JAKARTA, KOMPAS.com - PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) mengumumkan pergantian jajaran Board of Director (BOD).

Sosok Santiko Wardoyo, Chief Operating Officer (COO) Director HMSI sangat penting lantaran telah memimpin operasional HMSI selama lebih dari 12 tahun. Dia meninggalkan posisinya di HMSI untuk menjalani tour of duty di posisi barunya dalam Indomobil Group.

Sebagai penggantinya, shareholder HMSI yang terdiri dari Hino Motors Limited Japan, Indomobil Group dan Sumitomo Corporation telah menunjuk Susilo Darmawan sebagai Sales Director.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Santiko Wardoyo atas dedikasi dan kepemimpinan operasional selama ini di HMSI. Kami yakin, di posisi barunya, beliau akan terus memberikan kontribusi besar bagi Indomobil Group" ujar Takashi Muto, Presiden Direktur HMSI pada keterangan resmi, Kamis (10/7/2024).

Muto juga mengatakan menyambut dengan antusias Susilo Darmawan yang akan bergabung dengan HMSI. Dengan pengalaman dan kepemimpinannya yang telah terbukti, pihaknya yakin HMSI akan terus tumbuh dan meraih kesuksesan lebih besar di masa depan.

KOMPAS.com/FATHAN RADITYASANI Hino luncurkan Microbus 115 SDBL 4x4 dan 500 FM 280 JD R Retarder di GIIAS 2023

"Saya merasa terhormat telah menjadi bagian dari perjalanan HMSI selama lebih dari satu dekade. Prestasi yang kami capai adalah hasil kerja keras dan dedikasi seluruh tim. Saya percaya Susilo Darmawan akan membawa HMSI ke tingkat yang lebih tinggi dengan inovasi dan strategi barunya," kata Santiko Wardoyo pada keterangan yang sama.

Sekedar informasi, di bawah komando Santiko Wardoyo, HMSI mencatat berbagai prestasi gemilang, termasuk keberhasilan Hino dalam menguasai pasar kendaraan medium duty truck selama 24 tahun terakhir. Model Hino 500 berhasil menguasai pasar dengan lebih dari 50 persen pangsa pasar di Indonesia, sebuah pencapaian yang sangat luar biasa.

Tidak hanya itu, di era Santiko Wardoyo, HMSI turut mengembangkan SDM transportasi yang andal untuk mengutamakan keselamatan di jalan seperti mendirikan Hino Indonesia Academy untuk pelatihan pengemudi beserta fasilitasnya Hino Total Support Customer Center (HTSCC), LSP – LPK HMSI, program Hino Safety Driving Competition yang melibatkan ribuan pengemudi hingga yang terakhir Fasilitas Uji Kir.

"Saya berterima kasih atas kesempatan untuk memimpin menjadi ujung tombak penjualan di HMSI. Dengan dukungan seluruh tim, saya berkomitmen untuk melanjutkan kesuksesan dan membawa Hino mencapai pencapaian baru," kata Susilo Darmawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat anggota DPRD Provonsi Jawa Timur (Jatim) sebagai tersangka, kasus dugaan suap pokok pikiran (pokir) dana hibah Pemerintah Provinsi Jatim.

Perkara ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.

"Dari anggota DPRD 4 orang (tersangka) kalau enggak salah," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

Alex belum mengkonfirmasi apakah betul jumlah tersangka baru dalam kasus ini mencapai puluhan.

Sejauh ini, Alex telah mengkonfirmasi KPK mengembangkan perkara yang menjerat Sahat Tua.

Ia juga membenarkan penyidik melakukan upaya paksa penggeledahan. Di antara lokasi yang digeledah adalah kediaman anggota DPRD Jatim.

"Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melenfkapi alat bukti," kata Alex.

Untuk diketahui, kasus suap dana hibah Pemprov Jatim berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada penghujung 2022.

Saat itu, KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa TImur, Sahat Tua Simanjuntak sebagai tersangka suap.

Sahat menerima suap untuk mengusulkan Pokir. Usulan itu diklaim datang dari berbagai kelompok masyarakat (Pokmas). Namun, nama-nama organisasi itu juga aneh.

Di antara namanya adalah Pokmas Kalang Kabut, Pokmas Sadis, Pokmas Paterpan, Lidah Buaya, Tak Mampu, Staples, Itachi (nama karakter dalam animasi Naruto), dan lainnya.

Sahat didakwa menerima suap 39,5 miliar. Ia kemudian divonis 9 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) berencana melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait diretasnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

"Saat ini kami sedang mengumpulkan korban-korban yang terdampak dari (peretasan) PDNS," kata Direktur Eksekutif Safenet, Nenden Sekar Arum, kepada wartawan pada Rabu (10/7/2024).

Ia berharap, hal ini bisa menjadi dasar buat Safenet dan tim advokasi lain menyusun bentuk tanggung jawab dari negara.

"Kemungkinan kami akan melakukan gugatan kepada pemerintah, kepada Menkominfo dan Presiden atas kelalaian tersebut. Hingga saat ini kami sedang memformulasikan hal tersebut," lanjut dia.

"Salah satu opsinya itu (PTUN). Bisa juga class action," sebut Nenden.

Namun demikian, Nenden berujar, pihaknya masih menunggu perkembangan situasi.

Ia menambahkan, Safenet juga telah mengajukan permohonan informasi publik terkait situasi terkini kasus peretasan PDNS, termasuk di dalamnya informasi soal jumlah data ataupun jumlah layanan apa saja yang terdampak dari situasi tersebut.

"Tapi hingga saat ini kami masih menunggu jawaban dari Kominfo," kata Nenden.

Sebagai informasi, serangan siber terhadap PDNS 2 milik PT Telkom terjadi pada 20 Juni 2024. Akibatnya, sejumlah layanan publik pada 20 Juni sempat mengalami kendala.

Salah satu layanan yang sangat terdampak ialah sistem Autogate milik Direktorat Jenderal Imigrasi yang membuat mobilitas masuk dan ke luar negeri di bandara terganggu.

Setelah ditelusuri, didapatkan fakta bahwa PDNS 2 mengalami serangan siber berupa ransomware bernama Brain Cipher sebuah varian baru dari ransomware Lockbit 3.0.

Hingga 26 Juni 2024, teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas dari insiden PDNS 2. Pemerintah pun segera fokus melakukan pemulihan beragam layanan publik yang terdampak dan sekaligus melakukan investigasi forensik digital.

Terkait serangan siber tersebut, Budi Arie yang hingga kini menolak melepas jabatannya berujar bahwa si peretas meminta uang 8 juta dollar AS atau setara Rp 131 miliar sebagai tebusan.

Tetapi, pemerintah tidak akan memenuhi permintaan tersebut. Belakangan, selagi pemerintah tak meminta maaf atas peristiwa ini, justru si peretas yang meminta maaf dan berjanji bakal mengembalikan kunci pembuka ransomware PDNS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya melakukan kegiatan pembinaan terhadap ratusan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang memiliki legalitas menyalurkan satpam ke berbagai sektor, Rabu (10/7/2024).

Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Badya Wijaya mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan para satpam agar bisa melakukan kegiatan kepolisian terbatas saat bekerja di lapangan.

“BUJP adalah salah satu penyedia jasa security atau satpam. Maka dari itu kami melakukan pembinaan, karena satpam-satpam ini bakal melakukan kegiatan kepolisian terbatas,” ujar Badya kepada wartawan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Contoh kegiatan kepolisian terbatas, kata Badya, salah satunya ialah melakukan pengamanan terhadap pelaku kejahatan.

Jika ditemukan maling atau pelaku kejahatan di sekitar lokasi satpam bekerja, maka satpam tersebut wajib mengamankan pelaku lebih dulu apabila petugas kepolisian belum datang.

“Misal ada maling, satpam wajib membantu jika ada di lokasi. Mereka berhak mengamankan pelaku sementara waktu karena memiliki fungsi kepolisian terbatas,” tutur dia.

Contoh lain, lanjut Badya, satpam juga bisa turun ke jalan untuk mengatur arus lalu lintas.

Namun, pengaturan arus lalu lintas hanya bisa dilakukan di wilayah tertentu.

“Satpam bisa mengatur arus lalu lintas sekarang, tapi wilayahnya terbatas. Salah satunya di kawasan Senayan Central Business District (SCBD). Tapi, saat mengatur arus lalu lintas, harus didampingi polisi lalu lintas,” imbuh dia.

Adapun dalam pembinaan kali ini, Polda Metro Jaya melakukan pembinaan terhadap 802 BUJP.

Rencananya, kegiatan pembinaan dibagi ke dalam beberapa gelombang dan digelar bertahap.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para bupati untuk terus mengendalikan inflasi di daerah masing-masing.

Salah satunya dengan memeriksa harga bahan pangan secara terus-menerus dan segera melakukan intervensi jika ada kenaikan harga.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan di acara peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

"Berkaitan dengan inflasi, saya kira tadi sudah saya singgung, sudah bagus. Pertahankan. Cek terus harga-harga (pangan) dan segera intervensi kalau ada kenaikan," ujar Jokowi.

Dalam sambutannya, Presiden juga menyebut angka inflasi nasional bisa dikendalikan pada kisaran 2,5 persen per Juni 2024.

Sehingga, Kepala Negara memuji capaian pengendali inflasi bisa terlaksana karena upaya dari para kepala daerah dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melakukan intervensi setiap pekan.

"Inflasi yang bisa kita kendalikan terakhir di bulan juni 2,5 persen. Inflasi kita berkat bapak ibu sekalian yang selalu rapat dengan Mendagri setiap hari Senin, rutin setiap minggu, tapi hasilnya ada," tegasnya.

Terkait dengan angka inflasi ini, Presiden Jokowi kemudian menyinggung Turkiye dan Argentina yang disebutnya mengalami inflasi yang mengerikan.

Oleh karenanya, Presiden mengingatkan bahwa ke depannya kompetisi antarnegara di dunia bukan lagi antara negara besar dan negara kecil, melainkan negara cepat dengan negara lamban.

Kecepatan bisa diukur dari pelayanan kepada masyarakat ataupun mobilitas barang dan orang.

"Negara cepat yang akan kalahkan negara lambat dan kita ingin menjadi negara cepat itu, dalam pelayanan publik, dalam mobilitas barang dan orang, kita inginkan itu," tambah Jokowi.

KOMPAS.com -Cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi menjadi andalan untuk meraih medali emas pada Olimpiade Paris 2024.

Kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 telah resmi dikukuhkan. Acara pengukuhan ini berlangsung di Auditorium Kemenpora pada Rabu (10/7/2024).

Mereka akan berlaga di ajang Olimpiade yang akan berlangsung dari 26 Juli hingga 11 Agustus 2024.

"Pastinya untuk emas kami banyak berharap dari badminton dan juga dilihat dari kualifikasi, kami harus jaga di wall climbing dan angkat besi. Itu cabor yang secara hitungan punya potensi besar untuk medali," kata Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, kepada awak media.

Sebanyak 29 atlet dari 12 cabang olahraga di Indonesia akan bertanding dalam Olimpiade Paris 2024.

Rombongan besar atlet serta ofisial dan lainnya akan berangkat menuju Perancis pada Sabtu (13/7/2024).

Kontingen Indonesia berpartisipasi sebanyak 86 orang yang terdiri atlet, pelatih, ofisial, tim medis, dan lainnya.

Pada Olimpiade kali ini, Indonesia mengirimkan enam wasit. Ada enam cabang olahraga dengan wasit dari indonesia

"Kontingen besar akan berangkat 13 Juli dan terakhir yang berangkat atlet renang tanggal 22 Juli ada 2 orang," ujar Menpora Dito.

Persiapan medis bagi atlet kala bertanding di Perancis telah disiapkan. Hal ini diungkapkan oleh Chef de Mission Kontingen Indonesia, Anindya Bakrie.

"Saat ini sudah siap, masing-masing cabor sudah menyiapkan tim dokter dan masseur. Dari NOC juga sudah siap di Rumah Garuda untuk menyediakan itu juga," kata Anindya.

Indonesia meraih lima medali ketika mengikuti Olimpiade Tokyo 2020. Raihan medali terdiri dari satu emas, satu perak, dan tiga perunggu.

Medali emas diperoleh dari pasangan bulu tangkis ganda putri, Greysia Polii/Apriyani Rahayu. Medali perak disumbangkan oleh atlet angkat besi, Eko Yuli Irawan.

Cabor angkat besi juga berkontribusi untuk dua medali perunggu dari Windy Cantika Aisah dan Rahmat Erwin Abdullah. Satu lainnya diraih oleh Anthony Sinisuka Ginting di nomor tunggal putra bulu tangkis.

KLATEN, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Langkah tersebut menjadi upaya dalam mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan, pemerintah masih memproses revisi Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 mengenai pembatasan distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite.

Namun berdasarkan bocorannya, kriteria kendaraan yang nantinya dapat mengkonsumsi BBM RON 90 tersebut akan diatur berdasarkan cc atau kubikasi mesin kendaraan, dan pemanfaatannya.

"Jadi satu cc-nya, kemudian pemanfaatannya, pemanfaatannya untuk siapa untuk kepentingan siapa, misalnya untuk yang terkait dengan usaha kecil, pertanian, perkebunan," katanya, Jumat (7/6/2024).

PERTAMINA PT Pertamina Patra Niaga menegaskan tetap menyalurkan BBM jenis Pertalite (RON 90) kepada masyarakat sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) tertanggal 10 Maret 2022.

Hanya saja, Arifin belum dapat bicara lebih jauh mengenai kriteria kendaraan yang bisa mengkonsumsi Pertalite, termasuk batas cc-nya.

Dirinya hanya mengatakan, revisi aturan tersebut masih menunggu keputusan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kan nunggu yang tiga ini dulu, BUMN, Keuangan, ESDM, Perekonomian baru masuk untuk menentukan siapa yang masih bisa dapat," katanya.

Dok Pertamina PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mengaktifkan Satuan Tugas Ramadhan dan Idul Fitri (Satgas RAFI) 2024 guna memastikan pelayanan BBM dan LPG di Kalbar terpenuhi.

Sementara itu, dalam revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014, pembatasan BBM bersubsidi dilakukan sesuai dengan kapasitas mesin. Untuk motor, hanya yang di bawah 250 cc. Sedangkan mobil, di bawah 1.400 cc.

Merujuk aturan tersebut, berikut daftar mobil yang boleh pakai Pertalite:

Toyota

• Agya 1.197 cc
• Calya 1.197 cc
• Raize 998 cc dan 1.198 cc
• Avanza 1.329 cc

Daihatsu

• Ayla 998 cc dan 1.197 cc
• Sigra 998 cc dan 1.197 cc
• Sirion 1.329 cc
• Rocky 998 cc dan 1.198 cc
• Xenia 1.329 cc

Suzuki

• Ignis 1.197 cc
• S-Presso 998 cc

Honda

• Brio 1.199 cc

Kia

• Picanto 1.248 cc
• Seltos bensin 1.353 cc
• Rio 1.348 cc

Wuling

• Formo S 1.206 cc

Nissan

• Kicks e-Power 1.198 cc
• Magnite 999 cc
• March 1.198 cc

JAKARTA, KOMPAS.com - Beban masyarakat kelas menengah akan semakin bertambah. Hal ini menyusul rencana pemerintah untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pembatasan pembelian BBM subsidi tentu akan berdampak terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelas bawah dan menengah. Namun, untuk kelas bawah, pemerintah dapat memberikan bantuan sosial sebagai bentuk dari jaring pengaman.

"Namun untuk pendapatan menengah, sejauh ini belum ada indikasi pemerintah akan melakukan atau memberikan bantuan yang sebenarnya bisa membantu daya beli mereka," tutur dia, kepada Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

Padahal sejumlah data menunjukan, pola konsumsi masyarakat sedang berada dalam tren perlambatan. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia (BI) misalnya, yang semakin menurun, di mana pada Juni lalu berada di level 123,3.

"Ataupun misalnya PMI manufaktur yang mengindikasikan pelaku usaha menahan laju untuk melakukan ekspansi karena permintaan yang tidak setinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya," ujar dia.

Dengan melihat data tersebut, Yusuf meyakini, tingkat konsumsi pada periode mendatang akan semakin melambat. Sebab, dengan adanya pembatasan pembelian BBM subsidi, masyarakat kelompok menengah akan melakukan penyesuaian terhadap pola konsumsinya.

"Bagi kelas menengah kenaikan ini justru berpotensi menekan daya beli mereka dan berpotensi mendorong mereka untuk melakukan penyesuaian konsumsi," ucap Yusuf.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi itu muncul ketika Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor. Maka dari itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan membantu penghematan anggaran.

Selain pembatasan BBM subsidi, pemerintah juga mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar pengganti BBM yang berbasis fosil. Adapun bioetanol merupakan jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses ferementasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat tinggi.

"Kita kan sekarang berencana mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin, supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat," kata Luhut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memastikan bahwa perusahaan untuk mengelola usaha tambang dari pemerintah sudah terbentuk.

Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla menjelaskan bahwa pihaknya melibatkan sejumlah kalangan profesional untuk terlibat dalam menjalankan perusahaan tersebut.

“PBNU sudah membentuk PT (perseroan terbatas) khusus untuk mengelola tambang ini dan kami melibatkan orang-orang profesional,” ujar Ulil kepada wartawan usai pertemuan dengan Grand Syekh Al-Azhar Imam Akbar Ahmed Al Tayeb, Rabu (10/7/2024).

Saat ini, kata Ulil, PBNU hanya tinggal menunggu pemerintah secara resmi menerbitkan izin usaha tambang atau konsesi untuk dikelola perusahaannya.

“Kita sedang menunggu izin dari pemerintah,” jelas Ulil.

Meski begitu, Ulil mengaku belum dapat mengungkapkan secara detail nama perusahaan dan pihak-pihak yang di dalamnya. Dia juga menolak menjelaskan di mana lokasi tambang yang nanti akan dikelola perusahaan bentukan PBNU.

“Ya kami belum bisa memberikan detail-detail seperti itu. Tapi yang jelas yang bisa kami katakan bahwa PT sudah terbentuk dan kami siap untuk mengerjakan tambang,” ungkap Ulil.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam beleid tersebut terdapat aturan baru yang memberikan izin kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) dan keagamaan untuk mengelola pertambangan.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengakuI bahwa pihaknya sudah mengajukan permohonan izin pengelolaan tambang sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 25 Tahun 2024.

PBNU mengajukan permohonan karena melihat izin mengelola tambang sebagai peluang. Sebab PBNU mempunyai kebutuhan yang cukup banyak untuk memenuhi hajat hidup para warganya.

Hal yang diurus tersebut meliputi ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Terbaru, Yahya menyatakan bahwa sampai saat ini konsesi tambang untuk PBNU belum keluar dan masih berproses.

"Belum (keluar izinnya), masih proses," kata Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Suku Dinas (Sudin) Perhubungan Jakarta Pusat menindak para pengendara motor yang melawan arus lalu lintas di depan pelintasan kereta api dekat Roxy Mas, Cideng, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, penindakan berlangsung sejak pukul 08.40 hingga 09.42 WIB.

Sejumlah petugas Dishub turun ke lapangan bersama dengan dua Korlantas. Terlihat juga Babinsa ikut mengawal kegiatan.

Dalam penindakan hari ini, pemotor dari arah Grogol tampak melenggang bebas ke arah Harmoni. Namun, pengendara yang memotong dari Jalan Sumur Baru menuju rel langsung dihentikan petugas.

Beberapa di antaranya bahkan ditilang Korlantas, terutama pengendara yang tidak mengenakan helm.

Koordinator Lapangan Sudin Perhubungan Jakarta Pusat, WS Laoli menegaskan, penindakan hari ini hanya bertujuan untuk menindak pemotor yang melawan arus.

“Pokoknya yang melawan arus itu kita tertibkan yang memberikan tilang langsung itu Korlantas,” ujar Laoli saat ditemui di Cideng, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Tidak lama setelah Dishub meninggalkan lokasi, para pengendara motor yang membandel kembali melawan arus untuk menyeberang ke arah Grogol. Bahkan, motor-motor sudah parkir liar di bawah kolong jembatan Roxy.

Untuk diketahui, Pemkot Jakarta Pusat kembali memberikan atensi untuk menertibkan kawasan pelintasan kereta api di kawasan ITC Roxy Mas. Namun, rencana ini baru dalam tahap pembahasan pada sejumlah dinas terkait.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menggerebek markas judi online di sebuah apartemen wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (4/7/2024).

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan mengatakan, polisi awalnya mendapat informasi dari masyarakat terkait praktik judi online.

"Kami selidiki dan benar didapatkan adanya kegiatan usaha perjudian online," ucap Andri saat dihubungi, Rabu (10/7/2024).

Dalam penggerebekan, polisi menangkap enam pelaku berinisial FAF (26), AE (39), YGP (20), FH (21), GF (21), dan FAP (19).

"Enam orang tersangka sedang beroperasi saat digerebek," kata dia.

Setelah pemeriksaan, polisi kembali menangkap satu orang berinisial MHP (41).

"MHP merupakan pemilik rekening penampung uang hasil judi online," ujar Andri.

Selain itu, polisi menyita barang bukti berupa perangkat komputer dan ponsel yang digunakan para pelaku untuk berjudi.

"Barang bukti yang disita enam unit komputer, enam unit monitor, tujuh unit keyboard, enam mouse, delapan unit handphone, tiga unit sepeda motor," ungkap Andri.

Andri belum mengungkap lebih jelas berapa nominal keuntungan dari operasional markas judi online ini.

"Untuk itu (nominal) masih kami dalami," jelas dia.

KOMPAS.com - Pencinta olahraga bersepeda wajib tahu cara merawat kendaraannya agar tetap maksimal saat digunakan.

Mengingat rute yang dilewati tidak biasa, khususnya untuk sepeda gunung yang dipakai untuk tur jalur berbatu dan nonaspal.

Jarak tempuh sepeda gunung dan sepeda balap juga perlu diperhitungkan. Sekali jalan, sepeda bisa menempuh puluhan hingga ratusan kilometer.

Simak tips merawat sepeda gunung dan sepeda balap agar performanya tetap maksimal, seperti dijelaskan Farhan Husein, teknisi Rodalink, berikut ini.

1. Cari tahu perawatan rutin dari toko resmi

Pastikan membeli sepeda dari toko resmi bergaransi. Jadi, kamu bisa mendapatkan layanan service sepeda rutin.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas Travel (@kompas.travel)

Misalnya, perawatan sepeda rutin di Rodalink yang dijelaskan oleh Husein, terdiri dari perawatan standar dan perawatan total.

"Service standar itu meliputi pengecekan rem, perpindahan gigi depan dan belakang, serta semua bagian sepeda," ujar Farhan ketika ditemui Kompas.com di Indofest, Sabtu (6/7/2024).

Adapun service total, sepeda akan dibongkar dan dibersihkan menyeluruh, sekaligus diperiksa ulang semua bagiannya.

2. Beri pelumas rem

Hal dasar yang berefek besar dalam perawatan sepeda adalah pelumas rem. Farhan menuturkan, pelumas rem bisa diberikan sendiri oleh pengguna sepeda.

Kompas.com/Krisda Tiofani Sepeda gravel Rodalink untuk dua medan atau rute, cocok untuk bikepacking.

"Kalau dari bikers sendiri, bisa memberikan pelumas rem sepeda, tetapi jangan terlalu banyak," saran Farhan.

Beri pelumas rem secukupnya saja. Sebab, bila berlebihan, tingkat responsif rem akan berkurang dan menimbulkan bunyi mengganggu.

3. Rutin bersihkan rantai sepeda

Farhan mengatakan, pembersih rantai sepeda seharusnya tersedia di toko resmi tempat membeli sepeda.

Cairan ini bisa digunakan di rumah untuk membersihkan rantai sepeda sendiri, tetapi harus mengikuti arahan sesuai petunjuk sepeda masing-masing.