Bisnis.com, JAKARTA – Aksi konversi lahan sawah di Indonesia dikhawatirkan makin problematis seiring dengan terus turunnya kemampuan produksi padi di lahan sawah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia dan Komite Pendayaan Pertanian, Khudori, mengatakan persentase penambahan lahan sawah baru di bawah 25% dari keseluruhan kapling yang dikonversi.

“Kecepatan konversi lahan 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan pemerintah membuat lahan baru,” kata Khudori kepada Bisnis.com baru-baru ini.

Hal tersebut sejalan dengan tren luas panen padi dan produksi beras yang merosot sejak 5 tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi di Indonesia turun dari 10,68 juta hektare pada 2019 menjadi 10,20 juta hektare tahun lalu.

Tren tersebut diiringi dengan penurunan produksi beras dari 31,31 juta ton/tahun menjadi 30,20 juta ton/tahun pada periode yang sama.

Menurutnya, lambatnya progres perluasan lahan sawah di Tanah Air tidak terlepas dari ihwal partisipasi pemerintah daerah (pemda) dalam mengimplementasikan Perpres No. 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Pelaksanaan perpres tersebut diinisiasi di 8 provinsi meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sumatra Barat. Pada 2020, dilanjutkan di 12 provinsi dan 13 provinsi pada 2021.

Namun, kata Khudori, proses implementasi beleid itu kemungkinan besar terseok-seok karena belum semua pemda menetapkan peraturan daerah (perda) terkait dengan perihal alih fungsi lahan sawah di Indonesia.

“Problem utamanya, sampai hari ini pemda kabupaten/kota belum seluruhnya menetapkan semacam perda tata ruang yang di dalamnya menetapkan lahan sawah yang dilindungi,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sedang melakukan kajian untuk membebankan pajak karbon terhadap bahan bakar fosil yang digunakan oleh kendaraan.

Dengan adanya pajak karbon bagi bahan bakar fosil yang digunakan oleh kendaraan akan berpotensi naiknya pajak dari kendaraan.

Deputi III Bidang Pengembangan Usaha dan BUMN Riset dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ellen Setiadi menyampaikan pemerintah memiliki dua tahapan dalam peta jalan pajak karbon.

Pada tahap pertama, kata Ellen pemerintah menerapkan pajak karbon terhadap subsektor pembangkit listrik dalam hal ini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU.

“Fase kedua akan ditambah dengan pengenaan terhadap pembelian bahan bakar fosil untuk sektor transportasi,” kata Ellen dalam webinar perdagangan dan bursa karbon Indonesia 2024, Selasa (23/7/2024).

Ellen menuturkan, dengan diterapkannya pajak karbon pada dua subsektor ini, pemerintah memprediksi dapat mencakup 71% emisi dari sektor energi.Cakupan tersebut mencakup 48% dari pembangkit listrik dan 23% dari konsumsi BBM.

Selain itu, Ellen menyebut dengan diterapkannya ekonomi hijau nantinya akan membuat efek positif dibeberapa sektor.

“Menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22% hingga 2045. Mengurangi emisi sebesar 86 juta ton karbondioksida [CO2e] dan menciptakan hingga 4,4 juta lapangan kerja baru,” ucapnya.

Sekadar informasi, perdagangan karbon diatur dalam Peraturan Presiden No. 98/2021 telah mengatur tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan tata cara teknisnya.

Lalu, terdapat aturan pelaksanaan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang mengatur hal tersebut. Kemudian, tata cara perdagangan karbon juga telah diatur dalam Perpes 98, baik untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk diketahui, perdagangan karbon melalui bursa karbon juga diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

Dalam beleid tersebut menjelaskan bahwa yang dijual di bursa karbon adalah kredit atas pengeluaran gas karbon dioksida (CO2) atau gas rumah kaca yang merupakan batas jumlah gas rumah kaca yang dimiliki perusahaan-perusahaan.

Alhasil, dengan aturan kredit tersebut mengharuskan agar setiap perusahaan dapat mengeluarkan kadar karbon dalam batas tertentu dalam proses industri.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Asuransi Sinar Mas (ASM) mendukung pemerintah yang tengah menggodok aturan terkait dengan asuransi wajib bagi kendaraan bermotor menggunakan asuransi tanggung jawab pihak ketiga atau third party liability (TPL).

Menurut Direktur Asuransi Sinar Mas, Dumasi Marisina M. Samosir, Indonesia sejatinya sudah ketinggalan dengan negara-negara lain yang telah lebih dulu mewajibkan asuransi kendaraan TPL. Selain itu, Dumasi menyebut bahwa dengan adanya TPL yang diwajibkan tersebut dapat membantu meringankan masyarakat ketika terjadi kecelakaan yang melibatkan pihak ketiga.

“Jadi kalau di luar negeri, orang nabrak, kita enggak pusing karena ada yang ngurusin [asuransi], jangan jadi kita berantem di jalan,” kata Dumasi dalam Media Gathering di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Dumasi mengatakan bahwa asuransi TPL sejatinya murah dan hanya dibayarkan sekali dalam setahun. Dengan demikian, tidak bisa dibandingkan dengan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dibayarkan setiap bulan.

Dumasi mengatakan premi TPL hanya sekitar 0,01% dari klaim yang diterima. Misalnya saja klaim yang didapatkan mencapai Rp10 juta, masyarakat hanya membayar premi sebanyak Rp100.000 per tahun. Apalagi apabila diwajibkan, Dumasi menyebut preminya bisa lebih murah lagi.

“Jadi enggak akan sampai Rp100.000,” kata Dumasi.

Namun demikian, Dumasi menekankan bahwa memang harus ditekankan literasi terkait dengan pentingnya asuransi kepada seluruh lapisan masyarakat. Terlebih masih ada pro dan kontra terkait dengan aturan tersebut.

Dumasi juga menyarankan asuransi wajib untuk kendaraan bermotor menggunakan konsorsium. Menurunya konsorsiumnya jangan hanya ada satu, tetapi bisa tiga hingga empat.

“Harus konsorsium untuk supaya semua bersaing memberikan pelayanan terbaik. Kita di asuransi itu sudah terbiasa dengan konsorsium,” katanya.

Namun dia menekankan yang masuk ke dalam konsorsium tersebut merupakan perusahaan asuransi yang sehat. Termasuk modalnya cukup, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menetapkan batas modal pemain yang bisa masuk dalam konsorsium tersebut.

Selain itu dia juga mengatakan bahwa aturan tersebut harus digodok dengan baik, supaya perusahaan asuransi umum juga tidak justru merugi lantaran aturan ini.

“Tapi, memang ini bukan jalan untuk mengambil profit yang tinggi-tinggi banget buat perusahaan asuransi. Ini adalah bagian untuk mengedukasi masyarakat, bahwa kita membutuhkan perlindungan asuransi,” katanya.

Asuransi Sinar Mas sendiri memiliki produk TPL, tetapi porsinya masih belum besar. Dari sekitar premi kendaraan bermotor yang mencapai Rp770 miliar pada semester I/2024, porsinya kemungkinan di bawah 1%. Saat ini asuransi TPL memang masih belum diwajibkan.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memberi bocoran peraturan pemerintah (PP) terkait aturan pelaksana asuransi wajib TPL kemungkinan akan disetujui setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan sebenarnya pihaknya berharap PP tersebut bisa diterbitkan di sisa pemerintahan Presiden Jokowi ini.

“Kita tunggu semoga ditandatangani sebelum pelantikan Presiden baru [Prabowo]. Tapi dengar-dengar [ditandatangani] setelah presiden baru. Tunggu dulu deh," kata Budi saat wawancara di kantornya, Senin (22/-7/2024).

Asuransi wajib TPL tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam Pasal 39A Ayat 4 dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Bisnis.com, JAKARTA – Akselerasi penerimaan pajak oleh pemerintah dinilai menjadi krusial dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Hal ini tertuang dalam kajian yang dilakukan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (Infid), berkolaborasi dengan Celios, The Prakarsa, TI Indonesia, PWYP Indonesia, dan Migrant CARE.

Dalam laporan kajian tersebut, disebutkan bahwa rasio pajak Indonesia menunjukkan tren stagnasi dalam 10 tahun terakhir, meski secara nominal penerimaan pajak di dalam negeri meningkat. Rasio pajak Indonesia bahkan belum pernah menyentuh level 11%.

Penerimaan pajak Indonesia dinilai masih sangat jauh dari negara-negara maju, bahkan cenderung lebih rendah dari sesama negara berkembang yang berada di kisaran hampir 20%.

“Posisi rasio pajak Indonesia saat ini, tragisnya, berada di bawah negara-negara miskin,” bunyi kajian tersebut Selasa (23/7/2024).

Dengan bergabungnya Indonesia ke OECD, Indonesia dinilai akan menanggung konsekuensi dari sisi finansial. Pertama, Indonesia harus siap untuk tidak lagi menjadi negara penerima bantuan pembangunan, melainkan menjadi negara dengan tanggung jawab memberikan bantuan pembangunan.

Kedua, Indonesia berisiko membayar kontribusi yang lebih besar dibandingkan beberapa negara Uni Eropa, dikenakannya kontribusi wajib dan kontribusi sukarela anggota yang dihitung dengan skala perhitungan tertentu dan berdasarkan ukuran ekonomi atau PDB.

“Indonesia dapat saja bergabung dengan klub negara maju seperti OECD. Namun, karena rasio pajak Indonesia baru sekelas negara miskin, tentunya membutuhkan berbagai upaya keras untuk perbaikan”.

Menanggapi hasil studi tersebut, Analis Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Eka Hendra Permana menyampaikan bahwa rasio perpajakan Indonesia yang cenderung masih rendah memang menjadi tantangan.

“Kalau bicara isu perpajakan, sepertinya di antara 38 negara anggota OECD, Indonesia masih rendah,” katanya.

Dia menjelaskan, dalam hal ini, Kemenkeu memiliki tanggung jawab dalam menjaga kebijakan fiskal yang prudent untuk memastikan APBN dijalankan dengan tiga fungsi, yaitu APBN sebagai instrumen distribusi, instrumen stabilisasi, dan pengalokasian anggaran.

Dia juga memaparkan, untuk menjadi anggota OECD, ada sebanyak 260 standar yang harus dipenuhi oleh Indonesia.

Dari sebanyak 260 standar tersebut, 46 diantaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kemenkeu. Lebih terperinci, 23 di antaranya adalah terkait perpajakan dan 5 terkait pengelolaan anggaran.

Dia mengatakan, Kemenkeu akan terus mengkaji dan melakukan pemantauan untuk bisa menyesuaikan standar tersebut dengan standar yang diterapkan negara-negara anggota OECD.

“Nantinya kami akan terlibat, berdiskusi, melakukan monitoring untuk memenuhi standar OECD. Sejauh mana sih gap yang masih ada dan apakah masih ada penguatan dan perbaikan regulasi yang masih harus dilakukan Kemenkeu untuk memastikan sudah sesuai standar OECD,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu berharap Partai Gerindra mengajak partainya untuk bergabung ke pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk lima tahun ke depan.

Harapan itu disampaikan langsung oleh Syaikhu ketika memberikan sambutan di perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-26 PKB di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan pada Selasa (23/7/2024) malam. Pada kesempatan itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga hadir.

"Saya kira untuk Pak Dasco khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan cuma ngajak Nasdem dan PKB, PKS ditinggalkan sendirian," ujar Syaikhu.

Dia menjelaskan, para kiai mengajari ihwal pentingnya kolaborasi dari banyak pihak untuk membangun sebuah sebuah bangsa maju. Menurutnya, sebuah gedung yang dibangun oleh seribu orang bisa diruntuhkan oleh satu orang.

Oleh sebab itu, dia berharap pemerintahan Prabowo juga tidak memilih-milih partai politik yang diajak bergabung ke pemerintahan periode 2024–2029 mendatang.

"Untuk mewujudkan sebuah peradaban besar, sangat tidak mungkin dilakukan seorang diri, karena begitu juga tidak mungkin oleh satu partai saja," kata Syaikhu.

Sebelumnya, ketika memberikan kata sambutan, Dasco memang secara terbuka mengundang PKB untuk bergabung ke pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk lima tahun ke depan.

"Karena tadi sudah dibilang bahwa kita adalah cinta lama, kami tunggu PKB untuk masuk dalam pemerintah bersama-sama," ujar Dasco pada kesempatan yang sama.

Dia menjelaskan, Indonesia merupakan bangsa yang besar. Oleh sebab itu, Prabowo memerlukan bantuan dari sebanyak-banyaknya partai politik untuk memimpin Indonesia ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) membeberkan alasan sertifikasi halal bagi UMKM berjalan lambat.

Ketua Umum MES Wilayah Jakarta, Rachmat Anggara mengatakan bahwa sejumlah hal masih menjadi kendala sertifikasi halal di kalangan UMKM. Beberapa di antaranya, edukasi yang minim dan akses yang sulit jadi biang keroknya.

"Edukasi, sosialisasi, akses dan fasilitasnya. Syaratnya juga belum sefleksibel itu," ujar Anggara, Selasa (23/7/2024).

Lambatnya sertifikasi halal di kalangan UMKM tersebut menyebabkan pemerintah akhirnya menunda program mandatori halal UMKM yang awalnya ditargetkan bisa terlaksana pada Oktober 2024.

"Kemarin dari pemerintah kenapa diundur karena ada hal-hal seperti itu, enggak kekejar target bulanannya dibandingkan untuk semua [UMKM] bisa sertified halal," jelasnya.

Oleh karena itu, Anggara mengusulkan sejumlah strategi kepada pemerintah agar proses sertifikasi halal bagi UMKM bisa lebih cepat. Mulai dari mempermudah akses hingga persyaratan.

Menurutnya, syarat sertifikasi halal untuk UMKM perlu disesuaikan alias tidak serta-merta disamakan dengan syarat sertifikasi halal bisnis skala besar. Selain itu, fasilitator yang mengedukasi hingga mendampingi UMKM untuk sertifikasi halal, kata dia, perlu ditambah seiring jumlah pelaku UMKM yang makin banyak.

"Insyaallah kalau aksesnya dipermudah, bisa dimana saja daftar halal, terus yang bantuin untuk sertified halal bisa banyak harusnya bisa speed up sih," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (16/5/2024), pemerintah telah memutuskan untuk mengundur kewajiban sertifikasi halal. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal ini ditujukan bagi produk-produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang sebelumnya ditargetkan rampung pada Oktober 2024 menjadi pada 2026.

"Nah, tentu UMKM tersebut adalah yang mikro yang penjualannya Rp1—2 miliar [per tahun], kemudian yang kecil yang penjualannya sampai dengan Rp15 miliar [per tahun]," katanya.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa kewajiban sertifikasi halal pada dua tahun mendatang tidak hanya ditetapkan untuk UMK yang bergerak di kategori makanan dan minuman, tetapi juga obat tradisional, herbal, produk kimia kosmetik, aksesoris, barang gunaan rumah tangga, serta berbagai alat kesehatan.

Menurutnya, keputusan pemerintah untuk mengundur selama dua tahun kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil adalah karena capaian target sertifikasi halal per tahun baru mencapai 4 juta lebih dari yang ditargetkan sebanyak 10 juta sertifikasi halal.

Adapun untuk produk dari berbagai negara lain akan diberlakukan kewajiban sertifikasi halal setelah negara tersebut menandatangani Mutual Recognation Arrangement (MRA).

“Jumlah sertifikasi halal target yang ada itu sertifikasi halal 10 juta, tetapi capaiannya sampai saat ini baru sekitar 4.418.343, jadi masih jauh dari pada capaian,” kata Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pengusaha tambang bernama Setyo Mardanus sebagai saksi dalam pengembangan kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK).

Nama Setyo disebut JATAM sebagai orang dekat dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. KPK mengonfirmasi bahwa Setyo hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini Selasa (23/7/2024).

Dia turut dipanggil bersama dengan sejumlah saksi lainnya yaitu Direktur PT Sowite Karya Utama La Ode Muhammad Saiful Akbar (tahun 2019), Direktur PT Pratama Siwalima Sentosa Christy Marino, wiraswasta Silfana Bachmid, serta dua pihak swasta Beni dan Eliya Gabrina Bachmid.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut Setyo diperiksa oleh penyidik terkait dengan usaha-usaha sektor pertambangan yang dimiliknya di Maluku Utara.

"Yang bersangkutan [diperiksa] terkait dengan usaha tambang yang bersangkutan di Maluku Utara," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Tessa enggan memerinci lebih lanjut apabila ada dugaan aliran uang hasil tindak pidana korupsi yang diterima oleh Setyo dari AGK. Namun, dia memastikan bahwa pemberian izin usaha pertambangan kepada perusahaan Setyo turut melalui rekomendasi AGK saat menjadi gubernur.

"Yang jelas ada keterlibatannya. Bagaimana keterlibatannya masih didalami penyidik," ujar juru bicara berlatar belakang penyidik itu.

Dalam keterangan KPK, Setyo dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama PT Buli Mineralindo Utama, Komisaris PT Buli Berlian Nusantara, Komisaris PT Duta Halmahera Mineral, Direktur PT Karya Bersama Mineral dan Komisaris Berkarya Bersama Halmahera.

Usut Dugaan Korupsi

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK kini tengah mengusut dugaan suap terkait dengan izin usaha pertambangan di Maluku Utara dalam pengembangan kasus AGK.

Lembaga antirasuah belum lama ini menahan orang kepercayaan AGK, Muhaimin Syarif, yang diduga menjadi pemberi suap maupun perantara kepada mantan kepala daerah itu.

Beberapa suap yang diberikan ke AGK terkait dengan rekomendasi izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan ke pengusaha dari Kementerian ESDM.

Kasus AGK sebelumnya bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) Desember 2023 lalu. Kini, dia sudah didakwa di pengadilan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN bersama dengan Premier Oil Tuna B.V menjajaki peluang komersialisasi gas bumi dari Wilayah Kerja Tuna (WK) Tuna, Kepulauan Natuna.

Nota kesepahaman juga terkait mengenai pengembangan infrastruktur gas bumi untuk mendukung pemanfaatan gas WK Tuna.

Kolaborasi tersebut diresmikan dengan penandatanganan memorandum of understanding (MOU) antara PGN dan Premier Oil Tuna yang diwakili oleh Rosa Permata Sari selaku Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN dan Steve Cox selaku President Director Premier Oil Tuna pada Selasa, (23/7/2024).

“Selama ini, kami memberikan layanan gas kepada pelanggan menggunakan pasokan dari banyak WK. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sumber pasokan kami mengalami penurunan. Padahal di beberapa wilayah sedang surplus,” kata Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari lewat siaran pers, Kamis (23/7/2024).

Rosa mengatakan, kemungkinan kerja sama komersialisasi gas dari Blok Tuna itu bakal memperkuat portofolio gas bumi dari PGN mendatang.

Sebagai Subholding Gas Pertamina, PGN ingin pemanfaatan gas dari WK Tuna dapat digunakan untuk memenuhi bauran pasokan gas sejalan dengan volume gas yang dinamis karena kondisi natural decline dari beberapa produsen.

“PGN memerlukan pasokan gas yang andal dari pemasok hulu untuk disalurkan melalui jaringan pipa transmisi dan distribusi kepada seluruh pelanggan,” kata Rosa.

Saat ini, PGN mengoperasikan lebih dari 12.000 km pipa gas bumi untuk melayani lebih dari 5.000 pelanggan komersial & industri serta pelanggan rumah tangga (city gas) yang hampir mencapai 1 juta pelanggan. Maka untuk terus tumbuh ke depan, diperlukan pasokan yang andal.

Selain itu, peluang pemanfaatan gas dari WK Tuna tidak hanya untuk membuka pasar di Indonesia. Namun, juga memungkinkan bagi PGN untuk membuka pasar di kawasan Asia atau Asia Tenggara.

Dalam kesempatan yang sama, President Director Premier Oil Tuna Steve Cox mengatakan bahwa pihaknya melihat peluang bersama PGN akan memajukan proyek WK Tuna untuk bisa menyuplai gas ke Indonesia.

Premier Oil Tuna adalah bagian dari Harbour Energy Group selaku operator dari KKS yang mencakup Blok Tuna (KKS Tuna). Oleh karena itu, proyek WK Tuna juga akan dapat memperluas operasi Harbour Energy di Indonesia.

“WK Tuna bernilai penting bagi Harbour, karena ini adalah key project yang ingin kami lanjutkan. Meskipun kami mengalami sejumlah kesulitan namun kami move on dari hal tersebut. Kami menyambut kerja sama dengan PGN dengan sangat baik,” kata Steve.

Baik PGN maupun Premier Oil Tuna berkomitmen untuk menjalankan kerja sama terkait peluang pemanfaatan gas dari WK Tuna dengan optimal.

Keduanya berharap besar, kerja sama dapat berjalan sampai dengan tahap realisasi pemanfaatan gas WK Tuna agar memberikan manfaat, baik kedua belah pihak maupun bagi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom energi sekaligus pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, daya tarik investasi hulu migas di Indonesia cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir.

Pendapat itu dikuatkan dengan hasil riset lembaga independen Fraser Institute yang mencatat skor Investment Attractiveness Index Indonesia hanya mencapai 45,17 pada tahun lalu. Skor itu menempatkan Indonesia di peringkat 56 dari 86 negara.

Padahal pada 2019 lalu, skor Investment Attractiveness Index Indonesia berada di level 73,09 atau berada di posisi 27 dari 76 negara saat itu.

“Faktor utama penyebabnya, berdasarkan riset tersebut adalah ketidakpastian peraturan perundangan, yang di dalamnya melingkupi pengaturan tata kelola,” kata Pri saat dihubungi, Selasa (23/7/2024).

Kendati secara sumber daya migas, kata Pri, Indonesia masuk ke dalam kategori yang kompetitif untuk kawasan Asia Pasifik. Hanya saja, pertimbangan kepastian hukum dan investasi membuat skor Investment Attractiveness Index Indonesia relatif berada di bawah.

Kondisi itu, menurut dia, menjadi alasan sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) membuka peluang farm out di beberapa asetnya saat ini.

“Budget investasi terbatas. Akan diprioritaskan ke yang lebih kompetitif. Apalagi Mubadala dan Petronas kan aset portofolionya di seluruh dunia,” kata dia.

Sebelumnya, beberapa perusahaan minyak dan gas (migas) strategis di antaranya Petronas dan Mubadala Energy berencana untuk melepas sebagian hak partisipasi (PI) atau melakukan farm-out di sejumlah aset mereka.

Petronas ingin divestasi pada Blok North Madura II dan Blok Bobara. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko pengembangan kedua lapangan tersebut.

Petronas saat ini memiliki 100% kendali atas Blok Eksploitasi North Madura II di lepas pantai Jawa Timur dan Blok Eksplorasi Bobara di laut dalam Papua Barat.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan bahwa divestasi sebagian PI ini bertujuan untuk berbagi risiko pengembangan lapangan dengan mengajak mitra baru.

“Petronas akan mengurangi porsinya dengan mengajak partner lain untuk sharing knowledge,” kata Benny dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (19/7/2024).

Menurut Benny, divestasi semacam ini lazim dilakukan di industri hulu migas yang memiliki risiko tinggi.

Berdasarkan catatan SKK Migas, beberapa lapangan lain yang sedang dalam proses farm-out termasuk WK Akia dan WK Andaman I, serta beberapa lapangan eksploitasi seperti WK Raja/Pendopo, WK Pandan, WK Offshore Duyung, WK Tarakan Offshore, WK Ogan Komering, WK South East Madura, dan WK Brantas.

Benny juga menyampaikan bahwa SKK Migas terus menjaring mitra potensial baru untuk berinvestasi di lapangan migas Indonesia. Sejumlah perusahaan migas global kelas menengah telah menunjukkan minat untuk masuk ke pasar Indonesia.

“Akan ada kesempatan bagi perusahaan lain untuk farm-in ke sana,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang merancang aturan khusus kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan diharapkan mampu mendongkrak porsi kredit terhadap UMKM yang saat ini masih minim.

Dalam draft Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Tentang Pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, terdapat beberapa ketentuan. Pasal 2 misalnya menyebutkan bahwa lembaga jasa keuangan perlu mendorong pemberian akses pembiayaan kepada UMKM yang lebih mudah.

Sementara yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Adapun, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa lembaga jasa keuangan wajib memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Contoh kegiatan yang termasuk dalam kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM yaitu pemberian persyaratan yang lebih mudah, proses yang lebih cepat, dan evaluasi tingkat suku bunga atau imbal hasil dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM.

Lalu, pemberian edukasi kepada pelaku UMKM dalam rangka mendorong literasi pelaku UMKM terkait dengan pembiayaan atau akses pembiayaan.

Kemudian, diatur juga bahwa lembaga jasa keuangan wajib menerapkan tata kelola dalam pemberian kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menilai aturan itu menunjukkan bahwa UMKM memang harus dibantu. Lembaga jasa keuangan dituntut untuk memberikan kemudahan akses pembiayaannya.

"Bank harus ditekan atau setengah dipaksa melirik fokus ke UMKM," katanya kepada Bisnis pada Selasa (23/7/2024).

Dengan begitu, menurutnya target Pemerintah porsi kredit UMKM sebesar 30% bisa tercapai.

"Sekarang masih jauh dari harapan," ujar Amin.

Berdasarkan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), perbankan telah menyalurkan kredit kepada segmen UMKM dengan nilai Rp1.375,2 triliun pada Juni 2024, hanya tumbuh 6,7% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Meski tumbuh, kinerja kredit UMKM pada Juni 2024 melambat dibandingkan bulan sebelumnya atau Mei 2024 yang tumbuh 7,3% yoy. Adapun, pada akhir tahun lalu atau Desember 2024, kredit UMKM telah tumbuh 7,9% yoy.

Porsi penyaluran kredit UMKM pun kian susut. Per Juni 2024, tercatat porsi kredit UMKM mencapai 18,57%, susut dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai porsi 18,71%.

Porsi kredit UMKM juga susut sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 di level 19,36%. Dengan begitu, porsi kredit UMKM kian jauh dari harapan Pemerintah yakni 30%.

Kredit UMKM di Bank

Dari perbankan, Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Catur Budi Harto belum mau berkomentar lebih jauh terkait dengan aturan yang disiapkan OJK itu.

"Kami tunggu aturannya ya," ujarnya kepada Bisnis pada Selasa (23/7/2024).

Namun, sebelumnya Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan ke depan, BRI berharap adanya kebijakan penguatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga.

“Karena dua faktor tersebut menjadi driver utama pertumbuhan kredit UMKM yang menjadi kontributor utama dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di tengah kondisi makro ekonomi yang menantang,” ujarnya kepada Bisnis, pekan lalu (14/7/2024).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan UMKM memang menjadi fokus perhatian utama OJK. Aturan yang sedang disiapkan itu menurutnya mungkin akan banyak menjawab persoalan terkait UMKM secara menyeluruh.

Dian mengatakan aturan ini akan memastikan bank dan lembaga jasa keuangan lainnya memiliki kemampuan yang memadai untuk penyaluran pembiayaan UMKM.

"Ini akan ada ada sistem sendiri yang harus OJK kembangkan. Tentu OJK akan melakukan analisis terhadap perkembangan UMKM, perbaikan data dan informasi juga akan lebih di sentralisasi di OJK," katanya dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, awal bulan ini (8/7/2024).

Dian menyebutkan tujuan dari POJK ini untuk mengembalikan profesionalisme dalam pengelolaan UMKM di lapangan yakni mendorong pertumbuhan UMKM dari waktu ke waktu.

"Sementara itu mungkin kredit macet bisa ditekan seminimal mungkin karena tentu penyaluran-penyalurannya dilakukan secara profesional,” turut.

Dengan demikian, POJK ini dinilai dapat meminimalkan risiko kredit macet dengan memastikan penyaluran kredit dilakukan dengan cara yang profesional dan sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Seiring dengan rancangan aturan khusus dari OJK soal kredit UMKM, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) UMKM memang sedang dalam tren pembengkakan. Berdasarkan data OJK, pada Mei 2024, rasio NPL UMKM mencapai level 4,27%, naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya atau April 2024 di level 4,26%.

NPL UMKM juga membengkak cukup tinggi sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih di level 3,71%.

Ketentuan Hapus Buku Hapus Tagih

Dalam draft RPOJK Tentang Pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, terdapat pula bab yang membahas mengenai hapus buku dan hapus tagih pembiayaan UMKM.

Di Pasal 28 dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM, lembaga jasa keuangan dapat melakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan atas piutang macet.

Kemudian di Pasal 29, lembaga jasa keuangan wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih pembiayaan UMKM yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih paling sedikit memenuhi:

1. Kriteria dan persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan hapus buku dan hapus tagih;

2. Limit pembiayaan yang dapat dilakukan hapus buku dan hapus tagih;

2. Kewenangan persetujuan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih; dan

4. Tata cara pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih.

Di Pasal 30 dijelaskan juga bahwa lembaga jasa keuangan wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai pembiayaan yang telah dilakukan hapus buku dan hapus tagih.

Lalu, di Pasal 31 dijelaskan bagi lembaga jasa keuangan milik pemerintah yang melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih dilakukan dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun, yang dimaksud sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) serta ketentuan pelaksanaannya.

Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan hapus buku merupakan praktik penghapusan piutang macet dari neraca bank, namun kewajiban dan hak tagih bank tetap ada. Sementara, hapus tagih menghapus kewajiban nasabah dan hak tagih bank secara permanen.

Dia mengatakan ketentuan hapus buku dan hapus tagih ini memberikan manfaat bagi debitur dan bank, khususnya apabila debitur sama sekali tidak mampu melunasi pinjamannya serta tidak dapat menjalankan usahanya kembali karena terbentur credit history yang buruk.

"Manfaat bagi bank di antaranya yang utama adalah membantu bank untuk membersihkan neracanya dari piutang macet dan meningkatkan kesehatan keuangan serta tidak perlu lagi melakukan pencadangan kerugian," ujar Arianto kepada Bisnis pada Senin (22/7/2024).

Debitur pun memiliki kesempatan untuk memulai usaha baru tanpa beban utang lama, skor kredit membaik, dan akses pendanaan baru terbuka saat hapus buku. Kemudian, ketika hapus tagih, debitur bisa bebas dari kewajiban, ketenangan mental, kualitas hidup membaik, karena dapat fokus pada kehidupan dan masa depannya tanpa beban utang.

Namun, ada tantangan dari penerapan aturan tersebut.

"Tantangan yang dihadapi oleh regulator dalam penyusunan peraturan dan bank dalam menerapkan kebijakan ini adalah memastikan hanya debitur yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat dipertimbangkan," tutur Arianto.

Kemudian, proses hapus buku dan hapus tagih memiliki konsekuensi bahwa debitur akan dikenakan pajak penghasilan atas piutang yang dihapuskan.

Lalu, penerapan hapus buku dan hapus tagih harus dilakukan dengan hati-hati dan akuntabel.

"OJK perlu memastikan bahwa aturan yang dibuat tidak disalahgunakan oleh bank atau debitur," ujar Arianto.

Bisnis.com, BATURAJA - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan membentuk tim khusus untuk mengawasi penakaran burung walet yang tidak memiliki izin usaha dan mencemari lingkungan sekitar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) OKU Ahmad Firdaus melalui Kabid PPLH, Febrianto Kuncoro di Baturaja, Selasa (23/7/2024) mengatakan bahwa pembentukan tim khusus tersebut dilakukan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait usaha penangkaran sarang burung walet yang semakin menjamur di Kota Baturaja.

"Keluhan tersebut mulai dari dampak lingkungan, masalah kesehatan, limbah kotoran burung walet hingga izin usaha yang dianggap belum memenuhi ketentuan," katanya.

Oleh sebab itu perlunya dibentuk tim khusus gabungan dari seluruh instansi terkait di wilayah itu guna memastikan tidak ada usaha penakaran sarang burung walet yang beroperasi secara liar.

DLH OKU segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti instansi yang mengurus perizinan, pajak dan kesehatan di wilayah setempat.

"Karena kami hanya punya wewenang untuk mengurusi masalah dampak lingkungan, sehingga harus melibatkan pihak terkait lainnya untuk membentuk tim pengawasan di lapangan," tegasnya.

Sementara, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) OKU, Anas Syafrizal secara terpisah mengungkapkan bahwa sejak tahun 2017 hingga saat ini pihaknya belum pernah mengurus izin penangkaran sarang burung walet yang ada di wilayahnya.

"Sejak tahun 2017, kami belum pernah menerbitkan izin penangkaran burung walet permintaan dari masyarakat ke PMPTSP OKU,” katanya.

Untuk itu, kata dia, terkait keluhan masyarakat tersebut pihaknya pun akan segera melakukan pendataan sekaligus mengatur usaha penangkaran burung walet di Kabupaten OKU agar tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan yang dihasilkan.

“Masih perlu pengawasan ketat dari pemerintah setempat untuk memastikan bahwa aktivitas penangkaran burung walet dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan hidup di sekitarnya,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) atau Blibli menjadisatu-satunya platforme-commerceyang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh pengusaha lokal. Lantas, apakah ke depan anak perusahaan Grup Djarum itu akan berlabuh ke tangan asing?

Merujuk laporan keuangan perusahaan, mayoritas saham BELI digenggam oleh PT Global Investama Andalan (GIA) dengan persentase 81,39% per Juni 2024. Perlu diketahui, GIA merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Grup Djarum milik keluarga Hartono.

CEO & Co-Founder Blibli Kusumo Martanto mengatakan bahwa perusahaan berkomitmen penuh menjadi kebanggaan Tanah Air. Kusumo pun mengakui bahwa Blibli menjadi satu-satunya platforme-commercemilik Indonesia.

“Jadi memang benar kami ini sekarang menjadi satu-satunya yang milik orang Indonesia. Nggak tahu nih, apakah teman-teman para pelanggan ini juga bisa melihat dan membantu bagaimana kita terus menjadi kebanggaan negara ini. Kalau dari kami, kamifully commited,” kata Kusumo dalam acara Kenal Lebih Dekat Ekosistem Blibli Tiket di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Kusumo menyampaikan bahwa perusahaan meyakini potensi pasare-commercemasih besar. Di samping itu, lanjut dia, Blibli juga bangga bisa menjadi bagian dari perkembangan ekonomi Indonesia.

“Dan tentunya salah satu yang membedakan juga adalah dari sponsor kami. Kalau dari sponsor kami, dari awal sudah commit, mereka terus berkomitmen ke depannya, ya, mereka tetap berkomitmen,” ungkapnya.

Berdasarkan catatanBisnis, salah satue-commerceyang diambilalih asing adalah PT Tokopedia oleh TikTok. Kini, platform social commerce asal China di bawah naungan ByteDance itu menjadi pemegang saham pengendali baru yang menggenggam 75% saham Tokopedia.

Adapun, nilai investasi yang digelontorkan TikTok dalam transaksi akuisisi Tokopedia adalah senilai US$1,5 miliar untuk menggabungkan TikTok Shop dengan Tokopedia milik GoTo Group.

Kala itu, Chief Executive Officer PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) Patrick Walujo pernah mengatakan bahwa aksi pelepasan saham Tokopedia dapat terjadi karena adanya upaya keras dari GOTO untuk menggandeng TikTok.

Kendati demikian, Patrick menyebut banyak kritik yang datang terhadap kesepakatan pelepasan saham Tokopedia ke TikTok ini.

Sementara itu, berdasarkan laporan Momentum Works bertajuk ‘Ecommerce in Southeast Asia 2024’, TikTok Shop dinobatkan menjadie-commerceterbesar kedua di Asia Tenggara, pascamengambil alih Tokopedia.

Merujuk laporan tersebut, TikTok Shop mampu meningkatkan nilai transaksi bruto ataugross merchandise value(GMV) hampir empat kali lipat dari posisi 2022 yang hanya US$4,4 miliar atau sekitar Rp71,32 triliun menjadi US$16,3 miliar atau sekitar Rp264,22 triliun pada 2023 (asumsi kurs Rp16.210 per dolar AS).

“Setelah mengambil alih Tokopedia, TikTok Shop menjadi platforme-commerceterbesar kedua di Asia Tenggara,” demikian yang dikutip dari laporan Momentum Works bertajuk ‘Ecommerce in Southeast Asia 2024’, Selasa (16/7/2024).

Lebih lanjut, pasca mampu menumbuhkan nilai GMV hampir empat kali lipat, TikTok Shop juga memiliki skala yang sama dengan Lazada dan Tokopedia yang merupakan pemain tertua di sektore-commerce.

Bahkan, TikTok Shop di kawasan Asia Tenggara telah menyusul Tokopedia. TikTok Shop juga memiliki pangsa pasare-commerceyang sama dengan Lazada di Malaysia.

“Karena angka yang disajikan di sini bersifat tahunan, dan TikTok Indonesia telah bergabung dengan Tokopedia, TikTok Shop secara efektif telah menjadi platform terbesar kedua di Asia Tenggara pada 2024,” ungkapnya.