Bisnis.com, JAKARTA – Roatex Indonesia Toll System (RITS) mengungkap sistem bayar tol tanpa henti nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) bakal mulai beroperasi pada kuartal I/2025. Target tersebut molor dari rencana awal diterapkan bertahap mulai akhir 2024.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Direktur Utama RITS, Atilla Keszeg. Dia memastikan bahwa sistem pengembangan MLFF sudah jauh lebih siap dibandingkan pada saat pertama dilakukan uji coba di jalan tol pada Desember 2023.

“Kami sudah tiga kali lebih siap, siap dengan teknologi yang akan digunakan, kami sudah siap dan teknologi kami sudah siap. Kami menunggu untuk bisa berkolaborasi [dengan pemerintah],” tuturnya dalam Konferensi Pers, Rabu (6/11/2024).

Atas dasar hal itu, Atilla memastikan bahwa sistem MLFF dapat mulai diberlakukan secara komersil pada kuartal I/2025.

Akan tetapi, pada tahap awal pihaknya bersama pemerintah bakal terlebih dahulu melakukan uji coba sepenuhnya terkait penerapan single lane free flow (SLFF).

“Kami sedang memikirkan dan merencanakan untuk mewujudkannya implementasi MLFF di kuartal pertama tahun 2025. Pada akhirnya, kami siap untuk berkolaborasi dengan siapa pun dan siap untuk berkolaborasi untuk melayani masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan sistem MLFF akan diterapkan di Jalan Tol Bali Mandara pada akhir 2024.

Hal itu sebelumnya disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Triono Junoasmono yang menjelaskan bahwa implementasi MLFF menjadi SLFF di Bali bakal dilakukan secepatnya.

“[Hasil pertemuannya] Bagus, kita koordinasi dengan mereka. Intinya kedua belah pihak ya baik kita dengan Hungaria sepakat untuk mempercepat pelaksanaan MLFF,” kata Triono saat ditemui di Menara Mandiri 2, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Kala itu, Yongki menuturkan implementasi sistem MLFF di Jalan Tol Bali Mandara akan dilakukan secara paralel dan akan dimulai pada akhir tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mengantisipasi berbagai dampak kemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat 2024 terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan pihaknya terus memonitor perkembangan Pilpres Amerika Serikat (AS). Trump unggul dari lawannya Kamala Harris.

"Kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan akan menyebabkan mata uang dolar akan kuat, suku bunga Amerika Serikat akan tetap tinggi, dan tentu saja perang dagang berlanjut," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, hasil Pilpres AS akan berdampak ke perekonomian seluruh negara terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dia mengungkapkan, setidaknya ada tiga dampak yang akan menjadi perhatian khusus BI.

Pertama, pengaruhnya nilai tukar rupiah. Kedua, potensi arus modal keluar. Ketiga, pasar keuangan global yang semakin tidak pasti.

"Ini yang kemudian kita harus respons secara hati-hati," kata Perry.

Di samping itu, dia mengklaim bahwa nilai tukar rupiah juga relatif stabil di tengah gejolak global yang terus berlanjut. BI, sambungnya, terus melakukan intervensi di pasar dan optimalisasi instrumen moneter agar aliran masuk portofolio asing bisa terus masuk ke Indonesia.

Oleh sebab itu, BI memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat mencapai Rp15.825 pada akhir 2024. Angka tersebut sedikit naik dari rata-rata nilai tukar rupiah senilai Rp15.789 per dolar AS pada Kuartal III/2024.

Sebagai informasi, calon presiden AS dari Partai Republik Donald Trump telah mengamankan 270 suara elektoral (electoral votes) pada Pilpres 2024. Artinya, dia diproyeksikan menjadi presiden terpilih AS ke 47.

Berdasarkan data hitung cepat 270toWin pada Rabu (6/11/2024), Trump mengalahkan pesaingnya, Kamala Harris dari Partai Demokrat yang hanya mendapat 213. Meski masih ada 55 suara elektoral yang belum ditetapkan, namun Trump sudah melampaui ambang batas 270 dari 538 suara untuk mengamankan kursi kepresidenan.

Sedangkan, mengutip Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak fluktuatif dan ditutup menguat pada Rp15.560 – Rp15.750 hari ini, Rabu (6/11/2024).

Bisnis.com, PALEMBANG – Progres pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat atau Palembang New Port di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) akan segera memasuki proses sertifikasi Hak Pengelolaan (HPL).

Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengatakan proses HPL itu dilakukan setelah proses penyelesaian lahan yang sudah dikeluarkan dari kawasan hutan.

Adapun lahan tersebut merupakan lahan untuk kawasan pelabuhan seluas 60 hektare, serta lahan pendukung di mozaik 5 dan 6 yang masing-masing seluas 80 hekatre atau secara keseluruhan 160 hektare.

“Persoalan teknis di lapangan sudah mulai diselesaikan. Sekarang yang kita kejar adalah bagaimana penyelesaian lahan yang sudah diturunkan statusnya, untuk proses HPL,” jelasnya usai Rapat dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI, di Palembang, Rabu (6/11/2024).

Sejalan dengan itu, imbuh Elen, nantinya sekaligus akan membicarakan terkait pengusulan kawasan tersebut sebagai Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK.

Sementara untuk diketahui, Tanjung Carat dapat menjadi KEK dengan beberapa persyaratan seperti memenuhi Kriteria kesesuaian RT/RW, tidak mengganggu kawasan hutan lindung, lahan lebih dari 50% dari KEK harus dikuasai oleh pengusul, serta kejelasan investor yang akan menanamkan modal.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan proses koordinasi terus dilakukan untuk mengakselerasi pembangunan pelabuhan tersebut.

Akan tetapi, dia belum dapat memastikan kapan proses pembangunan dapat direalisasikan. “Ada persiapannya dulu untuk bentuk kerjasama pemanfaatan lahannya seperti apa, sehingga setelah itu selesai baru pelaksanaan pembangunannya,” jelasnya.

Dia menambahkan, Provinsi Sumsel memiliki sumber daya alam yang melimpah dan masih berpotensi untuk dieksplor. Oleh karena itu, kehadiran pelabuhan sangat didorong.

“Kita benar-benar akan memaksimalkan potensi yang ada di Sumsel. Kami sangat paham kondisi logistik paling utama dan terjadinya tidak efisien, tentunya kita benar-benar mau konsen pelabuhan ini terealisasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto minta jajaran Kabinet Merah Putih agar terus berkoordinasi selama kepergiannya untuk lawatan ke lima negara selama dua pekan ke depan.

Prabowo mengaku bakal bertolak ke sejumlah Negara mulai dari China, Amerika Serikat (AS), Peru, Brasil, hingga Inggris. Sehingga, apabila ada keadaan mendesak yang perlu dikomunikasikan, maka Presiden Ke-8 RI itu meminta agar setiap pembantunya di kabinet dapat menghubunginya secara langsung.

“Jangan ragu ada masalah apapun kalau sudah sampaikan ke Menko tetapi masih butuh kejelasan dari saya jangan ragu untuk menghadap menghubungi saya, telepon saya, saya terbuka, saudara bisa telpon langsung,” ujarnya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu mengaku juga membuka interaksi atau rapat tetap terjadi bersama pembantunya di kabinet dengan menggunakan saluran konferensi video.

Menurutnya, interaksi yang terlalu berbelit atau mengikuti birokrasi yang panjang merupakan komunikasi protokoler yang sudah harus ditinggalkan. Mengingat, setiap bagian dari Kabinet Merah Putih, kata Prabowo, adalah satu kesatuan.

“Tinggalkan sekarang hal terlalu protokoler terlalu feodal, kita ini adalah kolega mengabdi ke rakyat, saya menduduki posisi mungkin bisa dianggap pemimpin tim, tetapi memang mandatory menerima mandat dari rakyat bersama,” tuturnya.

Meski begitu, Prabowo menekankan agar pembicaraan Negara yang bersifat rahasia agar tak selalu menggunakan telepon. Sebab, khawatir yang dimaksud olehnya adalah rawan peretasan.

“Jadi silahkan gubakan teknologi tetapi tentunya hal rawan tidak perlu lewat telepon ini jaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar. Jadi kalau saudara mau sampaikan hal penting silahkan saya membuka pintu,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menemukan pulau Bali dan Nusa Tenggara menjadi daerah yang penduduknya paling banyak menonton televisi.

Adapun temuan ini berdasarkan laporan Komdigi yang bekerja sama dengan PT Ayaskara Nisita Synergy (ANS). Dalam laporan ini, pengambilan sampel responden dilakukan melalui metode yang melibatkan dua tahapan.

Pertama sampling terhadap lokasi kegiatan dan sampling terhadap kategori responden atau jenis kelamin dan kelompok umur dengan proporsi Gen X sebanyak 29%, Milenial sebanyak 35%, dan Gen Z sebanyak 36%

Dalam temuan tersebut dan berdasarkan responden sebanyak 2.400 ribu, penduduk pulau Bali dan Nusa Tenggara menjadi yang paling sering menonton televisi dengan rasio penonton sebanyak 96,3%.

Angka tersebut diikuti oleh Pulau Jawa dengan penonton sebanyak 93,6%, Sumatra 81,8%, dan Kalimantan sebanyak 80,6%.

Lalu, Papua dan Maluku menduduki peringkat kelima dengan rasio penonton sebanyak 76,7%. Peringkat terakhir diduduki Sulawesi dengan total penonton sebanyak 69%.

Tidak hanya wilayah yang paling banyak menonton siaran televisi, dalam laporan ini juga menjabarkan kalangan usia yang masih mengakses siaran televisi.

Dari 2.400 responden, Gen X memimpin kebiasaan menonton televisi dalam satu tahun terakhir dengan total 87,6%. Perolehan tersebut diikuti oleh Milenial dengan total 85,6%.

Sedangkan untuk Gen Z berada di posisi paling bawah dengan 82,5% dari responden yang masih menonton televisi dalam satu tahun terakhir.

Perlu diketahui, dalam laporan ini ANS melakukan dua metode akuisisi data. Pertama survei secara tatap muka menggunakan metode CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) secara tatap muka pada bulan Juni hingga Agustus 2024.

Metode kedua adalah sesi pendalam yang dilaksanakan dengan pendekatan FGD yang dilaksanakan secara tatap muka selama kurang lebih 3 jam.

Bisnis.com, ABU DHABI — Mubadala Energy bersama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait dengan kajian komersialisasi gas dan pembangunan infrastruktur dari Blok South Andaman, lepas pantai Sumatra Utara.

Nota kesepahaman itu ditandatangani di sela-sela gelaran Abu Dhabi International Petroleum and Conference (ADIPEC) 2024, di Abu Dhabi, Selasa (5/11/2024).

Managing Director & CEO Mubadala Energy Mansoor Mohamed Al Hamed mengatakan, kolaborasi bersama dengan PLN bertujuan untuk mengoptimalkan potensi gas yang berhasil ditemukan di blok tersebut.

Rencanannya, kedua perusahaan bakal melakukan studi bersama ihwal komersialisasi gas Blok South Andaman untuk pembangkit listrik.

Selain itu, studi bersama itu turut mengkaji pembangunan infrastruktur pendukung untuk menopang kegiatan pemrosesan gas, transportasi dan peluang pertumbuhan ekonomi lokal.

“Kami percaya dengan kolaborasi ini, kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada di Blok South Andaman, membawa nilai yang signifikan untuk kedua perusahaan dan kawasan secara keseluruhan,” kata Mansoor.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan,perseroannya berkomitmen untuk mendorong pemanfaaatn sumber energi yang lebih hijau. Lewat kerja sama dengan Mubadala, Darmawan berharap, bauran energi PLN bisa ditingkatkan.

“Perubahan iklim adalah isu global kita mesti mengatasinya bersama-sama, salah satu caranya adalah lewat kolaborasi,” kata dia.

Sebelumnya, Mubadala Energy Indonesia menargetkan proposal rencana pengembangan (PoD) Blok South Andaman bakal disampaikan ke otoritas hulu migas awal 2025.

Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia Abdulla Bu Ali mengatakan, perusahaannya saat ini masih mematangkan sejumlah skema pengembangan blok, termasuk kajian ihwal pengembangan di onshore atau offshore.

“Awal 2025 itu target yang kita harapkan, sekali lagi itu tergantung dari perkembangan kajian yang sedang dikerjakan,” kata Abdulla.

Rencananya, Mubadala Energy bakal berfokus pada sumur eksplorasi Tangkulo-1 untuk fase pertama pengembangan dalam dokumen PoD yang disusun. Perkiraannya, Blok South Andaman bisa onstream pada 2028 mendatang.

Selanjutnya, percepatan PoD menuju produksi bakal dilakukan dengan skala penuh pada beberapa sumur eksplorasi yang belakangan berhasil ditemukan seperti Layaran-1 dan Layaran-2.

Adapun, Mubadala Energy berhasil mengidentifikasi potensi lebih dari 2 triliun kaki kubik (Tcf) gas in place di Tangkulo-1, bagian dari Blok South Andaman.

Penemuan ini sekaligus menjadi keberhasilan eksplorasi ke-2 setelah Sumur Layaran-1 yang diidentifikasi Mubadala Energy pada pertengahan Desember 2023, dengan potensi gas mencapai 6 Tcf gas in place.

Dengan 80% working interest di Blok South Andaman, Mubadala Energy adalah pemegang net areal terbesar di wilayah lepas pantai bagian utara Pulau Sumatra saat ini.

Penemuan ini membuka potensi lebih lanjut di bagian selatan dari Blok South Andaman dan mengindikasikan tambahan multi-Tcf sumber daya gas prospektif di struktur sekitarnya.

Bersama dengan Sumur Layaran-1, penemuan ini menambah volume cadangan contingent dan memberikan ruang bagi Mubadala Energy untuk melanjutkan pertumbuhan organik (organic growth) di wilayah tersebut melalui aktivitas eksplorasi dan appraisal selanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberi bocoran mengenai formula pengupahan pada penetapan upah minimum atau UMP 2025, yaitu indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan, indeks tertentu dalam formulasi penetapan upah minimum atau UMP yakni sebesar 0,10-0,30.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, Kemenaker tidak akan mempertahankan alfa yang tercantum dalam beleid tersebut.

“Tidak usah khawatir kita tidak akan mempertahankan alfa 0,1-0,3, itu pasti,” kata Indah saat melakukan audiensi dengan perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Meskipun demikian, belum diketahui, apakah besaran kenaikan UMP 2025 nantinya bisa sesuai tuntutan buruh yaitu sekitar 8%-10%.

Sebagai informasi, formula perhitungan upah minimum dalam PP No.51/2023 mencakup tiga variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, yang berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30. Dalam hal ini, alfa ditentukan nilainya oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah.

Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) sebelumnya telah memberikan rekomendasi ke Kemenaker terkait indeks tertentu. Indah kala itu mengungkap, rekomendasi Depenas terpecah menjadi dua.

Pasalnya, ada perbedaan usulan mengenai nilai alfa, baik dari pihak pengusaha maupun pekerja. Dia mengungkapkan, pengusaha mengusulkan agar nilai alfa maksimal berada di level 0,30, sedangkan pekerja di kisaran 0,3 hingga 1.

“Ini [nilai alfa] belum diputuskan karena baru kali ini Depenas hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja,” ungkap Indah.

Sementara itu, Kemenaker tengah menggodok aturan pengupahan baru usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk soal pengupahan.

Sejalan dengan keputusan tersebut, Prabowo memberikan batas waktu hingga Kamis (7/11/2024) atau empat hari kerja kepada Kemenaker untuk bisa merumuskan keputusan selanjutnya.

“Ini yang sedang kami coba rumuskan dan kami punya batas waktu sampai 7 November untuk keluar dengan apakah itu surat edaran ataupun itu peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait tentang penetapan upah minimum yang itu nanti akan kami sampaikan kepada para gubernur se-Indonesia,” kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Istana Negara, Senin (4/11/2024).

Kendati begitu, Kemenaker mengaku belum bisa menerbitkan regulasi terbaru mengenai skema pengupahan dalam waktu dekat. Mengingat, konsep skema pengupahan perlu lebih dimatangkan kembali.

“Dalam waktu dekat ini, belum siap kami mengeluarkan suatu aturan yang baku,” kata Indah.

Menurutnya, konsep skema pengupahan perlu dikaji dan dicermati lebih lanjut. Dengan demikian, produk hukum yang nantinya terbit dapat mengakomodir semua pihak dalam hal ini serikat pekerja dan pengusaha.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang siap berproses untuk menerapkan teknologi blockchain dalam layanan publik digital yang diterapkan saat ini.

Pemanfaatan teknologi tersebut diyakini akan membawa transformasi besar dalam pelayanan publik, termasuk kaitannya dalam hal keamanan data dan transparansi informasi.

Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli mengungkapkan pentingnya akselerasi penerapan blockchain di Sumedang.

Menurutnya, teknologi blockchain merupakan jawaban atas kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

"Insyaallah teknologi ini akan kami terapkan di dua lokasi, yaitu Smart City Jatinangor dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)," ungkap Yudia.

Menurut Yudia, penggunaan blockchain akan menjamin keamanan dan keutuhan data masyarakat karena teknologi ini bersifat tidak bisa diubah setelah data terekam.

"Dengan penerapan blockchain, kami berharap dapat meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Keamanan data pribadi mereka terjamin, dan pelayanan publik akan lebih efektif," lanjutnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Macmudin dalam sambutannya ketika membuka acara menyatakan, blockchain adalah langkah penting untuk memperkuat integritas pelayanan publik.

"Pemerintah saat ini dituntut untuk memberikan pelayanan yang kredibel dan transparan. Teknologi blockchain menjamin bahwa data yang disajikan tidak bisa diutak-atik, sehingga dengan keamanan tinggi memberikan kepercayaan kepada masyarakat," ujar Bey.

Lebih jauh, Bey berharap melalui acara tersebut, teknologi blockchain dapat lebih dipahami oleh para pemangku kebijakan di pemerintahan daerah, dan menjadi solusi efektif dalam mewujudkan pemerintahan digital yang lebih kuat di masa depan.

Selain forum diskusi, acara diisi juga dengan kompetisi Mobile Legends, aktivitas sponsor, kuis berhadiah, dan panel diskusi yang membahas lebih dalam tentang penerapan blockchain.

Acara yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat tersebut menghadirkan diskusi strategis terkait implementasi blockchain di pemerintahan daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut pendapatan industri penyiaran nasional diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai Rp109,6 triliun pada 2027. Industri penyiaran RI berpotensi susul China dan India.

Berdasarkan LPEM UI tahun 2023, nilai ini naik sekitar 20,57% dibandingkan pendapatan tahun 2022 yang hanya mencapai Rp90,9 triliun.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan program analog switch-off atau ASO berpotensi mendorong pertumbuhan industri penyiaran yang berdampak positif secara ekonomi.

Dampak ini, kata Nezar berpotensi memperluas dan menaikkan pasar industri penyiaran Indonesia. Tak hanya itu, Nezar memprediksi pertumbuhan itu dapat memperluas pasar industri media dan hiburan di Indonesia.

“Membuat Indonesia menjadi tiga terbesar di Asia menyusul China dan India. Dengan perkiraan pendapatan sebesar US$20 miliar pada 2027,” kata Nezar dalam agenda Digitalisasi Penyiaran 2025-2029, Rabu (6/11/2024).

Nezar menuturkan, pertumbuhan ini diperkirakan akan berpengaruh secara signifikan pada output ekonomi industri hingga Rp155 triliun pada 2027.

Selain itu, pertumbuhan ini disinyalir juga akan berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp97,5 triliun pada 2027. Selain itu, ada juga potensi penyerapan tenaga kerja hingga 616 ribu pekerja di tahun 2027.

“Ini proyeksi sangat optimistik ya bahwa ada pertumbuhan yang terjadi di sana (industri penyiaran),” ujarnya.

Lebih lanjut, proyeksi ini kata Nezar sejalan dengan program yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.

“Kita harapkan dari sektor penyiaran, industri yang bertumbuh di ekosistem penyiaran ini bisa menopang pertumbuhan tersebut,” ucap Nezar

Sebelumnya, Komdigi menyiapkan insentif biaya izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) kepada lembaga penyiaran swasta jika melaksanakan penyelenggaraan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Hal ini diatur dalam Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DJPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Nomor 2/2024 tentang Pemerataan Informasi Melalui Radio dan Televisi di Daerah 3T. Bagi lembaga penyiaran seperti MNC Group, Viva Group, Emtek Group, Trans Group dan lain sebagainya, yang melakukan penyiaran di daerah 3T diberikan insentif biaya IPP.

Sesuai dengan beleid itu, diatur bahwa biaya IPP dikalikan 0% selama 5 tahun dan dan dikalikan 50% pada tahun keenam dan seterusnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Donald Trump telah dinyatakan menang dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (Pilpres AS). Kemenangan Trump berdampak ke pasar obligasi di Indonesia.

Fixed Income Analyst Pefindo Ahmad Nasrudin mengatakan bahwa ada dua konteks yang perlu dilihat apabila Trump menang dalam Pilpres AS terkait dampaknya terhadap pasar obligasi.

Dia menjelaskan konteks pertama adalah terkait geopolitik, dan yang kedua terkait dengan proteksionisme Trump.

"[Terkait dengan geopolitik] saya secara pribadi berharap kemenangan Trump akan mengakhiri konflik geopolitik di Timur Tengah," katanya, Rabu (6/11/2024).

Selanjutnya terkait kebijakan proteksionisme Trump, dia menjelaskan bahwa kedua kandidat memiliki kebijakan perdagangan yang sangat berbeda.

"Trump mengusulkan kenaikan tarif 10% dan tarif 60% untuk Tiongkok, yang akan menyebabkan lebih banyak ketegangan perdagangan di bawah skenario Trump 2.0 dibandingkan dengan kelanjutan pemerintahan Biden," ucapnya.

Menurutnya, pengenaan tarif yang berimbas pada perang dagang kemungkinan akan menguatkan kembali nilai dolar AS dan melemahkan nilai tukar negara berkembang seperti Indonesia.

Selain itu meningkatkan harga yang dibayarkan oleh konsumen, membuat inflasi sulit untuk turun dan suku bunga tinggi mungkin bisa bertahan lebih lama daripada yang diantisipasi.

"Keduanya bisa berdampak buruk bagi domestik. Yang pertama, dolar yang lebih kuat menciptakan lebih banyak tekanan bagi rupiah dan karena itu, lebih banyak intervensi yang perlu dilakukan oleh bank sentral," ujarnya.

Kondisi tersebut menurutnya juga akan cenderung membuat suku bunga domestik lebih sulit untuk turun, mengingat salah satu hal penting yang menjadi pertimbangan bank sentral dalam menurunkan suku bunga adalah stabilitas nilai tukar.

Sementara itu, menurutnya inflasi AS akan membuat suku bunga tinggi bertahan lebih lama di AS. Maka ini bisa membuat the Fed lebih lambat untuk memangkas suku bunga. Sebagai hasilnya, suku bunga tinggi akan membuat yield AS tetap tinggi, dan membuatnya menarik bagi investor global.

Menurutnya, kondisi tersebut akan membuat pasar lebih menyukai untuk menaruh uang di pasar AS daripada di pasar negara berkembang, karena pasar AS menawarkan imbal hasil tinggi di tengah dolar yang lebih kuat dan suku bunga tinggi.

"Jika skenario suku bunga tinggi bertahan lebih lama daripada yang diperkirakan terjadi, maka menurut saya, akan ada lebih banyak pasokan baru surat utang dengan kupon tinggi," ucapnya.

Kondisi tersebut menurutnya tentu saja menarik bagi investor karena selain masih bisa mendapatkan bunga yang tinggi, juga bisa menjualnya ketika harga naik saat suku bunga perlahan turun.

Dia menjelaskan bahwa di bawah skenario suku bunga tinggi, pasar surat utang cenderung lebih menarik daripada pasar saham karena suku bunga tinggi akan membebani prospek pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya juga akan berdampak terhadap perlambatan di pasar saham.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan pembangunan Bandara Bali Utara yakni untuk mememeratakan pembangunan seantero Pulau Dewata.

"Pembangunan Bandara Bali Utara bertujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan di seluruh Bali. Dengan fokus yang selama ini tertuju pada Bali Selatan, kawasan utara pulau sering terabaikan. Bandara baru akan menjadi katalisator yang merangsang perkembangan wilayah utara, membawa keseimbangan antara selatan yang sudah maju dengan utara yang masih berkembang," ujar Prabowo dilansir dari unggahan akun X @gerindra, Rabu (6/11/2024).

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo berjanji akan membangun Bandara Internasional Bali Utara yang disebut North Bali International Airport. Nantinya bandara ini akan menjadi pesaing Singapura dan Hong Kong.

Pembangunan North Bali International Airport telah lama diwacanakan sebagai upaya pemerataan pembangunan yang selama ini berpusat di Bali Selatan.

Janji tersebut diungkapkan Prabowo dalam kunjungan ke Bali bertemu dengan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang diusung oleh Partai Gerindra. Prabowo memproyeksikan dengan adanya bandara, Bali Utara bisa menyaingi Singapura dan Hongkong.

"Bandara Bali Utara, saya sudah menyampaikan bahwa saya berkomitmen. Saya ingin membangun North Bali International Airport. The New Singapore, The New Hongkong dimana pusat dari kawasan ini," jelas Prabowo dalam sambutannya dikutip, Senin (4/11/2024).

Penolakan Megawati

Wacana pembangunan Bandara Bali Utara sempat ramai pada tahun lalu usai Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyatakan penolakan. Menurutnya, pembangunan Bandara Bali akan berdampak negatif terhadap masyarakat Buleleng.

“Waktu Pak Koster [Gubernur Bali] cerita mau bangun lagi [bandara] di Buleleng, saya kan bilang keluarga besar saya di sana, ngamuk saya, enak aja hanya nguntungin pariwisata, saya enggak mau,” jelas Megawati dalam sambutannya ketika meninjau KEK Sanur, Selasa (17/1/2023).

Ketua Umum PDIP ini juga bercerita Presiden Jokowi juga sempat melobi dirinya melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) saat itu yakni Wishnutama. Walaupun demikian, Megawati tetap berpendapat jika pembangunan Bandara Bali Utara tidak tepat.

Menurutnya, opsi menambah runway Bandara I Gusti Ngurah Rai lebih baik atau membuat konsep Bandara Segitiga antara Bandara Ngurah Rai, Bandara Banyuwangi dan Bandara Juanda Surabaya sehingga berdampak positif pada sektor pariwisata yang lebih luas.

“Saya bilang ke Pram [Pramono Anung], atas nama warga saya, jangan hanya mikirin diri sendiri, pulau Bali itu kecil, jangan hanya mendatangkan investor, saya juga mau rakyat Bali saya jadi pengusaha, investor, jadi saya tetap nggak,” ujar Megawati.

Megawati memang keturunan Kabupaten Buleleng dari silsilah neneknya atau Ibu Bung Karno yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai, yang berasal dari Buleleng.

Sebagai informasi, pembangunan Bandara Bali Utara sebenarnya sudah lama diwacanakan oleh Pemprov Bali dan sempat masuk dalam Peraturan Presiden 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ada dua lokasi yang diusulkan yakni di Kubutambahan Kabupaten Buleleng dan di Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Tetapi wacana ini menjadi perdebatan di masyarakat karena banyak kendala yang dihadapi ketika penentuan lokasi Bandara.

Pemprov Bali sempat mengusulkan untuk lokasi pembangunan di Kubutambahan dengan menggunakan tanah desa adat. Tetapi tanah tersebut ternyata bermasalah karena sudah disewakan kepada pihak ketiga dalam jangka waktu 70 tahun.

Karena alotnya masalah lokasi pembangunan, pemerintah Jokowi kemudian mencoret Bandara Bali Utara dari Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Juli 2022.

Diberitakan sebelumnya, PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti salah satu perusahaan yang saat itu mengajukan diri membangun Bandara Bali Utara saat Megawati menyatakan penolakan.

Dalam master plant BIBU, pembangunan Bandara Bali Utara dilakukan secara offshore, di tepi laut dengan memanfaatkan lahan yang sudah abrasi di Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. BIBU mengklaim walaupun secara offshore, pembangunan Bandara Bali Utara tidak banyak melakukan reklamasi.

BIBU sudah mengajukan ke pemerintah pusat titik lokasi pembangunan Bandara Bali Utara, pemerintah akan memilih dan menetapkan lokasi pembangunan bandara sesuai dengan aturan yang ada. BIBU juga mengklaim secara feasibility study (FS) atau kajian akademis, lokasi di pantai Sembiran tersebut sudah cocok untuk pembangunan bandara.

Nilai investasi pembangunan Bandara Bali Utara ini mencapai Rp17 triliun dengan luas bandara 600 hektare.

Direktur Utama PT. BIBU Erwanto Sad Adiatmoko menjelaskan sudah banyak investor yang meminta untuk bergabung dalam proyek tersebut, baik investor domestik maupun dalam negeri.

“Kami targetkan pembangunan bandara mulai tahun ini [2023], karena Bandara Ngurah Rai pada 2026 diprediksi kapasitasnya penuh, sehingga sebelum 2026 kami targetkan bandara rampung minimal satu runway sudah beroperasi dari tiga runway yang kami targetkan,” ujar Erwanto.

Dikeluarkannya Bandara Bali Utara dari Proyek Strategis Nasional (PSN) menurut Erwanto bukan berarti pembangunan Bandara Bali Utara batal. Pencoretan dari PSN tersebut karena Bandara Bali Utara tidak bisa selesai di 2024, sementara PSN yang merupakan program strategis presiden harus selesai di 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto batal meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada pekan ini.

Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad mengatakan bahwa intansi tersebut bakal diresmikan usai Presiden Ke-8 RI melaksanakan lawatan ke lima Negara selama dua pekan, yaitu China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris.

“Belum jadi besok. Tunggu presiden kembali ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Muliaman mengaku bahwa Prabowo meminta agar persiapan untuk peresmian dilakukan secara matang sebelum akhirnya dapat diresmikan terlebih dahulu.

“Iya persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Disiapkan agar semua rapi baru kemudian beliau launching” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Negara direncanakan bakal meresmikan Embrio Superholding BUMN itu pada 7 November 2024 mendatang. Nantinya instansinya bakal berkantor di Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) di Jalan R.P. Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat.