Jakarta -

PT Pertamina (Persero) menggandeng USAID (United States Agency for International Development) meningkatkan pemahaman teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), melalui studi benchmarking ke beberapa perusahaan migas di Houston, Amerika Serikat.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan pada kegiatan benchmark ini, Pertamina meningkatkan pemahaman sekaligus membangun kolaborasi internasional dalam mengembangkan teknologi CCS dan CCUS di Indonesia.

"Penerapan teknologi CCS/CCUS merupakan salah satu komitmen Pertamina dalam dekarbonisasi, untuk mengurangi emisi sekaligus solusi energi berkelanjutan, dan mendukung pencapaian swasembada energi sebagaimana dicanangkan Pemerintah," ujar Fadjar dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Pertamina dan USAID telah melakukan kolaborasi dalam pendampingan teknis penerapan teknologi CCS/CCUS secara komersil sejak tahun 2023. Kerja sama ini dipertajam dengan melakukan benchmarking dengan para pelaku bisnis CCS/CCUS di Amerika Serikat.

"Kerja sama ini diharapkan akan lebih luas mencakup pemahaman tentang kerangka regulasi, potensi pasar, teknologi mutakhir serta dukungan finansial sehingga penerapan CCS dan CCUS di Indonesia bisa efektif dan menjadi bisnis yang menjanjikan di masa depan," imbuh Fadjar.

Selama kegiatan business best practice di Houston, imbuh Fadjar, Pertamina berinteraksi langsung dengan para pemimpin industri CCS/CCUS di Amerika Serikat dan berdiskusi banyak hal. Seperti dalam kunjungan ke ExxonMobil, yang mengakuisisi Denbury Inc., sebuah perusahaan pengembang yang berpengalaman dalam bidang CCS/CCUS solutions dan enhanced oil recovery.

Pertamina juga melakukan sharing session di Drilling Support Center dan Pipeline Control Center milik Chevron. Pertamina dan USAID pun menghadiri knowledge-sharing sessions di kantor Occidental Petroleum (Oxy), sebuah perusahaan energi yang mengembangkan teknologi dan pendekatan baru untuk mencapai net-zero fuel solution.

Delegasi juga melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Rice University's Baker Institute for Public Policy, dan The Center for Carbon Management in Energy (CCME) dari University of Houston.

Sementara itu, Senior Energy Program Specialist USAID/Indonesia mengatakan, Amerika Serikat Retno Setianingsih mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperluas layanan energi yang andal dan adil untuk memajukan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Sebagai bagian dari komitmen ini, USAID telah memberikan pendampingan teknis untuk membantu Indonesia bertransisi menuju ekonomi rendah karbon," ujar Retno.

Di sisi lain, Sr Expert Investor Relations di PT Pertamina (Persero) Stella Octaviani Bustan, menambahkan, kegiatan business best practice ini dapat memperkuat wawasan, kapasitas teknis dan keahlian Pertamina, khususnya terkait implementasi CCUS.

"Upaya mencapai keberlanjutan memerlukan kerja sama dengan banyak pihak, dan kami sangat berterima kasih kepada USAID atas dukungan dan kerja sama yang sangat membantu kami mewujudkan transisi energi dengan menerapkan solusi rendah karbon dan mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih luas," pungkas Stella.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 7 Energi bersih dan terjangkau, poin 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan poin 13 Penanganan perubahan iklim.

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

(prf/ega)

Apa itu PLN Prepaid

Cara cek token PLN Prepaid

1. Melalui meteran: Tekan tombol angka "5" di meteran listrik, lalu tekan "Enter" atau "Accept." Sisa daya listrik akan muncul di layar.
2. Aplikasi PLN Mobile: Unduh dan buka aplikasi PLN Mobile, lalu masuk dengan akun yang sudah terdaftar. Pilih opsi "Informasi Tagihan & Token" untuk melihat sisa token atau riwayat pembelian pada token Anda.
3. Hubungi Call Center PLN: Anda dapat menghubungi call center PLN untuk mengetahui token listrik PLN Prepaid yang dimiliki dengan cara hubungi nomor 123.

Baca juga: Jangan Tunggu Bunyi, Begini Cara Cek Sisa Token Listrik di Rumah

Transaksi PLN Prepaid gagal

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Broker Eksi Anggraeni mengaku diperintah oleh crazy rich Surabaya, Budi Said untuk mengurus pembuatan surat keterangan kurang serah emas Antam sejumlah 1.136 Kilogram atau 1,1 ton.

Adapun hal itu diungkapkan Eksi pada saat hadir sebagai saksi dalam sidang kasus rekayasa jual beli emas Antam yang menjerat Budi Said dan eks General Manager PT Antam Tbk Abdul Hadi Avicena di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Mulanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertanya pada Eksi terkait surat keterangan kurang serah emas Antam.

"Terkait surat keterangan, ibu pernah diperlihatkan surat keterangan (kekurangan serah emas) yang sejumlah 1.136 kg emas, siapa yang meminta surat keterangan itu?," tanya Jaksa.

"Yang meminta Pak Budi Said," jawab Eksi.

Setelah itu Eksi pun menjelaskan, awalnya sekitar bulan Oktober-November 2018 dirinya ditelpon oleh Budi Said untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian emas Antam.

"Dari tanggal, jumlah uang yang masuk, nomor faktur, dan penyerahan barang. Itu dituntun oleh Pak Budi Said semuanya," ucap Eksi.

Setelah catatan tersebut selesai dibuat, kemudian Eksi diperintah lagi oleh Budi Said untuk mengajukan surat keterangan ke pihak Antam.

Yang dimana nantinya surat keterangan itu berisi catatan yang sebelumnya telah dibuat Eksi.

Adapun pada saat itu Eksi awalnya hendak bertemu dengan Kepala Butik BELM Surabaya Endang Kumoro untuk membuatkan surat keterangan tersebut.

Akan tetapi lantaran Endang sedang berangkat umroh Eksi pun akhirnya menemui Misdianto selaku Tenaga administrasi BELM Surabaya 01 Antam Misdianto dan Ahmad Purwanto selaku General Trading Manufacturing and Service Senior Officer PT Antam.

"Saya datang ke butik Surabaya. Saya bilang, ini ada permintaan dari Pak Budi Said untuk meminta surat keterangan, ini catatannya. Kan saya telepon di depan mereka waktu itu langsung dibuatkan sama Pak Ahmad waktu itu," ujar Eksi.

Setelah bertemu dengan Ahmad Purwanto dan Misdianto, surat keterangan tersebut pun jadi dan langsung Eksi serahkan kepada Budi Said.

Kala itu Eksi mengaku menyerahkan surat itu kepada Budi Said di rumahnya di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya.

Akan tetapi setelah surat itu diserahkan, kemudian Eksi mengaku langsung ditelpon oleh Budi Said.

"(Budi Said) tidak mau intinya karena bukan Pak Endang yang tanda tangan. Besoknya. Lalu saya balik lagi ke butik. Jadi setelah tunggu Pak Endang datang, saya minta Pak Endang yang membuatkan," jelasnya.

"Bertemu pak Endang langsung?" tanya Jaksa.

"Iya. Singkat cerita saya bawa, saya serahkan. Pak Budi Said bilang, 'Ini Bu benar sudah'," pungkas Eksi.

Sebagai informasi Eksi Anggraeni merupakan broker pembelian emas Budi Said. Dirinya turut diseret untuk bertanggung jawab atas adanya kekurangan emas di BELM Surabaya 01 Antam.

Perbuatannya dilakukan bersama-sama sejumlah pejabat BELM Surabaya 01 yakni Ahmad Purwanto, Endang Kumoro, dan Misdianto.

Baik Eksi dan tiga mantan pejabat BELM Surabaya 01 telah diadili perkaranya dan dijatuhi vonis oleh majelis hakim PN Surabaya. Hingga kemudian mengajukan upaya hukum banding ke PT Surabaya.

Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya kemudian menjatuhkan hukum lebih berat ketimbang putusan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Surabaya.

Melansir laman SIPP tingkat banding sebagaimana tertuang dalam nomor putusan 13/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY, Eksi Anggraeni dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Karenanya, PT Surabaya menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dia juga dikenakan pidana tambahan berupa membayar pengganti sebesar Rp 87 miliar subsider 5 tahun penjara. Pembacaan putusan hakim tingkat banding digelar pada 22 Februari 2024.

Vonis ini lebih berat daripada pengadilan tingkat pertama, yang menghukum Eksi dengan pidana selama 7 tahun penjara dan denda Rp 600 juta. Besaran pidana tambahan untuk membayar ganti rugi Rp 87 miliar atau kurungan 2 tahun dan 6 bulan.

Sementara untuk tiga terdakwa lain, Endang Kumoro, Ahmad Purwanto, dan Misdianto sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY, masing-masing divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Vonis ini juga lebih berat dari putusan pengadilan tingkat pertama, yang masing-masingnya divonis penjara 6,5 tahun dan denda Rp 300 juta.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Eksi Anggraeni Diperintah Budi Said Urus Surat Keterangan Kekurangan Penyerahan Emas Seberat 1,1 Ton, https://www.tribunnews.com/nasional/2024/10/29/eksi-anggraeni-diperintah-budi-said-urus-surat-keterangan-kekurangan-penyerahan-emas-seberat-11-ton?page=all.

Jakarta: Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dan rekayasa jual beli emas dan pencucian uang yang melibatkan 'Crazy Rich' Surabaya Budi Said kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Senin, 28 Oktober 2024. Dalam persidangan kali ini, saksi Sri Agung Nugroho yang merupakan seorang guru ngaji mengungkapkan namanya dicatut Budi Said dalam transaksi pembelian emas Antam.

Sri Agung, yang namanya tertera dalam transaksi jual beli emas dengan Budi Said, menegaskan tidak pernah terlibat dalam transaksi tersebut dan bahkan tidak pernah bertemu dengan terdakwa.

"Saya baru mengetahui nama saya tercantum dalam transaksi ini ketika diperiksa oleh penyidik," ujar Sri Agung di hadapan Majelis Hakim.
Dalam kesaksiannya, Sri Agung menjelaskan, dirinya tidak memiliki emas Antam dan tidak pernah memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada pihak lain. Sri Agung juga menyebutkan selama ini dia hanya bekerja sebagai guru ngaji dan tidak pernah melaporkan pajak terkait transaksi emas apapun.

Kesaksian ini memperkuat dugaan bahwa identitasnya disalahgunakan dalam transaksi yang terkait dengan pencucian uang oleh Budi Said?.

"Saya tidak pernah menyerahkan NPWP kepada pihak mana pun, termasuk untuk transaksi emas ini," ungkap Sri Agung.

Sri Agung mengaku, NPWP yang digunakan dalam transaksi mencurigakan tersebut sama dengan miliknya, namun dia tidak pernah menggunakannya untuk transaksi jual beli emas.

"Waktu itu penyidik menunjukkan bukti transaksi, tapi saya tidak pernah melakukan transaksi tersebut," tambahnya.

Kesaksian Sri Agung menunjukkan indikasi manipulasi data dan pemalsuan identitas yang melibatkan terdakwa, Budi Said. Hal ini menambah kuat dugaan Budi Said menggunakan identitas pihak lain untuk memuluskan aksi pencucian uangnya.

Pencatutan identitas Sri Agung juga menjadi bukti Budi Said mencoba menghindari jejak keuangannya dalam skema pembelian emas tersebut.

Sementara itu, dalam tanggapan singkatnya, Budi Said hanya menyangkal pernah melakukan transaksi langsung dengan saksi. Bantahan ini dianggap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung tidak relevan, karena bukti-bukti menunjukkan Budi Said menggunakan berbagai identitas, termasuk Sri Agung, untuk menyembunyikan sumber dana yang dia gunakan dalam transaksi mencurigakan di Butik Antam.

Adapun dalam perkara ini, JPU Kejaksaan Agung mendakwa Budi Said atas dugaan korupsi terkait pembelian emas PT Antam, dan tindak pidana pencucian uang. Dalam dakwaan yang dibacakan pada persidangan perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Budi Said diduga terlibat dalam transaksi pembelian 5,9 ton emas yang direkayasa agar seolah-olah terlihat terdapat pembelian 7 ton emas dari Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01.

Jaksa mengungkapkan, Budi Said juga melakukan transaksi pembelian emas dengan harga di bawah standar dan tidak sesuai prosedur Antam. Dia bekerja sama dengan broker Eksi Anggraeni serta beberapa terpidana yang merupakan mantan pegawai Antam, termasuk Endang Kumoro, Ahmad Purwanto, dan Misdianto.

Dalam dua transaksi utama, Budi Said pertama kali membeli 100 kilogram emas dengan harga Rp25.251.979.000, yang seharusnya hanya berlaku untuk 41,865 kilogram. Hal tersebut mengakibatkan selisih emas sebesar 58,135 kilogram yang belum dibayar. Sedangkan pada transaksi kedua, Budi Said membeli 5,9 ton emas seharga Rp3.593.672.055.000, dan secara melawan hukum mengklaim adanya kurang serah sebanyak 1.136 kilogram.

Jaksa menyatakan, harga yang disepakati Budi Said sebesar Rp505.000.000 per kilogram itu jauh di bawah harga standar Antam. Akibatnya, negara mengalami kerugian total hingga Rp1,1 triliun. Kerugian ini terdiri dari Rp92.257.257.820 dari pembelian pertama dan Rp1.073.786.839.584 dari pembelian kedua.

Atas perbuatannya, Budi Said dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Selain itu, Budi Said juga terancam pidana sesuai dengan Pasal 3 atau Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

JAKARTA, investor.id – Persidangan dugaan korupsi jual beli emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam yang melibatkan ‘Crazy Rich’ Surabaya, Budi Said menguak fakta baru. Salah satu saksi mengungkapkan dugaan permintaan kekurangan emas adalah hasil rekayasa Budi Said.

Kesaksian Eksi Anggraeni, yang bertindak sebagai broker dalam transaksi pembelian emas Budi Said di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 ANTAM, mengungkap surat keterangan kekurangan emas tersebut diminta dan didesain oleh Budi sendiri. Surat itu kemudian menjadi dasar bagi Budi untuk menggugat perdata PT Antam di pengadilan.

Eksi mengungkapkan, surat keterangan kekurangan serah emas sebanyak 1.136 kilogram atau 1,13 ton dari BELM Surabaya 01 ANTAM dibuat atas permintaan Budi Said melalui telepon.

“Semua konsep surat itu berasal dari arahan Budi Said,” ujar Eksi di depan Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (29/10/2024), dikutip dari keterangan resmi.

Eksi mengungkapkan, sekitar Oktober atau November 2018, dia dihubungi oleh Budi untuk mendokumentasikan semua transaksi pembelian emas di Antam, termasuk tanggal pembelian, jumlah dana yang disetor ke rekening Antam, nomor faktur, dan waktu penyerahan barang.

“Semua perhitungan itu, arahannya dari Pak Budi,” tambahnya dalam persidangan.

Setelah konsep surat disusun, Eksi mendatangi BELM Surabaya 01 untuk meminta surat keterangan tersebut kepada Kepala Butik, Endang Kumoro. Namun, Endang sedang menunaikan ibadah umroh saat itu.

Eksi kemudian menemui Ahmad Purwanto selaku pejabat di butik dan Misdianto yang merupakan pegawai administrasi. Permintaan surat keterangan dari Budi Said disampaikan kepada Purwanto, dengan Eksi mengonfirmasi bahwa surat tersebut memang permintaan Budi Said.

Usai surat selesai dibuat, Eksi menyerahkannya ke rumah Budi Said di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya. Namun, Budi menolak karena surat tersebut tidak ditandatangani oleh Endang. Setelah Endang kembali dari umroh, Eksi kembali ke butik untuk meminta surat yang sama dengan tanda tangan Endang.

“Setelah saya serahkan, Pak Budi bilang, ‘Ini benar, Bu’,” kata Eksi.

Dalam sidang, jaksa turut menunjukkan surat bertanggal 16 November 2018, yang menyebutkan harga emas Rp 505 juta per kilogram. Eksi menyatakan, harga tersebut sesuai dengan informasi dari dirinya kepada Budi, meski harga resmi Antam pada 2018 berkisar Rp 590 juta per kilogram.

Saat jaksa menanyakan keabsahan surat itu, Eksi mengaku harga di surat itu memang tidak sesuai dengan harga resmi Antam yang tertera di faktur. Eksi menambahkan, catatan pembayaran itu pun tidak sesuai dengan tanggal di faktur, karena dia menuliskannya berdasarkan instruksi Budi Said.

Gugatan Tidak Sah

Dalam persidangan juga terungkap, surat keterangan ini digunakan oleh Budi sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata terhadap ANTM, dengan dalih kekurangan serah emas sebanyak 1.136 kg atau 1,13 ton.

Budi mengklaim telah melakukan pembayaran sebesar Rp 3,59 triliun untuk pembelian emas seberat 7.071 kg atau 7.07 ton, namun hanya menerima 5.935 kg atau 5.93 ton. Padahal, berdasarkan faktur resmi yang diterbitkan ANTAM, tidak ada kekurangan serah emas seperti yang dituduhkan oleh Budi.

Hal itu diketahui Eksi dari penasihat hukumnya saat dia masih di dalam rumah tahanan atas perkara dugaan korupsinya di BELM Surabaya 01 ANTAM.

"Tiba-tiba ada gugatan dari Pak Budi Said, tahun 2019 berlanjut sampai 2020. Saya dapat kabar dari PH (penasihat hukum) bahwa Pak Budi Said menuntut ANTAM 1.136 kg emas," bebernya.

Adapun dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa Budi Said atas dugaan korupsi terkait pembelian emas ANTAM, dan tindak pidana pencucian uang. Dalam dakwaan yang dibacakan pada persidangan perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Budi Said diduga terlibat dalam transaksi pembelian 5,9 ton emas yang direkayasa agar seolah-olah terlihat terdapat pembelian 7 ton emas dari Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01.

Jaksa mengungkapkan, Budi Said juga melakukan transaksi pembelian emas dengan harga sebesar Rp 505.000.000 per kilogram yang jauh di bawah standar dan tidak sesuai prosedur Antam. Dia bekerja sama dengan broker Eksi Anggraeni serta beberapa terpidana yang merupakan mantan pegawai Antam, termasuk Endang Kumoro, Ahmad Purwanto, dan Misdianto.

Dalam dua transaksi utama, Budi Said pertama kali membeli 100 kilogram emas dengan harga Rp 25.251.979.000, yang seharusnya hanya berlaku untuk 41,865 kilogram. Hal tersebut mengakibatkan selisih emas sebesar 58,135 kilogram yang belum dibayar. Sedangkan pada transaksi kedua, Budi Said membeli 5,9 ton emas seharga Rp 3.593.672.055.000, dan secara melawan hukum mengklaim adanya kurang serah sebanyak 1.136 kilogram.

Dalam kasus ini, negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp 1,16 triliun yang terdiri dari Rp 92.257.257.820 dari pembelian pertama dan Rp 1.073.786.839.584 dari pembelian kedua. Angka ini dihitung berdasarkan kekurangan fisik emas Antam di BELM Surabaya 01 dan kewajiban Antam untuk menyerahkan 1.136 kg emas kepada Budi Said sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 1666K/Pdt/2022 tertanggal 29 Juni 2022.

Atas perbuatannya, Budi Said dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Selain itu, Budi Said juga terancam pidana sesuai dengan Pasal 3 atau Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi salah satu jalur pelayaran yang sangat strategis. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berkomitmen mengemban aspek keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, termasuk di Selat Malaka dan Singapura.

Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Budi Mantoro mengatakan Selat Malaka dan Selat Singapura dilalui oleh sekitar 35% kapal internasional yang mengangkut sepertiga dari komoditas perdagangan global sehingga membuat kedua Selat ini menjadi urat nadi yang menghubungkan perekonomian wilayah tersebut ke seluruh dunia.

Budi menyebut volume lalu lintas yang melewati kedua Selat tersebut terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 130.000 kapal per tahun. World Economic Forum bahkan memperkirakan Selat Malaka akan melewati kapasitasnya pada akhir dekade ini karena pesatnya pertumbuhan lalu lintas pelayaran di Selat tersebut.

"Belum lagi banyaknya kemacetan dan kecelakaan yang terjadi di kedua Selat tersebut bisa mengakibatkan gangguan dan hambatan bagi rantai pasokan global," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Rabu (22/10/2024).

Menurut Budi, aktivitas di kedua Selat itu berdampak tidak hanya kepada tiga negara Pantai, tapi juga terhadap perdagangan regional hingga ke perekonomian global. Oleh karena itulah, Cooperative Mechanism dibentuk untuk menjalin dialog, pertukaran informasi dan berbagi perspektif tentang isu-isu penting yang berkaitan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura.

Dia bilang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi perhatian utama dari komunitas maritim internasional, khususnya Negara Pantai. Oleh karenanya, dengan dukungan dari International Maritime Organization (IMO), pada tahun 2007 tiga Negara Pantai membentuk Cooperative Mechanism sebagai wadah untuk mendiskusikan dan bertukar pandangan terkait isu yang menjadi perhatian bersama di kedua Selat.

Sebagai Anggota Dewan IMO, Indonesia memprioritaskan kerja sama dengan seluruh negara anggota IMO untuk memperkuat keselamatan dan keamanan pelayaran internasional. Ia menyatakan pihaknya juga selalu berpegangan pada Konvensi dan Instrumen IMO dalam menentukan kebijakan dan peraturan di perairan Indonesia, khususnya yang berada di wilayah Selat Malaka dan Selat Singapura.

Dalam rangka komunikasi dan meningkatkan keselamatan pelayaran, Indonesia telah membentuk mekanisme Maritime Safety Information (MSI) untuk memenuhi kebutuhan penyampaian informasi mengenai navigasi dan keselamatan pelayaran, yang berbasis pada mekanisme sistem penyiaran dan optimalisasi e-navigasi melalui sistem aplikasi terpadu yang dikelola oleh Maritime Coordination Centre (MCC).

"Mekanisme ini didukung juga oleh implementasi sistem pelaporan kapal/Ship Reporting System (SRS) di Perairan Indonesia, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, untuk meningkatkan efisiensi navigasi, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim," jelasnya.

Selain itu, Budi menambahkan, Indonesia juga telah berhasil meningkatkan fungsi dan kapasitas sarana, prasarana, peralatan navigasi seperti GMDSS, AIS, VTS, dan Aids to Navigation serta sistem pengaturan rute kapal yang ditetapkan pada wilayah penting dan kritis di perairan Indonesia guna menjamin keselamatan navigasi, keamanan maritim, dan perlindungan lingkungan laut sebagaimana diatur dalam peraturan IMO.

Budi juga menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam menetapkan Kepulauan Nusa Penida dan Gili Matra sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA), yang telah disetujui pada Sidang Marine Environmental Protection Committee (MEPC) ke-82 pada awal bulan Oktober 2024. PSSA tersebut, jelasnya, terletak di dalam Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Lombok, yang berfungsi sebagai Associated Protective Measures-nya.

"Dengan ditetapkannya Pulau Nusa Penida dan Gili Matra sebagai PSSA, Indonesia menjadi negara ke-19 yang menetapkan PSSA dan negara Asia kedua setelah Filipina yang memiliki PSSA yang ditetapkan oleh IMO. Kita berharap juga hal ini dapat membuka peluang penetapan PSSA di wilayah-wilayah lain di Indonesia yang juga memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, kondisi ekologi, dan sosial-ekonomi yang sama, serta rentan terhadap dampak kegiatan pelayaran internasional," terangnya.

(kil/kil)

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mencatat ada 1.675 kasus HIV/AIDS di Kota Yogya hingga September 2024. Jumlah ini sudah lebih tinggi dari tahun 2023 sebanyak 1.583 kasus. Dari jumlah tersebut, kasus HIV/AIDS di Kota Yogya meningkat sekitar 5,87 persen dari tahun sebelumnya.

Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi Dinkes Kota Yogya, Endang Sri Rahayu, mengatakan mayoritas penderita HIV/AIDS ini adalah laki-laki. Persentasenya bahkan mencapai 71 persen.

“(Pengidap HIV/AIDS Kota Yogya) laki-laki ada 71 persen,” ujarnya.

Salah satu penyebab kasus HIV/AIDS ini kata Endang karena pengaruh prostitusi. Meski diakui prostitusi bukanlah penyebab tunggal tingginya HIV/AIDS.

“Prostitusi hanya salah satu sebab. Jumlah kasus meningkat karena memang dicari atau diskrining,” kata Endang saat dikonfirmasi Pandangan Jogja, Selasa (22/10).

Dinkes Kota Yogya juga telah berupaya melakukan berbagai upaya pencegahan agar kasus tidak semakin merebak.

“Salah satu yang dilakukan adalah VCT (Voluntary Counseling and Testing) mobile pada orang-orang berisiko seperti waria, warga binaan, pasien TBC, pekerja seks, pasien infeksi menular seksual,” kata Endang.

Pihaknya juga mewajibkan ibu hamil untuk melakukan skrining HIV/AIDS untuk memutus penularan dari ibu ke anak.

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Amerika Serikat melalui US Agency for International Development (USAID), bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelesaikan kolaborasi lima tahun mereka melalui Proyek Economic Growth Support Activity (EGSA).

USAID EGSA, yang diluncurkan pada tahyn 2019, bermitra dengan sejumlah kementerian kunci Pemerintah Indonesia. Selain Bappenas, adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Lewat program penting ini, USAID mendukung upaya Pemerintah Indonesia mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara maju dengan ekonomi yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif.

“Amerika Serikat (AS) mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang hubungan kedua negara yang telah berlangsung selama 75 tahun,” kata Direktur USAID Indonesia, Jeff Cohen, dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Kamis (17/10).

Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas, Eka Chandra Buana menjelaskan, USAID telah membantu Bappenas dengan beberapa cara, termasuk persiapan peta jalan transformasi di Provinsi Kepulauan Riau, memfasilitasi persiapan transformasi ekonomi Kalimantan Timur, dan bagaimana menghitung dampak ekonomi terkait kebijakan ekonomi. "Semua menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029,” kata Eka Chandra Buana.

Direktur Perencanaan Keuangan Pembangunan Bappenas, Mada Dahana mengungkapkan, USAID EGSA memiliki kredibilitas yang tinggi yang membuat mudah untuk menemukan sumber-sumber relevan dan kompeten untuk mendukung studi kolaboratif dengan Bappenas.

USAID EGSA telah mendukung penyusunan dokumen perencanaan strategis, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Serta meningkatkan kapasitas perencanaan dengan memperbarui model ekonomi IndoTERM Computable General Equilibrium (CGE), mengidentifikasi skema dan instrumen pembiayaan pembangunan alternatif, dan mengembangkan peta jalan transformasi ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. USAID EGSA juga telah memberikan dukungan luas untuk transformasi hijau dan digital Ibukota Nusantara (IKN). USAID akan melanjutkan dukungan pembangunan ekonomi Indonesia lewat kerjasama dengan Pemerintah Indonesia, sektor swasta, dan masyarakat madani.

Jakarta -

Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau yang dikenal dengan Indonesian AID didirikan pada 2019 lalu. Lima tahun berdiri, Indonesian AID meneguhkan komitmen dalam mendukung diplomasi dan kemitraan pembangunan global.

Selama periode tersebut, Indonesian AID tidak hanya menyalurkan dukungan kerja sama pembangunan ataupun bantuan kemanusiaan. Namun ikut memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis di komunitas internasional.

Indonesian AID didirikan dengan semangat mendukung amanat Pembukaan UUD 1945 untuk berperan aktif mewujudkan ketertiban dunia. Lembaga ini menjadi ujung tombak dalam memperluas kerja sama pembangunan dan mempererat hubungan diplomatik dengan lebih dari 95 negara di berbagai kawasan, seperti Afrika, Pasifik, Amerika Latin, Eropa Timur, dan Asia.

"Kami hadir untuk menjawab tantangan dan peluang pembangunan global. Indonesian AID merupakan salah satu tools diplomasi yang memperkuat kepentingan nasional di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya Pemerintah Indonesia," ujar Direktur Utama LDKPI Tormarbulang Lumbantobing dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

Menurutnya, program Indonesian AID tidak hanya bermanfaat bagi negara penerima, tetapi juga berdampak positif bagi ekonomi Indonesia. Ia mengungkapkan salah satu contoh manfaatnya adalah program hibah vaksin Indonesia yang melibatkan PT Bio Farma dalam upaya memperluas pasar vaksin di Afrika.

Menurutnya, hibah ini turut membantu memuluskan rencana Bio Farma dalam membuka hub di kawasan tersebut. Program hibah juga menjadi jalan terbukanya peluang transfer teknologi dengan perusahaan setempat, sekaligus membuka peluang investasi di negara-negara Afrika.

"Program sejenis diharapkan juga dapat dilakukan untuk produk lainnya sehingga membuka kesempatan bagi badan-badan usaha dalam negeri untuk membangun kolaborasi strategis di kancah global," ungkap Tor Tobing.

Selain itu, program-program hibah turut mendorong promosi barang dan jasa Indonesia serta memperkenalkan tenaga ahli Indonesia di berbagai bidang, seperti keuangan, pertanian, pertambangan, dan teknologi informasi.

Tor Tobing menyebut upaya ini menjadi bagian dari diplomasi Indonesia untuk memperkuat posisi di komunitas internasional dan membuka peluang baru bagi sektor industri dalam negeri. Ia menegaskan Indonesian AID akan terus mendukung penggunaan barang dan jasa dalam negeri pada proyek yang dibiayai, sehingga meningkatkan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Lebih lanjut, Indonesian AID juga telah menyalurkan hibah senilai lebih dari Rp 523,56 miliar selama lima tahun perjalanannya. Program hibah ini bertujuan mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDG's) meliputi sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga penguatan sektor keuangan dan sektor lainnya.

Di bidang pendidikan dan pengembangan SDM, program the Indonesian AID Scholarship (TIAS) hadir untuk mendukung peningkatan kapasitas bagi aparatur sipil negara dari negara-negara sahabat melalui pemberian beasiswa pendidikan tinggi di Indonesia.

Tor Tobing berharap lulusan program ini bisa menjadi duta yang mempromosikan Indonesia di negaranya masing-masing, serta meningkatkan people to people contact. Program ini juga dinilai dapat meningkatkan reputasi perguruan tinggi dalam negeri di kancah global.

Selain itu, Indonesian AID juga memberikan hibah untuk rehabilitasi Queen Victoria School (QVS) di Fiji yang rusak parah akibat terjangan badai Windston. Sekolah tersebut merupakan sekolah yang telah melahirkan banyak pemimpin di negara Fiji. Dengan pemberian hibah tersebut, QVS diharapkan akan terus melahirkan calon-calon pemimpin di masa depan.

Sebagai kontribusi terhadap sektor kesehatan, Indonesian AID berkolaborasi dengan IsDB (Islamic Development Bank), UNDP, dan pemerintah Mesir untuk membangun fasilitas telemedicine di Somalia. Indonesian AID juga memberikan vaksin ke Nigeria dan Afganistan, serta membantu pembangunan fasilitas kesehatan di Ukraina.

Untuk mendukung ketahanan pangan, Indonesian AID juga memberikan bantuan berupa revitalisasi fasilitas pelatihan pertanian di Gambia dan akan merevitalisasi fasilitas sejenis di Tanzania. Indonesian AID juga akan memberikan bantuan untuk pembangunan pusat pelatihan pertanian regional di Fiji. Ada juga hibah untuk pelaksanaan pelatihan pertanian, perikanan, dan peternakan bagi negara-negara di Afrika, Karibia, dan Pasifik.

Tidak hanya itu, Indonesian AID berkomitmen mendukung ekonomi biru dan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui proyek pengelolaan sampah di West Sepik, Papua Nugini, dan partisipasi dalam AIS Forum, Indonesian AID membantu pembangunan ekonomi biru khususnya bagi negara-negara kepulauan.

Tak ketinggalan, Indonesian AID turut berperan menjalankan misi diplomasi kemanusiaan dengan aktif memberikan bantuan kemanusiaan ke Palestina, Ethiopia, dan Ukraina. Serta membantu penanganan bencana di berbagai negara sahabat.

Mengingat tantangan Pembangunan global yang sangat masif, kata Tor Tobing, kerja sama yang saat ini sudah dilakukan dengan UNICEF, IsDB, UNRWA, ICRC, Global Fund, dan World Bank, akan diperluas dengan berbagai development partners lainnya, sehingga program-program hibah yang diberikan akan lebih berdampak.

"Kami berupaya agar Indonesian AID dapat meningkatkan kolaborasi dengan development partner besar lainnya di dunia," ujar Tor Tobing.

Ia menekankan Indonesian AID tak sekadar menyalurkan hibah, tapi juga menegaskan peran aktif Indonesia dalam pembangunan global. Pihaknya berkomitmen terus mendukung diplomasi, memperkuat kemitraan global, dan memberikan kontribusi nyata bagi dunia.

"Kami percaya, setiap langkah yang kami ambil di panggung global akan memperkuat Indonesia sebagai bangsa besar dan bermartabat," pungkasnya.

(ega/ega)

Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Terungkap terdakwa Budi Said melakukan ratusan transaksi mencurigakan melalui sistem PT Antam.

Hal itu mengemuka saat sidang kasus dugaan korupsi rekayasa jual beli emas saat Manajer Retail PT Antam, Nuning Septi Wahyuningsih menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Selasa (15/10/2024).

Menurut Nuning, Budi Said melakukan 149 transaksi di Butik Surabaya 01 dari tanggal 20 Maret 2018 hingga 12 November 2018, sesuai dengan data yang diperoleh dari sistem E-Mas.

“Berdasarkan hasil rekap kami, transaksi Budi Said di Butik Surabaya ada 149 transaksi,” ungkap Nuning di hadapan majelis hakim.

Nuning juga mengungkapkan situasi mencurigakan ketika mengonfirmasi pembayaran untuk emas yang diambil oleh Eksi Anggraini, salah satu pihak terkait.

"Pada saat itu, belum ada transaksi dari Eksi Anggraini," katanya.

Nuning juga kembali mempertegas bahwa dalam transaksi Budi Said yang tercatat dalam sistem E-Mas, tidak ada diskon yang diberikan.

Lebih lanjut, Nuning menjelaskan bahwa saat stock opname pada 5 Desember 2018, ditemukan selisih minus 152,8 kg pada sistem E-Mas. Hal ini menunjukkan adanya dugaan penyimpangan dalam transaksi yang dilakukan Budi Said.

Keterangan penting lainnya terkait dengan rekaman CCTV menunjukkan kehadiran Budi Said di Butik Surabaya pada 31 Oktober dan 10 November 2018, di mana seharusnya hanya pegawai butik yang diizinkan masuk ke ruang tengah.

“Saya mendapatkan bukti CCTV dari potongan gambar dan melalui flashdisk,” ungkap Nuning.

Atas keterangan ini, Budi Said tidak membantah dan mengakui seluruh kesaksian Nuning, namun meminta agar rekaman ditampilkan secara utuh di persidangan.

Majelis Hakim kemudian menanggapi permintaan Budi Said dan meminta Jaksa Penuntut Umum Kejari Jakarta Timur untuk menghadirkan ahli yang dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai rekaman tersebut.

Dengan keterangan saksi yang kuat dan bukti-bukti yang disajikan, jaksa optimis bahwa kasus ini dapat membuktikan keterlibatan Budi Said dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Sidang selanjutnya dijadwalkan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa.

Adapun dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa Budi Said atas dugaan korupsi terkait pembelian emas PT Antam.

Dalam dakwaan yang dibacakan pada persidangan perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Budi Said diduga terlibat dalam transaksi pembelian 5,9 ton emas yang direkayasa agar seolah-olah terlihat terdapat pembelian 7 ton emas dari Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01.

Jaksa mengungkapkan, Budi Said melakukan transaksi pembelian emas dengan harga di bawah standar dan tidak sesuai prosedur Antam.

Dia bekerja sama dengan broker Eksi Anggraeni serta beberapa terpidana yang merupakan mantan pegawai Antam, termasuk Endang Kumoro, Ahmad Purwanto, dan Misdianto.

Dalam dua transaksi utama, Budi Said pertama kali membeli 100 kilogram emas dengan harga Rp25.251.979.000, yang seharusnya hanya berlaku untuk 41,865 kilogram.

Hal tersebut mengakibatkan selisih emas sebesar 58,135 kilogram yang belum dibayar. Sedangkan pada transaksi kedua, Budi Said membeli 5.9 ton emas seharga Rp3.593.672.055.000, dan secara melawan hukum mengklaim adanya kurang serah sebanyak 1.136 kilogram.

Jaksa menyatakan, harga yang disepakati Budi Said sebesar Rp505.000.000 per kilogram itu jauh di bawah harga standar Antam. Akibatnya, negara mengalami kerugian total hingga Rp 1,1 triliun.

Kerugian ini terdiri dari Rp92.257.257.820 dari pembelian pertama dan Rp 1.073.786.839.584 dari pembelian kedua.

Atas perbuatannya, Budi Said dijerat Primair Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Budi Said juga terancam pidana sesuai dengan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun dalam perkara ini, ANTAM juga telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali Kedua dengan nomor perkara: 815 PK/PDT/2024, yang saat ini tengah diperiksa oleh Mahkamah Agung.

Salah satu alasan utama dari permohonan Peninjauan Kembali Kedua ini adalah berdasarkan proses persidangan tipikor yang sedang berlangsung, yang dianggap penting dalam menentukan putusan dan fakta yang berkaitan dengan kasus.

Oleh karena terkait langsung dengan dua unsur kerugian negara yang muncul dalam perkara Tipikor: yang pertama adalah Kekurangan serah emas sebesar 1.136 kg dari ANTAM kepada Budi Said, dan kedua adalah Kekurangan fisik emas sebanyak 152,8 kg di Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01, yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp92.257.257.820, sebagaimana tercantum dalam laporan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Terungkap di Persidangan, Crazy Rich Budi Said Lakukan Ratusan Transaksi Mencurigakan Emas Antam, https://www.tribunnews.com/nasional/2024/10/16/terungkap-di-persidangan-crazy-rich-budi-said-lakukan-ratusan-transaksi-mencurigakan-emas-antam?page=all.

JAKARTA, investor.id – Sidang kasus dugaan korupsi rekayasa jual beli emas dengan terdakwa Budi Said kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Selasa (15/10/2024). Sidang menghadirkan mantan Manajer Retail PT Antam, Nuning Septi Wahyuningsih.

Dalam keterangannya, Nuning menyampaikan kecurigaannya terhadap transaksi yang dilakukan Budi Said melalui sistem PT Antam. Dikatakan Nuning, Budi Said melakukan 149 transaksi di Butik Surabaya 01 dari tanggal 20 Maret 2018 hingga 12 November 2018.  

“Berdasarkan hasil rekap kami, transaksi Budi Said di Butik Surabaya ada 149 transaksi,” ungkap Nuning di hadapan majelis hakim.

Nuning juga mengungkapkan situasi mencurigakan ketika mengonfirmasi pembayaran untuk emas yang diambil oleh Eksi Anggraini, salah satu pihak terkait.

“Pada saat itu, belum ada transaksi dari Eksi Anggraini,” katanya.

Nuning juga kembali mempertegas, dalam transaksi Budi Said yang tercatat dalam sistem E-Mas, tidak ada diskon yang diberikan.

Dia menjelaskan, saat stock opname pada 5 Desember 2018, ditemukan selisih minus 152,8 kg pada sistem E-Mas. Hal ini menunjukkan adanya dugaan penyimpangan dalam transaksi yang dilakukan Budi Said. 

Keterangan penting lainnya terkait dengan rekaman CCTV menunjukkan kehadiran Budi Said di Butik Surabaya pada 31 Oktober dan 10 November 2018, di mana seharusnya hanya pegawai butik yang diizinkan masuk ke ruang tengah.

“Saya mendapatkan bukti CCTV dari potongan gambar dan melalui flashdisk,” ungkap Nuning.

Atas keterangan ini, Budi Said tidak membantah dan mengakui seluruh kesaksian Nuning, namun meminta agar rekaman ditampilkan secara utuh di persidangan.

Majelis Hakim kemudian menanggapi permintaan Budi Said dan meminta Jaksa Penuntut Umum Kejari Jakarta Timur untuk menghadirkan ahli yang dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai rekaman tersebut. 

Dengan keterangan saksi yang kuat dan bukti-bukti yang disajikan, jaksa optimis bahwa kasus ini dapat membuktikan keterlibatan Budi Said dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Sidang selanjutnya dijadwalkan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa.

Adapun dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa Budi Said atas dugaan korupsi terkait pembelian emas PT Antam.

Dalam dakwaan yang dibacakan pada persidangan perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Budi Said diduga terlibat dalam transaksi pembelian 5,9 ton emas yang direkayasa agar seolah-olah terlihat terdapat pembelian 7 ton emas dari Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01. 

Jaksa mengungkapkan, Budi Said melakukan transaksi pembelian emas dengan harga di bawah standar dan tidak sesuai prosedur Antam. Dia bekerja sama dengan broker Eksi Anggraeni serta beberapa terpidana yang merupakan mantan pegawai Antam, termasuk Endang Kumoro, Ahmad Purwanto, dan Misdianto. 

Dalam dua transaksi utama, Budi Said pertama kali membeli 100 kg emas dengan harga Rp25.251.979.000, yang seharusnya hanya berlaku untuk 41,865 kg. Hal tersebut mengakibatkan selisih emas sebesar 58,135 kg yang belum dibayar.

Sedangkan pada transaksi kedua, Budi Said membeli 5.9 ton emas seharga Rp3.593.672.055.000, dan secara melawan hukum mengklaim adanya kurang serah sebanyak 1.136 kg.

Jaksa menyatakan, harga yang disepakati Budi Said sebesar Rp505.000.000 per kg itu jauh di bawah harga standar Antam. Akibatnya, negara mengalami kerugian total hingga Rp 1,1 triliun. Kerugian ini terdiri dari Rp92.257.257.820 dari pembelian pertama dan Rp 1.073.786.839.584 dari pembelian kedua.

Atas perbuatannya, Budi Said dijerat Primair Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Budi Said juga terancam pidana sesuai dengan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun dalam perkara ini, ANTAM juga telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali Kedua dengan nomor perkara: 815 PK/PDT/2024, yang saat ini tengah diperiksa oleh Mahkamah Agung.

Salah satu alasan utama dari permohonan Peninjauan Kembali Kedua ini adalah berdasarkan proses persidangan tipikor yang sedang berlangsung, yang dianggap penting dalam menentukan putusan dan fakta yang berkaitan dengan kasus, karena terkait langsung dengan dua unsur kerugian negara yang muncul dalam perkara tipikor.

Kedua unsur kerugian tersebut, adalah Kekurangan serah emas sebesar 1.136 kg dari ANTAM kepada Budi Said, dan kedua adalah Kekurangan fisik emas sebanyak 152,8 kg di Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01, yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp92.257.257.820, sebagaimana tercantum dalam laporan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Jaringan apotek besar asal Amerika Serikat, Walgreens, mengumumkan akan menutup sekitar 1.200 gerai. Mereka kalah saing dengan penjualan obat secara online. Rencananya penutupan gerai ini akan dilakukan secara bertahap hingga 2027 mendatang.

Sehingga secara keseluruhan Walgreens menutup sekitar satu per tujuh dari total gerai apotek yang mereka miliki. Direncanakan perusahaan akan menutup sekitar 500 gerai sepanjang 2025 nanti.

Melansir dari CNN, Rabu (16/10/2024), total gerai apotek yang ditutup ini mengalami kenaikan sangat besar dibandingkan rencana awal perusahaan yang diumumkan perusahaan pada Juni lalu. Di mana saat itu Walgreens baru berencana untuk menutup sekitar 300 gerai mereka yang memiliki kinerja buruk.

"Pada saat itu, perusahaan tersebut mengatakan sekitar seperempat toko Walgreens tidak menguntungkan, dan jaringan tersebut menjanjikan perubahan (operasional) yang akan segera dilakukan," tulis CNN dalam laporannya.

Sebelumnya lagi pada Mei 2024 lalu, Walgreens juga sempat memangkas harga lebih untuk lebih dari 1.000 item yang mereka jual. Langkah ini dilakukan perusahaan guna mengikuti para pesaing dalam upaya untuk memikat kembali pembeli.

Namun langkah ini terlihat juga tak begitu membuahkan hasil mengingat bagaimana perusahaan masih harus melakukan pemangkasan jumlah gerai yang dimiliki. Bahkan dalam laporan keuangan terakhir mereka, Walgreens melaporkan kerugian hingga US$ 3 miliar atau Rp 46,62 triliun (kurs Rp 15.541/dolar AS).

Di luar itu, penutupan gerai ini terjadi di tengah meredupnya bisnis jaringan toko obat di AS. Sebab jaringan apotek besar lainnya, termasuk CVS dan Rite Aid, yang turut berjuang dalam beberapa tahun terakhir karena laba yang terus menurun.

Perusahaan-perusahaan jaringan apotek ini mengalami penurunan karena tingkat penggantian biaya yang lebih rendah untuk obat resep dan persaingan baru dari e-commerce seperti Amazon.

Awal bulan ini, CVS mengumumkan akan memangkas sekitar 2.900 pekerja sebagai bagian dari inisiatif penghematan biaya senilai US$ 2 miliar (Rp 31,08 triliun). Parahnya ini bukanlah PHK massal pertama yang dilakukan perusahaan mengingat tahun lalu CVS sudah memangkas sekitar 5.000 pekerja.

(fdl/fdl)