REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rekaman suara Anies Baswedan untuk Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Khoirudin tersebar media sosial. Pesan yang diduga dibuat pada Jumat (9/8/2024) itu berisi bantahan Anies yang diberikan tenggat waktu untuk mencari dukungan partai lain kepada pasangan Anies-Sohibul Iman.

Dalam rekaman itu, Anies mengaku telah menyetujui untuk berduet dengan Sohibul di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Menurut Anies, kesiapannya itu disampaikan langsung dan telah disambut baik oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu pada 31 Juli 2024. Bahkan, Syaikhu menyatakan bahwa mesin partai siap bergerak untuk mendukung pasangan Anies-Sohibul di Pilgub DKI Jakarta.

"Jadi itu pembahasannya, sama sekali kita tidak membahas soal (tenggat waktu) 40 hari dan lain-lain," kata Anies dalam rekaman suara itu yang dikutip Republika, Senin (12/8/2024).

Namun, belakangan para juru bicara di PKS memberikan pernyataan mengenai tenggat waktu bagi Anies untuk mencari dukungan tambahan. Pasalnya, PKS tak bisa mengusung Anies-Sohibul tanpa ada dukungan partainl lain.

Karena itu, Anies mengaku kaget dengan berbagai pernyataan dari jubir PKS di media massa. Ia mengaku masalah tenggat waktu hingga 4 Agustus 2024 itu tak pernah sama sekali dibahas.

"Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan," ujar Anies.

Anies menambahkan, pihaknya juga telah melakukan komunikasi intensif dengan partai-partai. Bahkan soal kepastian kader dari PKS yang akan mendampinginya di Pilgub DKI Jakarta. Menurut dia, komunikasi itu tak melulu diberitakan oleh media massa, tapi selalu disampaikan kepada DPP PKS.

"Nah, sejauh ini tidak ada perubahan di partai-partai lain. Jadi memang mereka merasa belum perlu mengumumkan. Nah, tapi partai pendukung ini menerima, tapi menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan," kata Anies.

Di sisi laiin, ia pun menghormati dinamika yang ada di setiap partai. Mengingat, tak setiap partai dapat langsung mengumumkan dukungan kepadanya secara cepat.

"Jadi kita tahu ada partai yang bisa mengumumkan awal dan cepat, tapi ada juga partai yang belum bisa mengumumkan awal dan cepat," kata dia.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus berupaya mencari dukungan partai lain untuk mengusung Anies-Sohibul. Dengan begitu, duet Anies-Sohibul dapat benar-benar menjadi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

"Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan apa yang waktu itu kita bahas dengan teman-teman DPW, para anggota legislatif tentang hal-hal yang harus dilakukan di Jakarta. Jadi itu Pak, bismillah, hari-hari ini, ini sekarang hari Jumat nih, hari Jumat, tanggal 9. Insyaallah 20-an hari lagi kita bisa sama-sama menjemput proses awal untuk Pilkada Jakarta," kata Anies.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Bakal calon gubernur (cagub) DKI Jakarta Anies Baswedan berpeluang tak diusung partai-partai pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Mengingat, sejumlah partai yang semula ingin mengusungnya perlahan berpaling ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung Ridwan Kamil di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai salah satu alasan partai politik meninggalkan Anies adalah karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi. Anies disebut merasa dibutuhkan partai politik, tapi tak mau berupaya meyakinkan partai politik untuk mendukung dirinya.

"Anies ini kan terkesan seperti enggak butuh orang (partai). Nah sekarang dia mengalaminya tuh, mengalami suatu situasi, ya karena lo enggak butuh gue, gue gak butuh lo gitu loh. Mungkin PKS-nya juga begitu," kata dia saat dihubungi Republika, Ahad (11/8/2024).

Direktur Eksekutif Lingkar Madani itu mengatakan, PKS telah memberikan dukungan kepada Anies untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, dengan syarat kader menjadikan kader PKS sebagai calon wakil gubernur (cawagub). Lantaran syarat kursi masih kurang, Anies diminta mencari dukungan dari partai lain.

Alih-alih melakukan negosiasi dengan partai lain agar mengusungnya dengan kader PKS, Anies terus turun ke warga. Alhasil, hingga tenggat waktu yang ditentukan, Anies tak juga mendapatkan partai koalisi yang mau mengusungnya bersama kader PKS.

"Kemampuan lobi Anies dipertanyakan. Kalau adu argumen, dia kuat, tapi tidak mempu untuk memposisikan dirinya sebagai orang yang bisa negosiasi," kata dia.

Ray mengatakan, Anies sebenarnya memiliki modal yang kuat dengan elektabilitas mencapai 40 persen di Jakarta. Elektabilitas itu hanya dijadikan agar partai merapat kepada dirinya. Di sisi lain, Anies terkesan enggan untuk mencari dukungan kepada partai politik.

"Dia merasa bahwa dengan yang 40 persen itu orang yang datang ke dia. Tapi kan setidaknya, lihat Edy Rahmayadi lah di Medan (Sumut), pontang panting ke sana ke mari gitu. Padahal elektoralitasnya juga tinggi kan," kata Ray.

Sikap Anies..

Sebelumnya, Juru Bicara Anies, Angga Putra Firdian masih yakin bahwa dukungan PKS terhadap Anies, khususnya di Pilgub DKI Jakarta, masih sama. Tak hanya itu, ia meyakini PKB dan Partai Nasdem juga masih berada di pihaknya.

"Kami masih berpengang pada keputusan resmi yang sudah disampaikan sebelumnya. Insya Allah tidak ada perubahan sampai akhir," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Ahad (11/9/2024).

Sementara itu, Anies juga mengaku telah melakukan komunikasi dengan semua partai politik yang ada, termasuk PDIP. Namun, ia tetap menghormati mekanisme yang dilakukan masing-masing partai. Pasalnya, setiap partai memiliki prosedur tersendiri dalam menentukan sikap.

"Jadi semua komunikasi berjalan dan ada yang sudah mengumumkan awal, ada yang belum bisa mengumumkan awal. Setiap partai punya prosedur, punya tantangan, kesempatan, situasi yang berbeda-beda. Saya menghormati proses yang ada di setiap partai dan saya mengajak semua untuk juga menghormati dan memantau, sehingga nanti ketika ada sikap resmi, itulah rujukan kita," kata dia, Jumat (9/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anies Baswedan terancam tidak bisa mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta setelah PKS mencabut dukungannya. Peluang Pilkada Jakarta hanya diikuti satu pasang calon pun menguat karena PKS mengaku menjalin komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pun terus berupaya agar bisa mengusung pasangan calon di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Saat ini, partai berlogo banteng itu masih melakukan komunikasi dengan partai politik lainnya.

Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan, PDIP masih berupaya agar bisa mengusung pasangan calon di Pilgub Jakarta. Dengan begitu, tak hanya ada satu pasangan calon yang diusung oleh partai politik di Jakarta.

"Sampai hari ini PDIP berkomitmen untuk mengupayakan bahwa pertarungan pilkada 2024 di DKI akan diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon yang didukung oleh partai politik," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Ahad (11/8/2024).

Menurut Chico, PDIP masih terus menjalin komunikasi dengan partai politik lain untuk membangun koalisi di Jakarta. Namun, ia tak menyebut nama partai yang diajak berkomunikasi oleh PDIP.

Ia mengatakan, hal itu dilakukan agar warga DKI Jakarta bisa memiliki alternatif pilihan dalam memilih pemimpinnya. Pasalnya, hakikat demokrasi itu adalah memberikan pilihan kepada warga untuk menentukan pemimpinnya.

"Doakan saja kami masih dapat melakukan komunikasi, menjalin komunikasi, dengan partai politik lain, dan nanti pada akhirnya membuahkan kerja sama politik, sehingga nanti warga Jakarta disuguhkan alternatif pilihan yang sesuai dengan hakikat demokrasi itu sendiri," ujar Chico.

Ia juga meminta partai politik lain juga dapat menjaga hakikat dari demokrasi itu. Ia menilai, partai politik merupakan sarana untuk memberikan edukasi politik kepada warga, bukan sekadar untuk memperoleh kekuasaan.

"Kami berharap partai politik lain juga hadir di republik ini, sebagai instrumen edukasi politik. Tidak hanya sebagai alat atau kendaraan mencapai kekuasaan, jabatan, dan keuntungan materi belaka," kata dia.

Diketahui, PDIP hanya memiliki 15 kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, untuk mengusung pasangan calon di Jakarta dibutuhkan minimal 22 kursi di DPRD. Artinya, PDIP harus mencari koalisi untuk bisa mengusung pasangan calon.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, potensi Anies untuk maju Pilgub DKI Jakarta masih tetap terbuka. Pasalnya, saat ini masih ada PDIP dan Partai Nasdem yang berpeluang mengusung gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu.

"Kalau kemudian dia (Nasdem) enggak gabung (KIM), artinya Anies masih punya kemungkinan untuk dipasangkan dengan PDI Perjuangan plus PPP," kata Ray saat dihubungi Republika, di Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Syarat untuk mengusung pasangan calon pada Pilgub DKI Jakarta adalah memiliki minimal 22 kursi di DPRD DKI periode 2024-2029. Sementara itu, PDIP memiliki 15 kursi DPRD DKI Jakarta. Sedangkan Partai Nasdem memiliki 11 kursi dan PPP punya satu kursi.

Koalisi antara PDIP, Partai Nasdem, dan PPP, bisa untuk mengusung pasangan calon di Jakarta. Artinya, peluang Anies untuk maju masih terbuka apabila ketiga partai itu keukeuh bergabung.

Meski demikian, Ray tak yakin, Nasdem berani melawan KIM pada Pilgub DKI Jakarta. Menurut dia, Nasdem malahan berpeluang untuk masuk bergabung dengan KIM. Apalagi, Surya Paloh adalah ketua umum pertama yang dari kubu lawan yang menyambut hangat kedatangan Prabowo di Nasdem Tower.

"Aku tidak terlalu yakin Nasdem tidak ikut ke KIM. Dia punya potensi untuk gabung juga dengan KIM," kata Ray.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memberikan sinyal kuat untuk batal mengusung Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Bahkan, PKS juga mengakui telah membuka komunikasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Firdian mengatakan, komunikasi politik adalah peran dari partai politik, termasuk PKS. Karena itu, pihaknya menghargai proses dari masing-masing partai politik.

Meski demikian, ia masih yakin bahwa dukungan PKS terhadap Anies, khususnya di Pilgub DKI Jakarta, masih sama. "Kami masih berpegang pada keputusan resmi yang sudah disampaikan sebelumnya. Insya Allah tidak ada perubahan sampai akhir," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Ahad (11/9/2024).

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengaku telah menjalin komunikasi dengan Prabowo, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Ia menilai, komunikasi itu merupakan upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

"Musyawarah Majelis Syura XI PKS mengamanatkan agar DPP PKS melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung kepada seluruh pimpinan partai, tokoh keumatan, dan tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depan," kata Syaikhu, Sabtu.

Sementara itu, Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, bahwa duet Anies-Sohibul sudah kedaluwarsa. Pasalnya, Anies tak kunjung membawa tambahan kursi agar pasangan itu dapat dicalonkan.

Pasangan Anies-Sohibul diketahui baru didukung oleh PKS. Sementara PKS hanya memiliki 18 kursi DPRD Provinsi Jakarta. Artinya, masih kurang empat kursi lagi agar duet Anies-Sohibul bisa memenuhi syarat untuk maju sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

Karena itu, PKS memulai komunikasi dengan partai lain untuk membahas kemungkinan lain di Pilgub DKI Jakarta. Salah satu pihak yang mau diajak komunikasi adalah Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan Anies-Sohibul ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," kata Kholid.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan bahwa duet Anies Baswedan-Shohibul Iman (AMAN) pada Pilkada Jakarta 2024 sudah kedaluwarsa. Hal ini mengingat masa surat keputusan (SK) untuk mengusung AMAN hanya berlaku dari 25 Juni hingga 4 Agustus 2024

"Jadi keputusan DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana pertama adalah mengusung bapak Anies-Sohibul Iman dan kerangka kerja kita itu berlangsung sejak deklarasi 25 Juni sampai 4 Agustus kemarin," ujar Kholid dalam konferensi persnya di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu.

Menurut dia, sampai saat ini PKS belum menerima surat rekomendasi dari partai lain untuk mendukung Anies pada Pilkada Jakarta. Hal ini membuat pihaknya tidak bisa maju sendiri karena kurang kursi.

"Karena sampai 4 Agustus kemarin, kursi yang harus dipenuhi 22 kursi belum terpenuhi. Bahwa kita DPP PKS memiliki ijtihad opsi-opsi lainnya," ujarnya.

Oleh karena itu, PKS kini memulai komunikasi dengan partai lain untuk pengusungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada Jakarta. Adapun salah satu kelompok yang mau diajak bicara, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan AMAN ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," ujar Kholid.

Kholid mengungkapkan, komunikasi dengan partai lain ini juga telah masuk ke dalam pembahasan musyawarah majelis syuro ke-11 PKS.

Meski begitu, dia belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait calon yang akan didukung oleh partai berlambang padi dan bulan sabit itu. "DPP PKS membahas, mengkaji, opsi alternatif ketika opsi pertama ini tidak berjalan," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Firdian, mengeklaim Partai Nasdem, PKB, dan PKS, masih tetap bersama di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Ia menilai tiga partai itu tetap akan mendukung Anies untuk menjadi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta.

Angga mengatakan, hingga saat ini tidak ada perubahan keputusan dari tiga partai itu. Menurut dia, Partai Nasdem, PKB, dan Nasdem, masih berkomitmen dengan apa yang telah dideklarasikan sebelumnya.

"Tidak ada perubahan keputusan dari partai yang telah mendukung Anies Baswedan. Nasdem, PKB, PKS masih sejalan dengan apa yang sudah dideklarasikan dan juga aspirasi rakyat Jakarta," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Jumat (9/8/2024).

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS Zainudin Paru telah memberi sinyal salam perpisahan kepada Anies. Pasalnya, hingga saat ini rencana PKS untuk mengusung Anies-Sohibul Iman tak kunjung mendapat dukungan dari partai lain.

"Karena baru dapat SK usungan dari PKS, Anies dan Shohibul Imam (AMAN) kemungkinan gagal jadi cagub/cawagub DKJ (Daerah Khusus Jakarta)," kata dia melalui keterangannya.

Menurut dia, Anies telah melewati tenggat waktu untuk mencari partai koalisi. Ia menyebutkan, PKS telah memberikan waktu hingga 4 Agustus 2024 bagi Anies untuk mendapatkan partai koalisi agar menggenapkan empat kursi PKS dari 22 kursi syarat dulungan 20 persen calon kepala daerah.

Karena itu, PKS disebut berpeluang tak mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta. "Kemungkinan dalam waktu satu dua hari kedepan sudah ada kepastian calon Gubernur DKJ yang akan diusung oleh PKS," kata dia.

Zainudin juga menyampaikan ucapkan terima kasih atas kebersamaan antara Anies dan PKS yang telah terjalin selama ini. Ia pun mendoakan Anies tetap mendapatkan yang terbaik.

"Kita saling mendoakan yang terbaik untuk Pak Anies dan PKS. Semoga semua ikhitiar yang telah dilakukan tercatat sebagai amal sholeh bagi kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia tercinta ke depan," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui adanya peluang pisah jalan dengan bakal calon gubernur (cagub) Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. PKS menyebut bakal mengambil keputusan lain dalam waktu dekat.

"Karena baru dapat SK usungan dari PKS, Anies dan Shohibul Imam (AMAN) kemungkinan gagal jadi cagub/cawagub DKJ (Daerah Khusus Jakarta)," kata Wasekjen DPP PKS, Zainudin Paru dalam keterangannya pada Jumat (9/8/2024).

Zainudin mengatakan, kemungkinan pisah jalan ini terjadi karena telah lewatnya tenggat waktu 4 Agustus 2024 bagi Anies untuk mendapatkan partai koalisi. Sebab AMAN perlu empat kursi lagi untuk menggenapkan 22 kursi syarat dukungan atau 20 persen kursi DPRD Jakarta. Hal ini menyebabkan PKS berpeluang mendukung calon gubernur Jakarta lain.

"Kemungkinan dalam waktu satu-dua hari ke depan sudah ada kepastian calon gubernur DKJ yang akan diusung oleh PKS," ucap Zainudin.

Zainudin pun mengucapkan isyarat perpisahan dengan Anies. Walau begitu, Zainudin mengapresiasi terhadap kebersamaan yang selama ini tercipta antara Anies dan PKS. Zainudin mengakui gabungan kekuatan Anies dan PKS dalam membangun Jakarta.

"Kita saling mendoakan yang terbaik untuk Pak Anies dan PKS. Semoga semua ikhitiar yang telah dilakukan tercatat sebagai amal sholeh bagi kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia tercinta ke depan," ucap Zainudin.

Kemarin, Anies masih percaya diri partai-partai akan tetap mengusung dirinya di Pilgub Jakarta. Ia tak mau ambil pusing mengenai isu akan ditinggalkan partai politik.

Menurut dia, isu mengenai penjegalan terhadap dirinya di Pilgub Jakarta hanya merupakan spekulasi. Ia menilai, hingga saat ini belum ada perubahan sikap dari sejumlah partai yang akan mengusungnya di Jakarta.

"Belum ada yang berubah kan. Masih sama," kata dia di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).

Menurut dia, setiap pihak bisa memberikan komentar terkait dinamika politik yang terjadi hari ini. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keputusan partai yang ingin mengusungnya menjadi cagub Jakarta masih sama.

"Jadi kita hormati dan saya percaya bahwa partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya," ujar dia.

Anies masih percaya diri bahwa dukungan partai kepada dirinya tak akan berubah. Karena itu, ia tak mau menanggapi spekulasi yang beredar dengan serius.

"Apa yang membuat saya tidak percaya? Enggak ada. Saya percaya. Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip memang macam-macam, tapi kita merujuk pada sikap resmi dan kami yakin demokrasi di Jakarta akan tetap terjaga, aspirasi juga akan muncul di partai-partai," kata dia.

Ia mengeklaim, hingga saat ini masih melakukan komunikasi dengan berbagai partai politik. Karena itu, ia optimistis harapan warga DKI Jakarta akan tercermin dalam Pilgub Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui adanya peluang pisah jalan dengan bakal Cagub Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. PKS menyebut bakal mengambil keputusan lain dalam waktu dekat.

"Karena baru dapat SK usungan dari PKS, Anies dan Shohibul Imam (AMAN) kemungkinan gagal jadi Cagub/Cawagub DKJ," kata Wasekjen DPP PKS, Zainudin Paru dalam keterangannya pada Jumat (9/8/2024).

Zainudin mengatakan kemungkinan pisah jalan ini terjadi karena telah lewatnya tenggat waktu 4 Agustus 2024 bagi Anies untuk mendapatkan partai koalisi. Sebab AMAN perlu menggenapkan empat kursi PKS dari 22 kursi syarat dukungan 20 persen calon kepala daerah. Hal ini menyebabkan PKS berpeluang mendukung calon Gubernur Jakarta lain.

"Kemungkinan dalam waktu satu dua hari ke depan sudah ada kepastian calon Gubernur DKJ yang akan diusung oleh PKS," ucap Zainudin.

Walau begitu, Zainudin mengucapkan apresiasi terhadap kebersamaan yang selama ini tercipta antara Anies dan PKS. Zainudin mengakui gabungan kekuatan Anies dan PKS dalam membangun Jakarta.

"Kita saling mendo'akan yang terbaik untuk Pak Anies dan PKS. Semoga semua ikhitiar yang telah dilakukan tercatat sebagai amal sholeh bagi kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia tercinta ke depan," ucap Zainudin.

Respons Anies

Sementara itu, mantan calon presiden Anies Baswedan percaya diri partai-partai akan tetap mengusung dirinya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Ia tak mau ambil pusing mengenai isu akan ditinggalkan partai politik.

Menurut dia, isu mengenai penjegalan terhadap dirinya di Pilgub DKI Jakarta hanya merupakan spekulasi. Ia menilai, hingga saat ini belum ada perubahan sikap dari sejumlah partai yang akan mengusungnya di Jakarta.

"Belum ada yang berubah kan. Masih sama," kata dia di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).

Menurut dia, setiap pihak bisa memberikan komentar terkait dinamika politik yang terjadi hari ini. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keputusan partai yang ingin mengusungnya menjadi cagub DKI masih sama.

"Jadi kita hormati dan saya percaya bahwa partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya," ujar dia.

Anies masih percaya diri bahwa dukungan partai kepada dirinya tak akan berubah. Karena itu, ia tak mau menanggapi spekulasi yang beredar dengan serius.

"Apa yang membuat saya tidak percaya? Enggak ada. Saya percaya. Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip memang macam-macam, tapi kita merujuk pada sikap resmi dan kami yakin demokrasi di Jakarta akan tetap terjaga, aspirasi juga akan muncul di partai-partai," kata dia.

Ia mengeklaim, hingga saat ini masih melakukan komunikasi dengan berbagai partai politik. Karena itu, ia optimistis harapan warga DKI Jakarta akan tercermin dalam Pilgub DKI Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Peta politik mulai berubah 20 hari jelang tenggat waktu pendaftaran calon gubernur untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024. 'Kapal' yang awalnya membawa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Anies Baswedan berlayar, kini terancam karam.

Sinyal pecah kongsi antara PKS dan Anies Baswedan muncul dari internal dan petinggi Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus), yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Wacana PKS meninggalkan Anies Baswedan dan berbalik mendukung Ridwan Kamil, yang diusung KIM Plus, di Pilkada Jakarta 2024 mencuat dari penyataan Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin.

Awalnya, dia mengatakan PKS dikejar waktu untuk memastikan siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju.

Sebelumnya, PKS digadang-gadang mengajukan nama Anies Baswedan dan Shohibul Iman. Namun, duet tersebut berpotensi kandas lantaran PKS tak kunjung mendapatkan dukungan dari parpol lain.

Jika tidak cepat mengambil sikap, lanjutnya, maka PKS bisa tertinggal dan tidak bisa mengikuti Pilkada Serentak Jakarta 2024.

Pasalnya PKS hanya membutuhkan 4 kursi lagi atau dukungan partai politik untuk masuk ke koalisi agar bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernurnya sendiri

"Kalau tak kunjung ada rekan koalisi, bukan saja Anies, tapi PKS juga bisa terancam gagal berlayar [di Pilkada Jakarta 2024]. Padahal PKS pemenang Pileg di Jakarta menguasai 18 kursi DPRD. Kami hanya butuh 4 kursi lagi untuk bisa mengusung calonnya sendiri," katanya saat konferensi pers, Rabu (7/8/2024).

Tak hanya pecah kongsi dari Anies, PKS juga dikabarkan akan masuk ke dalam super koalisi KIM Plus.

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan PKS sangat mungkin bergabung ke KIM Plus berdasarkan dinamika politik belakangan ini.

"Kalau untuk di Jakarta, kemungkinan besar [PKS gabung KIM Plus]," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Apalagi, Partai Golkar sudah mengumumkan untuk mendukung Ridwan Kamil atau menjadi penantang Anies Baswedan untuk memperebutkan kursi DKI 1.

Senada dengan Airlangga, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku segera mengumumkan calon gubernur yang akan diusung pada Pilgub DKI Jakarta 2024 bersama dengan PKS.

Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) guna mengumumkan pasangan calon dalam Pilkada Jakarta 2024.

"InshaAllah dalam waktu tepat kita umumkan," kata Prabowo Subianto seperti dilansir di Antara, Kamis (8/8/2024).

Perbesar

Respons Anies Baswedan

Meski dihantam isu tak sedap, Anies Baswedan tetap optimistis memeroleh tiket untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta kendati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah membuka peluang untuk mengusung kandidat lain.

Anies cukup yakin partai politik tidak akan mengubah dukungan sesuai dengan yang diamanatkan rakyat sebelumnya. Apalagi, PKS yang telah mengantongi 18 kursi DPRD DKI Jakarta.

"Kami percaya bahwa aspirasi rakyat Jakarta akan terus dijaga, karena semua partai mendapatkan kursi itu aspirasi dari rakyat dan aspirasi rakyat Jakarta sejauh ini kalau kita perhatikan, DPW-DPW partai di Jakarta sudah mengusulkan nama," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga tidak terlalu mempersoalkan nama-nama yang telah diusung oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Parpol yang ada.

Pasalnya, nama yang telah diusulkan merupakan cerminan dari aspirasi warga yang nantinya diharapkan dapat memenangkan Pilkada 2024, khususnya di Jakarta.

"Jadi saya percaya bahwa semua yang sudah mendapatkan amanat dari rakyat Jakarta akan menjaga amanat ini dengan baik," pungkasnya.

Jika PKS benar-benar meninggalkan Anies dan berbalik ke KIM Plus, bukan tak mungkin Pilkada Jakarta 2024 akan diikuti Ridwan Kamil sebagai calon tunggal. Apalagi, PDI Perjuangan juga tak memiliki kursi yang mumpuni untuk mengajukan calon oleh partainya sendiri. Setelah Pileg DPRD 2024, PDIP hanya mendapat 15 kursi.

Ditemui terpisah, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespon soal adanya skenario untuk mengajukan calon Gubernur melawan 'kotak kosong' di Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, skenario tersebut belum tentu terjadi lantaran kondisi politik yang dinamis jelang pendaftaran Calon Gubernur Jakarta pada 27-29 Agustus 2024.

“Belum terancam [skenario kotak kosong], masih ada ruang,” ujar Hasto kepada para wartawan ketika ditemui di Galeri Nasional Indonesia, Kamis (8/8/2024).

Hasto berpendapat bahwa jika nantinya ada indikasi calon gubernur Jakarta lawan 'kotak kosong', maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) biasanya akan memberikan perpanjangan waktu pendaftaran calon.

Menurutnya, saat perpanjangan waktu tersebut biasanya akan terjadi perubahan peta politik di antara parpol-parpol yang mengusung calon. "Dan di situl ah bisa terjadi perubahan konstelasi," jelasnya.

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengungkapkan salah satu kecenderungan koalisi besar melawan koalisi kecil dapat terjadi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes melihat bahwa koalisi besar yang kemungkinan mengusung Ridwan Kamil, memiliki potensi besar untuk head-to-head dengan koalisi yang lebih kecil yang belum menentukan pilihan yakni PKS, NaSdem, PKB dan PDIP.

“Kalau kita ambil misalnya, tiba-tiba skenario Nasdem, PKB, dan PKS, kalau PKS-nya keluar berarti sisa PKB dan Nasdem ya. PKB dan Nasdem itu bisa mencalonkan karena 23 kursi. Tapi kalau Nasdem dan PKB menarik diri, hanya tinggal Nasdem, itu tidak bisa juga mencalon. PDIP kalau bertemu dengan Nasdem, dapat 25% calon” jelas Arya dalam Peta Kompetisi dan Dinamika Pilkada 2024 di Auditorium CSIS, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Anies Baswedan tetap oprmismis memperoleh tiket untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta kendati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah membuka peluang untuk mengusung kandidat lain.

Anies cukup yakin partai politik tidak akan mengubah dukungan sesuai dengan yang diamanatkan rakyat sebelumnya. Terlebih, khusus PKS yang telah mengantongi 18 kursi DPRD DKI Jakarta.

"Kami percaya bahwa aspirasi rakyat Jakarta akan terus dijaga, karena semua partai mendapatkan kursi itu aspirasi dari rakyat dan aspirasi rakyat Jakarta sejauh ini kalau kita perhatikan, DPW-DPW partai di Jakarta sudah mengusulkan nama," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga tidak terlalu mempersoalkan nama-nama yang telah diusung oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Parpol yang ada.

Pasalnya, nama yang telah diusulkan merupakan cerminan dari aspirasi warga yang nantinya diharapkan dapat memenangkan Pilkada 2024, khususnya di Jakarta.

"Jadi saya percaya bahwa semua yang sudah mendapatkan amanat dari rakyat Jakarta akan menjaga amanat ini dengan baik," pungkasnya.

Arah Politik PKS

Sebelumnya, Jubir PKS Muhammad Kholid mengatakan bahwa pihaknya harus memutuskan secara cepat untuk ikut dalam kontestasi Pilkada 2024. Apalagi, PKS merupakan partai pemenang di Jakarta.

Dia menambahkan, awalnya PKS memastikan prioritas agar pasangan Anies-Sohibul Iman (AMAN) bisa maju di Pilgub 2024. Hanya saja, PKS masih kekurangan empat kursi agar bisa melanggengkan pasangan tersebut.

Di samping itu, Anies juga sudah diberikan tenggat waktu hingga 4 Agustus 2024 untuk memenuhi kekurangan itu. Hanya saja, hingga saat ini pasangan AMAN masih belum bisa menutupi hal tersebut.

Dengan demikian, Kholid menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka komunikasi dengan partai politik seperti KIM agar bisa ikut serta dalam Pilgub Jakarta 2024.

"Salah satu opsi komunikasi tersebut adalah juga membangun komunikasi politik dengan KIM dimana RK sebagai calon definitif mereka saat ini. Opsi ini sedang dikaji dan dibahas oleh DPP PKS," tutur Kholid dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (8/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin menyarankan Anies Baswedan agar bergabung ke salah satu partai politik untuk mempermudah pencalonan dirinya sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Khoirudin usai bertemu dengan Komunitas Ubah Bareng, yang mengusung Anies Baswedan saat Pilpres 2024, di Kantor DPRD DKJ Jakarta hari ini, Rabu (7/8/2024).

Khoirudin menilai jika Anies Baswedan mau bergabung ke partai politik, maka hal itu bisa mempermudah dirinya untuk menjadi calon gubernur DKJ Jakarta. Pasalnya, dukungan dari PKS untuk Anies tidak cukup karena partai tersebut hanya memiliki 18 kursi DPRD, sementara yang dibutuhkan minimal 22 kursi DPRD.

"Jadi sebaiknya Pak Anies ini masuk parpol sehingga terjadilah dua partai berkoalisi, itu cukup syarat untuk mengusung sendiri," tutur Khoirudin, Rabu (7/8/2024).

Jika tidak ada partai politik yang mau menerima Anies Baswedan, maka PKS siap menampung Capres 2024 tersebut.

"Pak Anies masuk saja ke PKS, jadi nanti [posisi] wakilnya kami lepas," katanya.

Khoirudin menjelaskan bahwa sikap PKS untuk Pilkada Serentak DKJ Jakarta masih tetap mempertahankan Shohibul Iman agar diusung untuk menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur DKJ Jakarta.

Pasalnya, kata Khoirudin, PKS telah berhasil memenangkan DKJ Jakarta dengan raihan 18 kursi di DPRD, paling banyak dibanding partai politik lain di DKJ Jakarta.

"Ini soal harga diri, kalau tidak cagub ya harus cawagub. Minimal salah satu, kalau tidak apa kata masyarakat nanti," ujarnya.