1. Bahlil: Smelter Freeport di Gresik Akan Hasilkan 60 Ton Emas Murni

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur dapat menghasilkan 60 ton emas dan 600.000 ton tembaga. Adapun smelter Gresik ini akan mulai beroperasi September 2024 untuk mengolah konsentrat tembaga dari Timika.

Bahlil mengatakan, pembangunan smelter tersebut memakan biaya 3 miliar dollar AS dan menjadi smelter terbesar di dunia.

"Jadi kita ingin dia menghasilkan apa? 600 ribu katoda tembaga, 600 ribu ton. Emasnya 60 ton dari 3 juta konsentrat. Supaya apa? Ini pendapatannya untuk negara kita," kata Bahlil saat memberikan Kuliah Umum di IPDN, Jawa Barat yang disiarkan YouTube BKPM, Kamis (11/7/2024).

Selengkapnya klik di sini.

2. Korban KSP Indosurya Tuntut Penjualan Aset untuk Ganti Rugi

Aliansi korban koperasi Indosurya meminta penjualan aset untuk membayar kerugian dari nasabah.

Salah satu perwakilan Aliansi korban Koperasi Indosurya Teddy Adrian mengungkapkan, sampai saat ini korban juga belum menerima penggantian kerugian dari aset yang disita.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar aset sitaan berupa 202 aset properti dan 180 unit mobil segera dilelang untuk membayar kerugian kepada korban. Total aset tersebut ditaksir sekitar Rp 2,4 triliun.

"Walaupun kesemua aset sitaan dilelangkan tetapi masih jauh dari cukup karena aset tersebut diprediksi telah turun banyak nilainya karena berbagai macam kondisi," ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, ditulis Kamis (11/7/2024).

Selengkapnya klik di sini.

3. Soal Pembelian BBM Subsidi Dibatasi, Erick Thohir: Sisa Dananya buat Asupan Gizi Ibu dan Anak

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pemerintah tengah mendorong penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran. Artinya, hanya dikonsumsi oleh orang yang tidak mampu, bukan orang kaya.

Hal ini menyusul pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut pemerintah bakal melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Erick mengatakan, pihaknya saat ini sedang menunggu rampungnya revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Dia berharap Perpres yang mengatur pembatasan pembelian BBM bersubsidi itu bisa dipercepat penyelesaiannya. "Kami sedang menunggu (revisi) Perpres 191. Jangan sampai BBM (subsidi) ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi," ujarnya saat ditemui kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Selengkapnya klik di sini.

4. Gaikindo Sebut Aturan OJK Jadi Salah Satu Penyebab Penjualan Mobil Turun

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengungkapkan, aturan OJK memiliki andil dalam anjloknya penjualan mobil pada semester pertama tahun ini.

Adapun beleid yang dimaksud adalah Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

"Jelang akhir 2023, OJK mengeluarkan POJK No. 22 Tahun 2023. Intinya kendaraan yang mengalami kesulitan cicilan kredit tidak boleh ditelepon setelah pukul 19.00 dan hari libur. Dampaknya pembelian kendaraan semakin turun pada Januari 2024," ujar Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara dalam Diskusi Solusi Mengatasi Stagnasi Pasar Mobil, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Selengkapnya klik di sini.

5. Komisi VI DPR RI Setujui PMN Rp 44,2 Triliun untuk 16 BUMN pada 2025

Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Kementerian BUMN untuk memberikan penyertaan modal negara (PMN) Rp 44,2 triliun ke 16 BUMN pada tahun anggaran 2025.

Hal itu diputuskan dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo pada Rabu (10/7/2024) malam.

"Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN tahun anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Sarmuji saat membacakan kesimpulan rapat.

Adapun 16 BUMN yang bakal mendapatkan suntikan PMN yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Asabri (Persero), PT PLN (Persero), BPUI atau Indonesia Financial Group (IFG), PT Pelni (Persero), dan PT Bio Farma (Persero).

Selengkapnya klik di sini.

KOMPAS.com - Tugas bank sentral adalah melaksanakan kebijakan moneter. Di Indonesia, tugas ini diemban oleh Bank Indonesia atau BI.

Melansir laman resmi BI, dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia bertugas mengelola tiga bidang yaitu moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan tunggal dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

Tugas bank sentral

Tugas bank sentral adalah mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Berikut adalah tugas-tugas utama bank sentral:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Tugas pokok Bank Indonesia adalah mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan pengendalian jumlah uang beredar.

2. Mengatur dan mengawasi sistem perbankan

Mengawasi bank-bank komersial dan lembaga keuangan lainnya untuk memastikan stabilitas dan kesehatan sistem perbankan. Ini mencakup penerapan regulasi, pengawasan kepatuhan, dan penanganan krisis perbankan. Namun di Indonesia, tugas pengawasan perbankan sudah diambil alih Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Menjaga stabilitas sistem keuangan

Tugas pokok Bank Indonesia adalah mengidentifikasi dan mengelola risiko sistemik serta bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir bagi bank-bank komersial dalam situasi krisis likuiditas untuk menjaga stabilitas keseluruhan sistem keuangan.

4. Mengelola cadangan devisa

Di semua negara, tugas bank sentral adalah mengelola cadangan devisa negara untuk mendukung stabilitas nilai tukar mata uang dan menyediakan likuiditas dalam transaksi internasional.

5. Menyediakan dan mengelola sistem pembayaran

Tugas bank sentral adalah mengelola dan mengawasi sistem pembayaran nasional untuk memastikan efisiensi, keamanan, dan keandalan dalam proses transaksi keuangan.

6. Mengeluarkan dan mengelola peredaran uang

Tugas bank sentral adalah bertanggung jawab atas pencetakan, penerbitan, dan peredaran uang kartal (uang kertas dan koin) untuk memenuhi kebutuhan transaksi dalam perekonomian.

7. Analisis Ekonomi

Salah satu tugas pokok Bank Indonesia adalah melakukan penelitian ekonomi dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan moneter dan keuangan. Bank sentral juga mengumpulkan dan menyebarkan data statistik ekonomi yang relevan.

8. Menetapkan kebijakan nilai tukar

Tugas bank sentral adalah menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan nilai tukar untuk menjaga stabilitas mata uang terhadap mata uang asing, serta berintervensi di pasar valuta asing bila diperlukan.

9. Mewakili negara dalam forum internasional

Mewakili negara dalam berbagai forum internasional terkait kebijakan moneter dan keuangan, seperti pertemuan IMF, Bank Dunia, dan forum G20.

Tugas-tugas ini memastikan bahwa bank sentral dapat menjalankan perannya dengan efektif dalam menjaga stabilitas makroekonomi, sistem keuangan, dan sistem pembayaran di negara tersebut.

Selain BI, contoh bank sentral yang menjalankan tugas-tugas ini adalah Federal Reserve (The Fed) di Amerika Serikat, dan European Central Bank (ECB) di Uni Eropa.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Salah satu tugas bank sentral adalah menetapkan kebijakan nilai tukar, nah di Indonesia tugas pokok Bank Indonesia adalah menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil.

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah adanya wacana pemerintahan Prabowo-Gibran akan meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ia menegaskan bahwa rasio utang pemerintahan Prabowo-Gibran tetap di bawah 40 persen terhadap PDB dengan batas defisit APBN 2025 yang juga tetap di bawah 3 persen.

“Sekarang kita tidak bicarakan itu. Jadi kita tetap konsentrasi di bawah 40 persen (rasio utang) dan current account defisitnya 3 persen," kata Airlangga usai konferensi pers Rakernas One Map Policy di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (11/7/2024).

Hal itu sebagai tanggapannya atas pernyataan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang juga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyebut adanya rencana untuk meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari PDB.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pernyataan tersebut hanya sebatas wacana. Menurutnya, belum ada penyesuaian rasio utang dan defisit APBN oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Ya itu kan wacana saja yang dibahas," jelasnya.

Adapun pada kesempatan lain, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 diatur dalam level moderat.

“Atur defisit di level moderat saja. Kalau mau diubah, nanti di pemerintahan selanjutnya, jangan dikunci hari ini,” kata Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto.

Eko mengatakan perlu adanya politik anggaran yang berkelanjutan untuk meredam risiko utang. Dia sepakat dengan strategi Rancangan APBN 2025 hingga sejauh ini yang lebih mengedepankan disiplin fiskal alih-alih melebarkan defisit ke atas 3 persen.

“Kalau sisi politiknya memperlebar, itu bisa membuat masalah baru dan warisan utang dari Presiden Joko Widodo justru akan memburuk kalau tidak kita atasi dengan baik saat ini,” ujar Eko.

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah adanya wacana pemerintahan Prabowo-Gibran akan meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ia menegaskan bahwa rasio utang pemerintahan Prabowo-Gibran tetap di bawah 40 persen terhadap PDB dengan batas defisit APBN 2025 yang juga tetap di bawah 3 persen.

“Sekarang kita tidak bicarakan itu. Jadi kita tetap konsentrasi di bawah 40 persen (rasio utang) dan current account defisitnya 3 persen," kata Airlangga usai konferensi pers Rakernas One Map Policy di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (11/7/2024).

Hal itu sebagai tanggapannya atas pernyataan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang juga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyebut adanya rencana untuk meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari PDB.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pernyataan tersebut hanya sebatas wacana. Menurutnya, belum ada penyesuaian rasio utang dan defisit APBN oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Ya itu kan wacana saja yang dibahas," jelasnya.

Adapun pada kesempatan lain, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 diatur dalam level moderat.

“Atur defisit di level moderat saja. Kalau mau diubah, nanti di pemerintahan selanjutnya, jangan dikunci hari ini,” kata Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto.

Eko mengatakan perlu adanya politik anggaran yang berkelanjutan untuk meredam risiko utang. Dia sepakat dengan strategi Rancangan APBN 2025 hingga sejauh ini yang lebih mengedepankan disiplin fiskal alih-alih melebarkan defisit ke atas 3 persen.

“Kalau sisi politiknya memperlebar, itu bisa membuat masalah baru dan warisan utang dari Presiden Joko Widodo justru akan memburuk kalau tidak kita atasi dengan baik saat ini,” ujar Eko.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mendapatkan penghargaan sebagai salah satu Instansi yang Berperan Aktif Dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 Hijriah dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi menyatakan, apresiasi ini akan menjadi energi positif serta memacu ASDP untuk terus memberikan yang terbaik dalam melayani pengguna jasa.

"Tidak terbatas hanya saat Angkutan Lebaran atau Natal dan Tahun Baru tiba, tetapi juga di sepanjang beroperasinya layanan ASDP," ujar Ira dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

KOMPAS.com/ANTONIUS ADITYA MAHENDRA Direktur Utama ASDP, Ira Puspadewi memberikan plakat kapal ferry setelah diwawancarai KOMPAS.com dalam program Ngobrol Bos.

ASDP mengusung transformasi digital selama kurun waktu lima tahun terakhir, sehingga kehadiran digitalisasi atau penerapan e-ticketing kapal ferry menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran arus penyeberangan terutama dalam memastikan keakuratan data manifest dan memecah kepadatan di pelabuhan.

Perseroan pun secara aktif dan berkelanjutan dalam mendorong dan meningkatkan penetrasi layanan reservasi tiket online Ferizy yang kini sudah bisa dilakukan sejak 60 hari sebelum hari keberangkatan.

"Dengan melakukan reservasi perjalanan lebih awal maka perjalanan menjadi lebih terjamin, lebih aman, tidak perlu mengantre, dan pastinya lebih nyaman," tutur Ira.

Terhitung pada periode angkutan lebaran 2024, tambahnya, mulai 3 April 2024 atau H-7 hingga 18 April 2024 atau H+7 di 8 lintasan pantauan nasional, jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 159 unit kapal.

Adapun realisasi total penumpang mencapai 4,14 juta orang atau naik 3 persen dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai 4.026.267 orang dan total seluruh kendaraan tercatat 1,02 juta unit atau naik 9 persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 945.797 unit.

KOMPAS.com -Cara klaim JHT atau program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan, yang dulu dikenal sebagai BP Jamsostek, bisa dilakukan secara online di aplikasi JMO Mobile.

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Peserta program JHT akan menerima manfaat berupa uang tunai dengan besaran akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah hasil pengembangannya.

Lantas, bagaimana cara klaim JHT di JMO Mobile?

Cara klaim JHT via aplikasi JMO Mobile

Dikutip dari informasi resmi, cara klaim JHT online di aplikasi BPJS Ketenagakerjaan (JMO Mobile) sebagai berikut:

• Buka aplikasi JMO, pilih menu “Jaminan Hari Tua”, lalu klik "Klaim JHT"
• Bagi peserta yang memenuhi syarat, akan muncul tiga centang hijau pada persyaratan pengajuan klaim JHT melalui aplikasi JMO, kemudian klik "Selanjutnya"
• Pilih salah satu "Sebab Klaim", kemudian klik "Selanjutnya"
• Lakukan "Pengecekan Data Kepesertaan", dan jika telah benar pilih "Sudah"
• Swafoto dengan klik "Ambil Foto" dengan ketentuan yang tertera
• Setelah itu, isikan "Data NPWP dan Nomor Rekening" yang aktif, kemudian klik "Selanjutnya"
• Pada halaman "Rincian Saldo JHT" akan tampil rincian saldo yang akan dibayarkan, klik "Selanjutnya"
• Lakukan pengecekan ulang keseluruhan data untuk memastikan data sudah benar, lalu klik "Konfirmasi" dan klik "Simpan"
• Anda akan memperoleh jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui e-mail, untuk proses verifikasi via video call.

Setelah proses klaim JHT selesai, manfaat berupa uang tunai sesuai saldo JHT peserta akan ditransfer ke nomor rekening yang diisikan dalam formulir saat pencairan.

Peserta yang mengajukan klaim JHT bisa mengecek prosesnya secara online melalui laman www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking, dengan memasukkan nomor KPJ dan klik informasi status klaim.

Selain itu, proses klaim yang dilakukan juga dapat dilihat juga melalui aplikasi JMO dengan memilih menu Tracking Klaim.

Sebagai tambahan informasi, program JHT bisa diklaim oleh peserta yang sudah tidak bekerja lagi di suatu perusahaan, baik dikarenakan usia pensiun, resign, atau sebab lainnya sesuai kriteria.

Adapun kriteria peserta yang bisa melakukan pengajuan klaim JHT tersebut antara lain:

• Peserta mencapai usia pensiun 56 tahun
• Peserta mengundurkan diri
• Peserta mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK)
• Peserta mencapai usia pensiun karena perjanjian kerja bersama (PKB) perusahaan
• Perjanjian kerja paruh waktu tertentu (PKWT)
• Berhenti usaha bukan penerima upah (BPU)
• Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
• Cacat total tetap
• Meninggal dunia
• Klaim sebagian jaminan hari tua (JHT) 10 persen
• Klaim sebagian jaminan hari tua (JHT) 30 persen

Itulah ulasan mengenai cara klaim JHT online di JMO Mobile dan kriteria peserta yang bisa mengajukan pencairan JHT.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peluang perkembangan industri cold chain atau rantai pendingin diprediksi akan terus tumbuh hingga beberapa tahun mendatang.

KAI Logistik, anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero), terus menegaskan posisinya di industri logistik, salah satunya melalui penguatan logistik rantai pendingin di Indonesia.

Fredi Firmansyah, Plt Direktur Utama KAI Logistik mengungkapkan, pihaknya berupaya untuk menghadirkan layanan khusus untuk menunjang kebutuhan khususnya komoditi perishable seperti ikan, daging, produk olahan maupun buah dan sayur mayur yang memerlukan suhu dingin.

DOK. KAI LOGISTIK KAI Logistik menghadirkan layanan KALOG Express.

Layanan logistik pendingin dilayani KAI Logistik baik untuk layanan transportasi melalui angkutan kontainer menggunakan kontainer berpendingin (reefer container), maupun melalui segmen angkutan retail.

Guna mendukung layanan tersebut, KAI Logistik telah membangun infrastruktur penunjang, di antaranya cold chamber berkapasitas 5 ton di enam stasiun di beberapa kota besar di antaranya Bandung, Cirebon, Purwokerto, Semarang, Surabaya, dan Malang.

Fasilitas tersebut dapat digunakan sebagai gudang penyimpanan yang bersifat sementara (transit), sebelum dilakukan pengangkutan dengan kereta api untuk produk perikanan, maupun produk yang membutuhkan penanganan dingin.

Selain itu, KAI Logistik juga melengkapi layanan plug in yang merupakan layanan penunjang untuk kontainer berpendingin yang membutuhkan pasokan listrik agar suhu di dalam kontainer tetap stabil selama masa transit di container yard.

”Tahun 2024, seiring komitmen pengembangan layanan pada bisnis cold chain, KAI Logistik telah memetakan strategi untuk melakukan penambahan cold chamber yang akan digunakan sebagai gudang penyimpanan bersifat sementara (transit), dengan keunggulan sistem pemantauan suhu secara realtime. Selain itu, perusahaan berencana mengadopsi teknologi platform digital untuk manajemen inventaris dan koordinasi logistik” jelas Fredi dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2024).

SHUTTERSTOCK/DUSAN PETKOVIC Ilustrasi cold storage untuk menyimpan buah segar.

Pada tahun 2024, KAI Logistik melalui angkutan kontainer reefer diprediksi akan mengangkut sekitar 4.042 teus (atau setara lebih dari 72.700 ton).

Sementara pada pemanfaatan cold chamber, diproyeksikan akan meningkat lebih dari 340 persen menjadi lebih dari 11.300 ton, dan penambahan 30.640 ton sejalan dengan penambahan kapasitas.

Fredi menjelaskan, untuk memaksimalkan layanan logistik berpendingin, KAI Logistik membuka pintu kolaborasi, di mana salah satunya telah dijalankan bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sejak tahun 2022.

Ini merupakan bentuk komitmen perseroan dalam menyukseskan Sistem Logistik Ikan Nasional dengan tujuan membangun dan mengembangkan sistem manajemen rantai pasokan produk perikanan hulu-hilir yang terintegrasi, efektif dan efisien.

"Dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan di Indonesia," imbuh Fredi.

Sebagai stimulus dan dukungan terhadap UMKM, perseroan juga menghadirkan penawaran tarif khusus berupa potongan diskon 10 persen bagi UMKM termasuk UMKM binaan KKP untuk layanan logistik angkutan retail.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya mengatasi permasalahan tumpang tindih lahan yang kerap memicu permasalahan konflik agraria. Salah satu langkah yang dilakukan ialah melalui Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan, melalui OMP, pemerintah telah menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektar (ha) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

"Yaitu dari 77,38 juta hektar di 2019 berhasil diturunkan menjadi 57,41 juta hektar di 2024," kata dia dalam acara One Map Policy (OMP) Summit 2024 di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Lebih lanjut Airlangga bilang, Kebijakan Satu Peta telah berhasil mengkompilasikan 151 peta tematik dari 23 kementerian/lembaga di 38 provinsi. Kompilasi ini dinilai berperan penting menciptakan satu standar referensi basis data geoportal yang terunifikasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

"Pemerintah berkomitmen menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang melalui kegiatan sinkronisasi, untuk memberikan kepastian hukum, peningkatan iklim investasi, dan pemerataan ekonomi berkeadilan," tutur Airlangga.

Airlangga memastikan kebijakan ini akan dilanjutkan pada periode pemerintahan mendatang. OMP disebut tetap menjadi program kerja K/L, ketersediaan akses, dan keterbukaan pada data dan informasi.

Adapun saat ini sedang disusun White Paper One Map Policy Beyond 2024 yang memuat usulan rekomendasi keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pasca 2024. Dokumen itu mencakup aspek penguatan dasar hukum penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta, perwujudan serta pemutakhiran peta tematik dan peta dasar skala besar.

Selain itu juga dibahas aspek penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, peningkatan teknologi dan infrastruktur Geoportal Kebijakan Satu Peta, peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Geospasial, serta penguatan, kolaborasi dan optimalisasi anggaran.

"Geoportal Kebijakan Satu Peta digunakan untuk kegiatan Berbagi Pakai Data dan Informasi Geospasial, yang secara luas telah dimanfaatkan dengan baik oleh K/L dan Pemda," ucap Airlangga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya mengatasi permasalahan tumpang tindih lahan yang kerap memicu permasalahan konflik agraria. Salah satu langkah yang dilakukan ialah melalui Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan, melalui OMP, pemerintah telah menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektar (ha) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

"Yaitu dari 77,38 juta hektar di 2019 berhasil diturunkan menjadi 57,41 juta hektar di 2024," kata dia dalam acara One Map Policy (OMP) Summit 2024 di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Lebih lanjut Airlangga bilang, Kebijakan Satu Peta telah berhasil mengkompilasikan 151 peta tematik dari 23 kementerian/lembaga di 38 provinsi. Kompilasi ini dinilai berperan penting menciptakan satu standar referensi basis data geoportal yang terunifikasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

"Pemerintah berkomitmen menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang melalui kegiatan sinkronisasi, untuk memberikan kepastian hukum, peningkatan iklim investasi, dan pemerataan ekonomi berkeadilan," tutur Airlangga.

Airlangga memastikan kebijakan ini akan dilanjutkan pada periode pemerintahan mendatang. OMP disebut tetap menjadi program kerja K/L, ketersediaan akses, dan keterbukaan pada data dan informasi.

Adapun saat ini sedang disusun White Paper One Map Policy Beyond 2024 yang memuat usulan rekomendasi keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pasca 2024. Dokumen itu mencakup aspek penguatan dasar hukum penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta, perwujudan serta pemutakhiran peta tematik dan peta dasar skala besar.

Selain itu juga dibahas aspek penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, peningkatan teknologi dan infrastruktur Geoportal Kebijakan Satu Peta, peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Geospasial, serta penguatan, kolaborasi dan optimalisasi anggaran.

"Geoportal Kebijakan Satu Peta digunakan untuk kegiatan Berbagi Pakai Data dan Informasi Geospasial, yang secara luas telah dimanfaatkan dengan baik oleh K/L dan Pemda," ucap Airlangga.

KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) melakukan sejumlah persiapan jelang pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai Sabtu (17/8/2024).

Rencana pembatasan BBM subsidi mulai tahun ini dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat membahas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada Rabu (10/7/2024).

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan, pihaknya akan menjalankan arahan pemerintah tersebut.

“Beberapa upaya sudah dan terus dijalankan Pertamina untuk subsidi tepat,” ujar Fadjar dikutip dari Kontan, Rabu (10/7/2024).

Berikut langkah yang dilakukan Pertamina jelang pembatasan BBM subsidi mulai Agustus 2024.

Langkah Pertamina jelang pembatasan BBM subsidi

Salah satu persiapan yang dilakukan Pertamina jelang pembatasan BBM subsidi adalah memantau pembelian BBM subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) secara real time menggunakan teknologi informasi (TI).

Pemantauan secara real time dimaksudkan untuk memastikan konsumen yang memperoleh BBM subsidi adalah masyarakat yang berhak.

Selain itu, Pertamina melakukan penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi pada 8.000-an SPBU, termasuk SPBU yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Hasilnya, hingga saat ini 82 persen SPBU telah terkoneksi secara nasional,” ujar Fadjar.

“Semakin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina, akan semakin memudahkan monitoring dan pengawasan atas penyaluran BBM bersubsidi,” tambahnya.

Pertamina juga melakukan peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan penyalahgunaan BBM subsidi yang tidak sesuai penggunaannya.

Terpisah, Manager Media dan Stakeholder Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, Pertamina sudah berupaya agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

Dilansir dari Kompas.com, Kamis (11/7/2024), hal tersebut dilakukan dengan mendata pengguna BBM subsidi, baik Bio Solar maupun Pertalite, menggunakan QR code.

Heppy menjelaskan, persentase pendaftaran QR code bagi pengguna Bio Solar mencapai 100 persen dengan jumlah 4,6 juta nomor polisi, sementara pengguna Pertalite yang terdata di Pertamina mencapai 4,6 juta lebih.

Alasan pemerintah lakukan pembatasan BBM subsidi

Terkait pembatasan BBM subsidi, Luhut menjelaskan, hal ini dilakukan sebagai langkah efisiensi mengingat APBN mengalami defisit.

Pembatasan subsidi BBM diharapkan dapat menghemat anggaran negara sekaligus mendorong penyaluran BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

“Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi,” jelas Luhut dikutip dari Kompas.com, Rabu.

Luhut menambahkan, pemerintah juga ingin mencari pengganti BBM berbasis fosil dengan mengembangkan bioetanol.

Bioetanol adalah jenis bahan bakar yang berasal dari fermentasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi.

Luhut menjelaskan, bioetanol menjadi pilihan bakar bahan yang lebih baik karena kandungan sulfurnya rendah, yaitu sebesar 50 ppm, sementara kandungan sulfur pada bensin sebesar 500 ppm.

Kandungan sulfur yang tinggi pada bensin berisiko bagi kesehatan manusia dan memengaruhi kualitas udara.

Luhut meyakini, jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) bisa ditekan jika bioetanol dikembangkan.

Sisi positif lainnya dari penggunaan bioetanol adalah anggaran negara untuk penyakit pernapasan bisa dihemat hingga Rp 38 triliun ditambah pembatasan BBM subsidi untuk mengatasi defisit APBN.

KOMPAS.com - Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang berwenang membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan pembangunan infrastruktur, PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) berkomitmen mengoptimalkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Hal itu dilakukan sebagai upaya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyelenggaraan kegiatan Workshop Keterbukaan Informasi Publik untuk para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Hutama Karya.

Dalam penyelenggaraan workshop yang digelar di Jakarta, Kamis (11/7/2024) ini, Hutama Karya menggandeng bersama Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (RI).

Acara bertemakan "Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Transparan” tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komisi Informasi RI Arya Sandhiyudha serta Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Samrotunnajah Ismail.

Hadir pula Direktur Human Capital & Legal (DHCL) Hutama Karya Muhammad Fauzan serta Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan dan Atasan PPID Hutama Karya Adjib Al Hakim.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI Arya Sandhiyudha menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan hak bagi seluruh anak bangsa.

“Hal ini ditekankan pada Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 bahwa informasi itu adalah hak bagi human rights atau dalam Sustainable Development Goals (SDGs) termasuk dalam hak universal,” ujar Arya melalui siaran persnya, Kamis.

Dibuka dengan Laporan mengenai Implementasi Layanan Informasi Publik di Perusahaan, EVP Sekretaris Perusahaan dan Atasan PPID Hutama Karya Adjib Al Hakim menjelaskan kinerja dan strategi layanan informasi publik di lingkungan perusahaan.

Ia menjelaskan, Hutama Karya telah berhasil membawa perusahaan mempertahankan predikat “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat selama 2022-2023.

“Penguatan layanan informasi publik terus menjadi fokus perusahaan yang menitikberatkan pada tiga aspek yakni layanan, kualitas informasi, dan peningkatan sumber daya. Alhamdulillah, hingga semester I-2024, lebih dari 50 persen rencana action telah berjalan semua dan masih sesuai target,” ujar Adjib.

Kegiatan yang disambut antusias oleh 40 perangkat PPID HK Group itu juga mendapatkan perhatian penuh dari DHCL Hutama Karya Muhammad Fauzan.

Ia menyebutkan, manajemen sangat mendukung penuh implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan mengapresiasi pendampingan aktif yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat RI.

Menurutnya, transparansi informasi bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga salah satu pilar penting dalam membangun infrastruktur bagi Hutama Karya.

“Karena saat ini Hutama Karya sedang mengemban mandat pemerintah untuk membangun dan mengoperasikan Jalan Tol Trans Sumatera. Melalui hal ini, kami dapat membangun kepercayaan publik dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Fauzan.

Selanjutnya, kegiatan itu dilanjutkan dengan sosialisasi dan edukasi terkait Standar Layanan Informasi Publik oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Samrotunnajah Ismail.

“Sebagai badan publik yang informatif, ini merupakan refreshment bagi PPID Hutama Karya untuk dapat mempertahankan predikatnya, bahkan meningkatkan lagi layanan informasi publik yang telah dilakukan,” jelas Samrotunnajah Ismail.

Adapun kegiatan ditutup dengan penjelasan dan simulasi klasterisasi terhadap Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) yang dikemas secara seru dan menarik oleh Tim Teknis Keterbukaan Informasi Publik.

KOMPAS.com - Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang berwenang membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan pembangunan infrastruktur, PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) berkomitmen mengoptimalkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Hal itu dilakukan sebagai upaya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyelenggaraan kegiatan Workshop Keterbukaan Informasi Publik untuk para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Hutama Karya.

Dalam penyelenggaraan workshop yang digelar di Jakarta, Kamis (11/7/2024) ini, Hutama Karya menggandeng bersama Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (RI).

Acara bertemakan "Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Transparan” tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komisi Informasi RI Arya Sandhiyudha serta Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Samrotunnajah Ismail.

Hadir pula Direktur Human Capital & Legal (DHCL) Hutama Karya Muhammad Fauzan serta Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan dan Atasan PPID Hutama Karya Adjib Al Hakim.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI Arya Sandhiyudha menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan hak bagi seluruh anak bangsa.

“Hal ini ditekankan pada Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 bahwa informasi itu adalah hak bagi human rights atau dalam Sustainable Development Goals (SDGs) termasuk dalam hak universal,” ujar Arya melalui siaran persnya, Kamis.

Dibuka dengan Laporan mengenai Implementasi Layanan Informasi Publik di Perusahaan, EVP Sekretaris Perusahaan dan Atasan PPID Hutama Karya Adjib Al Hakim menjelaskan kinerja dan strategi layanan informasi publik di lingkungan perusahaan.

Ia menjelaskan, Hutama Karya telah berhasil membawa perusahaan mempertahankan predikat “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat selama 2022-2023.

“Penguatan layanan informasi publik terus menjadi fokus perusahaan yang menitikberatkan pada tiga aspek yakni layanan, kualitas informasi, dan peningkatan sumber daya. Alhamdulillah, hingga semester I-2024, lebih dari 50 persen rencana action telah berjalan semua dan masih sesuai target,” ujar Adjib.

Kegiatan yang disambut antusias oleh 40 perangkat PPID HK Group itu juga mendapatkan perhatian penuh dari DHCL Hutama Karya Muhammad Fauzan.

Ia menyebutkan, manajemen sangat mendukung penuh implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan mengapresiasi pendampingan aktif yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat RI.

Menurutnya, transparansi informasi bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga salah satu pilar penting dalam membangun infrastruktur bagi Hutama Karya.

“Karena saat ini Hutama Karya sedang mengemban mandat pemerintah untuk membangun dan mengoperasikan Jalan Tol Trans Sumatera. Melalui hal ini, kami dapat membangun kepercayaan publik dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Fauzan.

Selanjutnya, kegiatan itu dilanjutkan dengan sosialisasi dan edukasi terkait Standar Layanan Informasi Publik oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Samrotunnajah Ismail.

“Sebagai badan publik yang informatif, ini merupakan refreshment bagi PPID Hutama Karya untuk dapat mempertahankan predikatnya, bahkan meningkatkan lagi layanan informasi publik yang telah dilakukan,” jelas Samrotunnajah Ismail.

Adapun kegiatan ditutup dengan penjelasan dan simulasi klasterisasi terhadap Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) yang dikemas secara seru dan menarik oleh Tim Teknis Keterbukaan Informasi Publik.