JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, ia hingga saat ini belum mendapatkan tugas untuk Pilkada 2024.

Menurut Sandiaga, saat ini ia tetap menjalankan tugas sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Belum ada perintah per hari ini. Jadi temen-temen sabar saja, saya menjalankan tugas," ujar Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Ia menyebut, saat ini pimpinan parpol sedang mencari formula terbaik untuk Pilkada 2024.

"Pimpinan parpol sedang menjadi formula, dan kita tunggu saja. Sabar saja," tuturnya.

Sebelumnya, Sandiaga sempat dilirik untuk maju di Pilkada 2024. Wacana tersebut pertama kali dimunculkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, Sandiaga Uno adalah salah satu tokoh yang dijajaki untuk diusung PKB pada Pilkada Jawa Barat.

Ia mengungkapkan, nama Sandiaga muncul karena aspirasi sejumlah kelompok masyarakat.

“Untuk Jawa Barat PKB sudah mencari kader internal yang kemungkinan diusulkan bisa maju, seperti Pak Cucun, Pak Huda,” ujar Jazilul di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

“Tapi ada aspirasi juga seperti dari sebagian masyarakat Jawa Barat dan juga kader PKB untuk mengajak Pak Sandiaga Uno jadi calon gubernur Jawa Barat,” sambung dia.

Kendati demikian, ia mengungkapkan wacana itu masih perlu dijajaki lebih jauh PKB mesti membentuk koalisi untuk bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat.

Di sisi lain, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sampai saat ini menyatakan Sandiaga masih menjadi kader mereka.

MERAUKE, KOMPAS.com - Perkebunan sawit berbasis masyarakat mulai dibangun di Merauke, Papua Selatan. Perkebunan sawit ini ditargetkan akan mencapai luasan 5.657 hektar lahan.

Namun, untuk tahap awal akan dibangun dulu perkebunan sawit berbasis masyarakat seluas 1.000 hektar di Kampung Salam Epe dan Nakias, Distrik Ngguti, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Pelaksana pembangunannya yakni Koperasi Iska Bekai, dengan dukungan perusahaan jasa konsultan pertanian PT Tritama Lestari.

Koperasi Iska Bekai sendiri berdiri sejak 2016 dan sudah menjadi koperasi mandiri, setelah mendapatkan arahan dari Pemda Merauke dan pemangku kepentingan setempat.

Pembangunan Kebun Masyarakat oleh Koperasi Iska Bekai juga telah sesuai dengan regulasi pemerintah yaitu Permen Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar dan ketentuan alokasi 20 persen untuk masyarakat.

Pembukaan lahan

Ketua Koperasi Serba Usaha Iska Bekai, Abraham E. Yolmen mengatakan, pembukaan lahan sawit ini telah melewati berbagai proses sosialisasi dan persetujuan masyarakat, perizinan dan survei teknikal, serta penunjukan kontraktor.

Setelah pembukaan lahan, akan dilanjutkan dengan tahap pembibitan dan penanaman hingga akhirnya memasuki tahap pemanenan. Koperasi Iska Bekai berkomitmen pada standard pembangunan sawit berkelanjutan (sustainability) dan tata kelola yang baik (good governance).

"Diharapkan ini menjadi percontohan bagi koperasi mandiri sawit di daerah lain,” ujar Abraham, melalui keterangan pers, Selasa (9/7/2024).

Kepala Bidang Perencanaan dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Selatan Yeri Reba memastikan, lahan yang akan digunakan untuk pembukaan kebun sawit memang sudah sesuai peruntukannya, bukan merupakan kawasan hutan.

"Koperasi telah membayar iuran sesuai dengan ketentuan yaitu iuran PSDH-DR (Provisi Sumber Daya Hutan – Dana Reboisasi)," katanya.

Transparansi pengelolaan

Lantaran pembangunan perkebunan sawit dilakukan oleh koperasi, maka banyak pihak berharap pengelolaannya kan berjalan ecara transparan.

"Hal ini agar koperasi Iska Bekai bisa mewujudkan manfaat koperasi untuk masyarakat sekitar khususnya untuk masyarakat 17 marga di empat kampung yang menjadi anggota koperasi," kata Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Merauke Miftakhul Azizah.

Hal yang sama diutarakan oleh perwakilan tokoh masyarakat, Benony Samma, yang ingin pengelolaan koperasi berjalan transparan dan baik meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Koperasi Iska Bekai adalah aset masyarakat Merauke yang perlu dijaga bersama dan dapat menjadi inspirasi percontohan bagi daerah lain dalam pengelolaan perkebunan sawit melalui koperasi," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai NasdemSugeng Suparwoto menganggap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak akan bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Baginya, PSI akan condong bertarung di Pilkada Jateng untuk memenangkan ketua umumnya, Kaesang Pangarep.

“Kalau menurut saya kok agak tipis peluang itu untuk PSI masuk Jakarta,” ujar Sugeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

“Ini dugaan saya ya, kita melihat ada indikasi PSI mau masuk Jawa Tengah,” sambung dia.

Adapun pernyataan Sugeng disampaikan setelah Kaesang berkunjung ke Kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Pasalnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera sempat menyatakan bahwa PKS membuka peluang kerja sama dengan PSI di Pilkada DKI Jakarta.

Bahkan, PKS menawarkan agar PSI ikut mendukung Anies-Sohibul dalam kontestasi elektoral mendatang.

“Iya kalau kita sih tidak menduga-duga bahwa koalisi siapapun yang penting bisa mengantarkan, katakanlah calon (gubernur) dalam hal ini, Pak Anies,” tuturnya.

Diketahui Kaesang memiliki elektabilitas yang tinggi di Jateng. Kakak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka pun tidak memintanya maju di Pilkada DKI Jakarta.

Akan tetapi, Kaesang belum menentukan pilihan. Ia meminta publik menunggu keputusannya Agustus mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin berharap Bendungan Cipanas yang terletak di Desa Cibuluh, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dapat menjadi destinasi wisata baru.

“Bendungan ini juga berpotensi untuk dijadikan daerah wisata baru," kata Ma'ruf seusai meresmikan Bendungan Cipanas, Selasa (9/7/2024).

Wapres mengatakan, Bendungan Cipanas memiliki peran strategis dalam mendukung kehidupan manusia dan perekonomian.

Ia menyebutkan, manfaat dari Bendungan ini, tidak hanya berfungsi sebagai sumber air baku, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan energi.

"Bendungan ini akan menyediakan berbagai fungsi pemenuhan kebutuhan masyarakat mulai dari sumber irigasi pertanian, sumber air baku, pengendali banjir, dan pembangkit listrik," kata Ma'ruf.

"Selain itu, bendungan ini akan membantu meningkatkan intensitas tanam dan produktivitas lahan pertanian di daerah ini,” imbuh dia.

Dalam kesempatan ini, Ma'ruf juga menekankan pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur air yang konsisten untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas fungsi bendungan.

“Lakukan pengelolaan dan pemeliharaan bendungan secara baik dan berkelanjutan untuk memperpanjang usia bendungan dan peralatan yang ada,” ucap dia.

Wapres pun meminta Unit Pengelolaan Bendungan Cipanas bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat sekitar saling berkolaborasi dan bersinergi dalam menjaga dan memelihara aset infrastruktur ini.

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia ini juga mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bendungan secara berkelanjutan.

“Pemerintah agar menyediakan pendampingan untuk masyarakat agar potensi kerusakan bendungan dan lingkungan sekitarnya dapat dihindari,” kata Wapres.

Bendungan Cipanas merupakan bendungan tipe urugan inti tegak yang dibangun setinggi 71 meter dengan panjang 361 meter dan luas genangan 1.316 hektar

Bendungan Cipanas dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya-PT Jaya Konstruksi (KSO) untuk pembangunan tubuh bendungan dan PT Brantas Abipraya (Persero) untuk pembangunan infrastruktur pendukung dengan biaya pembangunan secara keseluruhan sebesar Rp 2,06 triliun.

Pembangunan Bendungan Cipanas dimulai sejak November 2016 dan selesai pada Desember 2023. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 251 juta meter kubik dan mampu memenuhi kebutuhan air baku sebesar 850 liter per detik di kawasan segitiga Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana).

Bendungan ini juga memiliki fungsi sebagai pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebesar 3 MW, serta pengendalian banjir yang bisa mereduksi 84 persen debit banjir atau sekitar 243 meter kubik per detik atau sepadan dengan mereduksi 700 hektar areal yang tergenang banjir.

KOMPAS.com – Kinerja Komite Disiplin (Komdis) PSSI disorot dalam hasil riset Football Institute soal kualitas Liga 1, liga 2 dan Elite Pro Academy (EPA).

Football Institute merilis hasil riset dalam sebuah acara bertajuk "Menguji Kualitas Kompetisi Liga Indonesia 2023" di Jakarta, Selasa (9/7/2024) yang dihadiri langsung oleh sang pendiri, Budi Setiawan,

Hadir pula dalam acara itu Exco PSSI, Arya Sinulingga, wartawan senior, Erwin Fitriansyah, pengamat sepak bola Effendi Gazali, dan eks Ketua The Jakmania, Ferry Indrasjarief.

Riset Football Institute dilakukan sejak Juli 2023 sampai Mei 2024 dengan data yang berasal dari putusan Komdis PSSI.

Berdasarkan temuan Football Institute, tercatat selama musim 2023-2024, Komdis PSSI lebih banyak memberikan denda.

Di Liga 1, denda ini jadi hukuman yang paling sering diberikan, dengan persentase 61,47 persen.

Hal yang sama berlaku di Liga 2, dengan persentase 60 persen, serta di EPA (Elite Pro Academy) dengan persentase 57 persen.

Tak hanya sampai di situ, Komdis PSSI juga pernah memberikan hukuman unik dalam laga PSCS Cilacap vs Persekat Tegal.

Saat itu, Komdis PSSI memberikan hukuman kepada ballboy Hexa Try Kusuma dengan larangan dua kali laga menjadi ballboy dan denda sebesar Rp 37.500.000 juta.

Kemudian, masih di Liga 2, Komdis PSSI menghukum klub PSDS Deli Serdang dengan hukuman larangan menggelar pertandingan tanpa penonton satu kali dan denda Rp 225.000.000 juta, karena kombinasi kasus rasialisme yang dilakukan penonton dan lemparan botol ke dalam lapangan.

Nilai denda ini jauh lebih besar dari denda pelanggaran suporter masuk lapangan dengan angka denda Rp 15.000.000 juta, atau kasus pelemparan botol dari tribune ke lapangan dengan angka denda sebesar Rp 10.000.000 juta.

Wartawan Senior Erwin Fitriansyah berharap, temuan Football Institute ini bisa sampai ke Komdis PSSI dan menjadi masukan karena hukuman denda tidak memberikan efek jera.

"Hukuman denda ini tidak efektif, ya, karena terulang terus, daripada didenda terus, karena klub itu tidak peduli baik yang paling banyak duitnya maupun semenjana. Suporternya juga tidak sadar klubnya kena denda," kata Erwin dalam acara yang dihelat di Barito Mansion, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).

Founder Football Institute, Budi Setiawan, menyebut kinerja Komdis PSSI ini harus dievaluasi.

"Ini jadi bagian evaluasi kompetisi musim lalu. Untuk Komdis, mereka itu ibaratkan Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala Kejaksaan di PSSI,” kata Budi.

“Ini bukan wajah Erick Thohir, ini wajah konsensus bersama Exco. Absurd ini," ujar dia menambahkan.

Budi juga mengungkapkan, Komdis PSSI sekarang ini berbeda dengan kepengurusan pada 2008 silam.

Saat itu, Komdis PSSI kerap menggelar hasil sidang putusan secara terbuka kepada media.

"Pada 2008 sampai 2014, Komdis selalu konferensi pers dulu selepas sidang, pas zaman Hinca Pandjaitan. Sekarang, per 2016 mungkin, Komdis tidak mengadakan konferensi pers dan sidang digelar secara terutup. Bisa digelar terbuka juga padahal," kata Budi.

Penggila bola Effendi Ghazali mengaku sepakat dengan usulan Budi ini soal Komdis. Ia mengatakan, Komdis PSSI sejatinya bisa menggelar sidang secara terbuka.

"Ya contohnya ada pengadilan Vina (kasus Vina Cirebon) yang bisa digelar terbuka. Sekarang, Komdis PSSI juga bisa menggelar sidang terbuka seperti itu," kata Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy membayar uang kuliah tunggal (UKT) perguruan tinggi memanfaatkan pinjaman online (pinjol) dinilai rentan membuat mahasiswa frustasi dan berbuat nekat buat melunasi utang.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wisnu Wijaya Adi Putra, menyatakan khawatir jika skema pembayaran UKT dengan pinjol diberlakukan.

Sebab menurut Wisnu, jerat utang pada pinjol dapat menjerumuskan mahasiswa pada masalah yang lebih buruk tatkala kesulitan melunasi utang.

Wisnu mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Mei 2023 yang mencatat total utang masyarakat lewat pinjaman online se-Indonesia saat itu mencapai Rp 54,16 triliun.

Dari jumlah itu, pinjaman yang macet mencapai Rp 1,72 triliun.

"Para nasabah yang mulai tercekik ini banyak yang mengambil jalan dengan cara berutang pada pinjol lain untuk menutup tagihan pokok hingga bunga mereka," kata Wisnu dalam keterangan pers di Jakarta, seperti dikutip pada Selasa (9/7/2024).

Wisnu khawatir jika terdapat mahasiswa kesulitan membayar utang pinjol yang digunakan buat melunasi UKT maka kesulitan mereka hadapi bisa semakin bertambah.

"Demikian lingkaran setan ini terbentuk yang kemudian menimbulkan rasa frustasi bagi sebagian nasabah sehingga mendorong mereka pada tindak kriminalitas hingga keinginan untuk bunuh diri,” papar Wisnu.

Dari sisi regulasi, kata Wisnu, skema pembayaran UKT lewat pinjol berbunga juga berpotensi melanggar undang-undang.

Dia menyebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan pemerintah memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dengan sejumlah cara.

“Pasal 76 Ayat (2), pemerintah dan/atau perguruan tinggi memberikan pemenuhan hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dengan cara memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, bantuan atau membebaskan biaya pendidikan, dan/atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan,” papar Wisnu.

Sebelumnya diberitakan, Muhadjir menyampaikan usulan itu terkait polemik UKT pada perguruan tinggi.

Menurut dia, Selama pinjol yang digunakan resmi dan tidak merugikan, Muhadjir tidak melihat letak larangan bagi mahasiswa untuk memanfaatkan pinjol. Menurutnya, jika terjadi penipuan, maka itu kesalahan si pengguna yang malah menyalahkangunakan pinjol.

"Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung gitu. Termasuk pinjol, asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa, kenapa tidak?" ujar Muhadjir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai GolkarAirlangga Hartarto menilai, jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih layak mengurus penyelenggaraan Pilkada 2024 meski ketuanya dipecat akibat melanggar etik.

Ia menuturkan, Ketua KPU Hasyim Asyari pun sudah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan tengah menunggu Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemecatannya.

"Ya kan sudah diberhentikan," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengungkapkan, selama tidak ada yang dilanggar, masa tugas jajaran KPU yang lain masih berlanjut.

"Selama tidak ada yang dilanggar, dilanjutkan. Masih berlanjut sampai sekarang," sebutnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menilai komisioner KPU RI masih layak menjadi penyelenggara pilkada

Hal ini disampaikan Wempi merespons mantan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 Mahfud MD yang menilai seluruh komisioner KPU harus diganti setelah Hasyim Asy'ari dipecat dari jabatan ketua KPU akibat melanggar etik.

"Saya pikir kan proses ini (pilkada) kan sudah terjadi. Ketuanya kan sudah (diberhentikan), kan yang lain ini kan masih layak untuk dilakukan (melanjutkan pilkada)," ujar Wempi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Wempi pun mengajak semua pihak untuk mendukung KPU dan sama-sama menyukseskan Pilkada serentak 2024 yang akan digelar pada akhir tahun nanti.

Ia pun menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan selalu bersama KPU untuk memastikan tahapan Pilkada 2024 berjalan sesuai jadwal.

"Kita sama-sama ingin sukseskan pelaksanaan pemilu serentak, khususnya pemilukada di akhir tahun ini. Jadi harus sukses. Kita saling support lah. Antara Kemendagri-KPU kita saling support untuk proses penyelenggaraan pemilu," kata Wempi.

KOMPAS.com - Buket bunga, biasanya, hanya bertahan selama beberapa hari. Namun, untuk mempertahankan kesegarannya lebih lama, kita bisa melakukan trik perawatan yang tepat.

Dengan menggunakan metode sederhana yang didukung secara ilmiah, kita dapat menjaga kesegaran dan tampilan buket bunga.

Berikut ini cara agar buket tampak segar lebih lama menurut sains.

1. Memilih varietas bunga

Beberapa faktor menentukan kualitas bunga potong, termasuk suhu, kelembapan, kadar etilen, dan aktivitas mikroba.

Namun, memilih varietas yang kuat dapat memastikan buket bunga tetap menarik secara visual lebih lama.

Bunga seperti anyelir dan krisan secara alami memiliki masa hidup lebih lama karena strukturnya yang lebih kuat dan proses penuaan yang lebih lambat, yang memungkinkan mereka untuk menahan tekanan lingkungan dengan lebih baik.

Berikut adalah vunga-bunga yang dapat bertahan di vas hingga tiga minggu:

• Krisan
• Anyelir
• Anggrek
• Bunga freesia
• Bunga bakung
• Bunga zinnia

2. Membuang daun bagian bawah

Langkah pertama untuk menyimpan buket bunga adalah menyiapkannya untuk disimpan di vas.

Buang daun yang berada di bawah garis air dalam vas. Daun yang terendam air dapat membusuk dengan cepat, yang menyebabkan pertumbuhan bakteri yang dapat menyumbat batang dan mengurangi penyerapan air, sehingga menyebabkan bunga layu lebih awal.

3. Memotong batang

Untuk menjaga kesegaran bunga potong, mulailah dengan memotong tangkainya dengan benar untuk memastikan penyerapan air yang optimal.

Gunakan gunting atau pisau yang tajam dan steril untuk membuat potongan yang bersih pada sudut 45 derajat dari bagian bawah setiap tangkai.

Potongan miring ini meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan air dan mencegah ujungnya menempel rata di bagian bawah vas, yang dapat menghambat penyerapan air.

4. Mencegah gelembung udara

Menghindari gelembung udara yang dapat menghalangi aliran air melalui batang sangatlah penting.

Setelah dipotong, segera masukkan batang ke dalam air. Untuk tanaman yang mengeluarkan getah susu, panaskan sebentar ujung potongan dengan api atau celupkan ke dalam air mendidih untuk menyegel getah dan memastikan batang tetap bening untuk penyerapan air.

5. Ganti air secara teratur

Agar bunga tetap segar, penting untuk mengganti air dalam vas setiap dua hari.

Langkah ini membantu mencegah terbentuknya bakteri yang dapat menyebabkan bunga layu lebih cepat.

Saat mengganti air, gunakan air hangat karena air hangat memungkinkan batang menyerap air lebih efisien, sehingga bunga tetap terlihat cantik lebih lama.

6. Lokasi penyimpanan

Untuk memastikan bunga bertahan lama, simpanlah di tempat yang sejuk dan terlindung dari angin dan sinar matahari langsung.

Suhu yang lebih dingin akan membantu bunga bertahan lebih lama, jadi sebaiknya letakkan bunga di bagian rumah yang tetap sejuk sepanjang hari.

Selain itu, hindari meletakkan buket bunga di dekat buah atau sayuran di dapur karena gas etilen yang dikeluarkan oleh makanan tersebut dapat merusak bunga.

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI telah menyetujui 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi usul inisiatif DPR.

RUU tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023/2024 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (Cak Imin) selaku pimpinan rapat bertanya kepada para hadirin apakah RUU tersebut bisa disetujui atau tidak.

"Apakah 27 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan sebagaimana yang telah disampaikan tadi dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" tanya Cak Imin.

"Setuju," jawab para anggota DPR.

Adapun Cak Imin juga meminta persetujuan dari masing-masing fraksi di DPR.

Semua fraksi partai politik pun menyerahkan dokumen pandangannya terhadap 27 RUU tentang Kabupaten/Kota yang menjadi RUU inisiatif DPR RI tersebut.

Berikut daftar 27 RUU tersebut yang disetujui menjadi usul DPR:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah

2. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tolitoli di Provinsi Sulawesi Tengah

3. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah

4. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah

5. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan

6. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan

7. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan

8. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Jeneponto Di Provinsi Sulawesi Selatan

9. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan

10. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan

11. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan

12. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan

13. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan

14. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan

15. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan

16. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Pare-Pare di Provinsi Sulawesi Selatan

17. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan

18. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan

19. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan

20. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sindenreng di Provinsi Sulawesi Selatan

21. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan

22. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan

23. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan

24. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan

25. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat

26. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat

27. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan General Manager PT Pembangkit Listrik Negara atau PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (UIK SBS) tahun 2017-2022 Bambang Anggono sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Bambang diduga melakukan korupsi bersama bawahannya dalam pekerjaan Retrofit System Soot Blowing pada PLTU Bukit Asam Pelaksana Pembangkitan Bukit Asam PT PLN UIK SBS.

Alex mengatakan, pihaknya telah melakukan penyelidikan dan menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan Bambang dan dua orang lainnya sebagai tersangka.

“KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Selain Bambang, KPK juga menetapkan Manajer Enjiniring pada PT PLN UIK SBS Budi Widi Asmoro dan Direktur PT Truba Engineering Indonesia (TEI) Nehemia Indrajaya sebagai tersangka.

Ketiganya ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK untuk keperluan penyidikan.

“Terhitung sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan 28 Juli 2024,” tutur Alex.

Dalam perkara ini, para pelaku diduga menggelembungkan anggaran pembelian Retrofit Sootblowing Sistem PLTU Bukit Asam Tahun 2018 sebesar Rp 52.000.000.000.

Adapun soot blower merupakan alat pembersih tube pada boiler di Heat Recovery Area (HRA).

Kronologi

Dalam proses pengadaan itu, pihak Bambang telah menunjuk PT TEI lebih dahulu sebagai pelaksana pekerjaan pada awal tahun 2018.

Nehemia kemudian mengirimkan spesifikasi produk dan harga penawaran. Dokumen tersebut menjadi dasar PT PLN UIK SBS dalam melakukan pengadaan.

Nehemia mengirimkan dokumen spesifikasi teknis soot blower Type Blower F149 dengan harga Rp 52 miliar.

Proses pun berlanjut dengan melakukan kecurangan proses pengajuan pengadaan sootblower itu dari pihak PLTU Bukit Asam.

Mereka mencantumkan tanggal backdate 2017 dengan menuliskan rincian anggaran biaya (RAB) dengan harga penawaran yang sama.

Namun, pada pertengahan 2018 Nehemia dan Budi melakukan kesepakatan yang berdampak pada fraud.

“Terhadap pengerjaan pekerjaan Retrofit Sistem Sootblowing PLTU Bukit Asam akan dibuat penambahan harga sekitar Rp 25 miliar dari penawaran awal (Rp 52 miliar),” tutur Alex.

Proses pun berlanjut hingga akhirnya harga data Spesifikasi Teknis dan Harga Penawaran Blower Type F149 digelembungkan menjadi Rp 74,9 miliar.

Akibat perbuatan para pelaku, negara diduga mengalami kerugian Rp 25 miliar.

“Saat ini Auditor sedang merampungkan proses perhitungan final besaran kerugian negara dari perkara tersebut,” kata Alex.

Para pelaku disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com – Belakangan, ramai dibahas tentang unggahan video di media sosial yang menunjukkan bekal anak sekolah berisi karbohidrat tanpa sumber gizi lainnya.

Ini misalnya nasi putih dan mi goreng atau rebus, sementara sarapannya pun sama.

Padahal, makanan yang hanya mengandung karbohidrat sebaiknya tidak diberikan kepada anak, terutama jika secara berlebihan dan dilakukan setiap hari. Mengapa demikian?

• 8 Makanan agar Anak Lebih Fokus di Sekolah, Cocok untuk Bekal
• 5 Cara Mempersiapkan Anak Kembali Masuk Sekolah

Alasan jangan bekali anak mi dan nasi

Mi dan nasi sama-sama merupakan sumber karbohidrat.

Pakar gizi klinik di RS Pelni Jakarta dr. Jovita Amelia, Sp.GK menjelaskan, seorang anak membutuhkan lebih dari karbohidrat untuk tumbuh.

“Kasihan anaknya karena akan kekurangan protein, berbagai mineral, serta vitamin,” ujar dia kepada Kompas.com, Selasa (9/7/2024).

Sebab, anak perlu mendapatkan sumber gizi lainnya, seperti gizi makro berupa protein dan lemak sehat, serta gizi mikro seperti vitamin dan mineral.

Gizi tersebut diperoleh melalui lauk yang beragam seperti lauk hewani, nabati, serta sayur dan buah-buahan. Sedangkan bekal yang mencakup mi dan nasi tidak memberikan gizi yang cukup.

• 10 Kebiasaan Anak-anak Pintar, Bisa Ditiru
• 5 Cara Mempersiapkan Anak Kembali Masuk Sekolah

Apalagi, Jovita melanjutkan, bekal umumnya disantap anak-anak pada siang hari. Jadi, jenis makanan yang sebaiknya dibawakan adalah yang berkomposisi lengkap.

“Jadi ada karbohidrat, protein, lemak sehat, dan juga serat dari sayur,” kata dia.

Kurangnya literasi tentang gizi keluarga

Ahli gizi masyarakat DR.dr. Tan Shot Yen, M.hum mengatakan, pengetahuan masyarakat Indonesia tentang gizi keluarga masih nol.

Alhasil, masih ada ibu yang tidak memberikan gizi lengkap kepada anak. Padahal, gizi lengkap dibutuhkan bagi tumbuh kembang anak.

Kurangnya pengetahuan tentang gizi keluarga tidak hanya dialami oleh keluarga dari kelas menengah ke bawah, tetapi juga menengah ke atas.

“Menurut saya, yang ekonominya mapan sama saja (masih ada yang memberi makan anak hanya karbohidrat), cuma beda merek. Mi instannya mi instan Jepang yang harganya ratusan ribu rupiah, kemudian rotinya dari bakery terkenal,” ucap dia kepada Kompas.com, Selasa.

• Jangan Paksa Anak Masuk SD Sebelum Waktunya, Ketahui Risiko Berikut
• Usia Berapa Anak Sudah Bisa Ditaruh di Stroller?

Tan menganggap bahwa kurangnya literasi tentang gizi keluarga ini menjadi tamparan keras bagi Indonesia.

Pasalnya, di dunia yang serba modern seperti saat ini masih ada orangtua yang pengetahuannya minim tentang gizi, sehingga hanya memberikan sarapan dan bekal yang hanya menyediakan karbohidrat pada anaknya.

Padahal, kata Tan, untuk tumbuh sehat anak tidak hanya memerlukan karbohidrat, melainkan harus mendapatkan asupan gizi lengkap.

“Selama ini, belum ada suatu pendidikan yang sifatnya nasional yang betul-betul menyadarkan masyarakat tentang apa itu pola makan sehat, seperti apa pola makan sehat, dan pendidikan tentang yang disebut dengan pangan sehat itu seperti apa,” tegas Tan.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von KOMPAS Lifestyle (@kompas.lifestyle)

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Hakim Agung untuk kamar Tata Usaha Negara (TUN) Pajak, Doni Budiono mengaku siap berhenti sebagai advokat jika resmi terpilih.

Hal itu disampaikan Doni saat dicecar terkait konflik kepentingan oleh anggota Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta dalam wawancara terbuka seleksi calon hakim agung di Gedung KY, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

"Bapak saat ini berprofesi sebagai advokat di pengadilan pajak, kemudian Bapak juga sedang mengikuti seleksi hakim dalam hakim agung. Apakah ada potensi konflik ketika posisi Bapak misalnya nanti menjadi hakim?" kata Sukma.

"Jelas ada, oleh karena itu apabila saya diterima menjadi hakim agung, maka saya akan berhenti menjadi advokat dan fokus menjadi hakim agung," jawab Doni.

Sukma kemudian kembali bertanya, apakah Doni juga membayangkan akan ada konflik kepentingan lain dalam hal penanganan perkaranya.

Doni menjawab, tentunya ada.

"Saya punya kawan dari organisasi profesi yang tidak bisa kita hindari adalah teman-teman akrab. Sesuai dengan KPH khususnya di berintegritas tinggi, kalau itu teman baik saya atau kawan akrab saya, maka saya harus mengundurkan diri untuk memeriksa atau memutus, mengadili dari perkara tersebut," ujar Doni.

Sukma kembali bertanya terkait langkah teknis Doni menarik diri dari perkara yang diajukan oleh orang yang ia kenal.

"Kalau saya taHu dari awal pemohonnya teman baik saya, secepat mungkin saya mengundurkan diri supaya di MA ini tidak sampai menjadi maslaah di kemudian hari, harus segera saya mengundurkan diri," ujarnya.

Doni menyebut akan mengirim surat kepada pimpinan Mahkamah Agung agar dia tak dilibatkan dalam perkara yang berpotensi terjadi konflik kepentingan pribadinya.

"Setelah saya ditunjuk jadi majelis, saya akan mengirim surat kepada ketua bahwa saya ada konflik kepentingan dengan alasan yang saya sampaikan ini," tuturnya.

Doni Budiono merupakan pengacara dengan kompetensi TUN pajak. Pria kelahiran Madiun, 1966 ini adalah pengacara di PDB Law Firm dan diusulkan oleh empat asosiasi advokat pajak dan dua universitas.

Jenjang pendidikan formal yang pernah dijajaki Doni adalah sarjana ekonomi akuntansi, teknik elektro dan hukum. Sedangkan jenjang magister hingga doktoral yang ditempuh adalah bidang hukum di Universitas 17 Agustus 1945, Jawa Timur.