Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kabupaten Sumedang akan menjajaki peluang optimalisasi potensi energi dari panas bumi yang ada di Buahdua dan Conggeang.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan sumber pendapatan baru bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumedang.

Penjabat (Pj) Bupati Sumedang Yudia Ramli mengatakan untuk optimalisasi geothermal atau energi panas bumi ini, pihaknya akan menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah seperti Kabupaten Garut yang sudah terlebih dahulu melakukannya.

"Kami akan jajaki dan mencoba melakukan komunikasi dengan kabupaten yang sudah sukses dalam hal geothermal seperti Kabupaten Garut dan akan koordinasi dengan pemerintah pusat," katanya, Selasa (23/7/2024).

Yudia mengakui, pihaknya harus lebih jeli dalam melihat potensi baru untuk mengisi kantung PAD.

Selain itu, ia juga seiring sejalan terus melakukan aktualisasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar bisa terus meningkatkan skala usahanya.

Kemudian, kata Yudia, potensi industri pariwisata di Kabupaten Sumedang juga akan terus didorong sehingga menjadi salah satu destinasi wisata yang diminati oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Raksa Pratikara mencatatkan premi asuransi kendaraan bermotor mencapai Rp354,94 miliar pada semester I/2024.

Premi asuransi kendaraan bermotor perusahaan sedikit meningkat yakni 3,63% secara tahunan (year-on-year/yoy). Pada semester I/2023, premi yang diperoleh dari asuransi kendaraan bermotor hanya mencapai Rp342,50 miliar.

“Premi asuransi kendaraan bermotor sampai dengan semester 1 tahun 2024 sebesar Rp354,94 miliar tumbuh 3,63% atau sebesar Rp12,44 miliar dari tahun 2023 sebesar Rp342,50 miliar,” kata Direktur Utama Asuransi Raksa Pratikara Edy kepada Bisnis, pada Selasa (23/7/2024).

Edy mengatakan bahwa premi asuransi kendaraan perusahaan meyumbang sebanyak 68% dari keseluruhan premi yang diterima. Premi kendaraan tersebut didominasi oleh mobil sebanyak 98,52% dan sisanya motor hanya 1,48%.

Menurutnya, peningkatan premi asuransi kendaraan bermotor di tengahnya melemahnya pasar otomotif karena beberapa hal. Pertama pihaknya melakukan pengembangan bisnis dengan melakukan diversifikasi terutama untuk distribution channel.

“Jadi ketika channel leasing sedang turun kami mengejar income dari channel distribution lainnya seperti agency, dealer, direct corporate maupun individu baik digital maupun konvensional,” kata Edy.

Dia optimistis premi kendaraan bermotor sampai dengan semester II/2024 akan tetap tumbuh, meskipun pertumbuhan akan sangat terbatas mengingat market otomotif pada 2024 yang sangat berat.

Targetnya, pada paruh kedua tahun ini adalah mempertahankan pertumbuhan yang sama pada semester 1/2024.

“Strategi kami masih sama yaitu melakukan penetrasi lebih dalam pada market yang ada disamping pada saat yang bersamaan melakukan pembukaan cabang cabang baru,” tandasnya.

Premi Asuransi Kendaraan Bermotor

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi kendaraan bermotor masih merekah sampai dengan Mei 2024. Premi kendaraan bermotor sampai dengan Mei 2024 mencapai sebesar Rp9,39 triliun.

“Masih mengalami kenaikan sebesar 5,36% yoy meskipun penjualan kendaraan domestik turun 13,29% di periode yang sama,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam jawaban tertulisnya dikutip Kamis (11/7/2024).

Namun demikian, dia menekankan secara umum premi kendaraan bermotor tidak hanya bersumber dari asuransi atas kendaraan baru, tetapi juga asuransi atas kepemilikan kendaraan yang sudah berjalan.

Untuk mengantisipasi pasar otomotif yang tengah lesu, Ogi mengatakan pihaknya mendorong perusahaan asuransi untuk berinovasi dan mendiversifikasi penawaran produk mereka untuk mengurangi ketergantungan pada asuransi kendaraan bermotor.

“Ini dapat mencakup promosi asuransi berbasis penggunaan, telematika, atau jenis produk asuransi lain yang memenuhi kebutuhan dan perilaku konsumen yang berubah,” kata Ogi.

Lini bisnis kendaraan motor memang masih menjadi tiga besar kontributor premi industri asuransi umum. Dalam catatan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) pada kuartal I/2024, dari total Rp32,71 triliun pendapatan premi yang diraih perusahaan asuransi umum, ada tiga kontributor utama yakni properti, kendaraan, dan asuransi kredit.

Asuransi properti menyumbang Rp9,59 triliun premi yang meningkat 51% dari Rp6,35 triliun pada kuartal I/2023. Kemudian, asuransi kendaraan motor senilai Rp5,9 triliun atau meningkat 13,8% dari sebelumnya Rp5,2 triliun pada kuartal I/2023.

Sementara asuransi kredit, preminya mencapai Rp4,9 triliun yang mana meningkat 19,3% dari sebelumnya Rp4,14 triliun pada kuartal I/2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Induk perusahaan Google, Alphabet diperkirakan mencetak kenaikan pendapatan hampir 14% dalam satu kuartal, yang merupakan kuartal keempat berturut-turut dengan pertumbuhan dua digit.

Melansir dari Reuters, Selasa (23/7/2024), kenaikan pendapatan ini didorong oleh permintaan stabil terhadap layanan komputasi awan (cloud) yang ditenagai kecerdasan buatan (AI) dan peningkatan di pasar iklan.

Perlu diketahui, pada konferensi pengembang Google I/O 2024 pada Mei lalu, Google meluncurkan ringkasan bertenaga AI di Search dan meningkatkan model Gemini AI untuk bersaing dengan layanan dari OpenAI dan Microsoft.

Selain itu, Google juga meluncurkan perangkat Pixel baru dengan kemampuan AI bulan depan, usai Apple yang mengumumkan kemampuan AI dan integrasi dengan ChatGPT di iPhone terbaru pada Juni.

Menurut analis perangkat lunak senior di D.A. Davidson & Co, Gil Luria, investor akan mencari kesuksesan yang berkelanjutan di layanan pencarian (Search) milik Alfabet. Selain itu, lanjut Luria, investor juga ingin melihat tanda-tanda perusahaan mampu beradaptasi dengan era baru kecerdasan buatan (AI).

"Perusahaan perlu menunjukkan bahwa AI mendorong pertumbuhan Google Cloud, bahwa tidak ada kerugian dalam Search karena pengguna mulai lebih bersandar pada obrolan AI, dan model baru yang sedang dibangun kompetitif,” ujarnya.

Pada Januari—Maret, pengeluaran modal perusahaan membengkak 91% menjadi US$12 miliar, menggetarkan beberapa investor meskipun CEO Sundar Pichai meyakinkan bahwa integrasi AI meningkatkan permintaan untuk bisnis cloud dan pencariannya.

Sementara itu, biaya operasional perusahaan pada kuartal II/2024 kemungkinan naik lebih dari 32% menjadi US$27,57 miliar, menurut data LSEG, lompatan tertinggi dalam lebih dari dua tahun.

Lebih lanjut, investor juga akan memiliki segudang pertanyaan laporan terkait Alphabet yang tengah dalam pembicaraan untuk membeli startup keamanan siber Wiz dengan harga sekitar US$23 miliar.

Bisnis inti Alphabet kemungkinan akan melaporkan pertumbuhan yang sehat karena iklim makro-ekonomi yang membaik memberi pelanggan kepercayaan diri untuk berinvestasi dalam komputasi awan dan membelanjakan untuk iklan.

"Pengeluaran pencarian Google masih bertahan dengan cukup baik ... kami pikir pengiklan perlu membelanjakan sebagai kunci untuk mengimbangi inflasi," kata analis RBC Capital Markets Brad Erickson.

Di sisi lain, analis juga mengharapkan kinerja yang kuat di YouTube, yang sebagian berkat fitur monetisasi yang diperluas dalam penawaran video bergaya TikTok, Shorts.

Sementara itu, penjualan komputasi awan kuartal II Alphabet dan pendapatan iklan diperkirakan akan tumbuh masing-masing 26,4% dan 10,8%, menurut data LSEG, sebagian besar mirip dengan dua kuartal sebelumnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Realisasi penerimaan pajak di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) tercatat susut sebesar 18% hingga 30 Juni 2024, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltimtara Matheus Setiyono menyatakan realisasi penerimaan baru tercatat senilai Rp16,48 triliun hingga 30 Juni 2024.

"Atau sekitar 35,84% dari target yang ditetapkan sebesar Rp45,98 triliun," ujarnya yang dikutip dari keterangan resmi, Selasa (23/7/2024).

Jika dirinci, penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas memberikan kontribusi dominan dengan nilai Rp9,42 triliun atau 34,52% dari target.

Namun, penerimaan PPh Non-migas merosot sebesar 31,88% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

Sementara itu, dia mengungkapkan bahwa pertumbuhan yang signifikan datang dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu, sebesar 117,41% dibandingkan dengan tahun 2023, di mana total penerimaan mencapai Rp945,9 miliar atau 27,99% dari target.

Kemudian, penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tercatat sebesar Rp6,03 triliun atau 39,81% dari target, meskipun mengalami pertumbuhan negatif sebesar 4,64%.

Berbeda nasib, penerimaan Pajak Lainnya mencatat pertumbuhan positif sebesar 12,88% dibandingkan dengan tahun 2023, dengan total penerimaan mencapai Rp87,55 miliar.

Adapun, Matheus menuturkan pihaknya memproyeksikan penerimaan sebesar Rp3,66 triliun pada bulan Juni 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008, Burhanuddin Abdullah, mendapatkan tugas baru sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Dalam catatan Bisnis, Burhanuddin menyelesaikan pendidikan Sarjana Pertanian di Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1974. Kemudian, meraih gelar MA dalam bidang Ekonomi dari Dept. of Economics, Michigan State University, AS pada 1984.

Dia memulai perjalanan karier di Bank Indonesia sejak 1981 sebagai staf di Urusan Kredit dan Urusan Riset Ekonomi & Statistik, kemudian sebagai Staf Gubernur. Selanjutnya, pada 1989-1990, dia ditugaskan sebagai Fixed-Term Staff di IMF, Washington, DC, yang dilanjutkan sebagai Assistant Executive Director juga di IMF pada 1990-1993.

Burhanuddin menjabat Kepala Bagian Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Internasional sampai dengan 1995. Dalam tahun yang sama, dia juga diangkat sebagai Wakil Kepala Urusan Luar Negeri selama 1 tahun, kemudian menjadi Wakil Kepala Urusan Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter sampai dengan 1998.

Dia sempat menjabat sebagai Deputi Gubernur berdasarkan Keppres RI No. 218/M Tahun 2000 pada 2 Agustus 2000 setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Direktorat Luar Negeri.

Setelah perjalanan panjang, Burhanuddin Abdullah akhirnya mengisi posisi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2003 hingga 2008.

Lepas dari posisi Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin dilantik menjadi Rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) pada 14 September 2011. Dia mengisi posisi Rully Indrawan yang telah menjabat pada 2007 hingga 2011.

Burhanuddin juga memiliki sepak terjang di dunia politik. Dia dikenal sebagai politisi Partai Gerindra dan dipercaya menjadi Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.

Terkini, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PLN menggantikan Agus Martowardojo.

Deputi Balitbang Demokrat Syarial Nasution mengatakan bahwa pergantian komisaris utama ini juga dibarengi dengan penunjukan politisi Partai Demokrat Andi Arief sebagai Komisaris Independen PLN.

"Iya, betul. Andi Arief sebagai komisaris diangkat bersama Komisaris Utama Bapak Burhanuddin Abdullah menggantikan Bpk Agus Martowardojo,” jelasnya.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat didorong segera mengoptimalkan potensi perikanan di Jawa Barat bagian selatan baik perikanan tangkap maupun budi daya.

Pengamat Perikanan asal Universitas Padjajaran (Unpad) Yudi Nurul Ihsan mengatakan sebenarnya Jabar selatan memiliki potensi besar untuk menjadi potensi pendapatan baru. Hal tersebut juga diyakini mampun menjadi solusi untuk kemerataan ekonomi di Jawa Barat.

"Jabar Selatan ini menjadi rumah bagi ikan tuna dan juga sudah pasti kita ketahui adalah lobsternya," ungkap dia kepada Bisnis.

Terlebih untuk dua jenis komoditas yang melimpah di sana, memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Salah satu solusi yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah membangun infrastruktur pelabuhan.

"Minimal ada satu pelabuhan yang representatif di sana, jadi aktivitas nelayan menangkap ikan kan lebih mudah," jelas dia.

Pasalnya, hingga kini belum ada satupun Pelabuhan yang representatif yang dibangun pemerintah provinsi untuk mengakselerasi potensi ini.

Selain itu, di sektor perikanan budi daya juga tak kalah hebat. Contohnya Tasikmalaya, Ciamis yang terkenal karena ikan nila dan ikan masnya. Dua komoditas ini secara ekosistem sangat cocok dibudidayakan di daerah tersebut.

Kemudian ada juga udang Vaname, yang bisa dikembangkan di sepanjang pesisir pantai selatan dari Pangandaran, Tasikmalaya, Garut, Tasikmalaya, Cianjur hingga Sukabumi.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal akan mulai menjalankan tugasnya pekan ini, tepatnya usai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) rampung.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang sekaligus Ketua Pelaksana Satgas menyampaikan, draft juknis telah dikirim ke anggota yang tergabung dalam Satgas Impor Ilegal.

Draft juknis diharapkan selesai difinalisasi hari ini, dan dapat diteken olehnya paling lambat besok, Rabu (24/7/2024).

“Kita harapkan besok [Selasa (23/7/2024)] sudah selesai finalisasi dan bisa saya teken paling lambat Rabu [24/7/2024],” kata Moga kepada Bisnis, Senin (22/7/2024).

Lantas siapa saja yang tergabung dalam Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal? Melalui Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No.932/2024, ditetapkan bahwa Satgas ini terdiri atas Penasihat, Ketua Pelaksana, Sekretaris, dan Anggota. Dalam hal ini, penasihat Satgas yaitu Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Jaksa Agung, dan Polri.

Adapun, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian menjadi Penasihat dalam Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal.

Sementara, Ketua Pelaksana Satgas ini yakni Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag; Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu; Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen; Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia; dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Setidaknya, sebanyak 11 kementerian/lembaga dilibatkan sebagai anggota Satgas tersebut.

Sebelas kementerian/lembaga itu yakni Kementerian Perdagangan; Kejaksaan Agung; Kepolisian Republik Indonesia; Kementerian Keuangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Hukum dan HAM; Badan Intelijen Negara; Badan Pengawas Obat dan Makanan; Badan Keamanan Laut TNI AL; dinas-dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota; serta Kadin Indonesia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melalui beleid tersebut menuturkan bahwa hadirnya Satgas tersebut bertujuan untuk menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

Kemudian, menciptakan koordinasi antar instansi yang efektif dalam pengawasan dan penanganan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor, serta menjalin komunikasi serta informasi antar instansi terkait dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

Selanjutnya, Satgas akan melaksanakan sejumlah tugas antara lain melakukan inventarisasi permasalahan terkait dengan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor serta menetapkan, sasaran program, dan prosedur kerja dalam melaksanakan pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor.

Moga menuturkan, langkah ini dilakukan agar pengawasan yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan awal dibentuknya Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal.

“Kita kan nggak mau salah sasaran,” ujarnya.

Selain itu, Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal juga bertugas mengumpulkan data dan/atau informasi dalam rangka pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor, melakukan kegiatan pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor, baik secara bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan, hingga melakukan pemeriksaan Perizinan Berusaha dan/atau persyaratan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor.

Adapun jenis barang tertentu yang akan dilakukan pengawasan meliputi tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Simpanan nasabah di bank atau raupan dana pihak ketiga (DPK) perbankan mencapai nilai Rp8.448,1 triliun pada paruh pertama 2024. Adapun, kinerja DPK perbankan ditopang oleh moncernya simpanan nasabah korporasi.

Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), penghimpunan DPK pada Juni 2024 tercatat sebesar Rp8.448,1 triliun, tumbuh 8,3% secara tahunan (year on year/yoy), setelah bulan sebelumnya tumbuh sebesar 8,5% yoy.

"Perkembangan DPK dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK korporasi 20,7% yoy," tulis laporan BI pada Senin (23/7/2024). Simpanan nasabah korporasi pada Juni 2024 tumbuh sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 20,3%.

Sementara, DPK perorangan hanya tumbuh 1,7% yoy pada Juni 2024, bahkan melambat dibandingkan bulan sebelumnya yakni 2%.

Berdasarkan jenis simpanannya, pada Juni 2024, simpanan giro tumbuh 12,7% yoy, setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 14,7 yoy. Tabungan tumbuh sebesar 5,7% yoy, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5% yoy.

Sementara simpanan berjangka atau deposito tumbuh 7,3% yoy pada Juni 2024, meningkat dibandingkan pertumbuhan sebesar 6,9% yoy pada Mei 2024.

Berdasarkan valuta, baik simpanan rupiah maupun valuta asing (valas) sama-sama mengalami perlambatan pada paruh pertama 2024. Tercatat, simpanan rupiah tumbuh 6,4% yoy melambat dibandingkan bulan sebelumnya 6,6% yoy. Lalu, simpanan valas tumbuh 19,6% yoy, melambat tipis dibandingkan bulan sebelumnya 19,7%.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan pertumbuhan DPK paling tinggi memang disumbang oleh simpanan nasabah korporasi. "Artinya korporasinya profitable, mereka punya ekses dananya ditempatkan di DPK," ujarnya.

Namun, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai dengan menumpuknya simpanan korporasi menjadi tanda bahwa perusahaan sedang menahan ekspansi.

“Lalu, dampak dari kondisi tersebut, maka beban bunga yang dibayar bank dapat menjadi beban, terutama dengan perlambatan kredit korporasi,” ujarnya.

Sebelumnya, dia menyebutkan tren kinerja kredit masih akan mengalami perlambatan hingga akhir tahun penyebabnya adalah kondisi geopolitik, suku bunga tinggi dan kondisi ekonomi serta daya beli yang belum sepenuhnya membaik. “Isu lain bagi perbankan adalah terkait likuiditas yang perlu dijaga agar tetap baik,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero) menggantikan Agus Martowardojo.

Deputi Balitbang Demokrat, Syarial Nasution mengatakan bahwa pergantian komisaris utama ini juga dibarengi dengan penunjukan politisi Partai Demokrat Andi Arief sebagai Komisaris Independen PLN.

"Iya, betul. Andi Arief sebagai komisaris diangkat bersama Komisaris Utama Bapak Burhanuddin Abdullah menggantikan Bapak Agus Martowardojo," katanya melalui pesan singkat kepada Bisnis, Selasa (23/7/2024).

Profil Burhanuddin Abdullah

Dilansir dari laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Burhanuddin Abdullah lahir di Garut, Jawa Barat, pada 10 Juli 1947.

Dia menjabat sebagai Menteri Koodinator Bidang Perekonomian di bawah Pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Dia juga menjabat Gubernur Bank Indonesia sejak 2003 dan Gubernur untuk International Monetary Fund (IMF), Washington DC, di Indonesia.

Burhanuddin juga adalah Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) periode 2003-2006, dan terpilih kembali untuk periode 2006-2008. Selama kariernya di Bank Indonesia, dia pernah menduduki beberapa jabatan di dalam dan luar negeri.

Sementara itu di dunia politik, Burhanuddin Abdullah merupakan politisi Gerindra yang dipercaya menjadi Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.

Bisnis.com, JAKARTA — Startup keamanan siber Wiz telah mengakhiri kesepakatan senilai US$23 miliar atau sekitar Rp372,43 triliun (asumsi kurs Rp16.192 per dolar AS) dengan Google. Pembatalan ini menandakan mega akuisisi gagal terjadi.

Hal ini terungkap menurut memo Wiz yang dilihat oleh Reuters. Sebelumnya, rencana Google dalam mengakuisisi Wiz disebut sebagai akuisisi terbesar dalam sejarah jika jadi terealisasi.

CEO Wiz Assaf Rappaport mengatakan perusahaan sekarang akan fokus pada penawaran umum perdana (initial public offering/IPO), seperti yang telah direncanakan sebelumnya, dan bertujuan untuk mencapai pendapatan sebesar US$1 miliar.

”Mengatakan tidak pada tawaran yang merendahkan hati seperti itu sulit, tetapi dengan tim kami yang luar biasa, saya merasa percaya diri dalam membuat pilihan itu,” kata Rappaport dalam memo, mengacu pada tawaran akuisisi.

Namun, baik Alphabet —induk Google— maupun Wiz tidak secara resmi mengakui pembicaraan kesepakatan. Memo Wiz tidak menyebutkan nama Google atau Alphabet.

Sebelumnya, Reuters melaporkan awal bulan ini bahwa Alphabet sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk membeli Wiz sekitar US$23 miliar, berdasarkan seseorang yang akrab dengan masalah ini.

Wiz yang merupakan startup keamanan siber Israel itu menyediakan solusi keamanan siber berbasis cloud yang membantu perusahaan mengidentifikasi dan menghilangkan risiko kritis pada platform cloud, yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI).

Keputusan Wiz untuk membatalkan kesepakatan akan menjadi kemunduran bagi Google, yang telah berinvestasi dalam infrastruktur cloud dan berfokus pada memenangkan klien untuk bisnis cloud yang menghasilkan pendapatan lebih dari US$33 miliar tahun lalu.

Merujuk laman resminya, Wiz dipimpin oleh tim yang berpengalaman dan visioner. Misinya, membantu organisasi menciptakan lingkungan cloud yang aman yang mempercepat bisnis. Selain itu, Wiz memungkinkan organisasi untuk dengan cepat mengidentifikasi dan menghapus risiko kritis.

Masih mengacu laman yang sama, Wiz dipercaya oleh tim keamanan di seluruh dunia. Di mana, 40% dari Fortune 100 adalah pelanggan dan sebanyak 5 juta beban kerja cloud terlindungi.

Bisnis.com, PADANG — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Sumatra Barat, menyebutkan berdasarkan informasi cuaca dari BMKG saat ini wilayah Padang tengah dilanda cuaca panas.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton mengatakan kondisi cuaca panas sangat rentan terjadi kebakaran, baik itu kebakaran di kawasan bangunan rumah maupun untuk kebakaran lahan dan hutan (karhutla).

"Kondisi cuaca panas yang tengah melanda Padang ini masyarakat perlu bijak menggunakan api, agar tidak terjadi kebakaran di rumah, maupun di kawasan hutan," katanya, Senin (22/7/2024).

Dia menyebutkan bijak dalam menggunakan api itu, seperti tidak membakar sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan dan memicu terjadi kebakaran. Begitupun bagi warga yang akan keluar rumah untuk memperhatikan kembali kondisi kompor di rumah telah mati.

Menurutnya pentingnya imbauan itu, karena menyikapi kondisi cuaca terik panas yang terjadi di Kota Padang beberapa hari terakhir. Apalagi akhir-akhir ada sejumlah titik di Padang terjadi kebakaran bangunan.

Selain itu Hendri Zulviton menyatakan hal yang perlu dicatat masyarakat yakni tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena bila kondisi lagi kering, perluasan terjadi karhutla sangat mudah, dan bila tak diatasi, bisa menimbulkan dampak buruk laginya, seperti gangguan polusi udara.

"Kondisi cuaca panas terik di Kota Padang yang mana pada saat sekarang ini terendahnya itu mencapai 31 derajat celcius," sebutnya.

Dia mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat akan pencegahan kebakaran. Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan Lurah yang ada di Padang dalam sosialisasi bahaya kebakaran.

Menghadapi kondisi kering itu, saat ini untuk personel BPBD disiagakan 1x24 jam. Adapun jumlah personel sebanyak 30 orang dari Rescue dan Pusdalops dibagi 3 shift untuk bersiaga.

“Masyarakat yang merasa terganggu dan berbahaya soal kegiatan terjadi membakar sampah dan lainnya, maka dapat melaporkan ke pemerintahan kelurahan," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membantah telah melakukan gelar perkara ulang kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menegaskan kegiatan yang dilakukan hari ini Selasa (23/7/2024) merupakan gelar perkara atas Aep dan Dede.

"Terkait info yang beredar di luar kami luruskan bahwa tidak ada istilahnya gelar perkara ulang, dilakukan Bareskrim saat ini yaitu hari ini jam 11 di agendanya jam 11.00 adalah gelar perkara awal," ujarnya di Bareskrim Polri, Selasa (23/7/2024).

Dia menjelaskan gelar perkara ini merupakan giat yang dilakukan usai melakukan penyelidikan terhadap perkara yang dilaporkan. Nantinya, gelar perkara itu dilakukan untuk mencari unsur hukum dari perkara yang ada.

"Jadi laporan polisi diterima di SPKT selanjutnya dari SPKT diturunkan kemana yang menangani laporan tersebut, yaitu kalau yang ditanyakan kaitan hari ini adalah laporan polisi kepada saudara Dede dan Aep," kata Djuhandhani.

Oleh sebab itu, kata Djuhandhani, melalui gelar perkara awal ini nantinya Bareskrim Polri akan menilai apakah laporan dari pihak keluarga terpidana layak naik penyidikan atau tidak.

Sebagai informasi, laporan terhadap Aep dan Dede telah diterima dan teregister dengan nomor: LP/B/227/VII/2024/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 10 Juli 2024.

Kuasa hukum keluarga, Roely Panggabean menyampaikan Aep dan Dede diduga telah memberikan keterangan tidak benar saat diperiksa oleh penyidik kepolisian yang dituangkan ke BAP. Keterangan itu yakni terkait kesaksiannya soal melihat para terpidana di lokasi pembunuhan Vina.

Di samping itu, pelaporan ini juga sebagai upaya mencoba membebaskan tujuh terpidana dari jeratan vonis. Sebab, laporan dan hasil penyelidikannya oleh Bareskrim Polri bakal dijadikan sebagai bukti baru atau novum untuk bahan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Perlu diketahui, Aep merupakan bekerja di tempat pencucian kendaraan. Berdasarkan pengakuannya, Aep mengaku melihat detik-detik Vina dan Eky berjalan melewati tempat sejumlah terpidana berkumpul.

Pengakuan itu berbuntut munculnya 11 nama dan delapan di antaranya menjadi terpidana kasus Vina dan Eky Cirebon. Dari 11 nama itu, delapan di antaranya sudah divonis yaitu Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Sudirman dengan vonis hukuman seumur hidup.