Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan jika Pertamina akan memperketat pembelian BBM Pertalite.

Dilansir dari Instagram terbarunya, Luhut bahkan mengatakan jika kebijakan ini diharapkan bisa dilaksanakan per tanggal 17 Agustus 2024 mendatang.

"Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Sekarang Pertamina sedang menyiapkan, kita berharap pada tanggal 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi, itu akan bisa dikurangi," katanya.

Kebijakan ini menjadi salah satu rangkaian kebijakan pemerintah untuk menanggulangi defisit APBN 2024.

Selain membatasi penerima BB Subsidi, Luhut juga mengatakan jika pemerintah berencana mendorong bioetanol masuk menggantikan bensin.

Menurutnya, selain mampu mengurangi kadar polusi udara, tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

"Jika kita mampu melakukan ini, jumlah penderita ISPA bisa kita tekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa kita hemat sampai Rp 38 triliun," tambah Luhut.

Isu tentang pembatasan kendaraan membeli BBM Pertalite memang bukan hal baru.

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim bahkan pernah menyebut pembatasan itu diwacanakan berlaku untuk mobil dengan kapasitas mesin lebih dari 1.400 cc.

Sementara untuk motor, kendaraan roda dua 250 cc atau lebih juga akan dilarang isi BBM Pertalite.

Berikut daftar Mobil dan Motor yang akan dilarang isi BBM Pertalite...

Daftar Mobil dan Motor yang Akan Dilarang Isi BBM Pertalite

Berikut adalah mobil di atas 1.400 cc yang akan dilarang isi Pertalite di SPBU:

1. Toyota Avanza

2. Daihatsu Xenia

3. Mitsubishi Xpander

4. Wuling Confero S

5. Honda Mobilio

6. Nissan Livina

7. Suzuki Ertiga

8. Hyundai Stargazer

9. SUV

10. Honda HR-V

11. Daihatsu Terios

12. Hyundai Creta

13. DFSK Glory 560

14. Wuling Almaz RS

15. Toyota Rush

16. Mazda CX-5

17. Peugeot 3008

18. Toyota Fortuner

19. Mazda CX-3

20. Peugeot 5008

21. Peugeot 3008

22. Segmen Sedan

23. Honda City

24. Toyota Vios

25. Mercedes-Benz A 200

26. Mazda 2 sedan

27. Toyota Camry

28. Toyota Supra

29. Mazda 3 sedan

30. Segmen Hatchback

31. Honda City Hatchback RS

32. Toyota Yaris

33. Mazda 2 hatchback

34. Suzuki Baleno Hatchback

35. MPV Medium

36. Toyota Kijang Innova

37. Nissan Serena

38. Toyota Alphard

39. Toyota Voxy

40. dan sebagainya

Berikut daftar motor yang tak boleh isi Pertalite di SPBU:

Honda

CB650R, CB500X, CBR600RR, CBR1000RR, X-ADV, CRF1100L Africa Twin Adventure Sport, sampai dengan Gold Wing, Forza 250, CBR250RR, CRF250 Rally, Lini moge Honda

Yamaha

Skutik T Max, MT09, MT07, XMAX, MT-25, R25, Lini moge Yamaha Kawasaki

Ninja

ZX10R, Ninja H2, KX450, Versys 1000, Vulcan S, Ninja 250SL, Ninja ZX-25R, Ninja 250, Versys-X 250, KLX250, Lini moge Kawasaki

BMW

Semua produk roda duanya karena punya kubikasi di atas 250 cc, begitu juga dengan Triumph.

Suzuki

Gixxer SF 250, Lini moge Suzuki

Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat menilai langkah pemerintah semakin terbatas untuk mengejar target pendapatan negara dari perpajakan yang dipatok sebesar Rp1.988,9 triliun tahun ini. Sepanjang Januari hingga Juni 2024, penerimaan pajak tertekan oleh jumlah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak.

Penerimaan pajak turun 7,9%, dengan penurunan terbesar berasal dari PPh Badan yang turun 34,5% dan peningkatan restitusi PPh dan PPN yang naik hingga 70,3%. Kementerian Keuangan mencatat bahwa kontraksi penerimaan pajak akibat peningkatan restitusi terjadi di sektor industri pengolahan (sawit, logam, pupuk), pertambangan, dan perdagangan.

Secara bruto, setoran pajak dari industri pengolahan terkontraksi 2,4% (year-on-year/yoy). Sementara secara neto, atau setelah restitusi, penerimaan semakin terkontraksi hingga 15,4%.

Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menyebutkan bahwa peningkatan restitusi menjadi alasan utama pelemahan kinerja penerimaan perpajakan. "Untuk bulan Mei 2024, peningkatan restitusi PPh badan masih menghantui kinerja penerimaan pajak. Sedangkan pengaruh restitusi PPN DN terhadap penerimaan sudah mulai berkurang," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Meski pemerintah memiliki beberapa langkah untuk meningkatkan penerimaan negara, Fajry menilai opsi kebijakan sangat terbatas mengingat risiko politik yang tinggi pascapilpres. "Opsi yang ada adalah dengan melakukan intensifikasi, yang sudah dijalankan oleh otoritas pajak," tambahnya.

Menurut Fajry, sulit bagi pemerintah untuk mencapai target Rp1.988,9 triliun tanpa mempertimbangkan kondisi para pelaku usaha atau potensi penerimaan yang sebenarnya. Pelaku usaha menjadi pihak yang paling terdampak jika pemerintah memaksakan capaian tersebut. Sektor industri dan perdagangan berperan penting dalam menyetor pajak kepada negara.

"Kita tidak ingin penerimaan pajak bagus tetapi mengorbankan pelaku usaha. Yang benar adalah industri kuat, penerimaan pajak juga kuat," tegasnya.

Kementerian Keuangan memproyeksikan penerimaan perpajakan tahun ini tidak akan mencapai target. Fajry menyebutkan hal itu sejalan dengan faktor makro ekonomi yang tercermin dalam data Badan Pusat Statistik (BPS).

Pertumbuhan sektor industri pengolahan pada kuartal I/2024 hanya mencapai 4,13% (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan kuartal I/2023 yang tumbuh sebesar 4,43%. Sektor perdagangan juga tumbuh lebih rendah pada kuartal I/2024 sebesar 4,58%, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,94%.

Tak Capai Target

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperingatkan bahwa kinerja penerimaan negara dari pajak maupun bea dan cukai pada akhir tahun ini tidak akan mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Meski demikian, pendapatan secara umum diproyeksikan tetap tumbuh sebesar 0,4% (year-on-year/yoy) meski penerimaan dari pajak, bea, dan cukai di bawah target.

"Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6% dari APBN, tipis 2,9% [yoy]. Ini artinya perekonomian nasional masih relatif terjaga, meskipun tekanan dari beberapa komoditas relatif besar," jelasnya dalam Rapat Kerja Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/2024).

Per 30 Juni 2024 atau hingga semester I/2024, Sri Mulyani berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp893,8 triliun ke kas negara atau 44,9% dari target. Prognosis pemerintah hingga akhir tahun nanti menunjukkan pajak hanya akan mencapai Rp1.921,9 triliun, atau Rp66,9 triliun lebih rendah dari target.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) memberikan penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait dengan pemberitaan yang menyebutkan perseroan akan melakukan pelepasan saham atau divestasi saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) alias BSI.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo Budiprabowo mengatakan bahwa perseroan sebagai pemegang saham pengendali BSI selalu berkomitmen untuk dapat berkontribusi terhadap pengembangan BSI dan industri syariah termasuk melalui pelaksanaan aksi korporasi.

"Dalam hal perseroan akan melakukan aksi korporasi, maka perseroan sebagai perusahaan terbuka akan melaksanakan prosesnya dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akan tunduk pada ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku termasuk pelaksanaan keterbukaan informasi," terangnya dalam keterangan resmi Selasa (9/7/2024).

Berdasarkan RTI Business, saat ini BNI sendiri terpantau menggenggam 23,24% dengan jumlah 10,72 miliar saham BSI.

Adapun pemegang saham pengendali lainnya adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang memiliki 51,27% atau 23,74 miliar saham. Kemudian, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang juga menjadi pengendali yang mengoleksi 7,09 miliar atau sebesar 15,38% dari kepemilikan saham di BSI.

Pemerintah memegang saham dwiwarna di BSI, sedangkan kepemilikan publik atas saham BSI sebesar 9,87% atau 4,54 miliar saham.

Sebelumnya, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan sejauh ini pihaknya masih akan mempertahankan kepemilikan saham BRIS.

Akan tetapi, pihaknya tak menampik fakta untuk melepaskan sebagian saham BRIS secara bertahap seiring diperlukannya modal untuk melakukan ekspansi ke sejumlah anak usaha.

“Intinya kami masih ingin punya [saham] BSI, tapi kalau memang nanti kita butuh modal untuk yang lain, pasti kita akan jual sebagian [saham BSI]. Kita kan ekspansi [mungkin] ke BNI Life atau BNI Asset Management, nanti kan sebagian kita akan alihkan ke tempat itu,” jelasnya usai agenda Peluncuran wondr by BNI, Jumat (5/7/2024).

Teranyar, kabar datang dari Kementerian BUMN yang melaporkan bahwa belum adanya investor strategis yang ideal bagi BSI dari Timur Tengah.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan opsi bagi BSI saat ini adalah dengan menambah porsi kepemilikan saham publik atau free float.

“Ini karena private investor di Timur Tengah belum ada yang ideal. Jadi, lebih ke penaikan free float," ujar Tiko, sapaan akrabnya setelah acara DBS Asian Insights Conference 2024 pada Selasa (21/5/2024).

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com,JAKARTA - Harga konsumen atau inflasi China tercatat naik tipis per Juni 2024, bertahan mendekati nol selama lima bulan berturut-turut. Hal ini menandakan bahwa tekanan deflasi terus menghambat pemulihan ekonomi di Negeri Tirai Bambu.

Menurut laporan Biro Statistik Nasional pada Rabu (10/7/2024) Indeks Harga Konsumen China naik 0,2% pada Juni 2024 dari tahun sebelumnya, lebih rendah dibandingkan kenaikan 0,3% pada Mei 2024 dan perkiraan median ekonom yang disurveiBloombergsebesar 0,4%.

Lebih lanjut, promosi besar-besaran selama festival belanja “618” telah menekan harga barang-barang hiburan, peralatan rumah tangga, dan mobil.

Harga di tingkat pabrik masih tertahan dalam deflasi, seperti yang terjadi pada akhir 2022. IHK produsen menurun 0,8% dari tahun sebelumnya, sesuai dengan perkiraan ekonom. Indeks menurun 1,4% pada Mei 2024.

Adapun, pemulihan ekonomi China pada 2024 tidak merata. Sektor manufaktur terkadang menjadi titik terang sementara konsumsi tertekan oleh kemerosotan real estat dan pasar kerja yang melemah.

Kemudian, risiko deflasi juga serius dan berpotensi menyebabkan penurunan tajam karena orang-orang menunda pembelian akibat ekspektasi harga yang akan terus menurun. Hal ini berdampak pada berkurangnya konsumsi dan merugikan bisnis.

“Risiko deflasi belum hilang di China. Permintaan domestik tetap lemah,” jelas ekonom dari Pinpoint Asset Management, Zhiwei Zhang seperti dikutip dariBloomberg, Rabu (10/7/2024).

Dia juga berpendapat bahwa dalam jangka panjang China membutuhkan pemulihan permintaan domestik untuk mendorong perekonomian.

Sementara itu, ekonom dari United Overseas Bank Ltd., Woei Chen Ho, menambahkan bahwa harga yang lemah meningkatkan kemungkinan pelonggaran kebijakan moneter oleh China, termasuk pemotongan suku bunga dan jumlah uang yang harus disimpan bank sebagai cadangan.

China waspada dalam menurunkan suku bunga karena khawatir akan tekanan pada yuan. Langkah Federal Reserve (The Fed) untuk memotong suku bunga lebih dahulu dapat memberikan ruang bagi Bank sentral China (PBOC).Namun, Ketua Fed Jerome Powell tidak memberikan jadwal pasti untuk hal tersebut.

Para Investor menantikan pertemuan kebijakan Partai Komunis pekan depan untuk mengetahui rencana jangka panjang Beijing dalam mengatasi berbagai isu. Data pertumbuhan kuartal kedua akan dirilis pada Senin (15/7).Ekonom Bloomberg memprediksi kenaikan harga konsumen sebesar 0,6% tahun ini, jauh di bawah target resmi 3%.

Di sisi lain, Yuan China stabil di 7,2757 per dolar pada pukul 10:43 pagi di Shanghai, sementara imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun berada di sekitar 2,27%. Reaksi pasar saham juga lesu, dengan Indeks CSI 300 naik 0,1%.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir meminta agar pihak yang tidak kompeten menjalankan tugas agar dicopot dari jabatannya, imbas lumpuhnya sistem layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang dikelola Telkomsigma terserang ransomware Brain Cipher.

Erick menyampaikan bahwa dirinya mendukung kebijakan yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto untuk mengoreksi semua pihak yang tidak kompeten menjalankan tugas.

“Kan sudah mundur Dirjen dari Kominfo, saya mendukung kebijakan yang dipakai Pak Hadi untuk mengkoreksi semua pihak yang tidak kompeten, dan itu sesuai arahan Presiden, Pak Budi Arie [Menkominfo] sudah melakukan,” kata Erick Thohir seusai acara TikTok Pos Aja! di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Maka dari itu, Erick menegaskan bahwa Kementerian BUMN mendukung adanya pencopotan jabatan terhadap pihak yang tidak kompeten. “Yang pasti kita mendukung kalau ada yang tidak kompeten, kita copot juga,” tekannya.

Saat ditanya terkait indikasi kelalaian yang dilakukan karyawan, Erick enggan menjawab pertanyaan itu lantaran masih tahap indikasi. Meski demikian, Erick mendorong untuk dilakukan investasi audit.

“Saya mendorong namanya investigasi audit, tetapi saya tidak mau berpolemik politik, saya bukan orang politik, saya orang profesional, mendorong pembersihan individu yang korupsi atau individu yang tidak baik,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Direktur Jenderal Aplikasi & Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengumumkan pengunduran diri di depan awak media pada Kamis (4/7/2024). Pengunduran diri itu dilakukan imbas sistem layanan PDNS 2 di Surabaya yang lumpuh diserang ransomware Brain Cipher pada Kamis (20/6/2024).

Pria yang akrab disapa Semmy itu mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan pengunduran diri secara lisan pada 1 Juli 2024. Begitu pun dengan surat pengunduran diri yang telah diserahkan Menkominfo Budi Arie Setiadi pada Rabu (3/7/2024).

“Saya menyatakan bahwa per 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin pada Menteri Kominfo [Budi Arie Setiadi],” kata Semmy dalam konferensi pers di Gedung Kemenkominfo di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Semmy menyatakan bahwa insiden peretasan PDNS 2 di Surabaya ini merupakan tanggung jawabnya. “Alasannya, kejadian ini bagaimana pun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai Dirjen pengampu dalam proses transformasi pemerintahan,” tuturnya.

Di samping itu, dia menyampaikan bahwa tanggung jawab ini diambil secara moral dan harus selesai di dirinya. “Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral, dan saya menyatakan harusnya selesai di saya, karena ini adalah masalah yang harus saya tangani dengan baik,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah bank-bank besar, seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), berupaya mengembangkan aplikasi super alias superapp pada 2024. Superapp dinilai mampu mengerek dana murah (current account saving account/CASA) yang diincar bank di tengah tantangan tingginya suku bunga acuan pada 2024.

BNI misalnya berupaya meningkatkan porsi dana murah lewat superapp yang baru diluncurkan yakni wondr by BNI. Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan BNI memang tahun ini berupaya mengerek CASA-nya untuk menghadapi tantangan likuiditas di tengah tingginya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).

Terbaru, BI telah mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate pada level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 19-20 Juni 2024.

Dalam RDG pada April 2024, BI telah memutuskan untuk menaikan suku bunga acuannya atau BI Rate 25 basis poin (bps) dari 6% ke 6,25%. Kenaikan suku bunga acuan saat itu menjadi yang pertama kali sejak Oktober 2023.

Menurutnya, tingginya suku bunga acuan akan menekan biaya dana (cost of fund/CoF). Perbankan pun mengakalinya dengan mengerek porsi dana murah.

"Di tengah likuiditas ketat, BNI berkomitmen menjaga pertumbuhan DPK [dana pihak ketiga] khususnya berbasis transaksi agar dapat terus tumbuh sesuai dengan market," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024).

Pada kuartal I/2024, BNI memiliki dana murah sebesar Rp543,5 triliun atau 69,7% dari DPK. Nilai dana murah naik 6% secara tahunan (year on year/yoy). Adapun porsi dana murah pun naik, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya pada level 68,9%.

“[Superapp wondr] jadi game changer-nya. Bank itu kan kredit harus sehat dan punya CASA supaya survive di dalam kondisi ekonomi seperti ini, salah satu pilar fundamental yang diubah adalah platform ritel kami ubah jadi superapp ini,” ujarnya pada awak media usai Peluncuran wondr by BNI pekan lalu (5/7/2024).

Dia pun menargetkan untuk bisa meningkatkan dana murahnya. “Ke depan harusnya lebih baik. Kami ingin [porsi CASA] bertahap naik 75%-80%,” ujarnya.

Senada, Direktur Finance BNI Novita Widya Anggraini mengatakan peluncuran wondr memang memiliki tujuan untuk memperbaiki struktur pendanaan BNI.

“Kami memang menyasar ke nasabah ritel, kalau nasabah ritel naik [maka] target avegerage balance naik dan cost of fund lebih terkontrol,” ujarnya kepada awak media, pekan lalu (6/7/2024).

Bahkan, perseroan menargetkan kenaikan yang signifikan, di mana jumlah transaksi BNI yang kini mencapai 5 juta, diharapkan dapat menyentuh 7 juta di akhir tahun dengan menggunakan wondr BNI.

Sebelum merilis wondr, BNI memiliki pengguna mobile banking sebanyak 16,9 juta per Maret 2024, tumbuh 18,5% yoy.

Perbesar

Direktur Utama BNI (BBNI) Royke Tumilaar di acara peluncuran super app wondr by BNI di Jakarta, Jumat (5/7/2024). JIBI/Arlina Laras

Lalu, jumlah frekuensi transaksi Mobile Banking BNI pada kuartal I/2024 meningkat 53,9% yoy menjadi 318 juta.

Dari segi nilai transaksi, Mobile Banking BNI mencapai Rp347 triliun, tumbuh 35,9% yoy dari sebelumnya Rp255 triliun. Rata-rata harian untuk jumlah transaksi mencapai Rp3,49 juta pada kuartal I/2024, naik 63,1% yoy dari sebelumnya 2,14 juta pada kuartal I/2023.

Selain BNI, BTN pun mengandalkan superapp untuk mendongkrak CASA. BTN telah meluncurkan superapp-nya BTN Mobile pada awal tahun lalu. "Kami lagi seru-serunya aktif di mobile. Ada BTN Mobile," kata Nixon pada Senin (8/7/2024).

Hingga akhir Maret 2024, jumlah pengguna aktif BTN Mobile mencapai 1,4 juta, dengan nilai transaksi mencapai Rp20,5 triliun hingga akhir kuartal I/2024, bertumbuh pesat sebesar 60,1% yoy. "Sudah terdapat 16 fitur baru untuk membantu transaksi di BTN Mobile,” ujar Nixon.

Nixon mengatakan BTN Mobile mampu menjadi pengerek pendanaan di BTN, terutama dana murah. Pertumbuhan DPK di BTN ditopang salah satunya oleh meningkatnya jumlah pengguna aplikasi BTN Mobile serta transaksi yang dilakukan.

Meski begitu, BTN mencatatkan penurunan porsi dana murahnya pada kuartal I/2024 menjadi 49,9%, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 52,2%. "Ini karena terjadi pertumbuhan pesat di deposito seiring dengan tingginya bunga deposito," ujarnya.

Adapun, Nixon mengatakan selain mampu mendongkrak pendanaan, BTN Mobile juga mampu mendongkrak pertumbuhan pendapatan berbasis biaya (fee based income).

Pada kuartal I/2024, transaksi fee based income naik 14,8% yoy menjadi dari tahun sebelumnya sebesar Rp1 triliun di tengah pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang mengalami pemberatan seiring tren suku bunga yang menanjak.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) turut memburu dana murah di tengah tantangan suku bunga tinggi 2024.

"DPK mampu dihimpun Rp1.416,21 triliun. Masih didominasi CASA karena tidak lepas dari aspirasi BRI fokus ke low. Perseroan masih punya ruang tumbuh lebih baik lagi untuk mendongkrak dana murah," kata Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto.

Pada kuartal I/2024, BRI telah mencatatkan dana murah Rp873,29 triliun, naik 7,8% yoy. Porsi dana murah pun mencapai 61,66% terhadap DPK.

Di antara strategi BRI dalam mendongkrak CASA adalah dengan memanfaatkan superapp-nya BRImo. BRI mencatatkan jumlah pengguna BRImo sebanyak 33,5 juta pada kuartal I/2024, tumbuh 30,3% yoy. Sejalan dengan pertumbuhan pengguna, jumlah transaksi tumbuh signifikan 55,2% mencapai 969,6 juta transaksi pada tiga bulan awal 2024.

Adapun, nilai transaksi BRImo mencapai Rp1.251,1 triliun pada kuartal I/2024 tumbuh 41,8% yoy dari sebelumnya Rp881,8 triliun.

Catur mengatakan selain mendongkrak dana murah, transaksi di BRImo mampu mendorong fee based income. "Kami bisa meningkatkan fee based income 6,92% yang menjadi faktor pendorong laba BRI. Ini tidak lepas dari kontribusi superapp BRImo," ujarnya.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengatakan BRI juga terus berupaya mengembangkan superapp-nya itu. BRI misalnya memperluas layanan pembayaran lintas negara (cross-border) dengan memanfaatkan QRIS di Singapura melalui super app BRImo.

“QRIS cross-border adalah layanan pembayaran yang memungkinkan pengguna BRImo untuk melakukan pembayaran di luar negeri. Dengan fitur ini, nasabah dapat menikmati kemudahan transaksi internasional tanpa kerumitan konversi mata uang,” katanya.

Tantangan Pengembangan Superapp

Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan penyediaan superapp oleh bank-bank besar di Indonesia pada dasarnya adalah untuk meningkatkan layanan kepada nasabahnya dengan tidak hanya menyediakan layanan perbankan tradisional.

Bank pun menyediakan berbagai layanan mulai dari gaya hidup, investasi, dan e-commerce, serta menciptakan ekosistem finansial yang lengkap bagi nasabah.

"Superapp juga memang dapat menjadi alat yang efektif untuk menarik CASA, meningkatkan fee based income, dan mendorong pertumbuhan bisnis bank," katanya kepada Bisnis pada Selasa (9/7/2024).

Meski begitu, ada tantangan yang dihadapi bank dalam pengembangan superapp itu. "Tantangannya kompleksitas pengoperasian, pemeliharaan, dan risiko keamanan yang turut meningkat. Kompleksitas superapp berpotensi membingungkan nasabah, dan integrasi layanan yang belum optimal dapat menyebabkan ketidakpuasan," ujarnya.

Apalagi, sektor perbankan rawan terkena serangan siber. Berdasarkan data dari Checkpoint Research 2022, sektor jasa keuangan termasuk perbankan mendapatkan 1.131 kali serangan siber setiap pekannya.

Sementara, data International Monetary Fund (IMF) pada 2020 menyebutkan total kerugian rata-rata tahunan akibat serangan siber di sektor jasa keuangan secara global mencapai sekitar US$100 miliar.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan sektor perbankan kerap kali menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan siber karena mempunyai nilai ekonomi yang besar. “Perbankan selalu akan dilihat pertama, karena ini adalah industri yang berjalan berdasarkan kepercayaan dan keamanan,” tuturnya.

Tahun lalu, serangan siber juga dikabarkan menimpa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. alias BSI (BRIS). Bank syariah terbesar di Indonesia itu diduga mengalami kebocoran data nasabah oleh kelompok ransomware LockBit di situs dark web. Total data yang dibocorkan mencapai 1,5 TB mencakup data nasabah dan karyawan BSI.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani merespons permintaan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang terkait penjelasan atas 26.000 kontainer yang sebelumnya tertahan di sejumlah pelabuhan.

Askolani yang merupakan anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menyatakan belum membaca surat dari Menteri Perindustrian terkait permintaan pengungkapan isi kontainer tersebut. Dia menekankan bahwa isi dari kontainer-kontainer tersebut sudah pasti dicek dan tidak langsung diloloskan. "Itu bukan hanya urusan bea cukai saja, urusan semua pihak. Nanti surveyor lihat isinya, lihat SNI-nya, perdagangan lihat PI-nya, nanti ada nggak pertek Kemenperin dan itu normal saja," ujarnya di kompleks Parlemen, Selasa (9/7/2024).

Menurut Askolani, tidak ada yang aneh dari proses pelepasan 26.000 kontainer tersebut. Barang-barang yang keluar sudah tentu mendapat persetujuan dari surveyor, Kementerian Perindustrian, maupun Kementerian Perdagangan. Pada masa transisi Permendag No. 8/2024, tercatat ada 26.514 kontainer yang tertahan di pelabuhan-pelabuhan. Kontainer-kontainer tersebut berisikan komoditas besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan komoditas lainnya yang memerlukan perizinan impor (PI dan Pertek).

"Kalau ada yang nggak sesuai pasti dilarang perindustrian, dilarang perdagangan, dilarang surveyor. Banyak pihak yang akan mengawasinya, nanti bea cukai akan bantu. Semua nggak setuju, pasti akan ditahan sama bea cukai," tambahnya.

Secara terpisah, Agus Gumiwang meminta penjelasan untuk mengetahui apakah barang yang dilepas ke pasar tersebut merupakan bahan baku atau barang jadi. Agus menjelaskan, jika isi kontainer tersebut bahan baku, maka hal itu akan menjadi angin segar bagi industri. Sebaliknya, jika isinya merupakan barang jadi, maka tak heran jika produk impor semakin menggempur pasar domestik.

"Kenapa kita ingin tahu? Karena barang-barang itu bisa saja bahan baku, kalau bahan baku di sektor apa? Kalau barang-barang itu barang jadi TV, elektronik jadi 26.000 itu a big number, besar sekali," ujar Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya, Himpunan Peretail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mencurigai bahwa banjir impor di Indonesia terjadi akibat 26.000 kontainer yang dilepas oleh pemerintah. Sekretaris Jenderal Hippindo, Haryanto Pratantara, mengeluhkan jika seluruh kontainer tersebut ternyata berisi barang ilegal, hal itu akan merugikan industri dalam negeri.

"Kenapa ada importir yang berani memasukkan barang hingga 26.000 kontainer sebelum persyaratannya terpenuhi? Kalau seluruh kontainer itu impor ilegal, solusinya bukan dimasukkan ke dalam negeri, tetapi dimusnahkan," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani merespons permintaan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang terkait penjelasan atas 26.000 kontainer yang sebelumnya tertahan di sejumlah pelabuhan.

Askolani yang merupakan anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menyatakan belum membaca surat dari Menteri Perindustrian terkait permintaan pengungkapan isi kontainer tersebut. Dia menekankan bahwa isi dari kontainer-kontainer tersebut sudah pasti dicek dan tidak langsung diloloskan. "Itu bukan hanya urusan bea cukai saja, urusan semua pihak. Nanti surveyor lihat isinya, lihat SNI-nya, perdagangan lihat PI-nya, nanti ada nggak pertek Kemenperin dan itu normal saja," ujarnya di kompleks Parlemen, Selasa (9/7/2024).

Menurut Askolani, tidak ada yang aneh dari proses pelepasan 26.000 kontainer tersebut. Barang-barang yang keluar sudah tentu mendapat persetujuan dari surveyor, Kementerian Perindustrian, maupun Kementerian Perdagangan. Pada masa transisi Permendag No. 8/2024, tercatat ada 26.514 kontainer yang tertahan di pelabuhan-pelabuhan. Kontainer-kontainer tersebut berisikan komoditas besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan komoditas lainnya yang memerlukan perizinan impor (PI dan Pertek).

"Kalau ada yang nggak sesuai pasti dilarang perindustrian, dilarang perdagangan, dilarang surveyor. Banyak pihak yang akan mengawasinya, nanti bea cukai akan bantu. Semua nggak setuju, pasti akan ditahan sama bea cukai," tambahnya.

Secara terpisah, Agus Gumiwang meminta penjelasan untuk mengetahui apakah barang yang dilepas ke pasar tersebut merupakan bahan baku atau barang jadi. Agus menjelaskan, jika isi kontainer tersebut bahan baku, maka hal itu akan menjadi angin segar bagi industri. Sebaliknya, jika isinya merupakan barang jadi, maka tak heran jika produk impor semakin menggempur pasar domestik.

"Kenapa kita ingin tahu? Karena barang-barang itu bisa saja bahan baku, kalau bahan baku di sektor apa? Kalau barang-barang itu barang jadi TV, elektronik jadi 26.000 itu a big number, besar sekali," ujar Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya, Himpunan Peretail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mencurigai bahwa banjir impor di Indonesia terjadi akibat 26.000 kontainer yang dilepas oleh pemerintah. Sekretaris Jenderal Hippindo, Haryanto Pratantara, mengeluhkan jika seluruh kontainer tersebut ternyata berisi barang ilegal, hal itu akan merugikan industri dalam negeri.

"Kenapa ada importir yang berani memasukkan barang hingga 26.000 kontainer sebelum persyaratannya terpenuhi? Kalau seluruh kontainer itu impor ilegal, solusinya bukan dimasukkan ke dalam negeri, tetapi dimusnahkan," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/7/2024).

Bisnis.com, INDRAMAYU - Pemerintah Kabupaten Indramayu menyebutkan keberadaan Bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang bisa mendongkrak sektor pertanian tiga wilayah kecamatan.

Bupati Indramayu Nina Agustina menyebutkan keberadaan bendungan tersebut akan mengaliri saluran irigasi di Kecamatan Terisi, Kecamatan Kandanghaur, dan Kecamatan Gabuswetan. Luas lahan di tiga daerah itu sekitar 6.120 hektare.

Menurut Nina, adanya Bendungan Cipanas bakal mempermudah Kabupaten Indramayu untuk mencapai target produksi padi 1,8 juta ton pada 2024 ini.

"Bendungan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Indramayu terutama untuk suplai air bersih dan irigasi pertanian," kata Nina, Rabu (10/7/2024).

Pada Selasa (9/7/2024), Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meresmikan Bendungan Cipanas. Bendungan tersebut memakan waktu konstruksi 7 tahun lamanya.

Sebagai informasi, Bendungan Cipanas masuk ke dalam daftar proyek andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut sebagai proyek strategis nasional (PSN) dengan total nilai konstruksi mencapai Rp2,03 triliun.

Pembangunan Bendungan Cipanas dikerjakan mulai 2016 dan rampung pada 2023. Artinya, pembangunan bendungan tersebut telah berjalan selama 7 tahun.

Penyelesaian pembangunan bendungan ini molor dari target awal rampung pada 2022. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta agar pembangunan Bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang selesai lebih cepat.

Adapun, pembangunan bendungan tersebut dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya - PT Jaya Konstruksi (KSO) yang fokus pada pembangunan tubuh bendungan dan PT Brantas Abipraya (Persero) untuk pembangunan infrastruktur pendukung.

Bendungan ini memiliki kapasitas mencapai 250,81 juta meter kubik (m3) yang dapat dimanfaatkan untuk tampungan air guna mendukung irigasi pertanian dan sumber air baku di kawasan segitiga Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana) yang berada di Kabupaten Indramayu dan Sumedang.

Selanjutnya Bendungan Cipanas diproyeksikan bakal menambah suplai air irigasi pertanian di Kabupaten Sumedang dan Indramayu seluas 9.273 hektare, khususnya di Daerah Irigasi (DI) Cipanas, Cikawung, dan Cibunut.

Bendungan Cipanas juga diharapkan dapat memenuhi air baku sebesar 850 liter/detik bagi kawasan industri Rebana dan kawasan permukiman, termasuk Bandara Kertajati.

Bendungan ini juga telah didesain untuk mamasok air bersih untuk kawasan industri di Kabupaten Sumedang sebesar 650 liter/detik dan kebutuhan air minum masyarakat di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu sebesar 200 liter/detik.

Secara teknis, Bendungan Cipanas dibangun setinggi 71,60 meter dengan tipe urugan inti tegak. Bendungan ini memiliki luas genangan 1.315,95 hektare yang juga dapat dimanfaatkan sebagai tampungan air pengendali banjir untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya karena mampu mengurangi debit banjir sebesar 487,75 m3/detik, serta potensi sebagai sumber pembangkit listrik sebesar 3 MW.

Bisnis.com, JAKARTA -- Amerika Serikat (AS) meminta Indonesia membayar utang senilai US$35 juta (sekitar Rp569 miliar) untuk perlindungan alam. Pengalihan pembayaran utang ini nantinya akan dikelola oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah AS.

Kuasa Usaha ad Interim Kedutaan Besar AS untuk Indonesia Michael Kleine menyatakan perjanjian ini mencerminkan kerja sama strategis komprehensif.

“Dengan menghapus [mengalihkan pembayaran] utang dan mengalokasikan dananya kembali ke Indonesia melalui program ini, kami mengambil langkah konkret untuk melindungi terumbu karang Indonesia yang sangat berharga dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujar Kleine dalam keterangan resmi Kedutaan Besar AS di Jakarta, dikutip Rabu (10/7/2024).

Victor Gustaaf Manoppo, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, menyatakan bahwa kesepakatan ini memperkuat gagasan bahwa laut yang sehat adalah kepentingan global dan tanggung jawab bersama.

Pengalihan utang ini akan menempatkan dana yang sebelumnya digunakan untuk pembayaran utang menjadi inisiatif untuk mendukung konservasi ekosistem terumbu karang. Dana tersebut akan dikelola oleh Komite Pengawas yang terdiri dari perwakilan pemerintah Indonesia dan AS, mitra LSM, serta organisasi masyarakat sipil lainnya.

Fokus kegiatan konservasi ini akan berada di wilayah Sunda Kecil, Banda, dan Bentang Laut Kepala Burung di Papua Barat. Prioritasnya mencakup pelestarian spesies terancam atau endemik yang bergantung pada ekosistem terumbu karang, pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, pengurangan ancaman, serta peningkatan pengelolaan kawasan lindung.

Indonesia merupakan rumah bagi 16% kawasan terumbu karang dunia dan sekitar 60% spesies karang dunia. Terumbu karang ini menyediakan makanan, mata pencaharian, dan perlindungan dari badai bagi separuh populasi dunia. Namun, sekitar 75% terumbu karang di seluruh dunia terancam.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara usai mencuat kabar PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo bakal melakukan divestasi atau melepas sebagian kepemilikan saham Jalan Tol Cibitung-Cilincing.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Miftachul Munir menjelaskan hingga saat ini pihaknya belum melakukan koordinasi lanjutan dengan Pelindo mengenai hal itu.

"Kelihatannya belum ada isu sih, nanti saya coba konfirmasi sama BUJT nya," jelas Munir saat ditemui di Tol Cimanggis-Cibitung, Rabu (10/7/2024).

Munir menjelaskan, rencana Pelindo untuk melakukan divestasi Tol Cibitung-Cilincing menjadi sepenuhnya kewenangan BUJT. Dengan demikian, dalam tahap ini Kementerian PUPR belum mendapat informasi lanjutan mengenai hal tersebut.

Apabila rencana divedtasi tersebut telah mendapat kesepakatan internal, barulah BUJT bakal melaporkan hal itu ke Kementerian PUPR.

"Jadi mungkin mereka akan evaluasi ulang kajiannya seperti apa nanti di internal BUJT, nanti kita konfirmasi. Biasanya kan seperti itu gak perlu [minta izin PUPR], kalau tol sudah operasi, tak perlu meminta izin ke kementerian mereka hanya perlu melaporkan," jelasnya.

Namun demikian, Munir optimis bila divestasi Tol Cibitung-Cilincing itu benar bakal dilakukan, akan terdapat banyak pihak yang berminat.

"Banyak yang minat tol kita sih," pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Pelindo berencana melepas kepemilikan saham sebesar 65% di ruas tol Cibitung-Cilincing untuk mengurangi utang perseroan sebesar Rp8 triliun.

Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono menjelaskan, divestasi ini ditargetkan rampung pada tahun ini. Meski demikian, dirinya tidak menyebutkan siapa pihak yang akan membeli kepemilikan atas jalan tol tersebut.

"Divestasi jalan tol kami harapkan selesai 2024, sehingga nanti akan mengurangi utang sekitar Rp8 triliun," kata Arif dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR Di Kompleks Parlemen, Rabu (3/7/2024).

Adapun, ruas Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) dibangun dan dioperasikan oleh PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP), yang dimiliki oleh PT Akses Pelabuhan Indonesia dan PT Menara Maritim Indonesia.

Kedua perusahaan tersebut berada di bawah anak usaha Pelindo, yakni PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL).

Bisnis.com, JAKARTA - Belakangan geger Jokowi batal pindah kantor di IKN karena fasilitas belum lengkap.

Hal ini disampaikan olehnya saat lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah, " katanya kepada wartawan.

Mengacu pada penyataan terbaru Jokowi ini, kata-kata yang diucapkan Rocky Gerung soal masa depan IKN kembali viral.

Filsuf dan akademisi kenamaan Indonesia tersebut pernah mengatakan bahwa IKN bisa saja menjadi proyek mangkraknya Jokowi.

Apalagi jika Kepres pemindahan IKN dibebankan kepada pemerintahan Prabowo yang sudah memiliki visi dan misinya sendiri.

"IKN itu akan diingat sebagai mangkraknya Jokowi, jadi kalau Prabowo diberi beban lagi untuk mengeluarkan Kepres, itu Prabowo akan berpikir dua kali. Dalam kepemimpinan yang rasional tentu Prabowo akan bilang 'Ini urusan apa saya dengan IKN," kata Rocky Gerung seperti dilansir dari salah satu video di Channel YouTubenya.

Jokowi, dalam komentar terbarunya, mengatakan belum dapat memastikan kapan Keputusan Presiden (Kepres) tentang pemindahan Ibu Kota akan terbit.

Saat ditanya soal kapan Kepres tersebut akan diterbitkan, Jokowi menegaskan tidak akan terburu-buru. Tergantung situasi pembangunan IKN.

Dia bahkan memberi sinyal, Kepres itu bukan tidak mungkin terbit setelah dirinya lengser.

"Kita melihat situasi lapangan, kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum. Jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," kata Jokowi.