JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menggugat larangan pimpinan dan pegawai KPK bertemu dengan pihak yang beperkara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Larangan itu tertuang dalam Pasal 36 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Alex mengatakan, pasal tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk mengkriminalisasi pimpinan dan pegawai KPK. Sebab, kata dia, rumusan pasal tersebut tidak jelas.

"Apa urgensinya? Pasal itu bagi kami (pimpinan dan pegawai) bisa dijadikan alat untuk mengriminalisasi pimpinan dan pegawai KPK. Rumusan pasal itu tidak jelas, sekali pun dalam penjelasan UU KPK dinyatakan cukup jelas," kata Alex saat dihubungi, Kamis (7/11/2024).

Alex mengatakan, ketidakjelasan pasal tersebut terkait larangan pimpinan KPK bertemu dengan pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara. Ia juga mempertanyakan tahapan batasan perkara dalam pasal tersebut.

"Kalau dengan tersangka sudah jelas perkara sudah ditahap penyidikan dan tersangka sudah ada. Tapi pihak lain itu siapa? Batasan perkara itu di tahap apa? Dengan alasan apa pun itu apa maknanya?," ujarnya.

Alex mengatakan, jika tidak ada penjelasan, penerapannya di lapangan akan menjadi semaunya penegak hukum.

Ia mempertanyakan apakah laporan masyarakat yang belum masuk tahap penyelidikan disebut perkara.

Alex juga mengatakan, frasa "pihak lain" harus diperjelas batas relasinya dengan tersangka. Misalnya, penasihat hukum, atasan, dan sopirnya. Apabila dimaknai terpisah, bisa juga sepanjang ada hubungannya dengan perkara.

"Rumusannya dikembalikan ke pemaknaan perkara itu apa? Kapan suatu peristiwa sudah bisa dimaknai sebagai perkara?, Kemudian frasa dengan 'alasan apa pun'. Bagaimana kalau dalam rangka melaksanakan tugas? Bagaimana kalau tanpa pengecualian berarti bertemu di kondangan pun bermasalah," tuturnya.

Alex megatakan, inti dari Pasal 36 dan Pasal 37 UU KPK untuk menjaga insan KPK terhindar dari konflik kepentingan dan terganggunya penanganan perkara korupsi.

Ia mempertanyakan, jika pertemuan atau komunikasi tidak mengganggu integritas insan KPK dan perkara yang ditangani juga lancar tanpa gangguan/hambatan, apakah layak untuk dijatuhi sanksi etik dan dipidanakan.

"Saya kira hanya aparat penegak hukum yang tidak memahami esensi dari pasal 36 dan 37 saja yang menganggap setiap hubungan/komunikasi dengan setiap orang yang berurusan dengan KPK merupakan perbuatan pidana," kata dia.

Lebih lanjut, Alex mengatakan, uji materi Pasal 36 dan Pasal 37 UU KPK tersebut mewakili pimpinan KPK sekarang maupun yang akan datang serta kepentingan insan KPK secara keseluruhan.

"Jangan ada keraguan sedikit pun dalam memaknai pasal undang-undang oleh penegak etik maupun penegak hukum. Selain itu juga supaya ada perlakuan yang sama antar penegak hukum," ucap dia.

Permohonan Alex tersebut telah diregistrasi MK pada Rabu (6/11/2024) dengan nomor registrasi 158/PUU-XXII/2024.

Dalam gugatannya, Alexander merasa ada kerugian konstitusional akibat larangan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak yang beperkara dengan KPK dengan alasan apa pun.

Padahal, pertemuannya dengan pihak beperkara adalah untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan KPK.

Selain itu, larangan tak boleh bertemu dengan pihak beperkara ini juga disebut merugikan para pegawai KPK yang sering dipanggil karena dinilai melanggar norma Pasal 36 huruf a tersebut.

"Oleh karena itu, akibat ketidakpastian dan diskriminasinya ketentuan Pasal 36 Huruf a UU KPK telah juga merugikan Pemohon 2 dan Pemohon 3 sebagai pegawai KPK," tulis Alex.

Dalam petitumnya, Alexander Marwata meminta MK menyatakan Pasal 36 huruf a UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Alexander menggugat beleid tersebut bersama dua pegawai KPK lainnya, yakni Auditor Muda KPK Lies Kartika Sari dan Pelaksana Unit Sekretaris Pimpinan KPK Maria Fransiska.

Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengajukan uji materi terhadap Pasal 36 ayat (a) Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alex merasa bahwa aturan ini membatasi ruang gerak pimpinan KPK dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

1. Aturan Larangan Bertemu Pihak Berperkara

Pasal 36 ayat (a) UU KPK mengatur bahwa pimpinan KPK dilarang berhubungan dengan pihak yang sedang berperkara. Berikut bunyi pasalnya:

"Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:
a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka
atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana
korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan
apa pun."

2. Pertemuan dengan Eko Darmanto

Salah satu dasar pengajuan gugatan adalah pertemuan Alex dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Pertemuan ini terjadi pada 9 Maret 2023, dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya.

"Sehingga akibat norma Pasal 36 huruf a tersebut yang tidak berkepastian hukum, perbuatan yang dilakukan secara beritikad baik bahkan memenuhi kewajiban hukum Pemohon 1 sebagai aparat penegak hukum telah dipandang dan karenanya dilakukan proses penyelidikan atas peristiwa yang dikategorikan telah melanggar ketentuan pasal 36 huruf a UU KPK," bunyi gugatan Alex Marwata di MK yang dikutip Kamis 7 November 2024.

Baca juga: KPK Tetapkan 4 Sekolah Terbaik dalam Pendidikan Antikorupsi

3. Alasan Dinilai Diskriminatif

Alex menyebutkan bahwa aturan ini diskriminatif karena larangan serupa tidak berlaku bagi aparat penegak hukum lainnya seperti polisi dan jaksa. Pihak-pihak tersebut masih dapat bertemu dengan masyarakat untuk mendapatkan laporan atau informasi terkait penegakan hukum.
"Telah terjadi adanya diskriminasi atau perlakuan yang berbeda antara ara pemohon dalam jabatannya sebagai pimpinan dan pegawai KPK dengan pejabat lembaga hukum lainnya seperti kejaksaan maupun kepolisian yang mandiri dan dilindungi oleh hukum dalam menjalankan jabatannya," tulis Alex dalam gugatan.

"Bahwa ketentuan norma pasal 36 huruf a UU KPK yang berlaku hanya kepada penegak hukum di lingkungan KPK, sementara personel pada lembaga penegak hukum lainnya yang memiliki tugas dan wewenang sama dengan KPK tidak ada larangan/bebas dalam melakukan tindakan berhubungan dalam hal menjalankan jabatan, hal ini jelas menunjukkan ketentuan pasal 36 huruf a ini, telah secara nyata bersifat diskriminatif, yang bertentangan hak konstitusional pemohon," bunyi gugatan Alex.

4. Menyoroti Kasus Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo

Alex juga menyinggung pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai contoh. Dalam pertemuan tersebut, Firli dianggap telah melanggar aturan yang sama, meskipun pertemuan tersebut dilakukan secara spontan.

"Pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo terjadi pada saat olahraga di pinggir lapangan bulutangkis di Gelanggang Olah Raga (GOR) kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat pada 2 Maret 2022 di mana Syahrul Yasin Limpo menemui Firli Bahuri pada saat berolahraga dan sebatas kesopansantunan Firli Bahuri menanggapi sewajarnya dan meminta Syahrul pulang. Bahwa atas pertemuan tersebut Firli Bahuri dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 36 UU KPK," bunyi gugatan Alex.

5. Kasus Komunikasi Nurul Ghufron dan Kasdi Subagyono

Alex juga membahas komunikasi yang terjadi antara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dengan mantan pejabat Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono. Meski komunikasi ini berlangsung sebelum Kasdi menjadi pihak berperkara, Dewan Pengawas KPK tetap menganggapnya sebagai pelanggaran.

"Dikarenakan adanya komunikasi tersebut, dan Nurul Ghufron dijerat dengan pasal 36 UU KPK dan dijatuhi sanksi sesuai Petikan Putusan Nomor: 12/DEWAS/ETIK/04/2024," bunyi gugatan Alex.

6. Petitum

Dalam petitum gugatannya, Alex meminta MK untuk mengabulkan permohonannya dan menyatakan Pasal 36 bertentangan dengan UUD 1945. Ia menganggap ketentuan ini telah melanggar hak konstitusional yang dimilikinya sebagai penegak hukum.

7. Momentum Gugatan

Gugatan ini dilayangkan Alez saat dirinya terseret kasus di Polda Metro Jaya. Ia diusut atas kasus pertemuan dengan Eko Darmanto sebagai pihak yang belakangan, berperkara atas kasus suap dan gratifikasi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan bagi pimpinan dan pegawai KPK untuk bertemu dengan pihak yang sedang berperkara.

Larangan ini tercantum dalam Pasal 36 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Pengacara Alexander Marwata, Periati BR Ginting, menjelaskan bahwa gugatan ini diajukan karena Pasal 36 huruf a UU KPK dianggap bertentangan dengan kewajiban hukum, tugas, dan tanggung jawab KPK yang diatur dalam Pasal 6 UU KPK.

Pasal 6 menyatakan bahwa KPK memiliki tugas untuk melakukan tindakan pencegahan korupsi, berkoordinasi dengan instansi lain, serta melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

"Norma yang diuji kontradiktif dengan kewajiban hukum dan tugas serta tanggung jawab jabatan sebagai pimpinan KPK," ungkap Periati BR Ginting saat dihubungi pada Kamis (7/11/2024).

Periati menambahkan bahwa pertemuan pimpinan KPK dengan pihak berperkara tidak akan mempengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung di KPK.

"Semua (pihak) yang ditemui dalam perkara mereka, tidak ada yang dilindungi. Namun pimpinan KPK bisa terjerat pidana hanya karena hubungan dengan alasan apapun tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Alexander Marwata dalam gugatannya menilai bahwa norma tersebut menciptakan ketidakpastian hukum.

Pertemuan yang dimaksudkan baik dan sesuai dengan tugas KPK justru dapat dianggap bermasalah.

"Akibat norma Pasal 36 huruf a yang tidak berkepastian hukum, perbuatan yang dilakukan dengan iktikad baik bahkan memenuhi kewajiban hukum Pemohon 1 (Alexander Marwata) sebagai aparat penegak hukum telah dipandang melanggar ketentuan Pasal 36 huruf a UU KPK," tulis Alexander dalam berkas gugatannya.

Dalam gugatannya, Alexander juga mengungkapkan bahwa larangan untuk mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak yang berperkara merugikan dirinya dan pegawai KPK lainnya.

"Akibat ketidakpastian dan diskriminasi dari ketentuan Pasal 36 huruf a UU KPK telah merugikan Pemohon 2 dan Pemohon 3 sebagai pegawai KPK," tulisnya.

Petitum yang diajukan Alexander Marwata meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 36 huruf a UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Gugatan ini diajukan bersama dua pegawai KPK lainnya, yaitu Auditor Muda KPK Lies Kartika Sari dan Pelaksana Unit Sekretaris Pimpinan KPK Maria Fransiska.

Permohonan tersebut telah diregistrasi di MK pada Rabu (6/11/2024) dengan nomor registrasi 158/PUU-XXII/2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggugat larangan pimpinan dan pegawai KPK bertemu dengan pihak yang beperkara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Larangan itu tertuang dalam Pasal 36 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Alexander menilai, norma tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum karena pertemuan yang diniatkan baik dan sesuai tugas KPK justru dapat dianggap bermasalah.

"Sehingga, akibat norma Pasal 36 huruf a tersebut yang tidak berkepastian hukum, perbuatan yang dilakukan secara beriktikad baik bahkan memenuhi kewajiban hukum Pemohon 1 (Alexander Marwata) sebagai aparat penegak hukum telah dipandang dan karenanya dilakukan proses penyelidikan atas peristiwa yang dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 36 huruf a UU KPK," tulis Alex dalam berkas gugatannya.

Dalam gugatannya, Alexander merasa ada kerugian konstitusional akibat larangan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak yang beperkara dengan KPK dengan alasan apa pun.

Dia menyebutkan, akibat norma hukum yang tidak jelas itu, Alexander Marwata mengaku saat menjalankan tugas sempat dipermasalahkan karena ada klausul "dengan alasan apa pun".

Padahal, pertemuannya dengan pihak beperkara adalah untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan KPK.

Selain itu, larangan tak boleh bertemu dengan pihak beperkara ini juga disebut merugikan para pegawai KPK yang sering dipanggil karena dinilai melanggar norma Pasal 36 huruf a tersebut.

"Oleh karena itu, akibat ketidakpastian dan diskriminasinya ketentuan Pasal 36 Huruf a UU KPK telah juga merugikan Pemohon 2 dan Pemohon 3 sebagai pegawai KPK," tulis Alex.

Adapun petitum yang diminta Alexander Marwata meminta MK menyatakan Pasal 36 huruf a UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Alexander menggugat beleid tersebut bersama dua pegawai KPK lainnya, yakni Auditor Muda KPK Lies Kartika Sari dan Pelaksana Unit Sekretaris Pimpinan KPK Maria Fransiska.

Permohonan tersebut telah diregistrasi MK pada Rabu (6/11/2024) dengan nomor registrasi 158/PUU-XXII/2024.

Untuk diketahui, Alex dilaporkan ke polisi karena bertemu dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang kini telah divonis bersalah dalam kasus gratifikasi.

Alex mengakui bahwa ia pernah bertemu dengan Eko Darmanto di Gedung Merah Putih KPK pada Maret 2023 ketika Eko belum berstatus sebagai tersangka.

Alex menjelaskan, pertemuan digelar karena Eko melaporkan kasus dugaan korupsi terkait impor sejumlah komoditas.

Pertemuan itu pun dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh pegawai Direktorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK.

Alex menilai, kasus yang menjeratnya itu dibuat-buat untuk menciptakan kegaduhan di KPK.

"Yang saya enggak habis pikir orang yang melaporkan sepertinya memang ingin mencari-cari kesalahan pimpinan dan menginginkan KPK selalu gaduh," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, April 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu dengan Dewan Pengawas atau Dewas KPK untuk membahas kasus Alexander Marwarta.

Adapun, para mantan pimpinan KPK yang yang bertemu Dewas antara lain, Saut Situmorang, Basaria Panjaitan dan Agus Rahardjo. Ketiganya datang Gedung C1 KPK pada Kamis (31/10/2024).

Saut menuturkan cerita mengenai Alexander Marwata tidak seperti yang digambarkan di luar. Dia juga menyinggung bahwa terdapat beberapa tempus (waktu) yang tak cocok.

“Tetapi dari kronologis yang saya lihat, memang ada beberapa tempus yang perlu dipertanyakan sebenarnya. Bahwa yang dimaksudkan dengan pasal 3 ke 6 yang ditimpakan kepada Alex, kita masih bisa berdebat di situ,” tuturnya kepada wartawan di Gedung C1 KPK, Kamis (31/10/2024).

Saut mengaku masih mempercayai Alex Marwata. Dia berharap agar perkara yang menjerat pimpinan KPK itu bisa segera cepat diselesaikan dan memperoleh titik terang. “Kalau sampai detik ini saya masih percaya Alex, itu aja rumusnya” kata dia.

Senada dengan Saut, bekas pimpinan KPK lainnya, Basaria Pandjaitan, mengemukakan bahwa mereka sengaja menemui Dewas KPK untuk mengetahui perkembangan kasus Alexander.

“Kita ingin mengetahui perkembangan perkembangan Pak Alex salah satu pimpinan yang sekarang sudah sampai mana. Perlu juga penjelasan. Hanya itu saja yang kita bicarakan sedikit dari panjang lebar,” tuturnya.

Harapan kepada Pimpinan Baru

Adapun Saut Situmorang berpendapat bahwa harapan dari mereka adalah supaya para calon pimpinan bisa segera menyesuaikan diri dan mengangkat stagnasi indeks persepsi korupsi Indonesia.

“Karena Pak Prabowo ingin ekonomi tumbuh 8%. Saya berulang-ulang mengatakan, by definition, secara rumus, regresi linier, kalau mau tumbuhnya 8%, indeks persepsi korupsinya 60%,” tutur Saut.

Sementara itu, bekas Ketua KPK Agus Rahardjo menyerahkan semua keputusan mengenai calon pengganti pimpinan KPK kepada Prabowo Subianto.

“Terus KPK-nya seperti apa juga terserah beliau. Beliau yang akan berjalan nanti bersama-sama KPK di lima tahun pertama pemerintahan beliau. Lalu saya menekankan antikorupsi itu bisa berjalan baik kalau Presiden punya komitmen kuat terhadap beliau,” ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Gedung C1 KPK pada Kamis (31/10/2024).

Mereka menemui para anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk membahas kasus Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan kondisi lembaga antirasuah.

"Kita juga dari diskusi tentang bagaimana Pak Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK), saya pelajarin ternyata Alex ini gak seperti yang digambarkan di luar. Ada sesuatu tempus yang enggak cocok. Jadi kita masuk ke detail-detail," kata Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Saut juga mengatakan, dirinya juga membahas terkait kondisi KPK saat ini yang memiliki sejumlah masalah.

Ia mengatakan, terjadi perubahan nilai di KPK dalam beberapa tahun terakhir seperti cara komunikasi antara pimpinan dengan penyidik, dan pimpinan dengan lembaga pemberantasan korupsi lainnya.

"Beberapa tahun setelah kita tinggalkan gedung ini ada nilai yang berubah, itu harus diakui sehingga kemudian mau enggak mau kita harus masuk ke detail-detail," ujarnya.

Senada dengan Saut, mantan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, pihaknya bertemu dengan Dewas untuk mengetahui perkembangan dari kasus Alexander Marwata.

"Kita ingin mengetahui perkembangan (kasus) Pak Alex, salah satu pimpinan yang sekarang sudah sampai mana. Perlu juga penjelasan," kata Basaria.

Selain itu, Basaria mengatakan, mantan Pimpinan KPK memberikan semangat kepada Dewas yang terus bekerja di sisa masa jabatannya.

"Jadi kita datang ke sini memberi semangat juga kepada rekan-rekan yang masih bekerja. Ya kita sifatnya hanya memberikan masukan," ucap dia.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dengan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto sudah dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Ia yakin Dewas akan obyektif dan profesional menindaklanjuti pelaporan tersebut.

Tessa mengatakan, melihat pada Peraturan Dewas Nomor 02 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku KPK, berkenaan dengan nilai integritas telah diatur rambu-rambu kapan seseorang insan KPK masih dapat berhubungan dengan tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh KPK, yaitu, ketika hubungan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas jabatan dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung.

"Sebagaimana telah dijelaskan bapak Alexander Marwata bahwa, pertemuan tersebut didasari alasan karena ED akan melaporkan adanya dugaan TPK," kata dia.

Ia mengatakan, menerima laporan awal dugaan tindak pidana korupsi merupakan perintah jabatan bagi setiap insan KPK, karena dalam setiap insan KPK terkandung kewajiban untuk turut serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Termasuk memfasilitasi penerimaan laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi, dan kemudian meneruskan laporan tersebut kepada pihak yang berwenang di KPK apakah merupakan kewajiban bagi setiap insan KPK. Hal inilah yang akan diuji oleh Dewan Pengawas," ujarnya.

Tessa mengatakan, dengan memahami aturan Dewas tersebut, serta didorong oleh pemahaman akan tugas jabatan bahwa laporan yang akan diberikan ED tidak boleh diabaikan, Alexander bersedia menerima laporan tersebut.

"Dengan tetap memperhatikan ketentuan Dewas yakni dengan memberitahukan kepada Pimpinan yang lain serta didampingi oleh Pegawai pada bidang pengaduan masyarakat dan accounting forensic," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait penyelidikan kasus pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan Eko Darmanto.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Pahala tiba Gedung Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya pada 09.22 WIB. Dia hadir dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam panjang.

"Saya menyiapkan jiwa dan raga," ujarnya di Polda Metro Jaya, Senin (28/10/2024).

Selain itu, terlihat juga ada empat orang dengan setelan yang sama hadir mendampingi Pahala saat akan diperiksa di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan bahwa kasus Alexander yang tengah diselidiki pihaknya itu terkait dengan persoalan kode etik yang berpotensi menjadi pidana.

"Memang ada penambahan informasi dan tentunya dikaitkan dengan, karena masalah perilaku ya, perilaku kode etik yang sudah menjadi pidana," ujar Karyoto di Polda Metro Jaya (PMJ), Jumat (11/10/2024).

Menanggapi hal ini, Alexander mengaku heran lantaran dirinya tidak pernah diperiksa oleh Dewas KPK sebelumnya.

Terlebih, dia juga tidak merasa telah melakukan pelanggaran etika saat bertemu dengan Eko. Sebab, pertemuan itu sudah diketahui oleh internal KPK termasuk pimpinan lainnya.

Oleh karena itu, Alex menegaskan bahwa pertemuannya dengan Eko sudah sesuai prosedur yang ada, bahkan hasil pertemuannya itu telah dilaporkan ke pimpinan KPK hingga Pahala Nainggolan.

"Jadi ini sesuatu yang sifatnya sudah terbuka di KPK bahwa saya memang bertemu dengan Eko dan berkomunikasi," ujar Alex.

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya memeriksa Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK RI, Pahala Nainggolan dalam penyelidikan kasus pertemuan Alexander Marwata dengan Eko Darmanto.

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan Pahala bakal diminta keterangan sebagai saksi sekitar 09.00 WIB.

"Pada hari Senin, 28 Oktober 2024, Pukul 09.00 WIB telah diagendakan klarifikasi atau permintaan Pahala Nainggolan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Selain Pahala, Ade juga menyampaikan bakal memeriksa satu pegawai KPK lainnya dalam kasus yang menyeret Wakil Ketua KPK Alexander Marwata itu.

"Ada dua pegawai KPK yang diperiksa hari ini [termasuk Pahala]," pungkasan.

Sekadar informasi, sejauh ini Polda Metro Jaya telah memeriksa 27 saksi dalam kasus ini, tiga di antaranya yakni Alexander Marwata, Ajudan Alexander, dan Eko Darmanto.

Dalam klasifikasinya, Alexander mengaku bahwa pertemuannya dengan Eko Darmanto terjadi pada Maret 2024. Pertemuan itu dilakukan atas dasar Eko ingin melaporkan kasus dugaan korupsi di Bea Cukai mengenai impor emas hingga besi baja.

"Apa tujuannya bertemu? yang bersangkutan ingin melaporkan terkait dugaan korupsi di instansi perusahaan bea cukai terkait impor emas, handphone, besi baja. Hanya itu," ujarnya di Polda Metro Jaya, Selasa (15/10/2024).

Alex menegaskan bahwa dalam pertemuannya itu, dirinya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dan murni hanya untuk mendapatkan laporan dari Eko.

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya memeriksa Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK RI, Pahala Nainggolan dalam penyelidikan kasus pertemuan Alexander Marwata dengan Eko Darmanto.

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan Pahala bakal diminta keterangan sebagai saksi sekitar 09.00 WIB.

"Pada hari Senin, 28 Oktober 2024, Pukul 09.00 WIB telah diagendakan klarifikasi atau permintaan Pahala Nainggolan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Selain Pahala, Ade juga menyampaikan bakal memeriksa satu pegawai KPK lainnya dalam kasus yang menyeret Wakil Ketua KPK Alexander Marwata itu.

"Ada dua pegawai KPK yang diperiksa hari ini [termasuk Pahala]," pungkasan.

Sekadar informasi, sejauh ini Polda Metro Jaya telah memeriksa 27 saksi dalam kasus ini, tiga di antaranya yakni Alexander Marwata, Ajudan Alexander, dan Eko Darmanto.

Dalam klasifikasinya, Alexander mengaku bahwa pertemuannya dengan Eko Darmanto terjadi pada Maret 2024. Pertemuan itu dilakukan atas dasar Eko ingin melaporkan kasus dugaan korupsi di Bea Cukai mengenai impor emas hingga besi baja.

"Apa tujuannya bertemu? yang bersangkutan ingin melaporkan terkait dugaan korupsi di instansi perusahaan bea cukai terkait impor emas, handphone, besi baja. Hanya itu," ujarnya di Polda Metro Jaya, Selasa (15/10/2024).

Alex menegaskan bahwa dalam pertemuannya itu, dirinya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dan murni hanya untuk mendapatkan laporan dari Eko.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto mengonfirmasi bahwa empat pegawai KPK telah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Jumat (18/10/2024).

Pemanggilan ini terkait dengan pertemuan antara Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.

"Para pegawai tentu akan menyampaikan informasi yang diketahuinya secara faktual, sesuai keterangan yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan," kata Tessa di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Meski demikian, Tessa tidak mengungkapkan identitas dari keempat pegawai KPK tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pertemuan antara Alexander Marwata dan Eko Darmanto berlangsung secara terbuka sebelum Eko terjerat dalam kasus gratifikasi.

"Pertemuan Alexander Marwata dengan ED dilakukan pada 9 Maret 2023. Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat Gedung Merah Putih KPK, dengan didampingi dua staf KPK dan atas sepengetahuan pimpinan lainnya," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Eko Darmanto menyampaikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi.

Alexander Marwata kemudian meminta agar informasi tersebut disampaikan kepada Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

"Di sisi lain, melalui tugas dan fungsi Pencegahan, KPK sedang melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN milik ED," tambah Tessa.

Tessa menjelaskan, pada 15 Maret 2023, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK telah mengirimkan Nota Dinas kepada Pimpinan KPK untuk menyampaikan laporan progres pemeriksaan LHKPN tersebut.

Kemudian, pada 31 Maret 2023, dilakukan rapat pimpinan terkait hasil pemeriksaan LHKPN.

Selanjutnya, masih pada tanggal yang sama, Deputi Pencegahan dan Monitoring menyampaikan Nota Dinas ke Pimpinan perihal hasil klarifikasi LHKPN dengan dugaan penerimaan gratifikasi.

Selanjutnya, pada 5 April 2023, Direktur PP LHKPN menyampaikan Nota Dinas kepada Direktur Penyelidikan terkait penyampaian salinan laporan hasil pemeriksaan LHKPN.

"Sehingga tempus/waktu pertemuan antara Alexander Marwata dengan ED terjadi pada saat waktu pemeriksaan LHKPN ED berlangsung, yakni pada ranah pencegahan. Terlebih pertemuan itu terjadi, sebelum Deputi Pencegahan dan Monitoring melaporkan progres pemeriksaanya kepada Pimpinan KPK (15 Maret 2023)," kata dia.

Tessa juga menambahkan bahwa pertemuan tersebut telah dilaporkan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Ia meyakini Dewas akan bertindak obyektif dan profesional dalam menindaklanjuti laporan tersebut.

Tessa mengatakan, melihat pada Peraturan Dewas Nomor 02 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku KPK, berkenaan dengan nilai integritas telah diatur rambu-rambu kapan seseorang insan KPK masih dapat berhubungan dengan seseorang tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh KPK, yaitu, ketika hubungan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas jabatan dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung.

"Sebagaimana telah dijelaskan bapak Alexander Marwata bahwa, pertemuan tersebut didasari alasan karena ED akan melaporkan adanya dugaan TPK," kata dia

Tessa menekankan bahwa menerima laporan awal dugaan tindak pidana korupsi merupakan kewajiban bagi setiap insan KPK, karena setiap insan KPK wajib untuk turut serta dalam pencegahan dan pemberantasn korupsi.

"Termasuk memfasilitasi penerimaan laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi, dan kemudian meneruskan laporan tersebut kepada pihak yang berwenang di KPK apakah merupakan kewajiban bagi setiap insan KPK. Hal inilah yang akan diuji oleh Dewan Pengawas," ujarnya.

Tessa mengatakan, dengan memahami aturan Dewas tersebut, serta didorong oleh pemahaman akan tugas jabatan bahwa laporan yang akan diberikan ED tidak boleh diabaikan, Alexander bersedia menerima laporan tersebut.

"Dengan tetap memperhatikan ketentuan Dewas yakni dengan memberitahukan kepada Pimpinan yang lain serta didampingi oleh Pegawai pada bidang pengaduan masyarakat dan accounting forensic," ucap dia.

Sebelumnya, Alexander Marwata telah memenuhi panggilan polisi sebagai terlapor terkait pertemuan dengan Eko Darmanto di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa (15/10/2024).

"Jadi gini, terkait dengan pertemuan Eko Darmanto, saya kira semua teman-teman sudah tahu, saya secara terbuka dan mengakui," ucap Alexander sebelum memasuki gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Alexander menegaskan bahwa ia akan menyampaikan kepada penyidik segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan tersebut.

"Tidak ada yang saya tutupi," kata dia.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto juga berjanji akan menuntaskan kasus yang melibatkan eks Ketua KPK Firli Bahuri dan Alexander Marwata.

"Insya Allah lah, semuanya, termasuk Pak Firli, nanti segera kita selesaikan, utang saya itu," ucap Karyoto saat ditemui di Masjid Al Kautsar Polda Metro Jaya, Jumat (11/10/2024).

Dalam pemeriksaan Alexander, Karyoto menyatakan telah berkoordinasi dengan Dewan Pengawas KPK sebagai materi penyidik pada hari tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penyelidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Untuk diketahui, Polda Metro Jaya tengah menyelidiki dugaan tindak pidana pada pertemuan antara Alexander dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Pertemuan dimaksud terjadi ketika LHKPN Eko menjadi sorotan lembaga antirasuah meski belum berstatus tersangka.

"Tentunya KPK akan mendukung prosesnya bisa seterang benderang dan tidak ada hal yang perlu ditutup-tutupi di dalam perjalanan kegiatan penyelidikan tersebut," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Rabu (16/1/2024).

Pada dasarnya, terang Tessa, pihaknya menghormati proses hukum yang bergulir terhadap Alexander. KPK juga disebut kooperatif dengan menyampaikan informasi yang dibutuhkan pada proses penyelidikan.

Tessa lalu mengulang kembali klarifikasi pimpinannnya itu bahwa pertemuan dengan Eko Darmanto dilakukan secara terbuka serta bersama tim dan staf. Pimpinan KPK lainnya juga disebut mengetahui pertemuan tersebut.

"Dan dilakukan sebelum penyidikan perkara yang melibatkan Saudara ED [Eko]," lanjutnya.

Juru bicara berlatar belakang penyidik itu lalu menegaskan pihaknya tidak akan mengintervensi proses penyelidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya.

"Dan sekali lagi, bahwa hari ini Pak Alexander Marwata hadir itu menunjukkan beliau juga kooperatif atas dugaan yang sedang disangkakan kepada beliau ya," ucapnya.

Alex, sapaannya, dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya dalam proses penyelidikan yang dilakukan, Selasa (15/10/2024). Pimpinan KPK dua periode itu menyebut pertemuan dengan Eko terjadi pada Maret 2024. Saat itu, Eko ingin melaporkan dugaan korupsi di instansi perusahaan bea cukai terkait dengan impor emas, handphone serta besi baja.

Saat itu, Eko belum menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang. Berdasarkan catatan Bisnis, mantan pejabat bea cukai itu diumumkan menjadi tersangka pada April 2024.

Pada Mei 2024, Eko didakwa di pengadilan karena menerima gratifikasi sekitar Rp23 miliar. Salah satunya dari Direktur Time International sekaligus suami musisi Maia Estianty, Irwan Daniel Mussry.

Adapun Alex membantah adanya keuntungan yang diterima usai pertemuan dengan Eko sekitar tujuh bulan yang lalu. "Tidak ada konflik kepentingan antara saya dengan yang bersangkutan, apakah saya kenal dengan yang bersangkutan? Sata tidak kenal sebelu yang bersangkutan datang ke KPK," ujarnya di Polda Metro Jaya, Selasa (15/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya telah memeriksa ajudan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata terkait dengan kasus pertemuan dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan ajudan Alex diperiksa pada Selasa (15/10/2024) di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro.

"Ajudan Alexander Marwata [ikut diperiksa]," ujarnya di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Kemudian, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan bahwa ajudan Alex diperiksa sekitar enam jam dengan 18 pertanyaan.

Sementara itu, Alexander Marwata diperiksa selama delapan jam dan dicecar 24 pertanyaan terkait dengan pertemuannya bersama dengan Eko Darmanto.

"Saudara AM telah diambil keterangannya dalam rangka klarifikasi dan telah menjawab 24 pertanyaan dari tim penyelidik," tutur Ade Ary.

Klarifikasi Alexander Marwata

Alexander mengatakan pertemuannya dengan Eko Darmanto terjadi pada Maret 2024. Pertemuan itu dilakukan atas dasar Eko ingin melaporkan kasus dugaan korupsi di Bea Cukai mengenai impor emas hingga besi baja.

"Apa tujuannya bertemu? yang bersangkutan ingin melaporkan terkait dugaan korupsi di instansi perusahaan bea cukai terkait impor emas, handphone, besi baja. Hanya itu," ujarnya di Polda Metro Jaya, Selasa (15/10/2024).

Alex menegaskan bahwa dalam pertemuannya itu, dirinya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dan murni hanya untuk mendapatkan laporan dari Eko.

Sementara itu, Alex juga mengaku tidak merasa telah melakukan pelanggaran etik saat bertemu dengan Eko. Sebab, pertemuan itu sudah diketahui oleh internal KPK termasuk pimpinan lainnya.

Oleh karena itu, Alex menegaskan bahwa pertemuannya dengan Eko sudah sesuai prosedur yang ada dan dilaporkan ke Dumas KPK hingga Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

"Sejauh ini saya berusaha menjalankan tugas dan pekerjaan saya dengan sebaik-baiknya. Saya mencoba menaati semua peraturan yang ada di KPK, saya bersikap transparan, terbuka terhadap staf juga terhadap pimpinan," pungkasnya.