Bisnis.com, JAKARTA – Upaya penyehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya diperkirakan terpengaruh oleh penurunan anggaran infrastruktur tahun depan. Sebab, tingkat ketergantungan BUMN Karya terhadap proyek pemerintah masih tinggi.

Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan perolehan kontrak kerja BUMN Karya rata-rata 50% berasal dari proyek pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Dikarenakan tingginya tingkat ketergantungan BUMN Karya atas proyek pemerintah, sehingga penurunan anggaran tentunya akan memengaruhi penyehatan BUMN Karya,” kata Kartika kepada Bisnis baru-baru ini.

Tak hanya itu, jelas Kartika, kementerian mewaspadai indikasi penurunan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tahun depan, nilai pos APBN untuk kementerian tersebut turun menjadi Rp75 triliun dari Rp146 triliun pada 2024.

Indikasi penurunan anggaran yang terjadi di Kementerian PUPR, sambungnya, menjadi kewaspadaan bagi departemen perusahaan pelat merah untuk mempersiapkan mitigasi lebih awal. Terkait dengan ihwal ini, baik perseroan maupun kementerian melakukan sejumlah upaya penyehatan.

Di antaranya, langkah restrukturisasi terhadap pemegang obligasi melalui Rapat Umum Pemegang Obligasi/Sukuk (RUPO/RUPSU) oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan restrukturisasi yang dijalankan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Dia menerangkan proses restrukturisasi oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dijalankan dengan terus melakukan diskusi intensif perihal proses review komprehensif terhadap master restructuring agreement (MRA) dengan seluruh kreditur perbankan.

Waskita, sambungnya, melakukan 8 metode restrukturisasi penyehatan kinerja operasional dan bisnis perusahaan. Yakni, restrukturisasi keuangan, Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah dan partisipasi publik melalui rights issue.

Kemudian, fasilitas kredit dengan penjaminan pemerintah, strategic partnership ruas tol, restrukturisasi anak perusahaan, transformasi bisnis, penyelesaian ruas Tol Sumatera, serta perbaikan tata kelola dan manajemen risiko.

Sementara itu, WIKA melakukan restrukturisasi penyehatan keuangan dan perbaikan operasi serta bisnis yang terdiri atas 8 substream penyehatan, yaitu restrukturisasi keuangan, perbaikan tata kelola dan manajemen risiko, percepatan penagihan piutang bermasalah, asset recycling, perbaikan portfolio orderbook, penurunan operating expense, penurunan saldo pinjaman talangan supplier, serta penguatan struktur permodalan.

Kemudian, lanjutnya, ada rencana integrasi BUMN Karya. Ihwal hajat ini, BUMN Karya yang memiliki kemiripan atau kesamaan profil proyek akan diintegrasikan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah memperkuat kompetensi dan spesialisasi keunggulan BUMN Karya.

“Kami terus bekerja keras dengan semua pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang paling optimal dan berdampak baik untuk BUMN Karya. Tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk jangka panjang yang berkelanjutan,” tutur Kartika.

Kementerian BUMN, jelasnya, memastikan going concern perusahaan, yang menandakan kalau pemegang saham yakin bahwa BUMN Karya mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Termasuk, pembayaran utang serta kesanggupan untuk terus beroperasi.

Prospek 2025

Kendati mayoritas porsi kontrak kerja yang dimiliki berasal dari proyek pemerintah – dengan penurunan anggaran infrastruktur pemerintah sebesar 5,5% – Kartika menyebut kementerian masih optimistis dengan prospek kontrak kerja BUMN karya pada 2025.

Perlu diketahui, jika dilihat dari perolehan-perolehan kontrak kerja BUMN Karya yang didapat pada awal 2024 hingga saat ini, secara umum masih didominasi oleh proyek pemerintah.

Sebagai gambaran, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), meraih kontrak anyar senilai Rp10,2 triliun pada semester I-2024. Dari jumlah tersebut, proyek pemerintah mendominasi sebesar 66%, disusul proyek swasta 29%, dan sisanya dari proyek BUMN lain.

Lalu, ada PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) yang memeroleh kontrak baru senilai Rp9,65 triliun pada semester I-2024. Dari jumlah itu, sebesar 53,02% berasal dari proyek pemerintah.

“Walaupun lebih dari 50% porsi kontrak kerja yang dimiliki berasal dari proyek pemerintah, dengan penurunan anggaran infrastruktur pemerintah sebesar 5,5%, kami masih tetap optimis terhadap kontrak kerja BUMN karya pada 2025 yang dinilai masih cukup besar,” kata Kartika.

Sebagai antisipasi dan pemanfaatan peluang yang ada, sambungnya, kementerian mendorong perusahaan BUMN Karya untuk melakukan diversifikasi usaha di seluruh portofolio perusahaan demi mencapai target pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Seperti misalnya, bisa menggarap kontrak kerja pada melainkan juga mencari peluang di sektor swasta dan internasional,” ujarnya.

Bagaimanapun, dia berharap anggaran program infrastruktur selalu dapat terjaga dari tahun ke tahun guna mendukung program penguatan BUMN Karya yang berkelanjutan. Di samping itu, jelasnya, Kementerian BUMN akan selalu bersikap agile alias lincah atas perubahan yang terjadi, serta konsisten mendukung setiap hal yang menjadi program prioritas pemerintahan berikutnya.

BUMN Karya memiliki sejumlah fokus utama saat ini. Selain kepastian anggaran program-program infrastruktur pemerintah, sejumlah hal yang menjadi fokus perusahaan pelat merah di antaranya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, jalan tol, infrastruktur dasar lainnya, pemanfaatan peluang pasar internasional, serta program transformasi dalam menciptakan operasional excellence.

“Diharapkan pada akhirnya hal tersebut dapat menghasilkan proyek berkualitas yang berimplikasi pada kinerja keuangan yang positif,” jelas Kartika.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menetapkan anggaran belanja infrastruktur 2025 sebesar Rp400,3 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, anggaran infrastruktur itu susut sekitar 5,29% dari Rp422,7 triliun pada 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, amplop anggaran infrastruktur tersebut diperuntukkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi hingga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN,” kata Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Adapun, anggaran infrastruktur pada 2025 sebesar Rp400,3 triliun bakal dialokasikan untuk sejumlah proyek prioritas pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Perinciannya, sektor layanan dasar dan pangan bakal mencakup pengadaan rumah susun (rusun) sebanyak 3.884 unit dan rumah khusus sebanyak 596 unit.

Kemudian, pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebanyak 80 unit. Penyediaan SPAM dengan kapasitas 773 liter per detik dan jaringan irigasi (pembangunan seluas 2.000 Ha dan rehabilitasi seluas 15.000 Ha).

Selanjutnya, pada sektor konektivitas dan transportasi akan digunakan untuk mendukung pembangunan jalan nasional sepanjang 159,1 kilometer (km) dan jalan tol sepanjang 207,8 km. Jembatan baru sepanjang 4.993,4 meter dan flyover atau underpass sepanjang 1.552,0 meter.

Kemudian, pengadaan bandar udara di 5 lokasi serta Pelabuhan penyeberangan 10 lokasi dan Pelabuhan laut di 39 lokasi.

Sektor jaringan energi dan ketenagalistrikan, meliputi jaringan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon – Semarang, pembangunan bendungan on going 18 unit (akumulatif), serta bantuan pasang baru listrik kepada 130.000 rumah tangga.

Terakhir, sektor infrastruktur TIK mencakup pembangunan digital broadcasting system (DBS) sebanyak 6 lokasi, penyediaan akses internet di 36.830 lokasi layanan public (akumulatif), dan operasional satelit multifungsi Satria-1 sebesar 150 Gbps.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan anggaran infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp400,3 triliun.

Dalam penjelasannya, anggaran infrastruktur itu mencakup pembiayaan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN,” kata Jokowi saat menyampaikan Pidato Nota Keuangan 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Namun demikian, berapa alokasi anggaran untuk proyek IKN pada 2025 atau periode awal pemerintahan Prabowo Subianto tidak disebutkan secara pasti.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata menjelaskan hingga saat ini pemerintah masih melakukan rumusan.

Isa menyebut Kemenkeu masih melakukan kalkulasi untuk memastikan sejumlah proyek IKN yang saat ini telah berjalan dapat dirampungkan.

“Kita belum ini kan [tentukan], belum exactnya kita lihat, yang kita pastikan yang sudah dimulai sekarang itu harus tetap jalan,” tuturnya.

Kemudian, Isa juga mengaku pemerintah masih akan terlebih dahulu mengkaji sejumlah proyek yang akan mulai dilelang pada tahun depan guna memastikan besaran anggaran infrastruktur pada 2025.

“Kemudian kita belum lihat seberapa banyak yang akan dimulai baru pada tahun depan, karena itu kita belum memastikan berapa khusus untuk IKN nya tahun depan,” pungkasnya.

Berdasarkan catatan bisnis, anggaran IKN pada awal 2024 ditetapkan sebesar Rp40,6 triliun. Kemudian pada Februari 2024, pagu anggaran untuk IKN turun menjadi Rp39,3 triliun.

Pada konferensi pers untuk kinerja APBN Maret, Sri Mulyani menyampaikan pagu IKN di angka Rp39,6 triliun. Berlanjut pada April, posisi anggaran kembali naik ke angka Rp39,8 triliun dan Mei kembali ke pagu awal, yakni Rp40,6 triliun. Sementara itu, dalam kabar terbaru, anggaran IKN dikerek menjadi Rp42,5 triliun.

Adapun, adanya penambahan anggaran tersebut akibat adanya belanja tambahan untuk infrastruktur. Beberapa tambahan belanja untuk IKN di antaranya belanja bandara VVIP, jalan tol IKN, jalan Jembatan IKN, dan untuk mendukung pembangunan 22 embung.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan rancangan anggaran infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp400,3 triliun.

Anggaran infrastruktur tersebut porsinya mencapai 11% dari total rencana pos Belanja Negara sebesar Rp3.613,1 triliun pada 2025. Akan tetapi, bila dibandingkan dengan alokasi anggaran infrastruktur pada 2024 yang mencapai Rp422,7 triliun, jumlahnya susut 5,29%

“Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun,” kata Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Jokowi menjelaskan anggaran infrastruktur tersebut utamanya bakal digunakan untuk mendorong pembanguan infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi.

Di samping itu, anggaran itu juga akan dialokasikan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN,” imbuhnya.

Menilik ke belakang, selama 10 tahun terakhir anggaran infrastruktur langganan meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, alokasi anggaran infrastruktur hanya turun sebanyak 2 kali saat Jokowi menjabat, tepatnya pada tahun anggaran (TA) 2020 dan 2022. Adapun secara rata-rata, komitmen anggaran infrastruktur yang dilayangkan Jokowi sebesar Rp359,26 triliun per tahun.

Pada awal menjabat di 2014, anggaran infrastruktur Jokowi Rp154,7 triliun. Kemudian, pada 2015 anggaran infrastruktur Jokowi melesat menjadi Rp256,1 triliun.

Pada 2016, Jokowi kembali menaikkan anggaran infrastruktur menjadi Rp269,1 triliun. Selanjutnya, pada 2021 anggaran infrastruktur naik menjadi Rp381,2 triliun.

Jokowi kembali menaikkan anggaran infrastruktur pada 2023 seiring dengan rencana pemerintah untuk mengejar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kemudian, anggaran infrastruktur yang digelontorkan pemerintah pada 2023 ialah Rp392 triliun. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan anggaran pada 2022 yaitu Rp372,8 triliun.

Adapun, pada tahun terakhir kepemimpinannya Jokowi mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun pada 2024 atau naik Rp30,7 triliun jika dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran infrastruktur di tahun pertamanya mulai disorot. Terlebih, selama masa kampanye pasangan Prabowo dan Gibran lantang menyatakan kesiapannya menggarap sejumlah proyek infrastruktur.

Salah satunya, mulai dari merencanakan pembangunan 10 kota inovasi yang tersebar di seluruh Indonesia hingga berkomitmen mengatasi masalah sanitasi dan air bersih yang juga bakal membutuhkan suntikan dana jumbo.

Ahli Tata Kota dan Permukiman Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar, menuturkan, untuk mewujudkan hal itu, Prabowo setidaknya perlu untuk mengalokasikan anggaran infrastruktur sekitar 10% dari total alokasi belanja negara.

“Ya idealnya minimal 10% untuk porsi infrastruktur dari APBN. 1% dari 10% [anggaran infrastruktur] untuk IKN,” kata Prabowo saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).

Mengacu pernyataan tersebut, bila diasumsikan pada porsi belanja negara dalam APBN 2024 yang sebesar Rp3.325 triliun, maka alokasi minimal anggaran infrastruktur yang ideal di tahun pertama pemerintahan Prabowo – Gibran senilai Rp332,51 triliun.

Jehansyah menambahkan, proyek infrastruktur yang perlu menjadi perhatian Prabowo – Gibran tentunya yakni memastikan keberlanjutan pembangunan mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Di samping itu, rival Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 itu juga perlu serius mengatasi permasalahan air bersih dan sanitasi hingga menekan angka wilayah kumuh yang terus bertambah.

“Kan dulu targetnya 2019 itu 100% sanitasi, 0% wilayah kumuh dan 100% air bersih. Tapi kan [realitanya] belum, baru sekitar 50% realisasi sanitasi, yang wilayah kumuh bukannya 0 malah bertambah kumuh hasil sensus 2020 kan,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 - 2024 cakupan perpipaan Indonesia membutuhkan dana yang tidaklah sedikit.

Dalam RPJMN tersebut RI menargetkan cakupan perpipaan di perkotaan posisinya dapat mencapai 30% pada 2030. Sementara hingga saat ini realisasinya baru mencapai 19,45%. Hal ini penting untuk direalisasikan guna meningkatkan taraf kelayakan Masyarakat RI.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, mengungkap untuk mengejar target hingga 2030, diperlukan anggaran jumbo mencapai Rp123 triliun.

"Kita bisa bicara angka RPJMN kemarin misalnya 2020 - 2024 ini kalau fokus di air minum saja ya, itu untuk naikin 10% [untuk mencapai target 30% pada 2030] itu butuhnya Rp123 triliun," jelas Herry saat ditemui di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu (22/5/2024).

Atas dasar hal itu, pemerintah Prabowo ke depan perlu mencanangkan pembentukan program atau meneken realisasi kerja sama strategis dengan sejumlah pihak guna mewujudkan visi-misi yang pernah diungkapkannya tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Setelah dipastikan mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) pada 2025, dua emiten BUMN Karya yakni ADHI dan PTPP punya rencana berbeda. ADHI berencana melakukan diversifikasi proyek, sementara PTPP bakal melanjutkan divestasi aset.

Saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) terpantau menguat pada sebulan terakhir.