Kementerian Perdagangan menemukan tersangka dan barang bukti (tahap II) terkait kasus kecurangan meteran SPBU Nomor 34.413.4 Rest Area KM 42 B Tol Jakarta-Cikampek Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tersangka tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tahapan proses penanganan perkara dari penyidik setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (status P21).

"Hari ini, Kementerian Perdagangan menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus SPBU KA4 km 42 Kabupaten Karawang tersebut kepada JPU Kejati Jawa Barat melalui Korwas PPNS Polda Jawa Barat. Hal itu merupakan wujud keseriusan dari Kemendag dalam menindaklanjuti temuan yang telah diekspose Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada 23 Maret 2024 lalu," kata dia dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Barang bukti kedua yang diserahkan berupa alat tambahan di SPBU. Diduga pemasangan alat tambahan di SPBU tersebut mempengaruhi hasil penakaran atau jumlah volume cairan bahan bakar minyak (BBM) yang diterima.

"Hal ini tentunya mengakibatkan kerugian pada masyarakat atau konsumen," jelas Rusmin.

Kewenangan penanganan perkara resmi beralih dari Tim Penyidik Kementerian Perdagangan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jawa Barat melalui Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Polda Jawa Barat.

Turut hadir dalam penyerahan tersangka dan barang bukti yakni Direktur Metrologi Sri Astuti, Plt Kepala Seksi Korwas PPNS Polda Jawa Barat AKP Taufik Hidayat, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum Kejari Kota Bandung Mumuh Ardiyansyah, dan Jaksa Penuntut Umum Kejati Jawa Barat Cucu Gantina.

Rusmin menambahkan, perkara yang terjadi di SPBU ini merupakan hasil pengawasan Kementerian Perdagangan menjelang Hari Raya Besar Keagamaan (HBKN) pada Maret lalu. Hal ini kemudian menjadi dasar adanya dugaan tindak pidana metrologi legal. Dari hasil pemeriksaan, terdapat bukti pelanggaran pidana dan patut diduga telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Kemudian, dilakukan penyidikan guna membuat terang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya Rusmin menerangkan, yang dilanggar yaitu pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang terkait pemasangan alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, akar, atau timbang yang sudah ditera atau ditera ulang. Pelanggarannya dapat dikenakan sanksi pidana penjara satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta.

"Tahun ini Ditjen PKTN sudah menangani empat perkara terkait metrologi legal. Hasilnya, satu perkara sudah diputuskan pengadilan dengan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), dua perkara sudah berstatus P21, dan satu perkara masih dalam proses penyidikan. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan," lanjut Rusmin.

Pengawasan metrologi legal adalah ujung tombak dalam meningkatkan supremasi hukum bidang metrologi legal di Indonesia. Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal mengamanatkan Ditjen PKTN sebagai instansi pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengamatan, dan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam UU tersebut.

Sebelumnya, Zulkifli Hasan (Zulhas) saat masih menduduki posisi Menteri Perdagangan telah menyegel SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek di Teluk Jambe Barat, Karawang. Zulhas menyegel SPBU tersebut karena ditemukan kecurangan atas penggunaan alat tambahan pada 3 dispenser SPBU tersebut.

Temuan ini berdasarkan hasil pengecekan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga(PKTN) Kemendag. Zulhas mengatakan penggunaan alat curangi meteran pengisian bensin akan merugikan konsumen.

"Ini ditemukan dugaan bidang metrologi ilegal yang terjadi di SPBU wilayah Kabupaten Karawang di sini. Apa itu? Pompa di SPBU ini terpasang alat takar yang ini nggak boleh. Jadi ini bisa mempengaruhi perhitungan misalnya angkanya 20 (liter) tetapi yang keluar hanya 15 liter. Ini karena pakai alat tambahan ini tidak boleh, dilarang," kata Zulhas di SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek, Karawang, Sabtu (23/3/2024).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap masih tingginya anggaran belanja daerah yang tidak efektif dan efisien. Secara total, belanja daerah yang tidak efektif dan efisien itu lebih dari Rp 141 T

Hal itu dikatakan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Hasil pengawasan kami masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidakefektifan dan tidak efisien, jadi masih mencapai rata-rata 53%. Ini kalau total di seluruh Indonesia kemarin kami sampel, itu kalau rupiahnya itu yang tidak efektif dan tidak efisien melebihi Rp 141 triliun," kata Ateh.

"Ini senang nggak senang saya harus sampaikan ya kepada teman-teman semua di daerah," tambahnya.

Ateh menyebut temuan itu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023. Terdapat lima sektor yang diambil sampel yakni ketahanan pangan, daya saing pariwisata, pemberdayaan UMKM, serta stunting dan kemiskinan.

Buruknya perencanaan dan penganggaran di daerah itu merupakan salah satu tantangan dalam mencapai efektivitas pembangunan di daerah. Ateh mengaku sudah berulang kali menyampaikan masalah itu kepada masing-masing daerah.

"Ini sering kali saya sampaikan. Saya yakin banyak juga teman-teman daerah sudah sering mendengar ini karena saya sudah 10 tahun lebih, mungkin 20 tahun keliling-keliling Pemda menyampaikan ini, bahwa masih ada perencanaan dan penganggaran yang tidak efektif di pemerintah daerah," ucapnya.

Tantangan kedua adalah terkait pengelolaan dan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dinilai belum optimal. Ketiga yakni masih banyaknya kebocoran fiskal di daerah akibat kecurangan atau korupsi.

"Ingin saya sampaikan tentang pengendalian kecurangan korupsi yang menurut hasil pengawasan kami memang masih belum memadai di pemerintah daerah," imbuhnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah buruh nasional sebesar Rp 3,27 juta per bulan pada Agustus 2024. Jumlah tersebut naik 2,81% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu Agustus 2023.

"Jadi kalau kita bandingkan antara Agustus 2024 terhadap Agustus 2023, ini terjadi kenaikan upah buruh sebesar 2,81%," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Selasa (5/11/2024).

Amalia menyebut rata-rata upah tertinggi berada di kategori pertambangan yaitu sebesar Rp 5,23 juta. Kemudian kategori aktivitas keuangan dan asuransi juga tinggi di atas rata-rata yakni Rp 5,08 juta.

"Yang meningkat paling tinggi adalah di listrik dan gas, pertambangan dan penggalian, serta beberapa lainnya," ujar Amalia.

Sementara terendah berada di lapangan usaha kategori aktivitas jasa lainnya yaitu Rp 1,99 juta. Lapangan usaha kategori pertanian juga berada di bawah rata-rata yakni Rp 2,41 juta.

Sektor pekerjaan dengan gaji rata-rata tertinggi di Indonesia:

1. Pertambangan Rp 5,23 juta
2. Aktivitas keuangan dan asuransi Rp 5,08 juta
3. Informasi dan komunikasi Rp 4,98 juta
4. Pengadaan listrik dan gas Rp 4,83 juta
5. Real estat Rp 4,30 juta
6. Administrasi pemerintahan Rp 4,16 juta
7. Aktivitas profesional dan perusahaan Rp 4,14 juta
8. Pengangkutan Rp 3,98 juta
9. Aktivitas kesehatan Rp 3,80 juta
10. Konstruksi Rp 3,29 juta

Sektor pekerjaan dengan Gaji rata-rata terendah Indonesia:

1. Industri pengolahan Rp 3,25 juta
2. Treatment air, sampah dan daur ulang Rp 2,95 juta
3. Pendidikan Rp 2,86 juta
4. Perdagangan Rp 2,85 juta
5. Akomodasi dan makan minum Rp 2,44 juta
6. Pertanian Rp 2,41 juta
7. Aktivitas jasa lainnya Rp 1,99 juta

Bisnis.com, JAKARTA - Peserta aksi 411 kini hanya sisa puluhan orang tidak seperti beberapa tahun sebelumnya, ditambah lagi aksi kali ini tidak mendapatkan dukungan dari Habib Rizieq Shihab.

Ketua DPP FPI, Aziz Yanuar mengakui kali ini Habib Rizieq Shihab tidak hadir di acara 411 karena sedang ada urusan di Makkah, Arab Saudi. Namun sejumlah tokoh aksi 212 telah menghadiri acara aksi 212 tersebut.

"Beliau tidak hadir, masih ada urusan di Makkah," tuturnya di Jakarta, Senin (4/11).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, saat ini jumlah peserta aksi 411 semakin sedikit hanya sekitar puluhan orang, berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sempat memadati seluruh jalanan di depan Patung Kuda.

Kendati demikian, Polres Metro Jakarta Pusat menutup sejumlah ruas jalan dan melakukan rekayasa lalu lintas agar aksi tersebut bisa terlaksana dengan baik.

Koordinator lapangan aksi 411, Buya Husein mengatakan bahwa tuntutan massa aksi kali ini adalah mendesak aparat penegak hukum agar mengadili Joko Widodo dan menangkap pemilik akun fufufafa yang jadi perbincangan publik serta viral di media sosial.

"Tuntutan kita dalam aksi reuni 411 kali ini sesuai dengan tema yang sudah beredar di media sosial, itu adili Jokowi dan tangkap Fufufafa," kata Buya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa aksi 411 yang hari ini mengadakan unjuk rasa berjanji akan melakukan aksi serupa dengan massa yang lebih besar dalam reuni aksi 212 pada 2 Desember 2024 mendatang.

“Momentum persatuan yang akan datang akan kita rajut kembali tanggal 212, setuju?” ujar Ketua Umum DPP Front Persaudaraan Islam (FPI) Habib Muhammad Alatas dari atas mobil komando di depan Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Massa yang hadir di lokasi bersorak setuju untuk kembali turun ke jalan pada 2 Desember 2024 mendatang.

Dalam orasinya, Alatas juga mendoakan agar Imam Besar FPI, Habib Muhammad Rizieq Shihab dapat kembali ke tengah massa untuk memimpin aksi.

“Mudah-mudahan aksi besar 212 dihadiri imam besar, amin,” kata menantu Habib Rizieq ini.

Lebih lanjut, Alatas meminta agar massa yang hadir mulai menyebarkan berita dan mengajak saudara-saudara mereka dari seluruh penjuru Indonesia untuk ikut turun ke jalan dalam aksi 212 nanti.

“Makanya, dari sekarang hubungi saudara-saudara kita, yang di Aceh, yang di Medan, Sumatera Utara. Yang di berbagai tempat, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, semua provinsi, kita berikan informasi untuk kumpul bersama 212,” imbuh dia.

Alatas meyakini, jika semakin banyak umat Islam bersatu dan turun aksi di reuni 212 nanti, Presiden Prabowo Subianto akan lebih terbuka dengan aspirasi yang mereka sampaikan.

Sebagai informasi, massa dari sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Front Persaudaraan Indonesia (FPI) dan sejumlah ormas lainnya menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Aksi 411: Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa” di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Namun, titik orasi tetap dilakukan di Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat hingga menutup sebagian jalan Medan Merdeka di sekitar Bundaran Thamrin.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk menerapkan transformasi digital dengan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan efisiensi proyek dan operasional. Langkah ini mencakup penggabungan inovasi digital dan pemantauan risiko sejalan dengan komitmen perusahaan dalam tata kelola berkelanjutan.

Sekretaris Perusahaan Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita menyebutkan ada beberapa fokus utama dalam strategi transformasi Waskita. Pertama pemulihan bisnis, kedua organisasi dan budaya, ketiga restrukturisasi keuangan, serta digitalisasi.

"Program-program kerja transformasi yang Waskita sudah jalankan, disusun untuk mendukung fokus perseroan tersebut. Diharapkan melalui strategi ini, visi perseroan menjadi perusahaan terdepan dalam membangun ekosistem yang berkelanjutan bisa tercapai," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Program transformasi Waskita melibatkan Komite Manajemen Risiko yang menilai risiko dan kelayakan proyek sebelum tender atau pengambilan proyek. Semua bidang, termasuk manajemen risiko, produksi, teknis, keuangan, dan legal mengamati proyek dari berbagai sudut pandang.

Ermy menyatakan penerapan teknologi memungkinkan keputusan proyek berdasarkan pengelolaan risiko yang menyeluruh dan mitigasi risiko lebih dini.

Perseroan melakukan transformasi digital dengan mengintegrasikan Building Information Modelling (BIM), ERP SAP, dan Last Planner System (LPS), menjadikan Waskita satu-satunya perusahaan konstruksi yang menggunakan ketiga sistem ini. Integrasi ini diharapkan dapat mengontrol biaya dan waktu, menghasilkan efisiensi.

Ermy menambahkan Waskita menggunakan teknologi AI WISENS (Waskita Intelligent Sensing System) dalam beberapa proyek untuk meningkatkan efektivitas kerja. AI Pavement Crack Detection membantu mendeteksi kerusakan jalan secara otomatis, mendukung inspeksi dan pengawasan aset jalan tol, dan meningkatkan efisiensi waktu kerja hingga 40 persen.

Waskita juga menggunakan teknologi AI APD Inspection untuk memastikan pekerja mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) dan mencapai target zero fatality. Selain itu, juga berkomitmen memperkuat manajemen risiko sesuai Assessment Risk Maturity Index dari BPKP, dan melaksanakan Surveillance Audit untuk memenuhi standar ISO dan SMK3.

Ermy menegaskan bahwa Waskita akan terus memenuhi standar operasional lainnya. Hingga 30 September 2024, 94% dari rekomendasi Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) telah ditindaklanjuti, dengan 376 rekomendasi selesai dan 24 masih dalam proses.

Penilaian Indeks Akuntabilitas BUMN atau ICORPAX berdasarkan Surat Tugas Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan, nomor PE.05.02/ST-241/D401/3/2024 tanggal 25 Juli 2024.

Surat tersebut bertujuan mengukur akuntabilitas korporasi sebagai pengelola Kekayaan Negara Yang Dipisahkan (KNYD) untuk mendukung pembangunan sesuai maksud dan tujuan pembentukan BUMN.

Terdapat lima ruang lingkup penilaian mencakup Akuntabilitas Korporasi pada Pembangunan Nasional, Dimensi Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara, Dimensi Kepatuhan dan Efektivitas Operasional, Dimensi Efektivitas Sistem Tata Kelola, dan Dimensi Efektivitas Pengendalian Fraud.

Capaian ICORPAX Waskita Karya untuk tahun buku 2023 oleh BPKP adalah 70,20 persen dengan kategori Baik. Waskita Karya juga melakukan penilaian ESG yang mencakup faktor lingkungan, sosial, tata kelola, dan finansial.

"Ke depannya, perseroan akan konsisten menjalankan strategi transformasi. Berfokus pada pemulihan bisnis dengan terus memperkuat tata kelola sebagai upaya perbaikan organisasi dan budaya perusahaan," jelas Ermy.

Seperti diketahui, Waskita telah mendapat persetujuan dari 22 kreditur perbankan untuk penyempurnaan MRA 2021 dan perubahan perjanjian fasilitas KMKP, senilai Rp 31,5 triliun. Restrukturisasi ini sudah efektif, menjaga operasional Waskita tetap optimal.

Waskita juga mendapat persetujuan atas tiga dari empat seri obligasi non-penjaminan, dengan kupon restrukturisasi dan standstill sudah dibayarkan. Untuk satu seri obligasi non-penjaminan yang belum disetujui, Waskita terus berkomunikasi intensif dengan pemegang obligasi dan wali amanat untuk mencapai kesepakatan pada RUPO berikutnya.

Sementara itu, berdasarkan laporan keuangan pada kuartal III 2024, Waskita mencatat kenaikan laba bruto sebesar 33,18% (yoy) menjadi Rp 1,03 triliun, dari Rp 773,93 miliar pada periode yang sama tahun lalu. GPM naik menjadi 15,19% dari 9,90% pada kuartal tiga tahun lalu.

EBITDA juga naik 141% dari Rp 252 miliar menjadi Rp 609 miliar per September 2024. Total utang Waskita menurun sekitar Rp 3 triliun menjadi Rp 80,58 triliun dari Rp 83,99 triliun pada Desember 2023.

Video: Pentingnya Belajar AI untuk Menunjang Pekerjaan di Era Digital

Video: Pentingnya Belajar AI untuk Menunjang Pekerjaan di Era Digital

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membeberkan perjalanan investasi di IKN hingga saat ini mencapai Rp 58,41 triliun. Investasi tersebut masuk secara bertahap dari groundbreaking tahap 1-8.

"Hingga saat ini total estimasi nilai investasi yang sudah melalui groundbreaking tahap 1-8 adalah Rp 58,41 triliun," tulis unggahan OIKN di Instagram resminya, Kamis (10/10/2024).

Groundbreaking tahap 1-8 tersebut dilakukan langsung oleh presiden Joko Widodo (Jokowi). Perjalanan ini dinilai menandakan komitmen para investor untuk turut membangun di Nusantara demi masa depan bangsa.

Berikut perjalanan investasi di IKN:

Groundbreaking tahap 1 (21-22 September 2023)

Total nilai investasi yang masuk dalam groundbreaking tahap 1 adalah Rp 22,9 triliun. Investor merencanakan pembangunan proyek properti dengan konsep mixed use alias kawasan serbaguna, hotel, rumah sakit, serta pusat pelatihan sepak bola.

Groundbreaking tahap 2 (1-2 November 2023)

Total nilai investasi yang masuk dalam groundbreaking tahap 2 adalah Rp 15,57 triliun. Investor merencanakan pembangunan sekolah internasional, revitalisasi sekolah negeri, mix used, bandara, PLTS 50 MW, bank sentral, rumah sakit dan kantor layanan.

Groundbreaking tahap 3 (20-21 Desember 2023)

Total nilai investasi yang masuk dalam groundbreaking tahap 3 adalah Rp 4,78 triliun. Investor menanamkan modalnya untuk pembangunan penghijauan dan rehabilitasi, miniatur hutan tropis, rumah sakit, pusat perbelanjaan dan hotel (mix used), layanan transportasi hijau, kantor polres khusus IKN, serta kantor komando distrik militer.

Groundbreaking tahap 4 (17 Januari 2024)

Total nilai investasi yang masuk dalam groundbreaking tahap 4 adalah Rp 4,26 triliun. Investor menanamkan modalnya untuk pembangunan kantor pusat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), warehouse park, pergudangan, studio siaran, green pesantren, logistic hub, hotel, kantor Otorita IKN dan balai kota, masjid negara, Beranda Nusantara, serta memorial park.

Groundbreaking tahap 5 (29 Februari-1 Maret 2024)

Total nilai investasi yang masuk dalam groundbreaking tahap 5 adalah Rp 2,1 triliun. Investor yang masuk merencanakan pembangunan pusat layanan perbankan, mini studio Nusantara, kantor layanan, hingga smart office.

Groundbreaking tahap 6 (4-5 Juni 2024)

Total nilai investasi yang masuk dalam groundbreaking tahap 6 adalah Rp 1,8 triliun. Investor yang masuk merencanakan pembangunan lifestyle and F&B, universitas, sekolah dan pusat riset, showroom electric vehicles, jaringan telekomunikasi & PLN hub, serta botanical garden.

Groundbreaking tahap 7 (12 Agustus 2024)

Total nilai investasi yang masuk dalam groundbreaking tahap 7 adalah Rp 5,35 triliun. Investor yang masuk merencanakan pembangunan kantor layanan, mixed used (golf resort dan perumahan, TOD), serta hotel dan gedung pertemuan.

Groundbreaking tahap 8 (25 September 2024)

Total nilai investasi yang masuk dalam groundbreaking tahap 8 adalah Rp 1,57 triliun. Investor yang masuk merencanakan pembangunan mall Nusantara, sekolah, kawasan campuran, hotel dan restoran.

Simak: Jokowi Sebut Investasi ke IKN Sudah 56,2 T, 55 Bangunan Groundbreaking

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat hasil investasi industri asuransi meningkat cukup signifikan pada semester I/2024.

Pada periode tersebut, industri asuransi memperoleh hasil investasi sebanyak Rp3,678 triliun yang mana meningkat 47,41% secara tahunan (year on year/yoy) dari sebelumnya Rp2,495 triliun.

“Untuk hasil investasi, asuransi umum membukukan hasil investasi dari Rp2,495 triliun menjadi Rp3,678 triliun per semester I/2024,” kata Wakil Ketua untuk Bidang Riset dan Statistik AAUI Trinita Situmeang dalam paparan kinerja asuransi umum semester I/2024 pada Senin (30/10/2024).

Sementara itu, total investasi industri asuransi umum mencapai sebanyak Rp115,9 triliun per semester I/2024, yang mana juga mengalami peningkatan 19,49% yoy. Pada semester I/2023, total investasi industri asuransi umum mencapai sebanyak Rp97,04 triliun.

AAUI mencatat Surat Berharga Negara (SBN) menjadi instrumen investasi paling tinggi dengan porsi sebanyak 33,6% dari total investasi asuransi umum. Kemudian disusul oleh deposito berjangka dan sertifikat yang mencapai 20,8% yoy.

Lalu ada reksadana dengan porsi 19,8%, investasi lain 10,9%, dan obligasi korporasi 10,3%. Saham menjadi instrumen investasi paling sedikit dengan porsi 4,6% dari total investasi asuransi umum pada semester I/2024.

Peningkatan hasil investasi didukung oleh kinerja positif asuransi umum sepanjang Januari—Juni 2024, di mana pendapatan premi mencapai sebanyak Rp53,54 triliun yang naik 25% dari sebelumnya Rp42,83 triliun.

Di sisi lain, klaim asuransi umum juga mengalami peningkatan 16% yoy menjadi Rp23,47 triliun dari sebelumnya Rp20,21 triliun. Dari sisi aset, industri asuransi umum mencatatkan aset sebanyak Rp236,3 triliun. Angka tersebut tumbuh 17% yoy apabila dibandingkan dengan aset pada semester I/2023 yakni Rp202,46 triliun.

Sementara liabilitas yang ditanggung yakni mencapai Rp154,59 triliun, yang mana meningkat 22% yoy dari sebelumnya Rp126,87 triliun pada semester I/2023.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan pagu anggaran Rp 41,41 triliun untuk mendukung infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggaran tersebut itu akan digunakan untuk infrastruktur Sumber Daya Air, infrastruktur bina marga, infrastruktur Cipta Karya sebesar, dan infrastruktur pembangunan perumahan.

“Untuk dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp 41,41 triliun. Ini akan digunakan untuk infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 1,54 triliun yang mencakup pengendalian banjir Sungai Sepaku hingga pembangunan embung KIPP,” ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Pembangunan infrastruktur Bina Marga mendapatkan alokasi terbesar, yakni Rp 18,91 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN, dermaga logistik, pembangunan jalan tol Seksi 1 hingga Seksi 6C-1, serta jalan akses Bandara VVIP.

Selanjutnya, alokasi infrastruktur Cipta Karya sebesar Rp 12,91 triliun akan digunakan untuk pembangunan kantor-kantor kementerian, mulai dari Kantor Kementerian PUPR hingga kantor OIKN.

Adapun proyek pembangunan perumahan dialokasikan Rp 8,05 triliun akan dimanfaatkan untuk optimalisasi dan pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, dukungan Smart Technology Rusun ASN, hingga hunian modular TNI.

Progres Pembangunan IKN

Menteri Basuki juga membeberkan progres pembangunan IKN yang mencakup 108 paket pekerjaan, yang telah mencapai 50,4 persen.

Rinciannya, progres batch pertama pada 2023 untuk 40 paket pekerjaan mencapai 91,4 persen. Lalu batch kedua 31 paket, progresnya mencapai 56,3 persen. Serta batch ketiga 37 paket, dengan progres 14 persen.

Dari paket pekerjaan itu untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A KIPP dengan progres selesai 100 persen, dan pembangunan 22 embung di KIPP progres 100 persen. Kemudian penanganan banjir Sungai Sepaku sudah mencapai 51 persen.

“Ini agak terlambat karena pembebasan lahan yang baru saja disepakati oleh masyarakat pada bulan lalu,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan pagu anggaran Rp 41,41 triliun untuk mendukung infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggaran tersebut itu akan digunakan untuk infrastruktur Sumber Daya Air, infrastruktur bina marga, infrastruktur Cipta Karya sebesar, dan infrastruktur pembangunan perumahan.

“Untuk dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp 41,41 triliun. Ini akan digunakan untuk infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 1,54 triliun yang mencakup pengendalian banjir Sungai Sepaku hingga pembangunan embung KIPP,” ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Pembangunan infrastruktur Bina Marga mendapatkan alokasi terbesar, yakni Rp 18,91 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN, dermaga logistik, pembangunan jalan tol Seksi 1 hingga Seksi 6C-1, serta jalan akses Bandara VVIP.

Selanjutnya, alokasi infrastruktur Cipta Karya sebesar Rp 12,91 triliun akan digunakan untuk pembangunan kantor-kantor kementerian, mulai dari Kantor Kementerian PUPR hingga kantor OIKN.

Adapun proyek pembangunan perumahan dialokasikan Rp 8,05 triliun akan dimanfaatkan untuk optimalisasi dan pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, dukungan Smart Technology Rusun ASN, hingga hunian modular TNI.

Progres Pembangunan IKN

Menteri Basuki juga membeberkan progres pembangunan IKN yang mencakup 108 paket pekerjaan, yang telah mencapai 50,4 persen.

Rinciannya, progres batch pertama pada 2023 untuk 40 paket pekerjaan mencapai 91,4 persen. Lalu batch kedua 31 paket, progresnya mencapai 56,3 persen. Serta batch ketiga 37 paket, dengan progres 14 persen.

Dari paket pekerjaan itu untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A KIPP dengan progres selesai 100 persen, dan pembangunan 22 embung di KIPP progres 100 persen. Kemudian penanganan banjir Sungai Sepaku sudah mencapai 51 persen.

“Ini agak terlambat karena pembebasan lahan yang baru saja disepakati oleh masyarakat pada bulan lalu,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Allah SWT mengungkapkan kepada manusia bahwa segala apa yang ada di bumi dan langit bertasbih. Hanya saja kita tidak mengetahui dan mendengarnya.

Ada banyak ayat Alquran yang menyatakan demikian. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Alquran surat al-Isra ayat 44

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

“Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.”

Kedua, An-Nuur ayat 41

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

“Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.”

Ketiga, Ar-Ra’d ayat 13

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ

“Dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah, (demikian pula) para malaikat karena takut kepada-Nya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dialah Tuhan Yang Maha keras siksa-Nya.”

BACA JUGA:Wakil Aceh di Paskibraka Nasional 'Dipaksa' Lepas Jilbab?

Keempat, al-Anbiya ayat 79

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ

“Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya.”

Rasulullah SAW juga...

Namun, yang mengherankan adalah bahwa terlepas dari keragaman dan kejelasan dalil-dalil pada bagian ini, para ahli tafsir dan penulis lainnya berselisih pendapat tentang tasbih yang dinisbatkan kepada makhluk: Apakah dalam bentuk perkataan atau perbuatan?

Beberapa orang berpendapat bahwa referensi Alquran tentang tasbih segala yang ada di langit dan bumi kepada Allah adalah pujian metaforis, yaitu tasbih dalam bahasa gerakan, bukan dalam bahasa yang diucapkan.

Namun, beberapa di antaranya mengkhususkan kategori itu terhadap tasbih untuk makhluk-makhluk yang tidak berakal. Sementara aitu, tasbihnya makhluk-makhluk berakal, yaitu malaikat, manusia, dan jin adalah kata-kata yang nyata, dan tasbihnya hewan-hewan yang tidak berakal, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda mati adalah kata-kata kiasan.

Sebagian dari mereka ada yang merincikan maksud tasbihnya makhluk yang tidak bernyawa, dengan mengatakan bahwa tasbihnya binatang -baik yang berbicara maupun yang tidak berbicara- adalah nyata, sedangkan yang berbicara sudah dimaklumi sementara yang tidak berbicara dapat kemungkinan tasbih nya dengan suaranya saja. Sedangkan yang bukan hewan, seperti benda mati, memiliki maksud tasbihnya adalah metaforis.

Sebagian dari mereka menolak pembedaan ini, dengan mengatakan bahwa tasbih yang dinisbatkan kepada makhluk harus dianggap sebagai metafora, dan tidak boleh ada pembedaan antara yang berakal dan yang tidak berakal, atau antara hewan dan bukan hewan, agar tidak terjadi penggabungan antara metafora dan realitas dalam satu kata.

Sebagian dari mereka lebih memilih akomodatif, dengan mengatakan bahwa orang yang berakal bertasbih dengan dua cara yaitu perkataan dan perbuatan. Sementara yang tidak berakal hanya bertasbih dengan perbuatan, karena tidak mungkin baginya bertasbih dengan lisan, maka bertasbih dengan perbuatan merupakan takdir umum bagi semua makhluk).

JAKARTA,investor.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan baru tentang pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih.  Hal tersebut  dilakukan untuk mendorong pengembangan industri pertanian, perikanan, dan peternakan di Indonesia.  Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2024, yang telah berlaku sejak 03 Agustus 2024.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar mengatakan kebijakan tersebut didasari oleh minimnya pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan tercatat nilai devisa impor atas importasi bibit dan benih sepanjang tahun 2020-2022 hanya sekitar Rp 270 miliar dan bea masuk kurang lebih sebesar Rp 13 miliar.

“Meskipun banyak perusahaan yang melakukan importasi komoditas bibit dan benih, tetapi nyatanya pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk justru belum optimal, padahal sebelumnya fasilitas ini juga telah diatur dalam PMK Nomor 105/PMK.04/2007,” ucap Encep dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (7/8/2024).

Encep menjelaskan, terdapat beberapa pokok pengaturan dalam PMK terbaru ini, antara lain meliputi subjek penerima, penyederhanaan prosedur permohonan dan kantor pemohonnya, serta efisiensi prosedur melalui otomasi permohonan dan janji layanan. Terkait subjek penerima, pembebasan ini dapat diberikan terhadap impor oleh pelaku usaha untuk industri pertanian, peternakan, atau perikanan termasuk di bidang perkebunan dan kehutanan.

Permohonannya dapat diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Bea Cukai setempat dengan memaksimalkan Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (SINSW).  Permohonan minimal memuat informasi mengenai nama dan alamat pelaku usaha, NPWP, rincian jumlah, jenis, perkiraan harga bibit dan benih, pelabuhan pemasukan, dan nomor dan tanggal invoice atau dokumen yang dipersamakan. Kemudian, jika penelitian terhadap permohonan dinyatakan lengkap, maka keputusan pembebasan bea masuk akan diterbitkan paling lama 5 jam kerja dalam hal permohonan diajukan secara elektronik atau 1 hari kerja jika diajukan secara manual.

“Pahami juga bahwa keputusan ini hanya dapat digunakan untuk satu kali proses impor dengan jangka waktu impor atau pengeluaran bibit dan benih paling lama satu tahun sejak tanggal keputusan,” jelas Encep.

Encep juga menegaskan, sebagai trade facilitator dan industrial assistance pihaknya akan berupaya sebaik mungkin dalam mengawal implementasi PMK 41 Tahun 2024. Diharapkan aturan ini dapat memberikan kepastian hukum, mendorong pengembangan industri pertanian, peternakan, dan perikanan, sekaligus meningkatkan pengawasan dan pelayanan pemberian pembebasan bea masuk yang mengedepankan penyederhanaan dan efisiensi prosedur.

“Kami juga mengajak para pelaku usaha untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih, sehingga dapat memacu pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan di Indonesia,” pungkas Encep.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News