karakteristik perbankan syariah sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027,” lanjut Dian.

Pedoman Implementasi SRIA ini disusun oleh OJK bekerja sama dengan DSN-MUI, pelaku industri perbankan syariah dan pemangku kepentingan lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola, dan pelindungan konsumen.

Pedoman Implementasi SRIA memuat beberapa hal, antara lain:

Struktur produk SRIA meliputi ketentuan umum, para pihak, kepatuhan syariah, asesmen, minimum jumlah dan tenor investasi, distribusi bagi hasil, biaya operasional, dan pengembalian investasi

Kontrol internal dan manajemen risiko SRIA meliputi kontrol internal, manajemen risiko konsentrasi dan manajemen risiko likuiditas

Perilaku pasar (market conduct) dari transaksi SRIA

Transparansi dan pengungkapan SRIA meliputi prinsip umum, lembar informasi produk, syarat dan ketentuan perjanjian dan laporan kinerja

Ketentuan prudensial SRIA yang meliputi aspek prudensial dan investasi SRIA melalui valuta asing

Skema, mekanisme dan pembukuan SRIA yang meliputi skema, mekanisme, pelaporan dan ilustrasi pencatatan.

Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)

RP3SI mendorong perbankan syariah melakukan transformasi melalui sinergi dengan ekosistem ekonomi syariah, khususnya sinergi dengan keuangan sosial syariah untuk memberikan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat. Salah satu inovasi produk perbankan syariah yang dikembangkan oleh OJK dan memiliki karakteristik yang tidak dapat diimplementasikan perbankan konvensional adalah Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

CWLD merupakan produk berbasis wakaf uang temporer yang melibatkan peran Nazhir Wakaf Uang dan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam menyusun program wakaf yang dapat meningkatkan potensi perwakafan dan juga meningkatkan kinerja perbankan syariah.

Dian menekankan diferensiasi dan keunikan yang dimiliki oleh CWLD yang berbasis berbeda dengan produk konvensional serta memberikan dampak sosial-ekonomi.

“Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) merupakan salah satu produk yang memiliki keunikan, karakteristik, dan daya saing tinggi dengan mengintegrasikan antara fungsi komersial dan fungsi sosial bank syariah secara bersamaan (creating shared value). Hal ini diharapkan menjadi sebuah terobosan baru dalam operasional bank syariah, sehingga dapat berdampak pada masyarakat luas dan meningkatkan kinerja Bank Syariah,” jelas Dian.

Untuk memberikan acuan yang jelas dan bermanfaat bagi seluruh pelaku industri perbankan syariah dalam mengembangkan dan menerapkan CWLD, maka dilakukan penyusunan Pedoman Implementasi CWLD oleh OJK bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag), Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta industri perbankan syariah yang telah menjadi LKS-PWU dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola, dan pelindungan konsumen.

Pedoman Implementasi CWLD ini disusun untuk memberikan kerangka yang terstruktur dan acuan yang komprehensif dalam proses implementasi CWLD bagi Bank Syariah sebagai LKS-PWU dan Nazhir Wakaf Uang.

Pedoman Implementasi CWLD memuat beberapa hal, antara lain:

Aspek Hukum Wakaf Uang Temporer

Konsep CWLD yang mencakup pembahasan mengenai pengertian, fitur-fitur dan format nama program CWLD, serta pihak-pihak dalam CWLD dan manfaat CWLD bagi masing-masing pihak

Skema CWLD mencakup skema CWLD Tanpa Pembiayaan dan CWLD dengan pembiayaan

Dokumentasi CWLD mencakup dokumen-dokumen terkait dengan CWLD yaitu Perjanjian Kerja Sama (PKS), Mini Prospektus, Formulir Kepesertaan, Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) CWLD

Laporan program CWLD mencakup Laporan Penerbitan Program CWLD dan Laporan Realisasi Program CWLD

Contoh program CWLD berupa simulasi dan ilustrasi program CWLD.

Penerbitan tiga pedoman produk perbankan syariah diharapkan dapat menjadi bagian penting bagi perbankan syariah dalam mengembangkan shari’ah-based products lebih beragam, inovatif, dan berdaya saing tinggi, serta pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Industri manufaktur membutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk meningkatkan mutu produksi dan mencapai tujuan perusahaan.

Diketahui, Indonesia menargetkan untuk menjadi negara industri tangguh pada 2035, dengan bercirikan struktur industri nasional yang kuat, berdaya saing global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing industri manufaktur nasional, diperlukan kurang lebih 682.000 orang tenaga kerja industri per tahunnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pernah menyebutkan untuk mencapai visi negara industri tangguh adalah jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas sebesar 22,6 juta orang, persentase jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja sebesar 15,7 persen, dan produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas sebesar Rp128,4 juta per orang.

Untuk mendukung peningkatan kualitas SDM di sektor manufaktur, anak usaha PT ABM Investama Tbk. (ABMM) yang bergerak di sektor rekayasa industri, PT Sanggar Sarana Baja (SSB), menyelenggarakan closing ceremony program Machining Development Program  (MDP) yang dilaksanakan di training center Balikpapan, Kalimantan Timur, belum lama ini.

MDP menjadi salah satu kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang sudah berlangsung selama dua tahun tahun. Program ini diharapkan dapat melahirkan tenaga kerja unggul dan memberikan pendidikan berkualitas tentang keahlian machining bagi para peserta.

Sebanyak 16 peserta mengikuti pelatihan MDP yang berlangsung pada 20 Agustus 2024 hingga 11 Oktober 2024. Program pelatihan yang berlangsung selama kurang lebih dua bulan diikuti oleh para pemuda daerah wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. 

Usai closing ceremony, peserta pelatihan kemudian mengikuti on the job training (OJT) di wilayah-wilayah kerja SSB, seperti di SSB Balikpapan, SSB Samarinda dan SSB Sebamban selama satu bulan, yakni mulai 15 Oktober 2024 hingga 15 November 2024. OJT akan menjadi tempat bagi para peserta mempraktikkan seluruh pembelajaran yang sudah diterima selama pelatihan di training center. 

“ OJT adalah masa di mana para peserta akan dilatih keterampilan, kemandirian serta kedisiplinannya sebagaimana seorang karyawan bekerja. Kami harap mereka mendapatkan experience dalam menghadapi tantangan yang sekiranya akan dihadapi saat bekerja nantinya. Mereka kami harapkan juga bisa lulus OJT dengan predikat baik,” jelas Direktur SSB Johan Budisusetija dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (27/10/2024).

Salah seorang peserta training, Syawaluddin, mengatakan bahwa ia bangga bisa terpilih sebagai salah satu peserta pelatihan. Itu artinya memiliki kesempatan untuk belajar dan praktik lebih mendalam terkait keterampilan machining. 

“Saya senang keterampilan dan wawasan saya bertambah dengan mengikuti program ini. Ia berharap dapat mengoperasikan mesin dan pengelasan secara lebih baik. Selain itu saya juga semakin paham bagaimana menggunakan alat ukur, mesin bubut, dan mesin welding,” jelas Muhammad Cahyadi  yang berasal dari Sebamban, Kalimantan Selatan. 

SSB membekali para peserta training dengan sejumlah keterampilan, seperti mengoperasikan mesin CNC, portable line boring machine, dan mesin bubut. Skill para peserta ke depannya diharapkan membuat mereka dapat bersaing di dunia kerja. Para peserta juga akan mendapatkan certificate of achievement sebagai bukti bahwa mereka sudah lolos mengikuti training.

“Kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan SDM. Kami ingin memberikan value kepada masyarakat yang ada di sekitar usaha kami. Hal ini sejalan dengan cita-cita pemerintah yang ingin mencapai Indonesia Emas 2045. Kita bisa memulainya dengan membantu membangun dan menciptakan calon-calon pekerja unggul,” tutup Johan.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Data demografi kecelakaan lalu lintas (laka lantas) dan penerima santunan Jasa Raharja periode  2012 hingga 25 Oktober 2023, mengungkapkan, dari keseluruhan jumlah korban  kecelakaan, sebanyak 76,90 persen adalah pengendara sepeda motor.

Demografi  korban kecelakaan didominasi oleh pelajar atau mahasiswa sebesar 34,84 persen,  diikuti oleh karyawan dan wiraswasta dengan rentang usia produktif, yaitu 26 hingga  55 tahun.

“Waktu rawan kecelakaan lalu lintas terdapat di jam keberangkatan dan  pulang kantor,” kata Direktur Operasional Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (27/10/2024).

Data statistik korban kecelakaan lalu lintas ternyata menyimpan kenyataan yang lebih  memprihatinkan. Berdasarkan data Korlantas Polri periode Januari hingga September  2023, hampir seluruh kecelakaan yang terjadi diawali oleh pelanggaran.

Di antara  pelanggaran tersebut adalah kehilangan konsentrasi saat berkendara, melanggar  aturan batas kecepatan, tidak memberikan isyarat saat berpindah jalur atau berbelok,  serta tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM). “Fenomena ini menunjukkan bahwa  budaya bertransportasi di Indonesia masih terjebak dalam siklus pelanggaran yang  berulang,” tambah Dewi.

Dewi menyampaikan  bahwa kebiasaan masyarakat yang tidak tertib dalam berlalu lintas akan menjadi  ancaman serius bagi Indonesia jika tidak segera dirubah. Fenomena ini tidak hanya  menjadi masalah sosial, tetapi juga membawa risiko besar bagi keselamatan  masyarakat. 

Tidak hanya itu, korban kecelakaan lalu lintas juga menunjukkan pola tertentu yang  sangat mengkhawatirkan. Mereka adalah tulang punggung keluarga, penopang  ekonomi, dan masa depan bangsa. Ketika tulang punggung keluarga harus  berhadapan dengan risiko di jalanan yang tidak aman, hal ini menjadi keprihatinan  tersendiri bagi kita semua. 

Untuk menghadapi masalah ini, Jasa Raharja bersama Korlantas Polri dan instansi  terkait, telah berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan transportasi. Edukasi  kepada masyarakat menjadi salah satu fokus utama, dengan memperhatikan aspek  socio-engineering dalam setiap langkahnya.

Penggunaan Transportasi Publik Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Forum Komunikasi Lalu Lintas (FKLL)  juga dianggap sebagai wadah yang efektif untuk berkomunikasi dan berkoordinasi  dalam merancang strategi pencegahan kecelakaan lalu lintas.

“Budaya bertransportasi yang aman dan tertib harus menjadi komitmen semua pihak.  Setiap individu harus memahami bahwa keselamatan di jalan raya adalah tanggung  jawab Bersama,” ucap Dewi. 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Emiten manufaktur komponen otomotif, PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA), mencetak laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp 412 miliar pada periode sembilan bulan tahun ini. Angka itu turun 20,6% dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp 519 miliar sebagai imbas dari melemahnya industri otomotif. 

Kendati secara tahunan labanya terpangkas, namun secara kuartalan laba emiten TP Rachmat tersebut bertumbuh sebesar 68,8% bersamaan dengan meningkatnya penjualan sebesar 20,3% menjadi Rp 4 triliun. Tapi, lagi-lagi jika dikomparasikan secara tahunan, maka penjualan Dharma Polimetal (DRMA) ikut terkikis sebesar 5,3% akibat pelemahan industri otomotif nasional.

Pelemahan industri otomotif tersebut bisa dilihat dari penjualan wholesales mobil nasional sepanjang Januari-September 2024 yang mengalami tren negatif, dengan penurunan sebesar 16,2% yoy menjadi 633.218 unit.

Sementara penjualan ritel mobil nasional anjlok 11,9% yoy menjadi 675.223 unit, sehingga ketua umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Yohannes Nangoi revisi target penjualan tahun ini dari 1 juta unit menjadi 859 ribu unit.

“Patut disyukur sekalipun industri otomotif masih dalam situasi sulit, tetapi di kuartal tiga ini kinerja perseroan menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan kuartal kedua. Kami harapkan, pemerintahan baru akan memberi angin segar bagi pertumbuhan ekonomi nasional khususnya bagi industri otomoatif,” jelas Presiden Direktur Dharma Polimetal (DRMA), Irianto Santoso, dalam keterangannya dikutip, Minggu (27/10/2024).

Dalam stiuasi industri yang kurang bersahabat, laba usaha DRMA pada sembilan bulan 2024 juga turun sebesar 19,7% menjadi Rp 548,5 miliar dibanding sebelumnya Rp 683 miliar. 

Pendorong Utama

Segmen 2W mendominasi penjualan DRMA pada periode kuartal III-2024 dengan kontribusi terhadap penjualan hingga Rp 2,4 triliun, naik 8,0% yoy. Dengan kontribusi terhadap pendapatan mencapai 60%, maka segmen 2W konsisten menjadi driver utama pertumbuhan penjualan DRMA.

Meningkatnya permintaan dan kenaikan pangsa pasar 2W, di mana beberapa model memiliki permintaan tinggi telah mendatangkan keuntungan bagi DRMA. Sedangkan segmen 4W, setelah melemah berturut-turut di industri nasional,  akhirnya mencatatkan total penjualan segmen 4W sebesar Rp1,1 triliun pada 9M24, meningkat 20,6% secara QoQ.

“Hal ini menunjukkan kemampuan DRMA dalam mengelola sumber daya secara lebih optimal dan efisien, sehingga peningkatan yang dicapai mampu melampaui pertumbuhan industri,” tutur Irianto.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berkesempatan menyampaikan upaya mencapai cita-cita swasembada pangan dalam 4-5 tahun ke depan. Salah satunya adalah dengan mencetak sawah baru di Indonesia.

Mentan Amran menerangkan, cita-cita mencapai swasembada pangan dilakukan pemerintah melalui ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian. Dalam hal ini, pemerintah menargetkan dapat mencetak sawah baru seluas 3 juta hektar.

Sawah baru yang dimaksud tersebar di beberapa daerah antara lain Merauke dengan target 1 juta hektare, Kalimantan Tengah 500.000 hektare, Kalimantan Selatan 300.000 hektare, Sumatera Selatan 200.000 hektare. Sisanya sebanyak 1 juta hektare serta daerah lainnya seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, dan Sumatera Utara.

Intensifikasi juga dilakukan dengan pemanfaatan benih unggul, distribusi pupuk yang memadai, dan program pompanisasi di beberapa daerah sentra pangan seperti sekitar aliran Sungai Bengawan Solo, Cimanuk, dan Brantas. Selain itu, upaya optimalisasi lahan rawa seluas 360.000 hektar juga menjadi fokus utama. Mentan Amran mengatakan, swasembada pangan merupakan salah satu fokus Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia.

“Dalam menghadapi krisis pangan global dan mencapai swasembada pangan, Kementerian Pertanian telah menyusun langkah strategis yang tertuang dalam blueprint swasembada pangan,” ungkap Mentan Amran saat memberikan materi program swasembada pangan pada rangkaian acara Retreat bagi para Menteri Kabinet Merah Putih di Magelang, Sabtu (26/10/2024).

Sebagai bagian dari upaya percepatan produksi pangan. Pemerintah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 1,7 triliun. Melalui optimalisasi ini memberikan dampak surplus produksi 1,13 juta ton beras dengan nilai total mencapai Rp 13,57 triliun. Kebijakan yang tepat ini berhasil meningkatkan produksi beras di Agustus-Oktober 2024 yang tercatat Badan Pusat Statistik (BPS).

Kementerian Pertanian juga akan melakukan revitalisasi terhadap bendungan baru untuk mendukung pengairan yang efektif dan efisien. Di sisi lain, petani milenial dan generasi Z dilibatkan secara aktif dalam transformasi pertanian, dengan memanfaatkan potensi geografis dan topografi serta menyesuaikan dengan iklim dan budaya lokal. Dengan beralih ke pertanian modern, diharapkan biaya produksi dapat ditekan hingga 50% dan produksi meningkat hingga 100%.

Dukungan Kebijakan

Mentan Amran pada kesempatan ini juga memaparkan dukungan kebijakan dan program pangan bergizi. Menteri Pertanian 3 periode ini mengusulkan dukungan kebijakan tambahan untuk memperkuat swasembada pangan. Program lainnya termasuk inisiatif seperti Program Makan Siang Bergizi dan Pekarangan Pangan Bergizi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pangan masyarakat.

Selanjutnya, Program Mandiri Energi untuk Pertanian Berkelanjutan sektor pertanian, Kementerian Pertanian turut mengembangkan Program Mandiri Energi dengan penggunaan bahan bakar nabati B-50 menuju B-100. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kemandirian energi serta berkontribusi pada pengurangan emisi karbon.

“Dengan strategi komprehensif ini, Kementerian Pertanian berkomitmen penuh untuk merealisasikan swasembada pangan sebagai pondasi ketahanan nasional, guna mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya dan meningkatkan kesejahteraan pertanian,” jelas Mentan Amran.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id - Bank Indonesia (BI) menyatakan kondisi ekonomi global diperkirakan tetap tumbuh stabil di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian ke depan. Hal tersebut selaras dengan perbaikan ekonomi di negara maju yang dibayangi oleh disinflasi, berlanjutnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, serta fragmentasi geo-ekonomi dan perdagangan yang masih perlu dicermati.

“BI menegaskan  perlunya kebijakan dan langkah yang konsisten dalam menghadapi ketidakpastian global. BI menyerukan pentingnya upaya mengatasi dampak rambatan (spillover) dari perekonomian global terhadap negara berkembang,” ucap Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (27/10/2024).

Dengan sejumlah tantangan yang terjadi pada perekonomian global maka diperlukan  upaya pengendalian inflasi, konsolidasi fiskal, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, serta komunikasi kebijakan guna memperkuat stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan  keleluasaan penggunaan bauran kebijakan bank sentral, dukungan Lembaga Keuangan Internasional (International Financial Institution - IFIs) kepada negara berkembang untuk memperkuat formulasi bauran kebijakan tersebut, dan koordinasi kebijakan fiskal-moneter serta reformasi struktural. Pada aspek penguatan kerja sama multilateral ini, BI telah menyampaikan kesiapan mendukung implementasi kesepakatan 16th General Review of Quota yang akan meningkatkan kapasitas IMF sebagai jaring pengaman keuangan global, serta mendorong penyesuaian formula kuota IMF untuk memperkuat keterwakilan negara berkembang di IMF melalui 17th General Review of Quota.

Negara-negara G20, termasuk sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam menjawab tantangan global dan mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs).  Kerja sama di berbagai bidang seperti penguatan Bank Pembangunan Multilateral dan Regional dan kelanjutan pengembangan pembayaran lintas batas (cross border payment) dipandang akan terus menciptakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi global yang lebih baik.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Mardiono menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan kekayaan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat. Karena itu, pemerintah harus dapat mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan.

Menurut Mardiono, arahan Prabowo tersebut disampaikan saat pelaksanaan retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

"Presiden ingin mengembalikan kepada UUD 45 Pasal 33 bahwa bumi kekayaan harus diperuntukan untuk kesejahteraan kemakmuran rakyat sebesar besarnya, ujar Mardiono setelah mengikuti retret di Akmil Magelang, Minggu (27/10/2024).

Mardiono mengungkapkan, Presiden Prabowo telah memberikan banyak pencerahan-pencerahan tentang strategi dalam melakukan percepatan untuk membangun kesejahteraan rakyat.

"Khususnya di bidang saya, bidang ketahanan pangan," ucap Mardiono.

Mardiono pun mengaku selama menjalani pembekalan di Akmil Magelang, seluruh anggota Kabinet Merah Putih telah mendapatkan berbagai pelajaran yang membuat internal kabinet semakin disiplin. Selain itu, berbagai materi juga diberikan selama retret kabinet.

Dia mengatakan, hal ini merupakan modal positif bagi menteri dan jajaran kabinet untuk tancap gas menjalankan berbagai program pemerintahan selama lima tahun ke depan.

"Jadi semua telah dipaparkan dari masing-masing kementerian. Yang ini tinggal nanti mengimplemantikan di lapangan dan bapak presiden menginginkan untuk langsung dikerjakan lebih cepa. Kita tidak ada banyak lagi untuk menunggu, tetapi bekerja cepat untuk rakyat," jelas Mardiono.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Emiten konglomerat Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) resmi menunjuk Suracha Udomsak sebagai komisaris dan Jiratphol Sunsap sebagai direktur baru dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang berlangsung pada Rabu (23/10/2024).

Penunjukan Suracha sebagai komisaris menggantikan Mongkol Hengrojanasophon yang mengundurkan diri dari jabatannya selaku komisaris TPIA. Sementara, pengangkatan Jiratphol Sunsap menggantikan Prapote Stianpapong yang juga mengundurkan diri dari posisinya sebagai direktur perseroan.

“Mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada perseroan selama masa jabatannya dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Bapak Mongkol Hengrojanasophon dan Bapak Prapote Stianpapong atas tindak kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sampai ditutupnya rapat ini,” tulis Manajemen Chandra Asri dikutip, Minggu (27/10/2024).

Menyusul hasil RUPSLB tersebut, maka berikut ini merupakan susunan terbaru pengurus TPIA:

Dewan Direksi

Presiden Direktur: Erwin Ciputra

Wakil Presiden Direktur: Pholavit Thiebpattama

Wakil Presiden Direktur: Baritono Prajogo Pangestu

Direktur : Andre Khor Kah Hin

Direktur : Jirathpol Sunsap

Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan

Direktur : Suryandi

Direktur : Sarayuth Vorapruekjaru

Direktur : Petch Niyomsen

Direktur : Anawat Chansaksoong

Direktur : Suwit Wiwattanawanich

Direktur : Phuping Taweesarp

Direktur : Boedijono Hadipoespito

Direktur : Edi Riva’i

Direktur : Raymond Budhin

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Djoko Suyanto (merangkap Komisaris Independen)

Wakil Presiden Komisaris : Tan Ek Kia (merangkap Komisaris Independen & Ketua Komite Audit)

Komisaris : Ho Hon Cheong (merangkap Komisaris Independen)

Komisaris : Agus Salim Pangestu

Komisaris : Lim Chong Thian

Komisaris : Suracha Udomsak

Komisaris : Chantanida Sarigaphuti

Komisaris : Sakchai Patiparnpreechavud

Komisaris : Bandhit Thamprajamchit

Komisaris : Santi Wasanasiri

Di samping menyepakati perubahan pengurus, pada RUPSLB tersebut TPIA juga menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada direksi perseroan untuk menandatangani akta pernyataan keputusan rapat tentang perubahan susunan TPIA tersebut di hadapan Notaris.

“Selanjutnya, memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia,” tutup Manajemen.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Emiten konglomerat Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) resmi menunjuk Suracha Udomsak sebagai komisaris dan Jiratphol Sunsap sebagai direktur baru dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang berlangsung pada Rabu (23/10/2024).

Penunjukan Suracha sebagai komisaris menggantikan Mongkol Hengrojanasophon yang mengundurkan diri dari jabatannya selaku komisaris TPIA. Sementara, pengangkatan Jiratphol Sunsap menggantikan Prapote Stianpapong yang juga mengundurkan diri dari posisinya sebagai direktur perseroan.

“Mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada perseroan selama masa jabatannya dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Bapak Mongkol Hengrojanasophon dan Bapak Prapote Stianpapong atas tindak kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sampai ditutupnya rapat ini,” tulis Manajemen Chandra Asri dikutip, Minggu (27/10/2024).

Menyusul hasil RUPSLB tersebut, maka berikut ini merupakan susunan terbaru pengurus TPIA:

Dewan Direksi

Presiden Direktur: Erwin Ciputra

Wakil Presiden Direktur: Pholavit Thiebpattama

Wakil Presiden Direktur: Baritono Prajogo Pangestu

Direktur : Andre Khor Kah Hin

Direktur : Jirathpol Sunsap

Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan

Direktur : Suryandi

Direktur : Sarayuth Vorapruekjaru

Direktur : Petch Niyomsen

Direktur : Anawat Chansaksoong

Direktur : Suwit Wiwattanawanich

Direktur : Phuping Taweesarp

Direktur : Boedijono Hadipoespito

Direktur : Edi Riva’i

Direktur : Raymond Budhin

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Djoko Suyanto (merangkap Komisaris Independen)

Wakil Presiden Komisaris : Tan Ek Kia (merangkap Komisaris Independen & Ketua Komite Audit)

Komisaris : Ho Hon Cheong (merangkap Komisaris Independen)

Komisaris : Agus Salim Pangestu

Komisaris : Lim Chong Thian

Komisaris : Suracha Udomsak

Komisaris : Chantanida Sarigaphuti

Komisaris : Sakchai Patiparnpreechavud

Komisaris : Bandhit Thamprajamchit

Komisaris : Santi Wasanasiri

Di samping menyepakati perubahan pengurus, pada RUPSLB tersebut TPIA juga menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada direksi perseroan untuk menandatangani akta pernyataan keputusan rapat tentang perubahan susunan TPIA tersebut di hadapan Notaris.

“Selanjutnya, memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia,” tutup Manajemen.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) atau PGE mencetak laba bersih sepanjang sembilan bulan tahun ini sebesar US$ 133,99 juta atau ekuivalen Rp 2,09 triliun. Angka tersebut naik 0,36% dibanding periode serupa tahun lalu sebesar US$ 133,50 juta.

Kenaikan laba PGEO sampai kuartal III-2024 ini terjadi di tengah pendapatan perseroan yang justru terkoreksi sebesar 0,71% dari sebelumnya US$ 308,19 juta menjadi US$ 306,02 juta atau setara Rp 4,78 triliun.

Menurunnya pendapatan PGEO akibat dari terpangkasnya penjualan uap dan listrik kepada PT PLN (Persero) selaku pihak berelasi. Utamanya, penjualan uap dan listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Kamojang, Ulubelu, Lahendong, dan PLTP area Karaha.

Padahal, penjualan uap dan listrik di area Kamojang pada periode kuartal III-2023 berhasil membukukan pendapatan sebesar US$ 59,45 juta. Namun, pada kuartal III-2024 pendapatannya terkikis menjadi US$ 59,29 juta.

Begitu juga dengan area Ulubelu yang sebelumnya mencatatkan pendapatan sebesar US$ 86,14 juta melorot menjadi US$ 53,63 juta, Lahendong dari US$ 60,71 juta, tergerus menjadi US$ 31,31 juta. Tak ketinggalan, pendapatan dari area Karaha yang terkikis menjadi US$ 6,71 juta daripada sebelumnya US$ 6,59 juta.

Penurunan juga terjadi pada pendapatan PGEO dari pihak ketiga. Pada kuartal III-2023, entitas usaha Grup Pertamina tersebut sukses membukukan pendapatan dari pihak ketiga sebesar US$ 15,57 juta. Tapi, pada kuartal III-2024 pendapatan PGEO dari pihak ketiga turun menjadi US$ 12,81 juta.

Sebaliknya, penjualan uap dan listrik di PLTP Lumut Balai kepada PLN tercatat naik dari US$ 29,65 juta menjadi US$ 30,10 juta. Diikuti kenaikan pendapatan dari penjualan uap dan listrik di area Kamojang kepada anak usaha PLN, PT PLN Indonesia Power, dari US$ 50,17 juta menjadi US$ 51,94 juta.

Menyusul area Ulubelu dan Lahendong yang masing-masing berkontribusi memberikan pendapatan sebesar US$ 31,59 juta dan US4 28,70 juta dari hasil penjualan uap dan listrik kepada PT PLN Indonesia Power.

Pengalihan

Menurut Manajemen PGEO, penjualan uap dan listrik kepada pelanggan dilakukan berdasarkan penanggung jawab badan usaha (PJBU) dan perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL).

“Terhitung mulai 1 Januari 2024, terdapat pengalihan penerimaan dan pembayaran penjualan uap area Ulubelu dan Lahendong dari PT PLN (Persero) ke anak usahanya yaitu PT PLN Indonesia Power,” papar Manajemen PGEO dikutip, Minggu (27/10/2024).

Dengan pengalihan tersebut, PGEO mengumumkan telah meraup pendapatan dari hasil penjualan uap dan listrik kepada PT PLN (Persero) sebesar US$ 181 juta atau 59,2% dari total pendapatan PGEO dan US$ 112 juta dari PT PLN Indonesia Power atau mencerminkan 36,6% dari total pendapatan.

Manajemen PGEO menyatakan, penjualan uap dan listrik kepada PLN hanya atas penjualan dari operasi sendiri grup yang mencapai US$ 293,20 juta atau merefleksikan 95,8% dari total pendapatan perusahaan. Angka US$ 293,20 juta tersebut tergolong meningkat ketimbang sebelumnya US$ 292,62 juta.

Beban pokok pendapatan dan beban langsung lainnya membengkak menjadi US$ 132,19 juta dibandingkan sebelumnyaUS$ 126,21 juta. Laba bruto turun melemah menjadi US$ 173,82 juta dari periode sama tahun sebelumnya sebesar US$ 181,98 juta. Diikuti lagi, dengan penurunan laba usaha menjadi US$ 210 juta. Padahal, pada kuartal yang sama tahun 2023, laba usaha PGEO sebesar US$ 181,98 juta.

Beban keuangan turun dari US$ 18,29 juta menjadi US$ 16,79 juta. Beban pajak penghasilan juga menciut dari sebelumnya US$ 64,21 juta, menjadi US$ 59,23 juta pada kuartal III-2024. Beban pajak penghasilan kini sebesar US$ 57,38 juta dari sebelumnya US$ 64,12 juta dan beban pajak tangguhan US$ 1,85 juta pada kuartal III-2024, lebih kecil dari sebelumnya US$ 90 ribu.

Dengan torehan laba yang hanya naik tipis, hal ini tidak mengubah laba per saham dasar PGEO yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk di posisi US$ 0,0032 per saham.

PGEO hingga kuartal III-2024 membukukan total aset sejumlah US$ 2,94 miliar, turun dari sebelumnya US$ 2,96 miliar. Total liabilitas sebesar US$ 964 juta, turun dari sebelumnya US$ 992 juta dan jumlah ekuitas menguat menjadi US$ 1,98 miliar dari sebelumnya US$ 1,97 miliar.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) atau PGE mencetak laba bersih sepanjang sembilan bulan tahun ini sebesar US$ 133,99 juta atau ekuivalen Rp 2,09 triliun. Angka tersebut naik 0,36% dibanding periode serupa tahun lalu sebesar US$ 133,50 juta.

Kenaikan laba PGEO sampai kuartal III-2024 ini terjadi di tengah pendapatan perseroan yang justru terkoreksi sebesar 0,71% dari sebelumnya US$ 308,19 juta menjadi US$ 306,02 juta atau setara Rp 4,78 triliun.

Menurunnya pendapatan PGEO akibat dari terpangkasnya penjualan uap dan listrik kepada PT PLN (Persero) selaku pihak berelasi. Utamanya, penjualan uap dan listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Kamojang, Ulubelu, Lahendong, dan PLTP area Karaha.

Padahal, penjualan uap dan listrik di area Kamojang pada periode kuartal III-2023 berhasil membukukan pendapatan sebesar US$ 59,45 juta. Namun, pada kuartal III-2024 pendapatannya terkikis menjadi US$ 59,29 juta.

Begitu juga dengan area Ulubelu yang sebelumnya mencatatkan pendapatan sebesar US$ 86,14 juta melorot menjadi US$ 53,63 juta, Lahendong dari US$ 60,71 juta, tergerus menjadi US$ 31,31 juta. Tak ketinggalan, pendapatan dari area Karaha yang terkikis menjadi US$ 6,71 juta daripada sebelumnya US$ 6,59 juta.

Penurunan juga terjadi pada pendapatan PGEO dari pihak ketiga. Pada kuartal III-2023, entitas usaha Grup Pertamina tersebut sukses membukukan pendapatan dari pihak ketiga sebesar US$ 15,57 juta. Tapi, pada kuartal III-2024 pendapatan PGEO dari pihak ketiga turun menjadi US$ 12,81 juta.

Sebaliknya, penjualan uap dan listrik di PLTP Lumut Balai kepada PLN tercatat naik dari US$ 29,65 juta menjadi US$ 30,10 juta. Diikuti kenaikan pendapatan dari penjualan uap dan listrik di area Kamojang kepada anak usaha PLN, PT PLN Indonesia Power, dari US$ 50,17 juta menjadi US$ 51,94 juta.

Menyusul area Ulubelu dan Lahendong yang masing-masing berkontribusi memberikan pendapatan sebesar US$ 31,59 juta dan US4 28,70 juta dari hasil penjualan uap dan listrik kepada PT PLN Indonesia Power.

Pengalihan

Menurut Manajemen PGEO, penjualan uap dan listrik kepada pelanggan dilakukan berdasarkan penanggung jawab badan usaha (PJBU) dan perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL).

“Terhitung mulai 1 Januari 2024, terdapat pengalihan penerimaan dan pembayaran penjualan uap area Ulubelu dan Lahendong dari PT PLN (Persero) ke anak usahanya yaitu PT PLN Indonesia Power,” papar Manajemen PGEO dikutip, Minggu (27/10/2024).

Dengan pengalihan tersebut, PGEO mengumumkan telah meraup pendapatan dari hasil penjualan uap dan listrik kepada PT PLN (Persero) sebesar US$ 181 juta atau 59,2% dari total pendapatan PGEO dan US$ 112 juta dari PT PLN Indonesia Power atau mencerminkan 36,6% dari total pendapatan.

Manajemen PGEO menyatakan, penjualan uap dan listrik kepada PLN hanya atas penjualan dari operasi sendiri grup yang mencapai US$ 293,20 juta atau merefleksikan 95,8% dari total pendapatan perusahaan. Angka US$ 293,20 juta tersebut tergolong meningkat ketimbang sebelumnya US$ 292,62 juta.

Beban pokok pendapatan dan beban langsung lainnya membengkak menjadi US$ 132,19 juta dibandingkan sebelumnyaUS$ 126,21 juta. Laba bruto turun melemah menjadi US$ 173,82 juta dari periode sama tahun sebelumnya sebesar US$ 181,98 juta. Diikuti lagi, dengan penurunan laba usaha menjadi US$ 210 juta. Padahal, pada kuartal yang sama tahun 2023, laba usaha PGEO sebesar US$ 181,98 juta.

Dengan torehan laba yang hanya naik tipis, hal ini tidak mengubah laba per saham dasar PGEO yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk di posisi US$ 0,0032 per saham.

PGEO hingga kuartal III-2024 membukukan total aset sejumlah US$ 2,94 miliar, turun dari sebelumnya US$ 2,96 miliar. Total liabilitas sebesar US$ 964 juta, turun dari sebelumnya US$ 992 juta dan jumlah ekuitas menguat menjadi US$ 1,98 miliar dari sebelumnya US$ 1,97 miliar.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News