JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait bakal dilakukannya pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Menurut Erick, pemerintah terus mendorong agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, yakni hanya digunakan orang yang tidak mampu, bukan malah dikonsumsi oleh orang kaya.

"Jangan sampai BBM (subsidi) ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi," ujarnya saat ditemui di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Saat ini pemerintah pun tengah memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Erick berharap Perpres yang mengatur pembatasan BBM bersubsidi itu bisa dipercepat penyelesaiannya. Bahkan, ia ingin pengaturan pembatasan pembelian elpiji subsidi juga diberlakukan.

"Kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong. Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG impornya tinggi sekali sekarang. Dan ini yang kita harus benahi, jangan sampai subsidi salah sasaran," paparnya.

Terkait kesiapan Pertamina, Erick bilang, sebagai BUMN yang menyalurkan energi subsidi, Pertamina tentu akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait bakal dilakukannya pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Menurut Erick, pemerintah terus mendorong agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, yakni hanya digunakan orang yang tidak mampu, bukan malah dikonsumsi oleh orang kaya.

"Jangan sampai BBM (subsidi) ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi," ujarnya saat ditemui di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Saat ini pemerintah pun tengah memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Erick berharap Perpres yang mengatur pembatasan BBM bersubsidi itu bisa dipercepat penyelesaiannya. Bahkan, ia ingin pengaturan pembatasan pembelian elpiji subsidi juga diberlakukan.

"Kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong. Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG impornya tinggi sekali sekarang. Dan ini yang kita harus benahi, jangan sampai subsidi salah sasaran," paparnya.

Terkait kesiapan Pertamina, Erick bilang, sebagai BUMN yang menyalurkan energi subsidi, Pertamina tentu akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

"Jadi saya tunggu saja (Perpres 191 rampung), karena itu kan harus ada kebijakan. Ingat lho, bahwa BUMN ini kan korporasi, bukan pengambil kebijakan," kata dia.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah bakal membatasi pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

KOMPAS.com - Ada beberapa jenis bank berdasarkan kepemilikannya yang beroperasi di Indonesia. Secara umum orang mengenal dua jenis bank, bank milik pemerintah dan bank milik swasta.

Bank di Indonesia memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam mendukung perekonomian negara.

Bank bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (penabung) dan pihak yang membutuhkan dana (peminjam).

Dengan menyalurkan dana dari penabung kepada peminjam, bank membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan dalam perekonomian.

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya

1. Bank milik pemerintah (bank BUMN)

bank berdasarkan kepemilikannya yang pertama adalah bank BUMN atau biasa juga dikenal dengan Himbara. Ini adalah jenis bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah.

Contoh bank BUMN di Indonesia:

• Bank Mandiri: Dibentuk dari penggabungan beberapa bank milik negara pada tahun 1999.
• Bank Negara Indonesia (BNI): Salah satu bank tertua di Indonesia, didirikan pada tahun 1946.
• Bank Rakyat Indonesia (BRI): Fokus pada layanan perbankan mikro dan kecil.
• Bank Tabungan Negara (BTN): Fokus pada pembiayaan perumahan.

2. Bank milik swasta Nasional

Bank berdasarkan kepemilikannya kedua yakni bank swasta nasional. Bank yang sahamnya dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta dalam negeri alias bukan dimiliki investor asing.

Contoh bank swasta di Indonesia:

• Bank Central Asia (BCA): Salah satu bank swasta terbesar di Indonesia.
• Bank Sinarmas: Bank milik kelompok bisnis Sinarmas
• Bank Mayapada: Bank swasta milik konglomerat Dato Sri Tahir.

3. Bank milik swasta asing

Bank yang sahamnya dimiliki oleh individu atau perusahaan asing. Bank ini sering beroperasi di berbagai negara atau lintas negara.

Contoh bank asing di Indonesia:

• Citibank N.A. Indonesia: Berasal dari Amerika Serikat.
• HSBC Indonesia: Berasal dari Inggris.
• Standard Chartered Bank Indonesia: Berasal dari Inggris.
• Deutsche Bank Indonesia: Berasal dari Jerman.

4. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang melayani usaha kecil, mikro, dan menengah serta masyarakat di daerah tertentu. BPR tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perbankan dalam valuta asing dan biasanya memiliki keterbatasan dalam jenis layanan yang mereka tawarkan dibandingkan bank umum.

Bank BPR biasanya dimiliki perusahaan swasta atau individu dalam negeri namun jumlah asetnya tidak sebesar bank umum. Terkadang di beberapa daerah, BPR sahamnya dimiliki pemerintah daerah.

5. Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya terakhir adalah BPD. Ini adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan berfungsi untuk mendukung pembangunan ekonomi di daerah tersebut.

Contoh di Indonesia:

• Bank DKI: Dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
• Bank Jabar Banten (BJB): Dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten.
• Bank Jateng: Dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Setiap jenis bank ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam perekonomian, serta melayani segmen pasar yang berbeda sesuai dengan kepemilikan dan tujuan operasionalnya.

Bank menyediakan berbagai layanan pembayaran dan penyelesaian transaksi. Ini termasuk layanan transfer dana, pembayaran tagihan, penerbitan cek, kartu debit, kartu kredit, dan sistem pembayaran digital. Layanan ini memungkinkan transaksi ekonomi berjalan dengan efisien dan aman.

Bank juga menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan uang dan aset berharga lainnya. Nasabah dapat membuka rekening tabungan, deposito, atau menggunakan layanan safe deposit box untuk menyimpan aset mereka dengan aman.

Melalui proses pemberian kredit, bank dapat menciptakan uang giral. Ketika bank memberikan pinjaman kepada nasabah, jumlah uang beredar dalam perekonomian bertambah, yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berupaya memberantas judi online (judol) yang semakin meresahkan masyarakat. Hal ini menjadi wujud konsistensi perseroan dalam menjaga integritas dan keamanan sistem keuangan nasional.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menyatakan, pihaknya telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk memastikan layanan Bank Mandiri tidak disalahgunakan oleh pihak yang terlibat dalam aktivitas judi online.

Bank Mandiri telah mengintegrasikan tiga langkah utama dalam mengidentifikasi rekening-rekening yang terindikasi digunakan untuk judi online. Pertama, secara aktif melakukan pencarian situs judi online yang menggunakan rekening Bank Mandiri (web crawling).

"Dengan langkah ini, Bank Mandiri dapat mendeteksi situs yang terindikasi menyalahgunakan rekening Bank Mandiri sebagai penampungan dana hasil judi online,” tegas Ali dalam keterangan pers, Rabu (10/7/2024).

Kedua, Bank Mandiri melakukan analisis anomali transaksi untuk mengetahui lonjakan transaksi yang tidak wajar pada rekening tertentu.

Dengan metode ini, Bank Mandiri dapat segera mengidentifikasi aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk transaksi terkait judi online, sehingga tindakan penanganan dapat segera diambil.

Ketiga, Bank Mandiri memanfaatkan teknologi analisa algoritma tingkat lanjut atau external cyber threat intelligence) pada data keamanan siber dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi website judi online yang secara ilegal menyalahgunakan identitas Bank Mandiri.

Selain upaya internal, Bank Mandiri juga aktif bekerja sama dengan lembaga berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kolaborasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online," imbuh Ali.

Menurut dia, lewat kolaborasi antar kementerian dan lembaga tersebut, tindakan lebih lanjut dapat dilakukan secara efektif untuk memblokir rekening-rekening yang terbukti digunakan untuk kegiatan ilegal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Ali bilang, Bank Mandiri juga melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) terhadap pemilik rekening yang diblokir tersebut, untuk proses verifikasi dan pengkinian data nasabah. Selain itu, data pemilik rekening tersebut juga dimasukkan ke dalam daftar hitam agar tidak bisa membuka rekening baru di Bank Mandiri di masa datang.

“Untuk memperkuat upaya pemberantasan judi online, Bank Mandiri juga menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) secara ketat saat pembukaan rekening baru,” ujar dia.

Melalui penerapan prinsip ini, Bank Mandiri memastikan, setiap calon nasabah telah diperiksa dengan cermat untuk mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan rekening oleh pelaku judi online. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam menjaga integritas layanan perbankan dan melindungi nasabah dari potensi risiko akibat aktivitas ilegal.

"Kami memastikan layanan perbankan kami tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait judi online kepada pihak berwenang atau langsung ke Bank Mandiri," pungkas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro optimistis pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Manggarai-Velodrome akan rampung sesuai target pada 2026.

Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin mengatakan, sampai saat ini progres pembangunan LRT Jakarta Fase 1B sesuai dengan jadwal meskipun ada perbedaan antara rencana proyek yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai selama pelaksanaan.

"Sudah on track, malah ada deviasi sedikit kita akselerasikan. So far, alhamdulillah, tidak ada halangan dan sesuai target. Ada milestone-milestone yang harus kita capai, itu semuanya sesuai dan on schedule," ujarnya saat ditemui di Halte TransJakarta Bundaran HI, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Terlebih proyek LRT Jakarta Fase 1B ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pembangunannya harus dipastikan sesuai target.

"Insya Allah (rampung 2026), itu harus. Karena ini proyek strategis daerah, jadi ya harus, wajib, tak ada alasan," ucapnya.

Dia mengungkapan tidak ada tantangan yang berarti selama pembangunan proyek perpanjangan rute LRT Jakarta Fase 1 Pegangsaan Dua-Velodrome ini.

Pihaknya juga akan memastikan pengerjaan proyek LRT Jakarta 1B tidak akan mengganggu kenyamaan masyarakat yang menggunakan fasilitas umum.

Sebagai informasi, pembangunan LRT Jakarta 1B diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp 5,5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

LRT Jakarta Fase 1B memiliki panjang 6,4 kilometer terdiri dari 5 stasiun pemberhentian, yaitu Stasiun Pemuda Rawamangun, Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan Stasiun Manggarai.

Proyek LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai akan dikerjakan secara bertahap. Ditargetkan pembangunan untuk Rawamangun-Pramuka dapat diselesaikan pada 2024 dan sampai dengan Manggarai rampung pada 2026.

Pembangunan Fase 1B ini merupakan lanjutan dari proyek LRT Jakarta Fase 1 yang telah beroperasi secara komersial sejak Desember 2019.

Dengan dibangunnya Fase 1B ini, LRT Jakarta nantinya akan membentang sepanjang 12,2 kilometer dari Kelapa Gading ke Manggarai dengan 11 stasiun pemberhentian. Adapun waktu tempuhnya selama 26 menit.

Adapun rincian stasiun LRT Jakarta, untuk Fase 1 sepanjang 5,8 kilometer terdiri dari 6 stasiun, yaitu Stasiun Pegangsaan Dua, Stasiun Boulevard Utara, Stasiun Boulevard Selatan, Stasiun Pulomas, Stasiun Equestrian, dan Stasiun Velodrome.

JAKARTA, KOMPAS.com - Segmen city car hingga saat ini masih banyak peminat, terutama bagi mereka yang memiliki tuntutan mobilitas tinggi di perkotaan. Desainnya yang kompak, membuat mobil ini tak hanya diminati anak muda, tetapi juga pembeli pertama dan keluarga muda.

Beberapa produsen mobil masih aktif meramaikan segmen city car di Indonesia.

Salah satunya adalah Suzuki. Untuk segmen city car, Suzuki mengandalkan S-Presso dan Ignis. Sayangnya, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengaku mulai berhenti menjual Ignis di Tanah Air.

Alasan diskontinu Ignis lantaran Suzuki ingin berfokus pada kendaraan elektrifikasi.

“Sesuai dengan rencana korporasi kami yang secara bertahap akan lebih fokus ke produk terelektrifikasi, seperti XL 7 Hybrid dan Ertiga Hybrid, serta memperkuat keberadaan model-model buatan dalam negeri,” kata Dony Saputra, Direktur Pemasaran 4W PT SIS, saat dihubungi Kompas.com.

Namun bagi Anda yang ingin meminang Suzuki Ignis, unitnya masih banyak tersedia di pasar mobil bekas.

Dilansir dari situs jual beli mobil bekas, Rabu (10/7/2024), Ignis dengan transmisi manual keluaran tahun 2019 dibanderol Rp 88 juta. Sedangkan untuk transmisi otomatis lansiran tahun 2018 dijual Rp 97 juta.

Bagi Anda yang menginginkan mobil dengan tahun lebih muda, bisa menjatuhkan pilihan pada Ignis lansiran 2020 transmisi otomatis dengan banderol Rp 145 juta. Atau bisa juga memilih mobil dengan transmisi manual lansiran tahun 2021 dengan harga Rp 128 juta.

Sementara untuk tahun 2023 transmisi otomatis masih dijual dengan harga yang cukup tinggi yakni Rp 185 juta.

Kalau menemukan perbedaan harga meski tipe dan tahun produksi sama, bisa jadi karena kondisi fisik unit yang berbeda baik dari sisi mesin, bodi, kelistrikan, hingga kaki-kaki.

MALANG, KOMPAS.com - Perusahaan Otobus (PO) Juragan 99 Trans memang tergolong pendatang baru di bus reguler. PO yang bermarkas di Pakis, Malang, Jawa Timur ini terus menawarkan kelas layanan yang mewah, bahkan jadi inovasi.

Paling baru, bus PO Juragan 99 Trans punya kabin yang unik, cuma diisi 11 bangku sleeper dengan kabin terpisah setiap penumpang. Selain itu, toiletnya dilengkapi dengan Teknologi Pengurai Bakteri Ramah Lingkungan, jadi diklaim bisa untuk Buang Air Besar (BAB).

Bus dengan inovasi tersebut bahkan dapat apresiasi oleh Museum Rekor Indonesia (Muri). Penghargaannya diberikan langsung oleh Jusuf Ngadri sebagai Direktur Operasional Muri kepada Gilang Widya Pramana selalu founder Juragan 99 Trans di Garasi Juragan 99 Trans.

View this post on Instagram

A post shared by P.O. JURAGAN 99 TRANS (@juragan99trans)

“Terima kasih kepada Muri atas dua fitur unggulan Juragan 99 Trans yang hari ini mendapat penghargaan dan pengakuan rekor dari Muri. Semoga hal ini menjadi pemicu bagi kami untuk selalu berinovasi dan berkreasi demi terus meraih kepercayaan dan kepuasan pelanggan,” kata Gilang dalam siaran resmi yang Kompas.com terima, Selasa (9/7/2024).

Gilang mengatakan, bersaing di bisnis layanan ke penumpang bukan cuma mengutamakan tampilan luar bus, tapi juga kenyamanan, keamanan, dan kepuasan pelanggan saat perjalanan. Semua bisa terwujud berkat profesionalitas para kru dan manajemen PO.

"Bus kami bukan sekedar bagus dilihat dari luar, tapi juga menjunjung tinggi faktor kenyamanan dan keselamatan penumpang untuk memberikan pelayanan yang terbaik," kata Gilang.

Jusuf menyampaikan rekor Muri yang diberikan ke PO Juragan 99 Trans adalah bukti dari kreativitas dan inovasi di bus AKAP. Selain itu juga jadi pionir dalam memberikan fasilitas atau kelas bus baru yang nyaman.

"Kompetisi positif di dunia AKAP terlihat jelas di mana satu sama lain saling menunjukkan inovasinya dengan caranya sendiri. Melalui kesempatan ini, Muri mengukuhkan Juragan 99 Trans sebagai pelopor untuk sleeper bus 11 seater dan toiletnya yang menggunakan teknologi pengurai bakteri ramah lingkungan build-in di dalam armada sehingga bus menjadi nyaman dan eksklusif untuk penumpang," kata Jusuf.

Harapan Jusuf, inovasi layanan yang memberi rasa nyaman dan aman bisa jadi standar bus ke depannya. Toilet di kabin bus pun sekarang sudah bisa untuk BAB, bikin penumpang tak khawatir harus cari toilet dahulu di luar.

Hingga saat ini, Juragan 99 Trans memiliki total 30 unit bus AKAP dan pariwisata yang beroperasi. Lebih rinci, dua unit melayani rute Malang – Denpasar, delapan unit melayani rute Malang – Tangerang (Poris), empat unit di rute Malang – Bogor, dua unit disiapkan untuk rute Malang – Yogyakarta yang akan dibuka pada tahun ini, dan satu unit bus AKAP cadangan.

Untuk reservasi tiket seluruh rute bus Juragan 99 Trans, calon penumpang bisa melakukan pemesanan melalui aplikasi “juragan99trans” yang bisa didownload di google play dan appstore.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) buka suara terkait rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Rencana tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, sebagai perusahaan milik negara, Pertamina siap melaksanakan arahan pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi.

"Pertamina akan melaksanakan arahan pemerintah," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

Ia menuturkan, Pertamina saat ini pun sudah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran.

Pertama, perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi di seluruh SPBU secara real time untuk memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak.

"Pertamina mengembangkan alert system yang mengirimkan exception signal dan dimonitor langsung dari command center Pertamina," kata Fadjar.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) buka suara terkait rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Rencana tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, sebagai perusahaan milik negara, Pertamina siap melaksanakan arahan pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi.

"Pertamina akan melaksanakan arahan pemerintah," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

Ia menuturkan, Pertamina saat ini pun sudah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran.

Pertama, perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi di seluruh SPBU secara real time untuk memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak.

"Pertamina mengembangkan alert system yang mengirimkan exception signal dan dimonitor langsung dari command center Pertamina," kata Fadjar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menanggapi pernyataan Boeing yang mengaku bersalah atas kecelakaan pesawat Lion Air pada 2018 dan Ethiopian Airlines pada 2019.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, Kemenhub menaruh perhatian serius atas pengakuan Boeing tersebut. Sebagai salah satu bentuknya, Kemenhub berkomitmen akan meningkatkan pengawasan kelayakan pesawat yang beroperasi di Indonesia.

"Kami akan terus meningkatkan pengawasan kelaikan pesawat udara, setelah adanya pengakuan bersalah dari Boeing, sebagai bagian dari keamanan penerbangan bagi masyarakat," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/7/2024) malam.

Selain itu, Kemenhub juga meminta produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS) itu untuk segera mengembalikan kepercayaan publik yang telah menurun akibat sejumlah insiden yang dialami pesawat yang diproduksi Boeing.

"Kami mendorong Boeing untuk dapat secepatnya mengembalikan kepercayaan publik. Hal ini mengingat Boeing telah menghadapi krisis kepercayaan terkait catatan keselamatan, sejak dua kecelakaan yang melibatkan pesawat 737 Max pada 2018 insiden Lion Air Indonesia dan 2019 insiden Ethiopian Airlines," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Boeing mengaku bersalah dalam kecelakaan Lion Air 2018 dan Ethiopian Airlines pada 2019.

Dalam sebuah pernyataan, Boeing pada Senin (8/7/2024) mengeklaim telah mencapai kesepakatan dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ). Mereka mengaku bersalah dalam persekongkolan menipu AS dalam proses sertifikasi pesawat 737 MAX.

"Kami telah mencapai kesepakatan pada prinsipnya tentang persyaratan resolusi dengan Departemen Kehakiman, tunduk pada memorialisasi, dan persetujuan persyaratan tertentu," kata Boeing dalam sebuah pernyataan kepada AFP.

Kesepakatan ini terjadi setelah jaksa menyimpulkan raksasa penerbangan ini telah melanggar kesepakatan sebelumnya dalam menangani musibah yang menewaskan 346 orang di Ethiopia dan Indonesia.

Sumber-sumber mengatakan kepada AFP pekan lalu bahwa Boeing berada dalam tenggat waktu untuk menerima atau menolak proposal DoJ yang mengharuskannya mengaku bersalah atas penipuan selama sertifikasi pesawat MAX.

Masalah hukum terbaru Boeing dipicu oleh keputusan DoJ pada pertengahan Mei bahwa perusahaan tersebut mengabaikan perjanjian penuntutan yang ditangguhkan (DPA) tahun 2021 dengan tidak memenuhi persyaratan untuk meningkatkan program kepatuhan dan etika setelah kecelakaan MAX.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menanggapi pernyataan Boeing yang mengaku bersalah atas kecelakaan pesawat Lion Air pada 2018 dan Ethiopian Airlines pada 2019.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, Kemenhub menaruh perhatian serius atas pengakuan Boeing tersebut. Sebagai sala satu bentuknya, Kemenhub berkomitmen akan meningkatkan pengawasan kelayakan pesawat yang beroperasi di Indonesia.

"Kami akan terus meningkatkan pengawasan kelaikan pesawat udara, setelah adanya pengakuan bersalah dari Boeing, sebagai bagian dari keamanan penerbangan bagi masyarakat," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/7/2024) malam.

Selain itu, Kemenhub juga meminta produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS) itu untuk segera mengembalikan kepercayaan publik yang telah menurun akibat sejumlah insiden yang dialami pesawat yang diproduksi Boeing.

"Kami mendorong Boeing untuk dapat secepatnya mengembalikan kepercayaan publik. Hal ini mengingat Boeing telah menghadapi krisis kepercayaan terkait catatan keselamatan, sejak dua kecelakaan yang melibatkan pesawat 737 Max pada 2018 insiden Lion Air Indonesia dan 2019 insiden Ethiopian Airlines," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Boeing mengaku bersalah dalam kecelakaan Lion Air 2018 dan Ethiopian Airlines pada 2019.

Dalam sebuah pernyataan, Boeing pada Senin (8/7/2024) mengeklaim telah mencapai kesepakatan dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ). Mereka mengaku bersalah dalam persekongkolan menipu AS dalam proses sertifikasi pesawat 737 MAX.

"Kami telah mencapai kesepakatan pada prinsipnya tentang persyaratan resolusi dengan Departemen Kehakiman, tunduk pada memorialisasi, dan persetujuan persyaratan tertentu," kata Boeing dalam sebuah pernyataan kepada AFP.

Kesepakatan ini terjadi setelah jaksa menyimpulkan raksasa penerbangan ini telah melanggar kesepakatan sebelumnya dalam menangani musibah yang menewaskan 346 orang di Ethiopia dan Indonesia.

Sumber-sumber mengatakan kepada AFP pekan lalu bahwa Boeing berada dalam tenggat waktu untuk menerima atau menolak proposal DoJ yang mengharuskannya mengaku bersalah atas penipuan selama sertifikasi pesawat MAX.

Masalah hukum terbaru Boeing dipicu oleh keputusan DoJ pada pertengahan Mei bahwa perusahaan tersebut mengabaikan perjanjian penuntutan yang ditangguhkan (DPA) tahun 2021 dengan tidak memenuhi persyaratan untuk meningkatkan program kepatuhan dan etika setelah kecelakaan MAX.

JAKARTA, KOMPAS.com - Inkonsistensi pemerintah dalam mengatur impor membuat banyak dampak negatif yang timbul mulai dari pasar Indonesia yang banjir produk impor, pabrik-pabrik mulai gulung tikar hingga badai pemutusan hubungan kerja (PHK).

Siapa sangka dalam kurun waktu 2 bulan, kebijakan peraturan tentang impor direvisi sebanyak 3 kali. Parahnya lagi antar kebijakan itu direvisi dengan waktu yang berdekatan.

Awalnya dimulai dengan Permendag No 36/2023 yang kemudian direvisi pertama kalinya melalui Permendag No 3/2024. Revisi kedua melalui Permendag No 7/2024.

Ditetapkan per 29 April, revisi kedua berlaku 7 hari sejak diundangkan, yakni 6 Mei. Kini hanya dalam waktu kurang dari dua pekan, sudah muncul revisi ketiga, yakni Permendag No 8/2024.

Industri tekstil banjir impor

Ketidakkonsistenan ini pun membuat pasar Indonesia banjir impor, khususnya untuk industri tekstil.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yunita mengatakan, impor TPT kembali naik pada bulan Mei 2024 menjadi 194.870 ton. "Naik dari semula 136.360 ton pada April 2024,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Padahal kata dia, saat aturan relaksasi impor belum berlaku, atau Permendag 36 Tahun 2023, volume impor tercatat turun. Pada Januari dan Februari 2024, impor TPT tercatat 206.300 ton dan 166.760 ton. Namun pada Maret dan April 2024 jumlah volume impor TPT turun jadi 143.490 ton pada Maret 2024 dan 136.360 ton pada April 2023.

Hal ini pun membuat utilitas IKM yang turun rata-rata mencapai 70 persen, hilangnya pasar IKM dan konveksi, hingga tutupnya sejumlah pabrik di industri tekstil.

Pabrik Tekstil Tutup, Ribuan karyawan ter-PHK

Kementerian Perindustrian mencatat ada 6 perusahaan yang tutup lantaran terdampak penerapan Permendag 8/2024. Meliputi PT S Dupantex di Jawa Tengah, PT Alenatex di Jawa Barat, PT Kusumahadi Santosa di Jawa Tengah. Selanjutnya ada PT Kusumaputra Santosa di Jawa Tengah, PT Pamor Spinning Mils di Jawa Tengah, dan PT Sai Apparel di Jawa Tengah.

Dengan gulung tikarnya enam perusahaan ini, membuat jumlah karyawan yang di-PHK sebanyak 11.000 orang. Badai PHK ini pun dinilai masih akan terus bertambah jika pemerintah tidak tegas mencari solusinya.

Dari sisi asosiasi, mengaku khawatir jika aturan ini tak dicabut. Sekretaris Jenderal Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan, turunnya kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) akibat serbuan produk impor ikut menyeret industri petrokimia hulu.

Fajar mencontohkan beberapa industri polyester telah menyatakan tutup, dan lainnya dapat segera menyusul jika kondisi tersebut terus memburuk.

"Permendag 8 serta beberapa kemudahan impor memukul habis-habisan industri TPT. Kemudian utilisasi industri polyester saat ini hanya 50 persen, titik di mana sulit untuk bisa mempertahankan operasional pabrik," kata Fajar dalam diskusi bertajuk "Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Wujud Nyata Denormaalisasi Industri Petrokimia Nasiomal" di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Pun dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). API menyayangkan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Peraturan ini dinilai lebih berpihak pada importir umum daripada mengedepankan upaya negara untuk meningkatkan industri TPT (tekstil dan produk tekstil) domestik.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Danang Girindrawardana mengatakan, Permendag 8 tahun 2024 bakal membuat Indonesia tenggelam kebanjiran produk garmen atau tekstil yang sudah jadi.

Danang menilai, Permendag Nomor 8 tahun 2024 menempatkan Kemendag lebih superior daripada Kemenperin, karena sewenang-wenang menghilangkan kewenangan Menteri Perindustrian untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung tumbuhnya industri tekstil garmen dalam negeri. “Dalam 5 bulan terdapat 4 kali perubahan Permendag sampai dengan Permendag 8 tahun 2024 ini, menunjukkan mandulnya koordinasi produk regulasi antar kementerian,” ujar Danang dalam siaran persnya, Selasa (28/5/2024).