Bisnis.com, JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan sejumlah pencapaian saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dia pun menitipkan kepada Menteri ATR/BPN periode 2024-2029, Nusron Wahid untuk melanjutkan pencapaian yang telah diraih, serta progam-program yang belum tuntas.

AHY menyebutkan bahwa realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah hampir memenuhi target, sehingga dia optimistis target PTSL 120 juta bidang tanah bersertifikat itu tercapai pada akhir 2024.

"Target kami mengejar 120 juta PTSL, per hari ini sudah 118 juta bidang tanah. Insyaallah akhir tahun ini sudah tercapai 120 juta bidang tanah," jelas AHY saat Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Gedung Kementerian ATR/BPN pada Senin (21/10/2024) malam.

Selanjutnya yaitu capaian transformasi digital di sektor administrasi pertanahan. AHY mengklaim jumlah kantor pertanahan yang mampu melakukan pelayanan digital bertambah signifikan dari awalnya hanya 10 kantor menjadi 455 kantor pertanahan.

Tak hanya itu, AHY mengatakan saat menjabat Menteri ATR/BPN, telah merevisi Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (PP 18/2021).

Revisi ini bertujuan untuk mengatur ketentuan penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk keperluan perdagangan karbon alias carbon trading.

"Sekarang sudah sampai di meja presiden, tinggal ditandatangan. Insya Allah PP 18/2021 akan mengatur carbon trading. Ini juga pesan dari Pak Jokowi, dan mudah-mudahan kalau itu bisa tuntas maka prospek kita untuk carbon trading itu sangat baik meningkatkan ekonomi nasional," jelas AHY.

Alhasil, AHY berharap Menteri ATR/BPN 2024-2029 Nusron Wahid akan melanjutkan program-programnya yang belum tuntas.

Perlu diketahui, AHY kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan. Nantinya, AHY bakal mengkoordinir lima Kementerian teknis. Di antaranya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Kemudian, Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga masuk di bawah kendali AHY sebagai Menko Infrastruktur dan Kewilayahan.

"Selamat datang Gus [Nusron], semoga semakin sukses, semoga bisa membawa ATR BPN semakin maju. Seperti tagline kita, semakin melayani, semakin profesional, semakin maju. Banyak keinginan yang belum terwujud sebelumnya. Maka kita titipkan ke bapak menteri yang baru," pungkas AHY.

Di lain sisi, Nusron Wahid berkomitmen untuk melanjutkan program-program AHY sebelumnya, termasuk memberantas mafia tanah, hingga program 120 juta bidang tanah bersertifikat dengan target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Pak AHY jangan khawatir, semua titipannya akan kami lanjutkan, apalagi Pak AHY sudah menjadi Menko Infrastruktur yang membidangi kami. Pasti dikerjakan," kata Nusron saat Seremoni Sertijab di Gedung Kementerian ATR/BPN pada Senin (21/10) malam.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 dibuka melemah ke zona merah di level 604,02 pada pembukaan perdagangan, Selasa (22/10/2024).

Pelemahan indeks kali ini ditekan koreksi kinerja saham yang cukup dalam dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) hingga PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada pukul 09.00 WIB, indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini terkoreksi cukup lebar 0,31% ke level 604,02 sesaat setelah pembukaan perdagangan.

Indeks Bisnis-27 bergerak di kisaran paling bawah di level 603,04 hingga sempat menyentuh level tertingginya hari ini di angka 606,36.

Dari 27 konstituen, terdapat 10 saham di zona hijau atau menguat, dan 12 saham parkir di zona merah, sisanya 5 saham bergerak stagnan dari perdagangan sebelumnya.

Adapun, kapitalisasi pasar dari Indeks Bisnis-27 saat ini berada di kisaran Rp4.777,37 triliun dengan nilai transaksi harian mencapai sekitar Rp4,67 triliun.

Sesaat setelah pembukaan dagang, saham BRIS langsung susut 1,62% ke level Rp3.030 per saham. Selanjutnya, saham TLKM terkoreksi cukup lebar 1,29% ke level Rp3.060 per saham dan BBCA terkoreksi 1,17% ke level Rp10.550 per saham.

Di sisi lain, PT Astra International Tbk. (ASII) dan PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) menjadi faktor penopang indeks kali ini. Dua emiten itu masin-masing mencatatkan penguatan saham 1,96% dan 1,2%.

Seperti diketahui, indeks harga saham gabungan (IHSG) turut dibuka melemah tipis ke 7.767,72 pada pembukaan perdagangan hari ini. Kendati demikian, sejumlah saham kapitalisasi besar seperti PANI, ASII dan UNVR masih menguat.

IHSG dibuka melemah 4,86 poin atau 0,06% menuju 7.767,72. Indeks komposit itu dibuka pada level 7.772,59 dan sempat bergerak ke posisi 7.775,88.

Bisnis.com, JAKARTA — Mata uang rupiah dibuka melemah ke posisi Rp15.565 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Selasa (22/10/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka pada perdagangan dengan turun 0,40% atau 61,5 poin ke posisi Rp15.565 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar terpantau melemah 0,06% ke posisi 103,772.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,11%, won Korea menguat 0,03%, dolar Singapura menguat sebesar 0,11%, dan baht Thailand menguat 0,10%.

Sementara, ringgit Malaysia melemah 0,39%, peso Filipina melemah 0,28%, dolar Taiwan melemah 0,26%, rupee India melemah 0,00%, yuan China melemah 0,01%, dan dolar Hong Kong melemah 0,00%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi sudah memprediksi bahwa untuk perdagangan Selasa (22/10), mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp15.490 - Rp15.580.

Pada perdagangan kemarin sore (21/10), mata uang rupiah ditutup melemah 22,5 point sebelumnya sempat menguat 25 point di level Rp15.503,5 dari penutupan sebelumnya di level Rp15.481.

Pelemahan rupiah tersebut terjadi di tengah pelantikan jajaran menteri oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan nama-nama di jajaran menteri lama masih bertebaran, khususnya di tim ekonomi.

Ada yang menyebut susunan Kabinet Merah Putih masih berbau Joko Widodo (Jokowi). Ada pula perwakilan partai, profesional dan para pendukung pemenangan Prabowo-Gibran.

Namun yang pasti, lajutnya jumlah kabinet yang diumumkan Prabowo gemuk dan cenderung obesitas. Bahkan, jumlah Kabinet Merah Putih ini terbanyak di Asia Pasifik, serta bisa jadi terbanyak di dunia. Padahal, rata-rata jumlah menteri di Negara Asia Pasifik sebanyak 22 menteri saja.

"Pasar memperkirakan, banyak menteri atau wakil menteri yang kemungkinan tidak akan berumur panjang atau di-reshuffle sampai lima tahun," ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis pada Senin (21/10/2024).

Pergerakan rupiah kata Ibrahim, juga dipengaruhi faktor luar negeri, di mana peluang calon presiden AS dari Partai Republik Donald Trump untuk kembali ke Gedung Putih tampaknya meningkat.

Selain itu, konflik Timur Tengah tetap menjadi fokus yang meningkat selama akhir pekan karena Israel terus melancarkan serangannya terhadap Hamas dan Hizbullah, masing-masing di Gaza dan Lebanon.

Kemudian, People Bank of China (PBoC) memangkas suku bunga acuan pinjaman sedikit lebih dari yang diharapkan. Beijing juga selama bulan lalu meluncurkan putaran langkah stimulus paling agresifnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kongsi Garibaldi ‘Boy’ Thohir & TP Rachmat PT Essa Industries Indonesia Tbk. (ESSA) mencatatkan kenaikan laba yang signifikan pada kuartal ketiga 2024, kendati harga amoniak terkoreksi cukup lebar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan per 21 Oktober 2024, ESSA mencatatkan laba bersih yang dapat diatribukan kepada pemilik entitas induk sebesar US$33,56 juta atau sekitar Rp520,43 miliar (asumsi kurs Rp15.505 per dolar AS).

Torehan laba itu melesat tajam 243,69% dari posisi yang dicatatkan ESSA pada periode yang sama tahun sebelumnya di level US$9,76 juta.

Laba yang tumbuh signifikan itu didorong oleh torehan pendapatan sebesar US$230,11 juta, relatif terkoreksi tipis dari posisi periode yang sama tahun sebelumnya di level US$232,63 juta.

Pendapatan ESSA itu sebagian besar berasal dari kontrak penjualan amoniak ke Genesis Corporation dengan nilai mencapai US$199,53, relatif terkoreksi tipis 1,3% dari pencatatan penjualan periode yang sama tahun sebelumnya di angka US$199,31 juta.

Sementara itu, penjualan LPG kepada PT Pertamina Patra Niaga sampai triwulan ketiga 2024 mencapai US$30,88 juta, relatif naik tipis dari periode tahun sebelumnya di level US$30,44 juta.

Corporate Secretary ESSA Shinta D.U. Siringoringo mengatakan perusahaan mampu mencatatkan EBITDA sebesar US$97 juta atau naik 47% secara tahunan, kendati pendapatan cenderung terkoreksi 1% pada triwulan ketiga 2024.

Apalagi, kata Shinta, terjadi penurunan harga amoniak sebesar 9% secara tahunan ke level US$345 per ton pada triwulan ketiga 2024. Kendati menurut dia, harga amonia sepanjang tahun ini telah mengalami penguatan.

“Namun peningkatan volume produksi dan pengendalian biaya yang baik berhasil mendorong peningkatan EBITDA,” kata Shinta lewat keterangan resmi, Selasa (22/10/2024).

Adapun, ESSA mencatat beban pokok pendapatan relatif turun signifikan ke level US$148,74 juta atau lebih rendah 19,27% dari posisi tahun sebelumnya di level US$184,26 juta.

Alhasil laba kotor tercatat sebesar US$81,36 juta atau setara Rp1,26 triliun. Laba kotor tersebut naik 68,21% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$48,37 juta.

Sampai paruh pertama 2024, ESSA mencatatkan total liabilitas tercatat sebesar US$161,82 juta dengan rincian liabilitas jangka pendek sebesar US$107,82 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar US$53,99 juta.

Adapun total ekuitas tercatat sebesar US$533,83 juta naik tipis dibandingkan dengan periode akhir 2023 yang tercatat sebesar US$497,74 miliar. Sementara itu total aset ESSA tercatat sebesar US$695,65 juta.

Shinta mengatakan pemeliharaan pabrik amoniak selama hampir dua pekan pada kuartal kedua 2024 belakangan berhasil mendorong produktivitas dan efisiensi dengan optimal.

Di sisi lain, dia memproyeksikan harga amoniak pada kuartal ke-4 tahun ini bakal berada di level yang lebih baik nantinya. Selain itu, dia menambahkan, harga LPG bakal tetap berada di atas hara periode terendah musiman yang disebabkan oleh perpanjangan pemangkasan produksi minyak secara sukarela oleh negara-negara anggota OPEC+.

“Dengan adanya seasonal winter demand, harga LPG kuartal ke-4 2024 juga diproyeksikan akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan harga pada kuartal ke-3 2024,” tuturnya.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seperti Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR turun per 1 Oktober 2024.

Berdasarkan laman resmi MyPertamina, dikutip Selasa (22/10/2024) Pertamina menurunkan harga semua produk BBM non-subsidi.

Harga BBM jenis pertamax turun dari Rp12.950 per liter menjadi Rp12.700 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp13.250 per liter. Sedangkan, Pertamax Green 95 turun menjadi Rp12.700 per liter.

Untuk BBM jenis diesel, harga Dexlite turun dari Rp14.050 menjadi Rp12.700 per liter. Kemudian, Pertamina Dex turun dari Rp14.550 menjadi Rp13.150 per liter.

Adapun, harga tersebut berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta.

Senada, harga semua produk BBM di SPBU Shell juga turun. Tercatat, harga Shell Super turun signifikan sebesar Rp1.160 menjadi Rp12.290 per liter. Padahal, pada bulan sebelumnya BBM oktan 92 setara Pertamax ini masih dipatok Rp13.450 per liter.

Harga Shell V-Power juga turun sebesar Rp1.210 per liter menjadi Rp13.070 per liter. BBM RON 95 ini pada bulan lalu dipatok seharga Rp14.280 per liter.

Menyusul Pertamina dan Shell, SPBU BP AKR juga menurunkan harga BBM untuk semua jenis produk. Berdasarkan laman resmi BP, harga BP 92 turun menjadi Rp12.290 per liter. Padahal, BBM setara dengan Pertamax milik Pertamina ini dibanderol seharga Rp13.450 per liter pada bulan lalu.

Selanjutnya, harga BP Ultimate turun dari Rp14.280 menjadi Rp13.070 per liter. Lalu, harga BP Ultimate Diesel turun dari Rp14.660 menjadi Rp13.250 per liter.

Lebih lanjut, merujuk pada dataindonesia.id, harga BBM di SPBU Vivo terpantau mengalami perubahan pada Oktober 2024. Harga Revvo 90 yang setara dengan pertalite dijual menjadi Rp11.995 per liter dari sebelumnya Rp11.950 per liter.

Kemudian, harga Revvo 92 dengan harga Rp12.190 per liter dari Rp13.450 per liter. Selanjutnya harga Revvo 95 menjadi Rp12.950 per liter dari Rp14.200 per liter.

Berikut daftar harga BBM di SPBU Oktober 2024:

1. Pertamina

- Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter
- Pertamax (RON 92): Rp12.100 per liter
- Pertamax Green (RON 95): Rp12.700 per liter
- Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.250 per liter
- Bio Solar (Diesel CN48): Rp6.800 per liter
- Dexlite (Diesel CN51): Rp12.700 per liter
- Pertamina Dex (Diesel CN53): Rp13.150 per liter

2. Shell

- Shell Super (RON 92): Rp12.290 per liter
- Shell V-Power (RON 95): Rp13.070 per liter
- Shell V-Power Nitro+ (RON 98): Rp13.260 per liter
- Shell V-Power Diesel (CN 51): Rp13.250 per liter

3. Vivo

- Revvo 90 (RON 90): Rp11.995 per liter
- Revvo 92 (RON 92): Rp12.190 per liter
- Revvo 95 (RON 95): Rp12.950 per liter

4. BP

- BP 92 (RON 92): Rp12.290 per liter
- BP Ultimate (RON 95): Rp13.070 per liter
- BP Ultimate Diesel (CN 53): Rp13.250 per liter

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara terkait statusnya yang kini tak lagi berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengonfirmasi Kemenkeu kini sudah tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian. Deni menjelaskan, hal tersebut karena Kemenkeu nantinya akan langsung berkoordinasi dengan Presiden.

“Latar belakangnya itu pasti supaya koordinasi lebih kuat karena langsung di bawah presiden. Yang kedua, pastinya untuk optimalisasi penerimaan dan juga efektivitas belanja,” jelas Deni saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024).

Deni mengatakan, ketentuan terkait koordinasi langsung dengan presiden ini nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Dia mengatakan regulasi tersebut sedang diproses tanpa memperinci kapan peraturan itu akan dikeluarkan.

“Iya akan ada peraturannya, nanti ditunggu saja,” tambahnya.

Adapun, status koordinasi Kemenkeu dan beberapa instansi lain yang akan diatur secara terpisah tercantum dalam pasal 94 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

"Ketentuan mengenai struktur organisasi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut diatur dengan Peraturan presiden tersendiri," demikian kutipan peraturan tersebut.

Sebelumnya, Kemenkeu dan beberapa instansi lain kini tidak lagi menjadi pihak yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet merah Putih Periode Tahun 2024-2029 ditetapkan pada 21 Oktober 2024.

Dalam beleid tersebut, Kementerian Keuangan sudah tidak tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian atau Kementerian koordinator lainnya.

Selain Kemenkeu, lembaga lain yang kini sudah tidak berkoodinasi dengan Kemenko Perekonomian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pertanian.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara terkait statusnya yang kini tak lagi berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengonfirmasi Kemenkeu kini sudah tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian. Deni menjelaskan, hal tersebut karena Kemenkeu nantinya akan langsung berkoordinasi dengan Presiden.

“Latar belakangnya itu pasti supaya koordinasi lebih kuat karena langsung di bawah presiden. Yang kedua, pastinya untuk optimalisasi penerimaan dan juga efektivitas belanja,” jelas Deni saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024).

Deni mengatakan, ketentuan terkait koordinasi langsung dengan presiden ini nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Dia mengatakan regulasi tersebut sedang diproses tanpa memperinci kapan peraturan itu akan dikeluarkan.

“Iya akan ada peraturannya, nanti ditunggu saja,” tambahnya.

Adapun, status koordinasi Kemenkeu dan beberapa instansi lain yang akan diatur secara terpisah tercantum dalam pasal 94 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

"Ketentuan mengenai struktur organisasi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut diatur dengan Peraturan presiden tersendiri," demikian kutipan peraturan tersebut.

Sebelumnya, Kemenkeu dan beberapa instansi lain kini tidak lagi menjadi pihak yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet merah Putih Periode Tahun 2024-2029 ditetapkan pada 21 Oktober 2024.

Dalam beleid tersebut, Kementerian Keuangan sudah tidak tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian atau Kementerian koordinator lainnya.

Selain Kemenkeu, lembaga lain yang kini sudah tidak berkoodinasi dengan Kemenko Perekonomian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pertanian.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara terkait statusnya yang kini tak lagi berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengonfirmasi Kemenkeu kini sudah tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian. Deni menjelaskan, hal tersebut karena Kemenkeu nantinya akan langsung berkoordinasi dengan Presiden.

“Latar belakangnya itu pasti supaya koordinasi lebih kuat karena langsung di bawah presiden. Yang kedua, pastinya untuk optimalisasi penerimaan dan juga efektivitas belanja,” jelas Deni saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024).

Deni mengatakan, ketentuan terkait koordinasi langsung dengan presiden ini nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Dia mengatakan regulasi tersebut sedang diproses tanpa memperinci kapan peraturan itu akan dikeluarkan.

“Iya akan ada peraturannya, nanti ditunggu saja,” tambahnya.

Adapun, status koordinasi Kemenkeu dan beberapa instansi lain yang akan diatur secara terpisah tercantum dalam pasal 94 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

"Ketentuan mengenai struktur organisasi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut diatur dengan Peraturan presiden tersendiri," demikian kutipan peraturan tersebut.

Sebelumnya, Kemenkeu dan beberapa instansi lain kini tidak lagi menjadi pihak yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet merah Putih Periode Tahun 2024-2029 ditetapkan pada 21 Oktober 2024.

Dalam beleid tersebut, Kementerian Keuangan sudah tidak tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian atau Kementerian koordinator lainnya.

Selain Kemenkeu, lembaga lain yang kini sudah tidak berkoodinasi dengan Kemenko Perekonomian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pertanian.

Bisnis.com, JAKARTA - Basuki Hadimuljono tak lagi menjabat sebagai Menteri PUPR, akan tetapi ada kemungkinan dirinya menjadi Ketua Otorita IKN.

Kepada wartawan, Basuki telah mengatakan bahwa dirinya bakal menjadi pejabat definitif Kepala Badan Otorita IKN (OIKN), menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya.

"Saya masih di OIKN, tapi sekarang Plt-nya sudah berhenti. Sekarang [surat keterangan bakal menjadi pejabat definitif] diurus oleh Bapak-Bapak Setneg," kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Namun demikian, Basuki belum dapat memastikan kapan surat keputusan (SK) penetapan dirinya sebagai Kepala OIKN definitif bakal keluar.

Akan tetapi yang jelas, dia menegaskan bahwa hal itu bakal dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya.

Gaji Ketua Otorita IKN

Jika Basuki menjadi Ketua Otorita IKN, maka dirinya bisa mendapatkan gaji hingga ratusan juta per bulan.

Sebagaimana diketahui, IKN dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Otoria IKN.

Besaran gaji dua bos IKN diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala OIKN.

Dalam beleid tersebut, Kepala OIKN mendapat Hak Keuangan mencapai Rp172,71 juta setiap bulannya.

Angka itu terdiri dari gaji pokok sebesar Rp5,04 juta, tunjangan melekat Rp648.840, tunjangan jabatan Rp13,6 juta dan tunjangan kinerja Rp153,42 juta.

Semetara Wakil Kepala OIKN mengantongi hak keuangan sebesar Rp155,18 juta setiap bulan.

Perinciannya, gaji pokok Rp4,89 juta, tunjangan melekat Rp634,77, tunjangan jabatan Rp11,56 juta, tunjangan kinerja Rp138,07 juta.

Tak berhenti sampai disitu, dua petinggi jajaran OIKN itu juga masih dibekali fasilitas lainnya, berupa dana operasional.

Di mana, besaran dana operasional Kepala OIKN Rp178 juta dan Wakil Kepala OIKN sebesar Rp145 juta.

"Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80% secara lumpsum dan sebesar 20% untuk untuk dukungan operasional lainnya," tulis beleid tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Basuki Hadimuljono tak lagi menjabat sebagai Menteri PUPR, akan tetapi ada kemungkinan dirinya menjadi Ketua Otoria IKN.

Kepada wartawan, Basuki telah mengatakan bahwa dirinya bakal menjadi pejabat definitif Kepala Badan Otorita IKN (OIKN), menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya.

"Saya masih di OIKN, tapi sekarang Plt-nya sudah berhenti. Sekarang [surat keterangan bakal menjadi pejabat definitif] diurus oleh Bapak-Bapak Setneg," kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Namun demikian, Basuki belum dapat memastikan kapan surat keputusan (SK) penetapan dirinya sebagai Kepala OIKN definitif bakal keluar.

Akan tetapi yang jelas, dia menegaskan bahwa hal itu bakal dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya.

Gaji Ketua Otoria IKN

Jika Basuki menjadi Ketua Otoria IKN, maka dirinya bisa mendapatkan gaji hingga ratusan juta per bulan.

Sebagaimana diketahui, IKN dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Otoria IKN.

Besaran gaji dua bos IKN diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala OIKN.

Dalam beleid tersebut, Kepala OIKN mendapat Hak Keuangan mencapai Rp172,71 juta setiap bulannya.

Angka itu terdiri dari gaji pokok sebesar Rp5,04 juta, tunjangan melekat Rp648.840, tunjangan jabatan Rp13,6 juta dan tunjangan kinerja Rp153,42 juta.

Semetara Wakil Kepala OIKN mengantongi hak keuangan sebesar Rp155,18 juta setiap bulan.

Perinciannya, gaji pokok Rp4,89 juta, tunjangan melekat Rp634,77, tunjangan jabatan Rp11,56 juta, tunjangan kinerja Rp138,07 juta.

Tak berhenti sampai disitu, dua petinggi jajaran OIKN itu juga masih dibekali fasilitas lainnya, berupa dana operasional.

Di mana, besaran dana operasional Kepala OIKN Rp178 juta dan Wakil Kepala OIKN sebesar Rp145 juta.

"Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80% secara lumpsum dan sebesar 20% untuk untuk dukungan operasional lainnya," tulis beleid tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan buka suara mengenai kekhawatiran terbentuknya pasar oligopoli asuransi di era persyaratan ekuitas tinggi perusahaan asuransi pada 2028 nanti.

Seperti diketahui, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 telah menetapkan syarat modal minimum asuransi dan reasuransi yang batasnya naik bertahap, yakni pada 2026 dan 2028.

"Ya, kalau saya gini. Saya kan sudah bilang dari awal. Kita tidak akan membunuh perusahaan asuransi anggota kami," kata Budi kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Adapun persyaratan modal minimum ini akan ditambah pada 2028 nanti. Persyaratan modal minimum pada 2028 ini dibedakan menjadi dua, yakni untuk Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan KPPE 2.

Budi mengatakan asosiasi akan berdiskusi dengan OJK untuk mengusulkan kategori-kategori yang membedakan KPPE 1 dan KPPE 2, misalnya berdasarkan risk based capital (RBC), berdasarkan harga pertanggungan asuransi, atau indikator lainnya yang berkaitan dengan mitigasi risiko.

"Kecuali memang perusahaan-perusahaan yang sudah tidak mau lagi menginginkan melanjutkan usahanya. Itu pertama. Yang kedua, opsinya kan ada merger akuisisi. Ya nanti kan dicari holdingnya siapa," kata Budi.

Sementara itu dari sisi dukungan asosiasi, Budi mengatakan AAUI saat ini intens berkomunikasi dengan Bank Dunia untuk membantu memperkuat struktur permodalan asuransi di Indonesia.

"Kita lagi bicara intens, diskusi intens dengan AFC. AFC itu anak usahanya World Bank yang selama ini juga sudah membantu di negara Filipina, Thailand. Nah, kita juga belajar dari mereka. Supaya kita ini bisa tertolong dengan nanti AFC ini menambahkan struktur permodalan. Kita lagi nego-nego," kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengumumkan program Quick Win senilai Rp121 triliun yang difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur untuk 100 hari pertama kabinet Merah Putih. Analis memandang program ini tidak terlalu berdampak signifikan ke sejumlah emiten di Bursa.

Equity Research Anayst Kiwoom Sekuritas Abdul Azis Setyo Wibowo menjelaskan dengan program Quick Win ini, prospek di sektor infrastruktur tidak akan berdampak signifikan. Hal tersebut karena program ini hanya menargetkan infrastruktur di bagian renovasi.

"Hal ini mengingat yang ditargetkan infrastruktur di bagian renovasi sekolah Rp20 triliun dan bangunan sekolah Rp4 triliun, sedangkan di pembangunan rumah sakit hanya Rp1,4 triliun," kaya Azis, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian, menurutnya jenis pekerjaan tersebut tidak perlu melibatkan BUMN Karya atau emiten swasta di sektor infrastruktur.

Sementara itu, lanjut Azis, dari sisi sektor kesehatan pada pemerintahan baru juga berfokus untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satu program yang direncanakan pemerintahan baru adalah medical check-up gratis.

Selain itu, juga anggaran kesehatan yang naik dari tahun sebelumnya menjadi fokus program dari pemerintahan baru.

Adapun Azis melihat sektor energi yang juga menjadi fokus pemerintahan baru untuk swasembada energi berpotensi terampak positif.

"Akan tetapi, tetap akan terpengaruh dengan kondisi harga komoditas global yang terkait," tuturnya.

Sementara itu, untuk komoditas CPO, Azis melihat terdapat peluang dari meningkatnya permintaan, seiring program makan gratis dari sisi CPO downstream.

Sebagai informasi, pemerintahan Prabowo-Gibran menganggarkan Rp121 triliun dalam program Quick Win. Program tersebut mencakup makan bergizi gratis dengan anggaran Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis sebesar Rp3,2 triliun, dan pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah Rp1,8 triliun.

Lalu penuntasan TBC Rp8 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, program sekolah unggulan terintegrasi Rp2 triliun, dan lumbung pangan nasional daerah dan desa senilai Rp15 triliun.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.