Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menanggapi perihal mobilisasi kepala desa atau kades di Jawa Tengah yang berkumpul di salah satu hotel mewah dan diduga untuk pemenangan salah satu pasangan calon di Pilkada Jateng 2024.

Dia menilai mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah ada regulasi atau aturannya, sehingga kini tinggal ditegakkan saja aturan tersebut.

“Jadi kalau ada pihak atau salah satu kompetitor yang merasa bahwa ada kompetitor lain yang melakukan dianggap pelanggaran, ya diadukan saja. Kan kita ada Bawaslu, ada Gakkumdu,” pungkasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

Politikus Golkar ini turut mengimbau agar Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu bersikap independen dan objektif jika menangani suatu pelanggaran yang terjadi.

“Saya mengimbau bahwa Bawaslu harus betul-betul imparsial, independen, objektif. Nah kalau memang ditemukan pelanggaran, ya dikash sanksi saja hukuman, karena sudah cukup lengkap kok,” tuturnya.

Tak hanya itu, dia juga memandang bahwa keterlibatan dan peran masyarakat dalam mengawal Pilkada Serentak 2024 sangat penting.

“Jadi ya masyarakat bukan hanya sebagai pemilih, tapi juga dia bisa jadi wasit, dia bisa membantu Bawaslu, bisa membantu penyelenggara pemilu, Gakkumdu,” katanya.

Jika nantinya memang masyarakat menemukan hal-hal yang tidak adil, lanjut Doli, masyarakat juga bisa ikut melakukan pengaduan.

Dilansir dari Antara, sebelumnya pada Jumat 25 Oktober, Bawaslu Kota Semarang menggerebek puluhan kepala desa yang sedang berkumpul di salah satu hotel mewah. Mereka diduga dimobilisasi untuk pemenangan salah satu pasangan calon.

Adapun, para kepala desa itu mengaku bagian sari Paguyuban Kepala Desa (PKD) Se-Jateng. Mereka mempunyai slogan "Satu Komando Bersama Sampai Akhir".

Sementara itu, pada Senin 28 Oktober, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya sedang mendalami dugaan mobilisasi kepala desa untuk mendukung salah satu pasangan calon pada Pilkada Jawa Tengah 2024.

“Kami lagi menunggu informasi dari Bawaslu Kota Semarang. Apakah ini termasuk dugaan tindak pemilihan, ataupun pelanggaran netralitas, ataupun bukan pelanggaran,” katanya di kantor Bawaslu RI, Jakarta, dikutip dari Antara pada Rabu (30/10/2024).

Jakarta: Berawal dari ide memanfaatkan kearifan lokal, Ni Made Suryani atau yang dikenal sebagai Ketua Kelompok Pisang Sale Mades berhasil mengolah pisang menjadi ragam produk cemilan lokal yang menggerakkan perekonomian warga setempat.

Produk dari klaster ini memiliki tiga varian utama, yakni keripik pisang sale, keripik ubi talas, dan keripik singkong. Klaster ini merupakan salah satu kelompok UMKM binaan BRI dalam program Klasterku Hidupku yang bergerak di industri pengolahan hasil pertanian, khususnya buah pisang.

Ni Made bercerita, awal mulanya pada 2015 pihaknya tercetus ide untuk mengolah buah pisang yang banyak ditemukan di sekitar tempat tinggalnya di daerah Kabupaten Parigi, Sulawesi Tengah.
"Buah pisang waktu itu terkesan kurang dimanfaatkan oleh masyarakat, bahkan seperti hanya dibuang-buang saja," ujarnya.

Misalnya, jika tidak habis dikonsumsi, maka dibiarkan saja matang di pohon, lalu menjadi makanan burung-burung. Di samping itu, jika pasokannya melimpah, buah pisang tersebut hanya dipotong-potong dijadikan makan untuk ternak masyarakat.

Dari situlah kemudian ia bersama beberapa warga lainnya mengobservasi untuk memanfaatkan pengolahan pisang agar lebih menambah nilai guna.

"Setelah percobaan mengolahnya menjadi kue, keripik, kemudian saya dan warga lain juga mencoba mengolah pisangnya menjadi pisang sale," tambahnya.

Pisang Sale Mades memiliki keunikan, yakni rasa manis yang didapat dari hasil fermentasi pisang, yakni madunya sehingga terasa enak, gurih, dan lembut. Dengan omzet yang mencapai puluhan juta per bulan, produk dari Klaster Pisang Sale Mades tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi juga telah berhasil menembus pasar berbagai kota di Indonesia.

Keberhasilan ini pun tidak terlepas dari upaya kelompok dalam menjaga kualitas produk dan inovasi yang terus dilakukan. Selain itu, produk-produk mereka sering tampil dalam pameran-pameran, baik di tingkat regional maupun nasional. Partisipasi dalam pameran-pameran tersebut memberikan kesempatan bagi kelompok untuk memperluas jaringan pemasaran dan memperkenalkan produk mereka kepada khalayak yang lebih luas.

Proses perkembangan ini tak terlepas dari dukungan BRI yang melakukan pemberdayaan terhadap kelompok UMKM.

"Tentunya setelah saya dan pembuat pisang sale lainnya menjadi binaannya BRI, banyak ilmu yang saya dapatkan. Kami merasa diperjuangkan oleh BRI untuk membantu memasarkan produk. Misalnya, ada event tertentu, BRI mengikutsertakan produk saya dalam pameran atau bahkan bingkisan suvernir," ungkap Ni Made.

Menurutnya, banyak kemudahan didapatkan dan pengalaman pelatihan dari BRI sehingga pemasaran produk Pisang Sale semakin luas dikenal masyarakat. Ia pun berharap, penjualannya semakin besar hingga ekspor ke luar negeri.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa melalui program Klaster Usaha 'Klasterku Hidupku', perusahaan berkomitmen untuk selalu memberikan pendampingan maupun pemberdayaan. Dengan begitu, para pelaku UMKM pun mampu untuk lebih tangguh dan naik kelas. Hingga akhir Agustus 2024, BRI memiliki 32.449 klaster usaha yang diberdayakan di seluruh Indonesia.

"Tidak hanya berupa modal usaha saja, tapi juga berupa pelatihan-pelatihan usaha dan program pemberdayaan lainnya sehingga UMKM dapat terus tumbuh. Usaha yang dijalankan Kelompok Petani di Tuban diharapkan bisa mendorong perputaran ekonomi di sektor pertanian dan tentunya jadi kisah inspiratif yang bisa direplika oleh pelaku usaha lainnya," ungkapnya.

Strategi bisnis mikro BRI di 2024 pun fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada pelaku UMKM telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi, hingga interkoneksi. Hal tersebut akan menjadi tulang punggung pelaksanaan program-program pemberdayaan yang digagas BRI seperti Desa BRILiaN, KlasterkuHidupku, Figur Inspiratif Lokal (FIL), dan LinkUMKM (platform pemberdayaan online).


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

JAKARTA, investor.id – PT Akasha Wira International Tbk (ADES), produsen air minum dalam kemasan (AMDK) dengan merek Nestle Pure Life, mengatakan pemegang saham pengedali perseroan akan melepas sebagian kepemilikan sahamnya dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kewajiban saham free float atau saham yang beredar dan dapat diperdagangkan oleh publik di pasar sekunder.

“Berdasarkan hasil konfirmasi kepada pemegang saham utama terkait kepemilikan sahamnya di perseroan, pemegang saham utama berencana untuk menjual sebagian sahamnya di perseroan dalam waktu dekat untuk memenuhi kewajiban saham free float,” kata Presiden Direktur ADES Wihardjo Hadiseputro dalam keterangan resminya dikutip, Selasa (24/9/2024).

Saat ini, saham ADES masuk dalam papan pemantauan khusus karena masalah free float. Dalam laporan registrasi pemegang efek yang berakhir pada 31 Agustus 2024, sebanyak 539,89 juta saham ADES atau 91,52% saham dikuasai oleh Water Partners, 4 ribu saham milik Nana Puspa Dewi yang merupakan komisaris ADES, 7,9 ribu saham milik Fany Soegiarto yang menjabat direksi ADES, serta sisanya 49,99 juta saham dimiliki oleh masyarakat. Dengan jumlah saham free float sebanyak 8,3%.

Pada perdagangan Senin (23/9/2024), saham ADES menguat 3,28% ke posisi Rp 10.225. Kemarin, saham tersebut ditransaksikan sebanyak 61 kali, dengan jumlah saham berpindah tangan 76,7 ribu saham senilai Rp 770,64 juta.

Manajemen ADES dalam paparan publik yang digelar belum lama ini menyebutkan, perseroan telah membahas secara internal dan mengambil langkah langkah yang diperlukan dan berdiskusi dengan pemegang saham utama terkait masalah free float tersebut. Pada 2016, perseroan telah menerima surat dari bursa terkait ketidakcukupan free float, dan saat itu telah diatasi, sehingga telah memenuhi persyaratan. Dengan sebagian saham yang beredar masih berbentuk script yang tidak dihitung oleh bursa, sehingga terjadi kekurangan sekitar satu juta saham.

“Pemegang saham utama telah menyatakan kesediaannya untuk menyelesaikan masalah ini, dan proses penanganannya sedang berjalan, dengan harapan selesai sebelum akhir tahun. Salah satu opsi yang juga dipertimbangkan untuk mengatasi free float ini adakah dengan melakukan stock split,” ujar manajemen ADES.

Pada 2004, Water Partners Bottling SA (WPB), sebuah perusahaan patungan antara Nestlé SA dan Refreshment Product Services (anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki The Coca-Cola Company), mengambil alih mayoritas saham di Perseroan, sehingga nama perseroan diubah menjadi PT AdeS Waters Indonesia Tbk. Selama kepemilikan Nestle SA dan The Coca Cola Company ini, perseroan mengeluarkan produk air kemasan AdeS dengan kemasan baru dan produk baru Nestle Pure Life.

Pada tanggal 3 Juni 2008, Sofos Pte Ltd, perusahaan berbadan hukum Singapura, telah mengakuisisi perseroan melalui pembelian seluruh saham Nestlé SA dan Refreshment Product Services (anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki The Coca-Cola Company) di WPB. Dan dengan akuisisi tersebut, Sofos Pte Ltd menjadi pemegang saham pengendalian perusahaan. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan, pentingnya kepala desa memiliki kemampuan leadership untuk mengembangkan desa. Menurutnya, seorang kepala desa tidak hanya bertindak sebagai pemimpin formal, tetapi juga menjadi guru dan orang tua yang membimbing masyarakat.

"Kalau dia (kepala desa) tidak memiliki kemampuan leadership walaupun di tingkat desa, maka tidak akan berkembang desa itu,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Tomsi menyoroti isu subjektivitas dan potensi ketidakadilan yang harus diperbaiki dalam proses pendataan masyarakat kurang mampu di desa. Menurutnya, kepala desa yang adil seharusnya mencatat dan memberikan bantuan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan afiliasi politik atau dukungan pribadi.

"Oleh sebab itu kepemimpinan kepala desa ini penting. Itu juga kita lihat kadang-kadang yang ini dapat, ini yang lebih miskin tidak dapat, ini dimulai dari pendataan di desa," ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya membangun sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, transparan, dan akuntabel agar terhindar dari penyalahgunaan. Dana desa harus disadari bukanlah uang pribadi sehingga penggunaannya harus berdampak terhadap pembangunan desa. Dirinya juga memberikan atensi adanya kelompok-kelompok tertentu yang menunggu pembagian ketika dana desa dikucurkan. "Ini bukan untuk dibagi-bagi begitu saja, tapi digunakan untuk manfaat pembangunan desa," jelas Tomsi.

Tomsi juga menyerukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program. Ini seperti program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang memiliki kegiatan terkait kesehatan ibu dan anak, serta kebersihan di desa. Berbagai program itu penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa dan tak sedikit hidup miskin.

Selain itu, Tomsi juga mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang efektif. Apalagi BUMDes dapat didukung dengan penggunaan dana desa maksimal 40 persen. Ini menunjukkan bahwa BUMDes diakui sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa.

"Tapi coba lihat berapa persen BUMDes kita yang berhasil, hanya beberapa yang bisa menghasilkan, yang saya cuma ingat itu cuma lima atau enam, yang bisa menghasilkan memiliki penghasilan di atas 5 miliar [rupiah] dalam 1 tahun," jelas Tomsi.

Tomsi berharap, penerapan P3PD dapat berjalan dengan baik serta menekankan pada kualitas, keberlanjutan, dan efektivitas program. Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada satu kali pelatihan, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan, pembelajaran berkelanjutan, dan evaluasi yang terus-menerus.

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan menyatakan tak akan membiarkan wacana kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta 2024 bisa terwujud.

Juru Bicara Tim Pemenangan Pilkada 2024 PDI-P Chico Hakim menyatakan, partainya akan sekuat tenaga untuk menghalau wacana kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024.

"Ini yang menurut kami, PDI Perjuangan akan berupaya sekuat tenaga untuk bisa ini tidak terjadi," kata Chico dalam Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Rabu (7/8/2024).

Selain itu, Chico menyatakan bahwa upaya memunculkan kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024 mengebiri hak demokrasi masyarakat.

"(Wacana kotak kosong) jadi untuk demokrasi enggak bagus. Ini semacam mengebiri keinginan masyarakat, mengebiri hak demokrasi masyarakat," tegas Chico.

Chico lantas menyinggung temuan survei mengenai elektabilitas tokoh yang diinginkan masyarakat Jakarta, tanpa menyebutkan lembaga survei yang dimaksud.

Chico mengatakan, hasil survei menempatkan Anies Baswedan berada di posisi teratasan, disusul kader PDI-P Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di posisi kedua.

Sementara, elektabilitas Ridwan Kamil, sosok yang digadang-gadang bakal diusung KIM Plus, berada di posisi ketiga.

Chico menyatakan bahwa upaya memunculkan kotak dengan Ridwan Kamil sebagai calon tunggal telah mengabaikan keinginan mayoritas masyarakat Jakarta.

Sebab, jika merujuk hasil survei, mayoritas masyarakat menginginkan sosok Anies dan Ahok apabila maju pada Pilkada Jakarta 2024.

"Secara obyektif bahwa seorang Anies Baswedan maupun Basuki Tjahaja Purnama, itulah dua tokoh yang diinginkan masyarakat," tegas dia.

"Jelas diinginkan karena mereka punya rekam jejak yang jelas, rekam jejak yang cukup baik ketika memimpin Jakarta," sambung dia.

Wacana kemunculan kotak kosong pada Pilkada Jakarta berhembus belakangan ini.

Skenario dominasi calon tunggal melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024 diperkirakan baru bisa terjadi jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasdem merapat kepada KIM.

Jika hal itu terjadi, wacana KIM Plus kemungkinan terwujud, dan sang kandidat diusung yakni Ridwan Kamil bisa dipastikan tidak akan mendapatkan perlawanan sengit pada Pilkada Jakarta.

"Kemungkinan KIM Plus melawan Kotak Kosong di Pilkada Jakarta mengemuka ketika Koalisi Perubahan yang beranggotakan Nasdem, PKB, dan PKS yang sementara ini mengusung Anies, 'tergiur' untuk berpindah haluan," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Kepala Desa dari Kabupaten Simalungun, Sumut, bernama Encon Haloho (53 tahun) ditemukan tewas pada Rabu malam (31/7).

Ia ditemukan tewas tenggelam bersama mobilnya bermerk Innova di Danau Toba, tepatnya di Desa Tongging, Kabupaten Karo, Sumut.

“Korban sudah ditemukan di kedalaman 15 meter,” kata Koordinator Pos SAR Danau Toba, Hisar Turnip, pada Kamis (1/8).

Kasi Humas Polres Karo, Aiptu Budi Sastra, menjelaskan kronologi kejadian tersebut.

Kata Budi, Encon tenggelam usai mobil yang dikendarainya terjun dari tebing dengan ketinggian 50 meter.

“Saat itu korban baru pulang dari rapat untuk persiapan 17 Agustus, hari kemerdekaan, sekitar pukul 16.00 WIB. Ia beriringan dengan keponakannya yakni Anju Siboro-boro yang juga membawa kendaraan,” kata Budi.

“Namun, di tengah perjalanan, saksi Anju yang fokus melihat korban sudah tidak berada pada jalan yang beriringan,” jelasnya.

Saat itu, Anju, langsung menghentikan kendaraannya dan mengecek ke tepian tebing. Ia pun melihat mobil korban sudah mulai tenggelam dan langsung memanggil warga sekitar untuk meminta pertolongan.

Pihak kepolisian dan Basarnas yang mendapati informasi tersebut juga langsung turun dan melakukan evakuasi.

Belum diketahui penyebab korban terjun ke danau tersebut. Polisi masih melakukan penyelidikan.

BANDAR LAMPUNG, iNews.id- Buron Kepala Desa yang mencabuli bawahannya di Kabupaten Lampung Selatan ditangkap Tim Tangkap Buron (Tabur) gabungan kejaksaan. Penangkapan berlangsung di tempat persembunyiannya, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (19/7/2024).

"Iya, salah satu DPO Kejati Lampung berdasarkan pengembangan berhasil ditangkap atas nama terdakwa BAP," ujar Kasi Penkum Kejati Lampung Ricky Ramadhan saat dikonfirmasi, Sabtu (20/7/2024).

Dia menyampaikan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kalianda di Lampung Selatan Nomor: 67/Pid.B/2022, terdakwa Bagus Adi Pamungkas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Putusan tersebut, lanjut dia menyebutkan, terdakwa selaku pejabat melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya. "Dalam putusan ini, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAP dengan pidana penjara selama 4 tahun," ucapnya.

Penangkapan, kata dia berjalan lancar karena Bagus Adi Pamungkas bersikap kooperatif. "Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, untuk segera dieksekusi berdasarkan Putusan PN Kalianda," katanya.

Editor: Kurnia Illahi