Bisnis.com, JAKARTA – Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Astra Tol Cipali mengumumkan tarif Jalan Tol Cikopo – Palimanan atau Jalan Tol Cipali bakal naik dalam waktu dekat.

Mengutip informasi yang dibagikan oleh Astra Tol Cipali, rencana kenaikan tarif tol itu telah disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum.

“Penyesuaian tarif Tol Cikopo – Palimanan sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyesuaian Tarif Tol dan Penetapan Golongan Kendaraan Bermotor pada Ruas Jalan Tol Cikampek – Palimanan Nomor 2789/KPTS/M/2024,” jelas manajemen Tol Cipali," tulis manajemen Astra Tol Cipali, dikutip Kamis (24/10/2024).

Dalam rinciannya, tarif terjauh ruas Cikopo hingga Palimanan yang semula Rp119.000 bakal naik menjadi Rp132.000 untuk kendaraan golongan I. Artinya, kenaikan tarif tersebut mencapai 10% dari harga semula.

Kendati demikian, tarif tersebut belum akan berlaku saat ini. Astra Tol Cipali mengaku bakal merilis tanggal implementasi dalam waktu dekat.

“Adapun tanggal pemberlakuan tarif akan diumumkan melalui pengumuman resmi berikutnya,” tegasnya.

Berikut harga tarif terjauh Tol Cipali untuk seluruh golongan apabila telah berlaku nanti.

Daftar Tarif Tol Terjauh (Cikopo Palimanan)

• Golongan I: Rp132.000
• Golongan II: Rp217.500
• Golongan III: Rp217.500
• Golongan IV: Rp273.000
• Golongan V: Rp273.000

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung menyatakan tiga hakim yang menjadi tersangka pada kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur terancam diperberat 1/3 dari hukuman maksimal.

Sebelumnya, tiga hakim itu yakni Erintuah Damanik (ED), Mangapul (M), dan Heru Hanindyo (HH)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan pemberatan hukuman itu lantaran ketiganya merupakan aparat penegak hukum.

"Dalam pertimbangan surat tuntutan maupun putusan ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan, melihat perkara ini status sebagai APH bisa jadi hal memberatkan," ujarnya saat dihubungi, Kamis (24/10/2024).

Sebagaimana diketahui, penyidik Kejagung telah melakukan penggeledahan dan penyitaan di kediaman tiga hakim, termasuk tersangka pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat di Surabaya.

Perinciannya, bukti yang telah disita oleh penyidik Kejagung yaitu uang tunai miliaran dengan sejumlah pecahan rupiah, dolar hingga yen. Totalnya, mencapai Rp20 miliar.

Selain itu, catatan transaksi hingga barang bukti elektronik turut disita penyidik Kejagung di kasus dugaan suap ini.

Sebagai informasi, Erintuah Damanik cs ini diduga telah melanggar Pasal 12 huruf c jo. Pasal 12 B jo. Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Adapun, pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR) juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Lisa dipersangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Bisnis.com, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam tengah berupaya mempercepat pemutakhiran database dan Land Management System (LMS) untuk mengoptimalkan perizinan lahan.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan fokus utama penyempurnaan yakni pada proses bisnis alokasi lahan serta perbaikan database.

"Tidak ada moratorium pelayanan pertanahan selama penyempurnaan sistem LMS, yang waktunya kebetulan bersamaan dengan Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang tengah menjalani masa cuti," kata Susiwijono Kamis (24/10/2024).

Susi menambahkan karena proses penyempurnaan butuh waktu, maka pengalokasian lahan belum dapat dilakukan. "Karena database lahan tengah disempurnakan terkait kualitas dan integritas data," ujarnya yang juga merupakan Ketua Dewan Pengawas BP Batam.

Kabar ini juga sekaligus menepis isu yang beredar di masyarakat, terkait adanya moratorium layanan pertanahan di BP Batam.

"Adapun saat ini pelayanan LMS tetap berjalan, tetapi khusus pelayanan pengalokasian statusnya dihentikan sementara waktu karena sedang pemutakhiran database. Sementara layanan lainnnya seperti perpanjangan hak atas tanah, peralihan dan perizinan lainnya tetap berjalan normal," paparnya.

Susi berharap iklim investasi di Batam tetap berjalan kondusif, sehingga dapat menjaga investasi dengan kepastian berusaha.

"Karena kalau dialokasikan sekarang, kemudian ada perbedaan karena perbaikan database, malah menimbulkan ketidakpastian. Kita ingin menjaga iklim investasi ini kondusif salah satunya dengan kepastian terkait pengelolaan tanah," ungkapnya. (K65)

Bisnis.com, BANDA ACEH - Pangsa pasar bank syariah di Provinsi Aceh nyatanya masih kecil meskipun menguasai pasar perbankan di wilayah ini. Aset perbankan syariah di Provinsi Aceh hanya berkontribusi sebesar 6,7% dari total aset perbankan syariah nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan hal itu bisa disebabkan dari berbagai faktor, antara lain karena masalah literasi dan edukasi keuangan syariah yang perlu didorong, atau ada faktor dari sisi perbankan yang menurutnya masih kurang melakukan branding.

"Atau masalah bahwa mungkin geliat ekonomi di Aceh belum pulih 100% setelah Covid, [pertumbuhan ekonomi Aceh] masih berkisar 4,7%. Jadi, ini masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional," kata Dian saat ditemui usai membuka acara Pertemuan Tahunan Bank Syariah 2024 di Banda Aceh, Kamis (25/10/2024).

Tidak cuma itu, Dian juga menyoroti pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah di Provinsi Aceh yang masih di bawah rata-rata nasional, yang sebesar 12%. Untuk itu menurutnya perlu ada upaya bersama untuk meningkatkan kontribusi perbankan syariah di provinsi yang didominasi umat muslim ini.

"Kita ingin membangun suatu ekosistem perekonomain syariah yang betul-betul mumpuni. Kita harus lebih mendorong kegiatan perekonomian yang syariah," tegasnya.

Dian menjelaskan perekonomian suatu daerah tidak lepas dari peran industri jasa keuangan, terutama dari industri perbankan sebagai pilar utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan akses pembiayaan yang dibutuhkan untuk investasi dan pengembangan usaha.

Menurutnya, kinerja perbankan syariah menunjukkan ketahanan yang kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi seperti pandemi Covid-19. Hal itu dibuktikan dengan pangsa perbankan syariah secara nasional yang meningkat menjadi 7,33%, dengan pertumbuhan aset sebesar 10,37% menjadi Rp902,39 triliun per Agustus 2024.

"Tapi angka ini belum mencerminkan potensi yang sangat besar. Kalau dilihat pertumbuhan dari perbankan syariah share-nya masih sekitar 7,33%, ini saya kira terlalu kecil di mana Indonesia ada 280 juta [populasi], 250 juta itu adalah umat Islam," kata Dian.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Khoirul Muttaqien mengatakan pertumbuhan ekonomi di Aceh pada kuartal II/2024 didorong oleh pertumbuhan sektor jasa keuangan yang tumbuh 52%.

Dia merinci, ekosistem jasa keuangan di Aceh diperkuat oleh 8 bank umum syariah, 5 Unit Usaha Syariah (UUS), 12 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah (BPRS), 1 BPR yang sedang dalam proses perizinan konversi menjadi BPR Syariah, serta 1.295 channel distribusi baik itu ATM maupun Cash Recycling Machine (RCM) yang tersebar di penjuru Aceh.

Adapun aset gross bank di Aceh per Agustus 2024 tumbuh 2,11% year-to-date (ytd) menjadi Rp59,49 triliun, dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh 6,44% ytd menjadi Rp44,6 triliun, serta pembiayaan yang tumbuh 8,61% ytd menjadi Rp41,89 triliun.

"Porsi aset perbankan syariah di Aceh share-nya ke nasional sekitar 6,7%. Kalau total nasional sekitar Rp880 triliun, di Aceh sekitar Rp58 triliun," kata Muttaqien.

Bisnis.com, MAGELANG - Presiden Prabowo Subianto tiba di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, untuk memberikan pembekalanKabinet Merah Putih Kamis (24/10/2024).

Menurut pantauan Bisnis di lokasi, Presiden ke-8 RI itu terlihat menunggangi MV3 Garuda Limousine. Menyapa dari atas terbuka mobil buatan Pindad tersebut, Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) itu dapat sambutan meriah dari masyarakat yang telah menunggu di lokasi.

“Saya sudah menunggu di sini, menunggu dari jam 16.30 [WIB] di depan. Tapi tak bisa ketemu,” ujar Sri salah satu warga yang ikut menyambut kedatangan Prabowo.

Sebelumnya, seluruh menteri Kabinet Merah Putih dijadwalkan berangkat ke Magelang hari ini, Kamis (24/10/2024) sekitar pukul 13.30 dari Landasan Udara Halim.

"Iya besok kami sudah dapat pemberitahuan akan ke Magelang insyaallah ya, jam berapanya saya lihat dulu nanti, siang lah kayak-nya," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.

Yandri mengatakan belum dapat menyampaikan detail kegiatan di sana. Dia meminta wartawan menanyakan hal tersebut kepada pihak Istana Kepresidenan.

Namun, menurut Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang dilansir dari Antara, ada beberapa agenda yang akan dilakukan para Menteri di Lembah Tidar, Magelang.

Agenda yang dimaksud antara lain pembahasan program kerja prioritas hingga outbond untuk memperkuat ikatan antar seluruh jajaran kabinet.

Terpisah, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa para Menteri Kabinet Merah Putih sudah mendapat seragam oleh Seskab.

"Alhamdulillah kami sudah diberi seragam oleh Pak Seskab. Jadi, coba nanti dilihatlah pakaian apa saja yang nanti akan dipakai para menteri dan wamen di Gunung Tidar," kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni seperti dilansir dari Antaranews.

Selain seragam, kata dia, para menteri juga diberikan dua pasang kemeja, masing-masing berwarna putih dan khaki.

"Ada pula sepatu, ada kaus olahraga, dan ada topi juga," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) buka suara soal nasib pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker, Indah Anggoro Putri, meminta kepada Perseroan beserta anak-anak perusahaannya agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerjanya hingga ada putusan yang inkrah.

“Kemenaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA,” kata Indah kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Selain itu, Kemenaker meminta kepada Sritex dan anak-anak perusahaannya agar tetap membayar hak-hak para pekerja, utamanya gaji/upah.

Seiring adanya penetapan tersebut, Indah meminta semua pihak, baik manajemen dan serikat pekerja di Sritex untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas perusahaan, serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak.

“Utamakan dialog yang konstruktif, produktif, dan solutif,” ujarnya.

Sritex resmi dinyatakan pailit lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya dilakukan di PN Niaga Semarang pada Senin (21/10/2024).

Dalam catatan Bisnis, pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Melansir situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pihak termohon tak hanya Sritex, tetapi juga anak perusahaan lainnya yaitu, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Dalam perkara ini, PT Indo Bharat meminta PN Niaga untuk membatalkan putusan PN Semarang No. 12/Pdt.Sus PKPU/2021.PN.Niaga.Smg pada 25 Januari 2022 terkait Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).

“Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Biratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya,” demikian bunyi putusan terbaru.

PN Niaga Semarang juga telah menyatakan bahwa para termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Berdasarkan keterbukaan informasi PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex, jumlah karyawan pada 31 Desember 2023 mencapai 11.249 orang atau turun 31,28% jika dibandingkan pada 2022 yang mencapai 16.370 karyawan.

Sritex menyatakan pengurangan karyawan dilakukan karena efisiensi usia non-produktif dan untuk menyesuaikan jumlah karyawan dengan kebutuhan operasional. Manajemen menyebut langkah tersebut sebagai keputusan yang sulit. Namun, perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan efisiensi, keselarasan tim serta memastikan kelangsungan perusahaan di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru yang secara khusus menangani penyelenggaraan haji dinilai memberi harapan baru.

Pengamat Haji dan Umroh dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, menyampaikan, pembentukan Badan Penyelenggara Haji dapat menjadi langkah positif untuk memisahkan urusan teknis dan administratif haji dari Kementerian Agama (Kemenag).

“Harapannya badan ini bisa lebih fokus dan profesional dalam menangani segala hal terkait penyelenggaraan haji, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan,” kata Dadi kepada Bisnis, dikutip Kamis (24/10/2024).

Meski pembentukan Badan Penyelenggara Haji memberikan harapan baru, efektivitasnya masih sangat bergantung pada perencanaan dan implementasi yang matang.

Dadi menilai, Badan Penyelenggara Haji perlu bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Agama, mengingat kementerian ini telah memiliki pengalaman panjang di bidang penyelenggara haji.

Dia memperkirakan, transisi penyelenggara haji dari Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji tidak akan mudah. Menurutnya, perlu komunikasi dan koordinasi yang intensif.

“Juga, mungkin ada potensi tumpang tindih wewenang dan birokrasi yang bisa memperlambat proses di sana,” ujarnya.

Pada Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. Sementara, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kementerian Agama.

Irfan Yusuf mengatakan di 2025, Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com,JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) buka suara terkait permohonanuntuk memperpanjang relaksasi ekspor konsentrat tembaga buntut kebakaran di smelter tembaga barunya di Gresik beberapa waktu lalu.
Dilaporkan sebelumnya, induk PTFI, Freeport-McMoran Inc. (FCX), melaporkan insiden kebakaran tersebut mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur produksi asam sulfat yang diperlukan untuk proses peleburan tembaga. Akibatnya, operasi smelter dihentikan sementara sambil menunggu kegiatan perbaikan.
Paralel dengan upaya tersebut, Freeport ingin pemerintah tetap mengizinkan ekspor konsentrat tembaga hingga operasi smelter pulih dan berproduksi 100%.
Terkait hal tersebut, VP Corporate Communications Katri Krisnati tak membantah ataupun membenarkan lobi perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga itu.
Dia menyebut fokus PTFI saat ini adalah kepada asesmen dan evaluasi pascakebakaran di common gas cleaning plant di smelter tembaga yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate atau KEK JIIPE, Manyar, Gresik, Jawa Timur tersebut.
"Langkah-langkah selanjutnya baru dapat diketahui setelah proses asesmen dan evaluasi selesai," kata Katri kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).
Dia menjelaskan, asesmen dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak dan pakar. Ini termasuk melibatkan kontraktor dan subkontraktor serta equipment manufacturer dari berbagai negara.
Sebelumnya, President & Chief Executive Officer Freeport-McMoran Inc. Kathleen Quirk mengatakan, pihaknya tengah melakukan diskusi dengan pemerintah untuk memperpanjang relaksasi ekspor konsentrat tembaga. Menurutnya, ekspor konsentrat perlu berlanjut seiring perbaikan fasilitas yang terdampak kebakaran.
"Kami memiliki fleksibilitas dalam kuota [ekspor] yang ada saat ini mengenai apa yang dapat kami kirimkan hingga tahun 2024. Namun, kami akan meminta fleksibilitas tambahan untuk memastikan bahwa kami dapat mengirimkan semua yang kami produksi pada tahun 2024," ujar Quirk dalam Earnings Conference Call Q3 2024, Selasa (22/10/2024) waktu New York, AS.
Quirk mengaku belum tahu kapan perbaikan smelter akan rampung. Namun, dia memastikan bahwa Freeport akan bekerja keras untuk memulihkan operasi secepat mungkin.
Kebakaran fasilitas pengolahan asam sulfat pada smelter PTFI terjadi pada Senin (14/10/2024) lalu. Adapun larangan ekspor konsentrat tembaga sebelumnya berlaku mulai Juni 2024. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 22/2023.
Namun, dalam perjalanannya, pemerintah memutuskan untuk menunda larangan tersebut hingga 31 Desember 2024 melalui Permendag No. 10/2024 yang merupakan perubahan dari Permendag No.22/2023.
Saat itu, relaksasi hingga 31 Desember 2024, itu diberikan lantaran pembangunan smelter khususnya milik PTFI belum rampung. Oleh karena itu, relaksasi akan kembali diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap komitmen investasi PTFI.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) mencetak laba bersih Rp778,11 miliar hingga kuartal III/2024. Capaian ini meningkat 33% dari periode sama tahun lalu yakni Rp586,57 miliar.

Melansir laporan keuangan akhir September 2024, produsen jamu terbesar di Indonesia ini membukukan penjualan bersih Rp2,62 triliun atau tumbuh 11,42% dibandingkan realisasi kuartal III/2023 yang meraih Rp2,36 triliun.

“Pertumbuhan ini didorong oleh kuatnya kinerja produk utama SIDO, baik di pasar domestik maupun ekspor,” tulis manajemen SIDO, Kamis (24/10/2024).

Manajemen perusahaan menyampaikan bahwa penjualan ekspor SIDO tumbuh 75% dibandingkankan tahun lalu, sehingga berkontribusi 8% terhadap total penjualan.

Sementara itu, penjualan SIDO ditopang oleh segmen jamu herbal dan suplemen yang berkontribusi Rp1,54 triliun, naik 6,17% year on year (YoY). Adapun segmen makanan dan minuman meraih Rp986,04 miliar dan farmasi sebesar Rp95,28 miliar.

SIDO mencatatkan beban pokok penjualan sebesar Rp1,13 triliun, naik 4,19% YoY. Realisasi ini membuat perusahaan mengantongi laba kotor senilai Rp1,48 triliun sepanjang Januari – September 2024, meningkat 17,32% dari tahun lalu.

Laba usaha untuk sembilan bulan pertama tahun ini tumbuh 32% YoY menjadi Rp969 miliar, dengan marjin laba usaha naik dari 31% ke 37% hingga kuartal III/2024. Manajemen menyatakan bahwa hal tersebut memperlihatkan efisiensi operasional perusahaan dan pengendalian ketat terhadap beban usaha.

Neraca keuangan SIDO juga tetap solid dengan kas sebesar Rp978 miliar dan tanpa utang, menunjukkan kehati-hatian keuangan dan likuiditas perusahaan.

Manajemen menyampaikan perusahaan telah mengucurkan belanja modal alias capital expenditure (capex) sebesar Rp35 miliar selama Januari – September 2024. Sebagian besar dana ini dialokasikan untuk pemeliharaan proyek.

Memasuki kuartal akhir tahun ini, manajemen SIDO cukup optimistis karena adanya indikasi meningkatnya permintaan secara musiman yang diperkirakan terjadi selama periode akhir tahun dan kondisi cuaca mendukung konsumsi.

“Perusahaan berada di jalur yang tepat untuk mencapai target pertumbuhan penjualan tahunan lebih dari 10%,” ungkap Manajemen Sido Muncul.

Selain itu, fokus strategi SIDO dalam memperkuat jaringan distribusi dan memperkenalkan produk baru, baik di pasar domestik maupun ekspor utama, menempatkan perseroan di posisi terbaik untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Di lantai bursa, saham SIDO ditutup melemah 6,02% menuju level Rp625 hingga akhir perdagangan Kamis (24/10/2024). Banderol itu mencerminkan kenaikan 19,05% sepanjang tahun berjalan, tetapi melemah 13,19% selama 3 bulan terakhir.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi dana bonus produksi dari lapangan panas bumi mencapai Rp950 miliar sepanjang 2015 hingga 2024.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiyani Dewi mengeklaim total realisasi dana itu pun telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar proyek pembangkit listrik panas bumi.

Dia menuturkan, pemanfaatan dana bonus produksi panas bumi oleh pemerintah daerah (pemda) mencakup beberapa bidang. Hal itu seperti peningkatan infrastruktur publik, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, serta pembangunan instalasi air bersih.

"Dengan distribusi dana yang tepat sasaran, masyarakat setempat dapat merasakan dampak langsung dari pengelolaan energi panas bumi melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas publik dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan," ujar Eniya melalui keterangan resmi dikutip Kamis (24/10/2024).

Dia memerinci beberapa proyek panas bumi yang berkontribusi besar dalam merealisasikan dana bonus produksi di antaranya dari lapangan panas bumi Kamojang, Patuha, Darajat, Wayang Windu, dan Salak di Jawa Barat.

Adapun, wilayah lainnya yaitu lapangan panas bumi di Ulubelu, Lumut Balai, Muaralaboh, Sorik Marapi, dan Sarulla di Sumatra Utara, serta beberapa lapangan lainnya di Nusa Tenggara dan Sulawesi seperti Lahendong.

Eniya menuturkan, contoh nyata pemanfaatan dana bonus produksi oleh pemda di sekitar Lapangan Panas Bumi Kamojang, Patuha, Salak dan Lumut Balai, adalah pada bidang infrastruktur publik. Ini khususnya pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan desa, dan jalan usaha tani.

Sementara pada bidang pendidikan dan kesehatan, dana digunakan untuk peningkatan sarana pendidikan melalui pengadaan tanah untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), sosialisasi kesehatan, hingga penanganan gizi buruk. Upaya itu dilakukan melalui pemberian makanan tambahan dan renovasi puskesmas guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Sedangkan untuk bidang ekonomi lokal, Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang berada di daerah lapangan panas bumi Ulubelu memanfaatkan dana produksi untuk memberikan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat setempat. Pelatihan itu khususnya dalam sektor pertanian dan pariwisata berbasis lokal.

Terakhir, Pemerintah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bandung memanfaatkan dana produksi untuk pembangunan instalasi air bersih. Upaya tersebut di antaranya berupa pembangunan sistem pengelolaan air minum (SPAM) dan jaringan distribusi air bersih

Lebih lanjut, Eniya menegaskan pemanfaatan bonus produksi panas bumi harus memperhatikan potensi isu sosial yang dapat timbul. Dia mengatakan isu dimaksud seperti ketidakmerataan distribusi manfaat, gangguan lingkungan, hingga ketidakpahaman masyarakat mengenai proyek panas bumi.

Menurut Eniya, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan dana, diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik sosial. Selain itu, komunikasi yang transparan juga mampu menciptakan keharmonisan antara pelaku usaha dan masyarakat sekitar.

"Pengelolaan bonus produksi ini harus menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi aktif masyarakat," imbuhnya.

Kementerian ESDM pun memberikan apresiasi kepada delapan pemda yang telah menerbitkan peraturan kepala daerah tentang pemanfaatan bonus produksi panas bumi.

Kedelapan pemda tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten Bandung, Bogor, Garut, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Tapanuli Utara, Tanggamus, dan Sukabumi. Menurut Eniya, pemerintah kabupaten yang menerima apresiasi ini telah menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan dana bonus produksi secara akuntabel, transparan dan tepat sasaran.

Eniya berharap 23 pemda penghasil panas bumi lainnya, agar dapat segera menerbitkan peraturan kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023.

"Presiden Prabowo telah menyebutkan bahwa panas bumi adalah salah satu batu pijakan untuk mencapai swasembada energi yang memainkan peranan penting bagi Indonesia mewujudkan ketahanan energi nasional, oleh karenanya perlu didukung oleh semua pihak, terutama dari pemerintah daerah yang langsung mengelola wilayahnya", pungkas Eniya

Bisnis.com, JAKARTA - Merayakan HUT Ke-74, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) berkomitmen mendukung program kesehatan yang dicanangkan kepemimpinan baru Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum PB IDI DR. Dr. Mohammad Adib Khumaidi mengatakan bahwa di usia 74 tahun ini, PB IDI akan memperkuat komitmen PB IDI untuk mendukung program kesehatan pemerintah.

"PB IDI bersama seluruh anggotanya, teman-teman dokter, dan saya yakin juga dengan tenaga kesehatan yang lain, kita siap untuk menjadi mitra strategis pemerintah di dalam mengawal dan bersama-sama pemerintah untuk program-program kesehatan, khususnya di pemerintahan baru nanti," ujarnya saat ditemui, Kamis (24/10/2024).

DR. Adib menegaskan bahwa PB IDI siap untuk mendukung hal-hal yang berkaitan program kesehatan, termasuk program Makan Bergizi Gratis, medical check-up rutin gratis untuk 55 juta orang.

"Karena program seperti medical check-up itu, hal-hal seperti ini juga dilakukan di beberapa negara, dan ini jadi bentuk satu upaya yang paling penting untuk semakin meningkatkan preventive-promotive, membangun paradigma sehat, yang kemudian bisa mengurangi, mengefisiensikan pembiayaan kesehatan di kuratif," lanjutnya.

Selain itu, terkait dengan Program Makan Bergizi Gratis yang disebut bakal dimulai pada Januari 2025 mendatang, PB IDI berharap dampak dari program Makan Bergizi Gratis bisa meningkatkan kualitas masyarakat, menjaga nutrisi anak-anak untuk menghasilkan SDM-SDM cemerlang di masa depan.

"Harapannya adalah program ini bisa meningkatkan kecerdasan, dan tidak hanya bicara stunting saja, tapi juga terkait dengan masalah kesehatan, tidak hanya bicara dari aspek berat badan saja, tapi juga dari aspek yang lain yang berkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak," lanjutnya.

PB IDI juga berharap program ini juga sekaligus termasuk mengedukasi guru sebagai pendidik anak di sekolah dan orang tua dan seluruh anggota keluarga tentang perlunya asupan makanan bergizi untuk menungkatkan kesehatan.

"Kembali lagi, ini bisa menjadi daya yang besar untuk mendorong peningkatan kesehatan masyarakat," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sederet bankir dari BRI, BNI, hingga Bank Oke buka suara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memutihkan utang sejumlah segmen nasabah di bank.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo berencana untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemutihan utang bank bagi petani, nelayan, dan kelompok UMKM.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menyatakan bahwa perseroan masih akan menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden terkait dengan pemutihan utang atau hapus tagih pelaku usaha.

Dirinya juga menjelaskan bahwa pengelolaan kredit bermasalah di industri pembiayaan biasanya dilakukan melalui mekanisme hapus buku dan hapus tagih.

Pertama, hapus buku adalah kondisi penghapusan pencatatan pinjaman dari neraca dengan kriteria tertentu sesuai dengan kebijakan internal bank, seperti kategori macet dan sudah dicadangkan hingga 100%.

“Hapus buku tidak menghilangkan kewajiban debitur membayar pinjaman, sehingga penagihan tetap dilakukan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Kedua, adalah hapus tagih yakni tindakan penghapusan kewajiban debitur atas kredit yang sudah dihapus buku, sehingga pinjaman tidak ditagih kembali.

Adapun, kebijakan hapus tagih dilakukan pada kondisi dan persyaratan tertentu, misalnya nasabah yang terkena bencana alam nasional seperti tsunami Aceh tahun 2004 dan telah diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Menurut Supari, kebijakan mengenai hapus tagih sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Namun, implementasinya masih memerlukan peraturan pelaksanaan yang antara lain untuk menetapkan kriteria nasabah yang bisa dihapus tagih.

“Kami yakin kebijakan maupun peraturan pelaksanaan yang akan diterbitkan telah mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Supari juga optimistis dengan adanya sinergi antara pemerintah dan sektor keuangan, termasuk BRI akan terus mendorong kemajuan UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan.

Sementara itu, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menegaskan bahwa perseroan mendukung sepenuhnya soal pemutihan utang untuk UMKM.

Meski demikian, dirinya mengingatkan bahwa ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk menghindari moral hazard terkait wacana ini.

“Dibatasi [pemutihan utang] terutama akibat bencana nasional termasuk Covid-19,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Perbesar

Pengunjung melihat produk UMKM di Jakarta/Bisnis-Abdurachman

Saat disinggung terkait kesiapan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam melakukan penghapusan tagih, selain dari praktik write off yang selama ini dilakukan, Royke menambahkan bahwa sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) terlibat dalam penyusunan kebijakan pemutihan utang ini.

“Usul sebaiknya OJK dan APH terlibat didalam penyusunan Kebijakan tersebut,” ucapnya.

Tak hanya dari kelompok bank pemerintah, bank swasta seperti PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) juga masih mempelajari regulasi yang akan diterbitkan tersebut secara lebih jauh.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah mengatakan dampak dari pemutihan kredit-kredit yang sudah dihapus buku atau hapus tagih ini bagi bank sendiri sudah tidak ada, karena kredit-kredit tersebut sudah dikeluarkan dari neraca bank.

“Jadi, tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan bank,” katanya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Dirinya menuturkan jika regulasi sudah jelas dan dapat diimplementasikan secara baik, maka hal ini akan memberikan dampak positif berupa peningkatan daya beli petani dan nelayan, serta memperkuat sektor UMKM.

Dengan demikian, hal ini akan berujung pada pertumbuhan ekonomi lokal dan bisa juga terjadi peningkatan loyalitas nasabah.

Namun, Efdinal juga memperingatkan adanya dampak negatif yang mungkin muncul, di mana kebijakan ini dapat membuat beberapa nasabah kurang disiplin dalam mengelola utang, berpikir bahwa utang mereka bisa dihapuskan tanpa konsekuensi, yang berpotensi menciptakan masalah moral hazard.

“Jadi penting untuk adanya regulasi yang jelas agar tidak dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan merugikan pelaku UMKM yang baik dan jujur dan selain itu regulasi ini juga dapat diimplementasikan secara baik,” tuturnya.

Dari kacamata pengamat, Head of Research LPPI Trioksa Siahaan menyatakan bahwa aturan ini perlu dirumuskan secara jelas agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah ada terkait hapus buku dan hapus tagih di perbankan.

Menurutnya, penting bagi aturan baru untuk tidak menimbulkan kebingungan dalam implementasinya di sektor perbankan.

“Dan harus jelas kriteria pemutihannya karena prinsipnya kredit itu merupakan utang dan ada tanggung jawab serta kewajiban di sana untuk mengembalikannya,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Sebagaimana diketahui, rencana tersebut disampaikan oleh adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo yang menyebutkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pemutihan utang bank sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Atgas.

“Saya berharap minggu depan ya beliau akan tanda tangan Perpres pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru,” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Hashim menuturkan, semua utang tersebut merupakan utang masa lalu, bahkan ada yang sejak masa krisis moneter 1998.

Dia menyebut, meski penghapusan buku telah dilakukan, tetapi hak tagih dari bank belum dihapus. Akibatnya, banyak nelayan dan petani sulit untuk mengajukan pinjaman ke perbankan lantaran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mau tidak mau, lanjut Hashim, 6 juta nelayan dan petani ini akhirnya beralih ke rentenir dan pinjaman online (pinjol) untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Hal inilah yang kemudian mendasari rencana Prabowo untuk menerbitkan aturan pemutihan utang bank bagi 6 juta petani dan nelayan.

Nantinya melalui kebijakan tersebut, Hashim mengatakan bahwa para nelayan dan petani ini berhak untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. “Tidak akan ditutup SLIK-nya di OJK,” ujarnya.