Bisnis.com, JAKARTA – Laju inflasi di dalam negeri diperkirakan berpotensi meningkat mencapai level di atas 3% pada akhir 2024.

Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia (BI), responden memperkirakan rata-rata inflasi nasional pada 2024 akan mencapai 3,17%.

Perkiraan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan perkiraan pada survei kuartal I/2024, yang mencapai 3,26%.

“Perkiraan [3,17%] tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi pada 2023 yang sebesar 2,61%, tapi masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2024 sebesar 2,5% plus minus 1%,” tulis BI dalam laporan SKDU, dikutip Kamis (25/7/2024).

Jika dirincikan, berdasarkan lapangan usaha, perkiraan tingkat inflasi tertinggi ditunjukkan oleh responden pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 3,78%.

Selain itu, perkiraan inflasi yang tinggi juga ditunjukkan oleh responden pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,36%, serta lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 3,36%.

Di sisi lain, perkiraan inflasi terendah yaitu berasal dari responden lapangan usaha pertambangan dan penggalian, secara rata-rata sebesar 2,71%.

Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juli 2024, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa laju inflasi hingga Juni 2024 tetap terjaga pada sasaran inflasi 2,5%-3,5%, yaitu mencapai 2,51% secara tahunan.

Tingkat inflasi pada Juni 2024 ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 2,84% secara tahunan.

Perkembangan ini, kata Perry, dipengaruhi oleh rendahnya inflasi inti dan inflasi administered prices yang masing-masing tercatat sebesar 1,90% dan 1,68% secara tahunan.

Perry mengatakan, pihaknya optimistis inflasi pada 2024 akan tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, importedinflation yang terkendali sejalan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah BI, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi.

Sejalan dengan itu, inflasi harga bergejolak diperkirakan tetap terkendali, didukung oleh sinergi pengendalian inflasi BI dan pemerintah pusat dan daerah.

“BI terus memperkuat kebijakan moneter pro-stability dan meningkatkan sinergi kebijakan dengan pemerintah sehingga inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran 2,5%±1%,” kata Perry.

Bisnis.com, SEMARANG - Sekitar 30 pengembang perumahan meramaikan pameran perumahan "Jateng Omah Expo 2024" yang berlangsung di Mal Ciputra Semarang, mulai 24 Juli hingga 4 Agustus 2024.

Sekretaris Daerah Jateng Sumarno, saat membuka pameran, di Semarang, Rabu (24/7/2024), mengatakan bahwa pameran tersebut sebenarnya untuk mengakomodasi masyarakat yang mencari rumah bersubsidi.

"Sebetulnya lebih ke pameran perumahan bersubsidi. Ini memang penyelenggaraan kami dari Pemprov, Disperakim (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) yang sudah kedua kalinya," katanya.

Menurut dia, pameran tersebut untuk mempertemukan pengembang perumahan bersubsidi dengan masyarakat sebagai konsumen.

"Masyarakat mungkin masih bingung rumah bersubsidi seperti apa, caranya bagaimana? Inilah kegiatan seperti ini untuk mempertemukan mereka," katanya.

Ia berharap pameran tersebut bisa memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengakses rumah bersubsidi, sebab Pemprov Jateng juga mendapatkan kuota bersubsidi.

"Karena kami dapat kuota rumah bersubsidi dari pemerintah sekitar 11 ribu. Sayang kalau tidak termanfaatkan sehingga informasi dan publikasi untuk mempertemukan ini sangat penting," katanya.

Minimal, kata Sumarno, masyarakat yang belum memiliki rumah bisa mendapatkan informasi rumah bersubsidi melalui pameran tersebut.

Meski demikian, ia mengatakan bahwa pengembang yang mengikuti pameran tersebut bukan hanya untuk rumah subsidi, melainkan juga rumah komersial.

"Karena pasti secara hitung-hitungan pasti akan lebih menguntungkan yang nonsubsidi. Inilah yg kami kolaborasikan, mereka (pengembang, red.) juga ada di subsidi, ada juga nonsubsidi," katanya.

Kepala Disperakim Jateng Arief Djatmiko menambahkan bahwa harga perumahan bersubsidi paling rendah di kisaran Rp166 juta per unit yang tersebar di berbagai wilayah di Jateng.

"Harga Rp166 juta untuk seluruh wilayah Jateng. Mereka mendapatkan bantuan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), bantuan subsidi pemerintah untuk MBR," katanya .

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Developer Jateng Sugiyatno menyebutkan ada sekitar 30 pengembang perumahan yang ikut pameran tersebut, terdiri atas 20 pengembang rumah bersubsidi dan 10 rumah komersil.

Forum Komunikasi Developer Jateng beranggotakan empat asosiasi, yakni Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang Rumah Sehat Sederhana Nasional (Apernas), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

Ia menjelaskan pameran perumahan tersebut merupakan yang kedua kalinya digelar bersama Pemprov Jateng memeringati Hari Perumahan Nasional (Hapernas).

Melalui pameran tersebut, ia berharap bisa mengetahui kebutuhan perumahan bagi masyarakat dan masyarakat bisa mengetahui lokasi pembangunan perumahan bersubsidi.

"Karena yang ikut di sini ada Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kota Salatiga, Kabupaten Temanggung, Kota Semarang saat ini dipamerkan," katanya.

Untuk target pameran, Sugiyatno menyebutkan sama seperti tahun kemarin yang hampir Rp300 miliar untuk nilai transaksinya, terdiri atas hampir 200 unit rumah untuk rumah subsidi dan 60-67 unit rumah komersial.

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan pemerintah membuat beberapa asumsi yang menjadi dasar target penerimaan pajak tahun depan, termasuk soal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

Susi menjelaskan pihaknya belum mengetahui apakah pemerintah selanjutnya akan menerapkan tarif PPN 12% atau tidak. Namun, pemerintah petahana telah membuat target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pertimbangan tersebut.

“Semua asumsi semua antisipasi apapun sudah dijadikan dasar dalam membuat postur [APBN]. Jadi sebenarnya memang sudah dihitung semua,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Dalam menghitung postur APBN, termasuk di dalamnya penerimaan dari pajak, Susi menekankan pemerintah telah membuat rentang penerimaan.

Melihat postur terakhir yang telah disepakati pemerintah bersama DPR, pendapatan negara pada tahun pertama pemerintahan Prabowo ditargetkan sebesar 12,3% hingga 12,36% dari produk domestik bruto (PDB).

Dia menilai dengan masuknya Tim Gugus Sinkronisasi Prabowo – Gibran, yakni Thomas Djiwandono yang menjadi Wakil Menteri Keuangan II, pastinya mendiskusikan hal tersebut sehingga proses transisi berjalan mulus.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menyatakan bahwa kenaikan PPN 12% nantinya tetap akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

“Nah, kalau itu nanti kita lihat kemampuan ekonomi dalam negeri,” ujarnya usai merayakan HUT ke-58 Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku masih menunggu keputusan pemerintahan petahana maupun pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto, terkait rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada 2025.

Meski demikian, masih belum ada pengumuman terkait naik atau tidaknya tarif tersebut hingga menjelang pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2025 yang kurang dari satu bulan lagi.

“Kami semua menunggu konsep pemerintahan baru [termasuk PPN 12%],” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menaik-turunkan tarif pajak sebagaimana amanat Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dengan persetujuan DPR.

Dalam beleid tersebut, pemerintah telah menetapkan bahwa tarif PPN ini dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

Sementara itu, tertulis pada ayat (1) Pasal 7 Bab IV beleid tersebut, bahwa tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Bisnis.com,JAKARTA — Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk mengusut putusan hakim PN Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur.

Sebelumnya, anak dari anggota DPR RI non-aktif Fraksi PKB, Edward Tannur itu telah didakwa melakukan pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti (29).

"Saya mendesak KY dan institusi manapun terkait pengawasan kinerja hakim mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan ketua majelis hakim di Surabaya," kata Rieke dalam unggahan Instragramnya, Kamis (25/7/2024).

Rieke menduga terdapat kejanggalan dalam putusan PN Surabaya yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik pada Rabu (24/7/2024).

"Kita menuntut keadilan bagi korban Dini Sera Afriyanti yang kehilangan nyawa. Mau anak dewan mau anak pejabat apapun tidak ada vonis bebas," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata bakal menerjunkan tim investigasi untuk membuat terang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) pada vonis PN Surabaya itu.

"Walau KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi KY untuk menurunkan tim investigasi, serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran KEPPH," kata Mukti.

Dia juga menyebutkan vonis bebas terhadap anak anggota non-aktif DPR RI fraksi PKB, Edward Tannur itu telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Pasalnya, dari yang awalnya dituntut 12 tahun oleh JPU, kini telah dibebaskan dari segala tuntutan.

Oleh sebab itu, Mukti mempersilakan kepada publik agar membuat laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim PN Surabaya yang memutus perkara Ronald Tannur.

"KY juga mempersilakan kepada publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim jika ada bukti-bukti pendukung agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur berlaku," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mengintip prospek emiten fast moving consumer goods (FMCG) lain usai rilis kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) dan PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) semester I/2024.

Sebagaimana diketahui, Unilever Indonesia dan HM Sampoerna sama-sama membukukan penurunan laba bersih secara tahunan pada semester I/2024.

Head of Research InvestasiKu (Mega Capital Sekuritas) Cheril Tanuwijaya menjelaskan, prospek emiten FMCG bisa mendapatkan sentimen positif dari realisasi program makan siang gratis dari presiden terpilih apabila kebijakan tersebut berjalan secara masif dan lancar.

Sementara itu, Cheril menilai sentimen bagi emiten rokok memang masih belum terlalu baik. Hal tersebut akibat cukai yang tinggi dan persaingan yang ketat dengan rokok ilegal.

"Kami lihat emiten yang punya brand yang kuat dengan target menengah ke bawah masih berpeluang mencatatkan pertumbuhan,” ujarnya, Kamis (25/7/2024).

Dia mencontohkan, salah satu emiten tersebut adalah produsen Indomie PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP). Cheril menuturkan investor dapat melakukan buy dengan target price Rp11.500, dan stop loss pada Rp10.400 untuk saham ICBP.

Selain itu, kata Cheril, emiten FMCG lain yang dapat diperhatikan adalah PT Mayora Indah Tbk. (MYOR). Menurutnya, saham MYOR menarik karena porsi ekspor yang besar, hingga 36% dari pendapatan di kuartal I/2024.

"Valuasi MYOR juga lebih murah daripada peers. Tetapi, terdapat risiko dari harga komoditas coklat," jelasnya.

InvetasiKu memberikan rekomendasi beli untuk saham MYOR dengan target harga Rp2.650, dan stop loss di Rp2.500.

Terkait program makan siang gratis, Presiden Direktur Unilever Indonesia Benjie Yap menuturkan pihaknya akan lebih berfokus pada inisiatif yang sejalan dengan kampanye atau program perseroan, seperti kampanye cuci tangan dengan sabun.

"Kami akan fokus ke inisiatif yang sejalan dengan program kami seperti kampanye mencuci tangan dengan sabun,” ujarnya.

Berdasarkan laporan keuangannya, UNVR mencatatkan penjualan sebesar Rp19,04 triliun. Penjualan ini turun 6,15% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp20,29 triliun.

UNVR juga mencatatkan laba bersih sebesar Rp2,46 triliun, atau turun 10,60% dibandingkan dengan semester I/2023 yang sebesar Rp2,75 triliun.

Sementara itu, HMSP mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp3,31 triliun. Laba bersih ini terkoreksi 11,55% secara tahunan dari Rp3,75 triliun di akhir Juni 2023.

Akan tetapi, penjualan HMSP tercatat masih meningkat 2,96% secara tahunan menjadi Rp57,81 triliun di semester I/2024. Sebelumnya, pada periode yang sama tahun lalu penjualan HMSP adalah sebesar Rp56,15 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan pemerintah membuat beberapa asumsi yang menjadi dasar target penerimaan pajak tahun depan, termasuk soal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

Susi menjelaskan pihaknya belum mengetahui apakah pemerintah selanjutnya akan menerapkan tarif PPN 12% atau tidak. Namun, pemerintah petahana telah membuat target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pertimbangan tersebut.

“Semua asumsi semua antisipasi apapun sudah dijadikan dasar dalam membuat postur [APBN]. Jadi sebenarnya memang sudah dihitung semua,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Dalam menghitung postur APBN, termasuk di dalamnya penerimaan dari pajak, Susi menekankan pemerintah telah membuat rentang penerimaan.

Melihat postur terakhir yang telah disepakati pemerintah bersama DPR, pendapatan negara pada tahun pertama pemerintahan Prabowo ditargetkan sebesar 12,3% hingga 12,36% dari produk domestik bruto (PDB).

Dia menilai dengan masuknya Tim Gugus Sinkronisasi Prabowo – Gibran, yakni Thomas Djiwandono yang menjadi Wakil Menteri Keuangan II, pastinya mendiskusikan hal tersebut sehingga proses transisi berjalan mulus.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menyatakan bahwa kenaikan PPN 12% nantinya tetap akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

“Nah, kalau itu nanti kita lihat kemampuan ekonomi dalam negeri,” ujarnya usai merayakan HUT ke-58 Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku masih menunggu keputusan pemerintahan petahana maupun pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto, terkait rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada 2025.

Meski demikian, masih belum ada pengumuman terkait naik atau tidaknya tarif tersebut hingga menjelang pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2025 yang kurang dari satu bulan lagi.

“Kami semua menunggu konsep pemerintahan baru [termasuk PPN 12%],” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menaik-turunkan tarif pajak sebagaimana amanat Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dengan persetujuan DPR.

Dalam beleid tersebut, pemerintah telah menetapkan bahwa tarif PPN ini dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

Sementara itu, tertulis pada ayat (1) Pasal 7 Bab IV beleid tersebut, bahwa tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2023 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota V BPK, Ahmadi Noor Supit dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta yang berlangsung pada hari ini. Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono juga hadir dalam pergelaran tersebut.

“Berdasarkan analisis dampak-dampak permasalahan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan kewajaran laporan keuangan sesuai standar pemerintah, termasuk rencana aksi perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian,” katanya di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

Dengan demikian, menurut Ahmadi, Pemprov DKI Jakarta telah berhasil mempertahankan raihan opini WTP unuk ketujuh kali berturut-turut.

“Capaian ini hendaknya menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan,” sambungnya.

Namun demikian, pihaknya masih menemukan beragam permasalahan pengelolaan keuangan di lingkup Pemprov DKI.

Permasalahan pertama terletak pada Aset Tetap Tanah di lokasi Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang berpotensi tercatat ganda, pencatatan bidang tanah pada lokasi SIPPT belum seluruhnya didukung BAST dari pengembang, dan penyelesaian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berlarut-larut.

Lebih lanjut, Pemprov DKI juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Bank DKI, dan pihak ketiga lainnya serta potensi pendapatan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum didukung perjanjian kerja sama.

Berikutnya, masih terdapat kekurangan volume atas pelaksanaan beberapa paket pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda.

Keempat, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki mekanisme pencatatan atas penerimaan hibah langsung dari pemerintah pusat.

“Kelima, penyaluran bantuan sosial kepada beberapa penerima tidak memenuhi kriteria pada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan,” tandas Ahmadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkap sebanyak 15 pegawai di lingkup Kemenkominfo terlibat aktif bermain judi online. Hal itu berdasarkan temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Mira Tayyiba menyampaikan bahwa dari 15 pegawai Kemenkominfo, sebanyak 2 pegawai tidak terdata di sistem Kemenkominfo. Sementara itu, 1 orang sudah pensiun. Alhasil, ada 12 pegawai negeri sipil (PNS) Kemenkominfo yang bermain judi online.

“Tetapi kepada 12 orang tersebut kami proses, dalam arti sesuai dengan ketentuan berarti hukuman disiplin untuk PNS. Sementara yang lain masih dievaluasi,” ujar Mira seusai acara Sosialisasi Pencegahan Aktivitas Perjudian di Lingkungan Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengaku sedikit terhibur dengan jumlah pegawai Kemenkominfo yang bermain judi online. Pasalnya, ungkap Budi, pegawai yang bermain judi online di instansi lain lebih parah dibandingkan di lingkup Kemenkominfo.

“Angka itu terus terang agak sedikit menghibur, oh 15 [pegawai]. Berarti 15 dibagi 6.000 berarti nol koma nol sekian. Karena dibanding instansi lain lebih parah lagi,” ujar Budi.

Budi merincikan bahwa hampir 4.000 anggota TNI terlibat judi online. Begitu pun dengan kepolisian dengan angka yang mencapai ribuan anggota.

“DPR/DPRD hampir 1.000 orang. Jadi saya harapkan juga pada nama-nama yang 15 itu dilakukan supaya jangan lagi terjerat menjadi pelaku judi online,” katanya.

Di sisi lain, Budi menambahkan bahwa sebanyak 5.928 pegawai atau 100% civitas pegawai Kemenkominfo sudah mentandatangani pakta integritas untuk tidak terlibat dalam permainan judi online atau judi slot. “Sanksinya mulai dari peringatan keras sampai pemecatan,” ungkapnya.

Ke depan, Budi menyatakan bahwa Kemenkominfo akan terus memantau dan mengevaluasi pegawai secara berkala yang juga akan diberangi dengan laporan dari PPATK.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus memperkuat konsistensi sebagai mitra finansial utama bagi para pebisnis melalui berbagai inovasi digital maupun program untuk para nasabah setianya. Salah satunya adalah acara tahunan Kongsi-Kongsi 2024, program unggulan sekaligus apresiasi bagi para nasabah pebisnis yang kembali digelar di tahun ini.

SVP Retail Deposit Product and Solution Bank Mandiri Evi Dempowati menjelaskan, program Kongsi-Kongsi ini selalu menghadirkan hal yang berbeda tiap tahunnya. Pada rangkaian Kongsi-Kongsi tahun ini, Korporasi menawarkan berbagai kegiatan menarik seperti bincang bisnis, special penukaran Livin’poin, dan lelang hadiah menggunakan Livin’poin yang dikumpulkan dari transaksi dan pengendapan dana.

Evi juga menambahkan, hal yang berbeda pada Kongsi-Kongsi tahun ini adalah dengan semangat tumbuh bersama dan memanfaatkan aset jaringan bisnis yang kuat, Bank Mandiri juga akan memfasilitasi koneksi bisnis antar nasabah yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan serta pengembangan bisnis nasabah kedepannya.

Hingga akhir Juni 2024 lebih dari 4 (empat) juta nasabah pebisnis aktif dengan total transaksi 140 juta atau tumbuh 51% secara year on year (YoY) dan nilai transaksi Rp1.028 triliun, tumbuh 27% secara YoY.

"Program Kongsi-Kongsi tahun ini akan diadakan sebanyak 12 kali, baik secara online maupun offline, dan akan melibatkan lebih dari 2.000 nasabah pebisnis dari seluruh Indonesia," ujar Evi dalam keterangan resminya, Rabu (24/7). Rangkaian Kongsi-Kongsi 2024 diawali dengan acara online yaitu Bincang Bisnis yang menghadirkan salah satu nasabah terbaik Bank Mandiri yaitu Linda Anggrea, owner Buttonscarves dengan tema "Berani 'Jual Mahal' dan Go International ala Buttonscarves".

Nasabah juga diberikan kesempatan khusus untuk dapat menukarkan Livin’poin nya melalui lelang poin atau special redemption untuk mendapatkan hadiah menarik mulai dari e-Voucher, smartphone Samsung, Apple Watch, hingga logam mulia 100 gram.

Bank Mandiri senantiasa akan terus melakukan inovasi digital yang berfokus pada kebutuhan customer baik melalui super app Livin’ by Mandiri yang terus mengembangkan berbagai fitur menarik seperti tabungan multicurrency untuk mempermudah transaksi nasabah di luar negeri menjadi bebas konversi, Livin’ investasi, Livin’ Sukha, transfer valas, dan beragam fitur lainnya.

Selain itu, bank berlogo pita emas ini turut mengembangkan super platform Kopra by Mandiri untuk nasabah korporasi yang mampu memberikan solusi end to end untuk kebutuhan transaksi nasabah, serta layanan kantor cabang yang terintegrasi melalui smart branch.

Di akhir sambutannya Evi juga menambahkan, “Program Kongsi-Kongsi diharapkan tidak hanya memperkuat ekosistem bisnis antar nasabah Bank Mandiri, tetapi juga memacu peningkatan transaksi nasabah pebisnis di Bank Mandiri. Kami ingin memastikan bahwa setiap nasabah pebisnis mendapatkan manfaat maksimal dari berbagai layanan dan program yang kami tawarkan," pungkas Evi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memutus akses jutaan konten judi online hingga pengajuan pemblokiran ratusan akun dompet digital (e-wallet) yang terindikasi digunakan oleh pelaku dan bandar.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa sejak 17 Juli 2023–23 Juli 2024, Kemenkominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) telah melakukan penanganan judi online dengan memutus akses 2,64 juta konten perjudian.

“[Kemenkominfo juga melakukan] pengajuan pemblokiran 573 akun e-wallet terkait judi online kepada Bank Indonesia, penanganan 23.616 sisipan halaman judi pada situs lembaga pemerintah, dan 22.205 sisipan laman judi pada lembaga pendidikan,” kata Budi dalam acara Sosialisasi Pencegahan Aktivitas Perjudian di Lingkungan Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Di samping itu, Budi mengungkap bahwa Kemenkominfo juga telah menyampaikan 20.595 kata kunci (keyword) terkait judi online kepada Google sejak 7 November 2023–23 Juli 2024. Serta kepada Meta, sebanyak 3.961 keyword sejak 15 Desember 2023–23 Juli 2024.

Lebih lanjut, Budi menuturkan bahwa Kemenkominfo turut melakukan permohonan pemblokiran 6.199 rekening bank terkait judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak September 2023–23 Juli 2024.

“Langkah yang kami lakukan sebagai bagian dari pemberantasan judi online telah berhasil mengurangi akses dan deposito masyarakat pada kegiatan perjudian online,” ungkapnya.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Budi menyampaikan bahwa pada 2024, intervensi Satgas telah berhasil menurunkan 50% akses masyarakat pada situs akses judi online. Satgas juga berhasil menurunkan deposito masyarakat pada situs judi online senilai Rp34,49 triliun.

Jika intervensi tersebut diperkuat, lanjut Budi, maka pemblokiran akses terhadap judi online bisa mencapai 80%. Serta, bisa menurunkan jumlah deposito masyarakat pada situs judi online hingga Rp45,79 triliun.

“Capaian tersebut saya minta agar tidak membuat kita terlena, karena PR [pekerjaan rumah] penanganan judi online masih banyak, sosialiasi tak kalah penting,” tuturnya.

Budi mengimbau kepada masyarakat, termasuk pegawai Kemenkominfo untuk tidak melakukan fasilitas, mengajak, atau mengkomunikasikan semua jenis aktivitas perjudian, termasuk judi online maupun judi slot.

“Karena judi online ini bisa membahayakan nasib ekonomi masyarakat kecil, keluarga, dan masalah sosial yang ditimbulkan,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bahwa influencer, artis, maupun selebgram yang mempromosikan iklan judi online seharusnya dikenakan hukuman atau sanksi.

Menurut Huda, hal yang paling utama dalam memberantas judi online adalah dengan memutus informasi tersebut, agar masyarakat tidak bisa mengaksesnya. “Artis, influencer, atau lainnya yang kedapatan mengiklankan judi online sudah layak dapat hukuman sesuai peraturan,” kata Huda kepada Bisnis, belum lama ini.

Huda menilai perlu adanya langkah penegakan hukum terhadap influencer yang mempromosikan judi online. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab lantaran telah menyebarkan promosi iklan judi online kepada masyarakat.

Pasalnya, kata Huda, faktor paling berpengaruh tentu dari informasi mengenai judi online yang dengan mudah diakses oleh masyarakat di mana banyak influencer, artis, ataupun konten kreator memperoleh iklan dari penyedia judi online.

“Mengenai sanksi, saya rasa paling penting adalah soal influencer atau artis juga dijadikan tersangka karena menyebarkan informasi mengenai judi online,” tuturnya.

Untuk para penjudi online, Huda menyarankan sanksi yang bisa dikenakan adalah berupa sanksi sosial hingga dilakukan penelusuran aliran topup judi online, baik dari perbankan ataupun penyedia dompet digital (e-wallet).

“Seperti disebarkan nama dan foto sebagai penjudi online. Kemudian batasin layanan publik sekunder seperti pembuatan SIM, paspor, kemudian dikasih sanksi kerja sosial,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) PT Metrodata Electronics Tbk. (MTDL) membukukan peningkatan kinerja pada semester I/2024. Laba bersih MTDL meningkat menjadi Rp276 miliar di enam bulan pertama 2024.

Metrodata Electronics mencatatkan kenaikan pendapatan menjadi sebesar Rp10,5 triliun, atau naik 12,4% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 yang sebesar Rp9,3 triliun.

Manajemen MTDL menjelaskan unit bisnis distribusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) termasuk smartphone, menjadi kontributor terbesar pendapatan MTDL. Penjualan pada bisnis ini meningkat sebesar 16,4% YoY menjadi Rp8,1 triliun pada semester I/2024 dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp6,9 triliun.

Pertumbuhan salah satu bisnis utama MTDL ini terutama didorong oleh segmen smartphone di unit distribusi yang naik sebesar 169,2% YoY.

Sementara itu, pada unit bisnis solusi dan konsultasi terdapat banyak pelaku bisnis yang menunda investasi untuk transformasi digital karena mereka memilih untuk wait and see hingga setelah kuartal III/2024 setelah pergantian pemerintahan dan kondisi global yang lebih stabil.

Oleh karenanya, pendapatan bisnis solusi & konsultasi pada kuartal II/2024 mencapai Rp2,8 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp2,9 triliun.

Laba bersih konsolidasi juga tercatat naik menjadi Rp276,1 miliar. Laba bersih ini naik 1,41% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp272,2 miliar.

Presiden Direktur MTDL Susanto Djaja menuturkan pencapaian peningkatan pendapatan di kuartal II/2024 ini terjadi berkat diversifikasi bisnis perseroan. Diversifikasi menurutnya menjadi penyeimbang kontribusi, baik ke pendapatan maupun laba.

"Kami optimistis semester II/2024 akan membaik karena biasanya penjualan MTDL dari sisi bisnis distribusi TIK dan Solusi & Konsultasi akan mulai membaik di kuartal 3 dan kuartal 4 setiap tahunnya," ucap Susanto dalam keterangan resminya, Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut, Susanto menjelaskan dari sisi sektor industri utama, layanan keuangan termasuk perbankan, telekomunikasi, minyak dan gas bumi serta manufaktur menjadi sektor-sektor yang masih membutuhkan layanan solusi dan konsultasi serta pembaharuan perangkat keras dan lunak yang bisa disediakan oleh MTDL.

Menurutnya, hal tersebut juga menjadi kekuatan diversifikasi MTDL tidak hanya dari sisi produk yang ditawarkan, juga solusi serta beragamnya sektor usaha yang dilayani MTDL.

Diversifikasi bisnis MTDL juga tercermin dari porsi kontribusi 8 Pilar Solusi Digital Metrodata yang naik menjadi 63% terhadap total order booking di bisnis solusi & konsultasi. Dalam hal ini, Cloud, Business Application, dan Digital Business Platform menjadi kontributor pendapatan utama, diikuti oleh Cybersecurity dan layanan solusi lainnya.

Secara khusus, hingga kuartal II/2024, layanan bisnis Cloud MTDL mencatatkan tingkat pertumbuhan hingga 39,8% secara tahunan atau year on year (YoY). MTDL melihat pertumbuhan layanan bisnis cloud ini masih akan berlanjut, mengingat permintaannya masih tinggi sedangkan jumlah customer yang berpindah ke cloud masih sangat minimal, serta sistem bisnis cloud yang berlangganan akan memberikan pendapatan berulang.

Oleh karenanya, sektor ini masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar dengan didukung solusi terbaru berbasis cloud. Porsi pendapatan berulang bisnis solusi dan konsultasi di kuartal II/2024 tercatat sebesar 52% dari total pendapatan solusi & konsultasi.

Susanto menuturkan kebutuhan akan produk-produk IT akan terus tumbuh sejalan dengan perkembangan teknologi terkini yang memerlukan prosesor dan komponen yang mumpuni berbasis Artificial Intelligence dengan cyber security, yang akan terus membuka peluang bagi bisnis MTDL di masa mendatang, baik dari bisnis distribusi maupun solusi & konsultasi.

"Sebagai perusahaan di bidang TIK dengan omset terbesar di Indonesia serta pengalaman hampir 50 tahun, kami optimistis tahun 2024 ini meski banyak tantangan, MTDL akan tetap mampu tumbuh secara sehat,” ujar Susanto.

Bisnis.com, JAKARTA -- Daftar terbaru Forbes menunjukkan bahwa Microsoft menempati urutan pertama perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia. Namun, tidak demikian dengan pendirinya, Bill Gates, yang justru berada di urutan 9 orang terkaya di dunia.

Berdasarkan data Forbes sampai dengan Juni 2024, Microsoft berada di urutan pertama dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia, mencapai US$3.342 triliun.

Angka tersebut melampaui kapitalisasi pasar Apple yang sebelumnya berada di urutan pertama, kini senilai US$3.181 triliun.

Namun, pendirinya, Bill Gates justru berada di urutan ke-9 orang terkaya di dunia dengan kekayaan sebesar US$134,3 miliar atau setara dengan Rp2.182,30 triliun. Kekayaannya bahkan sempat disalip oleh mantan karyawannya, Steve Ballmer, yang kini sudah kembali berada di bawahnya, di urutan ke-10 dengan kekayaan US$130,2 miliar.

Bill Gates sendiri sempat menduduki posisi orang terkaya di dunia versi Forbes dari 1995 hingga 2017, memegang posisi teratas selama 18 dari 23 tahun.

Lantas mengapa Bill Gates tak lagi jadi orang terkaya di dunia?

NPR melansir, Bill Gates menjadi miliarder termuda di dunia pada 1987, saat usianya baru 31 tahun, tak lama setelah Microsoft go public. Pada 1995, pada usia 39 tahun, dia menjadi orang terkaya di dunia dengan kekayaan US$12,9 miliar, dan memegang gelar tersebut selama beberapa dekade.

Namun ada alasan sederhana mengapa Gates tidak lagi menjadi orang terkaya. Salah satu alasannya adalah karena Gates membuat pilihan untuk menyumbangkan sebagian besar uangnya.

Pada 2000, tahun yang sama ketika dia mengundurkan diri sebagai CEO Microsoft, Gates mendirikan Bill & Melinda Gates Foundation bersama mantan istrinya dengan misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia.

Menurut Bloomberg, pasangan itu fokus pada kegiatan filantropi dan sejak itu telah menyumbangkan hingga US$59,1 miliar sampai dengan 2022, untuk tujuan amal.

Pasangan ini juga berencana untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaan mereka sepanjang hidup mereka dan melakukannya dengan mengatasi masalah-masalah besar di seluruh dunia.

Gates juga tidak hanya memberikan kekayaannya sendiri, dia menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Pada 2010, pasangan Gates bekerja sama dengan teman sesama miliarder, Warren Buffett, untuk memulai The Giving Pledge, sebuah gerakan bagi individu ultra-kaya untuk berkomitmen menyumbangkan setidaknya setengah dari kekayaan mereka untuk tujuan amal selama hidup mereka.

Yayasan ini telah menangani berbagai isu dan proyek, dimulai pada tahun 2000 dengan upaya senilai US$1 miliar untuk menyekolahkan lebih dari 20.000 anak ke perguruan tinggi.

Sejak 2007, Gates Foundation telah menyumbangkan sumber daya teknis dan keuangan untuk mempercepat kampanye vaksinasi, menyediakan imunisasi rutin dan kemitraan pengawasan polio serta membantu mendanai pembuatan vaksin.