Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Dito Ariotedjo mengakui ada aspirasi di internal partai yang menginginkan Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Golkar.

"Ya memang kita sudah mendengar aspirasi ini mengerucut ke namanya Bang Bahlil," kata Dito saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Selasa (13/8).

Menurut Dito, kemungkinan Bahlil akan terpilih menjadi ketua umum cukup besar lantaran sedari awal Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memilik kedekatan dengan Airlangga Hartarto.

Kedekatan tersebut dinilai Dito dapat memudahkan Bahlil jika nantinya terpilih menjadi Ketua Umum Golkar.

"Ya pastinya itu merupakan senior (Airlangga) dan junior (Bahli), dan pak Airlangga juga pastinya akan membimbing dan mengkader bang Bahlil kan bang Bahlil juga bersama Golkar sudah sejak lama," ujarnya.

Lebih lanjut, Dito menjelaskan penentuan ketua umum akan ditentukan DPP Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-11. Di dalam munas tersebut akan dibahas siapa saja tokoh yang akan mencalonkan diri jadi ketua umum.

Bahkan kemungkinan untuk memilih ketua umum jalur aklamasi juga akan ditentukan dalam munas tersebut.

Dito berharap Munas yang akan berlangsung tanggal 20 Agustus nanti dapat menghasilkan sosok ketua umum yang layak memimpin Golkar.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar di Jakarta, Minggu (11/8).

Dalam video resmi yang disiarkan Partai Golkar di Jakarta, Minggu (11/8), Airlangga menjelaskan alasan dia mundur karena ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden RI Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Golkar," kata Airlangga dalam video tersebut.

Airlangga melanjutkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Golkar terhitung sejak Sabtu (10/8) malam. "Selanjutnya, sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku," kata Airlangga.

Airlangga melanjutkan proses selanjutnya yang berjalan di internal Golkar, termasuk terkait dengan penunjukan pelaksana tugas ketua umum dan persiapan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) bakal berlangsung damai, tertib, dan tetap menjunjung tinggi marwah Partai Golkar.

Ketua Umum Golkar periode 2004-2009, Jusuf Kalla, menolak musyawarah nasional (Munas) dan rapat pimpinan (Rapim) partai dimajukan menjadi Agustus untuk memilih pengganti Arilangga Hartarto yang mengundurkan diri.

Dia mempertanyakan siapa pihak yang meminta Munas Golkar dimajukan menjadi bulan Agustus dan menegaskan bahwa partai harus menaati aturannya sendiri bahwa munas dan rapim digelar Desember.

"(Ketum) Golkar tradisinya kan dipilih di munas, nah munas masih nanti bulan Desember," ujarnya dalam sebuah wawancara dengan MetroTV terkait pengunduran diri Airlangga sebagai Ketum Golkar, dikutip Senin (12/8).

JK menambahkan bahwa dia Saya setuju dengan pernyataan Aburizal Bakrie sebagai ketua dewan pembina, dan juga Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua dewan penasihat agar partai taat kepada aturan yang dibikin diputuskan sendiri terkait pelaksanaan munas dan rapim.

Dia mengatakan tidak mengetahui alasan mundurnya Airlangga dan menduga adanya tekanan eksternal meski tidak menepis kemungkinan Airlangga memiliki alasan pribadinya sendiri.

Pasalnya ia menilai Airlangga berhasil memimpin Golkar pada Pemilu lalu, dengan meningkatnya perolehan kursi Golkar di DPR. Oleh karena itu tidak ada alasan secara internal, dari para kader, untuk mendesak Airlangga mundur, kecuali ada tekanan dari fungsi yang lebih kuat lagi.

"Munas itu Desember, oleh karena itu, kita harus taati itu, marwah partai harus dijaga, jangan hanya karena tekanan-tekanan dari pihak luar sehingga partai harus menyerah, buat apa puluhan juta kader kalau begitu," kata dia.

"Ada tekanan yang lebih kuat, karena kalau dari internal saya yakin tidak ada karena semua sudah setuju (Munas/Rapim) Desember, tiba-tiba berhenti. Kalau tekanan internal harus melalui munas, rapim, tidak bisa internal diturunkan di tengah-tengah tanpa munas".

Pengganti Airlangga Harus Kader Internal

JK juga merespons isu yang menyebutkan bahwa Airlangga akan digantikan Bahlil Lahadalia, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BPKM, lalu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, hingga Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Terkait hal ini JK menegaskan bahwa ketum Golkar harus berasal dari kader internal. "Kader Golkar itu antara lain harus dibuktikan minimal pernah jadi pengurus 5 tahun di level pusat, dan juga 1 tahun minimum di bawahnya atau provinsi," ujarnya.

Sampai pada Rapim/Munas Desember mendatang, Ketum Golkar akan dijabat oleh pelaksana tugas (Plt.). "Kalau seorang ketua mundur atau berhalangan tetap sebelum munas tentu harus ada pejabat ketum, pejabat ketum ini sama dengan ketum," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin partai. Hal tersebut disampaikan Airlangga melalui siaran pers video yang diterima wartawan di Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Airlangga menyatakan pengunduran dirinya tersebut resmi pada Sabtu, 10 Agustus 2024 malam. Airlangga mengaku mundur untuk mempertahankan keutuhan Partai Golkar dan menjaga stabilitas selama transisi pemerintahan.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar,” begitu kata Airlangga dalam siaran pers video yang diterima Republika di Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Airlangga Hartarto menjadi ketua umum partai Golkar sejak 2017. Pada Musyawarah Nasional (Munas) 2019, menguatkan kembali dirinya untuk tetap menjadi ketua umum sampai 2024. Kepemimpinan Airlangga di partainya itu, rencananya akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Namun sejak beberapa bulan lalu, memang muncul desakan dari internal agar Partai Golkar segera melaksanakan Munas Luar Biasa untuk regenerasi kepemimpinan.

Kabar Airlangga mundur beredar sejak Ahad (11/8/2024) pagi di kalangan wartawan. Pesan berantai beredar cepat di grup WA wartawan terkait mundurnya Airlangga. Namun, tidak terverifikasi siapa pengirim pertama pesan berantai tersebut.

"Ijin lapor Tum, AH mundur dari Ketum PG dan akan disampaikan dlm rapat Pleno PG hari selasa sore, 13 Agustus 2024 sekaligus menentukan jadwal Munas di bln Agustus 2024," begitu isi laporan mundurnya Airlangga tersebut.

Sejak era reformasi, Partai Golkar silih berganti dipimpin para tokoh penting. Periode 1998-2004, partai beringin di bawah komando Akbar Tandjung. Kemudia dilanjutkan Jusuf Kalla untuk periode 2004–2009.

Golkar kemudian dipimpin Aburizal Bakrie pada 2009–2014. Kemudian dari 2014-2016, terjadi dualisme antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Dari 2016-2017, Golkar dipimpin Setya Novanto. Setelah itu, Airlangga Hartarto memimpin Golkar sampai saat ini.

Dari semua ketua umum Partai Golkar sejak era reformasi tersebut, tak ada satupun yang pernah mengundurkan diri di tengah jalan. Setya Novanto saat itu terpaksa turun dari ketua umum karena kasus korupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin partai. Hal tersebut disampaikan Airlangga melalui siaran pers video yang diterima wartawan di Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Airlangga menyatakan pengunduran dirinya tersebut resmi pada Sabtu, 10 Agustus 2024 malam. Airlangga mengaku mundur untuk mempertahankan keutuhan Partai Golkar dan menjaga stabilitas selama transisi pemerintahan.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar,” begitu kata Airlangga dalam siaran pers video yang diterima Republika di Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Airlangga Hartarto menjadi ketua umum partai Golkar sejak 2017. Pada Musyawarah Nasional (Munas) 2019, menguatkan kembali dirinya untuk tetap menjadi ketua umum sampai 2024. Kepemimpinan Airlangga di partainya itu, rencananya akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Namun sejak beberapa bulan lalu, memang muncul desakan dari internal agar Partai Golkar segera melaksanakan Munas Luar Biasa untuk regenerasi kepemimpinan.

Kabar Airlangga mundur beredar sejak Ahad (11/8/2024) pagi di kalangan wartawan. Pesan berantai beredar cepat di grup WA wartawan terkait mundurnya Airlangga. Namun, tidak terverifikasi siapa pengirim pertama pesan berantai tersebut.

"Ijin lapor Tum, AH mundur dari Ketum PG dan akan disampaikan dlm rapat Pleno PG hari selasa sore, 13 Agustus 2024 sekaligus menentukan jadwal Munas di bln Agustus 2024," begitu isi laporan mundurnya Airlangga tersebut.

Sejak era reformasi, Partai Golkar silih berganti dipimpin para tokoh penting. Periode 1998-2004, partai beringin di bawah komando Akbar Tandjung. Kemudia dilanjutkan Jusuf Kalla untuk periode 2004–2009.

Golkar kemudian dipimpin Aburizal Bakrie pada 2009–2014. Kemudian dari 2014-2016, terjadi dualisme antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Dari 2016-2017, Golkar dipimpin Setya Novanto. Setelah itu, Airlangga Hartarto memimpin Golkar sampai saat ini.

Dari semua ketua umum Partai Golkar sejak era reformasi tersebut, tak ada satupun yang pernah mengundurkan diri di tengah jalan. Setya Novanto saat itu terpaksa turun dari ketua umum karena kasus korupsi.

Airlangga Hartarto diisukan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Isu ini beredar sejak Sabtu malam (10/8). Namun, Partai Golkar belum bisa memberikan kepastian mengenai kabar tersebut.

Para petinggi Partai Golkar meminta publik menunggu pernyataan resmi partai terkait kabar tersebut. “Kita tunggu ya resminya,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Dito Ariotedjo, seperti dikutip Antara, Minggu (11/8).

Dia memperkirakan jika benar Airlangga mundur, kemungkinan itu karena dia ingin fokus di pemerintahan. Kemungkinan karena Airlangga akan fokus di pemerintahan, apalagi tantangan ke depan terkait ekonomi nasional dan global semakin banyak dan kompleks.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar A. M. Nurdin Halid menyebut dia belum dapat memastikan kabar mundurnya Airlangga. Dia mengatakan kebenaran atas kabar itu masih 50:50. Dia juga enggan memastikan saat ditanya mengenai kemungkinan adanya dinamika di internal Golkar yang alot untuk menyetujui mundurnya Airlangga.

Saat ini Airlangga Hartarto menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dia juga menjabat Ketua Umum DPP Partai Golkar sejak 2019 untuk masa jabatan selama 5 tahun sampai 2024.

Dalam beberapa kesempatan, Airlangga sempat mengungkan niatnya untuk kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada Desember 2024.

Jika Airlangga mundur dari jabatannya saat ini, maka Partai Golkar dapat menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Munaslub dapat digelar mendahului jadwal Munas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Airlangga Hartarto diisukan mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Partai Golkar pada Sabtu malam (10/8/2024). Petinggi Partai Golkar meminta publik menunggu pernyataan resmi partai terkait kabar tersebut.

Kabar Airlangga mundur beredar sejak Ahad (11/8/2024) pagi di kalangan wartawan. Pesan berantai beredar cepat di grup WA wartawan terkait mundurnya Airlangga. Namun, tidak terverifikasi siapa pengirim pertama pesan berantai tersebut.

"Ijin lapor Tum, AH mundur dari Ketum PG dan akan disampaikan dlm rapat Pleno PG hari selasa sore, 13 Agustus 2024 sekaligus menentukan jadwal Munas di bln Agustus 2024," begitu isi laporan mundurnya Airlangga tersebut.

Sejak era reformasi, Partai Golkar silih berganti dipimpin para tokoh penting. Periode 1998-2004, partai beringin di bawah komando Akbar Tandjung. Kemudia dilanjutkan Jusuf Kalla untuk periode 2004–2009.

Golkar kemudian dipimpin Aburizal Bakrie pada 2009–2014. Kemudian dari 2014-2016, terjadi dualisme antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Dari 2016-2017, Golkar dipimpin Setya Novanto. Setelah itu, Airlangga Hartarto memimpin Golkar sampai saat ini.

Dari semua ketua umum Partai Golkar sejak era reformasi tersebut, tak ada satupun yang pernah mengundurkan diri di tengah jalan. Setya Novanto saat itu terpaksa turun dari ketua umum karena kasus korupsi.