Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali telah mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, agar para sopir dan tenaga kebersihan di pemprov setempat dapat dipertimbangkan untuk diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra di Denpasar Senin (29/7/2024) mengatakan, usulan pengangkatan PPPK bagi para sopir dan tenaga kebersihan yang selama ini bekerja di instansi Pemprov Bali itu sudah disampaikan bersamaan dengan tenaga kontrak yang lainnya.

"Itu saat Menpan mengeluarkan surat edaran tentang pendataan pegawai kontrak, kami sudah mengusulkan pada Januari 2022," ujarnya.

Tetapi, kata Dewa Indra, setelah diusulkan, yang datanya keluar dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) hanya tenaga kontrak administrasi, sedangkan yang sopir dan cleaning service (petugas kebersihan) serta tukang kebun tidak masuk dalam daftar yang akan dipertimbangkan untuk menjadi PPPK.

"Oleh karena itu kami usulkan kembali tahun 2024. Dua bulan yang lalu sudah kami usulkan kembali kepada Menpan agar mempertimbangkan pengangkatan sopir dan cleaning service, terutama yang masa kerjanya tertentu," katanya.

Namun, ujar Dewa Indra, sampai sekarang jawabannya belum turun. Jumlah mereka mencapai ratusan yang tersebar di semua perangkat daerah. Sedangkan masa kerja mereka bervariasi, ada yang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan 15 tahun.

"Mereka itu selama ini tenaga kontrak yang juga diangkat sama dengan tenaga kontrak lainnya yang bekerja di bidang administrasi. Kita harus adil," kata birokrat yang juga mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali itu.

Dewa Indra mengatakan, ternyata pemerintah pusat memiliki pertimbangan lain bahwa tenaga administrasi dipertimbangkan untuk diangkat sebagai PPPK. Sedangkan tenaga sopir, petugas kebersihan, termasuk penjaga keamanan kantor agar melalui pola dengan pihak ketiga.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat premi lini usaha properti pada Januari-Maret 2024 meningkat 51% menjadi Rp9,59 triliun dari periode yang sama 2023 sebesar Rp6,3 triliun.

Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan premi yang besar itu lebih disebabkan karena penarikan premi dari rentang waktu setahun sebelumnya, bukan karena pembangunan properti baru seperti dari hunian tempat tinggal.

"Enggak terlalu signifikan [properti baru termasuk hunian]. Tarifnya juga gak terlalu besar. Itu masuk di kategori kalau untuk individual hunian masuk di small medium enterprise. Tapi kalau gedung itu, gak terlalu besar juga," kata Budi kepada Bisnis, Senin (29/07/2024).

Adapun saat ini pemerintah punya program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk KPR rumah subsidi. Sebagai ketentuan KPR FLPP, suku bunga flat 5% yang ditetapkan tersebut sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit.

Hingga 13 Juni 2024, KPR FLPP telah disalurkan kepada 80.950 unit, atau 48,77% dari yang ditargetkan pemerintah 166.000 unit rumah di 2024 ini.

Budi menjelaskan program rumah subsidi pemerintah tersebut belum bisa dipastikan signifikan mendongkrak penerimaan premi asuransi properti karena di dalamnya juga termasuk asuransi jiwa dan asuransi kredit.

"Kalau dari propertinya sendiri seperti yang saya sebutkan tadi gak terlalu besar, walaupun jumlahnya cukup signifikan," jelasnya.

AAUI mencatat pada 2023 premi dicatat dari lini usaha properti hanya tumbuh 1% dari Rp26,23 triliun pada 2022 menjadi Rp26,48 triliun di 2023. Namun secara pangsa pasar premi dicatat, lini usaha properti nomor satu mengungguli asuransi kredit dan asuransi kendaraan bermotor.

Pada semester II/2024, Budi berharap terjadi pertumbuhan premi asuransi properti seperti capaian di 2023. Menurutnya, industri asuransi umum harus mencari pasar baru yang bisa menjadi potensi pendapatan premi asuransi.

"Karena 'kue-kuenya' masih terbatas belum ada kue baru. Harapannya yang pasti kalau kapasitas reasuransinya kembali normal paling tidak bisa mendongkrak. Sekarang juga kan banyak terindikasi self insurer karena tidak terpenuhinya kapasitas reasuransi yang cukup," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah melakukan klarifikasi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Benny dicecar 22 pertanyaan terkait aktor bisnis judi online berinisial T.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Benny tiba di Bareskrim pukul 14.00 WIB. Dia tiba dengan mengenakan jaket berwarna biru dengan tulisan "Sikat Sindikat" di bagian belakangnya.

Kemudian, Benny baru keluar Gedung Bareskrim pukul 19.42 WIB dengan didampingi sejumlah kuasa hukum. Dengan demikian, Benny diperiksa sekitar lima jam oleh penyidik Dittipidum Bareskrim Polri.

"Kurang lebih tadi 22 pertanyaan yang saya sudah jawab yang saya sudah tandatangani," ujar Benny di Bareskrim Polri, Senin (29/7/2024).

Namun demikian, Benny masih enggan menjelaskan soal sosok aktor bisnis judi online kepada awak media. Dia menyatakan bahwa informasi terkait T sudah disampaikan kepada penyidik.

"Saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan, hampir 22 pertanyaan dan saya sudah jawab, berita acara sudah ditangani. Terkait inisial T maka saya minta dipersilakan untuk ditanyakan kepada penyidik dari Bareskrim Polri," imbuhnya.

Di samping itu, Benny juga meluruskan bahwa dirinya tidak berfokus pada sosok inisial T sebagai pengendali judi online. Sebab, dia hanya menyoroti pada penempatan pekerja migran secara ilegal ke Kamboja.

"Harapan saya sebagai Kepala BP2MI dan anak bangsa. Kenapa? Dalam pikiran saya, karena yang ke Kamboja ini dipekerjakan di judi online dan scamming online, harapannya kalau ini bisa dibongkar, berhenti, maka otomatis akan menghentikan penempatan ilegal," pungkas Benny.

Bisnis.com, JAKARTA — Jika menyebutkan orang-orang terkaya di dunia, pasti nama-nama seperti Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault & keluarga, dan Mark Zuckerberglah yang akan muncul.

Namun, ternyata jauh sebelum mereka, ada seorang perempuan yang jauh lebih kaya raya.

Menfutip Times of India, adalah Permaisuri China, Wu Zetian dari Dinasti Tang, yang memiliki kekayaan sekitar US$16 triliun, yang dapat mengalahkan kekayaan bersih gabungan orang-orang terkaya di seluruh dunia.

Permaisuri Wu Zetian adalah seseorang yang memiliki kecakapan politik setara dengan wanita-wanita terkemuka, seperti Joan of Arc, Ratu Elizabeth I, dan Catherine the Great.

Dikenal sebagai Permaisuri Wu, dia adalah wanita terkaya yang pernah ada di dunia dan mengumpulkan kekayaan yang tak terduga, dengan teknik yang cerdik, dan keputusan yang brutal, termasuk membunuh anak-anaknya sendiri, seperti disebutkan dalam Asian Studies.

Meskipun dia dipuji atas beberapa keputusannya seperti mengurangi pajak pada petani yang membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan dengan demikian pendapatan negara, dia juga kerap kali mengambil beberapa keputusan yang kontroversial.

Dia juga sangat kejam terhadap musuh-musuhnya, baik yang nyata maupun yang dibayangkan. Namun, dia cukup banyak berkontribusi membantu memperluas kekaisaran China selama 15 tahun pemerintahannya dari 690 Masehi hingga 705 Masehi.

Wu Zetian lahir dalam keluarga kaya dari seorang pedagang kayu pada 624 Masehu, di provinsi Shanxi. Ayahnya dekat dengan Li Yuan, yang akhirnya naik menjadi Kaisar Gaozong dari dinasti Tang dan hal inilah yang memberinya kesempatan untuk menjalin hubungan dekat dengan keluarga kerajaan.

Permaisuri Wu disebut menyukai bidang sastra sejak usia dini dan pada usia 14 tahun, dia diangkat sebagai sekretaris di Istana Tang, mendapatkan kesempatan untuk bekerja di bawah Kaisar Taizong.

Selanjutnya, kematian kaisar membawanya ke sebuah biara Buddha dan membuatnya memiliki hubungan dengan kaisar. Namun, perselingkuhannya dengan Kaisar Gaozong, putra dan penerus kaisar yang telah meninggal, membawa perubahan tak terduga dalam perjalanannya saat dia kembali ke istana sebagai selir.

Dengan kelicikannya, dia segera menggulingkan Permaisuri Wang dan naik takhta sebagai permaisuri pada 655 Masehi.

Titik balik utama baginya adalah ketika Kaisar Gaozong mempercayakan pemerintahan kekaisarannya kepada sang permaisuri setelah kesehatannya memburuk dan dia mulai sakit-sakitan.

Maka, dimulailah pemerintahan bersejarah yang menjadikannya wanita pertama dan satu-satunya yang memerintah China. Permaisuri Wu dikenal dengan sejumlah langkah kesejahteraan yang juga meningkatkan perdagangan seperti mengurangi pajak hingga membuka kembali jalur sutra untuk perdagangan.

Wu Zetian meninggal pada 705 Masehi dengan penyebab pasti kematiannya tidak diketahui. Saat meninggal, dia berusia 81 tahun dan telah menderita beberapa penyakit. Dia diperkirakan meninggal karena komplikasi yang berhubungan dengan penyakit sebelumnya dan usia tuanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta menyoroti penurunan besaran APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 yang turun hingga Rp5 triliun dalam APBD Perubahan.

Anggota Fraksi PDIP, Sunggul Sirait mencatat bahwa APBD awal saat diketok berjumlah Rp83,7 triliun, tetapi menyusut menjadi Rp79,52 triliun dalam APBD Perubahan.

“Penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penurunan anggaran ini sangat penting. Apakah terjadi penurunan pendapatan daerah, efisiensi anggaran, atau apakah ada program kerja Pemprov yang ditunda atau dibatalkan?” katanya dalam rapat paripurna tentang pandangan fraksi terhadap Raperda P2APBD 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).

Selain itu, pihaknya juga menggarisbawahi perolehan pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta yang terealisasi sebesar Rp71,07 triliun atau lebih 0,57% dari target Rp70,66 triliun.

Namun, Fraksi PDIP menganggap hal tersebut belum menjadi hasil kinerja maksimal dari Pemprov, terutama karena banyaknya pengelolaan aset-aset daerah yang belum dikelola dengan baik.

“Apalagi ke depannya kita menghadapi Jakarta pasca-ibu kota, pendataan aset-aset menjadi poin krusial dalam memaksimalkan perolehan pendapatan daerah,” ujar Sunggul.

Menanggapi evaluasi itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berdalih bahwa penurunan APBD disebabkan oleh penyesuaian terhadap capaian target pendapatan dan alokasi anggaran belanja yang lebih realistis.

Menurutnya, penyesuaian target pendapatan dilakukan karena target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun-tahun sebelumnya sangat tinggi, tetapi tidak tercapai.

Sementara itu, dirinya mengeklaim bahwa alokasi anggaran belanja diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas yang berkesinambungan dengan implementasi program prioritas, yaitu mengedepankan pembangunan infrastruktur dan layanan perkotaan seperti penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, penanganan sampah, pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha, serta pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon.

“Prioritas belanja juga difokuskan pada pemberian bantuan dalam bentuk subsidi pelayanan publik, bantuan sosial, serta bantuan keuangan bagi Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka kerja sama antar daerah,” tandas Heru Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agama mencatat jumlah jamaah haji yang meninggal hingga akhir operasional haji 2024 ini sebanyak 461 jamaah haji.

Sebagai penyelenggara asuransi jamaah haji tahun ini, PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMA) Syariah telah membayar klaim sebesar Rp23,7 miliar kepada 412 jamaah haji yang meninggal dunia.

"Total manfaat klaim yang sudah dibayarkan JMA Syariah hingga hari ini adalah Rp23,7 miliar," kata Direktur Utama JMA Syariah Basuki Agus kepada Bisnis, Senin (29/07/2024).

Dari sebanyak 461 jamaah haji yang meninggal dunia, klaim yang sudah diajukan Kementerian Agama ke JMA Syariah sebanyak 446 jamaah. Adapun, sebanyak 412 klaim sudah disetujui dan tersisa 34 klaim yang sedang dalam proses.

Sebelumnya, Basuki menjelaskan proses pengajuan klaim dari pemegang polis yang telah disetujui JMA Syariah nantinya akan dibayarkan melalui transfer ke rekening tabungan haji peserta.

Nilai manfaat asuransi untuk jamaah haji yang wafat adalah sebesar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dari masing-masing embarkasi. Bagi jamaah haji yang wafat bukan karena kecelakaan akan mendapatkan manfaat asuransi sebesar 100% Bipih. Sedangkan untuk yang meninggal akibat kecelakaan akan mendapatkan manfaat asuransi sebesar 200% Bipih.

Sementara itu, jamaah haji yang menderita cacat tetap karena kecelakaan akan mendapatkan manfaat asuransi sebesar persentase cacat yang diderita (sesuai dengan tabel cacat tetap) maksimum sebesar 100% Bipih.

Tahun ini, JMA Syariah memenangkan tender penyelenggaraan haji yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Dalam laman LKPP, asuransi jemaah haji reguler 2024 dilelang dengan pagu Rp68,26 miliar.

Pagu ini untuk memberikan jaminan asuransi bagi 213.320 jemaah. Adapun, perlindungan diberikan mulai akhir Mei 2024 hingga Desember 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal memberikan eks lahan tambang yang terbaik bagi PP Muhammadiyah.

"Terkait Muhammadiyah, saya sudah sampaikan InsyaAllah kami memberikan eks PKP2B [Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara] yang paling bagus di luar KPC [Kaltim Prima Coal]," ujar Bahlil usai konferensi pers realisasi investasi kuartal II/2024, Senin (29/7/2024).

Seperti diketahui, lahan eks KPC diberikan pemerintah kepada Nahdlatul Ulama (NU) untuk dikelola. Meski demikian, Bahlil belum memberi tahu secara spesifik soal nama atau lokasi eks PKP2B yang dihibahkan kepada Muhammadiyah.

"Tapi yang mananya [eksp PKP2B], saya laporkan ke Presiden [Jokowi] dulu. Kalau saya belum lapor ke Presiden nanti kalau saya lapor ke kamu dulu baru Presiden saya kena reshuffle," imbuhnya.

Bahlil mengatakan Muhammadiyah telah melakukan kajian panjang menerima atau ikut serta dalam menjalankan program pemerintah terkait dengan pemberian konsesi.

Hal tersebut, kata Bahlil, sudah dibicarakan dengan Muhadjir Effendy sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah.

"Ini barang bagus, kita aja yang mikir negatif. Banyak sekali bilang ormas ga punya pengalaman gimana? Di Indonesia kalau misalnya pengusaha tambang apakah sudah punya tambang duluan sebelum menjalankannya, orang bilang nanti lingkungan rusak kalau ormas yang kelola yang bener aja lah, sekarang gak ada ormas aja sebagian gtu. Adanya ormas itu ditujukan untuk memberikan contoh kepada orang lain cara kelola tambang yang baik dong lingkungannya dijaga gitu," ucapnya.

PP Muhammadiyah merilis beberapa hal yang menjadi pertimbangan mereka menerima tawaran pemerintah untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

Seperti diketahui, PP Muhammadiyah telah resmi menerima WIUP yang ditawarkan pemerintah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Meski demikian, Muhammadiyah berjanji bakal mengembalikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada negara jika terdapat pengelolaan yang menyimpang.

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan bahwa pihaknya bakal bertanggung jawab dengan mengembalikan pertambangan tersebut ke pemerintah jika tidak ada kesejahteraan bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal memberikan eks lahan tambang yang terbaik bagi PP Muhammadiyah.

"Terkait Muhammadiyah, saya sudah sampaikan InsyaAllah kami memberikan eks PKP2B [Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara] yang paling bagus di luar KPC [Kaltim Prima Coal]," ujar Bahlil usai konferensi pers realisasi investasi kuartal II/2024, Senin (29/7/2024).

Seperti diketahui, lahan eks KPC diberikan pemerintah kepada Nahdlatul Ulama (NU) untuk dikelola. Meski demikian, Bahlil belum memberi tahu secara spesifik soal nama atau lokasi eks PKP2B yang dihibahkan kepada Muhammadiyah.

"Tapi yang mananya [eksp PKP2B], saya laporkan ke Presiden [Jokowi] dulu. Kalau saya belum lapor ke Presiden nanti kalau saya lapor ke kamu dulu baru Presiden saya kena reshuffle," imbuhnya.

Bahlil mengatakan Muhammadiyah telah melakukan kajian panjang menerima atau ikut serta dalam menjalankan program pemerintah terkait dengan pemberian konsesi.

Hal tersebut, kata Bahlil, sudah dibicarakan dengan Muhadjir Effendy sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah.

"Ini barang bagus, kita aja yang mikir negatif. Banyak sekali bilang ormas ga punya pengalaman gimana? Di Indonesia kalau misalnya pengusaha tambang apakah sudah punya tambang duluan sebelum menjalankannya, orang bilang nanti lingkungan rusak kalau ormas yang kelola yang bener aja lah, sekarang gak ada ormas aja sebagian gtu. Adanya ormas itu ditujukan untuk memberikan contoh kepada orang lain cara kelola tambang yang baik dong lingkungannya dijaga gitu," ucapnya.

PP Muhammadiyah merilis beberapa hal yang menjadi pertimbangan mereka menerima tawaran pemerintah untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

Seperti diketahui, PP Muhammadiyah telah resmi menerima WIUP yang ditawarkan pemerintah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Meski demikian, Muhammadiyah berjanji bakal mengembalikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada negara jika terdapat pengelolaan yang menyimpang.

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan bahwa pihaknya bakal bertanggung jawab dengan mengembalikan pertambangan tersebut ke pemerintah jika tidak ada kesejahteraan bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) membeberkan realisasi investasi pembangkit dan infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia stagnan selama 7 tahun terakhir.

IEEFA mencatat pemerintah hanya mampu menarik investasi pada sektor EBT di level US$1,5 miliar sepanjang tahun lalu, dengan tambahan kapasitas EBT terpasang 574 megawatt (MW). Adapun, 145 MW tersebut berasal dari PLTS Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata.

Energy Finance Specialist IEEFA Mutya Yustika mengatakan stagnannya realisasi investasi pada sektor pembangkit hijau itu disebabkan karena regulasi yang tidak ramah terhadap investasi pengembang listrik swasta (IPP).

“Salah satu hambatan tersebut adalah akibat adanya kewajiban kemitraan dengan anak usaha PLN di mana PLN akan memiliki sharemajority minimal 51% yang akhirnya menurunkan minat investor terhadap sektor energi terbarukan di indonesia,” kata Mutya saat dihubungi, Senin (29/7/2024).

Selain itu, kata Mutya, sejumlah regulasi turut membuat iklim investasi EBT di Indonesia cenderung tidak menarik jika dibandingkan dengan arus investasi global yang justru meningkat selama 7 tahun terakhir.

Misalkan, dia mencontohkan, tarif setrum EBT yang terbilang rendah serta larangan untuk pengalihan saham proyek EBT yang belakangan membuat investasi di Indonesia tidak menarik bagi IPP domestik dan internasional.

“Dan juga proses pengadaan yang tidak transparan dan cukup rumit juga berperan terhadap lambatnya investasi energi terbarukan di Indonesia,” tuturnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi investasi proyek EBT justru cenderung menurun sepanjang 7 tahun terakhir.

Otoritas kelistrikan mencatat, realisasi investasi EBT pada 2017 sempat mencapai US$2 miliar, selanjutnya sepanjang 2018 sampai dengan 2023 realiasi investasi proyek EBT berada di rata-rata US$1,5 miliar.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Kamdani mengatakan, arus investasi pembangkit dan infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia cenderung menurun beberapa tahun terakhir.

“Saat ini yang masih under-investment itu di sektor-sektor yang berhubungan dengan sektor hijau,” kata Shinta dalam acara Bisnis Indonesia Midyear Challenges (BIMC) 2024 di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Shinta mengatakan, pembiayaan yang tersedia untuk proyek EBT terbilang besar untuk Indonesia. Apalagi, Shinta menambahkan, sebagian besar investor belakangan menaruh minat yang tinggi untuk proyek hijau tersebut.

Hanya saja, tren investasi pada pembangkit serta infrastruktur kelistrikan hijau masih cenderung menurun di Indonesia.

Bisnis.com, SURABAYA - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyebut Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2024 memiliki substansi penajaman prioritas pembangunan.

"Perubahan APBD memuat substansi berupa penajaman-penajaman prioritas pembangunan maupun penyesuaian yang merespons dinamika terkini," kata Adhy Karyono saat menyampaikan jawaban eksekutif Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P-APBD 2024 pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (29/7/2024).

Pada P-APBD tahun 2024 untuk sektor pendapatan, semula dianggarkan sebesar Rp31,418 triliun berubah menjadi sebesar Rp31,845 triliun atau bertambah sebesar Rp427,382 miliar.

Sementara untuk Belanja Daerah juga mengalami perubahan yang semula dianggarkan sebesar Rp33,265 triliun lebih. Sedangkan di rancangan P-APBD ini Belanja Daerah berubah menjadi sebesar Rp35,633 triliun lebih atau bertambah sebesar Rp2,368 triliun lebih.

Adhy menjelaskan secara garis besar P-APBD tahun 2024 kali ini terbagi menjadi dua bagian utama, yakni Struktur APBD dan Urusan Pemerintahan Daerah.

"Dalam Struktur APBD, perubahan kali ini terkait dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah," ujarnya.

Untuk Urusan Pemerintahan, lanjut Adhy, lebih difokuskan pada urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Infrastruktur dan Sosial, Pertanian dan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penanggulangan Bencana, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan UKM, serta Pemerintahan Umum.

Adhy menegaskan bahwa perubahan APBD disusun sebagai konsekuensi logis, dari terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal, sebagaimana yang telah tertuang dalam APBD tahun 2024.

"Di dalamnya juga menyediakan ruang untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan sampai akhir tahun anggaran," ucap Adhy.

Namun, ia menegaskan bahwa usulan dalam perubahan APBD tahun 2024 telah diformulasikan dengan dasar perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024.

Yang mana, kata Adhy, hal tersebut dengan memperhatikan keselarasan antar dokumen perencanaan, baik perencanaan tahunan maupun perencanaan jangka menengah.

"Kami sampaikan bahwa Raperda tentang P-APBD telah dikonstruksikan secara tepat, dengan memperhatikan kerangka yuridis dan teknokratis dalam rangka merealisasikan target Indikator Kinerja Utama (IKU)," kata dia.

"Atas nama pemerintah dan masyarakat Jawa Timur, kami memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap anggota dewan, semoga proses pembahasan Raperda tentang P-APBD 2024 dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Terapi stem cell atau sel punca tengah jadi tren di dunia kesehatan karena disebut bisa menjadi obat "ajaib" untuk berbagai penyakit.

Namun, jika sumbernya sembarangan malah bisa enyebabkan penyakit lain hingga keganasan alias kanker.

Direktur Regenic Stem Cell, dr. Sandy Qlintang, menjelaskan, terapi stemcell adalah terapi di mana orang yang sakit diberikan sel hidup untuk meregenerasi sel yang sudah mati atau melemah.

Teknologi stem cell sendiri sebenarnya bukan hal baru. Stem cell sudah ada sejak 1950-an saat ditemukannya stem cell untuk cangkok sumsum tulang belakang.

Lalu pada 1969-1970-an, ditemukan stem cell dari sumsum tulang tikus, dan di sanalah mulai dikembangkan stem cell dari sumsum tulang.

Seiring berjalannya waktu ditemukan bahwa stemcell bisa memberikan protein penyembuhan yang bernama Secretome, yaitu sel yang memberikan sinyal penyembuhan.

Terapi ini hanya bisa diberikan melalui suntikan dengan alat khusus ke dalam tubuh, supaya sel itu tetap hidup dan bisa bekerja secara efektif.

"Oleh karena itu, kalau ada yang menjual produk stem cell berasal dari tumbuhan, atau bisa dipakai dengan cara dikonsumsi atau diminum, berbentuk kapsul, tablet atau bubuk, dapat dipastikan itu palsu dan bukan stem cell," ujarnya di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Selain itu, stem cell juga harus diproduksi oleh industri obat. Di Indonesia, jika ingin mendapatkan terapi stem cell pastikan yang sudah tersertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diperbarui setiap 5 tahun.

Adapun, sumber stem cell juga harus diperhatikan. Pasalnya, stemcell, terutama dari tali pusat bayi, pada dasarnya dapat membentuk organ tubuh yang lengkap.

"Kekuatan potensi stem cell dari tali pusat adalah yang paling luar biasa dan bisa memberikan hasil yang sangat efektif, tapi hati-hati karena bisa menyebabkan keganasan," terangnya.

Dia menekankan, stem cell terbaik berasal dari tali pusat, yang dapat digunakan untuk mengatasi seluruh kerusakan atau masalah-masalah organ tubuh.

Sandy menerangkan, di Regenic sendiri, stem cell dikembangkan hanya dari satu sumber tali pusat terbaik yang kemudian dikembangbiakkan menjadi 10 triliun sel, yang bisa digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan penyembuhan penyakit.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menyebut bahwa penentuan bakal calon gubernur Anies Baswedan dalam Pilgub DKI 2024 masih dinamis.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPW PKS Jakarta, Khoirudin ketika ditanya perihal sikap sejumlah partai politik yang terkesan tak menyambut baik nama Sohibul Iman sebagai tandem Anies.

“Semua dinamis. Calon wakil gubernur masih dinamis. Itu saja,” katanya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).

Menurutnya, keadaan akan terus berlangsung demikian sepanjang pendaftaran pasangan calon Pilkada serentak 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum dimulai.

Selain itu, pihaknya mengaku terus berkomunikasi dengan partai politik lainnya perihal sosok bakal calon wakil gubernur.

Dengan dalih demi masa depan bangsa dan DKI Jakarta, pihaknya bahkan membuka peluang bahwa pencalonan Sohibul sebagai pendamping Anies belum final.

“Buat bangsa, buat Jakarta, apa yang tidak,” tandas Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini.

Berdasarkan catatan Bisnis, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid alias HNW menegaskan duet Anies Baswedan-M. Sohibul Iman sudah tidak bisa dinegosiasikan lagi.

HNW menjelaskan, PKS menganggap duet Anies-Sohibul merupakan yang terbaik karena sama-sama memiliki rekam jejak yang mumpuni.

"Ya, di PKS tidak bisa diubah lagi," ujar HNW di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024) lalu.

Wakil ketua MPR ini tidak menampik deklarasi duet Anies-Sohibul sempat tidak disambut baik oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meski demikian, HNW menegaskan PKS akan tetap membuka komunikasi dengan PKB agar mau menerima Anies-Sohibul.