Bisnis.com, JAKARTA— Platform financial technology (fintech) peer to peer (P2P) lending PT Mitrausaha Indonesia Grup atau Modalku masih berjibaku mencapai profitabilitas atau laba pada tahun ini.

Meski demikian,Perusahaan fintech tersebut optimistis akan meraih pertumbuhan yang positif hingga akhir tahun ini.

Country Head Modalku Indonesia Arthur Adisusanto mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memperkuat fondasi dan strategi bisnis, tidak hanya dengan mengembangkan alternatif produk yang dibutuhkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Namun, juga dengan mengelola alokasi pengeluaran perusahaan secara bijaksana demi efisiensi maksimal,” kata Arthur kepada Bisnis pada Rabu (17/8/2024).

Selain itu, Arthur mengatakan perusahaan juga akan menitikberatkan kesehatan keuangan perusahaan serta investasi dalam teknologi dan pengembangan sumber daya manusia. Di sisi lain, perusahaan juga akan terus meningkatkan pendapatan hingga akhir 2024.

“Pendapatan perusahaan selama semester pertama tahun 2024 terbilang cukup stabil, dan kami berupaya untuk meningkatkannya di semester kedua,” imbuhnya.

Grup Modalku telah menyalurkan pendanaan lebih dari Rp61 Triliun kepada lebih dari 5,1 juta transaksi UMKM di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Kinerja Fintech Lending

Sementara itu, OJK mencatat industri fintech P2P lending mulai mencatatkan peningkatan laba per Mei 2024, setelah sebelumnya mencatatkan kerugian pada awal tahun.

Diketahui pada Januari—Februari 2024, penyelenggara fintech P2P lending mencatatkan kerugian sebanyak Rp135,6 miliar dan Rp97,55 miliar. Setelah sebelumnya terus mencatatkan laba hingga Desember 2023 yakni Rp478 miliar.

Adapun, fintech P2P lending berhasil mengembalikan laba sebanyak Rp277,02 miliar per Mei 2024. Angka tersebut juga meningkat dari laba pada April 2024 yang mencapai Rp173,73 miliar.

OJK mencatat kenaikan laba tersebut sejalan dengan penyaluran pendanaan bulanan yang meningkat. Hingga Mei 2024, OJK mencatat penyaluran pembiayaan fintech P2P lending mencapai Rp64,56 triliun, yang mana meningkat 25,44% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Wali Kota SemarangHevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita. Lembaga antirasuah disebut tengah melakukan penyidikan terkait dengan dugaan korupsi.

KPK belum memerinci lebih lanjut terkait dengan upaya paksa yang dilakukan di kantor politikus PDIP yang akrab disapa Mbak Ita tersebut. Meski demikian, lembaga antirasuah membenarkan tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

"Ya pastinya ada penyidikan perkara terkait dugaan korupsi di Pemkot Semarang," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dimintai konfirmasi oleh wartawan, Rabu (17/7/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, KPK diketahui sebelumnya melakukan kegiatan penyelidikan di lingkungan Pemkot Semarang beberapa waktu lalu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin serta Wali Kota Hevearita sudah pernah dimintai keterangan.

Sekda Iswar membenarkan bahwa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sebelumnya telah dipanggil KPK.

Hal itu disampaikan oleh Iswar usai memenuhi panggilan lembaga tersebut, Selasa (5/3/2024), terkait dengan penyelidikan dugaan rasuah yang dilakukan di lingkungan pemerintahan kota (pemkot) Semarang.

"Iya, sudah [wali kota Semarang] dimintai keterangan," ujar Iswar di KPK, Selasa (5/3/2024).

Dia mengaku memberikan keterangan kepada KPK terkait dengan anggaran pemkot Semarang 2023. Iswar juga mengakui bahwa kedatangannya hari ini merupakan kedua kalinya pemberian keterangan kepada KPK mengenai kegiatan penyelidikan dimaksud.

Sebelumnya, pejabat daerah itu sudah dimintai keterangan oleh tim KPK di Semarang. "Penyelidikan iya. Enggak ada apa-apa, kalau saya cuma [ditanyai] prosesnya dari awal pelaksanaan," katanya. Iswar lalu enggan memerinci lebih lanjut apa saja yang didalami penyelidik KPK darinya.

Dia juga membantah dugaan keterlibatan pejabat pemkot Semarang, termasuk Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu. Sebelumnya, lembaga antirasuah membenarkan adanya penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan di lingkungan pemkot Semarang, Jawa Tengah.

Para pihak terperiksa sudah dimintai keterangan sejak awal 2024. Pada saat itu, beberapa pejabat pemkot Semarang termasuk Hevearita dan Iswar turut dimintai keterangan oleh penyelidik KPK. Beberapa pejabat lokasi ada yang diminta datang langsung ke Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pelayaran PT Soechi Lines Tbk. (SOCI) mengumumkan pendirian anak usaha baru yakni Glory Shippig Maritime Pte. Ltd yang berkedudukan di Singapura pada Selasa (16/7/2024).

Sekretaris Perusahaan Soechi Lines Paula Marlina mengungkapkan Glory Shippig Maritime (GSM) akan bergerak di bidang pelayaran dan penyewaan kapal, dimana komposisi kepemilikan saham SOCI pada GSM adalah sebanyak 100%.

"Pendirian perusahaan tersebut telah disetujui oleh badan otoritas Singapuran melalui Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) dengan nomor 202428937R tertanggal 16 Juli 2024," kata Paula dalam keterbukaan informasi, Rabu (17/7/2024).

Paula menambahkan, tujuan dari pembentukan anak usaha baru tersebut adalah untuk mendukung kegiatan usaha perseroan dalam skala global.

"Dengan dibentuknya entitas perseroan baru diharapkan dapat meningkatkan dan membantu kegiatan operasional perseroan," tambahnya.

Adapun, aksi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan perseroan. Lebih dari itu, dengan adanya pembentukan anak usaha baru tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap laporan keuangan konsolidasi SOCI.

Sebelumnya, PT Soechi Lines Tbk. (SOCI) mencatatkan kenaikan pendapatan menjadi US$169,96 juta atau setara dengan Rp2,62 triliun sepanjang 2023 (kurs jisdor Rp15.439).

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, SOCI mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 17,96% menjadi US$169,96 juta dibandingkan dengan perolehan 2022 yang tercatat sebesar US$144,08 juta.

Pendapatan SOCI ditopang oleh pendapatan dari pihak ketiga, dengan rincian charter sebesar US$121,36 juta, spot sebesar US$35,35 juta dan galangan sebesar US$13,23 juta dengan jumlah total sebesar US$169,95 juta. Sementara pendapatan dari pihak ketiga sebesar US$9.868.

Sejalan dengan kenaikan pendapatan, beban pokok juga ikut terkerek menjadi US$131,35 juta atau setara dengan Rp2,02 triliun. Beban tersebut naik 27,18% dibandingkan dengan posisi 2022 yang tercatat sebesar US$103,27 juta.

Laba kotor tercatat sebesar US$38,61 juta atau setara dengan Rp596,11 miliar lebih rendah dibandingkan dengan laba kotor 2022 sebesar US$40,80 juta. Adapun beban keuangan, rugi selisih kurs, serta beban lainnya mengalami penurunan masing-masing tercatat sebesar US$15,41 juta dan US$910.307.

Setelah diakumulasikan dengan beban dan pendapatan lain-lain, laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk justru naik menjadi US$8,92 juta atau setara dengan Rp137,76 miliar. Laba ini naik 37,90% dibandingkan dengan 2022 sebesar US$6,47 juta.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah dalam proses penetapan besaran bea masuk anti dumping (BMAD) produk ubin keramik. Berapa besarannya?

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Budi Santoso mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu masukkan dari berbagai kementerian/lembaga sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan besaran BMAD.

Budi mengatakan rentang besaran BMAD tersebut kemungkinan sesuai dengan usulan sebelumnya yaitu sekitar 100% - 199%. Namun, kepastian besaran BMAD ubin keramik masih menunggu keputusan tetap dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Kita nanti tunggu [besaran] yang diputuskan dalam PMK, sekarang pak menteri masih menunggu masukkan," ujar Budi saat ditemui Bisnis.com, Rabu (17/7/2024).

Secara terpisah, Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Danang Prasta Danial mengatakan bahwa pengumpulan masukkan dari kementerian/lembaga terkait memakan waktu sekitar 14 hari kerja setelah hasil penyelidikan KADI rilis pada 2 Juli 2024.

Setelah itu, menteri perdagangan memiliki waktu sekitar 45 hari kerja sejak hasil penyelidikan dirilis untuk memutuskan besaran BMAD dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan.

"Itu timeframe ya, bisa saja lebih cepat jika memang sudah ada keputusan. Tapi tidak serta-merta ditetapkan [besaran BMAD], harus benar-benar dilihat dari kepentingan hulu dan hilir," ujar Danang saat dihubungi.

Dia menyebut, terdapat 11 kode HS produk ubin keramik yang akan dikenakan BMAD. Nantinya, besaran BMAD tidak akan dipukul rata untuk seluruh 11 kode HS produk ubin keramik itu.

"BMAD ini bukan per negara, tapi ke produsen atau eksportir di negara asal," ucapnya.

Danang pun menjelaskan, sejumlah parameter digunakan untuk penetapan besaran BMAD kepada tiap produsen yang terbukti melakukan dumping. Di antaranya seperti kerugian industri yang ditimbulkan, selisih harga jual antar negara, dan keterkaitan antara selisih harga jual dengan kerugian industri.

"Beda-beda besaran BMAD, tergantung hasil penyelidikan, banyak parameter sebelum ditetapkan berapa persennya," jelasnya.

Bisnis.com, MALANG - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) mengingatkan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan Gunung Bromo, di Jawa Timur, untuk mewaspadai adanya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau seperti yang terjadi saat ini.

Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBTS Septi Eka Wardhani di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (17/7/2024) mengatakan bahwa hingga saat ini, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih belum terbebas dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.

"Kita masih belum terbebas dari ancaman kebakaran hutan, karena hingga saat ini masih belum ada hujan dan bahkan kita menuju ke puncak musim kemarau," kata Septi.

Septi menjelaskan, para pengunjung atau wisatawan yang berada di kawasan Gunung Bromo diminta untuk berhati-hati dan tetap waspada terkait adanya potensi kebakaran hutan dan lahan saat berada di dalam kawasan.

Menurut dia, para pengunjung diminta untuk tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan, seperti menyalakan api atau melakukan hal lain yang berbahaya.

"Mohon, untuk bisa menjaga diri dan tidak menyalakan api dan atau melakukan hal lain yang bisa memicu terjadinya kebakaran hutan," katanya.

Dalam upaya mengantisipasi adanya peristiwa kebakaran hutan dan lahan, lanjutnya, Balai Besar TNBTS telah membuka Pos Komando (Posko) di sekitar kawasan yang memiliki potensi tinggi terjadinya karhutla.

Ia mengimbau, masyarakat atau wisatawan yang mengetahui adanya peristiwa kebakaran hutan dan lahan saat berkunjung, bisa melaporkan kejadian tersebut kepada petugas yang bersiaga di sekitar kawasan.

"Kami membuka posko berada di sekitar kawasan rawan karhutla, ada petugas kami yang bersiaga.Ketika terjadi atau pengunjung mengetahui ada peristiwa kebakaran hutan, mohon untuk bisa melaporkan kepada petugas kami di lapangan," katanya.

Beberapa waktu lalu, karhutla terjadi di Gunung Batok yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kebakaran tersebut terjadi sejak Sabtu (22/6) dini hari dan bisa dipadamkan pada pukul 21.55 WIB.

Balai Besar TNBTS menerjunkan tim gabungan untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran yang melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA), TNI, Polri, Masyarakat Mitra Polisi Hutan (MMP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari sejumlah wilayah.

Gunung Bromo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di wilayah Jawa Timur. Pada 2023, jumlah kunjungan ke taman nasional yang memiliki predikat terindah ketiga di dunia tersebut mencapai 368.507 wisatawan.

Jumlah tersebut, terbagi dari 355.297 wisatawan nusantara dan sebanyak 13.210 orang merupakan wisatawan mancanegara. Kunjungan itu, juga memberikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp14,70 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan empat syarat yang harus dipenuhi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income country) menuju negara berpendapatan tinggi (high income country).

Hal itu disampaikan saat menerima Arthur Sullivan, Produser senior dan reporter Media Jerman Deustche Welle @dwnews. Topik wawancara mengenai potensi Indonesia menjadi kekuatan global dan capaian satu dekade terakhir.

Sri Mulyani menjelaskan tidak banyak negara di dunia mampu mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi. Pasalnya sebagian besar negara di dunia tertahan di status middle income, sehingga muncul terminologi Middle Income Trap.

"Untuk mencapai negara berpendapatan tinggi diperlukan pertama, investasi sumber daya manusia. Indonesia mengalokasikan anggaran 20% untuk pendidikan sesuai konstitusi dan reformasi pendidikan serta kesehatan telah dan sedang dilakukan," ujarnya melalui akun Instagram resmi @smindrawati dikutip, Rabu (17/7/2024).

Syarat kedua, pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mengejar ketertinggalan (infrastructur gap) dan mendorong produktivitas dan mobilitas masyarakat.

Ketiga, melakukan transformasi ekonomi dengan kebijakan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah. Keempat, membangun institusi dan tata kelola yang baik dan bersih, sehingga policy yang baik dapat dieksekusi dan dilaksanakan secara efektif.

"Reformasi APBN dan keuangan negara menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari upaya membangun Indonesia," tuturnya.

Di akhir sesi, Sri Mulyani juga mengingatkan ancaman yang bisa berdampak pada tujuan pemerintah Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi atau high income country pada 2024.

"Dunia dan suasana geopolitik makin kompleks, Indonesia terus berupaya mencapai cita-cita menuju Indonesia Emas 2045," jelasnya.

Bisnis.com, SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan alternatif jembatan darurat pascaambruknya jembatan di Desa Kedungpeluk, Candi, Sidoarjo.
Plt Bupati Sidoarjo Subandi di Sidoarjo, Selasa (16/7/2024), mengatakan pihaknya menginstruksikan kepada dinas PU Bina Marga Sidoarjo membangun jembatan Bailey untuk membantu mobilisasi warga di wilayah pesisir timur Sidoarjo tersebut.
"Kami memerintahkan pemasangan jembatan Bailey agar segera ada jalan alternatif, sehingga perekonomian warga tidak terganggu," ucapnya.
Ia mengatakan, keberadaan dan fungsi jembatan tersebut sangat vital karena merupakan akses utama warga menuju ke Kota Sidoarjo.
Ia menjelaskan, jembatan Bailey adalah jembatan dengan konstruksi rangka baja yang bersifat portabel dan bisa dibangun secara cepat serta dapat dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan.
"Jembatan Bailey untuk pengganti sementara Jembatan Kedungpeluk dengan lebar 3 meter. Panjangnya menyesuaikan dengan kebutuhan akses warga," katanya.
Subandi menjelaskan, salah satu penyebab ambruknya jembatan Kedungpeluk itu adalah struktur bangunannya yang sudah lama yakni sekitar 1975-an.
"Sebelumnya juga sudah terjadi retakan dan retakan itu melebar hingga kemudian ambruk. Bersyukur tidak sampai ada warga yang menjadi korban," tuturnya.
Salah satu warga, Sony berharap jembatan segera dilakukan perbaikan karena banyak aktivitas perekonomian yang memerlukan akses jalan di antaranya, petani tambak, kupang, dan sebagainya.
"Mudah-mudahan perekonomian masyarakat tidak terganggu lagi," ucapnya.

Ia mengatakan, warga terpaksa harus memutar lebih jauh lagi akibat ambruknya jembatan tersebut, dan itu memakan waktu yang cukup lama.

"Kami berharap perbaikan segara dilakukan, karena jembatan tersebut merupakan akses vital perekonomian warga yang ada di sekitar sini," ucapnya.

Bisnis.com, KAYUAGUNG – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), M Refly, menekankan pentingnya integritas, loyalitas, dan kerja keras kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab OKI.

Hal ini disampaikannya dalam apel bulanan yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati OKI, Rabu (17/7/2024).

Refly mengatakan bahwa ASN sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan visi dan misi Pemkab OKI.

“Integritas, loyalitas, dan kerja keras merupakan kunci utama bagi ASN untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Refly mengingatkan kepada seluruh ASN untuk selalu menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.

“ASN harus menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik karena saat ini kita masih akan memasuki tahun politik. ASN harus fokus pada tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia berharap agar seluruh ASN di lingkungan Pemkab OKI dapat menjadi ASN yang berprestasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

“Mari kita bersama-sama membangun Kabupaten OKI yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.

Di sela-sela apel, Pj Sekda OKI didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palembang menyerahkan santunan jaminan kematian kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah dianggarkan oleh Pemkab OKI.

Adapun rincian satuan jaminan kematian terhadap kepada ahli waris Sulaiman (non-ASN Dinas PUPR Kabupaten OKI) menerima santunan kematian sebesar Rp42 juta, Brohim (perangkat Desa Seritanjung OKI) menerima santunan kematian sebesar Rp42 juta, dan beasiswa untuk 2 orang anak dengan total Rp145 juta, sehingga total santunan yang diterima adalah Rp187 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara Grup Bakrie dan Grup Salim, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), menyampaikan perkembangan terkini mengenai produksi batu bara hingga semester I/2024.

Direktur dan Corporate Secretary Bumi Resources Dileep Srivastava menuturkan panduan produksi BUMI tidak berubah di tahun ini, yaitu pada 78 juta ton hingga 82 juta ton. Pihaknya mengeklaim perseroan masih on-track untuk mencapai target tersebut hingga semester I/2024.

"Saya belum memiliki angka pasti untuk produksi di kuartal I/2024, tetapi seharusnya mendekati prorata,” jelasnya, Rabu (17/7/2024).

Dileep juga menuturkan belanja modal atau capital expenditure (capex) yang dihabiskan BUMI sepanjang semester I/2024 ini mendekati angka prorata. Menurutnya, BUMI memperkirakan serapan capex di tahun 2024 dapat mencapai US$80 juta hingga US$100 juta.

Sebelumnya, Direktur BUMI Andrew C .Beckham menuturkan BUMI akan menghabiskan capex dengan perkiraan US$1 untuk satu ton batu bara. Akan tetapi, lanjutnya, BUMI juga melakukan penghiliran yang membuat investasi BUMI menjadi lebih banyak.

"Kami melakukan proyek hilirisasi batu bara ke amonia," ujarnya belum lama ini.

Senada dengan Srivastava, Beckham juga mengatakan belum ada revisi untuk produksi batu bara BUMI tahun ini.

Dengan target-target tersebut, Beckham berharap pendapatan dan laba bersih BUMI dapat lebih baik di tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu.

Adapun, BUMI mencatatkan pendapatan senilai US$311,01 juta atau setara Rp5,05 triliun hingga kuartal I/2024. Pendapatan ini turun 31,62% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$454,8 juta.

Pendapatan BUMI ini dikontribusi dari ekspor batu bara sebesar US$206,7 juta, penjualan lokal batu bara sebesar US$83,9 juta, dan penjualan lokal emas sebesar US$20,3 juta.

Berdasarkan pelanggannya, pendapatan BUMI diperoleh dari Rwood Resources DMCC senilai US$146,32 juta dan PT PLN Persero senilai US$52,03 juta.

Laba bersih BUMI di kuartal I/2024 naik 12,28% menjadi US$67,6 juta, dari sebelumnya US$60,24 juta secara tahunan. Laba bersih tersebut setara dengan Rp1,09 triliun.

Laba bersih ini didapatkan BUMI salah satunya akibat dari pos manfaat pajak penghasilan sebesar US$40,95 juta, dari sebelumnya beban pajak penghasilan senilai US$15,4 juta.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - HSBC Holdings Plc telah menunjuk Georges Elhedery sebagai Chief Executive Officer (CEO) perusahaan berikutnya. Georges Elherdery sebelumnya menjabat sebagai Chief Financial Officer (CFO).

Dilansir dari Reuters pada Rabu (17/7/2024), HSBC mengatakan penunjukkan tersebut merupakan sebuah pilihan yang menyoroti preferensi pemberi pinjaman global untuk kontinuitas demi membidik pertumbuhan.

Elhedery, yang kini berusia 50 tahun, menjadi kepala eksekutif ketiga HSBC dalam waktu kurang dari delapan tahun. Dia akan menggantikan Noel Quinn yang akan mengundurkan diri pada 2 September 2024.

Meskipun mempertimbangkan kandidat eksternal, lembaga perbankan global yang berusia 160 tahun tersebut secara tradisional telah menunjuk CEO dari dalam perusahaan.

Sejak 2020, Elhedery telah menjadi co-head bisnis Global Banking and Markets, divisi yang menaungi bisnis penasihat perbankan perdagangan dan investasi HSBC. Dia juga menyumbang 24% dari pendapatan HSBC Group pada tahun lalu.

Elhedery, pria yang lahir di Lebanon, memulai karirnya di bidang perbankan sebagai pedagang valuta asing sebelum bergabung dengan HSBC pada 2005.

Secara mengejutkan dia ditunjuk sebagai penerus Ewen Stevenson sebagai CFO pada Oktober 2022, hanya beberapa minggu setelah kembali dari cuti panjang.

Dia juga memimpin HSBC untuk wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, dan Turkiye sebagai CEO divisi tersebut antara periode Juli 2016 dan Februari 2019.

HSBC telah mengurangi jejak global sekitar seperempatnya, keluar dari pasar dengan pertumbuhan rendah untuk menanamkan modal dan sumber daya di Asia, yang menyumbang sebagian besar pendapatan dan keuntungan.

Bisnis.com, BADUNG - Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Bali Adi Arnawa mengatakan pembangunan transportasi Mass Rapid Transit (MRT) yang akan dilakukan di Badung akan meningkatkan pertumbuhan pariwisata yang menjadi sektor utama di kawasan tersebut.
“MRT ini diharapkan nantinya akan memberikan dampak positif terhadap penanganan transportasi di Badung mengingat Badung merupakan tujuan atau destinasi wisata dunia, tentu kenyamanan dan keamanan menjadi prioritas utama,” ujar Sekda Adi Arnawa dalam keterangan resminya di Mangupura, Senin (15/7/2024).
Saat rapat pemaparan rencana pembangunan Mass Rapid Transit di Badung itu, dijelaskan bahwa pelaksanaan groundbreaking atau peletakan batu pertama rencananya akan dilaksanakan pada awal bulan September 2024.
Groundbreaking dimulainya proyek transportasi angkutan massal yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemacetan di kawasan pariwisata itu rencananya akan dilaksanakan di Central Parking Kuta, Bali.
“Kami mengapresiasi apa yang disampaikan dari PT. Sarana Bali Dwipa Jaya terkait dengan Pembangunan MRT di Bali, khususnya Badung yang nantinya akan melintas di tiga kabupaten/kota yaitu Badung, Denpasar dan Gianyar,” kata Sekda Adi Arnawa.
Sementara itu, Direktur Utama PT. Sarana Bali Dwipa Jaya Ari Askhara mengungkapkan pihaknya berserta jajaran berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang sudah menerima dan mendengarkan paparan terkait dengan pembangunan MRT di Badung.
Ia menegaskan, rencana kegiatan peletakan batu pertama transportasi Mass Rapid Transit di Badung akan dilaksanakan pada awal bulan September 2024 bertempat di Central Parkir Kuta.
Pihaknya berharap dengan adanya pembangunan MRT di Badung itu nantinya akan mampu memberikan nilai tambah terhadap pengembangan Badung sebagai daerah wisata.
“Pembangunan MRT ini juga dilakukan sebagai upaya untuk menangani kemacetan yang sering terjadi selama ini," kata Ari Askhara.

Bisnis.com, CIREBON - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Majalengka mencatat sebanyak 67 perusahaan sudah diberikan surat teguran hingga peringatan karena terbukti melakukan pelanggaran lingkungan hidup.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Majalengka Ricky Gunawan mengatakan dari jumlah surat yang dikeluarkan, delapan perusahaan sudah mendapatkan peringatan keras.

Menurutnya, surat tersebut pun merupakan hasil peninjauan laporan rutin dari perusahaan setiap enam bulan sekali dan tindaklanjut aduan masyarakat terkait adanya pencemaran limbah.

"Bentuk pelanggaran itu biasanya soal ketidaksesuaian dalam dokumen lingkungan yang dilaporkan kepada DLH Kabupaten Majalengka, dengan kondisi sebenarnya di lapangan," kata Ricky di Kabupaten Majalengka, Rabu (17/7/2024).

Ricky menuturkan, perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan lingkungan hidup terancam terkena denda minimal sebesar Rp5 miliar.

Denda tersebut, katanya, pemerintah sengaja menetapkan denda tersebut untuk memberikan efek jera bagi perusahaan, lantaran pencemaran lingkungan bisa berdampak serius terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat sekitar.

"Selain itu, sanksi yang diberikan kepada perusahaan pelanggar itu di antaranya penutupan permanen hingga hukuman pidana," katanya.

Pemerintah Kabupaten Majalengka juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pencemaran lingkungan, baik melalui media sosial maupun laporan.

Pengawasan dilakukan terhadap perusahaan yang memiliki izin. Sementara perusahaan yang beroperasi tanpa izin tidak diawasi oleh DLH.

"Kalau ada pelanggaran oleh perusahaan yang tidak berizin, kami tidak mengambil tindakan karena itu bisa diartikan sebagai melegalkan kegiatan mereka,” ujarnya.