Bisnis.com, JAKARTA — Ketika Donald Trump menjabat presiden Amerika Serikat pada 2017—2020, realisasi investasi atau penanaman modal asing dari AS ke Indonesia selalu lebih rendah dari masa sebelum dan setelahnya.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total realisasi penanaman modal asing (PMA) dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia mencapai US$4.949,5 juta selama 2017—2020 atau masa pemerintahan Trump.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (Aepi) Khudori menilai pemerintah dapat memperkuat peran Bulog tanpa harus mengubah kelembagaannya. Adapun, status Bulog saat ini merupakan perusahaan umum (perum).

Khudori menyampaikan, yang dibutuhkan adalah penguatan dari sisi regulasi. Pertama, mengintegrasikan kebijakan, terutama beras, yang terbuka di hilir menjadi terintegrasi lagi, yakni hulu-tengah-hilir.

Menurutnya, mengintegrasikan kembali kebijakan perberasan dapat dilakukan dengan mewajibkan beras untuk bantuan pangan dipasok oleh Bulog. Pemerintah tinggal menentukan besaran kebutuhan penyaluran bantuan pangan.

“Sisanya, Bulog bisa menyalurkan lewat berbagai keperluan, terutama operasi pasar SPHP [stabilisasi pasokan dan harga pangan],” kata Khudori kepada Bisnis, Kamis (7/11/2024).

Kedua, mengubah sistem penganggaran saat ini yang bersifat pascabayar. Sejak 2019, Khudori menuturkan bahwa Bulog diizinkan untuk melakukan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran beras. Setelahnya, perusahaan dapat mengeklaim atau menagih ke pemerintah.

Masalahnya, Khudori menyebut bahwa Bulog bekerja menggunakan kredit perbankan berbunga komersial. Dari pengadaan hingga penyaluran, bahkan pembayaran klaim bisa memakan waktu lama.

“Semakin lama, semakin besar beban bunga yang ditanggung, semakin mahal pula harga pokok penjualan beras Bulog. Ini berujung pada harga beras Bulog kurang kompetitif di pasar,” tuturnya.

Di luar itu, Khudori menilai bahwa pemerintah dapat memperbesar pangsa pasarnya menjadi 20%. Alih-alih menyimpan beras pemerintah di gudang bulog, beras yang ada harus selalu ada di pasar sebagai bagian untuk melakukan stabilisasi.

Dengan demikian, menurutnya, masyarakat memiliki alternatif pilihan beras Bulog yang harganya terjangkau di kala harga beras melonjak di pasar. Pemerintah pun tak perlu lagi melakukan operasi pasar saat harga beras tinggi.

“Jadi terjadi perubahan paradigma dari stabilitas harga menjadi harga stabil,” pungkasnya.

Komentar ini disampaikan Khudori menyusul adanya wacana perubahan Bulog. Dalam catatan Bisnis, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana menjadikan Perum Bulog sebagai lembaga pemerintah yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dengan demikian, Perum Bulog tak lagi menjadi badan usaha.

“Nanti, kita Bulog, menjadi lembaga pemerintah lainnya,” ungkap Wahyu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (5/11/2024).

Wahyu menuturkan, Prabowo telah memintanya untuk mempersiapkan transformasi kelembagaan sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres).

Mantan Bos Asabri itu menyebut, Perum Bulog akan kembali menjadi Badan Urusan Logistik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Untuk itu, pihaknya selama 6 bulan terakhir tengah bersiap untuk melakukan transisi kelembagaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tekstil diselimuti awan mendung seiring catatan kinerja keuangan jeblok imbas pandemi Covid-19. Sejumlah emiten tekstil pun mendapatkan notasi khusus dari Bursa Efek Indonesia (BEI) gara-gara terlilit utang jumbo hingga ancaman pailit.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) setidaknya ada enam emiten tekstil yang mendapatkan notasi khusus. Keenam emiten tekstil itu yakni PT Century Textile Industry Tbk. (CNTX), PT Panasia Indo Resources Tbk. (HDTX), PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (SBAT), PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL), PT Nusantara Inti Corpora Tbk. (UNIT), dan PT Pan Brothers Tbk. (PBRX).

CNTX, misalnya, mendapatkan notasi khusus E gara-gara laporan keuangan terakhir yang menunjukkan ekuitas negatif, mengacu laporan keuangan kuartal II/2024. CNTX juga mendapatkan notas khusus X seiring dengan dicatatkannya CNTX di papan pemantauan khusus.

HDTX mendapatkan notasi khusus E karena laporan keuangan terakhir yang menunjukkan ekuitas negatif mengacu laporan keuangan kuartal III/2024. HDTX juga dicatatkan di papan pemantauan khusus serta masuk notasi khusus X BEI.

SBAT mendapatkan notasi khusus M karena adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). SBAT juga mendapatkan notasi L dari Bursa, karena terakhir menyampaikan laporan keuangan per kuartal III/2023. SBAT juga mendapatkan notasi S seiring dengan laporan keuangan terakhir yang menunjukkan tidak ada pendapatan usaha.

Selain itu, SBAT mendapatkan notasi Y karena belum menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) sampai dengan enam bulan setelah tahun buku berakhir. Lalu, SBAT mendapatkan notasi khusus X karena masuk ke dalam papan pemantauan khusus.

SRIL bahkan mendapatkan notasi khusus B karena adanya permohonan pernyataan pailit, permohonan pembatalan perdamaian, atau dalam kondisi pailit. SRIL juga mendapatkan notas khusus E dari Bursa, gara-gara laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif.

Kemudian, SRIL memperoleh notasi khusus L karena terakhir menyampaikan laporan keuangan per kuartal II/2024. Lalu, SRIL masuk ke dalam papan pemantauan khusus sehingga mendapatkan notasi khusus X.

UNIT mendapatkan notasi khusus L karena terakhir menyampaikan laporan keuangan per kuartal II/2020. UNIT juga mendapatkan notasi khusus Y karena belum menyelenggarakan RUPST sampai dengan 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Lalu, UNIT masuk ke papan pemantauan khusus dan mendapatkan notasi khusus X.

PBRX menghadapi PKPU sehingga mendapatkan notasi khusus M. Selain itu, PBRX mendapatkan notasi khusus L karena terakhir menyampaikan laporan keuangan kuartal I/2024. PBRX pun masuk papan pemantauan khusus sehingga mendapatkan notasi khusus X.

Harga saham deretan emiten tekstil itu pun jeblok. Harga saham SBAT yang menghadapi PKPU jeblok 88,89% sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD) ke level Rp1 per saham. PBRX yang juga menghadapi PKPU mencatatkan kinerja harga saham yang anjlok 54% YtD ke level Rp23 per saham.

Kinerja keuangan emiten tekstil pun jeblok. SRIL yang menghadapi ancaman pailit mencatatkan rugi bersih sebesar US$25,73 juta atau Rp405,36 miliar per kuartal II/2024 (kurs Rp15.752 per dolar AS). Kemudian, CNTX mencatatkan rugi US$3,71 juta atau Rp58,43 miliar.

PBRX yang menghadapi PKPU masih mencatatkan laba bersih US$124.909 per kuartal I/2024. Namun, laba bersih PBRX susut 89,22% sepanjang tahun berjalan (year on year/YoY).

Dampak Pandemi Covid-19 ke Emiten Tekstil

Direktur Pan Brothers Fitri Ratnasari Hartono mengatakan penurunan kinerja bisnis perseroan terjadi seiring dengan pandemi Covid-19. Pada 2021, PBRX melakukan restrukturisasi keuangan. Namun, setelah restrukturisasi keuangan, perseroan dihadapkan dengan fasilitas pinjaman yang terbatas serta kesulitan dalam memperoleh fasilitas pinjaman tambahan.

Dengan ketiadaan fasilitas letter of credit (LC), PBRX dihadapkan dengan kondisi modal kerja yang ketat. Tantangan-tantangan tersebut kemudian memuncak pada 2024 dengan adanya pengurangan fasilitas LC lebih lanjut yang berdampak pada penurunan pesanan penjualan dari pelanggan, dikarenakan keterbatasan modal kerja perseroan.

"Kalau dari pendapatan kan kami turun banyak. Dari segi cash flow, otomatis juga ketat sekali. Sehingga kami juga untuk booking capital sangat-sangat terbatas. Biasanya kami ada fasilitas LC untuk pembelian bahan baku. Sekarang fasilitas LC-nya benar-benar limited," ujar Fitri pada Rabu (6/11/2024).

Perseroan pun kini menghadapi PKPU. Status PKPU PBRX sendiri telah diperpanjang sejak Juli lalu, dan berakhir pada 22 November 2024 mengacu keputusan Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat. Di tengah masa PKPU, Pan Brothers fokus melakukan korespondensi dengan kreditur baik bank serta pemegang obligasi terkait skema restrukturisasi utangnya.

Total utang yang akan direstrukturisasi kepada kreditur bank serta pemegang obligasi mencapai sekitar US$340 juta. Skema penyelesaian utang itu salah satunya melalui skema obligasi wajib konversi (OWK) atau mandatorily convertible bond (MCB), kepada pemilik obligasi serta pemberi pinjaman non-active bilateral.

Komisaris Utama SRIL Iwan S. Lukminto sebelumnya sempat mengatakan bahwa kinerja SRIL yang jeblok hingga kini dalam bayang-bayang pailit, terdampak oleh penurunan permintaan di tingkat global maupun di tingkat domestik.

Iwan juga menjelaskan dampak makro ekonomi seperti suku bunga dan inflasi tinggi serta kondisi geopolitik terkait perang Rusia-Ukraina serta perang Israel-Palestina menyebabkan penurunan tingkat permintaan dimana masyarakat global lebih mengutamakan kepada kebutuhan pangan dan energi.

Selain itu, jalur pengiriman juga mengalami gangguan yang mana biaya pengiriman meningkat dikarenakan jarak tempuh yang lebih jauh untuk menghindari Terusan Suez.

Sritex pun kemudian diputus pailit oleh PN Semarang pada bulan lalu (21/10/2024). Iwan menjelaskan perusahaanya bakal membentuk tim untuk merancang strategi besar penyelamatan perusahaan usai diputus pailit.

Tim itu dibentuk sejalan dengan arahan perencanaan strategi penyelamatan usaha sebagai arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Arahannya tadi aja, ya kita buat strategi besar aja, Nanti kita mempunyai tim di situ, nah ini kita baru, belum bisa dipublikasikan, tapi kita bernaung di industri [Kemenperin],” kata Iwan di Kantor Kemenperin, akhir bulan lalu (28/10/2024).

Prospek Negatif Saham Emiten Tekstil

Sejumlah analis menilai negatif prospek saham emiten tekstil, terutama selepas SRIL resmi dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang. Alasannya, kinerja keuangan dan operasional emiten tekstil relatif tertekan dalam akibat impor yang masif dari China.

Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia, Vinko Satrio Pekerti mengatakan situasi itu membuat harga jual tekstil di dalam negeri ikut terkoreksi signifikan. Konsekuensinya, sebagian besar perusahaan tidak mampu membayar kewajiban utang pada kreditur.

“Tren penurunan penjualan sejak era pandemi Covid-19 sangat berdampak pada kemampuan pemenuhan kewajiban perusahaan,” kata Vinko pada beberapa waktu lalu.

Secara umum, kata Vinko, industri tekstil tengah menghadapi tantangan fluktuasi harga bahan baku serta persaingan global. Dia berharap pemerintah dapat mencari keluar atas kesulitan industri pada karya tersebut.

Sementara, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan sebagian besar saham emiten tekstil bergerak tidak likuid sejak pandemi lalu. Dia mengatakan perlu perbaikan kinerja dari sektor ini.

“Emiten tekstil saat ini kurang likuid ya,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, MANGUPURA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap terdapat kekurangan pasokan bahan bakar nabati (BBN) untuk biodiesel berbasis minyak sawit 40% dengan solar atau B40 yang akan diterapkan 1 Januari 2025.

Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo mengatakan, saat ini terdapat 24 badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) yang akan memasok bahan baku B40 pada 2025. Kapasitas produksinya mencapai 15,8 juta kiloliter.

"Kekurangan kami sekitar 0,3 juta kiloliter tapi nanti mungkin kami dengan BU BBN yang ada supaya nanti meningkatkan produksinya, mungkin masih cukup untuk itu," kata Edi, Kamis (7/11/2024).

Apalagi, untuk implementasi B50 yang disebut Kementerian Pertanian akan diterapkan setahun setelah penerapan B40. Kendati demikian, dalam roadmap Kementerian ESDM disebutkan campuran sawit 50% pada bahan bakar diusulkan pada 2028.

Berdasarkan hitungan Edi, kebutuhan biodiesel untuk B50 mencapai 19,7 juta kiloliter. Kendati demikian, kapasitas produksi BBN saat ini sebesar 15,8 juta kiloliter sehingga terdapat kekurangan sebesar 3,9 juta kiloliter.

"Makanya untuk itu perlu dibangun lagi, sekitar 7-9 pabrik atau nanti meningkatkan kapasitas dari pabrik-pabrik yang ada," ujarnya.

Pabrik tersebut diperlukan untuk memproduksi CPO menjadi biodiesel. Menurut Edi, kekurangan pasokan tersebut menjadi peluang investasi yang dapat didorong kepada pelaku usaha dengan kebutuhan investasi mencapai US$360 juta.

"Kalau produktivitasnya [CPO] mungkin tidak meningkat, mungkin dari segi bahan baku perlu dicek lagi, bukan nanti ekspor kita dikurangi. Kalau ekspor dikurangi nanti efeknya ke BPDPKS [Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit] juga, dananya jadi berkurang juga," jelasnya.

Untuk meningkatkan kemampuan produksi BBN berbasis CPO maka diperlukan peningkatan program peremajaan petani kecil (PSR), memanfaatkan lahan kritis atau bekas tambang untuk mengembangkan energi khusus hutan untuk bahan baku biodiesel, dan diversifikasi bahan baku nonpangan.

Bisnis.com, BANDUNG — Tata kelola perlindungan data pribadi menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh seluruh stakeholer, mulai dari perseorangan, industri hingga pemerintah sebagai regulator.

Pasalnya, kejahatan siber saat ini terus meningkat dengan ditandai banyaknya serangan-serangan terhadap fasilitas digital yang ada di Indonesia.

Sehingga harus ada langkah preventif dengan menyiapkan infrastruktur digital yang memadai dari hulu hingga ke hilir untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia.

Untuk itu, Xynexis International, perusahaan yang fokus dalam bisnis keamanan siber, memandang hal ini menjadi sebuah keniscayaan dan perlu dipersiapkan sesegera mungkin melalui dua hal, yakni pertama penyiapan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan yang kedua adalah keseriusan pemerintah untuk membuat regulasi pelindungan data informasi yang komprehensif.

CEO Xynexis International Eva Noor mengatakan saat ini perkembangan teknologi informasi di dunia sangat pesat. Namun, hal itu tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan kesadaran, kemampuan dan ketersediaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan.

“Semakin kesini itu tantangannya semakin besar sebetulnya. Kenapa? Karena transformasi digital apalagi di Indonesia itu masif sekali. Nah dengan adanya transformasi digital ini harus juga dibarengi dengan keamanan informasi, keamanan data yang mumpuni. Untuk itulah pemahaman ini kan bukan hanya untuk satu industri saja atau satu sektor saja, tapi harus untuk semua,” ungkap Eva di sela gelaran Road to 3rd Indonesia Data Privacy and Protection Symposium di Bandung, Rabu (6/11/2024).

Dari segi SDM, ia menilai memang saat ini terjadi peningkatan dari sisi kualitas. Namun, ternyata saat ini belum ditunjang dengan kuantitas yang sebanding dengan yang dibutuhkan industri.

“Saya akui sekarang [kualitasnya] meningkat, tapi masih kurang, karena memang ternyata perkembangan teknologi informasi ini sangat pesat, sehingga dibutuhkan waktu untuk para SDM ini beradaptasi lagi dengan dunia digital terkini,” ungkapnya.

Hal itu lah yang menjadi kesenjangan antara ketersediaan SDM yang relevan dengan kebutuhan di lapangan. Sehingga ia menilai harus ada langkah agresif untuk mencetak generasi yang melek digital dan cepat beradaptasi dengan perubahan yang

“Digital transformasinya cepat banget, masif sekali, nah orangnya, tumbuhnya tidak secepat itu jadi makanya butuh langkah-langkah yang cukup agresif. Ini gak bisa sendirian harus semua kolaborasi untuk menciptakan talent talent ini gitu, karena Indonesia butuh,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menilai perlu adanya regulasi yang menyeluruh untuk menerapkan pelindungan data pribadi. Pasalnya, hal ini merupakan keniscayaan yang memang harus dipersiapkan secepat mungkin.

“Kita tuh mengajak semua baik itu organisasi, baik itu lembaga kementerian dan lain-lain untuk berkolaborasi sih karena ini cukup penting sekali dan kita memang sudah waktunya tidak bisa lagi istilahnya denial. Kita benar-benar harus memulai satu membangun SDM, kedua serius dalam penanganan keamanan informasi, keamanan data digital, harus serius,” jelasnya.

Sementara itu, Lead Data Protection Konsultan di PT Sinexis International Satrio Wibowo mengatakan saat ini memang Indonesia terbilang terlambat dalam menyiapkan instrumen infrastruktur digital bila dibandingkan dengan negara lain.

Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah ada, namun ia melihat dari sisi aturan pelaksananya belum ada.

Kemudian juga terkait dengan pelaksanaan kepatuhannya belum ada penegakan hukumnya.

“Jadi walaupun secara hukum undang-undang PDP itu sudah aktif, sudah berlaku secara penuh, namun karena penegakan hukumnya juga masih belum jelas, lembaga yang mengatur juga belum jelas, ya kita masih harus menunggu beberapa tahun ke depan sehingga akhirnya Perlindungan data pribadi itu memang benar-benar bisa dilaksanakan di Indonesia,” ungkap dia.

Untuk itu, sambil menunggu instrumen penegakan hukum untuk UU PDP yang lebih rinci dan mengikat ada, memang perlu adanya edukasi berkelanjutan untuk menginformasikan bagaimana hak dan kewajiban atas lahirnya UUD PDP ini.

Selanjutnya, Direktur Operasi dan Teknologi Bank Mega Syariah, Selamet Ruyadi mengatakan hingga saat ini memang soal PDP ini sudah berjalan dengan rigid di sektor perbankan. Hal itu memang diatur oleh Peraturan OJK sehingga mau tidak mau hal itu harus dilakukan untuk pelindungan data konsumen.

“Jadi kalau di perbankan sebetulnya ini dalam beberapa aspek sudah kita lakukan. Jadi sebetulnya dengan PDP muncul ini jadi penguat. Hanya saja memang secara teknis kita perlu melihat juga dengan ketentuan-ketentuan yang lain yang sudah mengatur sebelumnya,” ungkapnya.

Pasalnya, memang saat ini penggunaan teknologi digital dalam proses bisnis perbankan terus meningkat. Hal itu tergambar dalam presentase layanan bank secara tatap muka, khususnya dalam hal pembukaan rekening yang berkurang hingga 60%.

“Pembukaan rekening lewat digital, itu sekarang porsinya mungkin sudah 60% lebih dari total pembukaan rekening yang biasa, yang konvensional gitu ya, yang datang ke cabang,” imbuhnya.

Sehingga ia menyambut baik dan mendorong adanya tata kelola pelindungan data pribadi yang menyeluruh. Sehingga, seluruh proses bisnis yang menggunakan layanan digital bisa terlindungi dengan baik.

“Digitalisasi itu bukan satu lagi yang gak mungkin, udah kenisayaan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri memperkuat komitmen untuk mengurangi jejak karbon dari kegiatan operasionalnya, salah satunya melalui pendirian gedung ramah lingkungan. Pada 18 September 2024, Bank Mandiri baru meresmikan Gedung Mandiri Digital Tower. Kehadiran gedung ini menambah jajaran gedung hijau di Indonesia.

Gedung ini menjadi pusat teknologi informasi bagi Bank Mandiri, yang dilengkapi dengan pembangkitan energi terbarukan seperti panel surya 81 kWp dan stasiun pengisian daya kendaraan listrik.

Mandiri Digital Tower juga dilengkapi beberapa teknologi bersih dan efisiensi energi lain, seperti kaca rendah penggunaan energi, sistem pencahayaan otomatis berbasis sensor, teknologi Lift Regenerative Drive serta Destination Control System (DCS) untuk efisiensi energi hingga 50 persen.

Adapun, gedung ramah lingkungan ini akan dimanfaatkan sebagai pusat pengembangan teknologi digital Bank Mandiri, yang akan menampung lebih dari 4.400 orang Mandirian.

Alexandra Askandar, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, mengatakan Mandiri Digital Tower adalah perwujudan kami untuk terus berkembang, sembari terus menekan jejak karbon dari kegiatan operasional sehari-hari.

“Bank Mandiri mengupayakan peningkatan kinerja bank dan digitalisasi ini juga diimbangi oleh kegiatan operasional perusahaan yang lebih rendah karbon. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mencapai visi Indonesia’s Sustainability Champion, mendukung target Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat,” ujar Alexandra pada Kamis (7/11).

Selain Mandiri Digital Tower, Bank Mandiri sebelumnya telah memiliki beberapa gedung yang mengantongi sertifikat bangunan hijau dari Green Building Council Indonesia (GBCI).

Sebelumnya, gedung Disaster Recovery Center (DRC) di Indjoko, Surabaya mendapatkan sertifikat “Gold” dari GBCI pada tahun 2023. Gedung ini ditunjang fasilitas ramah lingkungan seperti fasad bangunan yang mengurangi penggunaan listrik hingga lebih dari 30%, sistem daur ulang air, dan penggunaan AC yang tidak merusak lapisan ozon (Ozone Depleting Potential).

Selain itu, Plaza Mandiri yang menjadi kantor utama Bank berpita emas ini sedang dalam proses Design Recognition Stage. “Setelah final, Bank Mandiri akan memiliki tiga gedung bersertifikat hijau,” tambahnya.

Adapun, Bank Mandiri juga telah memiliki 10 buah kantor ramah lingkungan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, terdapat beberapa kantor yang memasang kaca dengan Overall Thermal Transfer Value atau penghantaran emisi rendah di Medan, Denpasar, Bekasi, Jayapura, dan wilayah Wijayakusuma di Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Alexandra Askandar, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri serta sosok perempuan berpengaruh di industri perbankan, mendukung ajang Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) 2024.

Dia tampil dengan anggun dalam balutan karya Batik Riana Kesuma sebagai salah satu muse bersama ladies bankers lainnya, sebagai pemerhati fashion yang aktif, Alexandra menilai bahwa IN2MF 2024 merupakan titik balik penting dalam perkembangan industri fashion halal di tanah air.

IN2MF menyoroti pentingnya transformasi modest fashion Indonesia agar mampu bersaing di panggung internasional, sekaligus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan nilai-nilai budaya Indonesia yang kaya.

Sebagai seorang perempuan yang percaya akan pentingnya kolaborasi lintas sektor, Alexandra melihat bahwa modest fashion berkelanjutan tidak hanya memajukan industri fashion, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat luas, terutama dalam hal pemberdayaan perempuan dan pengrajin lokal.

“Saya sangat bangga melihat banyak brand modest fashion Indonesia yang kini mampu memadukan nilai-nilai tradisional dengan desain kontemporer. Modest fashion lokal tidak hanya memenuhi kebutuhan perempuan Indonesia akan gaya yang elegan, tetapi juga mencerminkan semangat keberlanjutan dan rasa cinta terhadap produk-produk buatan anak bangsa,” tulis Alexandra Askandar dalam siaran pers, Kamis (7/11/2024).

Bagi Alexandra Askandar, industri modest fashion yang berkelanjutan adalah bentuk nyata dari kemajuan budaya dan ekonomi bangsa.

Dia percaya bahwa perempuan Indonesia memiliki peran istimewa dalam mendukung industri ini, baik sebagai pengguna, pencipta, maupun penggerak perubahan. Dengan menggunakan produk-produk modest fashion yang berkualitas dan berkelanjutan, perempuan Indonesia tidak hanya merayakan keindahan budaya lokal tetapi juga mendukung gaya hidup yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Dalam mendukung modest fashion berkelanjutan, Alexandra turut mengapresiasi berbagai brand yang berkomitmen pada proses produksi berkelanjutan dan pemberdayaan pengrajin lokal. Menurut Alexandra, pendekatan ini sangat penting untuk membangun industri yang tidak hanya mementingkan tren tetapi juga memiliki dampak positif bagi ekonomi dan sosial.

Inovasi yang memadukan elemen budaya tradisional dengan desain modern menjadi salah satu kekuatan utama modest fashion Indonesia. Alexandra meyakini bahwa inovasi ini penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal, sehingga modest fashion Indonesia dapat menempati posisi strategis di pasar internasional.

Alexandra Askandar menyampaikan dukungan pribadinya untuk keberlanjutan acara ini di masa depan.

“Saya berharap, kegiatan IN2MF ini dapat terus dilaksanakan setiap tahunnya dan mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, khususnya kami semua, perempuan Indonesia yang akan selalu bangga mengenakan produk-produk buatan dalam negeri,” ujar Alexandra.

IN2MF 2024 diusung oleh Bank Indonesia bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, dan Indonesian Fashion Chamber (IFC), dengan tema “Elevating Sustainable Modest Fashion to the Global Stage.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten telekomunikasi PT XL Axiata Tbk. mengantongi laba bersih senilai Rp1,31 triliun atau melesat 31,67% secara tahunan (YoY) pada akhir kuartal III/2024. Kenaikan laba itu seiring dengan pertumbuhan pendapatan dan ekspansi bisnis perseroan.

Berdasarkan Laporan Keuangan per 30 September 2024, emiten berkode saham EXCL membukukan kenaikan pendapatan sebesar 6,25% year-on-year (YoY) menjadi Rp23,36 triliun pada kuartal III/2024 dari Rp23,86 triliun pada kuartal III/2023.

Selanjutnya, EBITDA tercatat tumbuh 13% YoY dengan marjin EBITDA sebesar 52,4%. Laba bersih pun melesat 31,67% YoY menjadi Rp1,31 triliun hingga akhir September 2024, dari Rp999,99 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Adapun, pendapatan dari data dan layanan digital menopang top line EXCL hingga Rp23,38 triliun atau 92% dari total pendapatan. Manajemen XL Axiata juga optimistis melihat perkembangan bisnis Fixed Broadband (FBB) dan Fixed Mobile Convergence (FMC) yang terus bertumbuh.

Presiden Direktur & CEO XL Axiata Dian Siswarini mengatakan periode sembilan bulan pertama tahun ini, terlebih pada kuartal III/2024, industri telekomunikasi nasional mendapat tantangan signifikan. Hal itu terlihat dari kompetisi yagn makin intens dan pelemahan daya beli masyarakat.

"Namun, kami tetap bisa membukukkan performa solid dan mempertahankan pertumbuhan laba yang positif. Tantangan ke depannya akan tetap ada, khususnya mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang masih sangat terdampak faktor geopolitik global dan pelemahan daya beli," kata Dian, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, Dian mengatakan perseroan akan terus memperkuat inisiatif untuk menambah pundi-pundi keuangan perseroan di masa depan. Salah satunya adalah dengan layanan jasa internet rumah. Sejauh ini, bisnis FBB perseroan terus menunjukkan potensi yang menjanjikan.

Ditambah lagi XL Axiata sudah mengakuisisi 750.000 pelanggan First Media, sehingga total pelanggan FBB perseroan kini mencapai lebih dari 1 juta pelanggan. Dian menambahkan, akuisisi pelanggan itu membawa XL Axiata menjadi penyedia jasa internet terbesar kedua di Indonesia.

Bisnis.com, BANDUNG— Pemerintah Kabupaten Sumedang siap mendukung pembangunan Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka di Kabupaten Bandung.

Menurut Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli, hal tersebut menjadi salah satu alternatif solusi untuk menuntaskan permasalahan sampah di kawasan Cekungan Bandung ini.

Yudia mengakui, dirinya telah mengikuti rapat yang membahas terkait PSEL TPPAS Regional Legok Nangka.

"Jadi nanti pengelolaannya akan bersama-sama dengan Kabupaten/kota yang ada di cekungan Bandung dan Kabupaten Garut, di antaranya Sumedang," kata Yudia.

Yudia menjelaskan, Sumedang nanti murni akan menerima manfaat dengan adanya TPPAS Legok Nangka tersebut.

"Sumedang itu memiliki kapasitas sampah 172 Ribu Ton Sampah per tahun. Kita akan bergabung dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi dan lainnya. Nanti TPPAS nya di sana," jelasnya.

Yudia menyebutkan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup juga membahas keberlanjutan pengelolaan listrik yang dihasilkan dari TPPAS tersebut.

"Nanti hasil listriknya apakah akan dikelola dengan dikerjasamakan PLN atau MoU terkait dengan penjualan listrik Legok Nangka Itu. Tadi membicarakan terkait siapa leading sector dan lainnya. Dan Pak Wamen langsung survey lapangan," kata Yudia.

Dikatakan Yudia, tentunya Sumedang siap mendukung terkait proyek TPPAS Legok Nangka itu.

"Karena Kabupaten Sumedang menjadi penerima manfaat yang luar biasa ketika Legok Nangka ini sudah beroperasi. Kita akan memiliki TPPAS. Tetapi masyarakat Sumedang nanti agar bisa memilah sampah mulai dari rumah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menambah 3 kursi deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinakhodai Erick Thohir. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden No. 179/2024.

Berdasarkan beleid yang diteken Prabowo pada 5 November 2024, jabatan deputi Kementerian BUMN bertambah dari semula 3 kursi kini menjadi 6 kursi.

Tiga jabatan baru itu adalah Deputi Bidang BUMN Penciptaan Nilai, Deputi BUMN Pemberdayaan Pembangunan, serta Deputi Bidang Kepatuhan dan Tata Kelola.

Adapun tiga kursi deputi lainnya masih sama, yakni Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang saat ini masih dijabat oleh Robertus Bilitea, Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi dihuni Tedi Bharata, sementara posisi Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko ditempati oleh Nawal Nely.

“Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 81/2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis beleid anyar tersebut, dikutip pada Kamis (7/11/2024).

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Erick Thohir telah mengungkapkan pihaknya akan memilih 3 deputi baru yang ditambah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.

“Kemarin, dari Menpan RB ada struktur yang baru, itu kami ditambahkan 3 deputi,” ujarnya saat rapat kerja di DPR RI, Senin (4/11/2024).

Dengan penambahan struktur baru itu, Erick memandang anggaran Kementerian BUMN yang dipatok Rp277 miliar pada 2025 belum dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan. Apalagi, dengan ditambahnya 3 deputi baru ke dalam kementerian.

Dia menuturkan bahwa dari Rp277 miliar, sebanyak Rp78,4 miliar digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai Kementerian BUMN dan operasional kantor Rp71 miliar. Di samping itu, dukungan pembinaan tercatat mencapai Rp47 miliar serta pengembangan dan pengawasan memakan biaya senilai Rp80 miliar.

“Ini yang kami sedang negosiasi juga, tidak mungkin kami dananya cukup karena ada penambahan (deputi),” pungkas Erick yang juga menjabat Ketua Umum PSSI.

Bisnis.com, JAKARTA — Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump memenangi Pemilu AS, mengalahkan lawannya dari Partai Demokrat Kamal Harris. Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkirakan dana asing akan kembali ke AS dengan kemenangan Trump ini.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy menjelaskan kemenangan Trump dapat berarti kebijakannya akan lebih mendahulukan kepentingan Amerika. Dengan demikian, akan banyak dana dari AS yang akan kembali ke AS.

"Prediksi dari analis-analis kan begitu, jadi kemungkinan akan ada banyak yang kembali karena era Trump. Kita lihat juga kebijakan era Trump nanti," kata Irvan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Sentimen lainnya yang membayangi pasar modal dengan kemenangan Trump adalah perang dagang yang menurutnya akan kembali dilakukan AS dengan China.

"China kan salah satu tujuan ekspor kita, takutnya akan lebih tight [ketat] lagi," tuturnya.

Di sisi lain, Irvan mencermati pertumbuhan IHSG yang baru mencapai 1,53% sejak awal tahun disebabkan salah satunya oleh dinamika hasil Pemilu AS dan pemangkasan suku bunga The Fed. Menurut Irvan, sentimen bagi IHSG untuk melaju sejauh ini masih kurang baik.

Hanya saja, Irvan masih optimistis investor asing masih akan kembali ke pasar modal Indonesia. Optimisme tersebut karena pemangkasan suku bunga The Fed dan Bank Indonesia.

"Insyaallah indeksnya lebih baik. Kalau Fed rate turun lagi, mudahan lari lagi ke capital market. Beberapa terobosan juga kami tunggu dari Pak Prabowo pada akhir tahun," ucap Irvan.

Irvan juga menuturkan pihaknya akan meluncurkan produk derivatif baru seperti Single Stock Futures untuk menaikkan transaksi.

Bisnis.com,JAKARTA - PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) memastikan tetap bermitra dengan perusahaan asal Rusia, Rosneft Singapore Pte Ltd dalam megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban atau Kilang Tuban, Jawa Timur.
"Pertamina melalui anak usaha PT KPI, yaitu PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia [PRPP] saat ini masih bersama Rosneft untuk pelaksanaan proyek GRR Tuban," ungkap Corporate Secretary KPI Hermansyah Y. Nasroen kepada Bisnis, Kamis (7/11/2024).
Proyek senilai US$13,5 miliar atau setara dengan Rp205,05 triliun itu belakangan masih mandek. Hal ini tak lepas dari sanksi negara-negara Barat yang dikenakan kepada perusahaan Rusia akibat invasi terhadap Ukraina.
Hermansyah mengatakan, saat ini pihaknya masih mengejar perampungan keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID).
"Proyek GRR Tuban saat ini masih dalam proses final investment decision," katanya.
FID GRR Tuban sebelumnya ditargetkan bisa rampung pada November 2024 ini. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu.
Terkait target tersebut, Hermansyah tak membenarkan atau menampik. Dia hanya menekankan bahwa saat ini proses perampungan FID masih berjalan."Masih berproses ya," katanya singkat.
Target perampungan FID Kilang Tuban molor dari jadwal yang ditentukan sebelumnya. Pasalnya, KPI sebelumnya menargetkan FID bisa rampung pada kuartal I/2024.
Hermansyah menyebut proses tersebut dilakukan paralel dengan tahap pemilihan pihak pelaksana engineering, procurement, construction (EPC).
EPC adalah tahapan yang terdapat dalam proses perancangan sebuah sistem yang akan dibangun. Proses ini dilanjutkan dengan pengadaan yang kemudian membangun sistem yang sudah dirancang sebelumnya.
"Ini [EPC] paralel lagi jalan prosesnya," katanya.
Sebelumnya, KPI mengajukan opsi penambahan mitra kerja strategis baru untuk percepatan proyek GRR Tuban kepada Rosneft.
Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, pengajuan mitra baru itu dilakukan seiring dengan dampak sanksi dunia barat yang mulai terasa untuk penyelesaian keputusan akhir investasi salah satu proyek strategis nasional (PSN) tersebut.
“Kami sudah sampaikan ke pihak mereka, apakah kami harus ambil partner lain untuk balance, sudah kami komunikasikan. Kami kan mesti kasih tahu juga ke pihak Rosneft bahwa karena konflik Ukraina ada implikasi itu,” kata Taufik saat ditemui di sela-sela agenda IPA Convex, BSD Tangerang, Kamis (27/7/2023).
Dia menuturkan pengajuan itu sudah disampaikan direksi KPI kepada Rosneft pada April 2023 lalu lewat video conference. Taufik berpendapat penambahan mitra baru mesti dilakukan untuk mengimbangi sanksi yang saat ini diterima Rosneft.