Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -WASHINGTON. Belanja konsumen AS naik lebih tinggi dari yang diharapkan pada bulan September 2024. Sehingga menempatkan ekonomi pada lintasan pertumbuhan yang lebih tinggi menuju tiga bulan terakhir tahun ini.

Mengutip Reuters, Kamis (31/10), Biro Analisis Ekonomi Departemen Perdagangan AS melaporkan belanja konsumen, yang mencakup lebih dari dua pertiga aktivitas ekonomi AS, naik 0,5% September 2024 setelah kenaikan 0,3% pada bulan Agustus.

Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan belanja konsumen naik 0,4%.

Data tersebut dimasukkan dalam laporan produk domestik bruto lanjutan untuk kuartal ketiga, yang diterbitkan pada hari Rabu. Secara tahunan, belanja konsumen meningkat 3,7%, merupakan yang tertinggi sejak kuartal pertama tahun 2023, yang berkontribusi sebagian besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,8% pada kuartal terakhir.

Pengeluaran didorong oleh pasar tenaga kerja yang tangguh serta peningkatan kekayaan bersih rumah tangga, berkat lonjakan pasar saham dan harga rumah yang lebih tinggi.

Namun, ada kekhawatiran bahwa pertumbuhan sebagian besar didorong oleh rumah tangga berpenghasilan menengah dan atas, yang memiliki lebih banyak fleksibilitas dan substitusi konsumsi.

Namun, meredanya inflasi membuat rumah tangga, terutama keluarga berpenghasilan rendah sedikit lega.

Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) meningkat 0,2% pada bulan September setelah kenaikan 0,1% pada bulan Agustus. Para ekonom telah memperkirakan inflasi PCE naik 0,2%.

Secara tahunan hingga September, indeks harga PCE meningkat 2,1%. Itu adalah kenaikan inflasi PCE tahunan terkecil sejak Februari 2021 dan mengikuti kenaikan 2,3% pada bulan Agustus.

Tidak termasuk komponen makanan dan energi yang bergejolak, indeks harga PCE naik 0,3% setelah meningkat 0,2% pada bulan Agustus.

Sementara itu inflasi inti September 2024 secara tahunan meningkat 2,7% untuk bulan ketiga berturut-turut. Federal Reserve melacak ukuran harga PCE untuk target inflasi 2%.

Bank sentral AS bulan lalu meluncurkan siklus pelonggaran kebijakannya dengan pemotongan suku bunga 0,5% atau 50 basis poin, pengurangan pertama dalam biaya pinjaman sejak 2020.

Suku bunga kebijakan Fed sekarang ditetapkan dalam kisaran 4,75%-5,00%, setelah dinaikkan sebesar 525 basis poin pada tahun 2022 dan 2023.

Fed diperkirakan akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin Kamis depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi lintas negara sepanjang tahun 2024 cukup menjanjikan walau masih berada dalam laju yang berbeda-beda dan belum sepenuhnya optimal ke level pra-pandemi.

Meski demikian, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa ke depan masih terdapat beberapa risiko ketidakpastian yang tetap perlu dicermati, antara lain indikasi penurunan aktivitas manufaktur global, eskalasi konflik geopolitik kawasan.

Selain itu, transisi pemerintahan di berbagai negara yang potensial mempengaruhi arah kebijakan ekonomi serta ekspektasi lanjutan pemangkasan suku bunga yang dapat mempengaruhi sentimen investor pasar keuangan.

"Kinerja ekonomi domestik masih baik dan perlu terus didorong lebih tinggi," ujarnya yang dikutip Rabu (2/10/2024).

Perbaikan kinerja tersebut tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen yakni (112,4) berada di zona optimis diikuti dengan tren penjualan riil di zona positif 5,8% (year on year/YoY) pada Agustus 2024. Sementara itu, kinerja neraca perdagangan mencatat surplus (US$ 2,9 miliar) dan berkontribusi mendukung ketahanan eksternal.

"Dari sinilah aktivitas ekonomi lintas sektor dan ekspansi korporasi perlu terus didorong lebih tinggi agar dapat berkontribusi pada peningkatan daya beli rumah tangga dan kualitas pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Dia juga menyampaikan beberapa perkembangan positif terkini yaitu, kinerja industri perbankan terus membaik ditopang sektor korporasi.

Per Agustus 2024, kredit perbankan tumbuh sebesar 11,40% secara (YoY), sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 7,01% (YoY). Sektor korporasi masih memberikan kontribusi pertumbuhan terbesar baik disisi kredit maupun DPK masing masing sebesar 14,50% dan 15,14% (YoY).

Kemudian, Kondisi permodalan perbankan masih solid. Rasio permodalan (KPMM) industri terjaga di level 26,48% pada periode Agustus 2024. Sementara itu, kondisi likuiditas masih relatif memadai dengan rasio rasio AL/NCD berada di level 112,91% dan AL/DPK sebesar 25,37%

Lebih lanjut LPS pun terus memantau pergerakan atas tren suku bunga simpanan perbankan nasional, baik yang berdenominasi Rupiah maupun valuta asing. Saat ini Suku Bunga Simpanan (SBP) terpantau naik 17 bps menjadi sebesar 3,58% jika dibandingkan periode penetapan TBP bulan Mei 2024. Tren tersebut dipengaruhi faktor kondisi likuiditas dan ekspansi kredit yang meningkat cukup tinggi. Langkah pemangkasan suku bunga acuan masih relatif terbatas dampaknya dan membutuhkan waktu agar dapat diterima oleh bank.

Sementara itu, SBP simpanan valas terpantau naik 2 bps ke level 2,14% dibandingkan periode penetapan TBP bulan Mei 2024. Kondisi likuiditas valas, ekspektasi terhadap lanjutan pemangkasan suku bunga Fed Fund Rate (The Fed) diperkirakan akan mempengaruhi arah pergerakan SBP Valas ke depan.

PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia diperkirakan turun pada triwulan II-2024. Buruknya kinerja sektor manufaktur dan perdagangan besar menjadi penyebab utamanya.

Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) dalam laporan mereka yang bertajuk Rentannya Mesin Pertumbuhan Ekonomi menyebutkan Indonesia hanya mampu tumbuh 4,97 persen hingga 5,01 persen. Angka itu lebih rendah daripada realisasi pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,11 persen.

"Pertumbuhan melambat didorong faktor musiman dengan sektor-sektor utama seperti manufaktur dan perdagangan besar yang berkinerja buruk, sementara sektor-sektor yang lebih kecil seperti transportasi dan administrasi publik mengalami peningkatan yang kuat," kata ekonom makroekonomi dan keuangan LPEM UI Teuku Riefky, Sabtu, 3 Agustus 2024.
Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini berencana mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2024. Menurut Riefky, penurunan pertumbuhan sudah diprediksi banyak pihak, utamanya akibat faktor musiman dan ketidakpastian global yang masih cukup tinggi.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi RI Diproyeksikan Tumbuh hingga 5,01% pada Triwulan II-2024

Ekonomi RI hanya mengandalkan tiga sektor

Sedianya, masalah perekonomian dalam negeri telah terlihat sejak awal tahun meski angka pertumbuhannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan 2023 yang hanya 5,05 persen. Ekonomi Indonesia yang hanya mengandalkan tiga sektor, yaitu pertanian, pengolahan, dan perdagangan, mencatatkan pertumbuhan di bawah rerata nasional.

Stagnansi yang cukup kuat terjadi pada sektor pengolahan dan memperkuat indikasi terjadinya deindustrialisasi yang prematur. Sementara itu, perdagangan eceran dan besar hanya mampu tumbuh di bawah lima persen, sekaligus mengindikasikan terjadinya pelemahan daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah.

"Walau Indonesia memasuki 2024 dengan catatan positif di aspek pertumbuhan ekonomi, perlu digarisbawahi ini bukan pertanda perbaikan fundamen ekonomi. Bahkan, tingginya angka pertumbuhan pada triwulan I-2024 lebih disebabkan faktor musiman," jelas dia.

Senada dengannya, Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menyebutkan turunnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2024 disebabkan sudah tidak adanya lagi konsumsi berskala besar seperti yang terjadi pada triwulan I, yakni saat pemilu dan Lebaran. Ekonomi pun diproyeksikan hanya mampu tumbuh 4,98 persen.

"Proyeksi pertumbuhan tahunan yang lebih rendah pada triwulan II-2024 terkait dengan normalisasi kegiatan ekonomi pascapemilu dan peningkatan konsumsi musiman selama perayaan Ramadan pada kuartal sebelumnya," ujar Andry, Sabtu, 3 Juli 2024.

Dia memperkirakan konsumsi rumah tangga hanya mampu tumbuh 4,7 persen, lebih rendah daripada realisasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan sebelumnya yang mencapai 4,9 persen. Demikian halnya dengan pertumbuhan konsumsi pemerintah yang diperkirakan hanya bisa tumbuh 11,2 persen, terjun bebas dari realisasi triwulan I-2024 yang mencapai 19,90 persen.

Baca juga: Lampaui Vietnam dan Thailand, Nilai Tambah Manufaktur RI Capai USD255 Miliar

Kelas menengah

Terkait dengan itu, LPEM UI menilai kondisi masyarakat kelas menengah kian memprihatinkan. Penurunan daya beli, kesempatan kerja yang terbatas, hingga naiknya harga-harga menyebabkan kelompok masyarakat tersebut berada dalam impitan. Apalagi, kelompok masyarakat itu kerap luput dari bantuan pemerintah.

Pada 2023, kelas menengah di Indonesia mencakup sekitar 52 juta jiwa dan mewakili 18,8 persen dari total populasi. Sementara itu, calon kelas menengah yang didefinisikan sebagai penduduk dengan kemungkinan kurang dari 10 persen untuk menjadi miskin, tetapi memiliki kemungkinan di atas 10 persen untuk menjadi rentan menunjukkan peningkatan konsisten setiap tahun.

"Jika daya beli kelas menengah menurun, hal ini dapat memaksa mereka untuk berpindah level ke calon kelas menengah atau rentan, mengurangi peran mereka sebagai kontributor pajak dan meningkatkan ketergantungan mereka pada dukungan fiskal," tutur Riefky.

"Akibatnya, pemerintah akan menghadapi tekanan keuangan yang lebih besar dan mungkin perlu meningkatkan pengeluaran publik untuk subsidi, yang selanjutnya memengaruhi rasio pajak terhadap PDB dan mempersulit upaya mencapai keberlanjutan fiskal serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi," tambah dia.

(AHL)

PERKEMBANGAN deflasi yang terjadi beberapa waktu terakhir ini harus dicermati dengan baik. Tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan rangkaian pengelolaan ekonomi yang tidak memadai.

Deflasi yang terjadi ini merupakan penurunan tingkat harga umum barang dan jasa, yang seolah-olah menguntungkan masyarakat luas. Harga tidak naik lalu kita secara individu yang mapan bersorak menikmatinya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,28 pada Juni 2024 menjadi 106,09 pada Juli 2024. Dalam beberapa waktu terakhir ini ekonomi Indonesia Indonesia mengalami deflasi 0,18 persen pada Juli tahun ini dibanding dengan IHK bulan sebelumnya (month-to-month/mtm). Selama tiga bulan terakhir ini terjadi deflasi beruntun.
Namun, deflasi ini secara umum merupakan gejala konsumen secara luas tidak bisa mengkonsumsi barang dengan wajar atau setidaknya menunda konsumsinya. Deflasi kedengarannya menguntungkan bagi konsumen karena harga yang lebih rendah, tetapi ini merupakan fenomena makroekonomi, ekonomi masyarakat sedang tidak berdaya untuk membeli barang-barang kebutuhannya.

Baca juga: Deflasi: Pengertian, Jenis, dan Dampaknya

Deflasi yang terjadi sekarang dapat menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap pada perekonomian jika kebijakan makro dan kebijakan sektor riil apa adanya seperti sekarang. Yang sudah jelas ada di hadapan mata adalah penurunan konsumsi. Konsumen menunda pembelian untuk mengantisipasi harga yang lebih rendah lagi di masa depan karena keterbatasan pendapaatannya dan banyak yang menganggur.

Dalam aspek kesempatan kerja peluang pekerjaan, masalah pengangguran lebih berat, yang tidak bisa diukur secara baik karena fenomena sektor informal sangat banyak. Bantuan sosial yang sangat besar sebagai jual beli suara politik tidak membanatui sama sekali memperbaiki keadaan, bahkan mendorong utang semakin besar sebagai beban ekonomi politik yang diwariskan.

Deflasi beruntun

Selain menerima keadaan deflasi beruntun, konsumsi lemah karena pendapatan turun dan PHK pengangguran yang semakin massal, pemerintah baru mendapat warisan utang yang besar selama 10 tahun terakhir ini.

Gabungan masalah industri yang berat, pengangguran, dan deflasi karena konsumsi menurun, maka dunia usaha yang dirasakan Kadin semakin berat. Saya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Kadin (dan Mantan Kepala LP3E Kadin Pusat), melihat tidak altrernatif banyak kecuali biaya produksi harus dipangkas, yang pada gilirannya memangkas pekerja menjadi lebih sedikit lagi.

Dunia usaha mengalami penurunan pendapatan akibat konsumsi masyarakat turun sehingga dengan terpaksa memberhentikan pekerja atau mengurangi jam kerja. Dalam jangka lebih panjang bisa terjadi stagnasi atau penurunan upah karena pada keadaan seperti ini pengusaha juga dapat memotong upah atau menghentikan kenaikan upah. Secara makro ini selanjutnya mengurangi permintaan secara keseluruhan dalam perekonomian.

Baca juga: Hattrick, Ekonomi Indonesia Alami Deflasi Lagi

Ada yang diwariskan pemerintah Jokowi terhadap pemerintah baru, yakni dampak makroekonomi. Hati-hati kepala ular resesi bisa menghadang ekonomi Indonesia karena deflasi yang terus-menerus dapat menyebabkan spiral deflasi, yang memburuk.

Penurunan harga menyebabkan berkurangnya aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya menyebabkan harga semakin jatuh. Hal ini dapat mengakibatkan resesi yang berkepanjangan. Investasi yang dilakukan dunia usaha tidak akan lebih tinggi, bahkan bisa lebih rendah lagi.

Dunia usaha akan melakukan koreksi perencanaannya dengan menunda atau membatalkan rencana investasi karena ketidakpastian mengenai pendapatan dan keuntungan di masa depan.

Peningkatan suku bunga riil, ketika suku bunga nominal sudah rendah, deflasi meningkatkan suku bunga riil, membuat pinjaman menjadi lebih mahal dan menghambat investasi dan pengeluaran.

Lupakan mimpi ekonomi tumbuh delapan persen jika masalah konsumsi rendah ini tidak bisa diatasi dengan pengembangan ekonomi di sektor riil, terutama sektor industri.

Didik J Rachbini
Ekonom Senior Indef
Guru Besar Universitas Paramadina

(AHL)

SUBSIDI bahan bakar minyak (BBM) hingga saat ini masih banyak dimanfaatkan oleh kalangan menengah ke atas. Karena itu, pemerintah perlu menetapkan langkah mekanisme yang lebih progresif untuk mengendalikan pemberian subsidi tersebut.

"Ada inclussion error di sini. Oleh karena itu, karena sebetulnya ada batasan atau kuota BBM bersubsidi, maka ini perlu dikontrol, diarahkan, diurus oleh pemerintah bagaimana kemudian mekanismenya. Supaya yang memanfaatkan BBM bersubsidi itu ialah memang kalangan yang berhak," tutur Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal saat dihubungi.

Faisal pun berujar, pembatasan BBM subsidi itu seharusnya lebih menyasar pada orang yang betul-betul membutuhkan atau kendaraan yang betul-betul diasosiasikan atau merupakan representasi konsumen menengah ke bawah, seperti kendaraan umum dan sepeda motor. Adapun mobil atau mobil yang mahal semestinya tidak boleh menerima BBM bersubsidi.
"Ini semestinya yang sudah dilakukan sejak lama supaya subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran dan dampaknya ke fiskal menjadi kuotanya tidak terlewati," imbuh dia.

Faisal juga mengingatkan, jangan sampai nanti apabila telah diimplementasikan, pembatasan BBM subsidi tersebut justru menimbulkan masalah baru yang tidak diinginkan. "Maka, dalam implementasinya tidak perlu buru-buru sebetulnya. Jadi planning dan juga sistemnya secara teknis harus disiapkan dengan matang, termasuk hitung-hitungan bagaimana potensi dampaknya," jelas Faisal.

Senada dengan Faisal, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyampaikan setidaknya ada alokasi anggaran Rp90 triliun untuk subsidi BBM yang masih salah sasaran. "Maka, pembatasan subsidi tadi untuk menyelamatkan Rp90 triliun yang masih dinikmati oleh konsumen yang tidak berhak tadi, hanya mekanismenya yang harus dilakukan dengan tepat," terang Fahmy saat dihubungi.

Mekanisme pembatasan subsidi bisa saja disederhanakan. Misalnya, untuk pertalite dan solar diberikan kepada sepeda motor dan kendaraan angkutan orang seperti transportasi umum, angkutan online, dan kendaraan pengangkut barang-barang sehari-hari.

"Tapi kalau truknya itu dari pemilik perusahaan sawit dan tambang, ya itu enggak boleh (gunakan BBM subsidi). Kemudian pemilik kendaran pribadi, mobil pribadi yang tidak masuk dalam kriteria tadi harus pindah ke pertamax. Apalagi yang mobil mewah, haram hukumnya membeli pertalite," kata Fahmy.

Baca juga: Luhut Ungkap Wacana Pembatasan BBM Subsidi, Ini Kata Menteri ESDM

Di lain pihak, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meragukan wacana pemerintah yang akan melaksanakan pembatasan penjualan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Sebab, imbuh Mulyanto, sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan pembatasan distribusi BBM bersubsidi akan dijalankan pada 2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2025.

Ia pun meminta pemerintah tidak sembarangan melontarkan pernyataan karena hal itu nantinya akan membingungkan masyarakat yang sedang berupaya bangkit dari kondisi ekonomi yang sedang sulit. "Wacana ini kan sudah lama berkembang, karena diketahui terjadi ketidaktepatan sasaran yang memicu ketidakadilan dalam distribusi BBM bersubsidi. Orang kaya atau mobil mewah kedapatan masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi," ungkapnya dalam keterangan yang diterima pada Kamis, 11 Juli 2024.

Padahal, lanjut Mulyanto, BBM bersubsidi ini ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Akan tetapi, pada kenyataannya pemerintah mengambil sikap pembiaran. "Sementara Pertamina proaktif dengan aplikasi MyPertamina yang melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsidi di lapangan. Padahal ini kan aksi korporasi yang tidak ada dasar hukumnya," lanjut dia.

Di sisi lain, Mulyanto juga menyoroti masih terjadinya pendistribusian BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Misalnya, kendaraan tambang, industri, dan perkebunan yang semestinya tidak menggunakan BBM bersubsidi, ternyata di lapangan diketahui masih menggunakan BBM bersubsidi. "Jadi, pemerintah wajib menertibkan soal distribusi BBM ini dengan merevisi perpres terkait agar semakin berkeadilan," tegasnya.

Kendati demikian, Mulyanto menerangkan bahwa apabila dalam kondisi tertentu, misalnya harga minyak naik, nilai tukar dolar AS meningkat, dan keuangan negara mengalami kesulitan, maka pembatasan BBM bersubsidi bisa menjadi pilihan ketimbang menaikkan harga BBM bersubsidi.

Belum pasti

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 akan dibatasi. "Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi," kata Luhut dikutip melalui akun Instagram resminya, Jumat, 12 Juli 2024.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bensin yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. Ia meyakini penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif itu juga tergolong rendah. "Itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut)," kata Luhut.

Berbeda dengan pernyataan Luhut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan bahwa pembatasan BBM bersubsidi belum pasti. Ia menegaskan kebijakan itu hingga kini belum diputuskan oleh Presiden. "Enggak ada batas-batas (BBM bersubsidi) pada 17 Agustus, masih belum ini (diputuskan) kok," terang dia.

Baca juga: Mulai 17 Agustus, Pemerintah Bakal Perketat Pembelian BBM Subsidi

Selain itu, ia menegaskan tidak akan ada penaikan atau perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Merespons soal pembatasan BBM bersubsidi, Arifin menerangkan saat ini pihaknya tengah memperdalam data mengenai masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi sehingga penyalurannya tepat sasaran.

Sementara itu, aturan konsumen BBM pertalite akan tercantum dalam Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014. Nantinya, dari revisi perpres itu akan diturunkan peraturan menteri (permen) ESDM tentang ketentuan detailnya, seperti penetapan kriteria penerima subsidi, misalnya jenis kendaraan yang berhak membeli pertalite dan solar.

Ia pun menambahkan revisi Perpres 191 tersebut saat ini masih dalam pembahasan di tiga menteri terkait, yaitu Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan.

Senada dengan Arifin, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan saat ini pihaknya tengah menunggu revisi Perpres 191. "Kita sedang menunggu Perpres 191 agar BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang mampu yang mendapatkan BBM bersubsidi," kata Erick saat ditemui di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Lebih lanjut, Erick menegaskan pihaknya bukan pengambil sebuah kebijakan. Karena itu, Kementerian BUMN akan terus mendukung Perpres 191 untuk segera didorong, tidak hanya untuk BBM saja, tapi juga gas.

Ikuti regulasi

Penjabat Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menuturkan pada prinsipnya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti regulasi atau peraturan apa pun yang ditetapkan pemerintah.

"Paralel upaya-upaya subsidi tepat juga terus kami lakukan seperti pendataan pengguna BBM subsidi (biosolar dan pertalite) melalui QR code dan pendataan pengguna elpiji 3 kg dengan pendaftaran menggunakan KTP," papar Heppy saat dihubungi, Jumat, 12 Juli 2024.

Hingga saat ini, pendaftaran QR code untuk biosolar telah tercapai 100 persen dengan jumlah nomor polisi (nopol) lebih dari 4,6 juta pendaftar. Untuk pertalite juga telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar, dan Pertamina Patra Niaga masih terus mendorong. Adapun untuk elpiji 3 kg, pendataan telah mencapai sebanyak 45,3 juta nomor induk keluarga (NIK).

"Selain itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum terus kami lakukan untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi dan elpiji subsidi di lapangan," jelas dia.

(AHL)

SUBSIDI bahan bakar minyak (BBM) hingga saat ini masih banyak dimanfaatkan oleh kalangan menengah ke atas. Karena itu, pemerintah perlu menetapkan langkah mekanisme yang lebih progresif untuk mengendalikan pemberian subsidi tersebut.

"Ada inclussion error di sini. Oleh karena itu, karena sebetulnya ada batasan atau kuota BBM bersubsidi, maka ini perlu dikontrol, diarahkan, diurus oleh pemerintah bagaimana kemudian mekanismenya. Supaya yang memanfaatkan BBM bersubsidi itu ialah memang kalangan yang berhak," tutur Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal saat dihubungi.

Faisal pun berujar, pembatasan BBM subsidi itu seharusnya lebih menyasar pada orang yang betul-betul membutuhkan atau kendaraan yang betul-betul diasosiasikan atau merupakan representasi konsumen menengah ke bawah, seperti kendaraan umum dan sepeda motor. Adapun mobil atau mobil yang mahal semestinya tidak boleh menerima BBM bersubsidi.
"Ini semestinya yang sudah dilakukan sejak lama supaya subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran dan dampaknya ke fiskal menjadi kuotanya tidak terlewati," imbuh dia.

Faisal juga mengingatkan, jangan sampai nanti apabila telah diimplementasikan, pembatasan BBM subsidi tersebut justru menimbulkan masalah baru yang tidak diinginkan. "Maka, dalam implementasinya tidak perlu buru-buru sebetulnya. Jadi planning dan juga sistemnya secara teknis harus disiapkan dengan matang, termasuk hitung-hitungan bagaimana potensi dampaknya," jelas Faisal.

Senada dengan Faisal, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyampaikan setidaknya ada alokasi anggaran Rp90 triliun untuk subsidi BBM yang masih salah sasaran. "Maka, pembatasan subsidi tadi untuk menyelamatkan Rp90 triliun yang masih dinikmati oleh konsumen yang tidak berhak tadi, hanya mekanismenya yang harus dilakukan dengan tepat," terang Fahmy saat dihubungi.

Mekanisme pembatasan subsidi bisa saja disederhanakan. Misalnya, untuk pertalite dan solar diberikan kepada sepeda motor dan kendaraan angkutan orang seperti transportasi umum, angkutan online, dan kendaraan pengangkut barang-barang sehari-hari.

"Tapi kalau truknya itu dari pemilik perusahaan sawit dan tambang, ya itu enggak boleh (gunakan BBM subsidi). Kemudian pemilik kendaran pribadi, mobil pribadi yang tidak masuk dalam kriteria tadi harus pindah ke pertamax. Apalagi yang mobil mewah, haram hukumnya membeli pertalite," kata Fahmy.

Baca juga: Luhut Ungkap Wacana Pembatasan BBM Subsidi, Ini Kata Menteri ESDM

Di lain pihak, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meragukan wacana pemerintah yang akan melaksanakan pembatasan penjualan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Sebab, imbuh Mulyanto, sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan pembatasan distribusi BBM bersubsidi akan dijalankan pada 2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2025.

Ia pun meminta pemerintah tidak sembarangan melontarkan pernyataan karena hal itu nantinya akan membingungkan masyarakat yang sedang berupaya bangkit dari kondisi ekonomi yang sedang sulit. "Wacana ini kan sudah lama berkembang, karena diketahui terjadi ketidaktepatan sasaran yang memicu ketidakadilan dalam distribusi BBM bersubsidi. Orang kaya atau mobil mewah kedapatan masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi," ungkapnya dalam keterangan yang diterima pada Kamis, 11 Juli 2024.

Padahal, lanjut Mulyanto, BBM bersubsidi ini ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Akan tetapi, pada kenyataannya pemerintah mengambil sikap pembiaran. "Sementara Pertamina proaktif dengan aplikasi MyPertamina yang melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsidi di lapangan. Padahal ini kan aksi korporasi yang tidak ada dasar hukumnya," lanjut dia.

Di sisi lain, Mulyanto juga menyoroti masih terjadinya pendistribusian BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Misalnya, kendaraan tambang, industri, dan perkebunan yang semestinya tidak menggunakan BBM bersubsidi, ternyata di lapangan diketahui masih menggunakan BBM bersubsidi. "Jadi, pemerintah wajib menertibkan soal distribusi BBM ini dengan merevisi perpres terkait agar semakin berkeadilan," tegasnya.

Kendati demikian, Mulyanto menerangkan bahwa apabila dalam kondisi tertentu, misalnya harga minyak naik, nilai tukar dolar AS meningkat, dan keuangan negara mengalami kesulitan, maka pembatasan BBM bersubsidi bisa menjadi pilihan ketimbang menaikkan harga BBM bersubsidi.

Belum pasti

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 akan dibatasi. "Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi," kata Luhut dikutip melalui akun Instagram resminya, Jumat, 12 Juli 2024.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bensin yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. Ia meyakini penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif itu juga tergolong rendah. "Itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut)," kata Luhut.

Berbeda dengan pernyataan Luhut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan bahwa pembatasan BBM bersubsidi belum pasti. Ia menegaskan kebijakan itu hingga kini belum diputuskan oleh Presiden. "Enggak ada batas-batas (BBM bersubsidi) pada 17 Agustus, masih belum ini (diputuskan) kok," terang dia.

Baca juga: Mulai 17 Agustus, Pemerintah Bakal Perketat Pembelian BBM Subsidi

Selain itu, ia menegaskan tidak akan ada penaikan atau perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Merespons soal pembatasan BBM bersubsidi, Arifin menerangkan saat ini pihaknya tengah memperdalam data mengenai masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi sehingga penyalurannya tepat sasaran.

Sementara itu, aturan konsumen BBM pertalite akan tercantum dalam Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014. Nantinya, dari revisi perpres itu akan diturunkan peraturan menteri (permen) ESDM tentang ketentuan detailnya, seperti penetapan kriteria penerima subsidi, misalnya jenis kendaraan yang berhak membeli pertalite dan solar.

Ia pun menambahkan revisi Perpres 191 tersebut saat ini masih dalam pembahasan di tiga menteri terkait, yaitu Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan.

Senada dengan Arifin, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan saat ini pihaknya tengah menunggu revisi Perpres 191. "Kita sedang menunggu Perpres 191 agar BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang mampu yang mendapatkan BBM bersubsidi," kata Erick saat ditemui di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Lebih lanjut, Erick menegaskan pihaknya bukan pengambil sebuah kebijakan. Karena itu, Kementerian BUMN akan terus mendukung Perpres 191 untuk segera didorong, tidak hanya untuk BBM saja, tapi juga gas.

Ikuti regulasi

Penjabat Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menuturkan pada prinsipnya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti regulasi atau peraturan apa pun yang ditetapkan pemerintah.

"Paralel upaya-upaya subsidi tepat juga terus kami lakukan seperti pendataan pengguna BBM subsidi (biosolar dan pertalite) melalui QR code dan pendataan pengguna elpiji 3 kg dengan pendaftaran menggunakan KTP," papar Heppy saat dihubungi, Jumat, 12 Juli 2024.

Hingga saat ini, pendaftaran QR code untuk biosolar telah tercapai 100 persen dengan jumlah nomor polisi (nopol) lebih dari 4,6 juta pendaftar. Untuk pertalite juga telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar, dan Pertamina Patra Niaga masih terus mendorong. Adapun untuk elpiji 3 kg, pendataan telah mencapai sebanyak 45,3 juta nomor induk keluarga (NIK).

"Selain itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum terus kami lakukan untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi dan elpiji subsidi di lapangan," jelas dia.

(AHL)