INDONESIA akan memasuki tahun 2025 dengan sejumlah tantangan besar yang menempatkan ekonomi nasional dalam posisi kritis. Situasi ini tidak hanya berasal dari tekanan internal, tetapi juga dari dinamika global yang tak menentu.

Utang luar negeri yang terus membengkak menjadi beban bagi cadangan devisa negara. Sementara angka pengangguran yang semakin tinggi menunjukkan kurangnya lapangan kerja memadai bagi masyarakat, terutama generasi muda yang terus bertambah.

Di sisi lain, ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen menjadi semakin sulit diwujudkan karena keterbatasan kapasitas ekonomi domestik serta tantangan dalam membangun sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Ini semua diperparah lemahnya efisiensi pemerintahan yang seharusnya menjadi penggerak dalam mempercepat laju pembangunan dan reformasi ekonomi.

Selain tantangan domestik, kondisi global yang bergejolak juga memperparah situasi ekonomi Indonesia.

Melemahnya perekonomian beberapa negara besar, seperti Tiongkok dan Eropa, berdampak pada penurunan permintaan ekspor Indonesia, terutama dari sektor komoditas.

Fluktuasi harga minyak dunia, ketegangan geopolitik, serta ketidakpastian pasar global menciptakan risiko yang sulit diprediksi, mempersempit ruang gerak kebijakan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia.

Oleh karena itu, Indonesia harus mengadopsi langkah-langkah taktis dan struktural yang mampu menjawab berbagai tantangan ini dengan solusi konkret dan berkelanjutan.

Artikel ini menguraikan tiga isu utama yang menjadi fokus analisis serta menawarkan beberapa solusi kritis yang dapat menjadi pijakan bagi langkah-langkah strategis di masa depan.

Utang luar negeri

Utang luar negeri Indonesia menjadi perhatian utama bagi stabilitas ekonomi pada 2024. Data Bank Indonesia menunjukkan total utang luar negeri Indonesia mencapai lebih dari 400 miliar dollar AS, sebagian besar dari sektor publik yang menopang proyek-proyek infrastruktur berskala besar.

Meskipun pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ketergantungan pada pembiayaan eksternal menempatkan Indonesia dalam posisi rentan, terutama dengan potensi kenaikan suku bunga global dan melemahnya nilai tukar rupiah.

Ketergantungan pada utang luar negeri menciptakan tekanan besar pada cadangan devisa negara. Cadangan devisa yang dimiliki pemerintah perlu diprioritaskan untuk memenuhi pembayaran bunga dan pokok utang.

Dalam kondisi seperti ini, alokasi dana untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, menjadi terpengaruh.

Jika beban utang terus meningkat tanpa adanya peningkatan yang seimbang dalam penerimaan negara atau pertumbuhan ekonomi yang signifikan, Indonesia terancam masuk ke dalam jebakan utang yang semakin sulit untuk diatasi.

Solusi untuk mengatasi tantangan utang ini harus mencakup langkah-langkah pengendalian fiskal yang ketat.

INDONESIA akan memasuki tahun 2025 dengan sejumlah tantangan besar yang menempatkan ekonomi nasional dalam posisi kritis. Situasi ini tidak hanya berasal dari tekanan internal, tetapi juga dari dinamika global yang tak menentu.

Utang luar negeri yang terus membengkak menjadi beban bagi cadangan devisa negara. Sementara angka pengangguran yang semakin tinggi menunjukkan kurangnya lapangan kerja memadai bagi masyarakat, terutama generasi muda yang terus bertambah.

Di sisi lain, ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen menjadi semakin sulit diwujudkan karena keterbatasan kapasitas ekonomi domestik serta tantangan dalam membangun sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Ini semua diperparah lemahnya efisiensi pemerintahan yang seharusnya menjadi penggerak dalam mempercepat laju pembangunan dan reformasi ekonomi.

Selain tantangan domestik, kondisi global yang bergejolak juga memperparah situasi ekonomi Indonesia.

Melemahnya perekonomian beberapa negara besar, seperti Tiongkok dan Eropa, berdampak pada penurunan permintaan ekspor Indonesia, terutama dari sektor komoditas.

Fluktuasi harga minyak dunia, ketegangan geopolitik, serta ketidakpastian pasar global menciptakan risiko yang sulit diprediksi, mempersempit ruang gerak kebijakan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia.

Oleh karena itu, Indonesia harus mengadopsi langkah-langkah taktis dan struktural yang mampu menjawab berbagai tantangan ini dengan solusi konkret dan berkelanjutan.

Artikel ini menguraikan tiga isu utama yang menjadi fokus analisis serta menawarkan beberapa solusi kritis yang dapat menjadi pijakan bagi langkah-langkah strategis di masa depan.

Utang luar negeri

Utang luar negeri Indonesia menjadi perhatian utama bagi stabilitas ekonomi pada 2024. Data Bank Indonesia menunjukkan total utang luar negeri Indonesia mencapai lebih dari 400 miliar dollar AS, sebagian besar dari sektor publik yang menopang proyek-proyek infrastruktur berskala besar.

Meskipun pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ketergantungan pada pembiayaan eksternal menempatkan Indonesia dalam posisi rentan, terutama dengan potensi kenaikan suku bunga global dan melemahnya nilai tukar rupiah.

Ketergantungan pada utang luar negeri menciptakan tekanan besar pada cadangan devisa negara. Cadangan devisa yang dimiliki pemerintah perlu diprioritaskan untuk memenuhi pembayaran bunga dan pokok utang.

Dalam kondisi seperti ini, alokasi dana untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, menjadi terpengaruh.

Jika beban utang terus meningkat tanpa adanya peningkatan yang seimbang dalam penerimaan negara atau pertumbuhan ekonomi yang signifikan, Indonesia terancam masuk ke dalam jebakan utang yang semakin sulit untuk diatasi.

Solusi untuk mengatasi tantangan utang ini harus mencakup langkah-langkah pengendalian fiskal yang ketat.

Pemerintah perlu melakukan review terhadap proyek-proyek yang dibiayai utang luar negeri dan memastikan bahwa proyek tersebut benar-benar memiliki dampak ekonomi signifikan.

Reformasi fiskal juga diperlukan agar penerimaan pajak dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan begitu, ketergantungan pada utang luar negeri untuk menutupi kebutuhan anggaran dapat dikurangi.

Lebih jauh, Indonesia harus mendorong investasi asing langsung (FDI) yang lebih stabil dan berjangka panjang serta membangun cadangan devisa yang lebih kuat sebagai penyangga.

Pengangguran

Tantangan kedua adalah meningkatnya angka pengangguran yang menjadi masalah serius dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan bonus demografi yang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, justru banyak tenaga kerja muda yang sulit menemukan pekerjaan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi COVID-19.

Beberapa sektor utama, seperti manufaktur dan perdagangan, mengalami perlambatan yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berkurangnya kesempatan kerja baru.

Kebijakan-kebijakan yang saat ini berjalan belum efektif menciptakan lapangan kerja yang memadai untuk menyerap tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahunnya.

Banyak lulusan pendidikan tinggi terpaksa bekerja di sektor informal karena kurangnya peluang di sektor formal. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kualitas tenaga kerja yang ada dengan kebutuhan industri.

Solusi jangka panjang untuk mengatasi pengangguran adalah dengan mendorong pertumbuhan industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, seperti manufaktur dan teknologi.

Pemerintah harus meningkatkan akses pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri masa kini.

Dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga sangat penting karena sektor ini adalah penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Dengan meningkatkan akses pembiayaan dan pelatihan bisnis untuk UMKM, pemerintah dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada sektor formal yang seringkali tidak cukup menampung angkatan kerja baru.

Realitas Ekonomi

Salah satu tantangan terbesar bagi Indonesia adalah mewujudkan target ambisius untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen per tahun.

Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang saat ini berada di sekitar 5 persen, mencapai target tersebut tampak sulit tanpa adanya reformasi besar-besaran.

Dalam konteks ini, efisiensi pemerintahan menjadi krusial. Namun sayangnya, birokrasi Indonesia sering kali masih dipenuhi dengan inefisiensi, korupsi, dan keterlambatan dalam implementasi kebijakan.

Banyak kebijakan yang bersifat tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan.

Hal ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membatasi investor asing yang menginginkan kepastian hukum dan proses yang lebih cepat.

Masalah ini semakin diperburuk dengan tingkat korupsi yang relatif tinggi, menggerogoti anggaran negara dan melemahkan efektivitas program-program pembangunan.

Untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi yang menyeluruh. Digitalisasi sistem pemerintahan bisa menjadi salah satu langkah untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi potensi korupsi.

Penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik juga dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mengarahkan anggaran pada program-program yang benar-benar berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan besar ini, pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada program jangka pendek atau kebijakan populis yang tidak berkelanjutan. Dibutuhkan strategi yang komprehensif dan berani untuk menghadapi realitas ekonomi yang ada.

Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang ketat, fokus pada penciptaan lapangan kerja, dan reformasi birokrasi berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang untuk keluar dari tahun kritis ini dengan pondasi ekonomi yang lebih kuat dan stabil.

Dalam menghadapi tahun kritis ini, pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi untuk bersama-sama menghadapi tantangan.

Langkah konkret yang mendukung kesejahteraan dan stabilitas ekonomi akan membawa Indonesia ke arah lebih baik dan menjawab kebutuhan bangsa di tengah situasi yang serba tidak pasti ini.

INDONESIA akan memasuki tahun 2025 dengan sejumlah tantangan besar yang menempatkan ekonomi nasional dalam posisi kritis. Situasi ini tidak hanya berasal dari tekanan internal, tetapi juga dari dinamika global yang tak menentu.

Utang luar negeri yang terus membengkak menjadi beban bagi cadangan devisa negara. Sementara angka pengangguran yang semakin tinggi menunjukkan kurangnya lapangan kerja memadai bagi masyarakat, terutama generasi muda yang terus bertambah.

Di sisi lain, ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen menjadi semakin sulit diwujudkan karena keterbatasan kapasitas ekonomi domestik serta tantangan dalam membangun sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Ini semua diperparah lemahnya efisiensi pemerintahan yang seharusnya menjadi penggerak dalam mempercepat laju pembangunan dan reformasi ekonomi.

Selain tantangan domestik, kondisi global yang bergejolak juga memperparah situasi ekonomi Indonesia.

Melemahnya perekonomian beberapa negara besar, seperti Tiongkok dan Eropa, berdampak pada penurunan permintaan ekspor Indonesia, terutama dari sektor komoditas.

Fluktuasi harga minyak dunia, ketegangan geopolitik, serta ketidakpastian pasar global menciptakan risiko yang sulit diprediksi, mempersempit ruang gerak kebijakan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia.

Oleh karena itu, Indonesia harus mengadopsi langkah-langkah taktis dan struktural yang mampu menjawab berbagai tantangan ini dengan solusi konkret dan berkelanjutan.

Artikel ini menguraikan tiga isu utama yang menjadi fokus analisis serta menawarkan beberapa solusi kritis yang dapat menjadi pijakan bagi langkah-langkah strategis di masa depan.

Utang luar negeri

Utang luar negeri Indonesia menjadi perhatian utama bagi stabilitas ekonomi pada 2024. Data Bank Indonesia menunjukkan total utang luar negeri Indonesia mencapai lebih dari 400 miliar dollar AS, sebagian besar dari sektor publik yang menopang proyek-proyek infrastruktur berskala besar.

Meskipun pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ketergantungan pada pembiayaan eksternal menempatkan Indonesia dalam posisi rentan, terutama dengan potensi kenaikan suku bunga global dan melemahnya nilai tukar rupiah.

Ketergantungan pada utang luar negeri menciptakan tekanan besar pada cadangan devisa negara. Cadangan devisa yang dimiliki pemerintah perlu diprioritaskan untuk memenuhi pembayaran bunga dan pokok utang.

Dalam kondisi seperti ini, alokasi dana untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, menjadi terpengaruh.

Jika beban utang terus meningkat tanpa adanya peningkatan yang seimbang dalam penerimaan negara atau pertumbuhan ekonomi yang signifikan, Indonesia terancam masuk ke dalam jebakan utang yang semakin sulit untuk diatasi.

Solusi untuk mengatasi tantangan utang ini harus mencakup langkah-langkah pengendalian fiskal yang ketat.

Pemerintah perlu melakukan review terhadap proyek-proyek yang dibiayai utang luar negeri dan memastikan bahwa proyek tersebut benar-benar memiliki dampak ekonomi signifikan.

Reformasi fiskal juga diperlukan agar penerimaan pajak dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan begitu, ketergantungan pada utang luar negeri untuk menutupi kebutuhan anggaran dapat dikurangi.

Lebih jauh, Indonesia harus mendorong investasi asing langsung (FDI) yang lebih stabil dan berjangka panjang serta membangun cadangan devisa yang lebih kuat sebagai penyangga.

Pengangguran

Tantangan kedua adalah meningkatnya angka pengangguran yang menjadi masalah serius dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan bonus demografi yang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, justru banyak tenaga kerja muda yang sulit menemukan pekerjaan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi COVID-19.

Beberapa sektor utama, seperti manufaktur dan perdagangan, mengalami perlambatan yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berkurangnya kesempatan kerja baru.

Kebijakan-kebijakan yang saat ini berjalan belum efektif menciptakan lapangan kerja yang memadai untuk menyerap tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahunnya.

Banyak lulusan pendidikan tinggi terpaksa bekerja di sektor informal karena kurangnya peluang di sektor formal. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kualitas tenaga kerja yang ada dengan kebutuhan industri.

Solusi jangka panjang untuk mengatasi pengangguran adalah dengan mendorong pertumbuhan industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, seperti manufaktur dan teknologi.

Pemerintah harus meningkatkan akses pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri masa kini.

Dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga sangat penting karena sektor ini adalah penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Dengan meningkatkan akses pembiayaan dan pelatihan bisnis untuk UMKM, pemerintah dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada sektor formal yang seringkali tidak cukup menampung angkatan kerja baru.

Realitas Ekonomi

Salah satu tantangan terbesar bagi Indonesia adalah mewujudkan target ambisius untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen per tahun.

Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang saat ini berada di sekitar 5 persen, mencapai target tersebut tampak sulit tanpa adanya reformasi besar-besaran.

Dalam konteks ini, efisiensi pemerintahan menjadi krusial. Namun sayangnya, birokrasi Indonesia sering kali masih dipenuhi dengan inefisiensi, korupsi, dan keterlambatan dalam implementasi kebijakan.

Banyak kebijakan yang bersifat tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan.

Hal ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membatasi investor asing yang menginginkan kepastian hukum dan proses yang lebih cepat.

Masalah ini semakin diperburuk dengan tingkat korupsi yang relatif tinggi, menggerogoti anggaran negara dan melemahkan efektivitas program-program pembangunan.

Untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi yang menyeluruh. Digitalisasi sistem pemerintahan bisa menjadi salah satu langkah untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi potensi korupsi.

Penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik juga dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mengarahkan anggaran pada program-program yang benar-benar berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan besar ini, pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada program jangka pendek atau kebijakan populis yang tidak berkelanjutan. Dibutuhkan strategi yang komprehensif dan berani untuk menghadapi realitas ekonomi yang ada.

Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang ketat, fokus pada penciptaan lapangan kerja, dan reformasi birokrasi berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang untuk keluar dari tahun kritis ini dengan pondasi ekonomi yang lebih kuat dan stabil.

Dalam menghadapi tahun kritis ini, pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi untuk bersama-sama menghadapi tantangan.

Langkah konkret yang mendukung kesejahteraan dan stabilitas ekonomi akan membawa Indonesia ke arah lebih baik dan menjawab kebutuhan bangsa di tengah situasi yang serba tidak pasti ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 investor asing yang bergerak di sektor tekstil akan melakukan penjajakan untuk berinvestasi di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pihaknya dijadwalkan bertemu dengan belasan investor asing ini pada hari ini, Jumat (1/11/2024).

"Kami akan ada beberapa calon investor di sektor padat karya. Ada 15 investor," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Airlangga bilang, para investor asing ini melakukan penjajakan bukan untuk mengakuisisi perusahaa tekstil di Indonesia. Melainkan mereka berminat untuk merelokasi bisnisnya ke Indonesia.

Hal ini akibat strategi China Plus One (C+1) yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dengan mendiversifikasi bisnis ke negara lain.

“Mereka akan relokasi ke Indonesia. Karena kebanyakan kan mereka sebelumnya kan investasinya di China, tapi dengan adanya situasi global itu sekarang kebijakan daripada buyer di Amerika itu harus cari China Plus One,” jelasnya.

Selain Indonesia, investor asing yang akan menerapkan strategi China Plus One ini juga menjajaki negara ASEAN lainnya seperti Bangladesh dan Vitenam.

Namun saat ini kondisi politik Bangladesh tengah berguncang setelah mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengundurkan diri dan meninggalkan istananya saat unjuk rasa penuh kekerasan di Bangladesh pada 5 Agustus lalu.

Oleh karenanya, sisa Vietnam dan Indonesia yang dapat dijajaki untuk relokasi bisnis. “Oleh karena itu Indonesia harus bisa memanfaatkan secara baik,” kata Airlangga.

Untuk itu, Indonesia harus segera menyelesaikan berkas perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) agar tidak kalah saing dengan Vietnam.

“Mereka ingin agar Indonesia dan Vietnam mempunyai treatment yang sama di negara Eropa atau Amerika dan itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangan IEU-CEPA. Karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya nol. Bagi Indonesia di atas sekitar 16 persen, 10 sampai 20 persen,” tuturnya.

Langkah untuk Menyehatkan Industri Padat Karya

Airlangga menyebut, akan hadirnya investor asing sektor tekstil di Indonesia ini merupakan salah satu upaya pemerintah menyehatkan industri padat karya yang tengah terpuruk.

Salah satu yang terdampak ialah perusahaan tekstil nasional, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang.

“Kami sedang mempersiapkan bagaimana memperbaiki sektor padat karya,” ujarnya.

Sebab menurutnya, industri padat karya perlu direvitalisasi agar dapat menggenjot produktivitas. Namun untuk dapat mendongkrak produktivitas, diperlukan proses penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D).

“Karena biar bagaimana industri itu persaingannya persaingan pasar dan persaingan global. Jadi siapa yang lebih efisien, siapa yang energinya lebih efisien, siapa yang teknologinya lebih terakhir, siapa yang outputnya lebih besar itu akan menentukan competitiveness-nya,” tukasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 investor asing yang bergerak di sektor tekstil akan melakukan penjajakan untuk berinvestasi di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pihaknya dijadwalkan bertemu dengan belasan investor asing ini pada hari ini, Jumat (1/11/2024).

"Kami akan ada beberapa calon investor di sektor padat karya. Ada 15 investor," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Airlangga bilang, para investor asing ini melakukan penjajakan bukan untuk mengakuisisi perusahaa tekstil di Indonesia. Melainkan mereka berminat untuk merelokasi bisnisnya ke Indonesia.

Hal ini akibat strategi China Plus One (C+1) yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dengan mendiversifikasi bisnis ke negara lain.

“Mereka akan relokasi ke Indonesia. Karena kebanyakan kan mereka sebelumnya kan investasinya di China, tapi dengan adanya situasi global itu sekarang kebijakan daripada buyer di Amerika itu harus cari China Plus One,” jelasnya.

Selain Indonesia, investor asing yang akan menerapkan strategi China Plus One ini juga menjajaki negara ASEAN lainnya seperti Bangladesh dan Vitenam.

Namun saat ini kondisi politik Bangladesh tengah berguncang setelah mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengundurkan diri dan meninggalkan istananya saat unjuk rasa penuh kekerasan di Bangladesh pada 5 Agustus lalu.

Oleh karenanya, sisa Vietnam dan Indonesia yang dapat dijajaki untuk relokasi bisnis. “Oleh karena itu Indonesia harus bisa memanfaatkan secara baik,” kata Airlangga.

Untuk itu, Indonesia harus segera menyelesaikan berkas perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) agar tidak kalah saing dengan Vietnam.

“Mereka ingin agar Indonesia dan Vietnam mempunyai treatment yang sama di negara Eropa atau Amerika dan itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangan IEU-CEPA. Karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya nol. Bagi Indonesia di atas sekitar 16 persen, 10 sampai 20 persen,” tuturnya.

Langkah untuk Menyehatkan Industri Padat Karya

Airlangga menyebut, akan hadirnya investor asing sektor tekstil di Indonesia ini merupakan salah satu upaya pemerintah menyehatkan industri padat karya yang tengah terpuruk.

Salah satu yang terdampak ialah perusahaan tekstil nasional, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang.

“Kami sedang mempersiapkan bagaimana memperbaiki sektor padat karya,” ujarnya.

Sebab menurutnya, industri padat karya perlu direvitalisasi agar dapat menggenjot produktivitas. Namun untuk dapat mendongkrak produktivitas, diperlukan proses penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D).

“Karena biar bagaimana industri itu persaingannya persaingan pasar dan persaingan global. Jadi siapa yang lebih efisien, siapa yang energinya lebih efisien, siapa yang teknologinya lebih terakhir, siapa yang outputnya lebih besar itu akan menentukan competitiveness-nya,” tukasnya.

SOLO, KOMPAS.com - Kebiasaan memanaskanmesin mobil sebelum digunakan merupakan cara merawat kendaraan agar awet, dan dalam kondisi yang optimal.

Sebab, memanaskan mesin mobil membuat oli dapat bersirkulasi ke seluruh bagian mesin, sehingga dapat melumasi setiap komponen dan mengurangi gesekan yang ada.

Muchlis, Pemilik Bengkel Spesialis Toyota Mitsubishi, Garasi Auto Service, Sukoharjo, Jawa Tengah, mengatakan, memanaskan mesin mobil bisa membuat sistem pelumas berfungsi dengan maksimal, begitu juga sebaliknya saat tidak dipanaskan oli tidak akan bekerja dengan baik.

“Jika mesin mobil tidak dipanaskan maka sistem pelumasan tidak maksimal karena oli belum bersirkulasi secara merata,” kata Muchlis kepada Kompas.com, belum lama ini.

Suzuki Ilustrasi memanaskan mesin mobil.

Oli yang tidak bersirkulasi dengan merata akan membuat komponen lebih cepat aus karena pelunasannya kurang, sehingga gesekan antara komponen meningkat.

“Potensi keausan akan menjadi lebih besar. Selain itu, ketika mobil tidak pernah dipanasi, sistem pengisian aki atau baterai tidak maksimal sehingga potensi aki cepat drop,” kata Muchlis.

Muchlis juga menyarankan, memanaskan mesin mobil cukup 5 sampai 10 menit saja, tidak perlu terlalu lama karena membuat bahan bakar minyak (BBM) terbuang sia-sia.

Sementara, Iwan, Pemilik Iwan Motor Honda Auto Clinic mengatakan, memanaskan mesin mobil tidak perlu terlalu lama, cukup sampai suhu ideal.

“Begitu stasioner sudah normal mobil siap jalan. Memanaskan mobil jangan terlalu lama karena hanya pemborosan BBM, dan polusi saja, cukup dilakukan 3 sampai 5 menit saja,” kata Iwan.

Namun, untuk mobil tua, memanaskan mesin membutuhkan waktu yang lebih lama karena sudah banyak keausan pada komponen.

“Supaya dipastikan sistem pelumas dan pendingin betul-betul sudah bersirkulasi dan berlawanan dengan sempurna, maka pemanasan dilakukan lebih lama,” kata Iwan.

BOGOR, KOMPAS.com - Jip listrik Chery J6 akan meluncurkan pada akhir tahun 2024. Mobil off-road listrik pertama di Indonesia tersebut berganti nama dari iCar 03 menjadi Chery J6.

Pihak Chery menjelaskan, bahwa penggantian nama ini bertujuan agar penamaan dan penyebutannya menjadi lebih mudah. Chery Indonesia tidak menggunakan nama iCar karena iCar merupakan merek tersendiri.

Namun pada sisi lain, Chery juga sebetulnya menggunakan nama Omoda untuk beberapa model dalam jajarannya. Diketahui Omoda merupakan sub brand di bawah payung Chery International.

Foto: KOMPAS.com/Gregy Chery J6

Head of Brand Department PT Chery Sales Indonesia (CSI) Rifkie Setiawan mengatakan, pihaknya tidak dapat menggunakan nama Omoda untuk Chery J6 karena posisi merek yang berbeda.

"Memang berbeda, karena di luar negeri (internasional) mereka menggunakan nama Jaecoo (untuk iCar 03), bukan Omoda," kata Rifkie saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/10/2024).

"iCar adalah merek untuk pasar domestik China. Di pasar internasional, merek yang digunakan adalah Jaecoo sebagai induk. Jadi, iCar 03 ditujukan untuk pasar domestik China, sementara untuk pasar luar, namanya adalah Jaecoo J6," ucap dia.

Karena Indonesia berada di luar China, seharusnya model yang digunakan adalah Jaecoo dengan nama Jaecoo J6.

Foto: KOMPAS.com/Gregy Chery J6

Chery tidak menggunakan nomenklatur Omoda, karena di pasar internasional, J6 berada di bawah merek Jaecoo, bukan Omoda.

"Karakternya juga berbeda. Omoda itu memiliki karakter crossover, sehingga Omoda 5, Omoda 7, dan Omoda 9 pasti berbentuk crossover," ujar Rifkie.

"Positioning Jaecoo sebenarnya adalah merek yang premium dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk off-road. Oleh karena itu, Jaecoo J7 dan J8 dirancang untuk off-road. Karena memang ada varian yang menggunakan mesin konvensional (ICE) dan PHEV, sedangkan untuk model BEV digunakan nama J6," katanya.

BALI, KOMPAS.com – Dalam menghadapi tantangan keekonomian energi baru terbarukan (EBT), PT PGN Tbk, subholding gas dari Pertamina, bekerja sama dengan Universitas Udayana melalui rangkaian kegiatan Pertamina Goes To Campus 2024 (PGTC 2024).

Kolaborasi ini bertujuan memperkuat riset dan kapabilitas pengelolaan energi yang ramah lingkungan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap mengelola energi masa depan di tengah transisi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060.

Direktur Program Pembinaan Ditjen Migas Kementerian ESDM, Mirza Mahendra, menyoroti pentingnya transisi energi dengan menekankan peran gas bumi sebagai energi fosil yang lebih ramah lingkungan.

"Kami mendapat tugas dari Presiden untuk melaksanakan swasembada energi, karena energi impor akan menggerus ekonomi Indonesia dan tugas kita bersama adalah menjaga pengelolaan energi melalui program diversifikasi energi," ujar Mirza, melalui keterangan pers, Kamis (31/10/2024).

Mirza menambahkan bahwa untuk mencapai NZE 2060, tantangan terbesar adalah memastikan keekonomian EBT, serta sinergi antara pengaturan hulu dan hilir energi.

"Itulah mengapa PGN berperan dalam mendistribusikan energi yang lebih baik dari sisi lingkungan," ujarnya.

Selain itu, cadangan gas bumi yang cukup, dihadapkan pada kendala infrastruktur yang masih perlu diperkuat untuk menjangkau masyarakat.

Dukung Transisi Menuju EBT

Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko, menyatakan bahwa kolaborasi dengan Universitas Udayana sangat penting dalam menghadirkan inovasi riset energi yang mendukung transisi menuju EBT.

“Pengelolaan energi di masa depan bagi PGN perlu kolaborasi dengan civitas akademika untuk mengembangkan riset yang inovatif. Kolaborasi ini juga menyiapkan SDM unggul untuk pengelolaan energi ke depan," ujar Arief.

Rektor Universitas Udayana, Prof. I Ketut Sudarsana, menyambut positif kerja sama ini, menekankan pentingnya riset bersama untuk mengurangi jejak karbon.

“Universitas Udayana sebagai lembaga pendidikan berkomitmen untuk bersinergi dengan PGN, agar edukasi dan peningkatan wacana terkait transisi energi dapat bergulir dengan lancar,” kata Prof. Ketut.

PGN melihat kerja sama ini sebagai peluang untuk memperluas sosialisasi mengenai pemanfaatan gas bumi kepada generasi muda.

Arief berharap kolaborasi ini dapat memperkenalkan produk beyond pipeline seperti CNG dan LNG, yang relevan di Bali mengingat terbatasnya infrastruktur gas bumi di pulau ini.

PGN juga berencana mengeksplorasi energi hidrogen sebagai langkah menuju bisnis rendah karbon yang mendukung NZE 2060.

KOMPAS.com - Top up OVO BCA bisa dilakukan dengan mudah. Di era teknologi modern ini, transaksi keuangan mengalami transformasi signifikan, salah satunya adalah kemunculan dompet digital.

Dompet digital, atau e-wallet, menawarkan berbagai kemudahan yang belum pernah ada sebelumnya dalam melakukan transfer uang, baik secara personal maupun untuk keperluan bisnis.

Penggunaannya kian populer di Indonesia, apalagi dengan bertambahnya variasi platform seperti GoPay, OVO, DANA, LinkAja, dan lain sebagainya.

Salah satu keunggulan utama dari dompet digital adalah kecepatan dalam melakukan transfer. Dengan hanya beberapa langkah di aplikasi, pengguna dapat mentransfer uang ke penerima lain, baik ke sesama pengguna dompet digital yang sama maupun antar-platform, tergantung dari fitur yang disediakan oleh penyedia layanan.

Top up OVO BCA

Nah berikut ini adalah setidaknya 3 cara top up OVO dari BCA dikutip dari laman resmi OVO:

1. Cara top up OVO dari BCA via BCA Mobile

Top up OVO BCA pertama ini bisa dibilang yang paling sering digunakan, mengingat banyak nasabah BCA yang menggunakan aplikasi ini. Kode top up OVO BCA yakni 39358. Berikut tahapannya:

• Masuk ke aplikasi BCA Mobile di ponsel Anda
• Lalu, tekan menu m-Transfer
• Pilih menu BCA Virtual Account.
• Masukkan kode transfer BCA ke OVO yaitu 39358 dan diikuti nomor HP akun OVO yang terdaftar
• Input nominal uang yang Anda inginkan
• Input PIN BCA Mobile
• Berhasil.

2. Cara top up OVO dari BCA via myBCA

Selain menggunakan BCA Mobile, top up OVO BCA juga bisa menggunakan aplikasi lainnya yakni myBCA. Kode top up OVO BCA yakni 39358. Berikut tahapannya:

• Masuk ke aplikasi myBCA
• Lalu klik menu Transfer.
• Pilih menu Virtual Account.
• Input nomor virtual account OVO yaitu 39358 lalu diikuti ponsel HP Anda yang terdaftar
• Input nominal yang hendak ditransfer
• Masukkan PIN guna menyelesaikan transaksi
• Berhasil.

3. Cara top up OVO dari BCA via ATM

Cara terakhir atau ketiga top up OVO BCA yakni dengan menggunakan mesin ATM BCA. Dibanding dua cara sebelumnya, cara top up OVO dari BCA lebih merepotkan karena harus mendatangi mesin ATM terdekat, berikut tahapannya:

• Masukkan kartu ke mesin ATM
• Lalu masukan PIN Anda
• Selanjutnya, pilih menu Transaksi Lainnya
• Pilih menu Transfer
• Tekan menu Rekening BCA Virtual Account
• Masukkan kode OVO (3958) diikuti nomor HP terdaftar di OVO. misalnya: 39358085640416751.
• Masukkan nominal uang yang hendak ditransfer
• Konfirmasi pembayaran
• Tekan Ya
• Berhasil.

Kemudahan top up OVO dari BCA

Keuntungan lain dari dompet digital adalah aksesibilitas. Selama pengguna memiliki koneksi internet, transfer dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja termasuk penggunaan OVO.

Hal ini sangat membantu terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi atau tinggal di daerah yang sulit dijangkau oleh perbankan konvensional.

Dompet digital juga biasanya dilengkapi dengan fitur QR code, sehingga transfer dapat dilakukan tanpa perlu mengetik nomor tujuan. Pengguna hanya perlu memindai kode QR penerima, lalu memasukkan jumlah transfer dan konfirmasi.

Fitur ini sangat berguna untuk transaksi di tempat-tempat yang mendukung pembayaran digital seperti restoran, toko, atau pusat perbelanjaan.

Beberapa layanan dompet digital seperti OVO menawarkan biaya transfer yang lebih rendah dibandingkan transfer melalui bank konvensional.

Bahkan, beberapa dompet digital menyediakan transfer antar-platform secara gratis dalam jumlah tertentu atau untuk periode promosi. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menarik banyak pengguna, terutama yang sering melakukan transaksi dalam jumlah kecil dan tidak ingin terbebani biaya admin yang besar.

Muhammad Idris/Money.kompas.com Bisa dikatakan top up OVO BCA sangat praktis dan mudah.

Keamanan

Keamanan menjadi prioritas utama dalam transaksi digital, dan dompet digital pun dilengkapi berbagai fitur keamanan. Banyak dompet digital yang mengimplementasikan verifikasi dua langkah (two-factor authentication) serta teknologi enkripsi data untuk menjaga kerahasiaan informasi pengguna.

Selain itu, sebagian besar dompet digital juga memberikan notifikasi secara real-time melalui aplikasi, sehingga pengguna bisa langsung mengetahui setiap transaksi yang terjadi.

Beberapa dompet digital juga memberikan opsi untuk mengaktifkan fitur biometric authentication, seperti sidik jari atau pemindai wajah, yang membuat akses ke aplikasi hanya bisa dilakukan oleh pemilik akun.

Dompet digital memungkinkan pengguna melakukan berbagai jenis transaksi, mulai dari transfer ke sesama pengguna, pembayaran tagihan listrik dan air, pembelian tiket transportasi umum, hingga donasi untuk amal.

Pengguna bisa mengakses semua ini dalam satu aplikasi, tanpa harus berpindah platform atau mendaftar layanan baru. Fleksibilitas ini membuat dompet digital menjadi pilihan yang praktis bagi banyak orang.

Selain itu, fitur lain yang menjadi daya tarik adalah adanya multi-payment options atau opsi pembayaran ganda. Misalnya, beberapa dompet digital memungkinkan pembayaran melalui kartu kredit yang terhubung dengan akun dompet digital. Ini memberi pengguna lebih banyak pilihan dalam mengelola keuangan mereka.

Dompet digital memudahkan berbagi atau membagi biaya di antara sekelompok orang, misalnya ketika membayar makanan bersama atau berlibur. Beberapa dompet digital bahkan memiliki fitur khusus untuk pembagian tagihan.

Pengguna dapat membagi jumlah pembayaran secara otomatis sehingga setiap orang yang terlibat menerima tagihan sesuai porsi mereka. Ini tentunya mempermudah koordinasi dan mengurangi potensi konflik terkait pembagian biaya.

Sebagian besar dompet digital dilengkapi dengan fitur pelacakan pengeluaran, yang membantu pengguna memahami pola pengeluaran mereka. Pengguna dapat melihat riwayat transaksi secara detail, mulai dari jumlah, tanggal, hingga jenis transaksi.

Fitur ini sangat membantu dalam pengelolaan keuangan pribadi, sehingga pengguna bisa mengetahui berapa banyak yang mereka habiskan dalam periode tertentu dan memperkirakan anggaran di masa mendatang.

Kekurangan penggunaan dompet digital

Meskipun memberikan berbagai kemudahan, penggunaan dompet digital juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah ketergantungan pada jaringan internet, yang bisa menjadi kendala di daerah-daerah tertentu.

Selain itu, beberapa dompet digital masih memiliki batasan dalam hal transfer ke bank atau platform lain, meskipun ini semakin diperbaiki dengan inovasi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, karena kemudahan penggunaannya, ada risiko pengguna menjadi kurang waspada dalam bertransaksi. Pengguna perlu menjaga kerahasiaan akun mereka dan selalu berhati-hati agar tidak terjebak dalam modus penipuan yang memanfaatkan celah keamanan.

Kemudahan transfer menggunakan dompet digital menjadi salah satu solusi praktis yang dihadirkan oleh teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kemudahan, dan keamanan dalam bertransaksi.

Dengan berbagai fitur unggulannya, dompet digital berhasil mengubah cara kita melakukan transfer uang, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun keperluan bisnis.

Seiring perkembangan teknologi, diharapkan dompet digital akan terus berinovasi agar menjadi semakin aman dan memberikan nilai tambah bagi para penggunanya. Jadi mudah kan top up OVO BCA?

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang berlaku per 1 November 2024.

Terjadi kenaikan pada BBM jenis Pertamax Green 95, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina DEX. Namun untuk Pertamax tidak ada perubahan harga, alias tidak naik.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, penyesuaian harga BBM non-subsidi mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus, serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

"Evaluasi harga dilakukan berkala setiap bulan. Bisa naik, turun atau tetap. Bulan Oktober lalu semua harga BBM non-subsidi Pertamina turun, pada November ini harga mengalami kenaikan sedikit, kecuali Pertamax harganya tetap," ujar Heppy dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

"Dikarenakan harga MOPS RON 92 mengalami kenaikan relatif kecil, harga Pertamax diputuskan tidak naik," imbuhnya.

Dengan penyesuaian tersebut, kini harga jual BBM non-subsidi Pertamina untuk jenis Pertamax Turbo naik Rp 250 menjadi sebesar Rp 13.500 per liter dari sebelumnya sebesar Rp 13.250 per liter.

Kemudian untuk Dexlite harganya naik Rp 350 menjadi sebesar Rp 13.050 per liter dari sebelumnya Rp 12.700 per liter. Lalu Pertamina Dex naik Rp 290 menjadi seharga Rp 13.440 per liter dari sebelumnya Rp 13.150 per liter.

Serta untuk Pertamax Green 95 mengalami kenaikan Rp 450 menjadi dijual Rp 13.150 per liter dari sebelumnya Rp 12.700 per liter. Sedangkan untuk Pertamax harganya tetap di Rp 12.100 per liter.

Harga tersebut berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen, seperti di wilayah DKI Jakarta.

Adapun penetapan harga BBM mengacu pada regulasi Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidiKepmen ESDM No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum (JBU).

Berikut rincian harga BBM non-subsidi Pertamina di wilayah Jakarta per 1 November 2024:

- Pertamax (RON 92): Rp 12.100 per liter

- Pertamax Turbo (RON 98) : Rp 13.500 per liter

- Dexlite (CN 51): Rp 13.050 per liter

- Pertamina Dex (CN 53): Rp 13.440 per liter

- Pertamax Green 95 (RON 95): Rp 13.150 per liter

JAKARTA, KOMPAS.com - Daftar harga bahan pokok hari ini, Jumat 1 November 2024 di tingkat nasional mengalami kenaikan untuk beberapa bahan.

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas.com dari panel harga Badan Pangan Nasional, harga ikan bandeng per kilogram hari ini mengalami kenaikan Rp 1.960 atau 5,58 persen dibandingkan kemarin, yakni dari Rp 33.180 menjadi Rp 35.140. Papua Tengah menyumbang kenaikan tertinggi, di mana harga ikan bandeng hari ini dipatok Rp 100.000 per kilogram.

Harga hari ini mengalami kenaikan sebesar Rp 1.630 atau 4,64 persen dibandingkan harga tertinggi minggu lalu, yakni sebesar Rp 33.510. Kemudian jika dibandingkan bulan lalu, harga ikan bandeng hari ini mengalami kenaikan sebesar Rp 1.620 atau 4,61 persen dibanding harga tertinggi bulan lalu, yakni sebesar Rp 33.520.

Harga ikan tongkol per kilogram juga mengalami kenaikan sebesar Rp 1.930 atau 5,80 persen dibandingkan kemarin, yakni dari Rp 31.330 menjadi Rp 33.260. Kenaikan tertinggi terjadi di Papua Tengah, dengan banderol harga total Rp 100.000 per kilogram.

Harga hari ini mengalami kenaikan sebesar Rp 1.500 atau 4,51 persen dibandingkan harga tertinggi minggu lalu, yakni sebesar Rp 31.760. Kemudian jika dibandingkan bulan lalu, harga ikan tongkol hari ini mengalami kenaikan sebesar Rp 1.190 atau 3,58 persen dibanding harga tertinggi bulan lalu, yakni sebesar Rp 32.070.

Daftar kenaikan harga pangan pokok

Berikut harga pangan yang mengalami kenaikan dalam satu hari terakhir:

• Harga bawang merah naik dari Rp 30.860 menjadi Rp 32.550 per kilogram.
• Kenaikan harga dari Rp 37.020 menjadi Rp 38.700 per kilogram terjadi pada ikan kembung.
• Kenaikan harga dari Rp 39.900 menjadi Rp 41.460 per kilogram terjadi pada bawang putih bonggol.
• Harga daging ayam ras naik menjadi Rp 37.830 per kilogram dari sebelumnya Rp 36.320.
• Harga cabai merah keriting naik dari Rp 29.200 menjadi Rp 29.890 per kilogram.
• Harga telur ayam ras naik dari Rp 28.540 menjadi Rp 29.200 per kilogram.
• Kenaikan harga dari Rp 18.240 menjadi Rp 18.790 per liter terjadi pada minyak goreng kemasan sederhana.
• Harga gula konsumsi naik menjadi Rp 18.410 per kilogram dari sebelumnya Rp 17.920.
• Harga jagung tk peternak naik menjadi Rp 6.390 per kilogram dari sebelumnya Rp 5.980.
• Harga cabai rawit merah naik dari Rp 41.250 menjadi Rp 41.500 per kilogram.
• Kenaikan harga dari Rp 10.660 menjadi Rp 10.900 per kilogram terjadi pada kedelai biji kering (impor).
• Harga garam halus beryodium naik menjadi Rp 11.650 per kilogram dari sebelumnya Rp 11.520.
• Harga minyak goreng curah naik menjadi Rp 16.680 per liter dari sebelumnya Rp 16.600.
• Harga tepung terigu (curah) naik menjadi Rp 10.170 per kilogram dari sebelumnya Rp 10.110.
• Harga tepung terigu kemasan (non-curah) naik dari Rp 13.120 menjadi Rp 13.150 per kilogram.

Daftar penurunan harga pangan pokok

Sementara itu, bahan pangan lainnya mengalami penurunan. Harga daging sapi murni per kilogram mengalami penurunan paling tajam, yakni 2,72 persen atau turun Rp 3.570 dibanding kemarin, yakni dari Rp 134.930 menjadi Rp 131.360. Penurunan tertinggi terjadi di Lampung, dengan banderol harga total Rp 123.940 per kilogram.

Harga hari ini mengalami penurunan sebesar Rp 3.560 atau 2,71 persen dibandingkan harga tertinggi minggu lalu, yakni sebesar Rp 134.920. Kemudian jika dibandingkan bulan lalu, harga daging sapi murni hari ini mengalami penurunan sebesar Rp 3.560 atau 2,71 persen dibanding harga tertinggi bulan lalu, yakni sebesar Rp 134.920.

Berikut harga pangan yang mengalami penurunan dalam satu hari terakhir:

• Harga beras medium turun menjadi Rp 13.470 per kilogram dari sebelumnya Rp 13.530.
• Harga beras premium turun menjadi Rp 15.390 per kilogram dari sebelumnya Rp 15.440.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Pertamina (Persero) terus memperluas cakupan program Desa Energi Berdikari (DEB) sebagai upaya memaksimalkan pemanfaatan energi bersih di desa-desa Indonesia. Hingga Oktober 2024, program DEB Pertamina telah mencakup 102 desa di berbagai wilayah Indonesia.

DEB sendiri bertujuan untuk mendorong kemandirian energi sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon nasional.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyatakan bahwa pencapaian ini ditopang dengan penambahan DEB di 17 desa baru.

DEB baru termasuk di Tasikmalaya, Banten, Kamojang, Subang, Indramayu, Bali, Jambi, Ulubelu di Lampung, Boyolali di Jawa Tengah, dan Lumut Balai di Sumatera Selatan.

“DEB yang dikembangkan Pertamina menggunakan energi bersih yang bersumber dari tenaga surya, mikrohidro, dan biogas, yang potensinya besar sehingga bisa memberikan manfaat secara berkelanjutan,” ujar Fadjar, melalui keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Dalam pelaksanaan program DEB, Pertamina tidak hanya membangun infrastruktur energi bersih tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan energi secara mandiri.

“Inilah model pemberdayaan Pertamina membangun swasembada energi berbasis desa dengan masyarakat sebagai tulang punggungnya,” tambah Fadjar.

Turunkan Emisi Karbon Tiap Tahun

Pertamina berharap, dengan edukasi ini, masyarakat bisa mandiri mengelola energi dan memanfaatkannya untuk pengembangan ekonomi desa.

Pertamina menargetkan untuk menambah jumlah DEB hingga mencapai 79 desa tambahan pada tahun 2024, yang sebagian masih dalam proses survei dan instalasi.
Program ini tidak hanya mendukung swasembada energi, tetapi juga berperan penting dalam mengurangi emisi karbon.

Program DEB Pertamina diperkirakan berhasil menurunkan emisi sebesar 729.127 ton karbon dioksida ekuivalen (CO2eq) setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan target pemerintah mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

“Semakin luas penggunaan energi bersih maka akan semakin besar pengurangan emisi karbon sehingga bisa mempercepat target pemerintah dalam NZE,” pungkas Fadjar.