JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan menetapkan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.

Adapun IUPK Freeport Indonesia akan habis pada 2041.

"Karena 2041 selesai (IUPK Freeport), kalau tidak siapa yang mengelolanya? Nah dalam perpanjangannya nanti akan kita urus sebelum pemerintahan selesai," kata Bahlil saat memberikan Kuliah Umum di IPDN, Jawa Barat yang disiarkan Youtube BKPM, Kamis (11/7/2024).

Bahlil juga mengatakan, Indonesia akan kembali mengakuisisi saham Freeport sebesar 10 persen. Saat ini, Indonesia sudah mengantongi 51,2 persen saham PTFI.

"Itu kita tambah saham 10 persen. Jadi total saham negara Freeport itu sebesar 61 persen," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan izin operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) diperpanjang hingga 2061.

Adapun izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport bakal berakhir pada 2041 mendatang. Maka dengan perpanjangan ini, izinnya akan bertambah 20 tahun.

Menurut Arifin, perpanjangan izin tersebut mempertimbangkan kebutuhan pasokan bijih tembaga untuk smelter, sehingga ada kepastian proses smelting tetap terjaga.

"Iya (diperpanjang) 2061. Karena begini, dia (Freeport) bangun smelter, kapasitasnya besar, baik yang baru maupun eksistingnya. Jadi memang membutukan kepastikan pasokan ore (bijih)-nya," ujarnya saat di JCC Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Ia menjelaskan, jika Freeport hanya mengandalkan cadangan pasokan bijih yang ada saat ini, maka produksinya kemungkinan menurun sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Maka dari itu, Freeport harus melakukan eksplorasi lanjutan pada wilayah kerjanya guna memenuhi kebutuhan bijih untuk smelter. Saat ini Freeport sendiri memiliki dua smelter yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur.

"Kalau dengan mengandalkan ore yang sekarang ini, kemungkinan dia produksinya akan turun. Dia rugi kan," kata dia.

"Jadi memang dengan adanya itu (perpanjangan izin), dia akan mengalokasikan anggaran untuk melakukan eksplorasi di daerah kerjanya. Sehingga bisa memastikan nanti 2061 smelternya itu bisa terjamin pasokannya," lanjut Arifin.

Kebijakan mengenai perpanjangan IUPK Freeport hingga 2061 tersebut akan difasilitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Arifin belum bisa memastikan kapan pastinya revisi tersebut rampung, hanya saja dia mengungkapkan prosesnya sudah berada di Kementerian Sekretariat Negara.

"Ini kan masih ada di Setneg. Kita tunggu saja," kata dia.

KOMPAS.com - Ada banyak contoh bank swasta di Indonesia, baik nasional maupun yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing.

Bank swasta adalah bank yang dimiliki oleh individu atau kelompok swasta, tidak oleh pemerintah.

Bank swasta nasional adalah bank yang dimiliki oleh pihak swasta dan beroperasi di dalam negeri dengan skala nasional. Mereka tidak terikat pada kepemilikan pemerintah atau entitas asing, meskipun bisa memiliki saham yang diperdagangkan secara publik.

Bank swasta nasional juga tercatat sebagai perusahaan dalam negeri, meski kepemilikannya ada yang terafiliasi dengan pihak asing.

Sementara bank swasta asing adalah bank yang dimiliki oleh entitas atau individu di luar negeri dan beroperasi di negara lain, dalam hal ini, di Indonesia. Bank-bank asing ini menyediakan berbagai layanan perbankan baik untuk nasabah ritel maupun korporasi.

9 Contoh bank swasta nasional

Berikut ini adalah beberapa contoh bank swasta terkenal di Indonesia, meliputi bank swasta nasional dan asing:

1. Bank Central Asia (BCA)

Contoh bank swasta nasional pertama adalah BCA. Bank BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia dari sisi aset dan jumlah nasabahnya dengan berbagai produk dan layanan perbankan, termasuk tabungan, kredit, dan layanan perbankan elektronik.

2. Bank Danamon

Bank Danamon menyediakan berbagai layanan keuangan, termasuk perbankan ritel, kredit mikro, serta produk dan layanan perbankan lainnya.

3. Bank CIMB Niaga

Bank yang berfokus pada perbankan ritel dan korporasi, serta memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia. Saham bank ini dikendalikan perusahaan asal Malaysia.

4. Bank Permata

Contoh bank milik swasta keempat yakni Bank Permata. Bank ini menawarkan berbagai produk perbankan, seperti tabungan, kredit, investasi, dan layanan perbankan digital.

5. Bank Panin

Contoh bank milik swasta nasional kelima adalah Panin. Bank ini menyediakan layanan perbankan konvensional dan syariah, dengan fokus pada nasabah ritel dan korporasi.

6. Bank OCBC NISP

Bagian dari grup OCBC, bank ini menyediakan layanan perbankan lengkap, mulai dari tabungan, pinjaman, hingga investasi.

7. Bank Mega

Contoh bank milik swasta nasional adalah Bank Mega yang merupakan bank milik taipan Chairul Tanjung.

8. Bank Sinarmas

Contoh bank swasta kedelapan yakni Bank Sinarmas. Sesuai dengan namanya, Bank Sinarmas adalah bank yang dimiliki konglomerasi bisnis Grup Sinarmas.

9. Bank Ina

Contoh bank swasta nasional adalah Bank Ina. Pemegang saham pengendali bank ini adalah Grup Salim.

Bank-bank ini dikenal dengan layanan dan produk yang beragam untuk memenuhi kebutuhan nasabah, baik individu maupun bisnis.

Contoh bank asing di Indonesia

Contoh-contoh bank swasta asing yang beroperasi di Indonesia meliputi:

1. HSBC Indonesia

HSBC merupakan bank multinasional yang berpusat di London, Inggris. HSBC Indonesia menawarkan berbagai layanan perbankan, termasuk tabungan, pinjaman, dan investasi.

2. Standard Chartered Bank Indonesia

Bagian dari Standard Chartered Group yang berpusat di London, Inggris. Bank ini menawarkan berbagai layanan perbankan korporasi, ritel, dan investasi.

3. Citibank Indonesia

Bagian dari Citigroup yang berpusat di New York, Amerika Serikat. Citibank Indonesia menyediakan layanan perbankan ritel, kartu kredit, dan layanan korporasi.

4. Bank of America Merrill Lynch Indonesia

Bagian dari Bank of America Corporation, bank ini menyediakan layanan perbankan investasi dan pasar modal.

5. Deutsche Bank Indonesia

Bagian dari Deutsche Bank AG yang berpusat di Jerman. Bank ini fokus pada layanan perbankan korporasi dan investasi.

6. J.P. Morgan Chase Bank Indonesia

Bagian dari JPMorgan Chase & Co. yang berpusat di New York, Amerika Serikat. Bank ini menyediakan layanan perbankan investasi, pengelolaan aset, dan layanan korporasi.

7. Bank ANZ Indonesia

Bagian dari Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ Group), bank ini menawarkan berbagai produk perbankan untuk nasabah ritel dan korporasi.

Bank-bank swasta asing ini beroperasi di Indonesia dengan tujuan untuk memberikan layanan keuangan global kepada nasabah lokal, serta memfasilitasi investasi dan bisnis internasional.

Doc. PT Bank INA Perdana Tbk Contoh bank swasta nasional yakni Bank Ina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya memastikan pembangunan kembali atau revitalisasi Pasar Blok AFatmawati dapat dimulai tahun ini.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pasar yang terletak di bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan ini dirobohkan untuk dibangun kembali pada Desember 2015.

Groundbreaking yang menandai dimulainya pembangunan juga sudah diakukan sejak Juni 2017. Nyatanya hingga kini pembangunan Pasar Blok A Fatmawati tak kunjung dimulai.

Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan mengatakan, masalah hukum yang selama ini menghalangi pembangunan Pasar Blok A Fatmawati telah diselesaikan sehingga pembangunan bisa segera dimulai.

"Ini kan masalah hukumnya sudah selesai nih di Mahkamah Agung jadi akan segera kita mulai. Desain-desain awalnya sudah ada semua. Kita upayakan pembangunannya tahun ini karena itu anggaran sudah banyak, masak enggak kita revitalisasi?" ujarnya kepada Kompas.com di Halte Transjakarta Bundaran HI, Rabu (10/7/2024).

Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut masalah hukum apa yang menyebabkan pembangunan pasar tertunda hingga 7 tahun lamanya.

"Tadinya kita diminta untuk membayar hampir Rp 76 miliar tapi sekarang kita hanya membayar Rp 5 miliar. Mereka menang tapi kalah, kita kalah tapi menang," ucapnya saat memberikan sambutan acara penandatanganan MoU 4 BUMD pada kesempatan yang sama.

Direktur Properti dan Perpasaran Perumda Pasar Jaya Aristianto menambahkan, ada beberapa alasan yang menyebabkan pembangunan kembali Pasar Blok A tertunda begitu lama, yaitu karena adanya proses hukum yang perlu dilakukan dan masalah administrasi.

"Karena ada beberapa hal, termasuk di dalamnya ada proses pada waktu kita memutuskan kerjasama dengan mitra lama, ada proses hukum yang terjadi. Yang kemarin kita masukkan kepada kasasi di MA dan beberapa hari yang lalu ada informasi keputusan kasasi," ungkapnya kepada Kompas.com di kesempatan yang sama.

Kendati demikian, pihaknya akan memastikan pembangunan Pasar Blok A Fatmawati akan dimulai tahun ini. Adapun anggaran yang diperlukan untuk pembangunan diperkirakan sebesar Rp 50-60 miliar.

"Kita usahakan tahun ini (mulai dibangun)," tegasnya.

Terakhir diberitakan Kompas.com pada Oktober 2018, lokasi pembangunan Pasar Blok A Fatmawati tak terlihat tanda-tanda pembangunan.

Hanya terlihat sebuah alat berat dan dua truk yang tidak beroperasi. Tidak ada tukang bangunan yang bekerja di pasar yang dirobohkan itu. Padahal, groundbreaking pembangunan pasar sudah dilakukan pada Juni 2017.

Lahan bekas Pasar Blok A berdiri itu seperti lahan kosong yang dimanfaatkan warga untuk membuang sampah.

Ketika dikonfirmasi, Humas PD Pasar Jaya Amanda Gita mengakui, ada sejumlah hambatan dalam pembangunan kembali Pasar Blok A.

Awalnya, pembangunan terhambat karena menunggu PT MRT Jakarta menyelesaikan konstruksi stasiun layang.

"Tanah kami di Blok A itu kepotong 1.000 meter persegi. Itu dari kita sebelumnya sekitar 4.000 meter persegi jadi stasiun," kata Amanda saat dikonfirmasi pada 2018 lalu.

Selain itu, sejak dari pembongkaran, groundbreaking, hingga saat ini, terjadi beberapa kali perubahan desain. Perubahan desain ini kemudian mempengaruhi perizinan yang harus diurus.

"Untuk pembangunan Pasar Blok A saat ini menunggu penambahan koefisien lantai bangunan. Izin saat ini belum keluar, kami mau tertib administrasilah," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com –Penjualan mobil di Tanah Air sempat mencapai nilai tertinggi pada 2013, yaitu 1,22 Juta unit. Namun kini Indonesia terjebak dalam penjualan mobil 1 juta unit dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk diketahui, peningkatan penjualan pada 2023 dipengaruhi oleh peluncuran program KBH2 (Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau) atau Low Cost Green Car (LCGC).

Saat itu, segmen ini langsung berkontribusi lebih dari 30 persen penjualan nasional. Bahkan sampai sekarang, kelas ini punya peran signifikan.

KOMPAS.COM/SETYO ADI Suzuki Carry Blind Van

Riyanto, Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia mengatakan, untuk mendongkrak penjualan mobil baru di Indonesia juga bisa didorong dengan pembaruan program KBH2 atau LCGC.

"Sebenarnya, program KBH2 mobil murah (LCGC) pada 2013 lalu perlu disegarkan lagi," ujar Riyanto di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

"Jadi nanti, fitur-fitur canggih yang ada di mobil itu mungkin bisa diatur agar harganya tidak tinggi. Jadi enggak perlu canggih-canggih, yang penting friendly dan bisa memangkas biaya produksi," kata dia.

Menurut Riyanto, kehadiran kelas mobil murah di bawah LCGC merupakan inovasi yang harus dikembangkan pabrikan.

“Karena fitur-fitur yang mungkin taruhlah kebutuhan masyarakat kita yang di pedesaan, itu kan enggak perlu canggih-canggih amat. Range produknya bisa didesain, yang banyak masuk ke situ kan Suzuki. Masih sederhana-sederhana,” ucap Riyanto.

Ia menambahkan, fitur-fitur canggih pada mobil di segmen menengah ke atas menurutnya tidak banyak terpakai di beberapa daerah di Indonesia.

“Jadi di pedesaan itu paling sederhana, misalnya perkebunan di Sumatera, itu kayaknya enggak perlu fitur-fitur yang sedikit-sedikit berbunyi, peringatan alarm, itu kan tambahnya lumayan. (Misalnya) Honda Sensing itu kan tambah Rp 25 juta,” kata Riyanto.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lakukan pemantauan khusus terhadap tujuh perusahaan asuransi, yakni pemantauan rencana penyehatan keuangan (RPK).

Pemantauan dilakukan lantaran klaim asuransi untuk pemegang polis kerap tidak terbayarkan.

"Kita sedang melakukan pemantauan program penyehatan. Mereka (tujuh perusahaan asuransi yang bermasalah) punya program masing-masing untuk rencana penyehatan keuangan, kita ikuti saja," papar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono disela Indonesia Insurance Professional Forum-AAMAI (The Forum) di Yogyakarta, Kamis (11/7/2024).

Menurut Ogi, penyehatan perusahaan asuransi sangat mendesak karena hal ini menyangkut dengan kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat pada perusahaan asuransi saat ini cukup rendah karena klaim yang dimintakan tidak dibayar.

"Masalah asuransi sangat panjang. Masyarakat perlu tahu pemerintah sedang menangani masalah hukum dan gugatan," kata dia.

Ogi menjelaskan bahwa selain penyehatan perusahaan asuransi bermasalah, juga diperlukan realisasi roadmap asuransi. Seperti melakukan kolaborasi seluruh stakeholder dalam penguatan fondasi asuransi.

"Kita juga melakukan pengawasan lembaga peminjam, setiap lembaga perlu menjamin keamanan," kata dia.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, langkah pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life serta pemberian Perintah Tertulis kepada pihakpihak tertentu pada 23 Juni 2023 sudah berdasarkan pada peraturan pengawasan yang tepat.

Pernyataan itu disampaikan OJK setelah Aliansi Pemegang Polis (Pempol) Kresna Life menilai, pencabutan izin usaha yang dilakukan OJK terhadap Kresna Life tidak sesuai prosedur.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan, pencabutan ijin usaha Kresna Life telah didahului oleh proses pengawasan OJK dalam waktu yang cukup panjang dengan pemeriksaan langsung maupun tidak langsung.

Hasil pemeriksaan menemukan adanya konsentrasi investasi dana asuransi Kresna Life pada saham-saham yang dinilai terafiliasi grup Kresna dan pencatatan kewajiban yang lebih kecil dari seharusnya yang menyebabkan rasio solvabilitas (risk based capital) lebih rendah dari ketentuan.

"Pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) serta pemberian Perintah Tertulis kepada pihakpihak tertentu pada 23 Juni 2023 sudah berdasarkan pada peraturan pengawasan yang tepat," ujar Aman, dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

"Dan juga bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian yang semakin besar serta untuk mencegah bertambahnya masyarakat calon konsumen baru yang dirugikan," sambungnya.

KOMPAS.com - Pemerintah berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kg.

Rencana pembatasan BBM subsidi itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Rabu (10/7/2024).

Selama ini, pemerintah menetapkan dua jenis BBM subsidi yang disalurkan melalui Pertamina, yakni Bio Solar dan Pertalite.

Sementara keinginan pemerintah untuk membatasi elpiji 3 kg, yang termasuk gas subsidi, dilontarkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Lantas, apa alasan pemerintah bakal melakukan pembatasan BBM subsidi dan elpiji 3 kg? Berikut penjelasan Luhut dan Erick.

Alasan pembatasan BBM subsidi

Luhut mengumumkan bahwa pemerintah akan membatasi BBM subsidi ketika membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalami defisit.

Karena alasan itulah pemerintah perlu melakukan efisiensi di berbagai sektor, salah satunya dengan memperketat pembelian BBM subsidi.

Menurut Luhut, pembatasan BBM subsidi dapat menghemat anggaran negara sekaligus mendorong penyaluran BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

“Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi,” jelas Luhut dikutip dari Kompas.com, Rabu.

Luhut menyampaikan, pemerintah juga ingin mencari pengganti BBM berbasis fosil, yaitu dengan mengembangkan bioetanol.

Bioetanol yang disinggung Luhut adalah jenis bahan bakar yang berasal dari fermentasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi.

Menurutnya, bioetanol merupakan pilihan bakar bahan yang lebih baik karena kandungan sulfurnya lebih rendah, yaitu sebesar 50 ppm, sementara kandungan sulfur pada bensin sebesar 500 ppm.

Tingginya kandungan sulfur pada bensin berpotensi berdampak untuk kesehatan manusia dan memengaruhi kualitas udara.

Luhut meyakini, jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) bisa ditekan jika bioetanol dikembangkan.

Sisi positif lainnya dari penggunaan bioetanol adalah anggaran negara untuk penyakit pernapasan bisa dihemat hingga Rp 38 triliun.

Saat ini, kata Luhut, Pertamina sedang mengembangkan bioetanol. Ia berharap, bahan bakar ini bisa segera digunakan.

“Kita hitung di situ, kalau itu terjadi sulfur tadi dikurangin, itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA. Dan itu juga (berdampak) kepada kesehatan (menghemat) sampai 38 triliun ekstra pembayaran BPJS,” imbuh Luhut.

Alasan pembatasan elpiji 3 kg

Sementara itu, Erick menjelaskan, pemerintah ingin pembelian elpiji 3 kg dibatasi karena jumlah impor elpiji terus meningkat.

Catatan Kompas.id pada Senin (22/1/2024) menunjukan, volume impor elpiji Indonesia hampir selalu bertambah sebanyak 5,57 juta ton pada 2018, 5,71 juta ton pada 2019, 6,4 juta ton pada 2020, 6,34 juta ton pada 2021, dan 6,74 juta ton pada 2022.

Pada 2023, penyaluran gas elpiji mencapai 8,6 juta ton di mana 8,03 juta ton di antaranya merupakan elpiji subsidi atau elpiji 3 kg.

Selain mendorong pembatasan elpiji 3 kg, Erick juga berharap supaya revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM segera diselesaikan.

“Kami sangat mendukung (revisi) Perpres 191 untuk segera didorong. Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG impornya tinggi sekali sekarang,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Rabu.

Erick juga menuturkan, pemerintah sudah berusaha agar penyaluran elpiji 3 kg, termasuk BBM subsidi, tepat sasaran sehingga tidak digunakan oleh orang dengan latar belakang ekonomi mampu.

Upaya pemerintah agar penyaluran BBM subsidi dan gas elpiji tepat sasaran

Terkait wacana pembatasan BBM subsidi, pemerintah melalui Pertamina sebenarnya sudah melakukan pengetatan pembelian dengan program Subsidi Tepat.

Dengan program tersebut, kendaraan roda empat yang membeli Bio Solar diwajibkan memiliki QR Code untuk ditunjukkan kepada petugas SPBU ketika bertransaksi.

Dilansir dari Kompas.com, Rabu (8/5/2024), pemerintah juga sudah menetapkan kuota Pertalite pada 2024 sebanyak 31,7 juta kiloliter.

Pertamina telah melakukan realisasi penyaluran Pertalite secara nasional sebanyak 9,9 juta kiloliter hingga April 2024 dari kuota tersebut.

Di sisi lain, pemerintah juga memberlakukan kewajiban membeli gas elpiji 3 kg menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mulai Sabtu (1/7/2024).

Itulah alasan pemerintah bakal melakukan pembatasan BBM subsidi dan elpiji 3 kg.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah tidak memiliki rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya wacana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

"Tidak ada rencana kita naik (harga BBM)," ujar dia ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Terkait dengan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi, Airlangga bilang, pemerintah sendiri masih melakukan pembahasan, sehingga belum ada detail pelaksanaan yang bisa disampaikan.

Pembahasan itu mencakup revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan bakar Minyak.

"Masih dalam pembahasan," kata Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Merespons wacana itu, Ekonom senior Faisal Basri mengatakan, pembatasan pembelian BBM subsidi menjadi pertanda, pemerintah tidak bisa lagi menanggung beban belanja subsidi energi.

"Kan artinya pemerintah enggak mampu lagi menahan subsidi tidak dinaikkan. Ini naik terus," kata dia ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Adapun rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) saat ini memang masih berada dalam perhitungan pemerintah, yakni 82 dollar AS per barrel.

Akan tetapi, jika rata-rata harga ICP kembali meningkat, Faisal menilai, kenaikan harga BBM subsidi menjadi dimungkinkan.

"Artinya sinyal kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga BBM yang selama ini di subsidi yaitu Pertalite dan Solar," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah tidak memiliki rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya wacana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

"Tidak ada rencana kita naik (harga BBM)," ujar dia ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Terkait dengan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi, Airlangga bilang, pemerintah sendiri masih melakukan pembahasan, sehingga belum ada detail pelaksanaan yang bisa disampaikan.

Pembahasan itu mencakup revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan bakar Minyak.

"Masih dalam pembahasan," kata Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Merespons wacana itu, Ekonom senior Faisal Basri mengatakan, pembatasan pembelian BBM subsidi menjadi pertanda, pemerintah tidak bisa lagi menanggung beban belanja subsidi energi.

"Kan artinya pemerintah enggak mampu lagi menahan subsidi tidak dinaikkan. Ini naik terus," kata dia ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Adapun rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) saat ini memang masih berada dalam perhitungan pemerintah, yakni 82 dollar AS per barrel.

Akan tetapi, jika rata-rata harga ICP kembali meningkat, Faisal menilai, kenaikan harga BBM subsidi menjadi dimungkinkan.

"Artinya sinyal kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga BBM yang selama ini di subsidi yaitu Pertalite dan Solar," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank) menggelar kegiatan urban farming bersama Komunitas Penyandang Disabilitas Lovely Hands khusus anak berkebutuhan khusus (ABK).

Chief of HC & Operations Hana Bank Sumia mengatakan kegiatan urban farming diharapkan bisa memberikan efek positif berupa peningkatan perekonomian masyarakat sekitar, secara khusus bagi ABK di sana.

“Kegiatan urban farming di Lovely Garden ini upaya kolaborasi kami bersama Komunitas Lovely Hands dalam memberikan dorongan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk berkarya secara nyata di usia produktif,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (11/7/2023).

Adapun urban farming adalah kegiatan bercocok tanam atau beternak di kawasan perkotaan dengan meanfaatkan lahan yang terbatas.

Hana Bank menyalurkan beberapa pupuk dan bibit kepada Lovely Hands selaku komunitas yang menaungi ABK yang sudah berdiri lebih dari 13 tahun. Pemberian tersebut dapat digunakan untuk bercocok tanam.

Selain itu, Hana Bank berharap urban farming bisa memberdayakan anak-anak berkebutuhan khusus menjadi lebih produktif, memiliki skill mumpuni seperti anak-anak normal pada umumnya, dan mendapatkan peluang untuk berkarya di masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sumia selaku Chief of HC & Operations Hana Bank, dan Sutarno selaku pegiat lingkungan hidup yang juga perwakilan komunitas Lovely Hands di Jl. Mandor Iren No. 5, RT.01/RW.09, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta.

“Ke depannya, Hana Bank akan lebih berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial lainnya, selaras dengan misi kami Growing Together, Sharing Happiness.” tutup Sumia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam 10 tahun terakhir, penjualan untuk kendaraan mobil di pasar domestik masih cenderung bertahan pada angka 1 juta unit.

Kemenperin mencatat, selama tahun 2023, penjualan untuk kendaraan roda dua di pasar domestik sebesar 6,2 juta unit dan ekspornya mencapai 570.000 unit.

Adapun, ekspor kendaraan mobil sebesar 506.000 unit untuk jenis CBU dan 65.000 unit untuk CKD.

KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Ilustrasi ekspor mobil.

“Meskipun penjualan di domestik mengalami stagnan, produksinya terus meningkat karena untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor. Artinya, industri otomotif kita masih punya daya saing,” ujar Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Putu Juli Ardika di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Tren kenaikan ekspor untuk kendaraan mobil, tercermin dari tahun 2016 sebesar 194.000 unit dan pada tahun 2023 mencapai 506.000 unit.

“Bahkan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini terdapat penambahan industri otomotif baru antara lain Hyundai, Chery, Neta, Citroen dan MG,” ucap Putu.

Sementara itu, sejumlah produsen otomotif skala global sedang membidik Indonesia sebagai basis produksi, termasuk menjadikan hub ekspor.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara, mengatakan, saat ini ada empat Agen Pemegang Merek atau APM yang mengincar pasar ekspor Amerika Selatan.

Menurut Kukuh, tiga dari empat APM yang menyasar pasar Meksiko adalah Hyundai, Honda, dan Toyota.

viaverde.com.mx Proyek yang dinamai Via Verde Project ini, diinisiasi oleh arsitek Fernando Ortiz Monasterio dan aktor Luis Gerardo Mendez.

Ia juga mengatakan, Meksiko merupakan pasar ekspor nomor dua setelah Filipina yang mencapai 56.483 unit pada tahun lalu.

"Pasar Meksiko itu lebih besar daripada Indonesia, mungkin hampir dua juta unit per tahun. Mereka baru tahu mobil buatan Indonesia lebih ekonomis daripada buatan Amerika Serikat. Itu yang membuat potensinya besar," kata Kukuh, pada kesempatan yang sama.

Berikut ini 10 besar negara tujuan ekspor mobil dari Indonesia:

1. Filipina 159.121 unit
2. Meksiko 56.483 unit
3. Vietnam 40.241 unit
4. Arab Saudi 40.289 unit
5. Thailand 37.004 unit
6. Timur Tengah & Afrika 25.287 unit
7. Jepang 23.260 unit
8. Peru 14.501 unit
9. Uni Emirat Arab 13.951 unit
10. Kuwait 9.178 unit.

SELAMA Mei dan Juni 2024, Indonesia mengadapi periode deflasi. Fenomena deflasi bisa jadi ancaman negatif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Belum lagi hasil survei Bank Indonesia menujukkan bahwa terjadi penurunan pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juni 2024.

IKK bulan Juni tercatat di tingkat 123,3, menurun 1,9 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Jika penurunan ini berlanjut, dikhawatirkan akan terjadi deflasi untuk ketiga kalinya sejak penurunan pertama di bulan Mei.

Dua pilar yang memengaruhi kondisi IKK juga mengalami penurunan. Pertama, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) bulan Juni tercatat di level 112,9, menurun 2,5 poin dibandingkan bulan Mei.

Kedua, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) tercatat di level 135, menurun 1,2 poin dibandingkan bulan Mei.

Meskipun angka ini masih terbilang kuat karena masih di atas ambang batas 100, tetapi ini sudah cukup menjadi sinyal bahwa Bank Indonesia perlu mewaspadai fenomena ini.

Fenomena ini mengindikasikan konsumen merasa kondisi ekonomi saat ini kurang menguntungkan dibandingkan bulan sebelumnya dan mereka cenderung pesimistis terhadap prospek ekonomi di masa depan.

Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kondisi ekonomi, mereka cenderung menahan pengeluaran, yang pada gilirannya memaksa produsen menurunkan harga dan mengurangi produksi.

Lingkaran setan ini bisa mengakibatkan perlambatan ekonomi berkepanjangan.

Pencetus turunnya keyakinan konsumen

Kemerosotan keyakinan konsumen di Indonesia saat ini dipicu serangkaian faktor yang saling berkaitan, mencerminkan kompleksitas tantangan ekonomi yang dihadapi negara.

Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan meningkatnya kekhawatiran akan stabilitas pekerjaan telah menciptakan atmosfer pesimisme di kalangan masyarakat.

Kondisi ini diperparah fenomena deflasi yang terjadi dalam dua bulan terakhir, menambah tekanan pada persepsi konsumen terhadap prospek ekonomi jangka pendek dan menengah.

Ketidakpastian ekonomi Indonesia terlihat dari fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Rupiah menunjukkan tren pelemahan yang konsisten selama Januari-Juni, mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia.

Dimulai dari level Rp 15.485 per dollar AS pada awal Januari, nilai tukar terus melemah hingga mencapai Rp 16.395 per dollar AS pada akhir Juni.

Pelemahan ini menunjukkan adanya tekanan berkelanjutan terhadap mata uang Indonesia. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidakpastian ini meliputi tekanan eksternal dan internal, termasuk aliran keluar modal asing yang signifikan, terutama pada Mei.

Upaya Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar melalui kenaikan suku bunga acuan pada April, menandakan tingkat kekhawatiran otoritas moneter terhadap volatilitas nilai tukar.

Meskipun demikian, langkah ini tampaknya belum cukup efektif dalam menahan laju pelemahan rupiah.

Fluktuasi yang terus terjadi, terutama dengan kecenderungan melemah, dapat berdampak negatif pada berbagai aspek ekonomi Indonesia, termasuk daya beli masyarakat, biaya impor, dan stabilitas keuangan secara keseluruhan.

Ketidakpastian dalam dunia kerja telah menjadi salah satu faktor utama yang menggerus keyakinan konsumen di Indonesia.

Meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menurunnya ekspektasi ketersediaan lapangan kerja telah menciptakan atmosfer kekhawatiran di kalangan pekerja, terutama bagi mereka yang berada dalam kelompok pendapatan menengah ke bawah.

Masih dari hasil survei BI, terjadi penurunan ekspektasi ketersediaan lapangan kerja dari 134,5 pada Mei menjadi 131,7 pada Juni.

Terlihat bahwa angka ini mencerminkan melemahnya optimisme masyarakat terhadap prospek pekerjaan.

Kondisi ini diperburuk dengan lonjakan jumlah PHK yang signifikan, yaitu mencapai 27.222 orang dalam lima bulan pertama tahun ini, meningkat 48,5 persen periode yang sama tahun lalu.

Dampak negatif ini terlihat jelas pada kelompok pengeluaran menengah ke bawah, dengan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja anjlok hingga 12,7 poin untuk kelompok pengeluaran Rp 1 juta - Rp 2 juta per bulan.

Bahkan kelompok pengeluaran Rp 3,1 juta - Rp 4 juta mengalami penurunan hingga 10,9 poin, mencapai level terendah dalam tiga tahun terakhir.

Situasi ini menciptakan lingkaran setan di mana ketidakpastian ekonomi dan ketakutan akan kehilangan pekerjaan mendorong masyarakat untuk mengurangi konsumsi, yang pada gilirannya dapat memperlemah aktivitas ekonomi dan semakin menekan pasar tenaga kerja.

Akibatnya, keyakinan konsumen terus menurun, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi.

Memerangi spiral deflasi

Serangkaian strategi perlu dilakukan untuk mengatasi ancaman ekonomi ke depan. Dibutuhkan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi antarstakeholder.

Strategi ke depan perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, bank sentral, hingga sektor swasta dan masyarakat umum.

Langkah-langkah yang diambil harus fokus pada pemulihan kepercayaan konsumen, stimulasi ekonomi, dan penciptaan stabilitas jangka panjang.

Pertama, menurunkan tingkat suku bunga dapat menjadi solusi untuk mengatasi deflasi dan meningkatkan keyakinan konsumen.

Namun dalam kondisi saat ini di mana Indonesia harus mempertimbangkan kebijakan The Fed, menurunkan suku bunga bukan pilihan tepat.

Untuk Juli ini, Bank Indonesia dapat mempertahankan suku bunga acuan pada level saat ini atau bahkan mempertimbangkan kenaikan bertahap jika diperlukan.

Hal ini penting untuk menjaga selisih suku bunga dengan AS, mencegah arus modal keluar berlebihan, dan menstabilkan nilai tukar rupiah.

Maka Bank Indonesia didorong untuk fokus pada instrumen kebijakan moneter lainnya. Salah satunya adalah melonggarkan kebijakan makroprudensial, seperti menurunkan rasio loan-to-value (LTV) untuk kredit properti atau meningkatkan batas maksimum rasio kredit terhadap pendapatan (debt-to-income ratio) untuk kredit konsumsi.

Langkah ini dapat mendorong penyaluran kredit tanpa harus menurunkan suku bunga acuan.

Kedua dari sisi fiskal, pemerintah dapat meningkatkan belanja publik untuk proyek infrastruktur dan program sosial yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Pemberian insentif pajak atau subsidi kepada sektor industri tertentu juga dapat mendorong produksi dan investasi.

Sementara itu, penguatan program perlindungan tenaga kerja melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan dapat membantu pekerja yang terkena PHK beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja baru.

Ketiga, masyarakat juga memiliki peran penting dalam upaya pemulihan dan pencegahan spiral deflasi.

Masyarakat didorong untuk tetap rasional dalam pengelolaan keuangan pribadi. Meskipun ada kecenderungan untuk menahan pengeluaran, penting untuk tetap melakukan konsumsi yang bijak untuk mendukung perputaran ekonomi.

Penting juga bagi masyarakat untuk tetap mengikuti perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah, sehingga dapat mengambil keputusan finansial yang lebih informed.

Terakhir, menjaga optimisme dan membangun jaringan sosial yang kuat dapat membantu menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Dengan mengambil langkah-langkah proaktif ini, masyarakat tidak hanya dapat menjaga stabilitas keuangan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada upaya pemulihan ekonomi nasional secara keseluruhan.

SELAMA Mei dan Juni 2024, Indonesia mengadapi periode deflasi. Fenomena deflasi bisa jadi ancaman negatif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Belum lagi hasil survei Bank Indonesia menujukkan bahwa terjadi penurunan pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juni 2024.

IKK bulan Juni tercatat di tingkat 123,3, menurun 1,9 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Jika penurunan ini berlanjut, dikhawatirkan akan terjadi deflasi untuk ketiga kalinya sejak penurunan pertama di bulan Mei.

Dua pilar yang memengaruhi kondisi IKK juga mengalami penurunan. Pertama, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) bulan Juni tercatat di level 112,9, menurun 2,5 poin dibandingkan bulan Mei.

Kedua, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) tercatat di level 135, menurun 1,2 poin dibandingkan bulan Mei.

Meskipun angka ini masih terbilang kuat karena masih di atas ambang batas 100, tetapi ini sudah cukup menjadi sinyal bahwa Bank Indonesia perlu mewaspadai fenomena ini.

Fenomena ini mengindikasikan konsumen merasa kondisi ekonomi saat ini kurang menguntungkan dibandingkan bulan sebelumnya dan mereka cenderung pesimistis terhadap prospek ekonomi di masa depan.

Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kondisi ekonomi, mereka cenderung menahan pengeluaran, yang pada gilirannya memaksa produsen menurunkan harga dan mengurangi produksi.

Lingkaran setan ini bisa mengakibatkan perlambatan ekonomi berkepanjangan.

Pencetus turunnya keyakinan konsumen

Kemerosotan keyakinan konsumen di Indonesia saat ini dipicu serangkaian faktor yang saling berkaitan, mencerminkan kompleksitas tantangan ekonomi yang dihadapi negara.

Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan meningkatnya kekhawatiran akan stabilitas pekerjaan telah menciptakan atmosfer pesimisme di kalangan masyarakat.

Kondisi ini diperparah fenomena deflasi yang terjadi dalam dua bulan terakhir, menambah tekanan pada persepsi konsumen terhadap prospek ekonomi jangka pendek dan menengah.

Ketidakpastian ekonomi Indonesia terlihat dari fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Rupiah menunjukkan tren pelemahan yang konsisten selama Januari-Juni, mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia.

Dimulai dari level Rp 15.485 per dollar AS pada awal Januari, nilai tukar terus melemah hingga mencapai Rp 16.395 per dollar AS pada akhir Juni.

Pelemahan ini menunjukkan adanya tekanan berkelanjutan terhadap mata uang Indonesia. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidakpastian ini meliputi tekanan eksternal dan internal, termasuk aliran keluar modal asing yang signifikan, terutama pada Mei.