Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaana reasuransi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) menilai tidak akan banyak perubahan dalam lanskap industri asuransi jika pemerintah meneruskan kebijakan yang sudah diambil saat ini.

Direktur Teknik Operasi Indonesia Re Delil Khairat mengatakan kebijakan pemerintah baru berdampak signifikan terhadap sektor asuransi dan reasuransi. Dia mengharapkan muncul fokus untuk memperkuat sektor asuransi sebagai bagian penting dari sektor keuangan.

“Kalau fokusnya masih seperti sekarang, mungkin tidak banyak yang bisa diharapkan. Tetapi apabila ada perhatian lebih terhadap pengelolaan risiko dalam negeri, kita bisa berharap banyak,” kata Delil kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Salah satu kebijakan penting yang diharapkan dapat meningkatkan penetrasi asuransi adalah implementasi dari UU Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK) 2024, atau Omnibus Law. Menurut Delil, UU ini mengamanatkan beberapa jenis asuransi wajib, termasuk asuransi third-party liability untuk kendaraan bermotor hingga asuransi bencana alam. Dia berharap pemerinah menjalankan kebijakan ini secara maksimal.

“Jika kita bisa mereplikasi skema yang sukses di negara-negara lain, lini bisnis asuransi kendaraan bermotor ini bisa mengangkat besaran industri asuransi kita,” kata Delil.

Delil menambahkan area lain yang berpotensi berkembang adalah asuransi marine cargo, terutama jika kebijakan pemerintah mendukung peningkatan kegiatan pengangkutan barang.

“Karena ada program seperti ‘makan siang gratis,’ mungkin akan ada kenaikan dalam pengangkutan barang, yang pada akhirnya meningkatkan lini bisnis marine cargo,” katanya. Selain itu, pembangunan perumahan yang direncanakan pemerintah juga diyakini akan berdampak positif pada asuransi kredit dan properti.

Selain soal kebijakan, Delil menyoroti kondisi industri asuransi dan reasuransi di Indonesia yang penuh sesak dengan pemain. Menurutnya, ada 72 perusahaan asuransi umum, lebih dari 50 perusahaan asuransi jiwa, 9 perusahaan reasuransi, serta lebih dari 150 broker asuransi di Indonesia.

Sementara, penetrasi asuransi masih rendah, bahkan termasuk yang terendah di dunia. “Sebenarnya yang pertama harus dilakukan adalah mengkonsolidasikan pasar ini. Jika pasar dikonsolidasikan, maka industri bisa lebih profesional,” ujarnya.

Delil menyebut bahwa ketentuan dari POJK Nomor 23 Tahun 2023, yang menetapkan batas modal minimum perusahaan reasuransi, diharapkan bisa mengurangi jumlah pemain dan memperkuat struktur pasar. Dia menyoroti bahwa Indonesia memiliki jumlah perusahaan reasuransi lokal yang sangat banyak, namun dengan ekuitas yang kecil.

Sebagai perbandingan, Delil mencontohkan negara seperti Malaysia dan India, yang memiliki pasar lebih besar dengan pemain reasuransi lokal yang lebih sedikit dan kuat.

“Seharusnya kita punya sedikit saja, satu atau dua maksimal. Tetapi dengan capital yang kokoh, yang kuat, dan juga capability yang kuat. Sehingga reasuransi ini bisa menjadi pemain global atau paling tidak pemain regional di tahap-tahap awal,” katanya.

Selain soal jumlah pemain, Delil juga menyoroti pentingnya penegakan hukum dan disiplin dalam industri ini. Dia menyoroti praktik acquisition cost yang kerap kali melebihi batas yang ditetapkan OJK, tetapi pelanggarannya sering kali tidak mendapatkan sanksi tegas.

“Para pelanggar terus melakukan aksinya, dan pasar tidak pernah mengalami perbaikan signifikan,” kata Delil.

Delil juga menyoroti tantangan baru yang akan dihadapi industri reasuransi dengan diberlakukannya IFRS 17 pada tahun 2025, serta kompetisi pasar yang semakin ketat. Menurutnya, perusahaan reasuransi lokal harus beradaptasi dengan memperkuat permodalan, kemampuan teknikal, serta kedisiplinan dalam underwriting.

“Reasuransi lokal harus melakukan perubahan fundamental dalam banyak aspek agar bisa menjadi lebih kuat dan bisnis berjalan lebih efektif,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penasihat hukum tersangka Zarof Ricar, Handika Honggowongso sedang menyiapkan upaya hukum terkait kasus yang menjerat kliennya.

Adapun, Zarof merupakan tersangka kasus dugaan pemufakatan jahat, suap atau gratifikasi vonis bebas Ronald Tannur oleh hakim PN Surabaya.

“Kami sedang menyiapkan langkah-langkah pembelaan yang dimungkinkan oleh hukum untuk menangani perkara tersebut,” ujar Handika dalam keterangan resmi, Sabtu (26/10/2024).

Handika meminta agar seluruh pihak tidak berspekulasi atas kasus yang menjerat kliennya itu. Sebab, hal tersebut bisa merusak kredibilitas jajaran hakim agung di Mahkamah Agung.

“Kami mengimbau kepada semua pihak, supaya tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah, jangan membangun opini yang mengarah pada trial by press yang merugikan kepentingan hukum klien kami sekaligus merusak kredibilitas jajaran hakim agung di Mahkamah Agung,” tutur Handika.

Peran Zarof Ricar

Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan Zarof diduga berperan menjadi perantara antara pengacara Ronald Tannur dengan tiga hakim agung berinisial S, A dan S. Dalam hal ini, Zarof bakal menerima bayaran Rp1 miliar.

"Pada bulan Oktober 2024, Tersangka LR menyampaikan pesan kepada ZR akan mengantarkan uang sebesar Rp5 miliar untuk Hakim Agung atas nama S, A dan S yang menangani perkara kasasi Terdakwa Ronald Tannur," ujar Abdul di Kejagung, Jumat (25/10/2024).

Hanya saja, karena jumlah otu terlalu banyak, maka Zarof tidak mau menerima uang tersebut. Oleh karena itu, Lisa kemudian menukarkan uang Rp5 miliar itu ke money changer yang berlokasi di Jakarta Selatan.

"Uang tersebut lalu disimpang oleh ZR di dalam brankas yang berada di ruang kerja rumah ZR," tambahnya.

Adapun, penyidik Kejagung juga telah menyita aset sebesar Rp920 miliar hingga emas 51 kg di kediaman Zarof di kawasan Senayan, Jakarta.

Uang itu diduga dikumpulkan Zarof lantaran terkait kasus gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung selama 2012-2022.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan bahwa pemerintah tidak ingin terus-menerus mengimpor daging hingga susu. Hal ini sejalan dengan misi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujdukan swasembada pangan, termasuk daging.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Kementan Heru Tri Widarto mengatakan bahwa pemerintah membuka peluang bagi investor untuk masuk dan membangun peternakan di Indonesia.

“Enggak lah [impor daging dan susu terus-menerus], bahwa ekspertis mereka [Uni Eropa] itu kita butuhkan. Kalau perlu mereka investasinya di sini, membangun peternakan di sini,” kata Heru saat ditemui di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Adapun, Heru menyampaikan bahwa pemerintah tengah gencar menyiapkan lokasi sebagai upaya mengundang para investor agar masuk ke Indonesia, salah satunya dari Vietnam. Dia menjelaskan, keberadaan investor akan membuka arah Indonesia mewujudkan negara swasembada.

“Investor itu kan nanti bisa membuat peternakannya di sini, arahnya ke sana. Jadi bukan terus-terusan impor [sapi] gitu ya,” jelasnya.

Untuk itu, dia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya menarik investor agar berinvestasi di sektor pertanian di Indonesia. Adapun, investor yang dimaksud mencakup investor lokal maupun investor asing.

“Tapi intinya, kalau peternakan sekarang sedang digenjot investor untuk melakukan usaha peternakannya di Indonesia dari dalam maupun dari luar negeri. Ada beberapa yang dari dalam negeri dan ada beberapa juga yang dari luar negeri,” jelasnya.

Heru kembali menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan sejalan dengan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.

“Intinya arahan Pak Menteri adalah yang pertama soal swasembada pangan dan ke depan pasti akan mencapai swasembada daging,” terangnya.

Sebelumnya, Kementan membawa investor dari Vietnam untuk berinvestasi pada sektor peternakan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Mentan Amran menjelaskan bahwa investasi tersebut berbentuk pembangunan industri sapi perah dan industri pengolahan susu, salah satunya untuk mendukung program minum susu gratis dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Investornya, Alhamdulillah mereka tertarik berinvestasi di Kabupaten Poso. Kami mendapatkan arahan dari Bapak Presiden dan Bapak Presiden Terpilih, untuk kita membangun peternakan, dairy cattle untuk produksi susu di sini,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Rabu (25/9/2024).

Perlu diketahui, investasi ini merupakan tindak lanjut kerja sama dari hasil lawatan Mentan Amran yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Vietnam. Dia pun menjelaskan bahwa investor ini merupakan perusahaan terbesar dalam memproduksi susu.

“Kalau investasinya lancar, 3–5 tahun target produksinya 1,8 juta ton,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah disebut dapat memberikan berbagai opsi penyelamatan perusahaan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang diterpa isu pailit. Beberapa opsi tersebut di antaranya yakni relaksasi utang hingga insentif.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan untuk mempertahankan puluhan ribu pekerja Sritex pemerintah perlu turun tangan, salah satunya lewat relaksasi utang.

"Relaksasi dari utang itu sendiri ya akan cukup baik jika Himbara ikut serta. Tetapi dalam mekanisme dan prosedural yang tentu juga sesuai ya," kata Andry kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Selain relaksasi, pemerintah juga perlu membantu mencarikan offtaker industri yang dapat menyerap produk-produk dari Sritex. Dengan demikian, kata Andry, SRIL bisa menstabilkan pendapatan.

Kendati demikian, untuk mendukung pembayaran piutang Sritex kepada Kreditur yang tersendat, Andry menyebut pemerintah dinilai belum dapat memberikan penyelamatan berupa ambil alih kepemilikan perusahaan.

“Jika akan dijadikan BUMN pasti harus ada perizinan dari DPR. Lalu mau seperti apa modelnya? Sekarang juga banyak BUMN yang bermasalah, jadi belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan perusahaan ini,” jelasnya.

Di sisi lain, dia melihat kondisi industri tekstil saat ini masih diadang badai PHK apabila tidak ada kebijakan strategis dari Pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, pemerintah perlu turun tangan mengatasi masalah tersebut.

“Seperti yang kemarin sudah dilakukan oleh Presiden, saya rasa cukup baik tetapi yang kita perlukan adalah bagaimana ekosistem dari industri tekstil ini bisa bersaing dan bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri,” terangnya.

Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengatakan kasus pailit yang dihadapi Sritex akan menambah panjang permasalahan yang dihadapi indsutri padat karya, khususnya industri tekstil.

Menurutnya, permasalahan klasik tahunan itu disebabkan ketidakharmonisan kebijakan yang semestinya mendukung industri domestik baik terkait akses pasar maupun biaya produksi.

Di sisi lain, sambung Faisal, pemerintah juga harus mengurai permasalahan biaya produksi termasuk ongkos energi yang tinggi bagi industri. Dalam hal ini, penting untuk memberikan insentif untuk mengurangi biaya input.

“Akses pasar domestik ini juga banyak ketidaksinkronan yang menyebabkan malah justru menggerus pasar di dalam negeri untuk industri tekstil termasuk masalah kontrol terhadap impor baik legal maupun ilegal,” ujarnya.

Faisal menambahkan, pemerintah harus bergerak cepat mengatasi permasalahan yang dihadapi industri TPT yang merupakan industri padat karya, lantaran efeknya dapat berujung pada peningkatan pengangguran dan dampak sosial.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen menyelesaikan antrean Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI- JKN).

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman saat mengikuti Rapat Koordinasi Tata Kelola Data Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat di Aula Sawala Dinas Sosial Jabar, Kota Cimahi, Senin (28/10/2024).

Maka dilakukan konsolidasi dengan berbagai pihak, mulai dari dinas sosial dan dinas kesehatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota juga dengan Kementerian Sosial guna pemutakhiran data supaya masyarakat yang mendapat manfaat benar-benar tepat sasaran.

"Baru saja kami konsolidasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dari 27 kabupaten/kota, juga dengan Kementerian Sosial untuk menyelesaikan antrean PBI-JKN. Kurang lebih ada 2,3 juta antrean masyarakat yang ingin masuk ke PBI," kata Herman Suryatman.

"Tentu bukan hal yang mudah, tapi hari ini kami konsolidasikan dan teman-teman di 27 kabupaten/kota akan melakukan pengecekan, verifikasi, serta validasi untuk memastikan dari sekitar 2,3 juta itu berapa sebetulnya yang betul-betul berhak," tuturnya.

Menurutnya, PBI-JKN merupakan salah satu cara mengurangi beban masyarakat miskin karena itu Pemda Provinsi Jawa Barat memberikan atensi khusus.

"Sebuah ikhtiar untuk memastikan masyarakat miskin yang masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang sesuai dengan indikator mendapatkan haknya," ucap Herman.

Ketua Koordinator Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos Septian menuturkan perlunya penyelesaian inclusion error maupun exclusion error sejak di tingkat pemerintah kabupaten/kota.

Inclusion error adalah kesalahan dalam data, dimana orang yang seharusnya tidak tercatat tetapi masuk sebagai penerima manfaat.

Sedangkan exclusion error merupakan kesalahan dalam data, dimana orang yang seharusnya tercatat tetapi tidak tercatat sebagai penerima manfaat.

"Perlunya inclusion error itu diselesaikan di pemerintah kabupaten/kota sehingga untuk exclusion error data bisa masuk ke DTKS dan tepat sasaran, kemudian dapat memperoleh layanan kesehatan, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat," ucap Septian.

Bisnis.com, JAYAPURA - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jayapura, Papua menyebut realisasi investasi hingga Oktober 2024 mencapai Rp6 triliun atau 70% dari target sebesar Rp8 triliun.

"Kami berharap hingga Desember 2024 investasi di Kota Jayapura bisa tercapai karena memang saat ini konsentrasi masyarakat lebih kepada pemilihan kepala daerah (Pilkada)," kata Kepala DPMPTSP Kota Jayapura Filep Hamadi di di Jayapura, Senin (28/10/2024).

Menurut Hamadi, setiap tahun angka investasi di Kota Jayapura mengalami kenaikan Rp1 triliun sampai Rp2 triliun.

Dia menjelaskan saat ini pihaknya terus berupaya melakukan promosi investasi kepada dunia usaha baik pariwisata maupun kuliner serta pelaku usaha guna mengejar perizinan.

"Sebanyak 1.500 usaha yang masih kami kejar karena mengalami keterlambatan dalam perizinan terkait pembayaran untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena adanya perbaikan pada Perda Nomor 33 tahun 2022 terkait retribusi dan pajak daerah yang mengalami kenaikan," ujarnya.

Dia menjelaskan hal ini juga berdampak pada PAD dan investasi di Kota Jayapura sehingga pihaknya terus melakukan evaluasi untuk bagaimana investasi bisa berjalan dengan baik.

"Karena yang paling menonjol di Kota Jayapura ini investasi pada bidang pariwisata khususnya kuliner dan perdagangan seperti ritel modern baru yang terus bertambah," katanya lagi.

Dia menambahkan dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua juga berdampak bagi para investor ke provinsi baru dengan demikian pihaknya mengajak masyarakat setempat turut serta membantu pemerintah dalam mempromosikan potensi investasi.

Bisnis.com, BANDUNG — Tim Pemenangan serta Saksi TPS pasangan Dony Ahmad Munir-Fajar Aldila diminta ikut berperan aktif dalam menggalang suara dari pemilih pemula dan pemilih yang belum menentukan pilihan.

Para saksi diminta menggalang suara secara dari pintu ke pintu. Sekaligus memantau kalau ada potensi kecurangan. Bahkan, untuk mengamankan suara dari kecurangan, timnya akan menggalang Sistem Keamanan Keliling (Siskamling) untuk mencegah terjadinya serangan fajar.

"Memantau potensi kecurangan, serangan malam hari, saksi kita akan Siskamling (ronda) karena berpikir sudah kerja keras, jangan sampai suaranya hilang," kata Dony.

Dia mengatakan, saat ini para saksi TPS untuk pasangan Dony-Fajar telah terbentuk di 17 kecamatan. Semuanya tersebar merata di Barat-Timur-Utara Kabupaten Sumedang.

"Hampir sudah di 17 kecamatan, di antaranya Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Cimanggung, Cisarua, Ganeas, Ujung Jaya, Jatigede, dan Jatinunggal," kata Dony.

Ia menilai, para saksi TPS adalah orang yang bertugas mengawasi dan mencatat perolehan suaran untuk Dony-Fajar, cabupcawabup Sumedang nomor urut 2.

Mereka bukan hanya mengawasi, namun juga dipastikan memilih Dony-Fajar ketika mereka menggunakan hak suara. Di samping itu, para saksi TPS juga punya tugas menggalang warga lain untuk menjadi pemilih Dony-Fajar.

Selain itu, kini Dony juga terus memastikan soliditas relawan di setiap daerah. Sehingga, pada saatnya nanti mesin partai baik partai pengusung maupun koalisi, bisa optimal untuk memenangkan Dony yang merupakan incumbent ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memaparkan on time performance (OTP) pesawat Haji 2024. Sejumlah kendala menjadi biang kerok keterlambatan pesawat tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menjelaskan OTP menjadi perhatian Kemenhub. Secara keseluruhan OTP haji 2024 sebesar 85,80% dengan 157 kloter delay.

“Jadi yang menjadi perhatian adalah OTP 2024 fase 1 atau 2 dengan 553 kloter. Di fase I OTP sebesar 86,98% dengan 72 kloter delay atau mengalami keterlambatan. Sedangkan, fase 2 pemulangan OTP sebesar 84,63% dengan delay 85 kloter,” kata Lukman dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah terkait evaluasi Haji 2024 dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (28/10/2024).

Adapun, Lukman memaparkan faktor penyebab keterlambatan pesawat yaitu teknis dan operasional. Permasalahan teknis pesawat yaitu mesin terbakar, kebocoran bahan bakar di pesawat, penggantian roda pesawat, aircraft auxiliary power unit bermasalah, serta AC bermasalah sehingga efek domino penerbangan selanjutnya.

Kemudian untuk faktor operasional berasal dari keterlambatan pesawat yang menyebabkan perubahan slot time pada penerbangan selanjutnya, rotasi pesawat, gate limitation, proses imigrasi, masalah cuaca, masalah kru, jamaah sakit, hingga ATC clearance.

Lukman mengklaim ke depan Kemenhub akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan operator penerbangan Kementerian Agama RI dan Kerajaan Saudi Arabia guna peningkatan pelayanan angkutan haji berikutnya.

Senada, Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R. Susardi mengatakan klasifikasi keterlambatan yaitu 10% merupakan teknikal, 4% nonteknikal, 15 pax handling, serta 71% operational keterlambatan misal suhu di madinah.

“Kita melakukan service recovery selama musim haji selama keterlambatan kita gunakan pesawat reguler untuk menggantikan yang rusak,” kata Ade.

Pesawat ganti tersebut adalah dua airbus dan dua pesawat boeing 738 yang melayani 9 kloter.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memaparkan on time performance (OTP) pesawat Haji 2024. Sejumlah kendala menjadi biang kerok keterlambatan pesawat tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menjelaskan OTP menjadi perhatian Kemenhub. Secara keseluruhan OTP haji 2024 sebesar 85,80% dengan 157 kloter delay.

“Jadi yang menjadi perhatian adalah OTP 2024 fase 1 atau 2 dengan 553 kloter. Di fase I OTP sebesar 86,98% dengan 72 kloter delay atau mengalami keterlambatan. Sedangkan, fase 2 pemulangan OTP sebesar 84,63% dengan delay 85 kloter,” kata Lukman dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah terkait evaluasi Haji 2024 dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (28/10/2024).

Adapun, Lukman memaparkan faktor penyebab keterlambatan pesawat yaitu teknis dan operasional. Permasalahan teknis pesawat yaitu mesin terbakar, kebocoran bahan bakar di pesawat, penggantian roda pesawat, aircraft auxiliary power unit bermasalah, serta AC bermasalah sehingga efek domino penerbangan selanjutnya.

Kemudian untuk faktor operasional berasal dari keterlambatan pesawat yang menyebabkan perubahan slot time pada penerbangan selanjutnya, rotasi pesawat, gate limitation, proses immigration, masalah cuaca, masalah kru, jamaah sakit, hingga ATC clearance.

Lukman mengklaim ke depan Kemenhub akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan operator penerbangan Kementerian Agama RI dan Kerajaan Saudi Arabia guna peningkatan pelayanan angkutan haji berikutnya.

Senada, Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R. Susardi mengatakan klasifikasi keterlambatan yaitu 10% merupakan teknikal, 4% nonteknikal, 15 pax handling, serta 71% operational keterlambatan misal suhu di madinah.

“Kita melakukan service recovery selama musim haji selama keterlambatan kita gunakan pesawat reguler untuk menggantikan yang rusak,” kata Ade.

Pesawat ganti tersebut adalah dua airbus dan dua pesawat boeing 738 yang melayani 9 kloter.

Bisnis.com, JAKARTA - Tim Peneliti Departemen Teknik Mesin dan Industri (DTMI Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada melakukan kolaborasi kerja sama dengan Puslitbang PLN untuk mengembangakan teknologi turbin angin.

Turbin ini dirancang oleh tim peneliti yang terdiri dari Prof. Indarto, Prof Deendarlianto, dan Dr. Agung Bramantya.

Turbin yang mereka namakan “Antasena” ini bisa digunakan di daerah dengan kecepatan angin yang rendah.

Deendarlianto mengatakan keunggulan turbin angin yang mereka rancang ini bisa tetap berfungsi secara optimal dan mampu berputar pada kecepatan angin yang cukup rendah, yaitu cut-in wind speed rendah sekitar 2,5 meter per detik.

Keunggulan ini diharapkan mampu membantu perbaikan lingkungan Indonesia lantaran kecepatan angin seringkali menjadi tantangan untuk membangkit listrik tenaga angin.

“Antasena hadir dalam usaha pemanfaatan energi bayu sebagai pembangkit tenaga bayu yang bertujuan untuk mendukung Carbon Utilization bagi daerah 3T,” kata Deendarlianto, dilansir dari laman resmi UGM.

Dikatakan Deen, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) merupakan salah satu program pembangkit PT PLN (persero) Grup untuk menaikan bauran EBT dan mendukung pencapaian target Energi Baru Terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 dan Rencana Umum Energi Nasional.

Deendarlianto menyampaikan bahwa apabila melihat data mengenai persebaran kecepatan angin di Indonesia, di beberapa daerah 3T kecepatan angin ini masih cukup rendah. Sehingga, perlu adanya teknologi untuk pemanfaatan energi angin dengan kecepatan rendah. “Saya kira inovasi dari turin Antasena ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasinya,” katanya.

Menurut Deen, PLTB ini sangat dibutuhkan untuk PLN dalam membantu suplai listrik di daerah 3T. Sehingga, untuk meningkatkan ketersediaan listrik disana, perlu adanya solusi yang tepat dari teknologi yang mutakhir. “Selain bisa diterapkan di daerah 3T dan PLN akan membantu penuh desain, prototype, produksi massal, dan instalasi disana, sehingga bisa digunakan langsung oleh masyarakat,” ujar Deendarlianto.

Deen menjelaskan, turbin Antasena ini memiliki koefisien data (Cp) blade hingga 55% dan material yang ramah lingkungan menggunakan komposit dengan filler karbon yang diambil dari limbah karbon PLTU. Setiap proses pembuatan Turbin Angin Antasena menggambarkan komitmen para peneliti untuk membawa masa depan Indonesia menjadi lebih hijau dan lebih baik dan menjadi solusi terbaik bagi daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh energi konvensional.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala Embrio Superholding BUMN BPI Danantara Kaharuddin Djenod mengamini bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal segera mengumumkan bahwa mobil dinas buatan PT Pindad akan digunakan dalam kegiatan sehari-hari pejabat negara.

“Iya betul [akan digunakan pejabat Negara] nanti diumumkan Presiden [Prabowo],” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (28/10/2024).

Dia menyebutkan bahwa Pindad siap untuk mengisi kebutuhan kendaraan untuk jajaran Kabinet Merah Putih. Mengingat, Presiden Ke-8 RI itu telah mengangkat lebih dari 100 orang menjadi menteri hingga kepala badan/lembaga yang akan membantu kabinet pemerintahannya.

Selama dua hari setelah dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo telah mengangkat dan melantik politikus, pengusaha, birokrat, penceramah, profesional hingga pesohor. Sebelumnya, Prabowo juga telah mengumumkan kabinetnya.

Pengumuman kabinet Prabowo dilakukan pada hari yang sama dengan pelantikannya, Minggu (20/10/2024). Pada saat itu, dia mengumumkan nama kabinetnya yakni 'Kabinet Merah Putih'.

Kemudian, Ketua Umum Partai Gerindra itu langsung melantik anggota kabinetnya dalam dua hari ke depan. Total, Prabowo mengangkat dan melantik 137 posisi atau jabatan di pemerintahannya.

Ada satu orang yang menjabat dua posisi, yakni Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Sehingga, sejatinya ada 136 orang yang dilantik Prabowo.

Djenod pun mengaku bahwa nantinya PT Pindad (Persero) siap untuk memproduksi kebutuhan kendaraan yang diperlukan.

“[Pindad] sangat siap produksi,” imbuhnya.

Apalagi, dia pun mengamini bahwa nantinya dalam pertemuan tersebut juga diinisiasi bahwa PT Pindad (Persero) nantinya bakal dibawahi oleh instansinya.

“Iya nanti [Pindad] di dalam Danantara,” pungkas Djenod.

Kendati demikian, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengatakan bahwa masih ada banyak waktu bagi pemerintah untuk mengkaji peluang ini.

"Ya masih ada apa namanya, masih butuh waktu lah," ujarnya sambil geleng kepala saat ditanya bahwa rencana ini belum diputuskan.

Bisnis.com, JAKARTA — Terdapat setidaknya 10 emiten yang mencatatkan jumlah saham beredar terbanyak di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari deretan emiten itu, masuk tiga emiten milik Grup Bakrie seperti PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) dan PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR).

Jumlah saham beredar merupakan jumlah saham yang diterbitkan emiten di Bursa, dan tidak termasuk saham treasuri. Jumlah saham beredar akan memengaruhi nilai emiten di pasar atau kapitalisasi pasar satu emiten.

Dengan jumlah saham beredar yang besar dan harga saham yang tinggi, maka kapitalisasi pasar pun menjadi kian jumbo.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, di antara yang memengaruhi jumlah saham beredar satu emiten di pasar adalah adanya aksi korporasi penambahan modal serta pemecahan saham atau stock split.

Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya terdapat 10 deretan emiten yang memiliki jumlah saham beredar terbesar di Bursa. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) menjadi emiten yang mencatatkan jumlah saham beredar terbanyak, yakni 1,2 triliun lembar saham.

Kemudian, PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) di posisi kedua dengan mencatatkan jumlah saham beredar sebanyak 476,7 miliar lembar.

Di posisi ketiga, ada emiten pertambangan batu bara milik Grup Bakrie dan Grup Salim, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI). Selain BUMI, emiten milik Grup Bakrie lainnya pun masuk deretan emiten dengan jumlah saham beredar terbanyak.

PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) misalnya saat ini memiliki jumlah saham beredar sebesar 160,05 miliar lembar. Selain itu, PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) memiliki jumlah saham beredar mencapai 141,78 miliar lembar.

"Memang saham Grup Bakrie ini unik, di sini memiliki jumlah saham beredar yang banyak. Tentunya saham beredar tersebut memang dipengaruhi aksi korporasi. Emiten Grup Bakrie paling rajin menjalankan aksi korporasi seperti private placement yang menaikan jumlah saham beredar," terang Nafan kepada Bisnis pada Senin (28/10/2024).

Sejumlah emiten Grup Bakrie memang tercatat kerap menjalankan aksi korporasi penambahan modal. Terbaru, BNBR akan menerbitkan saham baru melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) alias private placement.

Direktur Keuangan Bakrie & Brothers Roy Hendrajanto M. Sakti mengatakan private placement menjadi bagian dari langkah penyehatan kondisi keuangan perseroan.

Dalam private placement, BNBR akan mengkonversi utang kepada dua krediturnya Eurofa Capital Investment Inc. dan Silvery Moon Investment Ltd. atau SMIL sebesar Rp855 miliar menjadi saham.

“Ini [private placement] adalah yang terakhir dalam agenda perseroan, karena dengan selesainya restrukturisasi utang ini, BNBR tidak lagi memiliki kewajiban jangka panjang material yang overdue,” kata Roy dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu.

Adapun, dengan gelaran private placement, jumlah saham beredar BNBR pun menjadi lebih banyak. Dalam proyeksinya, sebelum private placement, jumlah saham beredar BNBR mencapai 160,05 miliar lembar. Setelah private placement serta masuknya Eurofa dan SMIL, jumlah saham beredar BNBR menjadi 173,41 miliar lembar.

BUMI, pada 2022 juga menjalankan private placement sebanyak 200 miliar lembar saham dengan harga Rp120 per saham atau setara dengan Rp24 triliun untuk perbaikan posisi keuangannya.

Pada 2020, BRMS melakukan private placement untuk melunasi kewajiban hutangnya. Saat itu, BRMS menerbitkan 14,5 miliar saham.

Daftar Emiten dengan Jumlah Saham Beredar terbanyak di BEI:

1. GOTO

Berdasarkan data RTI Business, GOTO mencatatkan jumlah saham beredar sebanyak 1,2 triliun dengan jumlah pemilik saham mencapai 351.150. Dengan harga saham pada penutupan perdagangan hari ini, Senin (28/10/2024) di level Rp68 per lembar, maka kapitalisasi pasar GOTO mencapai Rp81,7 triliun.

2. FREN

FREN mencatatkan jumlah saham beredar sebanyak 476,7 miliar lembar. Adapun, jumlah pemilik saham di FREN mencapai 231.329. Denga harga saham FREN terbaru Rp27 per lembar, kapitalisasi pasarnya mencapai Rp12,87 triliun.

3.BUMI

Bumi Resources mencatatkan jumlah saham beredar sebanyak 371,32 miliar lembar dengan jumlah pemilik saham mencapai 101.492. BUMI mencatatkan kapitalisasi pasar sebesar Rp51,61 triliun saat harga saham yang mencapai Rp139 per lembar.

4. BBKP

PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) alias KB Bank mencatatkan jumlah saham beredar di pasar sebanyak 187,88 miliar lembar. Sementara, jumlah pemilik saham BBKP mencapai 72.931.

Saat harga saham BBKP di pasar mencapai Rp60 per lembar, kapitalisasi pasar BBKP tercatat sebesar Rp11,26 triliun.

5. BKSL

PT Sentul City Tbk. (BKSL) mencatatkan jumlah saham beredar sebanyak 167,7 miliar lembar dan jumlah pemilik saham sebanyak 25.665. Adapun, saat harga saham BKSL mencapai level Rp47 per lembar, kapitalisasi pasar BKSL sebesar Rp7,88 triliun.

6. BNBR

Saat ini, BNBR memiliki jumlah saham beredar sebesar 160,05 miliar lembar. Jumlah pemilik saham BNBR mencapai 29.699.

BNBR mencatatkan harga saham Rp56 per lembar dan kapitalisasi pasar sebesar Rp8,96 triliun.

7. BBRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mencatatkan jumlah saham beredar mencapai 151,55 miliar lembar dengan jumlah pemegang saham sebanyak 530.393. Adapun, kapitalisasi pasar BBRI mencapai Rp721,42 triliun saat harga saham mencapai level Rp4.760 per lembar.

8. BRMS

BRMS memiliki jumlah saham beredar mencapai 141,78 miliar lembar dengan jumlah pemilik saham mencapai 36.779. Saat ini, BRMS memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp53,03 triliun dan harga saham Rp374 per lembar.

9. BREN

Emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) memiliki 133,78 miliar lembar saham beredar di pasar serta 43.193 pemilik saham. Saat ini harga saham BREN berada di level Rp6.800 dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp909,75 triliun.

10. BBCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mencatatkan jumlah saham beredar di publik sebesar 123,27 miliar lembar dengan jumlah pemilik mencapai 328.434. Meskipun jumlah saham beredar paling kecil dibandingkan deretan emiten lainnya, namun kapitalisasi pasar BBCA terbesar yakni Rp1.306,72 triliun dengan harga saham saat ini Rp10.600 per lembar.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.