Bisnis.com, BALIKPAPAN – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan kembali membuka peluang bagi pemilik angkutan kota (angkot) yang belum melaksanakan uji berkala kendaraan mereka.

Kepala Dishub Kota Balikpapan Adwar Skenda Putra menyatakan pendaftaran ini dibuka kembali hingga 25 Oktober 2024 guna memberikan kesempatan tambahan bagi para pemilik angkot untuk memastikan kendaraan mereka memenuhi standar operasional.

“Ini adalah kesempatan terakhir bagi pemilik angkot yang belum melakukan uji berkala. Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada laporan atau pendaftaran, maka kendaraan yang tidak lolos uji akan terjaring dalam razia Dishub,” ujarnya, Senin (21/10/2024).

Pria yang akrab disapa Edo ini, menyebutkan jadwal uji berkala akan ditetapkan pada November 2024 secara kolektif. Pada gelombang pertama yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2024, tercatat sebanyak 77 unit angkot mendaftar untuk diuji. Kemudian, dari 58 unit berhasil hadir dan menjalani proses pengujian, sementara 20 unit dinyatakan tidak lulus akibat berbagai kekurangan teknis.

“Kendaraan yang tidak lulus akan diberikan waktu hingga tiga bulan ke depan untuk memperbaiki kekurangan, seperti perbaikan bodi kendaraan, komponen bagian bawah serta melengkapi surat-surat kendaraan seperti pajak dan STNK. Setelah semua diperbaiki, mereka wajib kembali untuk uji ulang di PKB,” terang Edo.

Lebih lanjut, Edo menambahkan bahwa bagi angkot yang berhasil lulus uji akan segera diproses penerbitan Kartu Pengawasan (KP) serta izin trayeknya.

“Selain itu, data pengemudi akan didaftarkan untuk menerima seragam dan ID Card yang nantinya wajib digunakan oleh semua pengemudi angkot yang terdaftar,” katanya.

Kemudian, Edo mengatakan pengemudi yang lulus uji juga akan diusulkan untuk menerima Bantuan Sosial (Bansos) sebagai bentuk apresiasi atas komitmen mereka menjaga kelayakan kendaraan.

Namun, Edo menegaskan terdapat konsekuensi serius bagi yang mengabaikan peraturan, dimana angkot yang tidak mengikuti program uji berkala ini akan dikenakan sanksi tegas.

“Kendaraan yang terjaring dalam razia Dishub karena tidak memenuhi standar kelayakan akan dikandangkan dan dihapus dari data Dishub. Jika kendaraan dihapus, maka mereka tidak akan bisa beroperasi lagi secara resmi,” katanya.

Program dispensasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna angkot di Balikpapan.

Dia menuturkan langkah ini juga mendukung terciptanya layanan transportasi umum yang lebih baik dan terjamin keamanannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai program quick win yang menjadi prioritas dalam awal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, merupakan layanan dasar yang memang harus dipenuhi oleh pemimpin negara.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan bahwa program quick win telah mencakup pangan, pertanian, kesehatan, dan pendidikan.

"Pangan dan pertanian jelas sangat esensial, yang harus dibenahi dan didorong supaya dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak karena itu sektor padat karya," ujarnya kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Manfaatnya, jika pangan dan pertanian terpenuhi dari dalam negeri, akan berdampak pada semakin berkurangnya ketergantungan impor.

Lebih jauh lagi, hal tersebut akan mendorong ekonomi lebih besar jika diikuti hilirisasi atau pembangunan industri pengolahan hasil pertanian.

Dalam hal pertanian, Faisal menyoroti Prabowo terlalu berorientasi terhadap pertanian di darat. Padahal, Indonesia memiliki wilayah laut yang juga luas. Menurutnya, pertanian laut ini masih kurang disinggu oleh Prabowo.

"Indonesia punya masyarakat nelayan dan banyak hal masih terbatas dalam suplai hasil laut terutama Indonesia Barat, padahal Timur surplus," lanjutnya.

Padahal, melalui stabilitas harga pangan dan kemandirian pangan, Indonesia dapat menciptakan efek berganda atau multiplier effect terhadap ekonomi dengan pemanfaatan potensi tersebut.

Sama halnya terkait program quick win yang terkait kesehatan dan pendidikan, Faisal melihat hal tersebut akan sangat berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Ini pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah, ini pondasi yang penting bagi ekonomi dalam mewujudkan membangun manusia yang lebih berkualitas yang bisa lebih produktif dan berkontribusi maksimal ke ekonomi," tuturnya.

Meski demikian, Prabowo harus menghadapi anggaran yang terbatas dan ketertinggalan SDM Indonesia di pasar kerja, salah satunya skill dan tingkat kompetitif pekerja Tanah Air dengan luar negeri.

Untuk diketahui, program quick win adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun untuk mengawali pelaksanaan.

Pada APBN 2025, terdapat tujuh program quick win senilai Rp121 triliun. Terbesar, yakni program makan bergizi gratis yang mencakup Rp71 triliun.

Berikut Daftar Program dan Anggaran Quick Win Pemerintahan Baru 2025:

• Makan Bergizi Gratis: Rp71 triliun
• Pemeriksaan Kesehatan Gratis: Rp3,2 triliun
• Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah: Rp1,8 triliun
• Penuntasan TBC: Rp8 triliun
• Renovasi Sekolah: Rp20 triliun
• Sekolah Unggulan Terintegrasi: Rp2 triliun
• Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa: Rp15 triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap rencana untuk berbenah industri manufaktur melalui roadmap atau peta jalan 3 tahun yang salah satunya fokus pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Reni Yanita mengatakan sistem neraca komoditas (NK) dapat menjadi opsi yang diterapkan untuk tata kelola kebutuhan dan pasokan industri TPT.

Neraca Komoditas merupakan sistem yang memonitor aliran importasi sesuai kebutuhan industri dalam negeri. Hal ini seiring dengan relaksasi impor industri pakaian jadi lewat regulasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024).

"Permendag 8/2024 sudah dihapus [pengetatan impor] pakaian jadi, kemarin mengusulkan lagi. Pelan-pelan harus punya itu (NK), NK itu kan ada rencana kebutuhan, ada suplainya juga," kata Reni di Kantor Kemenperin, Senin (21/10/2024).

Reni menerangkan, industri TPT saat ini harus dijaga utilisasi kapasitas produksinya. Caranya dengan mengoptimalisasi bahan yang sudah dapat diproduksi dalam negeri.

Artinya, apabila kebutuhan barang jadi maupun bahan baku sudah mampu dipenuhi industri lokal, maka importasi dapat lebih diperketat. Menurut Reni, instrumen tata kelola pasokan dan kebutuhan industri mesti dijaga.

"NK itu sebenarnya basisnya data demand kebutuhan dan supply, kalau yang itu [ada] kita RK [rencana kebutuhan], kalau ini kan kita suplainya," ujarnya.

Kemenperin selama ini mengelola data supply atau pasokan yang dihasilkan industri, sedangkan untuk kebutuhan yang menerbitkan Persetujuan Impor (PI) Kementerian Perdagangan.

"Ketika kita punya data kebutuhan menjadi dasar, apakah memang dengan kebutuhan yang ada supply kita gak cukup nih untuk itu kita harus tingkatkan, tetapi kalau suplainya lebih tinggi dari kebutuhan seharusnya gak ada impor, kecuali dengan spek tertentu," jelasnya.

Lebih lanjut, Reni menerangkan urgensi pemisahan beberapa kode harmonized system (HS) untuk industri TPT dalam negeri yang masih tercampur. Padahal, produk tekstil beragam, spesifikasi dan karakteristik yang berbeda.

"Itu yang menyebabkan kesulitan ketika sudah ada di dalam negeri harusnya kita tutup [importasi], ternyata itu tercampur di dalam HS yang sama, itu juga harus jadi perhatian," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan susunan kabinet pemerintahannya periode 2024-2029 yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Terdapat 48 kementerian dengan 48 menteri dan 55 wakil menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara mengenai kabinet gemuk Prabowo-Gibran. Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani mengharapkan, pembentukan kementerian yang banyak dapat berdampak positif terhadap ekonomi nasional.

“Pembentukan kementerian yang banyak, bisa fokus memberikan layanan dan juga regulasi yang mendorong percepatan ekonomi,” kata Ajib kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Kendati begitu, Ajib menilai bahwa persoalan utama saat ini adalah tentang reformasi struktural secara ekonomi. Menurutnya, perlu perubahan secara fundamental untuk mendorong efisiensi bisnis dan produktivitas.

Apalagi, Prabowo Subianto dalam janji kampanyenya menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Target pertumbuhan yang cukup agresif itu, kata Ajib, dihadapkan dengan ruang fiskal yang sempit.

“Sehingga pemerintah harus mendorong private sector sebagai pendorong utama perekonomian,” ujarnya.

Adapun, Prabowo pada Senin (21/10/2024) resmi melantik para menteri dan wakil menteri yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Pelantikan para menteri negara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Sebanyak 48 menteri dilantik oleh Prabowo. Beberapa diantaranya masih menjabat pada kementerian yang sama seperti Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Prabowo juga melantik 55 wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dalam kabinetnya, Prabowo melakukan perombakan pada sejumlah kementerian. Misalnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, ada Kementerian Koperasi dan UKM yang dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyiratkan bahwa pihaknya bakal berbagi gedung dengan Kementerian Pariwisata.

Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan, kooordinasi internal terkait hal tersebut masih belum dilaksanakan secara resmi. Dia sendiri baru menjalani prosesi serah terima jabatan pada hari ini.

“Ya, kelihatannya akan seperti itu [satu gedung dengan Kementerian Pariwisata],” katanya kepada wartawan usai sertijab di Kantor Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Riefky meminta agar seluruh pihak memberikan waktu untuk melakukan penyesuaian. Hal tersebut juga berlaku untuk masalah teknis lainnya.

Dia kemudian menceritakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi khusus agar kementeriannya dapat menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Menurutnya, Prabowo berharap agar ekosistem ekonomi kreatif dapat berkembang menjadi besar, mapan, dan kuat di tengah gejolak ekonomi politik global.

“Kami juga paham bahwa ekonomi kreatif ada beberapa sektor yang mempunyai kekuatan dan perkembangan yang luar biasa, tetapi juga banyak subsektor dari ekonomi kreatif kita yang masih bisa dikembangkan lebih besar lagi,” pungkasnya.

Adapun, Kantor Kemenparekraf saat ini berlokasi di kompleks Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Prabowo memecah institusi Kemenparekraf era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi dua, yakni Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.

Pada hari ini, Sandiaga Uno selaku Menparekraf era Jokowi pun menyerahkan jabatannya kepada Teuku selaku Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif dan Widiyanti Putri Wardhana sebagai Menteri Pariwisata.

“Saya mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Menteri dan Ibu Menteri,” kata Sandiaga dalam sambutannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengungkapkan pihaknya akan mengutamakan hilirisasi sebagai target jangka pendek kelembagaan.

Rosan menjelaskan, nomenklatur Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah diperluas menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Dia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memang menekankan pentingnya penambahan nilai komoditas-komoditas tujuan hilirisasi. Oleh sebab itu, kementeriannya akan utamakan hilirisasi terlebih dahulu.

"Kita akan lihat dalam hilirisasi ini added value [penambahan nilai], apa yang bisa kita dorong supaya ini bisa berjalan terlebih dahulu, baik dalam pertambangan, pertunjukan, perikanan dan juga yang lain-lain," ungkap Rosan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

Dia menjelaskan, selama ini fokus hilirisasi masih ke komoditas-komoditas pertambangan seperti nikel. Kendati demikian, sambungnya, Prabowo ingin hilirisasi diperluas sesuai visi misinya.

Rosan mencontohkan, banyak komoditas unggulan dalam negeri yang sangat mungkin dilakukan hilirisasi seperti rumput laut maupun perikanan.

"Pesan Pak Prabowo sudah jelas, swasembada pangan. Itu menjadi prioritas kita juga ke depannya," katanya.

Lebih lanjut, mantan bos Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini menegaskan secara rinci pihaknya baru akan mendiskusikan target-target baik jangka pendek, menengah, hingga panjang pada Selasa (22/10/2024). Dia meminta setiap pihak bersabar.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menambahkan bahwa Prabowo memesankan kepadanya agar para investor dipermudah terutama dalam hal birokrasi. Apalagi, pemerintah ke depan ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

"Pada intinya Pak Prabowo, Pak Presiden dalam hal ini, juga meminta untuk kembali lagi menciptakan iklim investasi yang kondusif, bagaimana semua investasi itu bisa masuk dan bergerak secara baik," kata Todotua pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA -- Grup Salim melebarkan sayap dengan masuk ke bisnis properti di Surabaya lewat serangkaian akuisisi. Jejak awal Grup Salim di Kota Pahlawan itu terekam pada Harian Bisnis Indonesia edisi 21 Oktober 1994.

Bisnis Indonesia mencatat divisi properti Grup Salim kala itu belum banyak menggarap properti besar dan terpadu di Surabaya. Grup Salim relatif baru pada bisnis properti di Jawa Timur.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, mencatat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) saat ini sudah mencapai 99,04% dan ternyata masih ada peserta yang tidak aktif sebagai peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) yang merupakan program dari BPJS Kesehatan.

Pj Wali Kota Padang Andree Algamar mengatakan kini untuk keaktifan peserta JKN di Padang masih di angka 76,92%, padahal dari sisi capaian UHC nyaris 100%.

"Tugas kami itu bagaimana kepesertaan JKN ini aktif, dalam artian bayar iuran tepat waktu perbulan dan turut merasakan manfaatnya," kata dia, Senin (21/10/2024).

Dia menyebutkan Pemkot Padang berkomitmen untuk meningkatkan angka keaktifan peserta JKN itu di angka 80%. Di satu sisi, Andree mengaku butuh anggaran yang cukup besar untuk mencapai target tersebut.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Fauzi Lukman Nurdiansyah menyampaikan bahwa saat ini terdapat 216.934 peserta yang tidak aktif atau menunggak pembayaran untuk peserta di Kota Padang saja.

Menurutnya penyebab hal tersebut terjadi karena keinginan atau willingness dan masalah ketidakmampuan membayar iuran.

Dari data BPJS, diketahui bahwa persentase peserta aktif terbesar di Padang adalah pekerja penerima upah (PPU) baik dari sektor badan usaha 25% maupun penyelenggara negara 21%. Adapun persentase peserta yang dibayarkan oleh APBD yakni 7,2%.

Dikatakannya untuk mencapai target keaktifan 80%, perlu menambah sekitar 28.000 peserta naik menjadi kondisi aktif.

"Jika disimulasikan, biayanya sekitar Rp13,1 miliar per tahun," jelas Fauzi.

Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Padang Iskandar menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan baik dari segi penganggaran maupun regulasi.

"Kami dari DPRD mendukung baik dari segi penganggaran maupun regulasi yang dibutuhkan. Dimana fokus kami adalah memastikan seluruh warga Padang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar tanpa terkecuali," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menolak melempar handuk putih alias menyerah di tengah tantangan industri asuransi harus mengejar waktu pemenuhan modal minimum.

Sesuai mandat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 23/2023, mulai 2026 nanti modal minimum yang harus dimiliki perusahaan asuransi sebesar Rp250 miliar, asuransi syariah Rp100 miliar, reasuransi Rp500 miliar, dan reasuransi syariah sebesar Rp200 miliar.

Berdasarkan data terbaru OJK, hingga Agustus 2024 masih terdapat 45 perusahaan asuransi dan reasuransi yang belum memenuhi modal minimum tersebut. Dari jumlah tersebut, terdapat 23 asuransi umum konvensional dan 2 asuransi umum syariah yang belum memenuhi modal minimum.

Untuk asuransi dan reasuransi yang belum memenuhi modal minimum pada 2026 itu rinciannya adalah terdapat 15 perusahaan asuransi jiwa, 23 asuransi umum, 3 asuransi jiwa syariah, 2 asuransi umum syariah, 1 perusahaan reasuransi, dan 1 perusahaan reasuransi syariah.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan sampai saat ini tidak ada permintaan dari asosiasi untuk meminta OJK memberikan relaksasi untuk menunda batas waktu itu.

"Kita enggak boleh cengeng, lah, kita enggak boleh lempar handuk putih di awal. Karena kita taat aturan. Saya selalu bilang kita taat aturan. Kita upayakan dulu, kita harus optimistis," kata Budi kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Dalam POJK 23/2023 modal minimum yang harus dimiliki asuransi dan reasuransi pada 2028 ditambah. Persyaratan modal minimum pada 2028 ini dibedakan menjadi dua, yakni untuk Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan KPPE 2.

Untuk KPPE 1, pada 2028 perusahaan asuransi harus memiliki modal minimum sebesar Rp500 miliar, asuransi syariah Rp200 miliar, reasuransi Rp1 triliun, dan reasuransi syariah Rp400 miliar.

Sementara untuk KPPE 2, perusahaan asuransi harus memiliki modal minimum Rp1 triliun, asuransi syariah Rp500 miliar, reasuransi Rp2 triliun, dan reasuransi syariah Rp1 triliun.

Budi mengatakan solusi yang bisa dilakukan perusahaan asuransi untuk memenuhi modal minimum tersebut adalah dengan melakukan aksi merger dan akuisis. Meski begitu, dia memperkirakan sampai 2026 nanti dari 45 asuransi dan reasuransi yang belum memenuhi modal masih akan tersisa 5 sampai 6 perusahaan.

"Tetapi kalau pada akhirnya di tahun 2028 ada misalnya 3 atau 4 asuransi yang memang sudah tidak ingin melanjutkan lagi, mengembalikan izin usahanya ya silakan," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan persyaratan modal minimum bagi industri asuransi dan reasuransi ini menjadi pelecut bagi industri untuk berbenah semakin baik lagi. Hal itu menurutnya demi kebaikan dan keberlangsungan industri.

"Dampak positifnya kan banyak. Kalau kita punya industri asuransi umum itu sehat, pemegang saham berapapun dia diminta lagi pasti akan tambah. Karena return-nya mereka akan nikmati juga dalam bentuk dividen. Soalnya sekarang return-nya dalam bentuk dividen tidak mencukupi," pungkasnya.

Bisnis.com, MAKASSAR — Pelindo Group membuat akses jalan warga di sekitar Makassar New Port (MNP) dan menyerahkannya kepada warga Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), sebagai masyarakat terdampak pembangunan mega proyek tersebut.

Akses jalan dengan panjang 380 meter dan lebar 2,5 meter ini diserahkan langsung Division Head Pelayanan SDM dan Umum Pelindo Regional 4 Basri Alam kepada Lurah Buloa Moh. Dwi Aditya Mukhtar.

Division Head Pelayanan SDM dan Umum Pelindo Regional 4 Basri Alam mengatakan pembuatan akses tersebut merupakan bagian dari upaya pihaknya untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas di sekitar MNP.

Selain untuk memperlancar transportasi, proyek ini juga bertujuan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya warga Buloa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Penyerahan akses jalan ini adalah komitmen kami untuk berkontribusi pada masyarakat dan mendukung program pembangunan daerah. Kami berharap akses jalan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi warga Kelurahan Buloa,” ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (21/10/2024).

Lurah Buloa Moh. Dwi Aditya Mukhtar menyambut baik inisiatif ini dan berharap akses jalan yang baru dapat memperlancar aktivitas serta transportasi warga setempat, hingga bisa berefek dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Kami sangat bersyukur atas dukungan Pelindo. Akses jalan ini sangat penting terutama bagi warga Buloa, dan kami berharap akan ada lebih banyak kolaborasi antar warga di masa depan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) meminta pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat mendorong program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Ketua I Aspaki Erwin Hermanto mengatakan optimalisasi serapan produk alat kesehatan lokal di era pemerintahan baru dapat menjadi bukti keberpihakan terhadap industri alkes nasional.

“Belanja kesehatan negara selama 2016 sampai dengan 2024 terbilang datar di angka 3% dari PDB [produk domestik bruto] jauh di bawah rekomendasi WHO di sekitar 9-10% dari PDB,” ujar Erwin kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Sementara itu, dia tak memungkiri bahwa penyerapan produk alat kesehatan buatan dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) terus ditingkatkan dari 12% tahun 2019 menjadi 48% pada tahun 2024.

Hal ini selaras dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 2/2022 yang memicu pertumbuhan industri alat kesehatan dalam negeri terus meningkat dari 200 industri di tahun 2019 menjadi lebih dari 600 industri di tahun 2024.

“Pertumbuhan tersebut diyakini berkontribusi terhadap PDB, melalui peningkatan investasi industri alat kesehatan,” ujarnya.

Terlebih, Indonesia saat ini tengah berupaya membangun kapasitas industri alat kesehatan dalam negeri, sebagai bentuk mewujudkan ketahanan kesehatan nasional.

Di sisi lain, Erwin menerangkan, salah satu capaian industri alkes dalam satu dekade terakhir yakni peningkatan jenis alat kesehatan produksi dalam negeri yang dihasilkan, termasuk untuk jenis alat kesehatan teknologi menengah-tinggi.

“Produk alat kesehatan dalam negeri juga semakin banyak digunakan, dimana transaksi pembelian di katalog pada tahun 2023 meningkat sampai dengan 3x lipat daripada kondisi serupa di 2019-2021,” tuturnya.

Kendati demikian, masih terdapat pekerjaan rumah bagi pemerintah mendatang yaitu pembenahan dari sisi sumber daya manusia (SDM) serta penyediaan bahan baku lokal yang berkualitas.

Menurut Erwin, dengan kapasitas SDM industri yang semakin baik, dan tersedianya bahan baku lokal yang berkualitas, maka pertumbuhan industri menjadi lebih berdampak.

“Kami juga berharap pemerintah dapat memberikan lebih banyak insentif kepada perusahaan yang melakukan riset dan pengembangan dalam negeri serta memfasilitasi pertumbuhan industri bahan baku dalam negeri,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Senin (21/10/2024).

Usai resmi dilantik, Fahri menyebut akan fokus merealisasikan program 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Fahri mengatakan, program Prabowo sebagai presiden itu akan jalan berbarengan dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan industri perumahan.

"Kita di satgas sedang membahas ekosistem bagi tumbuh pesatnya industri perumahan di satu sisi, di sisi lain yang penting menuntaskan mandat membangun tiga juta rumah per tahun," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Fahri melanjutkan, target 3 juta rumah Prabowo itu nantinya meliputi 1 juta rumah di wilayah perkotaan dan 2 juta di kawasan desa.

Kendati demikian, mantan Wakil Ketua DPR itu menyebut kementerian yang juga dipimpin olehnya itu tidak berfokus untuk membangun perumahan, melainkan untuk menciptakan ekosistem yang baik untuk industri.

"Prinsipnya negara hanya menciptakan iklimnya, bukan kita yang bangun ruah," katanya.

Menurut Fahri, program 2 juta rumah Prabowo di daerah nantinya diprioritaskan untuk kontraktor kecil.

"Yang di daerah dipriroritaskan untuk kontraktor kecil, untuk di pusat yang 1 juta [rumah] mau luar negeri [atau] dalam negeri yang besar-besar silakan," ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo melantik Politikus Gerindra Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sedangkan Fahri Hamzah menjabat Wakil Menteri.

Pada Kabinet Merah Putih, Kementerian PUPR dipisah menjadi dua kementerian. Adapun, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Dody Hanggodo sedangkan Diana Kusumaputri sebagai Wakil Menteri.