Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyampaikan pihaknya telah memblokir 2,6 juta situs judi online dalam periode 17 Juli 2023 - 23 Juli 2024.

Dia menyampaikan, pemblokiran itu dinilai bisa menghambat transaksi judi online di Indonesia dengan nilai hingga ratusan triliunan rupiah. Pasalnya, dari perputaran uang judol mencapai Rp327 triliun pada 2023 dan bisa meningkat Rp900 triliun jika tidak dilakukan pencegahan.

"Nah, hingga saat ini kami sudah melakukan banyak langkah-langkah, khususnya Kominfo dengan menutup 2,6 juta lebih situs judi online. Jadi dari tanggal 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2024," kata Budi di kantornya, Kamis (25/7/2024).

Dia juga mengklaim bahwa pihaknya telah berhasil menyelamatkan keuangan Rp45 triliun setelah memblokir Rp2,6 juta situs judi online tersebut.

"Apa yang kami lakukan ini mampu menahan hingga 50 persen dari kemungkinan dampak judi online. Kalau dalam angka kita mampu menyelamatkan atau menahan orang bermain judi hingga senilai Rp45 triliun," tambahnya.

Adapun, Kemenkominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) telah melakukan pemblokiran 573 akun e-wallet terkait judi online kepada Bank Indonesia.

Lebih lanjut, Budi menuturkan bahwa Kemenkominfo turut melakukan permohonan pemblokiran 6.700 rekening bank terkait judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak September 2023–23 Juli 2024.

"Pencegahan tadi saya sampaikan, bahwa dengan kita menutup 2,6 juta lebih situs judi online, sekitar 6700 lebih rekening bank dan juga e wallet dan sebagainya, kita mampu menahan kecepatan judi online," pungkasnya.

Bisnis.com, KAPUAS HULU - Bupati Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Fransiskus Diaan mengatakan pekan gawai dayak yang rutin dilaksanakan setiap tahun di Kapuas Hulu bukan sekadar pelestarian adat budaya, namun juga sebagai ajang promosi adat budaya peninggalan leluhur suku dayak di daerah tersebut.

"Adat dan budaya di Kapuas Hulu unik dan beragam, tentu itu modal utama untuk kita menarik perhatian wisatawan dalam menumbuhkan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat," kata Fransiskus Diaan, di Putussibau Kapuas Hulu, Rabu (24/7/2024).

Fransiskus mengatakan adat dan budaya peninggalan leluhur mesti terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda.

Ia mengakui bangga atas keterlibatan generasi muda dalam berbagai rangkaian kegiatan pada pelaksanaan Pekan Gawai Dayak Kapuas Hulu.

Menurutnya, adat dan budaya penting ditanamkan kepada generasi muda sebagai jati diri anak bangsa.

Sebab di Kabupaten Kapuas Hulu memiliki keberagaman suku di antaranya suku Dayak, Melayu, Tionghoa, Jawa, Batak, Padang dan sejumlah suku lainnya.

Untuk suku Dayak sendiri, di Kapuas Hulu ada sekitar 21 sub suku dayak, yang memiliki adat istiadat serta seni budaya yang berbeda.

Komunitas suku Dayak di Kapuas Hulu hingga saat ini masih menjaga dan melestarikan peninggalan para leluhur.

"Keberagaman adat dan budaya suatu anugerah bagi masyarakat Kapuas Hulu dan itu bisa dipromosikan agar dikenal pihak luar dan dapat menarik perhatian para wisatawan," katanya.

Fransiskus mengapresiasi atas terselenggaranya Pekan Gawai Dayak ke-III Kapuas Hulu yang melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), dengan demikian kegiatan positif itu dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat.

"Pemerintah daerah komitmen mendukung pelestarian adat dan budaya di Kapuas Hulu dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor wisata dengan keunikan dan ciri khas yang tidak dimiliki daerah lain," katanya.

Pekan Gawai Dayak ke-III Kapuas Hulu dipusatkan di GOR Uncak Kapuas Kota Putussibau, 23-27 Juli 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meyakini kebijakan Golden Visa dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menyampaikan, kebijakan yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (25/7/2024) ini sebetulnya sudah ditunggu-tunggu oleh pengusaha.

“Ini yang kami tunggu-tunggu dan saya rasa sebagai pengusaha, investor asing akan mengambil ini sebagai satu kesempatan,” kata Shinta usai menghadiri peluncuran layanan golden visa, Kamis (25/7/2024).

Menurutnya, golden visa juga dapat memudahkan para investor asing untuk menanamkan modalnya di Tanah Air sekaligus menetap di Indonesia. Apalagi, kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh investor, baik perorangan maupun korporasi.

Sebagai informasi, golden visa merupakan kebijakan yang memberikan kemudahan dan fasilitas bagi warga negara asing (WNA) untuk berada dan tinggal di Indonesia. Kebijakan ini diperuntukkan bagi WNA yang berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Merujuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No.22/2023, golden visa diberikan untuk jangka waktu paling lama lima atau sepuluh tahun.

Melansir laman resmi Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kamis (25/7/2024), untuk dapat tinggal di Indonesia, investor perorangan yang akan mendirikan perusahaannya di Indonesia wajib menempatkan dananya mulai dari US$2,5 juta. Sementara bagi investor korporasi yang harus menanamkan investasi mulai dari US$25 juta.

Ketentuan berbeda diberlakukan bagi investor asing perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia. Pemohon diwajibkan untuk menempatkan dananya mulai dari US$350.000 yang dapat dimanfaatkan untuk membeli obligasi pemerintah Indonesia, saham perusahaan publik atau penempatan tabungan/deposito.

Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim, sebelumnya mengungkapkan, hingga 24 Juli 2024 sudah ada 300 WNA yang mendapat golden visa. Dari total tersebut, pemerintah sudah mengantongi nilai investasi sebesar Rp2 triliun.

“Dari 300 yang sudah mendapatkan golden visa, karena itu investasi yang masuk Rp 2 triliun,” kata Silmy usai menghadiri peluncuran layanan golden visa, Kamis (25/7/2024).

Adapun hingga akhir tahun, Silmy menargetkan sebanyak 1.000 WNA mendapatkan golden visa. Untuk itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi dengan sejumlah organisasi perdagangan, baik di dalam maupun luar negeri untuk mencapai target tersebut, sekaligus mendatangkan lebih banyak investor ke Tanah Air.

Bisnis.com, JAKARTA — IHSG hari ini ditutup melemah ke level 7.240 pada perdagangan hari ini, Kamis (25/7/2024). Meskipun indeks komposit lesu, ada tiga saham big caps milik konglomerat Tanah Air seperti BBCA, BYAN dan TPIA terpantau pesta cuan.

Mengacu data RTI Business pukul 16.00 WIB, IHSG terkoreksi 0,31% atau 22,48 poin ke level 7.240,27. Sepanjang sesi, IHSG bergerak di rentang 7.207 hingga 7.268.

Pada hari ini tercatat sebanyak 183 saham menguat, 379 saham melemah, dan 232 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar terpantau sebesar Rp12.282 triliun.

Kendati IHSG melemah, saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) milik konglomerat Hartono bersaudara terpantau memimpin jajaran big caps dengan kenaikan 2,23% ke posisi Rp10.300 per saham.

Kemudian, disusul saham PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) milik taipan Low Tuck Kwong yang naik 1,30% ke posisi Rp17.500 per saham. Diikuti saham Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) yang menguat 0,27% ke Rp9.450 per saham.

Dari jajaran BUMN, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) terpantau naik 0,98% ke level Rp3.090 per saham. Diikuti Bank Mandiri (BMRI) yang naik 1,54% ke Rp6.575 per saham.

Sementara itu, jajaran saham terlaris dihuni oleh BBRI senilai Rp1,3 triliun, disusul BBCA dan BMRI senilai Rp1 triliun dan Rp433,1 miliar.

Adapun, deretan saham top gainers dipimpin oleh PT Fuji Finance Indonesia Tbk. (FUJI) yang tembus auto rejection atas (ARA) 34,74% ke posisi Rp256 per saham. Sementara itu jajaran saham top losers dihuni oleh PT Wahana Inti Makmur Tbk. (NASI) terkoreksi 35% atau ambles auto rejection bawah (ARB) ke Rp117 per saham.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih mengatakan entimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini dari dalam negeri, IHSG kembali mengalami koreksi dalam dua hari beruntun kemarin.

"Pelaku pasar cenderung melakukan aksi profit taking sering wait and see rilis kinerja keuangan saat terjadi volatilitas nilai tukar rupiah pada kuartal II/2024," ujarnya.

Menurutnya, pada perdagangan kemarin yang cenderung sepi, investor asing catatkan jual bersih senilai Rp368,77 miliar. Aksi outflow terjadi pada saham big caps seperti BMRI, BBRI, TLKM dan BBNI.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Berbeda nasib dengan anak usahanya PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR), Unilever Plc. berhasil mereguk pertumbuhan kinerja pada paruh pertama 2024, berkat perubahan haluan yang diterapkan bos besarnya.

Unilever Plc. membukukan kenaikan penjualan dasar sebesar 3,9% pada kuartal II/2024, meleset dari proyeksi konsensus analis sebesar 4,2%. Laba operasi dasar mencapai 6,1 miliar euro, naik 17,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun, margin operasi dasar meningkat 250 bps menjadi 19,6%.

Bisnis.com, JAKARTA — Berbeda nasib dengan anak usahanya PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR), Unilever Plc. berhasil mereguk pertumbuhan kinerja pada paruh pertama 2024, berkat perubahan haluan yang diterapkan bos besarnya.

Unilever Plc. membukukan kenaikan penjualan dasar sebesar 3,9% pada kuartal II/2024, meleset dari proyeksi konsensus analis sebesar 4,2%. Laba operasi dasar mencapai 6,1 miliar euro, naik 17,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun, margin operasi dasar meningkat 250 bps menjadi 19,6%.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjajaki kemungkinan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi investor di Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo, Bogor.

Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan saat ini PT SMI melakukan pendampingan pada BUMD PT Jasa Sarana dan pengelola Nambo PT Jabar Bersih Lestari (JBL) untuk mencari mitra strategis.

"Nambo itu ada pendampingan dari SMI. Masih mencari mitra dengan SMI," katanya di Bandung, Kamis (25/7/2024).

Namun menurutnya muncul juga opsi agar SMI justru yang masuk sebagai mitra strategis di TPPAS Nambo sebelum mencari investor lain. Agar operasional Nambo yang akan mengelola sampah Bogor Raya dan Tanggerang Selatan bisa disegerakan.

"Tapi kami coba tawarkan supaya SMI, jadi kami ingin supaya lebih cepat lagi kalau bisa, tapi saya akan tawarkan, saya akan bicarakan dengan dirutnya, kalau boleh SMI ngambil dulu, baru setelah itu ditawarkan kepada investor baru," tuturnya.

Bey mengatakan skema tersebut bisa mempercepat penyelesaian urusan Nambo. Menurutnya jika mencari mitra strategis lain maka prosesnya kembali memakan waktu.

Jadi supaya cepat prosesnya, karena kan kalau melalui proses pendampingan itu, selama 4 bulan itu baru hanya mencari investor. Tapi kalau mereka jadi investor kan langsung berarti proses cepat, nanti saya sampaikan. Tapi sementara ini SMI hanya pendampingan," katanya.

Menurut Bey, PT SMI dimungkinkan menjadi mitra strategis di Nambo karena perusahaan di bawah Kementerian Keuangan tersebut sudah sering membiayai proyek infrastruktur pemerintah.

"Memungkinkan. Kan jalan tol banyak yang ambil SMI. Dan saya rasa kalau SMI masuk juga cukup," ujarnya.

Kepala Bappeda Jabar Iendra Sofyan mengatakan PT JBL saat ini tengah mencari investor untuk pengembangan Nambo tahap II. Tahap I sendiri sudah siap operasional dengan kapasitas sampah 50 ton.

"Dari dulu kami sudah sering ngobrol dengan SMI. SMI juga memberikan pendampingan ke kita terutama di dalam proyek KPBU. Nah sekarang KPBU lebih banyak oleh PT PII yang juga milik Kemenkeu, namun SMI ditugaskan juga menjadi investor," tuturnya.

Di Nambo, SMI tengah mendampingi PT JBL untuk mencari investor, namun menurut Iendra, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin mengusulkan agar SMI masuk sebagai investor. "Pak Pj bilang, sudahlah SMI jadi investor," ujarnya.

Jika SMI masuk maka bisa mendanai kebutuhan anggaran Nambo tahap II yang diperkirakan mencapai Rp600 miliar. Menurut Iendra jika SMI masuk prosesnya akan lebih cepat dibanding mencari mitra strategis yang sudah dua kali gagal.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku asuransi menyoroti penetapan tarif batas atas Rumah Sakit (RS) terkait dengan kerja sama BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta sebagai asuransi tambahan perawatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dengan asuransi tambahan, peserta JKN bisa upgrade atau meningkatkan layanan lebih tinggi dari tingkatnya atau hak yang didapatkan. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59/2024 tentang Jaminan Kesehatan.

Pasal 51 Ayat (1) berbunyi peserta dapat meningkatkan perawatan yang lebih tinggi dari haknya, termasuk rawat jalan eksekutif dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan.

Peserta dapat meningkatkan pelayanan dengan membayar selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan pelayanan tersebut.Selain asuransi tambahan, selisih biaya sejatinya dapat dibayar oleh pemberi kerja serta peserta yang bersangkutan.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz Life) menilai penerapan tarif maksimum akan mengatur koordinasi manfaat asuransi kesehatan dari sisi klaim dengan baik.

Namun demikian, Head of Cost Containment, TPA Management & Network Provider Allianz Life Indonesia Steve Sutanto menyebut pihaknya masih masih memonitor perkembangan usulan penerapan tarif batas atas tersebut.

“Di saat bersamaan, kami juga melakukan koordinasi secara internal, agar ketika peraturannya diterapkan kami siap menjalankannya,” kata Steve kepada Bisnis pada Kamis (25/7/2024).

Allianz Life menjadi salah satu perusahaan asuransi swasta yang masih menjalin kerja sama Coordinate of Benefit (CoB) atau koordinasi manfaat dengan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, kerja sama ini masih berjalan dengan beberapa grup rumah sakit yang telah sepakat menyediakan layanan CoB untuk nasabah asuransi kesehatan tambahan yang juga memiliki BPJS Kesehatan.

“Allianz selalu berupaya agar nasabah kami mendapatkan solusi dan layanan terbaik sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” katanya.

Steve menjelaskan layanan CoB sejauh ini melengkapi pelayanan fasilitas pasien BPJS Kesehatan yang juga memiliki asuransi kesehatan dari Allianz, di jaringan rumah sakit rekanan.

Pasien BPJS Kesehatan yang memiliki asuransi kesehatan tambahan dari Allianz tidak perlu membayar selisih biaya yang timbul ketika ada permintaan untuk naik kelas perawatan di RS.

“Selisih biaya yang timbul ini akan langsung ditagihkan oleh Rumah Sakit kepada Allianz [untuk fasilitas cashless], sesuai dengan syarat dan kondisi serta batasan jaminan polis,”kata Steve.

Steve berharap ke depan regulasi dan skema yang diterapkan dalam koordinasi manfaat BPJS Kesehatan dan asuransi swasta dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat, baik dari nasabah/pasien, RS, BPJS Kesehatan, dan perusahaan asuransi tambahan.

Diketahui, aturan terkait dengan asuransi tambahan tersebut tengah kembali digodok di tengah pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pada tahun depan.

“Kerja sama ini dapat memberikan nilai tambah bagi nasabah asuransi kesehatan Allianz yang menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Hal sejalan dengan komitmen Allianz Indonesia untuk menyediakan perlindungan asuransi kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Di sisi lain, perusahaan asuransi umum PT Asuransi Sinar Mas (ASM) melihat bahwa penetapan tarif maksimum kerja sama BPJS Kesehatan dengan asuransi tambahan dapat mencegah overtreatment yang dilakukan oleh RS.

“Kami senang banget, kalau Kemenkes mau bikin aturan, terhadap rumah sakit, supaya rumah sakit punya harga yang pas. Contohnya kalau kita ke Singapura, kalau berobat kan udah ketahuan di layar ini berapa, konsultasi maksimum berapa, biaya ini berapa gitu kan,” kata Direktur Asuransi Sinar Mas Dumasi Marisina M. Samosir ditemui beberapa waktu lalu di Plaza Simas, Jakarta Pusat.

Dumasi menambahkan idealnya apabila naik kelas ke VIP yang naik juga hanya biaya kamar dan layanannya. Sementara untuk layanan medisnya tidak naik, termasuk obat.

Dengan demikian, pihaknya mendukung apabila pemerintah akan mengatur batas atas maksimum untuk mendukung kerja sama BPJS Kesehatan dengan asuransi tambahan pasca penetapan KRIS.

Pihaknya juga masih mendukung BPJS Kesehatan sebagai pembayar utama atau first buyer dalam skema kerja sama tersebut.

“Kalau ada aturan, INA-CBG patokannya segini, setidaknya para rumah sakit itu patuh. Kalau kami kan fee for services, artinya kalau masuk RS, kami harus membayar sebesar yang diberikan RS. Dan rumah sakit akan jor joran biaya pengobatannya, itu yang dikhawatirkan,” kata Dumasi.

Perbesar

Penyebab Kerja Sama BPJS-RS Swasta Belum Optimal

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan Abdul Kadir melihat ada empat hal yang membuat kerja sama antara BPJS Kesehatan dan asuransi belum optimal.

Pertama, masih belum adanya regulasi teknis pelaksanaan kebijakan Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT). Kedua, lanjut dia, masih belum ada skema cost sharing antara AKT dengan BPJS Kesehatan.

Kedua, skema penjaminan masih menjadi tantangan karena perbedaan skema penjaminan, AKT sebagian besar menggunakan skema indemnity, sementara BPJS Kesehatan menggunakan skema managed care.

Terakhir, masih belum ada kebijakan pola tarif kerja sama antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta. Pihaknya pun meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menerapkan tarif maksimum kepada RS.

Menurut Abdul, penetapan tarif tersebut untuk menghindari adanya fraud dalam penyelenggaraan KAPJ dengan AKT tersebut.

“Kami harapkan Kemenkes menetapkan standar biaya tertinggi untuk setiap RS karena bilamana tidak, RS akan bisa terjadi fraud apabila tidak ada penentuan tarif ini,” kata Abdul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (6/6/2025).

Abdul mengatakan pihaknya juga merekomendasikan BPJS Kesehatan bersama stakeholder terkait untuk menyusun pengaturan terkait dengan interoperabilitas dan keterbukaan data pembayaran dengan sistem one bilingual antara asuransi swasta dan BPJS Kesehatan.

Selain itu, melakukan sosialisasi dan sistem monitoring yang efektif kepada asuransi swasta dengan BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan kerja asrama guna meminimalisir terjadinya double claim, out of pocket, dan potensi fraud.

Terakhir membentuk kelompok kerja (Pokja) antara stakeholder terkait, untuk dapat menindaklanjuti usulan-usulan konstruktif sehingga mempercepat terbitnya regulasi khusus.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Usaha Otorita yakni PT Bina Karya (Persero) resmi meneken kerja sama pembangunan hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama dengan Konsorsium Garuda Nusantara.

Melalui kerja sama ini, Konsorsium Garuda Nusantara dan PT Bina Karya (Persero) bakal membangun hingga 40 menara hunian ASN guna mendukung pengembangan IKN.

Adapun, total komitmen investasi yang disiapkan oleh Konsorsium Garuda Nusantara untuk proyek ini mencapai Rp20 triliun.

Ketua Konsorsium Garuda Nusantara, Witjaksono, menjelaskan pihaknya bersama mitra strategis bakal membangun 40 rusun ASN dengan konsep high tech tower yang cenderung berbeda dengan desain hunian rusun ASN yang dibangun oleh pemerintah.

“Insya Allah kita bangun 40 tower ASN konsepnya high tech tower,di mana nanti ada teknologi yang membuat sentuhan agak berbeda [dengan yang dibangun pemerintah], jadi nanti ASN datang dan tinggal di kita itu akan lebih nyaman, itu sudah jadi area shopping mal dan sudah disetujui lainnya oleh Bina Karya,” kata Witjaksono dalam Penandatanganan MoU bersama Bina Karya di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Witjaksono menjelaskan, saat ini proses rencana investasi itu bakal terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Kurator Pembangunan IKN, yakni Ridwan Kamil. Barulah selanjutnya diajukan untuk dibangun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Apabila seluruh rencana berjalan lancar, Witjaksono optimis realisasi investasi atau groundbreaking proyek tersebut dapat dilakukan pada akhir 2024.

“Kita targetkan akhir tahun ini lakukan groundbreaking kalau tidak molor. Cepatnya kita tergantung Bina Karya dan konsorsiumnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bina Karya, Boyke Prasetyanto, menuturkan bahwa komitmen investasi Konsorsium Garuda Nusantara diharapkan dapat segera mengentaskan permasalahan ketimpangan kebutuhan hunian bagi para ASN di IKN.

Pasalnya, pada tahap awal rencana ASN yang dipindahkan mulanya mencapai 36.000 orang. Hanya saja, karena keterbatasan area hunian yang terbangun jumlah ASN yang dikirim ke IKN pada tahap awal dipangkas hanya menjadi 1.700 ASN.

“Menurut rencananya ada 36.000 ASN yang datang tapi karena faktor cuaca hujan dan seterusnya itu pembangunan hunian ASN tak seperti rencana semula. Akhirnya ASN yang datang ke sana awal-awal ini menjadi 1.700 orang karena hunian ASN-nya belum dapat digunakan yang dibangun menggunakan APBN,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Konsorsium Garuda Nusantara dibentuk oleh PT Globalasia Infrastructure Fund (GIF). Dengan partisipasi mitra strategis utama dari Indonesia dan luar negeri, menjadikan konsorsium ini sebagai kombinasi sumber daya keuangan, keterampilan desain dan pengembangan, kemampuan teknologi konstruksi yang modern, serta pengalaman mendalam dalam melaksanakan proyek properti berskala besar baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Adapun, tiga mitra strategis utama GIF dalam konsorsium ini adalah Greenwillow Capital Management (GCM) dari Singapura, China Machinery Engineering Corporation (CMEC) dari Tiongkok, dan CPG Corporation dari Singapura.

Saat ini, Konsorsium Garuda Nusantara sedang berkonsolidasi dengan lebih dari 20 perusahaan investasi dari berbagai negara untuk berpartisipasi dalam pengembangan IKN. Kolaborasi ini diharapkan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di IKN.

Bisnis.com, JAKARTA - kebakaran bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti barang yang ada di sekitar rumah. Kenali jenis barang-barang bisa menyebabkan kebakaran rumah.

Salah satu barang-barang yang bisa menyebabkan kebakaran adalah peralatan masak dan elektronik yang masih terhubung dengan aliran listrik.

Dilansir dari laman firechiefglobal.com, simak penyebab kebakaran:

1. Memasak dan peralatan memasak

Faktanya, 49% kebakaran di rumah disebabkan oleh kegiatan memasak. Kebiasaan seperti meninggalkan masakan tanpa pengawasan, memasak pada suhu yang terlalu tinggi, dan meninggalkan peralatan di dekat kompor adalah hal yang harus segera dihindari.

Pastikan peralatan memasak dibersihkan secara teratur dan digunakan sesuai petunjuk adalah hal lain yang dapat dilakukan untuk menghindari risiko kebakaran rumah.

2. Cermin dan kaca

Menempatkan cermin dan kaca pada tempat yang aman seringkali menjadi hal yang diremehkan. Padahal, jika diletakkan di bawah sinar matahari langsung, cermin atau kaca dapat memantulkan dan memfokuskan cahaya ke permukaan yang mudah terbakar – gorden, selimut, atau kain sofa dan menyebabkan kebakaran hebat yang dapat menyebar luas. Untuk itu, jauhilah cermin atau kaca dari panas dalam bentuk apapun.

3. Alat barbeku (BBQ) dan lilin

Api yang menyala di dalam atau sekitar rumah dalam bentuk apapun tentu dapat berpotensi menjadi sebuah kebakaran. Serupa dengan memasak, api pada alat BBQ dan lilin dapat menyebar luas jika tidak digunakan dan diawasi dengan benar. Awasi penggunaan alat BBQ dan lilin dengan menjauhinya dari barang-barang mudah terbakar

4. Perangkat listrik dan perangkat listrik palsu

Perangkat listrik seperti baterai juga dapat menimbulkan risiko kebakaran jika tidak digunakan dengan benar. Perangkat listrik dapat mengalami tingkat panas berlebihan (overheat), terbakar, bahkan mengeluarkan gas beracun jika digunakan secara asal-asalan.

Selain itu, perangkat listrik palsu apapun juga dapat menjadi penyebab. Hal ini karena perangkat tersebut dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan barang akibat langkah-langkah keamanannya yang tidak tepat seperti barang asli. Oleh karena itu, gunakanlah perangkat listrik dengan kondisi prima dan tingkat keamanan terbaik.

5. Kabel listrik

Kebakaran listrik dapat disebabkan oleh kabel listrik yang mengalami kerusakan, bahkan kebakaran listrik cenderung sulit dipadamkan. Selain kabel yang rusak, konektor yang rusak dan soket yang kelebihan beban juga dapat menjadi penyebab.

Kebakaran ini sering kali tidak terduga dan sulit dipadamkan, karena kabel yang rusak bisa saja berada di dalam bangunan – tidak terlihat. Dengan itu, penting bagi Anda untuk selalu mendatangkan teknisi bersertifikat untuk melakukan perbaikan atau reparasi secara rutin.

6. Kaleng aerosol

Walaupun menjadi banyak solusi praktis dalam melakukan sesuatu, produk yang menggunakan kaleng aerosol dapat berpotensi besar menyebabkan kebakaran. Deodoran, pengharum ruangan, atau obat nyamuk dapat sangat berbahaya jika terkena panas atau tekanan.

Oleh karena itu, jauhilah kaleng aerosol dari panas apapun dan buanglah kaleng aerosol yang sudah digunakan dengan benar agar tidak memicu tekanan yang dapat menyebabkan ledakan hingga kebakaran hebat.

7. Mesin pengering pakaian

Mesin pengering dapat berubah menjadi bahaya ketika filter serat dan ventilasi terjadi penyumbatan. Panas yang digunakan untuk mengeringkan pakaian dapat memercikkan serat pakaian dan menimbulkan kebakaran.

Sehingga penting untuk memastikan bahwa filter serat mesin pengering selalu dibersihkan secara teratur dan menyediakan ventilasi yang baik. (Yoga Al Kemal)

Bisnis.com, BANDUNG — Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan, sukses menyalurkan pembiayaan terhadap 10,6 juta debitur ultra mikro dalam tujuh tahun terakhir secara nasional.

Direktur Utama PIP Ismed Saputra menjelaskan sebagai coordinated fund yang bertugas mendukung perkembangan pelaku usaha ultra mikro, pihaknya juga telah menyalurkan permodalan Rp40,94 triliun hingga 22 Juli 2024 secara akumulatif dalam tujuh tahun terakhir.

Untuk wilayah Jawa Barat, ia menjelaskan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah melibatkan 15 penyalur, yakni PNM, Pegadaian, BAV, KSPPS Artha Bahana Syariah, Koperasi Konsumen Al Manar Sejahtera Bersama, KSP Kopdit Pelangi Kasih dan KSPPS BMT Ibaadurrahman.

Kemudian, PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia (REFI), KSPPS Abdi Kerta Raharja, KSPPS BMT Bina Auladi Mandiri, KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera, BMT Niaga Utama, Koperasi Simpan Pinjam Baitul Mandiri, KSPPS Benteng Mikro Indonesia dan Koperasi Mitra Dhuafa.

“Tercatat ada total 2,21 juta debitur dengan penyaluran pembiayaan mencapai Rp8,35 triliun di Jawa Barat,” ujarnya di Bandung, Kamis (25/7/2024).

Ia menjelaskan PIP menyalurkan pembiayaan baik kepada nasabah dalam kelompok maupun individu yang skala usahanya masih sangat kecil dengan melibatkan 87 penyalur lembaga keuangan bukan bank (LKBB) dan menjangkau 510 kabupaten dan kota di Indonesia.

Penyaluran paling banyak disalurkan di Pulau Jawa dengan nominal Rp24,66 triliun kepada 6,71 juta debitur, disusul Sumatera dengan total penyaluran Rp9,8 triliun kepada 2,3 juta debitur.

Wilayah Sulawesi mencapai sebanyak Rp2,67 triliun dengan 672.417 debitur, sementara Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp2,26 triliun dengan total debitur 584.517.

Berikutnya wilayah Kalimantan dengan total penyaluran Rp895 miliar dengan jumlah debitur 225.075. Lalu wilayah Maluku dan Papua mencapai 158,7 miliar dengan jumlah debitur 36.886.

Ia memastikan pembiayaan yang disalurkan kepada para pelaku usaha ultra mikro memiliki kualitas yang baik dengan ditunjukkan angka non performing loan (NPL) yang rendah.

“Karena pada prinsipnya, selain menyalurkan pembiayaan kami juga memberdayakan pelaku usaha ultra mikro melalui pelatihan, inkubasi, promosi dan pemberdayaan,” ujarnya.

Tak hanya menyalurkan pembiayaan ultra mikro lewat LKBB, pihaknya juga melakukan peningkatan kapasitas kemampuan pelaku usaha.

Antara lain melalui pelatihan yang diberikan mulai dari teknis usaha, pembukuan keuangan, branding produk, hingga pemasaran online.

Untuk inkubasi, PIP memberikan pendampingan pada aspek pemenuhan legalitas, peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, pengelolaan keuangan dan pemasaran produk.

Tidak hanya kredit, PIP juga menyediakan layanan pembinaan dan pendampingan bagi debitur melalui pelatihan manajemen hingga dukungan pemasaran produk.

Kebijakan ini untuk memastikan pinjaman yang diberikan tepat guna dan memberi manfaat mengangkat kelas debitur UMi menjadi lebih baik.

Tak sampai di situ, PIP juga melaksanakan pendampingan agar pelaku usaha maupun LKBB bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Yakni melalui Program Training of Trainers Pendamping.

Program Training of Trainers Pendamping 2024 ini dilakukan di 10 kabupaten/kota di Indonesia hasil kerja sama dengan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad).

“Program ini bertujuan untuk menyeragamkan standar materi pelatihan, meningkatkan kompetensi pendamping, serta mendorong kualitas produk dan usaha pelaku UMi,” jelasnya.

Menurutnya, Program ToT Pendamping ini telah berhasil diujicobakan pada tahun 2022-2023 di 20 kabupaten/kota yang hasilnya memberikan dampak positif bagi lebih dari 900 pelaku usaha UMi dalam hal legalitas dan pemasaran daring.

Metode Project Based Learning (PBL) yang diterapkan oleh Inkubator Bisnis Unpad terbukti efektif meningkatkan kompetensi pendamping dalam berbagai aspek, termasuk SDM, kualitas produk, legalitas, dan pemasaran.

"Keberhasilan program ToT Pendamping mendorong kami untuk memperluas jangkauannya. Kami yakin, dengan menggandeng berbagai universitas dan lembaga inkubator, program ini dapat memberikan stimulasi inovasi dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha UMi," ujar ungkapnya.

Program ToT Pendamping akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama berfokus pada pelatihan pendamping di 10 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Delapan universitas dan lembaga inkubator akan terlibat dalam pelatihan ini, di antaranya Universitas Padjajaran, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Universitas Brawijaya, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Syah Kuala, Universitas Hindu Indonesia, Universitas Negeri Sebelas Maret, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Tahap kedua akan melibatkan pembentukan komunitas "Kedai UMi". Komunitas ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi pelaku usaha UMi untuk saling berkolaborasi, berbagi pengetahuan, dan meningkatkan kualitas produk serta pemasaran.

Program ToT Pendamping diproyeksikan berlangsung selama lima bulan, dengan target pelatihan 55 pendamping dan implementasi kepada 110 pelaku usaha UMi.

“PIP berharap program ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha UMi di Indonesia,” ungkap dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Sektor perbankan kerap menjadi sasaran empuk pelaku serangan siber. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) pun mengambil tindakan antisipasi.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha mengatakan perencanaan keamanan siber yang tangguh penting dilakukan perbankan di tengah maraknya serangan siber.

"Kami pun implementasikan strategi lengkap, untuk menjamin data secara mumpuni," katanya dalam paparan kinerja pada Kamis (25/7/2024).

Terdapat sejumlah langkah yang dilakukan BRI dalam mengamankan datanya. BRI misalnya melakukan freight monitoring dan meneliti sistem secara proaktif.

BRI sendiri memiliki security operation centre yang beroperasi 24 jam 7 hari guna memonitor ancaman-ancaman siber. "Kami audit atau lakukan pentest [uji penetrasi]," ujar Arga.

Pentest juga dilakukan dengan pihak ketiga yang independent. BRI juga menggaet security researchers dan institusi infosec memiliki reputasi kuat.

Terdapat pula program yang mendorong awareness baik pegawai dan nasabahnya terkait keamanan data. Sebab, kerap kali serangan siber berawal dari kelengahan karyawan atau nasabah.

Selain itu, BRI menyiapkan incident response dan recovery, dengan CSIRT atau computer security incidents response team.

Sebelumnya, Arga mengatakan BRI sangat serius dalam menggarap digital dan teknologi informasi. Hal ini kemudian tergambar pada belanja modal dan belanja operasional terkait digital dan teknologi informasi atau capex IT yang meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, termasuk pada tahun anggaran 2024.

"Anggaran tersebut akan kami manfaatkan dalam hal peningkatan resilience, information security, dan peningkatan kapabilitas, serta kapasitas sistem kami," katanya kepada Bisnis pada awal tahun ini (11/1/2024).

Ancaman Serangan Siber

Upaya-upaya tersebut dilakukan BRI karena sektor perbankan rawan terkena serangan siber. Berdasarkan data dari Checkpoint Research 2022, sektor jasa keuangan termasuk perbankan mendapatkan 1.131 kali serangan siber setiap pekannya.

Sementara, data International Monetary Fund (IMF) pada 2020 menyebutkan total kerugian rata-rata tahunan akibat serangan siber di sektor jasa keuangan secara global mencapai sekitar US$100 miliar.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan sektor perbankan kerap kali menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan siber karena mempunyai nilai ekonomi yang besar. “Perbankan selalu akan dilihat pertama, karena ini adalah industri yang berjalan berdasarkan kepercayaan dan keamanan,” tuturnya.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga mengungkapkan terdapat dua ancaman utama yang saat ini mengintai perbankan, yaitu ransomware dan advanced persistent threat (APT).

Sebagaimana diketahui ransomware adalah malware yang digunakan untuk menyandera aset korban, seperti dokumen, sistem, ataupun perangkat.

Sementara itu, APT merupakan attack campaign yang dilakukan oleh kelompok serangan siber atau threat actor. APT menggunakan metode dan teknik yang dirancang untuk melakukan serangan siber secara terus-menerus tanpa terdeteksi, mendapatkan akses ke sistem, dan bertahan dalam sistem tersebut dalam jangka waktu yang lama.