Presiden Prabowo Subianto hari ini bakal melantik beberapa tokoh menjadi utusan khusus dan penasihat khusus presiden. Beberapa nama beken masuk ke dalam jajaran jabatan khusus ini.

Di posisi Utusan Khusus Presiden, ada pengusaha Setiawan Ichlas alias Iwan Bomba yang dipercaya jadi utusan bidang perbankan dan perekonomian. Ada juga tokoh ekonomi senior Mari Elka Pangestu yang dijadikan utusan khusus bidang perdagangan. Ada juga Raffi Ahmad jadi utusan khusus bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni.

Kemudian, di jajaran penasihat khusus presiden ada beberapa tokoh ekonomi senior macam Bambang Brodjonegoro dan Luhut Binsar Pandjaitan yang ditugasi jadi penasihat urusan ekonomi dan investasi.

Pengangkatan ini sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 140 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden. Keputusan Presiden 76 M tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden 2024-2029

Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024). Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden kemudian dilanjutkan pembacaan sumpah yang dilakukan Prabowo dan diikuti para tokoh yang dilantik.

Berikut sumpah yang dibacakan Prabowo dan diikuti para pejabat yang dilantik:

Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Daftar Utusan Khusus Presiden

• 1. H. Muhamad Mardiono, B.A. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
  2. H. Setiawan Ichlas Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan
  3. K.H. Miftah Maulana Habiburrahman, S.Pd. sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan
  4. Dr. (HC.) H. Raffi Farid Ahmad Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni
  5. H. Ahmad Ridha Sabana, S.E., M.B.A., Ph.D. sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
  6. Prof. Mari Elka Pangestu, M.Ec., Ph.D. Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan
  7. Hj. Zita Anjani, S.Sos., M.Sc. Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata

  Penasihat Khusus Presiden

  1. Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. Penasihat Khusus Presiden urusan Haji
  2. Prof.Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D. Penasihat Khusus Presiden urusan Energi
  3. Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D. Penasihat Khusus Presiden urusan Ekonomi
  4. Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional
  5. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) Penasihat Khusus Presiden urusan Kesehatan Nasional
  6. Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan

  Staff Khusus Presiden

  Yovie Widianto Staf Khusus Presiden

  Badan Penyelenggara Haji

  1. K.H. Moch. Irfan Yusuf Kepala Badan Penyelenggara Haji
  2. Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, S.E., M.E. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji

  Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

  1. H. Muliaman Darmansyah Hadad, S.E., M.P.A., Ph.D. Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
  2. Dr. Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang, M.Eng. Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

  Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

  1. Budiman Sudjatmiko, M.A., M.Phil. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
  2. Nanik Sudaryati Deyang Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
  3. Ir. Iwan Sumule Wakil II

  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

  1. Dr. Haikal Hassan, S.T., M.T. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
  2. Dr. Ir. Afriansyah Noor, M.Si., IPU. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

  Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus

  Aris Marsudiyanto Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus

Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor bakal menempati jabatan baru di kabinet era Prabowo-Gibran. Tugas baru tersebut berkaitan dengan haji dan umroh.

Sebelumnya, Afriansyah mendatangi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4 pada Selasa (15/10). Pada kesempatan itu, sejumlah tokoh politik hingga profesional turut hadir untuk menempati posisi di kabinet era Prabowo-Gibran.

Saat ditanya mengenai pertemuannya dengan Prabowo, Afriansyah menjelaskan Prabowo memintanya untuk mengurus badan terkait haji dan umroh.

"Arahan Pak Prabowo kepada saya kepada kami bertiga untuk mengurus urusan badan urusan haji dan umroh," kata Afriansyah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Dia menjelaskan badan tersebut dibentuk langsung oleh Prabowo dan akan setara dengan kementerian. Rencananya, badan tersebut ditugaskan untuk memperbaiki dan mempercepat sistem haji dan umroh.

"Badan setingkat kementerian yang dibuat oleh beliau (Prabowo) untuk percepatan, perbaikan. Karena kita kan bangsa yang besar dengan jumlah umat islam yang besar. Jadi, perbaikan sistem haji segera dilakukan. Saya disuruh ke sana," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan jabatannya di badan tersebut sebagai wakil kepala badan bersama dengan Dahnil Anzar Simanjuntak. Kemudian yang menempati posisi Kepala Badan, yakni Irfan Yusuf, salah seorang cucu pendiri NU KH Hasyim Asy'ari.

"Pertama, tunjuk ketua badannya itu Gus Irfan yusuf, kemudian Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala Badan saya pun sebagai Wakil Kepala Badan," tambahnya.

Sebagai informasi, selama ini pelayanan ibadah haji dan umrah berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) RI. Di masa peralihan kepemimpinan saat ini, muncul isu pembentukan kementerian yang khusus menangani urusan haji dan umrah.

Isu ini mencuat belakangan ini karena adanya usulan dari Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Muhammad Mufti Mubarok. Ia mengusulkan adanya kementerian yang khusus mengurusi pelayanan haji, umrah, dan wakaf.

Terkait usulan tersebut, Direktur Jenderal PHU Kemenag Hilman Latief mengatakan belum dapat menyampaikan tanggapan karena belum ada kabar yang jelas mengenai hal itu.

"Saya kira kita masih menunggu bentuknya akan seperti apa, dan apakah masih di dalam organisasi Kementerian Agama langsung seperti saat ini atau tidak," kata Hilman Latief dalam acara Media Gathering di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024), dikutip dari detikHikmah.

Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Afriansyah Noor memberikan bocoran terkait sosok pengganti dirinya di era pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sosok itu yakni Immanuel Ebenezer.

Mulanya, Afriansyah mengatakan dirinya tidak akan lagi menjabat sebagai Wamenaker di kabinet Prabowo-Gibran. Dia akan menjabat sebagai Wakil Kepala Badan yang bertugas untuk memperbaiki sistem haji dan umroh.

"Arahan Pak Prabowo kepada saya, kepada kami bertiga untuk mengurus urusan badan urusan haji dan umroh," kata Afriansyah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Saat ditanya mengenai lebih lanjut mengenai pengganti dirinya, Afriansyah menyebut nama Immanuel Ebenezer. Namun, dia belum mengetahui siapa yang menempati posisi Menaker di era Prabowo. Sebab, dia belum bertemu dengan sosok Menaker baru.

"Kalau nggak salah itu Immanuel Ebenezer Kalau menterinya saya belum paham. (Belum ketemu menteri baru?) Belum," jelasnya.

Berdasarkan catatan detikcom, Immanuel Ebenezer mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4 pada Selasa (15/10) lalu. Dia juga mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Saat ini pria kelahiran Riau itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Dia sempat menjadi tim pendukung Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 dengan menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania.

Kemudian, pria yang akrab disapa Noel ini sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Mega Eltra periode 2021-2022.

Pada Pilpres 2024, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok Relawan Ganjar Pranowo Mania.

Namun, akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo-Gibran dan bergabung sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Pemerintah terus menggodok besaran kenaikan upah minimum (UMP) tahun 2025. Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Afriansyah Noor memberi sinyal kenaikan UMP itu akan ditentukan di era pemerintahan berikutnya, Prabowo Subianto.

"Sedang dibahas dan digodok," kata Afriansyah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai besaran dan di masa transisi pemerintahan, dia enggan menanggapi. Dia hanya menyebut agar menanyakan dengan Menaker yang baru di era pemerintah Prabowo.

"Nanti tanyakan dengan menteri yang baru. Nanti saya salah ngomong," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merangkap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) ad interim meminta semua pihak menunggu hingga November 2024 untuk hasil pembahasan UMP 2025.

"UMP kan siklusnya di bulan November nanti, jadi kita tunggu saja hasil dari report BPS (Badan Pusat Statistik)," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Di sisi lain, KSPI dan Partai Buruh meminta pemerintah untuk menaikkan UMK maupun UMP 2025 sebesar 8-10%. Pertimbangannya berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan inflasi dalam dua tahun terakhir berada pada kisaran 2,5%, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2%. Jika digabungkan maka totalnya sekitar 7,7%, yang kemudian dibulatkan menjadi 8% hingga 10%.

"Kenaikan upah minimum yang diusulkan adalah sebesar 8%, namun KSPI mengusulkan penambahan 2% sehingga kenaikannya menjadi 10% untuk daerah-daerah yang memiliki disparitas upah tinggi antara kabupaten/kota yang berdekatan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan upah di wilayah-wilayah tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9).

Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025. Rinciannya, hari libur nasional sebanyak 17 hari dan hari cuti bersama sebanyak 10 hari, total terdapat 27 hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang 2025.

"Pada hari ini tanggal 14 Oktober 2024 telah dilaksanakan rapat tingkat menteri untuk menetapkan dilanjutkan dengan penandatanganan SKB 3 Menteri tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2025," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dalam keterangan resminya, Senin (14/10/2024).

Muhadjir mengatakan, penetapan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat, sektor ekonomi, dan sektor swasta dalam beraktivitas. Selain itu, penetapan ini sebagai rujukan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menjalankan program kerja pada 2025.

"Penetapan SKB tahun 2025 merujuk pada Keppres Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur," ujarnya.

SKB 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas; Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas; dan Plt. Menteri Ketenagakerjaan, Airlangga Hartarto, yang diwakilkan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor.

Sementara itu, Wamenaker Afriansyah Noor menyebut bahwa sehubungan dengan hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan setiap tahun melalui SKB 3 Menteri, maka pihaknya telah mengedarkan Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/IV/2024 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama Pada Perusahaan.

Dalam edaran tersebut, ditegaskan bahwa cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan. Pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan.

"Oleh karenanya, pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, hak cuti yang diambilnya mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan," jelasnya.

"Pekerja/buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa," pungkasnya.