Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) akan mengadakan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2024 dan The 6th Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2024.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan IAKD OJK Djoko Kurnijanto menjelaskan BFN 2024 akan dimulai pada 11 November hingga 12 Desember 2024, dengan gelaran IFSE yang akan menjadi acara puncak pada 12-13 November 2024.

"Temanya adalah Technology Convergence, Shaping the Future of Finance and Beyond. Ini menjadi isu global terkait teknologi. Teknologi ini dipakai di setiap sendi kehidupan khususnya finansial. Itu kenapa kami menggunakan topik ini," kata Djoko saat konferensi pers di kantor OJK, Senin (4/11/2024).

Djoko mengatakan dalam gelaran IFSE tersebut juga diundang regulator dan perusahaan fintech dari berbagai negara. Forum tersebut akan membahas tantangan-tantangan yang diadapi industri fintech.

Menurutnya, industri fintech terus berkembang pesat dengan inovasi-inovasi baru. Sektor keuangan teknologi saat ini sudah menjangkau hampir ke semua lini bisnis keuangan.

"Karena ini adalah irisan pertemuan sektor keuangan, apakah itu perbakan, asuransi, pasar modal, P2P lending, sektor keuangan lain semuanya pakai teknonolgi. Teknologi ini akan menggambarkan keuangan masa depan," tegasnya.

Adapun tantangan yang dia maksud yang pertama adalah keberlangsungan bisnis fintech. Hal ini berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan permodalan.

Tantangan kedua adalah faktir SDM. Djoko mengatakan hal ini berkaitan dengan talenta-talenta pelaku usaha di sektor fintech. Kemudian tantangan ketiga menurut Djoko adalah terkait kemitraan dan kolaborasi. Menurutnya, ekosistem bisnis fintech perlu terus diperluas untuk dapat menjangkau semua lini transaksi keuangan.

"Tantangan keempat adalah bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan regulasi yang memadahi. Kenapa ini penting, karena industri ini tidak lepas dari adanya invoasi yang terus berjalan. Karena inovasi itu datangnya pasti lebih dahulu dibanding regulasinya," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) mengusulkan salah satu cara fintech p2p lending penyedia layanan pinjaman online (pinjol) supaya bisa menekan tingkat gagal bayar. Usul yang dimaksud adalah dapat mengakses data PT PLN dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Akses data PT PLN ini khususnya mengenai perilaku masyarakat tentang membayar tagihan listrik. Sementara data BPJS dimanfaatkan untuk melihat kepatuhan perihal membayar iuran. Kedua hal ini bisa memperkuat mesin skor kredit (credit scoring) dari fintech p2p lending menganalisis kelayakan suatu pengajuan pinjaman.

Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (ASFI), Ronald Yusuf Wijaya saat dihubungi Selasa (23/7/2024). Namun dalam hal ini, perizinan akses data tersebut perlu lebih dulu mendapat perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga hanya fintech p2p lending tertentu yang bisa memanfaatkan layanan tersebut.

“Hal-hal seperti ini yang saya pikir ke depannya tugasnya asosiasi dengan otoritas untuk melihat aturan-aturan baru yang bisa lebih pro kepada penyelenggara untuk melindungi kemungkinan dari gagal bayar yang makin tinggi,” ungkap Ronald.

Sementara itu, penguatan infrastruktur dan kemampuan analisis kredit juga perlu terus dilakukan masing-masing fintech p2p lending. Ronald berharap supaya setiap penyelenggara meningkatkan kemampuan untuk menganalisa, mencari sumber data yang lebih akurat, dan bisa mendeteksi penggunaan aplikasi pinjol dari calon penerima pinjaman (borrower).

Hal ini berkaca dari investigasi yang dilakukan ASFI ketika menemui sejumlah nasabah yang terlilit utang hingga menggunakan 10 aplikasi pinjol. Dalam investigasi itu, ditemukan perilaku bahwa pinjaman yang diajukan cenderung digunakan untuk membayar utang yang sudah ada.

“Sehingga kita sepakati ada aturan baru bahwa nasabah hanya boleh pinjam dari maksimal 6 platform. Sedangkan yang produktif hanya bisa dari 3 platform maksimal,” pungkas Ronald.

Berdasarkan data OJK, rasio gagal bayar pinjol yang diukur dari tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) berada di posisi 2,91% pada Mei 2024. Angka bergerak naik kalau dibandingkan April 2024 yang tercatat sebesar 2,79%.

Usul dan harapan dari AFSI tersebut seiring dengan upaya OJK untuk mendorong peningkatan kualitas dan nilai penyaluran pinjaman fintech p2p lending kepada UMKM. Adapun OJK berencana untuk meningkatkan limit pinjaman dari fintech p2p lending dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar.

Bagi Ronald, rencana OJK ini hanya akan relevan jika diperuntukan untuk jenis pinjaman produktif kepada pelaku UMKM. Sebaliknya, jika pinjol tersebut diberikan untuk memenuhi konsumtif, pihaknya khawatir akan banyak nasabah yang tidak sanggup membayar kewajibannya dan berakhir terlilit utang.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) menyambut positif rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengizinkan fintech peer to peer (P2P) lending memberi pinjaman online atau pinjol dengan limit hingga Rp 10 miliar, atau naik dari sebelumnya hanya Rp 2 miliar.

Ketua Umum AFSI, Ronald Yusuf Wijaya berpandangan, rencana OJK menaikkan limit pinjol hingga Rp 10 miliar tersebut sejatinya tidak relevan jika diberikan untuk kebutuhan konsumtif, melainkan untuk mendongkrak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara produktif. Jika pinjol tersebut diberikan untuk memenuhi konsumtif, dikhawatirkan banyak nasabah yang tidak sanggup membayar bunganya hingga terlilit utang.

“Jadi saya pikir ini juga perlu diluruskan juga pinjaman ini berlaku untuk usaha, bukan untuk konsumtif,” kata Ronald saat dihubungi, pada Selasa (23/7/2024).

Ronald mengaku, kenaikan limit pinjol untuk UMKM ini memberikan keuntungan bagi industri fintechp2p lending bisa memberikan pinjaman yang lebih besar. Menurutnya, rencana tersebut merupakan alternatif yang diberikan OJK untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka panjang bagi UMKM, selain memlalui skema yang ditawarkan securities crowdfunding (SCF).

Berdasarkan informasi Sikapiuangmu.ojk.go.id, SCF adalah merupakan metode pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya. Nantinya, investor bisa membeli dan mendapatkan kepemilikan melalui Saham, surat bukti kepemilikan utang (Obligasi), atau surat tanda kepemilikan bersama (Sukuk).

Sementara fintech p2p lending memfasilitas aktivitas pendanaan oleh pemberi dana (lender) kepada peminjam (borrower). Sejak 2016 sampai saat ini, limit pinjaman fintech p2p lending berlaku Rp 2 miliar. OJK pun merencanakan untuk meningkatkan limit pinjaman tersebut sampai dengan Rp 10 miliar.

“Kami di (fintech) p2psyariah yang memang fokus di UKM ini sebetulnya berita yang sangat baik karena kita bisa membantu klien-klien kita lebih besar lagi. Kalau dulu (pinjaman) hanya dilimit sampai Rp 2 miliar sekarang bisa sampai Ro 10 miliar. Ini saya rasa mengacu pada fintech securities crowdfunding,” tandasnya.

Kendati demikian, Ronald menyebut tidak semua fintechp2plending berhak memberikan pinjol dengan limit Rp 10 miliar dari OJK. Dia bilang, hanya fintechp2plending tertentu saja yang memenuhi tingkat keberhasilan bayar (TKB) lebih dari 95%.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News