JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari budi daya benih bening lobster (BBL) di luar wilayah negara sebesar Rp 3,6 miliar.

Asisten Khusus Menteri KKP Tugas Media & Komunikasi Publik KKP Doni Ismanto mengatakan, angka tersebut diperoleh sejak KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portnusspp.) yang mulai berlaku pada 21 Maret 2024.

"Kita sudah punya real PNBP sejak Permen KP 7 diberlakukan angkanya sekitar Rp 3,6 miliar," kata Doni dalam Konferensi Pers "Update Penanganan BBL" di Media Center KKP, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

KOMPAS.com/Haryanti Puspa Sari Asisten Khusus Menteri KKP Tugas Media & Komunikasi Publik KKP Doni Ismanto dalam Konferensi Pers Update Penanganan BBL di Media Center KKP, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Doni mengatakan, capaian PNBP ini mematahkan anggapan yang kerab menyebutkan pemerintah mengincar ekspor BBL.

"Kita tidak mengincar ekspor (BBL), buktinya PNBP tidak besar-besar," ujarnya.

Doni mengatakan, Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 bertujuan untuk pembudidayaan BBL. Namun, bagi pihak yang ingin melakukan ekspor akan difasilitasi sehingga barang diakui oleh negara tujuan.

"Angka PNBP ini kecil menunjukkan apa? Menunjukkan kebijakan ini berjalan sesuai keberlangsungan sumber daya alam itu sendiri," ucap dia.

Keran ekspor BBL dibuka

Sebelumnya, Kebijakan ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur dari Indonesia ke negara lain telah mengalami sejumlah perubahan aturan dalam beberapa tahun terakhir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari budidaya benih bening lobster (BBL) di luar wilayah negara sebesar Rp 3,6 miliar.

Asisten Khusus Menteri KKP Tugas Media & Komunikasi Publik KKP Doni Ismanto mengatakan, angka tersebut diperoleh sejak KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portnusspp.) yang mulai berlaku pada 21 Maret 2024.

"Kita sudah punya real PNBP sejak Permen KP 7 diberlakukan angkanya sekitar Rp 3,6 miliar," kata Doni dalam Konferensi Pers "Update Penanganan BBL" di Media Center KKP, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

KOMPAS.com/Haryanti Puspa Sari Asisten Khusus Menteri KKP Tugas Media & Komunikasi Publik KKP Doni Ismanto dalam Konferensi Pers Update Penanganan BBL di Media Center KKP, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Doni mengatakan, capaian PNBP ini mematahkan anggapan yang kerab menyebutkan pemerintah mengincar ekspor BBL.

"Kita tidak mengincar ekspor (BBL), buktinya PNBP tidak besar-besar," ujarnya.

Doni mengatakan Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 bertujuan untuk pembudidayaan BBL. Namun, bagi pihak yang ingin melakukan ekspor akan difasilitasi sehingga barang diakui oleh negara tujuan.

"Angka PNBP ini kecil menunjukkan apa? Menunjukkan kebijakan ini berjalan sesuai keberlangsungan sumber daya alam itu sendiri," ucap dia.

Keran ekspor BBL dibuka

Sebelumnya, Kebijakan ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur dari Indonesia ke negara lain telah mengalami sejumlah perubahan aturan dalam beberapa tahun terakhir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari budidaya benih bening lobster (BBL) di luar wilayah negara sebesar Rp 3,6 miliar.

Asisten Khusus Menteri KKP Tugas Media & Komunikasi Publik KKP Doni Ismanto mengatakan, angka tersebut diperoleh sejak KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portnusspp.) yang mulai berlaku pada 21 Maret 2024.

"Kita sudah punya real PNBP sejak Permen KP 7 diberlakukan angkanya sekitar Rp 3,6 miliar," kata Doni dalam Konferensi Pers "Update Penanganan BBL" di Media Center KKP, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

KOMPAS.com/Haryanti Puspa Sari Asisten Khusus Menteri KKP Tugas Media & Komunikasi Publik KKP Doni Ismanto dalam Konferensi Pers Update Penanganan BBL di Media Center KKP, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Doni mengatakan, capaian PNBP ini mematahkan anggapan yang kerab menyebutkan pemerintah mengincar ekspor BBL.

"Kita tidak mengincar ekspor (BBL), buktinya PNBP tidak besar-besar," ujarnya.

Doni mengatakan Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 bertujuan untuk pembudidayaan BBL. Namun, bagi pihak yang ingin melakukan ekspor akan difasilitasi sehingga barang diakui oleh negara tujuan.

"Angka PNBP ini kecil menunjukkan apa? Menunjukkan kebijakan ini berjalan sesuai keberlangsungan sumber daya alam itu sendiri," ucap dia.

Keran ekspor BBL dibuka

Sebelumnya, Kebijakan ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur dari Indonesia ke negara lain telah mengalami sejumlah perubahan aturan dalam beberapa tahun terakhir.

KOMPAS.COM/DANI JULIUS PENYELUNDUPAN BENUR: Polisi menangkap DW (43) karena menyelundupkan benur atau benih bening udang lobster via Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. DW alias Diyan (43) tertangkap saat berada di rumahnya pada Kabupaten Buleleng, Bali, 4 Juni 2024 lalu.

Kemudian, aturan pelarangan ekspor benur diterbitkan di era Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016. Hingga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) terkait kebijakan ekspor BBL telah berganti sedikitnya enam kali hingga saat ini.

Untuk diketahui, per Mei 2024, pemerintah masih melarang kegiatan ekspor benih bening lobster.

Hal ini tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di wilayah perairan Indonesia.

Terbaru, KKP mengatakan tengah menyusun rancangan kebijakan terkait membuka kembali ekspor benih bening lobster ke luar negeri, seperti Vietnam.

Regulasi ini disebut bertujuan mendorong produktivitas budidaya lobster nasional dengan menggandeng negara yang sudah berhasil melakukan budidaya komoditas tersebut.

DATAgeospasial berperan penting dalam berbagai proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Data geospasial merupakan data yang berbasis lokasi, disajikan dalam bentuk peta dengan menggunakan sistem referensi tertentu.

Data dalam bentuk peta semakin banyak tersedia, diselenggarakan oleh berbagai kementerian dan lembaga.

Berbagai peta tematik tersebut antara lain terkait bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, kelautan, perhubungan, industri, infrastruktur, lingkungan hidup, kebencanaan dan lain sebagainya.

Agar peta tematik yang diselenggarakan oleh setiap instansi dapat digunakan untuk berbagai proses perencanaan pembangunan yang optimal, maka setiap peta harus memenuhi kaidah bersama, yaitu dibuat dengan standar pemetaan yang sama, menggunakan sistem referensi yang sama, menggunakan basis data dan peta dasar yang sama.

Bisa kita bayangkan apabila berbagai peta tematik dari berbagai instansi tersebut dibuat sesuai dengan standarnya sendiri-sendiri, dengan aturan berbeda-beda, dan kaidah berlainan, tentu peta-peta tersebut tidak dapat dioperasikan bersama-sama untuk berbagai tujuan peruntukan. Peta yang dibuat menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

Saat ini sudah tersusun peta tematik sebanyak 151 peta dari 24 kementerian dan lembaga yang secara resmi dapat diberbagi-pakaikan secara bersama-sama, dapat digunakan lintas instansi untuk berbagai keperluan.

Ke 151 peta tematik tersebut disatukan dan disajikan dalam satu geoportal yang sama di bawah payung program kebijakan satu peta.

Program kebijakan satu peta atau one map policy (OMP) yang dirumuskan melalui perpres 23/2021 menyediakan informasi penting berbasis lokasi yang dapat diakses oleh setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat umum.

OMP memberikan potret atau gambaran dinamika pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. OMP juga dapat digunakan untuk membantu proses penyelesaian konflik dan tumpang tindih lahan.

Sinkronisasi pada program OMP menghasilkan indikasi adanya tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Dari hasil analisis OMP, luasan peta indikasi tumpang tindih mengalami penurunan yang signifikan, d imana pada 2019 terdapat lebih dari 77 juta hektare lahan tumpang tindih dan di pada 2024 menjadi 47 juta hektare, atau mengalami penurunan sebesar 10,5 persen.

OMP memberikan dukungan dalam penyelesaian tata ruang, kawasan hutan dan hak atas tanah yang mencapai 43 juta hektare.

Identifikasi ketidaksesuaian juga terjadi antara perizinan pertambangan dalam kawasan hutan, hak guna usaha dan tutupan kelapa sawit dalam kawasan hutan; juga ketidaksesuaian antara izin, konsesi, hak atas tanah dan hak pengelolaan; dan kategori tumpang tindih karena batas wilayah.

OMP telah digunakan dalam berbagai isu strategis, termasuk dalam tata kelola industri sawit dan program strategis nasional pencegahan korupsi (stranas PK).

Sebagai suatu terobosan kebijakan strategis, OMP perlu terus dikembangkan dengan melibatkan berbagai sektor yang belum tergabung, sehingga tidak hanya 151 peta tematik saja, namun diharapkan seluruh peta tematik nasional dapat disatukan dalam satu sistem geoportal.

Sistem geoportal yang dibangun saat ini sudah menjadi rujukan bersama dari 42 kementerian dan lembaga, 35 provinsi dan 467 lebih kabupaten/kota yang telah mempunyai akun geoportal.

Kewenangan akses berbagi pakai data dan informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional juga telah diberikan pada masyarakat umum, untuk melihat dan mengunduh data.

Kewenangan akses pada masyarakat ini sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan peningkatan literasi geospasial pada masyarakat.

Geoportal OMP telah diakses lebih dari 76 juta pengakses, dan diprediksi dengan keterbukaan akses pada masyarakat akan meningkatkan jumlah akses yang signifikan.

Isu keamanan dan integritas data tentu menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian. Proses pengamanan data berlapis, kode kemanan validasi, dan sistem pengamanan data lainnya perlu terus ditingkatkan dalam sistem OMP di masa depan.

TANGERANG, KOMPAS.com - Pada ajang GIIAS 2024, GWM Indonesia meluncurkan dua line-up sekaligus, termasuk SUV Tank 300 HEV. Mobil ini melengkapi seri Tank yang diperkenalkan awal tahun ini.

Khoo Shao Tze, President Director PT Inchcape Automotive Indonesia, menyatakan akan memperkenalkan lebih banyak kendaraan energi baru (NEV).

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan teknologi terbaru yang dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat Indonesia," ujar Khoo di Tangerang, Rabu (17/7/2024).

General Manager GWM Indonesia, Constantinus Herlijoso, menambahkan, bahwa peluncuran Tank 300 HEV adalah respons positif terhadap SUV seri sebelumnya.

"GWM bangga memperkenalkan SUV 4x4 untuk konsumen yang dinamis dan berjiwa muda, dengan fokus pada mobilitas berkelanjutan."

Tank 300 HEV menonjol dengan desain gagah, teknologi hybrid efisien, sistem keselamatan mutakhir, dan mengoptimalkan kenyamanan penumpang.

Ilham Karim/Kompas.com GWM Tank 300 resmi dirilis di GIIAS 2024.

Tank 300 HEV diproyeksikan sanggup menghadapi kondisi jalanan yang ekstrem. GWM Tank 300 HEV menggunakan mesin 2.0 Turbocharged direct-injection HEV dipadu baterai berkapasitas 1,76kWh.

Mobil ini mampu menghasilkan performa penuh tenaga mencapai 342 Tk dengan torsi maksimal 648 Nm.

Dilengkapi dengan sasis kokoh, ground clearance yang tinggi, serta sistem penggerak empat roda yang cerdas.

Tank 300 HEV siap diterpa berbagai rintangan di lintasan tidak rata. Hal ini dimungkinkan oleh fitur-fitur seperti front and rear axle differential locks, 8-driving mode configuration and expert mode, dan 360 intelligent off-road driving camera.

Dari segi eksterior, SUV berukuran sedang ini mengadopsi tema Stylish Hardcore Retro, GWM Tank 300 HEV memancarkan aura gagah nan modis. Horizontal grille-nya yang lebar berpadu dengan lampu depan LED Retro modern terkesan menghadirkan semangat off-road sejati.

Soal keamanan, GWM Tank 300 HEV dilengkapi dengan energy absorbing collapsible steering column, fuel shutoff system, dan Electronic Stability Programme (ESP), yang bekerja sama memastikan keselamatan pengendara sebagai prioritas utama.

Mobil ini dijual dengan estimasi harga Rp 833.888.000. on the road.

TANGERANG, KOMPAS.com - ToyotaPrius Hybrid akhirnya resmi dijual di Indonesia mulai Rabu (17/7/2024) di GIIAS 2024. Mobil hybrid terlaris Toyota itu dibanderol Rp 698 juta, lebih murah dari prediksi tahun lalu yang sempat disebut Rp 800 jutaan saat mejeng di GIIAS 2023.

Secara tampilan, Prius generasi kelima punya desain yang lebih tajam. Bahkan dari depan, bagian gril dan lampu seperti hammerhead shark atau hiu kepala martil, agresif.

Aliran garis desain yang agresif di depan, disambung terus sampai ke belakang. Makanya secara tampilan jadi lebih sleek dan aerodinamis, cocok buat mobil hybrid yang mengutamakan efisiensi dan jarak tempuh.

Faschia Depan All New Prius HEV (Hybrid Electric Vehicle)

Selain model mobilnya yang baru, teknologi hybrid yang disematkan ke Prius juga baru, generasi kelima yang lebih efisien dengan garansi baterai delapan tahun atau 160.000 Km.

Dapur pacu Prius Hybrid menggunakan mesin 1.798cc empat silinder segaris yang dikombinasikan dengan motor generator. Tenaga dan torsi dari mesin tersebut tembus 72 kW (96,5 TK) di 5.200 RPM dan torsi 142 Nm di 3.600 RPM.

Sedangkan motor listrik yang bekerja berbarengan dengan mesin, memiliki tenaga 70 kW (93,8 TK) dan 185 Nm. Jadi motor generator mumpuni apalagi saat dibutuhkan ketika kondisi baterai penuh untuk menghemat BBM.

Profil Samping All New Prius HEV (Hybrid Electric Vehicle)

Beralih ke kabin, bagian pengendara dibuat layaknya kokpit pesawat. Klaster instrumen model melayang di atas dasbor dan adanya head unit berukuran sembilan inci.

Bisa dibilang, desain kabin Prius terbaru senada dengan bZ4X. Makanya bukan cuma futuristis dan agresif di luar, tapi pengemudi juga bisa merasakan kecanggihan dari pandangan mata.

Prius baru ini juga menggunakan rangka TNGA terbaru dengan keunggulan lebih kaku biar makin aman, ringan biar makin halus, low centre of gravity agar stabil, dan kabin yang lebar dan rendah, memberi kesan sporty driving.

Prius Hybrid juga dilengkapi dengan Toyota Safety Sense yang lengkap, seperti Pre-collision System, Lane Tracing Assist, Dynamic Radar Cruise Control (Adaptive Cruise Control), Automated High Beeam, dan Lane Departure Alert.

Prius Hybrid dijual dengan harga Rp 698 juta. Tersedia empat warna, yakni Mustard, Ash, Attitude Black, dan Platinum White Pearl. Mobilnya diimpor langsung dari Jepang dan mulai diantar tahun ini setelah pemesanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Persaingan sumber daya manusia (SDM) di bidang transportasi laut sangat ketat. Oleh sebab itu, lulusan Politeknik Pelayaran Banten (Poltekpel Banten) perlu terus meningkatkan kemampuannya.

Dengan demikian, mereka dapat bersaing dengan pelaut-pelaut di kancah internasional.

Direktur Poltekpel Banten, Capt Semuel Palembangan mengatakan, pihaknya menyepakati nota kesepahaman dan Memorandum of Understanding (MoU) antara Poltekpel Banten dengan beberapa perusahaan pelayaran.

PIXABAY/GERHARD TRASCHUTZ Ilustrasi kapal tanker.

"Hal ini ditujukan untuk perencanaan kegiatan rekrutmen kadet mahasiswa dan lulusan Poltekpel Banten yang bekerja di kapal-kapal milik perusahaan pelayaran," kata Semuel dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

Ini juga merupakan bentuk pengembangan potensi peserta didik yang akan melaksanakan praktik laut dan sebagai komitmen Poltekpel Banten terhadap serapan lulusan.

Sementara itu, anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tubagus Haerul Jaman saat Upacara Pelantikan Perwira Transportasi Laut Program Diploma III Pembentukan, Diklat Pelaut III Pembentukan Dan Diklat Pelaut IV Pembentukan serta Pelepasan (Bon Voyage) Perwira Siswa Diklat Pelaut IV Dan V Peningkatan menyatakan, transportasi laut tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian global, tetapi sektor yang memegang peranan vital dalam konektivitas dan perdagangan antarnegara.

Pun persaingan global menuntut kualitas SDM yang tinggi.

TANGERANG, KOMPAS.com - MG Motor Indonesia menghadirkan MG 4 EV XPower di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024. Meskipun tidak menjadi bintang utama, namun MG4 EV XPower menonjol dengan desain kosmetik yang unik.

Tampilan detail seperti kaliper rem dan warna bodi menunjukkan perbedaan signifikan dari model standar.

MG4 EV XPower hadir dengan bodi berwarna Wild Hunter Green matte yang menampilkan kesan elegan dan modern.

Mobil ini juga dilengkapi dengan pelek alloy berukuran 18 inci yang dibalut dengan ban Bridgestone Turanza T005.

"MG memandang era kendaraan listrik bukan sebagai tantangan, tetapi sebagai peluang untuk membawa inovasi dan desain ke level berikutnya," kata Donald Rachmat, Chief Operating Officer MG Motor Indonesia di Tangerang, Rabu (17/7/2024).

Ilham Karim/Kompas.com MG 4 EV XPower di GIIAS 2024.

MG 4 EV XPower dilengkapi dengan motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga hingga 435 PS dan torsi maksimum 600 Nm.

Mobil ini menggunakan baterai berkapasitas 64 kWh yang memungkinkan jarak tempuh hingga 385 km dengan sekali pengisian.

Akselerasinya mampu mencapai kecepatan 0-100 km/jam dalam waktu 3,8 detik, memberikan sensasi berkendara yang sporty.

Mobil ini juga mendukung fast charging yang memungkinkan pengisian hingga 80 persen hanya dalam waktu 35 menit.

Tampilan luar MG 4 EV XPower menampilkan garis desain yang aerodinamis dan modern, dilengkapi dengan lampu depan LED dan grille khas MG.

Bagian dalam mobil dirancang dengan konsep futuristik, dilengkapi dengan layar sentuh infotainment 10,25 inci, sistem audio premium, dan fitur konektivitas yang lengkap.

Selain itu, mobil ini dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan mutahkhir seperti adaptive cruise control, lane-keeping assist, autonomous emergency braking, dan blind-spot monitoring.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyetor dividen terbesar sepanjang 2023. Berdasarkan data Kementerian BUMN, posisi BUMN penyumbang dividen terbesar setelah BRI yakni Pertamina, Bank Mandiri, Telkom dan MIND ID.

Secara rinci, BRI menyetor dividen total senilai Rp 23,2 triliun pada 2023, Pertamina Rp 14 triliun dan Bank Mandiri Rp 12,8 triliun. Sedangkan, Telkom dan MIND ID masing-masing berkontribusi Rp 8,6 triliun dan Rp 7,5 triliun.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, sepanjang 2023, setoran dividen dari BUMN tercatat meningkat drastis. Kemudian, kontribusi perseroan BUMN terhadap negara dalam bentuk dividen mencapai Rp 81 triliun pada 2023.

Realisasi itu naik 102,5 persen secara tahunan atau year on year dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 40 triliun.

Secara keseluruhan, total kontribusi BUMN terhadap negara termasuk pajak dan PNBP lainnya mencapai Rp 636 triliun pada 2023. Pencapaian itu tersebut juga tumbuh dibandingkan periode 2022 sebesar Rp 591 triliun.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, BUMN secara grup mengkontribusikan 20 persen pendapatan negara pada periode tahun 2023.

“Perbaikan struktur, transformasi budaya maupun keuangan yang dilakukan BUMN juga ikut dirasakan masyarakat sebagai pemegang saham emiten BUMN,” kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (18/7/2024).

Keuntungan BUMN kembali ke rakyat

Pada kesempatan terpisah Direktur Utama BRI Sunarso menyampaikan, BRI sebagai perusahaan BUMN, memiliki peran sebagai agent value creator dan agent of development. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut secara simultan, BRI harus mencetak keuntungan.

Sunarso menekankan, sebagai "bank rakyat", keuntungan yang diperoleh BRI pun pada akhirnya akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas, selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah.

"Dengan memperoleh keuntungan atau economic value, maka perusahaan BUMN bisa memiliki modal untuk menciptakan social value sehingga ekonomi akan berputar. Dan BRI sudah membuktikan, selama ini bisa menjalankan peran economic value dan social value secara simultan," tutup Sunarso.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyetor dividen terbesar sepanjang 2023. Berdasarkan data Kementerian BUMN, posisi BUMN penyumbang dividen terbesar setelah BRI yakni Pertamina, Bank Mandiri, Telkom dan MIND ID.

Secara rinci, BRI menyetor dividen total senilai Rp 23,2 triliun pada 2023, Pertamina Rp 14 triliun dan Bank Mandiri Rp 12,8 triliun. Sedangkan, Telkom dan MIND ID masing-masing berkontribusi Rp 8,6 triliun dan Rp 7,5 triliun.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, sepanjang 2023, setoran dividen dari BUMN tercatat meningkat drastis. Kemudian, kontribusi perseroan BUMN terhadap negara dalam bentuk dividen mencapai Rp 81 triliun pada 2023.

Realisasi itu naik 102,5 persen secara tahunan atau year on year dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 40 triliun.

Secara keseluruhan, total kontribusi BUMN terhadap negara termasuk pajak dan PNBP lainnya mencapai Rp 636 triliun pada 2023. Pencapaian itu tersebut juga tumbuh dibandingkan periode 2022 sebesar Rp 591 triliun.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, BUMN secara grup mengkontribusikan 20 persen pendapatan negara pada periode tahun 2023.

“Perbaikan struktur, transformasi budaya maupun keuangan yang dilakukan BUMN juga ikut dirasakan masyarakat sebagai pemegang saham emiten BUMN,” kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (18/7/2024).

Keuntungan BUMN kembali ke rakyat

Pada kesempatan terpisah Direktur Utama BRI Sunarso menyampaikan, BRI sebagai perusahaan BUMN, memiliki peran sebagai agent value creator dan agent of development. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut secara simultan, BRI harus mencetak keuntungan.

Sunarso menekankan, sebagai "bank rakyat", keuntungan yang diperoleh BRI pun pada akhirnya akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas, selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah.

"Dengan memperoleh keuntungan atau economic value, maka perusahaan BUMN bisa memiliki modal untuk menciptakan social value sehingga ekonomi akan berputar. Dan BRI sudah membuktikan, selama ini bisa menjalankan peran economic value dan social value secara simultan," tutup Sunarso.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK Tata Kelola).

POJK ini diterbitkan untuk terus mendorong agar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah dapat tumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, adaptif, dan berdaya saing dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat terutama pelaku usaha mikro dan kecil di wilayahnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae berharap penerbitan POJK ini dan upaya penguatan yang dilakukan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPR Syariah.

“Ketentuan ini penting dalam rangka menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks. Berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan, kegagalan dalam penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah seringkali menjadi salah satu penyebab utama kegagalan BPR dan BPR Syariah,” kata Dian dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (18/7/2024).

Ia menambahkan, penguatan tata kelola ini juga sejalan kebijakan konsolidasi bagi BPR dan BPR Syariah yang berada dalam kepemilikan pemegang saham pengendali (PSP) yang sama sehingga dapat menjadi industri yang lebih efisien dan berkontribusi bagi perekonomian dan masyarakat.

POJK Tata Kelola yang berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2024 secara umum mengatur mengenai kewajiban bagi BPR dan BPR Syariah untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dalam seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk penyempurnaan atau penguatan struktur dan proses tata kelola yang meliputi aspek pemegang saham, pelaksanaan tugas direksi, dewan komisaris dan komite, penerapan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, fungsi audit ekstern, manajemen risiko dan anti fraud, penanganan benturan kepentingan, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, serta rencana bisnis BPR dan BPR Syariah.

"Penerapan tata kelola pada BPR dan BPR Syariah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan BPR dan BPR Syariah yang stabil dan berkelanjutan serta memberikan manfaat kepada nasabah atau masyarakat sekitar dan para pemangku kepentingan," imbuh dia.

Secara khusus, penguatan penerapan tata kelola pada BPR dan BPR Syariah diharapkan dapat mengiringi perkembangan layanan, inovasi produk dan teknologi informasi perbankan serta dapat memitigasi kemungkinan terjadinya tindak kecurangan atau permasalahan lainnya.

"OJK meyakini rangkaian kebijakan dan ketentuan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah ini dapat menjadikan industri BPR dan BPR Syariah lebih berdaya saing dan semakin berkontribusi bagi perekonomian dan masyarakat," tutup Dian.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Irwan Hidayat mendapatkan penghargaan Trophy Keris Kehormatan Nusantara CSR Awards 2024 sebagai Pemimpin Transformasi Bisnis Berkelanjutan.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Chairman The La Tofi School of Social Responsibility, La Tofi, pada ajang Nusantara CSR Award 2024 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Nusantara CSR Awards diselenggarakan oleh La Tofi School of Social Responsibility. Penghargaan di ajang ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang dianggap mempunyai komitmen dan kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan demi mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik.

Selain perusahaan, Nusantara CSR Awards juga memberikan apresiasi kepada pemimpin perusahaan yang dinilai berkomitmen dalam kehidupan sosial.

Irwan mengatakan, ia bangga bisa mendapatkan penghargaan individu pada ajang Nusantara CSR Award 2024.

Menurutnya, setiap perusahaan perlu mengimplementasikan program corporate social responsibility (CSR).

Usai ajang penghargaan, Irwan pun menyempatkan diri bercerita terkait perjalanannya dalam menyelami isu sosial dan keberlanjutan kepada awak media, termasuk Kompas.com.

“Saya mengenal CSR sekitar 1980-1990. Ketentuannya itu (adalah) perusahaan perlu membagikan sekitar 2 persen profitnya. Kami (Sido Muncul) dulu masih kecil. Namun, saya tertarik dengan program CSR karena ini bertujuan untuk membantu banyak orang. Secara tidak langsung juga membantu pemerintah,” ujar Irwan.

Untuk menjalankan program tersebut, tambah Irwan, ia berinisiatif menggunakan dana dari keuntungan iklan yang didapat oleh Sido Muncul.

Dari situ, Sido Muncul pun mulai melakukan berbagai program kemanusiaan untuk membantu masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Meski begitu, Irwan mengakui bahwa dana sebesar 2 persen dari profit yang diberikan untuk program CSR perusahaan belum sepenuhnya bisa membantu banyak orang secara optimal.

Oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk menambah alokasinya agar kehadiran Sido Muncul bisa bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami terus beriklan, lalu keuntungannya dialokasikan untuk mengadakan berbagai program penting. Salah satu program tersebut adalah operasi untuk penderita katarak. Kemudian, ada program operasi bibir sumbing dan mengatasi tengkes atau stunting. Ketiganya masuk dalam program sosial yang dijalankan perusahaan,” tuturnya.

Selain program sosial, Sido Muncul juga memiliki program pengembangan masyarakat dan penciptaan nilai sosial yang masuk dalam program CSR serta keberlanjutan.

Menurut Irwan, semua program tersebut sangat penting karena menjadi penanda kehadiran perusahaan di tengah masyarakat.

“Ke depan, kami akan terus menjalankan program tersebut. Upaya ini juga membuat Sido Muncul dikenal oleh banyak orang,” ucapnya.

Sebelum bergegas, Irwan secara khusus berterima kepada La Tofi yang telah memberikan dirinya penghargaan.

Penghargaan yang diberikan oleh La Tofi semakin memotivasinya dan pemimpin perusahaan lain agar mereka bisa lebih berdampak positif di masa depan.

“Terima kasih La Tofi. Anda itu lebih hebat dari semua perusahaan karena terus memberikan arahan dalam membantu masyarakat melalui edukasi terkait CSR. Dia itu sangat menginspirasi lewat apa yang telah ia berikan,” terang Irwan.

Pemimpin yang berani

Terkait penghargaan untuk Irwan, La Tofi menjelaskan bahwa Direktur Sido Muncul tersebut pantas diapresiasi. Irwan memiliki keberanian dalam menghadapi risiko yang dijalankan bisnisnya, terutama isu sosial dan keberlanjutan.

Dok. Kompas.com/Erlangga Satya Irwan Hidayat bersama jajaran staff Sido Muncul usai menerima penghargaan.

“Saya mengenal Pak Irwan lebih dari 10 tahun lalu. Untuk berdampak bagi masyarakat, beliau justru malah membenahi internal perusahaannya dulu agar tidak mencemari lingkungan. Makin ke sini, saya melihat Pak Irwan justru semakin berani mengambil tanggung jawab dari risiko bisnis yang lebih besar,” jelas La Tofi.

Selain berani, La Tofi menilai Irwan sebagai sosok yang hebat karena mau merangkul berbagai kalangan masyarakat saat menjalankan berbagai upaya keberlanjutan Sido Muncul.

Secara tidak langsung, hal tersebut membuat masyarakat menjadi dekat dan masuk sebagai bagian penting dalam entitas bisnis perusahaan.

“Upaya ini membuat Sido Muncul diapresiasi masyarakat. Pak Irwan juga dikagumi karena merupakan sosok pemimpin yang tidak konvensional dan tidak sekadar cari untung. Keuntungan dari Sido Muncul malah dibagikan kembali untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Itu alasan Pak Irwan pantas diganjar penghargaan,” ucap La Tofi.

La Tofi menambahkan, keberanian dan kehebatan Irwan dalam menanggung risiko tersebut juga membuat Sido Muncul menjadi perusahaan yang berkelanjutan.

“Penilaian terkait pemberian penghargaan Pemimpin Transformasi Bisnis Berkelanjutan itu sangat lama prosesnya. Lebih dari dua tahun. Pak Irwan sendiri pantas dihargai karena jadi teladan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab,” jelas La Tofi.

Terkait CSR Sido Muncul, tambah La Tofi, semua program yang dihadirkan sudah sangat baik. Semua program milik Sido Muncul mampu menjawab semua tantangan sosial di tengah masyarakat Indonesia.

“Dalam kehidupan sosial, ketika masyarakat terganggu, itu kan jadi berpengaruh ke banyak hal, termasuk ekonomi. Nah, Sido Muncul berhasil di sini. Dengan menangani isu sosial, perusahaan juga secara tak langsung bisa menangani masalahnya sendiri. Saat kondisi masyarakat membaik, mereka juga jadi lebih sering mengonsumsi produk Sido Muncul,” ujarnya.