Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia terpantau masih mengimporberas sepanjang sembilan bulan pertama 2024. Di sisi lain, Presiden Terpilih Prabowo Subianto bertekad untuk menjadi negara swasembada pangan dalam empat tahun mendatang.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa impor beras tembus 3,23 juta ton pada Januari—September 2024.

“Untuk impor beras Januari—September 2024 tercatat sebesar 3,23 juta ton atau senilai US$2,01 miliar,” kata Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS Perkembangan Ekspor-Impor September 2024, Selasa (15/10/2024).

Amalia menuturkan bahwa mayoritas negara asal pengimpor beras berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

Di samping beras, BPS juga menyampaikan bahwa sepanjang Januari—September, Indonesia mengimpor jagung sebesar 967,92 ribu ton atau nilainya US$247,94 juta. Di mana, tiga negara asal impor jagung antara lain Argentina, Brasil, dan Pakistan.

Indonesia juga mengimpor hasil minyak pada Januari—September 2024, yang angkanya naik sebesar 7,69% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Lebih lanjut, BPS juga mengungkap Indonesia turut mengimpor gula sebesar US$2.145 juta dan 3 negara asal impor adalah Brasil, Thailand, dan Australia.

Berdasarkan catatan Bisnis, Presiden Terpilih Prabowo Subianto berjanji akan mewujudkan swasembada pangan di Indonesia pada 2028 mendatang.

Menurut Prabowo, negara harus mampu memastikan rakyatnya sejahtera, salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan pangan.

“Suatu bangsa harus bisa memproduksi, dan memberi makan ke rakyatnya. Bangsa mau merdeka tidak boleh tergantung pada impor pangan. Saya bertekad untuk swasembada pangan," kata Prabowo dalam pidato di acara Investor Daily Summit 2024.

Prabowo mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh bergantung pada impor pangan agar tidak terlalu terdampak pada krisis jika terjadi.

“Kita harus swasembada pangan dan saya yakin dan percaya kita akan swasembada pangan paling lambat 4 tahun setelah saya menerima mandat pada 4 Oktober [2024]," tuturnya.

Bisnis.com, JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua melakukan sosialisasi implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan setempat, guna mempermudah transaksi pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Penjabat Sekda Papua Yohanes Walilo di Jayapura Selasa (15/10/2024) mengatakan, sosialisasi ini sangat penting dilakukan, karena ini merupakan alat pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBD.
"Saya berharap seluruh OPD dapat mempersiapkan diri untuk menyukseskan kebijakan ini," katanya.
Menurut Walilo, dengan adanya KKP ini merupakan upaya Pemprov Papua dalam menggunakan transaksi non-tunai.
"Pada KKPD ini kami bekerja sama dengan Bank Papua, sehingga dengan hadirnya kartu tersebut membantu kita ke sistem pembelanjaan," ujarnya.
Dia menjelaskan, apalagi ini upaya Pemprov Papua tersebut selaras dengan Instruksi Presiden tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
"Mari bekerja keras bersama, berinovasi, dan terus mengabdi demi kesejahteraan masyarakat Papua yang lebih baik," katanya.
Dia menambahkan, sosialisasi yang dilaksanakan ini juga merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang baik, akuntabel, dan transparan.
"Saya berharap setelah sosialisasi ini seluruh OPD pemerintah provinsi semakin siap untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan daerah, baik di akhir 2024 maupun dalam menyongsong anggaran 2025," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Keamanan Perserikatan bangsa Bangsa (PBB) pada hari Senin menyatakan keprihatinan yang kuat setelah beberapa posisi penjaga perdamaian PBB di Lebanon selatan diserang di tengah bentrokan antara militer Israel dan militan Hizbullah yang didukung Iran.

Dalam pernyataan yang diadopsi berdasarkan konsensus, dewan beranggotakan 15 orang itu juga mendesak semua pihak yang terlibat, tanpa menyebut salah satunya secara spesifik, untuk menghormati keselamatan dan keamanan personel dan lokasi misi penjaga perdamaian PBB, yang dikenal sebagai UNIFIL.

“Pemelihara perdamaian PBB dan kantor-kantor PBB tidak boleh menjadi sasaran serangan,” kata dewan tersebut, seraya menegaskan kembali dukungannya terhadap UNIFIL dan pentingnya operasi tersebut bagi stabilitas regional.

Dewan Keamanan juga menyerukan implementasi penuh resolusi 1701, yang diadopsi pada 2006 dengan tujuan menjaga perdamaian di perbatasan antara Lebanon dan Israel. Dewan tersebut mengakui perlunya langkah-langkah praktis lebih lanjut untuk mencapai hasil tersebut, namun tidak memberikan penjelasan spesifik.

Sejak dimulainya operasi darat Israel di Lebanon pada 1 Oktober, posisi UNIFIL telah terkena dampak sebanyak 20 kali, termasuk oleh tembakan langsung dan insiden pada hari Minggu ketika dua tank Israel menerobos gerbang pangkalan UNIFIL, kata PBB.

“Lima penjaga perdamaian terluka dalam insiden ini, termasuk satu penjaga perdamaian yang menderita luka tembak,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan pada hari Senin. Sumber tembakan itu belum dikonfirmasi oleh UNIFIL.

Selama dua minggu terakhir, Israel telah meminta pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mundur 5 km (3 mil) dari apa yang disebut Garis Biru – garis yang dipetakan oleh PBB yang memisahkan Lebanon dari Israel dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel – demi keselamatan mereka sendiri.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam sebuah pernyataan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut sudah tiba waktunya bagi PBB untuk menarik UNIFIL.

Kepala penjaga perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix mengatakan bahwa pasukan PBB tidak akan bergerak. Setelah memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan secara tertutup, dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia akan bertemu dengan Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon pada Selasa waktu setempat

Lacroix menambahkan bahwa PBB selalu meninjau situasi tersebut, dan pihaknya memiliki perencanaan darurat untuk semua skenario.

Sementara itu, Wakil Duta Besar AS, Robert Wood, mengatakan menjelang pertemuan dewan bahwa UNIFIL harus mampu melakukan tugasnya.

Dewan Keamanan memberi wewenang kepada UNIFIL berdasarkan resolusi 1701 untuk membantu pasukan Lebanon dalam memastikan Lebanon selatan bebas dari personel, aset, dan senjata bersenjata apa pun selain milik pemerintah Lebanon.

“Kita harus menentang setiap saran bahwa jika resolusi 1701 tidak dilaksanakan, itu karena UNIFIL tidak melaksanakannya, yang tidak pernah menjadi mandatnya,” kata Lacroix, menekankan bahwa UNIFIL memiliki peran pendukung.

UNIFIL juga diberi wewenang berdasarkan resolusi 1701 untuk membantu, jika diminta oleh pemerintah Lebanon, dalam mencegah pengangkutan senjata ilegal ke negara tersebut. Resolusi 1701 juga melarang pihak-pihak yang melintasi Garis Biru melalui darat atau udara. Para pejabat PBB telah lama melaporkan pelanggaran yang dilakukan kedua belah pihak.

Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menyebut, UNIFIL tidak dapat mencegah permusuhan. Dia mengatakan, UNIFIL sedang dalam bahaya dan terancam dan satu negara secara terbuka mengancam personelnya.

“Hal ini tidak bisa diterima,” kata Nebenzia.

Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan bahwa tentara Lebanon dan UNIFIL telah gagal menguasai wilayah tersebut.

Dia berpendapat bahwa Israel kini bertindak untuk menegakkan resolusi 1701, dan mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa tentara Israel berada sepanjang perbatasan Lebanon untuk menyingkap dan membongkar infrastruktur Hizbullah.

Amerika Serikat dan Perancis mengatakan bahwa memperkuat tentara Lebanon akan sangat penting untuk melaksanakan resolusi 1701.

Danon mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB harus memastikan adanya mekanisme yang tepat bagi tentara Lebanon dan UNIFIL untuk memenuhi kewajiban mereka.

Ketika ditanya seperti apa hal tersebut, Danon mengatakan bahwa dia ingin melihat mandat yang lebih kuat bagi UNIFIL untuk menghalangi Hizbullah.

Setiap perubahan terhadap mandat UNIFIL harus mendapat izin dari Dewan Keamanan. Para diplomat mengatakan tidak ada diskusi seperti itu saat ini. Misi tersebut saat ini disahkan hingga 31 Agustus 2025.

Bisnis.com, CIREBON - Harga cabai di Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan Selasa (15/10/202). Kondisi ini menambah beban bagi masyarakat dan pedagang setempat, terutama mereka yang bergantung pada komoditas tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan usaha kuliner.

Di Pasar Pasalaran Kabupaten Cirebon, cabai rawit merah yang sebelumnya berada di kisaran harga Rp50.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp55.000 per kilogram.

Kenaikan serupa juga terjadi pada cabai merah keriting, yang harganya naik dari Rp20.000 menjadi Rp21.000 per kilogram.

Sementara itu, cabai rawit hijau mengalami lonjakan dari Rp25.000 menjadi Rp29.000 per kilogram.

Menurut beberapa pedagang di Pasar Pasalaran, kenaikan harga ini disebabkan oleh berkurangnya pasokan dari sentra produksi di daerah-daerah penghasil cabai.

Cuaca yang kurang mendukung di beberapa wilayah penghasil cabai menjadi faktor utama yang mempengaruhi hasil panen, sehingga memicu keterbatasan stok di pasaran.

"Saat ini pasokan cabai memang menurun, akibatnya harga naik. Kalau begini terus, konsumen pasti akan mengeluh," ujar Ujang, seorang pedagang sayur di Pasar Pasalaran, Selasa (15/10/2024).

Selain itu, permintaan cabai yang tetap tinggi dari pasar lokal maupun luar daerah juga turut mempengaruhi kenaikan harga. Para konsumen berharap agar pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk mengendalikan harga agar tidak semakin memberatkan masyarakat.

Pedagang pun meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan distributor dan pemasok cabai untuk menstabilkan harga.

"Pemerintah harus mencari solusi agar harga kembali normal, salah satunya dengan mendatangkan pasokan tambahan dari luar daerah," ujar Hendra.

Kenaikan harga cabai ini diperkirakan akan terus terjadi hingga pasokan dari sentra produksi kembali normal, yang diprediksi akan memakan waktu beberapa minggu ke depan. Pemerintah daerah diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menstabilkan harga demi menjaga daya beli masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) buka suara perihal aksi korporasi berupa akuisisi terhadap bank syariah. Bank Victoria Syariah menjadi yang paling santer dikabarkan sebagai entitas dimaksud.

Direktur Utama BTN Nixon L. P. Napitupulu mengungkapkan bahwa proses akuisisi tersebut tetap berjalan, kendati tak membeberkan nama entitas terkait secara terang.

“On the process. Kita sudah sepakat at least harga dengan calon, tetapi eksekusinya mungkin kita berharap CSPA [perjanjian jual beli bersyarat]-nya tahun ini,” katanya menjawab pertanyaan Bisnis di Menara BTN, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024).

Dia membeberkan, BTN saat ini sedang mengerjakan dokumen yang diminta oleh pemilik entitas calon sebagai bagian dari proses kesepakatan tersebut.

Menurut Nixon, transaksi itu baru akan terwujud setelah adanya rapat umum pemegang saham (RUPS) maupun RUPS luar biasa (RUPSLB) pihak terkait.

“Kapan RUPS/RUPSLB, kita serahkan kepada pemilik atau pemerintah, tetapi kalau bisa selambat-lambatnya awal tahun lah, ya,” sambungnya.

Dia lantas menjelaskan bahwa perkiraan waktu itu berkaitan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS)

Pasal 59 beleid tersebut mengatur bahwa bank wajib melakukan pemisahan alias spin-off UUS paling lambat dua tahun usai publikasi keuangan yang menyatakan nilai aset UUS terkait telah mencapai 50% dari total aset induk, dan/atau menyentuh jumlah minimal Rp50 triliun.

“Karena kan [berdasarkan] POJK-nya, kami harus tertib di tahun depan, November 2025. Jadi kalau bisa kami belinya bisa kelar di awal tahun depan, lalu setelah dibeli baru di-spin off kurang lebih pada Juni atau Juli,” tutur Nixon.

Dengan demikian, usai proses tersebut, pihaknya juga memiliki waktu sekitar 6 bulan untuk melakukan pemindahan aset dari induk BTN kepada BTN Syariah.

Sebelumnya, OJK juga telah angkat bicara terkait rencana aksi korporasi berupa merger yang melibatkan BTN Syariah dengan Bank Victoria Syariah. Kabar itu bergulir usai BTN membatalkan rencana akuisisi terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan sampai dengan saat ini belum terdapat permohonan yang disampaikan kepada OJK terkait dengan rencana aksi korporasi dimaksud.

“Rencana akuisisi tersebut merupakan kewenangan pemegang saham kedua belah pihak bank,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa fenomena El Nino berdampak pada merosotnya luas panen pada 2024. Imbasnya, produksi beras Indonesia diperkirakan akan merosot pada tahun ini.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan proyeksi penurunan produksi beras ini sejalan dengan proyeksi luas tanah (panen) padi maupun gabah kering giling (GKG) yang mengalami penurunan.

“Maka produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk pada 2024 diperkirakan mencapai 30,34 juta ton, atau mengalami penurunan sebesar 0,76 juta ton dibanding tahun lalu,” kata Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS Perkembangan Ekspor-Impor September 2024, Selasa (15/10/2024)..

Secara rinci, dia menjelaskan bahwa penurunan produksi beras terjadi pada periode Januari—April, yaitu sebesar 1,91 juta ton dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Kendati demikian, BPS mencatat bahwa pada periode Mei—Agustus dan periode September—Desember produksi beras diperkirakan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 0,16 juta ton dan 1 juta ton.

Adapun, Jawa merupakan penyumbang utama produksi beras nasional dengan persentase 54,21%. Disusul oleh Sumatera sebesar 21,97% dan Sulawesi sebesar 13,10%.

“Dengan kata lain sekitar 89,28% produksi beras nasional 2024 dihasilkan oleh provinsi-provinsi di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi,” terangnya.

Luas Panen Padi dan GKG Merosot

Masih mengacu data BPS, luas panen padi pada 2024 sebagai angka sementara diperkirakan mencapai 10,05 juta hektar. Angkanya turun sebesar 0,17 juta hektar dibandingkan tahun lalu.

Adapun, penyumbang penurunan luas panen pada 2024 adalah karena penurunan yang terjadi sepanjang Januari—April atau Subround 1. Rinciannya, selama Subround 1 terjadi penurunan sebesar 0,64 juta hektar dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

“Mengapa luas panen menurun? Karena merupakan dampak dari fenomena El Nino pada semester II/2023 yang kemudian menyebabkan terjadinya mundurnya musim tanam,” jelas Amalia.

Sementara itu, luas panen padi sepanjang Mei—Agustus atau Subround 2 dan September—Desember atau Subround 3 diperkirakan mengalami peningkatan, yakni masing-masing sebesar 0,10 juta hektar dan 0,38 juta hektar.

Secara spasial, sebagian besar luas panen padi nasional pada 2024 adalah seluas 5,04 juta hektar atau sebesar 50,12% yang disumbang oleh wilayah Jawa. Disusul oleh wilayah Sumatera seluas 2,27 juta hektar atau sekitar 22,56% dari total luas panen padi.

Sejalan dengan proyeksi luas panen, sambung Amalia, produksi padi pada 2024 juga diperkirakan mencapai 52,66 juta ton gabah kering giling (GKG) atau turun 1,32 juta ton GKG.

BPS mencatat penurunan produksi GKG juga terjadi pada Subround 1 atau periode Januari—April sebesar 3,33 juta ton GKG dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Di sisi lain, untuk periode Mei—Agustus dan September—Desember terjadi kenaikan yang masing-masing periode sebesar 0,27 ton GKG dan September—Desember sebesar 1,74 juta ton GKG.

Dengan demikian, sejalan dengan gambaran luas panen secara spasial, maka wilayah Jawa diperkirakan menjadi penyumbang utama produksi padi nasional sepanjang 2024, yaitu 28,55 juta ton GKG. Disusul oleh Sumatera dengan kontribusi sebesar 11,59 juta ton GKG, dan Sulawesi sebesar 6,92 juta ton GKG.

Bisnis.com, JAKARTA – Laba bersih PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) meroket di tengah koreksi kinerja pendapatan usaha hingga kuartal III/2024.

Berdasarkan laporan keuangan akhir September 2024 yang dikutip pada Selasa (15/10/2024), emiten BUMN karya ini membukukan pendapatan usaha sebesar Rp9,16 triliun sepanjang Januari-September 2024. Jumlah tersebut turun 19,98% dari periode sama tahun lalu yakni Rp11,44 triliun.

Kinerja pendapatan Adhi Karya bersumber dari segmen teknik dan konstruksi sebesar Rp7,20 triliun; manufaktur Rp1,25 triliun; properti dan pelayanan menyumbang Rp378,34 miliar; investasi dan konsesi mencapai Rp315,31 miliar.

Sejalan dengan koreksi pendapatan, beban pokok yang dipikul ADHI juga menurun 19,66% year on year (YoY) menjadi Rp8,29 triliun. Hal tersebut membuat perusahaan mencetak laba kotor senilai Rp863,58 miliar atau turun 22,88% YoY.

Namun, setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lainnya, perseroan meraih laba bersih sebesar Rp69,32 miliar atau melonjak 194,52% YoY dari Rp23,53 miliar sepanjang Januari-September 2023.. Laba per saham juga ikut terkerek dari level Rp2,8 menjadi Rp8,25 per saham.

Salah satu kontributor laba bersih ADHI berasal dari pos bagian laba ventura bersama yang meraih Rp568,73 miliar atau tumbuh 104,87% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari sisi neraca keuangan, ADHI membukukan total aset Rp34,61 triliun hingga akhir September 2024 atau terkoreksi 14,50% year to date (YtD). Liabilitas turun 19,08% YtD menjadi Rp25,30 triliun, sementara ekuitas tumbuh 1,02% YtD ke Rp9,31 triliun.

Arus kas setara kas perseroan pada akhir periode Juni 2024 tercatat mencapai Rp1,90 triliun, atau turun secara tahunan dari posisi sebelumnya Rp3,18 triliun.

Dari lantai bursa, saham ADHI menguat 2,08% menuju level Rp294 per saham pada sesi pertama perdagangan hari ini. Banderol tersebut mencerminkan penurunan sebesar 5,77%, tetapi meningkat 14,84% selama 3 bulan terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag RI) akhirnya resmi mengumumkan jadwal SKD CPNS 2024 di instansi mereka.

Dilansir dari laman resmi Kemenag RI, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. SKD akan dilaksanakan dalam rentang 18 – 29 Oktober 2024.

Sekjen Kementerian Agama M Ali Ramdhani mengatakan, SKD digelar di dalam negeri dan luar negeri.

Untuk dalam negeri, pelaksanaannya dari 18 – 29 Oktober 2024. Sementara untuk lokasi di luar negeri, pelaksanaannya pada 22 – 24 Oktober 2024.

“Total ada 327.818 peserta yang berhak ikut SKD di dalam negeri. Sementara untuk SKD di luar negeri, ada 140 peserta yang berhak mengikutinya,” sebut M Ali Ramdhani di Jakarta.

Nantinya, SKD CPNS Kemenag 2024 akan dilaksanakan dalam negeri dilaksanakan pada 54 titik lokasi yang tersebar di 34 provinsi.

Sementara untuk SKD luar negeri digelar 36 titik lokasi pada 25 negara, baik Konsulat Jenderal maupun Kedutaan Besar.

Agar proses seleksi berjalan dengan baik, semua peserta wajib mengikuti tes SKD CPNS Kemenag 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Wawan Djunaedi menambahkan, apabila peserta tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tahapan SKD sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan, maka dia dianggap gugur.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengklaim sosok Yassierli adalah calon menteri yang disodorkan untuk membantu pemerintahan Prabowo-Gibran.

Plh Presiden PKS Ahmad Heryawan alias Aher mengatakan bahwa Prof Yassierli yang dipanggil oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin (14/10/2024), adalah calon menteri yang diusung oleh PKS untuk menjadi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).
Dia mengatakan bahwa PKS telah sepakat untuk mengusung tokoh profesional untuk masuk ke dalam kabinet. Namun, dia mengatakan bahwa Yassierli hanya satu-satunya orang yang diusung PKS.
"Kami musyawarah. Ya mempertimbangkan ya beliau kita usung sebagai profesional, sebagai akademisi mewakili PKS," kata Aher dilansir dari Antara, Selasa (15/10/2024).

Yassierli digadang-gadang akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran. Namun sebelumnya, nama Yassierli belum pernah masuk ke bursa calon menteri Prabowo—Gibran yang bergulir di media.

Berdasarkan laman resmi Institut Teknologi Bandung (ITB), Yassierli merupakan seorang akademisi yang fokus pada bidang ergonomi, rekayasa kerja, dan keselamatan kerja.

Saat ini, Yassierli merupakan Guru Besar di ITB. Dia menyelesaikan pendidikan Strata 1 atau S1 dengan jurusan Teknik di ITB pada 1993–1997. Selanjutnya, Yassierli meraih gelar S2 atau program magister dengan jurusan Teknik dan Manajamen Industri di ITB pada 1998–2000.

Yassierli kembali menempuh pendidikan S3 di Virginia Tech, Amerika Serikat (AS). Di sana, dia mengambil jurusan Industrial and Systems Engineering untuk mendapatkan gelar Ph.D.

Selain didapuk menjadi Guru Besar, Yassierli juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI).

Dia juga pernah mengemban tugas sebagai Ketua Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) 2015–2021. President of SEANES (Southeast Asian Network of Ergonomics Society) 2015–2017.

Beranjak ke jenjang karier, Yassierli merupakan Komite Manajemen Risiko MWA ITB 2024 hingga sekarang. Dia juga merupakan Senat Akademik ITB. Adapun, sejak 1998 Yassierli menjabat sebagai staf pengajar dan peneliti di Fakultas Teknologi Industri ITB.

Dia juga pernah bekerja sebagai Kepala UPT Pengembangan Manusia & Organisasi (PMO) ITB 2015–2017. Serta, pernah bekerja di Virginia Tech, AS pada 2006 di Adjunct Faculty, Industrial and Systems Engineering.

Yassierli juga masuk ke dalam 100 Tokoh K3 Indonesia 2022. Serta, mendapatkan Certified Human Factors Professional dari BCPE USA.

Tak berhenti di sana, dia menyabet penghargaan dari International Ergonomics Association (IEA) dalam Triennial Award on Promotion of Ergonomics in Developing Countries pada 2021.

Dia juga mendapatkan penghargaan IEOM Award on Outstanding Professor in Human Factors & Ergonomics 2021 (Industrial Engineering and Operation Management Society).

Sebagai seorang akademisi, Yassierli juga terpantau rajin mempublikasikan sejumlah buku dan paper. Misalnya saja, dia telah lebih menerbitkan 30 paper jurnal internasional (peer-reviewed), serta lebih dari 30 paper seminar internasional dan 15 paper seminar nasional.

Bisnis.com, SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendukung pengembangan budi daya bawang merah untuk memenuhi kebutuhan pasar di provinsi tersebut.

"Pemerintah Provinsi Banten bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Banten mengembangkan budi daya bawang merah untuk memenuhi kebutuhan pasar di Provinsi Banten," kata Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti, di Serang, Selasa (15/10/2024).

Ia mengatakan, dari beberapa uji coba, petani Provinsi Banten bisa menanam bawang merah sehingga budi daya bawang merah bisa dikembangkan.

Selain itu, beberapa daerah di Provinsi Banten cocok untuk dikembangkan budi daya bawang merah di antaranya di Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang. Saat ini akan dikembangkan di Sawah Luhur, Kota Serang,

"Untuk saat ini pasokan bawang merah untuk Provinsi Banten masih aman meski sebagian dipenuhi dari daerah lain," katanya.

Selain tanam bawang merah, juga ada sekolah lapang teknis budi daya bawang merah. Dengan adanya sekolah lapang ini diharapkan keterampilan petani meningkat dalam budi daya bawang merah mengurangi ketergantungan pasokan dari daerah lain.

“Minimal tidak harus dipenuhi dari daerah luar sehingga mengurangi biaya transportasi. Sehingga bisa menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas harga,” jelasnya.

Maka dari itu, tanam bawang merah ini terus dimasifkan yang nantinya bisa menjadi tanaman penyela masa tanam. Seperti di Jawa Tengah begitu tanam padi, maka tanam bawang merah.

Terkait pengendalian inflasi, Virgojanti menjelaskan inflasi Provinsi Banten terkendali di angka 2,03% dan sembilan komoditas pangan mengalami penurunan. "Masih terkendali, bahkan cenderung menuju ke deflasi," katanya.

Pemerintah juga menghindari terjadinya deflasi secara terus-menerus yang bisa berdampak pada industri dan pertumbuhan ekonomi.

Virgojanti juga mengimbau kepada tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten/Kota untuk terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan barang serta menyiapkan berbagai langkah intervensi sebagai langkah preventif.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dipanggil ke kediaman presiden terpilih, Prabowo Subianto di Jalan Kertangara, Jakarta Selatan pada Senin (14/10/2024). Hal itu mengindikasikan Tito masuk daftar calon menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.

Kendati demikian, Tito enggan menjawab lugas apakah dirinya bakal kembali menjabat Mendagri. Dia hanya menyebut bahwa Prabowo Subiantoo meminta agar inflasi yang selama ini sudah terjaga baik agar dilanjutkan.

"Beliau minta saya membantu beliau dalam kabinet mendatang," kata Tito kepada wartawan di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa Prabowo sudah mengenal lama dirinya. Tak hanya itu, Prabowo juga sudah mengetahui bagaimana kinerja Tito selama menjadi menteri.

Menilik profilnya, Tito Karnavian lahir di Palembang, Sumatra Selatan pada 26 Oktober 1964. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 2 Palembang, kemudian Tito melanjutkan pendidikan AKABRI pada 1987.

Kemudian, Tito menyelesaikan pendidikan di Universitas Exeter di Inggris tahun 1993 dan meraih gelar MA dalam bidang Police Studies, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Jakarta tahun 1996 dan meraih Strata 1 dalam bidang Police Studies.

Tito juga menyelesaikan pendidikan di Masset University Auckland di Selandia Baru pada 1998 dalam bidang Strategic Studies, serta mengenyam pendidikan di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University Singapura pada 2008 sebagai kandidat PhD bidang Strategic Studies.

Adapun, Tito memiliki karier moncer di kepolisian, dengan menduduki sejumlah posisi penting di antaranya Kapolda Papua, Asrena Polri, Kapolda Metro Jaya, Kepala BNPT hingga Kapolri.

Sejumlah kasus yang pernah ditanganinya yakni penangkapan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, putra mantan Presiden Soeharto atas kasus pembunuhan Hakim Agung Syafiudin Kartasasmita pada 2001. Beberapa kasus lainnya yakni Bom Bursa Efek Jakarta (2001), Bom Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott (2009), hingga Bom Sarinah Thamrin (2016).

Atas capaiannya tersebut, Tito mengalami kenaikan pangkat signifikan dan pangkat terakhirnya yakni Jenderal Polisi. Pada 2016, Presiden Jokowi menunjuk Tito Karnavian sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Badrodin Haiti.

Kemudian, pada 23 Oktober 2019 Tito dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Indonesia Maju pada masa pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019-2024.

Harta Kekayaan

Menilik laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disampaikan pada 16 Maret 2024, Tito Karnavian tercatat memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp25,89 miliar.

Pada kategori aset tanah dan bangunan milik Tito tercatat sebesar Rp7,8 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan, Palembang, hingga Kota Tangerang.

Selanjutnya pada bagian alat transportasi dan mesin, Tito hanya memiliki mobil sedan yang harganya tertera sebesar Rp400 juta. Namun, tidak dijelaskan secara terperinci sedan merek apa yang dimilikinya.

Tito tercatat memiliki aset kas dan setara kas sebsar Rp17,34 miliar dan harta bergerak lainnya senilai Rp260 juta. Di lain sisi, utang Tito tercatat nihil.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor nonmigas ke China mengalami kenaikan secara tahunan maupun bulanan. Peningkatan ekspor terjadi di tengah kondisi ekonomi China yang masih penuh tantangan.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pangsa ekspor nonmigas ke China sebesar 25,56% pada September 2024 atau tertinggi dibandingkan Asean, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang.

"Ekspor nonmigas ke Tiongkok nilainya sebesar US$5,34 miliar dan ini naik sebsar 0,34% dibandingkan dengan bulan lalu," kata Amalia dalam rilis BPS, Selasa (15/10/2024).

Adapun, nilai ekspor nonmigas ke China pada September 2024 yaitu US$5,34 miliar, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya US$5,32 miliar. Secara tahunan, nilai ekspor nonmigas ke China naik 3,53% atau naik dari US$5,16 miliar pada September 2023.

Sementara itu, secara kumulatif nilai ekspor nonmigas RI ke China mengalami penurunan 6,27% dengan nilai US$42,5 miliar atau turun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$45,3 miliar.

Secara umum, 3 besar negara tujuan ekspor adalah China, Amerika Serikat, dan Jepang. Nilai ekspor ketiga negara ini memberikan kontribusi sebesar 43,57% dari total ekspor nonmigas Indonesia pada september 2024 senilai US$22,08 miliar.

Komoditas utama yang diekspor ke Tiongkok pada periode tersebut adalah besi dan baja, bahan bakar mineral, serta nikel dan barang daripadanya. Sementara itu ekspor ke kawasan ASEAN dan Uni Eropa pada periode tersebut kontribusinya masing-masing 18,02% dan 7,11%.

Sebagaimana diketahui, kondisi ekonomi China dihadapkan masalah deflasi yang semakin parah lantaran indeks harga konsumen atau inflasi serta harga di tingkat pabrik terus menyusut.

Data dari Biro Statistik Nasional (NBS) mencatat, indeks harga konsumen atau consumer price index (CPI) China tercatat naik ke level 0,4% apabila dibandingkan dengan September 2023. Catatan tersebut didukung oleh lonjakan harga sayuran segar.

Meski demikian, perolehan tersebut turun dari angka Agustus 2024 sebesar 0,6%. Inflasi China juga berada di bawah perkiraan 0,6% dari survei para ekonom Bloomberg.

Sementara itu, inflasi inti naik 0,1% pada September, atau terendah sejak Februari 2021. Sementara itu, inflasi produsen turun selama 24 bulan berturut-turut, yakni pada level 2,8% secara year on year (yoy), sedikit lebih besar dari penurunan 2,6% yang diperkirakan para ekonom.

Data-data tersebut menyoroti lemahnya permintaan domestik sebelum pemerintah mengeluarkan sejumlah langkah stimulus pada akhir September untuk menghidupkan kembali perekonomian