Jakarta -

Badan Karantina Indonesia meminta persetujuan Komisi IV DPR RI untuk penambahan anggaran 2025 sebesar Rp 397,5 miliar. Demikian dikatakan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Manaor Panggabean.

"Total biaya yang kami harapkan kalau boleh ditambahkan Rp 397 miliar yang semuanya akan bisa cover. Sesungguhnya ini telah kita sampaikan di rapat sebelumnya," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Dalam paparannya, tambahan anggaran itu akan dialokasikan untuk penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Rp 29,2 miliar, digitalisasi layanan Rp 43 miliar, dan revitalisasi laboratorium Rp 305 miliar.

Kemudian, akan digunakan dalam satu karantina untuk Kalimantan Rp 9,1 miliar, modeling twin port Tual Rp 6,2 miliar, dan modeling klinik karantina untuk UMKM/Koperasi mumpuni ekspor Rp 5,1 miliar.

Sementara anggaran 2025 yang didapat Badan Karantina Indonesia Rp 1,4 triliun. Pihaknya juga diberikan target oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mencetak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Alokasi anggaran program Barantin sebesar Rp 1,4 triliun. Ini adalah anggaran kami dan ini terdiri dari rupiah murni dan PNBP. Kami juga di-challenge Menteri Keuangan PNBP Rp 221 miliar, " pungkasnya.

(ada/ara)

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Tercatat hingga akhir Triwulan III 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp 1.353,36 triliun.

Angka ini naik 8,21% secara year on year (yoy), dan dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70% di antaranya (sekitar Rp 1.105,70 triliun) merupakan kredit kepada segmen UMKM.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan dukungan BRI kepada segmen UMKM menjadi prioritas utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

"BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," ujar Sunarso dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Pada kesempatan terpisah, Sunarso mengungkapkan perseroan telah memiliki strategi dalam memberdayakan UMKM, sehingga layak dilirik oleh perbankan dan mendapatkan pembiayaan.

"Sesungguhnya UMKM kita itu lebih membutuhkan edukasi daripada advokasi. Kenapa demikian? Kalau advokasi sebenarnya menempatkan UMKM di bawah. Di bawah bank, di bawah lembaga pembiayaan. Kalau diedukasi sebenarnya menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra," ujar Sunarso.

Menurut Sunarso terdapat lima hal yang perlu diedukasi kepada UMKM. Pertama, tentang spirit atau semangat kewirausahaan.

"Itu yang harus kita educate kepada UMKM. Karena pelaku UMKM sangat banyak sehingga masih beragam level-nya," ujar Sunarso.

Kedua yaitu tentang kemampuan mereka melakukan administrasi dan manajerial. Menurut Sunarso ini merupakan pekerjaan rumah yang penting, mengingat kedua hal tersebut masih merupakan area yang sangat luas untuk dikerjakan. Ketiga, yaitu aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi dan pendanaan. "Itu juga penting," ujarnya.

Keempat, Sunarso mengatakan UMKM juga harus diedukasi soal keberlanjutan, baik itu tentang keberlanjutan bisnis terlebih juga keberlanjutan lingkungan. Terakhir, Sunarso menekankan pentingnya edukasi soal prinsip Good Corporate Governance kepada UMKM.

"Kita perlu educate UMKM untuk menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Itulah yang akan menjadikan UMKM bertumbuh dan berkembang berkelanjutan," tuturnya.

Sunarso menegaskan BRI siap memberikan dukungan terhadap UMKM di Indonesia.

"Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya pada segmen UMKM, melalui penyaluran kredit yang berkualitas serta program-program pemberdayaan lainnya," pungkas Sunarso.

(akn/ega)

Jakarta -

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus mengawasi industri gula yang dinilai semakin oligopolistik akibat kebijakan impor yang memperkuat dominasi pelaku usaha besar. KPPU mengusulkan kebijakan yang mendorong persaingan lebih sehat agar harga gula dapat lebih kompetitif dan adil bagi konsumen.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa, menyatakan bahwa industri gula adalah salah satu sektor prioritas yang selalu dipantau secara konsisten oleh KPPU.

"Kami sudah melakukan berbagai kajian dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dan Menteri terkait untuk pembenahan industri tersebut. Bahkan penegakan hukum juga telah dilakukan atas berbagai persoalan seperti proses lelang gula ilegal, distribusi gula, hingga jasa survei gula impor," ujar Fanshurullah dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Sebagai informasi, KPPU telah dua kali memberikan saran dan pertimbangan terkait industri gula kepada Pemerintah. Pada Januari 2004, KPPU menyoroti mekanisme penunjukan importir yang berpotensi menciptakan hambatan pasar dan kartel.

Pada September 2010, KPPU menyarankan Presiden RI untuk menyempurnakan kebijakan tata niaga gula dengan menetapkan harga secara rigid di setiap level distribusi, termasuk HET di tingkat konsumen.

Fanshurullah juga mendorong Pemerintah untuk membangun road map industri gula nasional yang mampu menghasilkan harga kompetitif dan meninjau ulang kebijakan dana talangan, agar harga gula petani selalu berada di atas harga dasar gula.

KPPU telah menangani beberapa kasus di industri gula, termasuk kasus No. 4/KPPU-L/2005 yang melibatkan persekongkolan tender lelang gula ilegal. KPPU menerima laporan tentang penyimpangan dalam lelang barang bukti tindak pidana kepabeanan, yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara melalui PT. Balai Mandiri Prasarana pada 4 Januari 2005 di Hotel Sheraton Media.

Lelang tersebut tidak sesuai ketentuan, dengan hanya dua peserta dan tidak diumumkan dalam harian umum nasional. Kasus ini melibatkan PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa, Sukamto Effendy, dan Ketua Panitia Lelang. KPPU menjatuhkan denda masing-masing Rp 1 miliar kepada PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa, dan Sukamto Effendy.

KPPU berhasil membuktikan adanya persaingan semu dalam lelang tersebut dan ketiga terlapor membayarkan denda pada tahun 2008. Ada juga Perkara No. 8/KPPU-I/2005 tentang dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 19 dalam penyediaan jasa survei gula impor oleh PT. Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia.

Selain itu, terdapat Perkara No. 5/KPPU-L/2006 terkait dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf a dan d dalam distribusi gula pasir oleh PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) dan 11 peserta lelang gula.

Fanshurullahmenilai bahwa penetapan Harga Acuan Penjualan pada industri ini tidak efisien, terutama karena mengacu pada pabrik yang belum produktif atau menggunakan mesin tua, sehingga membuat harga gula domestik lebih tinggi dibandingkan negara lain.

Ketidakefisienan ini memaksa Indonesia untuk tetap melakukan impor gula guna memenuhi kebutuhan nasional. Dengan kebutuhan gula tahunan sebesar 2,93 juta ton dan produksi nasional hanya mencapai 2,38 juta ton, masih dibutuhkan impor sebesar 708 ribu ton per tahun.

Tercatat pangsa pasar produsen gula konsumsi dikuasai secara berurutan oleh PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN), Sugar Group, dan Gunung Madu. Dalam kondisi ini, kebijakan Pemerintah harus mampu membatasi potensi penyalahgunaan kekuatan oligopoli pelaku usaha di industri tersebut.

(akn/ega)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menyalurkan kredit ke segmen UMKM sebesar Rp1.105,7 triliun pada kuartal III/2024.

Jumlah tersebut setara 81,7% dari total kredit yang disalurkan BRI, yang sebesar Rp1.353,36 triliun, pada 9 bulan pertama 2024.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan dukungan BRI kepada segmen UMKM menjadi prioritas utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

"BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," ujar Sunarso.

Adapun, perseroan telah memiliki strategi dalam memberdayakan UMKM sehingga layak dilirik oleh perbankan dan mendapatkan pembiayaan.

“Sesungguhnya UMKM kita itu lebih membutuhkan edukasi daripada advokasi. Kenapa demikian? Kalau advokasi sebenarnya menempatkan UMKM di bawah. Di bawah bank, di bawah lembaga pembiayaan. Kalau diedukasi sebenarnya menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra,” ujar Sunarso.

Menurut Sunarso terdapat lima hal yang perlu diedukasi kepada UMKM. Pertama, tentang spirit atau semangat kewirausahaan.

Kedua yaitu tentang kemampuan mereka melakukan administrasi dan manajerial. Menurut Sunarso ini merupakan pekerjaan rumah yang penting.

Ketiga, tentang aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi dan pendanaan. Keempat, UMKM juga harus diedukasi soal keberlanjutan baik itu mengenai keberlanjutan bisnis maupun keberlanjutan lingkungan.

Terakhir, Sunarso menekankan pentingnya edukasi soal prinsip Good Corporate Governance guna menjadikan UMKM bertumbuh dan berkembang berkelanjutan.

“Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya pada segmen UMKM, melalui penyaluran kredit yang berkualitas serta program-program pemberdayaan lainnya,” pungkasnya.

Jakarta -

Inflasi Oktober yang dialami Indonesia akhirnya mengakhiri tren deflasi yang terjadi sejak Mei 2024. Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan Indonesia mengalami inflasi 0,08% sepanjang Oktober (mtm) atau 1,71% secara tahunan (yoy).

Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar disumbang oleh perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan inflasi sebesar 0,94%. Kelompok ini memberikan andil inflasi 0,06%.

"Komoditas yang memberikan andil inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi 0,06%." katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Komoditas lainnya yang memberikan andil inflasi antara lain daging ayam ras dengan andil inflasi 0,04%, bawang merah 0,03%, tomat dan nasi dengan lauk 0,02%, serta kopi bubuk, minyak goreng, cigaret kretek mesin, dan telur ayam ras masing-masing 0,01%.

Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,22%. Komponen ini mengalami andil inflasi sebesar 0,14%.

"Komoditas yang memberikan andil inflasi secara dominan pada komponen inti adalah emas perhiasan, nasi dengan lauk, kopi bubuk, dan minyak goreng." kata Amalia.

Sementara komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,25%, dengan andil deflasi 0,05%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah bensin dan harga tiket pesawat.

(eds/eds)

Bisnis.com, JAKARTA — Deretan saham pilihan yang digadang-gadang turut mendapatkan sentimen positif dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025.

Pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki deretan program quick win.

Jakarta -

Maskapai asal Korea Selatan (Korsel), Jeju Air resmi membuka penerbangan komersial berjadwal dengan rute Incheon-Batam-Incheon. Penerbangan perdana (inaugural flight) dimulai pada Rabu (16/10) malam dari Bandara Internasional Incheon menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

Penerbangan perdana Jeju Air menggunakan pesawat Boeing 737-800 dengan nomor penerbangan 7C-5301, yang mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pukul 02.20 WIB setelah berangkat dari Bandara Internasional Incheon pukul 22.05 waktu setempat.

Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Faik Fahmi menyambut positif pembukaan rute penerbangan internasional tersebut. Ia menyatakan antusiasme dan optimisme terhadap pembukaan rute ini.

"Kami mengucapkan selamat atas dibukanya rute penerbangan internasional berjadwal Incheon-Batam-Incheon yang dioperasikan oleh maskapai Jeju Air. Hal ini turut menjadi tonggak sejarah, di mana Batam kini resmi terhubung dengan Korea Selatan melalui penerbangan komersial reguler," kata Faik dalam keterangannya, Kamis (17/10/2024).

Melalui pembukaan rute penerbangan ini, diyakini akan memberikan dampak positif dan multiplier effect terhadap pariwisata, bisnis, industri dan perekonomian di Batam dan sekitarnya. Sebelumnya Jeju Air telah melayani rute penerbangan Incheon-Batam-Incheon pada 2023 melalui penerbangan charter

"Kami juga berharap pembukaan rute penerbangan baru ini akan semakin meningkatkan konektivitas antara Indonesia dengan Korea Selatan melalui bandara-bandara yang dikelola oleh InJourney Airports, yang sebelumnya telah terhubung melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali," tutur Faik.

Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi InJourney Airports Ferry Kusnowo mengatakan penerbangan perdana ini sebagai upaya memperkuat konektivitas penerbangan internasional di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan pariwisata di dalam negeri.

"InJourney Airports mendorong pola operasi hub and spoke untuk mengoptimalkan kontribusi penerbangan. Kami berharap wisatawan asal Korsel yang tiba melalui Batam, dapat melanjutkan perjalanan ke destinasi wisata di kota-kota lain di dalam negeri, melalui konektivitas penerbangan yang kuat di bandara-bandara InJourney Airports," ujar Ferry.

Penerbangan Incheon-Batam-Incheon yang dioperasikan secara reguler oleh Jeju Air dijadwalkan beroperasi dengan frekuensi tiga penerbangan setiap pekan, serta direncanakan menjadi empat penerbangan per pekan mulai 27 Oktober mendatang.

Untuk rute Incheon-Batam dilayani setiap Rabu, Kamis, dan Minggu dengan nomor penerbangan 7C-5301 yang berangkat dari Incheon pada pukul 21.05 waktu setempat, serta tiba di Batam pada pukul 01.30 WIB dini hari keesokan harinya. Sedangkan untuk rute sebaliknya beroperasi setiap Kamis, Jumat dan Senin dengan nomor penerbangan 7C-5302 yang berangkat dari Batam pukul 02.45 WIB, serta tiba di Incheon pukul 11.25 waktu setempat.

Dengan resmi beroperasinya rute Incheon-Batam-Incheon yang dioperasikan oleh Jeju Air tersebut, sekaligus menambah jumlah rute internasional yang dilayani Bandara Internasional Hang Nadim Batam menjadi 5 rute yang dioperasikan oleh 4 maskapai penerbangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari-Agustus 2024 sebanyak 281 ribu wisatawan berpaspor Korsel mengunjungi Indonesia. Jumlah itu tumbuh 28% dibandingkan jumlah kunjungan pada periode yang sama di tahun lalu yang mencapai 220 ribu kunjungan.

Jumlah kunjungan wisman asal Korsel ke Indonesia hingga Agustus 2024 ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 10% dibandingkan dengan periode sebelum pandemi COVID-19 pada 2019, yang mencapai 254 ribu kunjungan.

(aid/ara)

Jakarta: Uang rupiah yang telah dicabut adalah uang yang kini tidak lagi berlaku. Ketentuan mengenai pencabutan atau penarikan uang rupiah ini diatur dalam peraturan Bank Indonesia (BI), yang dapat diakses melalui situs resmi Bank Indonesia atau berbagai media informasi lainnya seperti televisi, surat kabar, media sosial, dan radio.

Masyarakat memiliki waktu hingga 10 tahun sejak tanggal pencabutan untuk menukarkan uang tersebut. Proses penukaran dapat dilakukan di kantor bank umum atau kantor Bank Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Lalu, setelah masa penukaran berakhir, uang tersebut tidak bisa lagi ditukarkan.

Melansir dari laman Bank Indonesia (BI), ada beberapa daftar uang yang tidak bisa dipakai, namun dapat ditukarkan oleh masyarakat sebelum tanggal atau tahun sah pencabutannya. Berikut daftar pecahan uang yang dapat ditukarkan, sebelum pencabutan, serta jangka waktu dan tempat penukaran.

Uang kertas

1. Pecahan: Rp10.000/TE 1979= pencabutan pada tanggal 01 Mei 1992, dan dapat ditukarkan di KPBI pada 30 April 2025 dan Kpw BI DN pada 30 April 1995.
2. Pecahan: Rp5.000/TE 1980= pencabutan pada tanggal 01 Mei 1992, dan dapat ditukarkan di KPBI pada 30 April 2025 dan Kpw BI DN pada 30 April 1995.

3. Pecahan: Rp1.000/TE 1980= pencabutan pada tanggal 01 Mei 1992, dan dapat ditukarkan di KPBI pada 30 April 2025 dan Kpw BI DN pada 30 April 1995.

4. Pecahan: Rp500/TE 1982= pencabutan pada tanggal 01 Mei 1992, dan dapat ditukarkan di KPBI pada 30 April 2025 dan Kpw BI DN pada 30 April 1995.

5. Pecahan: Rp100/TE 1982= pencabutan pada tanggal 25 September 1995, dapat ditukarkan di KPBI pada 24 September 2028 dan Kpw BI DN pada 24 September 1998.

6. Pecahan: Rp10.000/TE 1985= pencabutan pada tanggal, 25 September 1995, dapat ditukarkan di KPBI pada 24 September 2028 dan Kpw BI DN pada 24 September 1998.

7. Pecahan: Rp5.000/TE 1986= pencabutan pada tanggal, 25 September 1995, dapat ditukarkan di KPBI pada 24 September 2028 dan Kpw BI DN pada 24 September 1998.

8. Pecahan: Rp1.000/TE 1987= pencabutan pada tanggal, 25 September 1995, dapat ditukarkan di KPBI pada 24 September 2028 dan Kpw BI DN pada 24 September 1998.

9. Pecahan: Rp500/TE 1988= pencabutan pada tanggal, 25 September 1995, dapat ditukarkan di KPBI pada 24 September 2028 dan Kpw BI DN pada 24 September 1998.

10. Pecahan: Rp0,05/TE 1964 - Dwikora= pencabutan pada tanggal, 15 November 1996, dapat ditukarkan di KPBI pada 14 November 2029 dan Kpw BI DN pada 14 November 2029.

11. Pecahan: Rp0,10/TE 1964 - Dwikora= pencabutan pada tanggal, 15 November 1996, dapat ditukarkan di KPBI pada 14 November 2029 dan Kpw BI DN pada 14 November 2029.

12. Pecahan: Rp0,25/TE 1964 - Dwikora= pencabutan pada tanggal, 15 November 1996, dapat ditukarkan di KPBI pada 14 November 2029 dan Kpw BI DN pada 14 November 2029.

13. Pecahan: Rp0,50/TE 1964 - Dwikora= pencabutan pada tanggal, 15 November 1996, dapat ditukarkan di KPBI pada 14 November 2029 dan Kpw BI DN pada 14 November 2029.

Baca juga: Dolar Kini Rp15.000-an, Ini Manfaat Jual dan Beli Kurs USD

Uang logam

1. Pecahan: Rp2/TE 1970= pencabutan pada tanggal 15 November 1996, dapat ditukarkan di KPBI pada 14 November 2029 dan Kpw BI DN pada 14 November 2029.

2. Pecahan: Rp10/TE 1971= pencabutan pada tanggal 15 November 1996, dapat ditukarkan di KPBI pada 14 November 2029 dan Kpw BI DN pada 14 November 2029.

3. Pecahan: Rp10/TE 1974= pencabutan pada tanggal 15 November 1996, dapat ditukarkan di KPBI pada 14 November 2029 dan Kpw BI DN pada 14 November 2029.

4. Pecahan: Rp10/TE 1979= pencabutan pada tanggal 15 November 1996, dapat ditukarkan di KPBI pada 14 November 2029 dan Kpw BI DN pada 14 November 2029.

5. Pecahan: URK Seri 25 tahun Kemerdekaan RI TE 1970 pecahan Rp10.000= pencabutan pada tanggal 30 Agustus 2021, dapat ditukarkan di KPBI pada 29 Agustus 2031 dan Kpw BI DN pada 29 Agustus 2031.

6. Pecahan: URK Seri 25 tahun Kemerdekaan RI TE 1970 pecahan Rp1.000= pencabutan pada tanggal 30 Agustus 2021, dapat ditukarkan di KPBI pada 29 Agustus 2031 dan Kpw BI DN pada 29 Agustus 2031.

7. Pecahan: URK Seri 25 tahun Kemerdekaan RI TE 1970 pecahan Rp20.000= pencabutan pada tanggal 30 Agustus 2021, dapat ditukarkan di KPBI pada 29 Agustus 2031 dan Kpw BI DN pada 29 Agustus 2031.

8. Pecahan: URK Seri 25 tahun Kemerdekaan RI TE 1970 pecahan Rp200= pencabutan pada tanggal 30 Agustus 2021, dapat ditukarkan di KPBI pada 29 Agustus 2031 dan Kpw BI DN pada 29 Agustus 2031.

9. Pecahan: URK Seri 25 tahun Kemerdekaan RI TE 1970 pecahan Rp2.000= pencabutan pada tanggal 30 Agustus 2021, dapat ditukarkan di KPBI pada 29 Agustus 2031 dan Kpw BI DN pada 29 Agustus 2031.

10. Pecahan: URK Seri 25 tahun Kemerdekaan RI TE 1970 pecahan Rp25.000= pencabutan pada tanggal 30 Agustus 2021, dapat ditukarkan di KPBI pada 29 Agustus 2031 dan Kpw BI DN pada 29 Agustus 2031.

11. Pecahan: URK Seri 25 tahun Kemerdekaan RI TE 1970 pecahan Rp250= pencabutan pada tanggal 30 Agustus 2021, dapat ditukarkan di KPBI pada 29 Agustus 2031 dan Kpw BI DN pada 29 Agustus 2031.

12. Pecahan: URK Seri 25 tahun Kemerdekaan RI TE 1970 pecahan Rp500= pencabutan pada tanggal 30 Agustus 2021, dapat ditukarkan di KPBI pada 29 Agustus 2031 dan Kpw BI DN pada 29 Agustus 2031.

13. Pecahan: URK Seri 25 tahun Kemerdekaan RI TE 1970 pecahan Rp5.000= pencabutan pada tanggal 30 Agustus 2021, dapat ditukarkan di KPBI pada 29 Agustus 2031 dan Kpw BI DN pada 29 Agustus 2031.

14. Pecahan: URK Seri 25 tahun Kemerdekaan RI TE 1970 pecahan Rp750= pencabutan pada tanggal 30 Agustus 2021, dapat ditukarkan di KPBI pada 29 Agustus 2031 dan Kpw BI DN pada 29 Agustus 2031.

15. Pecahan: URK Seri 25 tahun Kemerdekaan RI TE 1970 pecahan Rp100.000 pencabutan pada tanggal 30 Agustus 2021, dapat ditukarkan di KPBI pada 29 Agustus 2031 dan Kpw BI DN pada 29 Agustus 2031.

Itulah daftar beberapa uang rupiah yang sudah dicabut, namun masih bisa ditukarkan oleh masyarakat. Ayo buruan tukarkan uang rupiah lamamu sebelum uang tersebut tak lagi bisa ditukarkan. (Muhammad Rizky H)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menegaskan, uang pecahan Rp 10.000 tahun emisi 2005 masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Ini sekaligus meluruskan kabar terkait kabar pecahan uang tersebut sudah tidak berlaku sebagai alat pembayaran.

"BI mengimbau agar masyarakat tidak perlu ragu untuk menggunakan uang tersebut dalam kegiatan transaksi," kata Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim dalam keterangan tertulis, Jumat (4/10).

Ia juga mengimbau, agar masyarakat tidak menolak transaksi dengan uang yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Pasal 23 Undang-Undang (UU) Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011 menyebutkan, setiap orang dilarang menolak rupiah yang digunakan dalam transaksi pembayaran di NKRI. Kecuali, apabila masyarakat merasa ragu akan keaslian uang rupiah tersebut.

Marlison membeberkan, saat ini, uang kertas pecahan Rp 10.000 yang masih berlaku adalah uang pecahan tahun emisi 2005, 2016, dan 2022.

Dia mengimbau, jika masyarakat ingin mengetahui masa berlaku uang rupiah, bisa langsung melihat informasi melalui media media, situs resmi BI https://www.bi.go.id/id/rupiah/gambar-uang/default.aspx, atau langsung kantor perwakilan BI terdekat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memastikan uang kertas Rp 10.000 tahun emisi 2005 masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Uang yang dimaksud ialah uang pecahan Rp 10.000 berwarna ungu yang sisi depannya bergambar pahlawan nasional Sultan Mahmud Badaruddin II dan di sisi belakang bergambar rumah limas.

Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim menghimbau masyarakat untuk tidak ragu menggunakan uang tersebut dalam kegiatan transaksi.

Pasalnya, uang pecahan Rp 10.000 yang saat ini masih berlaku adalah uang pecahan tahun emisi 2005, 2016, dan 2022.

"Uang Rp 10.000 tahun emisi 2005 tersebut saat ini masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (4/10/2024).

Lantaran masih berlaku, dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menolak transaksi dengan uang tersebut, kecuali ada keraguan atas keaslian uang tersebut. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011.

"Setiap orang dilarang menolak Rupiah yang digunakan dalam transaksi pembayaran di NKRI, kecuali apabila kita merasa ragu akan keaslian Rupiah tersebut," bunyi Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2011.

Adapun bagi masyarakat yang meragukan masa berlaku uang rupiah dapat melakukan pengecekkan melalui laman https://www.bi.go.id/id/rupiah/gambar-uang/default.aspx, media sosial resmi BI, dan kantor perwakilan BI.

"Bank Indonesia juga terus mengedukasi masyarakat melalui program cinta, bangga dan paham Rupiah untuk selalu merawat setiap uang rupiah yang dimiliki untuk menjaga kualitas uang Rupiah dengan baik dan mudah dikenali ciri-ciri keasliannya," tuturnya.

Sebagai informasi, pernyataan ini untuk mengklarifikasi pernyataan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, Ricky Perdana Gozali yang menyebut uang pecahan Rp10.000 tahun emisi 2005 tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Kata Gozali, uang ini sebenarnya sudah mulai ditarik dari peredaran sejak tahun 2010. Namun, masyarakat diberikan tenggang waktu selama lima tahun untuk mengembalikan uang tersebut ke bank.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memastikan uang kertas Rp 10.000 tahun emisi 2005 masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Uang yang dimaksud ialah uang pecahan Rp 10.000 berwarna ungu yang sisi depannya bergambar pahlawan nasional Sultan Mahmud Badaruddin II dan di sisi belakang bergambar rumah limas.

Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim menghimbau masyarakat untuk tidak ragu menggunakan uang tersebut dalam kegiatan transaksi.

Pasalnya, uang pecahan Rp 10.000 yang saat ini masih berlaku adalah uang pecahan tahun emisi 2005, 2016, dan 2022.

"Uang Rp 10.000 tahun emisi 2005 tersebut saat ini masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (4/10/2024).

Lantaran masih berlaku, dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menolak transaksi dengan uang tersebut, kecuali ada keraguan atas keaslian uang tersebut. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011.

"Setiap orang dilarang menolak Rupiah yang digunakan dalam transaksi pembayaran di NKRI, kecuali apabila kita merasa ragu akan keaslian Rupiah tersebut," bunyi Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2011.

Adapun bagi masyarakat yang meragukan masa berlaku uang rupiah dapat melakukan pengecekkan melalui laman https://www.bi.go.id/id/rupiah/gambar-uang/default.aspx, media sosial resmi BI, dan kantor perwakilan BI.

"Bank Indonesia juga terus mengedukasi masyarakat melalui program cinta, bangga dan paham Rupiah untuk selalu merawat setiap uang rupiah yang dimiliki untuk menjaga kualitas uang Rupiah dengan baik dan mudah dikenali ciri-ciri keasliannya," tuturnya.

Sebagai informasi, pernyataan ini untuk mengklarifikasi pernyataan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, Ricky Perdana Gozali yang menyebut uang pecahan Rp10.000 tahun emisi 2005 tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Kata Gozali, uang ini sebenarnya sudah mulai ditarik dari peredaran sejak tahun 2010. Namun, masyarakat diberikan tenggang waktu selama lima tahun untuk mengembalikan uang tersebut ke bank.

"Masyarakat diberi waktu 5 tahun untuk pengembalian karena 2016 tidak berlaku lagi," ujar Gozali dalam acara peresmian Memorabilia Uang Rupiah Pecahan 10.000 Tahun Emisi 2005 di Museum Balaputra Dewa, Palembang, pada hari Kamis (3/10/2024).

Ia menambahkan bahwa jika masyarakat masih memiliki uang Rp10.000 emisi 2005 tersebut, mereka dapat menyimpannya sebagai koleksi pribadi atau menjualnya kepada kolektor uang. Namun, uang tersebut tidak dapat lagi ditukarkan atau dikembalikan ke bank.

Bisnis.com, PALEMBANG – Bank Indonesia (BI) memberikan klarifikasi terkait dengan mata uangrupiah pecahan Rp10.000 tahun emisi 2005 yang sebelumnya disebut sudah tidak berlaku.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) Ricky Perdana Gozali menegaskan bahwauang Rp10.000 berwarna ungu terang itu masih menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia.

“Masih berlaku (pecahan Rp10.000) sebagai alat pembayaran yang sah,” ujarnya, Jumat (4/10/2024).

Marlison Hakim, Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia melalui keterangan resmi, menambahkan sehubungan dengan pemberitaan terkait uang Rp10.000 tahun emisi 2005 sudah tidak berlaku, BI menyatakan jika uang tersebut masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI.

"BI mengimbau agar masyarakat tidak perlu ragu untuk menggunakan uang tersebut dalam kegiatan transaksi. Uang pecahan Rp10.000 yang masih berlaku adalah uang pecahan tahun emisi 2005, 2016, dan 2022," ujarnya, Jumat (4/10/2024).

BI juga mengimbau agar masyarakat tidak menolak transaksi dengan uang yang masih berlaku sebagai alat pembayaran. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 UU Mata Uang No.7 Tahun 2011, disebutkan bahwa setiap orang dilarang menolak Rupiah yang digunakan dalam transaksi pembayaran di NKRI, kecuali apabila kita merasa ragu akan keaslian Rupiah tersebut.

Apabila masyarakat ingin mengetahui masa berlaku uang rupiah bisa langsung melihat informasi melalui sosial media dan website Bank Indonesia (https://www.bi.go.id/id/rupiah/gambar-uang/default.aspx) atau dapat menghubungi contact center BI Bicara di 131 atau Email [email protected] atau langsung kantor perwakilan Bank Indonesia terdekat.

Diketahui sebelumnya, BI bersama Pemerintah Provinsi Sumsel meresmikan memorabilia uang rupiah Rp10.000 tahun emisi 2005.

Kegiatan itu dilakukan dalam upaya meningkatkan rasa kebanggan terhadap simbol kebudayaan dan pahlawan nasional dalam uang tersebut, yang menampilkan Rumah Limas khas Sumsel dan Pahlawan Sultan Mahmud Badaruddin II.

“Rumah Limas khas Sumsel dan pahlawan nasional Sultan Mahmud Badaruddin II merupakan bagian penting dari sejarah Sumsel,” jelasnya.

Memorabilian itu juga diharapkan menjadi daya tarik baru yang mendorong sektor pariwisata di wilayah itu, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya cinta, bangga dan paham rupiah.

"Kehadiran memorabilia ini juga diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk mengunjungi Sumsel," pungkasnya.