REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 dinilai PDIP sebagai upaya melawan politik oligarki. Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat bahkan menilai, partainya sedang melawan sistem otoriter yang dibentuk oleh kartel partai politik (parpol).

Karena itu, kata Djarot, PDIP tak ingin ceroboh dalam memutuskan tentang siapa pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) yang akan maju di Jakarta. "Jakarta ini adalah barometer politik kita," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Djarot mengatakan, sebagai barometer politik di Indonesia, PDIP tak menjadikan Pilgub Jakarta 2024 sebagai 'pertempuran' terhadap seseorang. Melainkan, kata dia, Pilgub Jakarta merupakan pertempuran terhadap sistem dan ketamakan.

"Yang kita lawan (di Jakarta) itu, bukan orang. Tetapi sistem. Sistem otoriter yang populis, kartel politik. Itu yang kita lawan. Sekali lagi, yang kita lawan itu, bukan orang. Yang kita lawan itu, adalah nafsu-nafsu kekuasaan yang jahat, dan serakah," kata mantan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta itu.

Djarot menyebut, tudingan tersebut dialamatkan lantaran bagaimana PDIP dalam peta politik saat ini yang menjadi target upaya pelenyapan. Terutama, di Pilgub Jakarta yang sempat dikunci untuk tidak bisa memajukan calon sendiri, sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"PDI Perjuangan itu ditinggal sendirian, nggak bisa nyalon (mengusung pasangan cagub-cawagub). Dan ternyata saat ini bisa nyalon. Dan rakyat juga menyampaikan antusiasme dan menunggu kita (PDI Perjuangan) untuk sama-sama melawan, dan memenangkan DKI Jakarta," ujar Djarot.

Upaya untuk memenangkan Pilgub Jakarta 2024, menurut Djarot, PDIP sedang memastikan siapa yang bakal menerima rekomendasi untuk diusung. Djarot mengungkapkan, sejumlah nama di internal partainya turut disorongkan sebagai cagub maupun cawagub.

Di antaranya, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dan Rano Karno. Pun juga, sejumlah nama-nama dari luar partai yang selama ini diusung publik agar dipinang PDIP, seperti Anies Rasyid Baswedan.

Spekulasi paling menguat hingga saat ini adalah menduetkan Anies Baswedan dan Rano Karno. Tetapi, kata Djarot, kewenangan penuh untuk menentukan siapa pasangan cagub dan cawagub untuk Pilgub Jakarta merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri.

"Insya Allah, siapapun calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, bisa mendapatkan simpati dari rakyat. Kemudian menjadi pilihan rakyat, dan DKI Jakarta, bisa kita menangkan bersama rakyat," ujar Djarot.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024, menimbulkan gejolak di internal. Apalagi, keputusan bergabung dengan KIM Plus dilakukan PKS dengan meninggalkan Anies Rasyid Baswedan.

Di KIM Plus, PKS mendukung pasangan M Ridwan Kamil-Suswono. Atas keputusannya itu, sebanyak 28 Dewan Pakar PKS memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Pernyataan sikap bersama tersebut dibacakan oleh anggota Dewan Pakar PKS Mayjen (Purn) Soenarko.

"Pernyataan sikap, pada hari ini, Senin 26 Agustus 2024, kami bersama 28 anggota Dewan Pakar PKS ramai-ramai mengundurkan diri yang pada mulanya masuk PKS karena kami meyakini bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang istiqomah dalam memperjuangkan Indonesia yng lebih baik yang sampai pada Pemilu 2024 yang lalu kami masih berjuang bersama PKS," kata Soenarko di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Sebanyak 28 Dewan Pakar PKS itu merupakan bagian dari 45 orang yang dilantik di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada 17 Oktober 2023. Menurut Soenarko, keputusannya hengkang dari PKS lantaran ia melihat garis perjuangan partai sudah melenceng.

Para Dewan Pakar menilai, garis perjuangan PKS sudah berorientasi kekuasaan, bukan berpihak ke perjuangan rakyat. Dia heran, PKS yang hampir 10 tahun berada di posisi berjuang bersama rakyat malah bergabung dengan penguasa dan melanggengkan dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Menyikapi perkembangan yang terjadi saat ini terkait dengan sikap politik PKS yang pertama kali bergabung dengan KIM yang melaksanakan atau mengikuti Pilpres (2024) dengan licik curang dan brutal. Dua, PKS saat ini mendukung Bobby Nasution di Sumut yang berarti melanggengkan politik dinastinya Jokowi," ucap mantan danjen Kopassus tersebut.

"Tiga, dalam pilkada yang akan berjalan beberapa waktu akan datang, PKS kurang mendengar mayoritas aspirasi rakyat, tetapi keputusannya terpengaruh oleh kepentingan elite partai dengan tidak begitu mendengarkan aspirasi rakyat daerah tersebut," kata Soenarko melanjutkan.

Atas dasar tiga alasan tersebut, Soenarko dan kawan-kawan memilih mundur dari keanggotaan PKS. "Semoga Allah SWT meridhoi niat baik kita demi kepentingan bangsa negara Indonesia yang kita cintai ini," ujar Soenarko.

Alasan PKS dukung Bobby...

Sebelumnya, PKS memutuskan untuk mendukung Bobby Nasution pada Pilgub Sumatra Utara (Sumut). Penyerahan SK rekomendasi itu langsung diberikan oleh Presiden DPP PKS Ahmad Syaikhu.

Sekretaris Badan Pembinaan Wilayah (BPW) PKS Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) Irfan Aulia menjelaskan, partainya telah resmi memberikan dukungan kepada menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan beberapa alasan. Termasuk, sambung dia, Bobby memiliki komitmen untuk membangun Sumut.

"Dengan Bobby Nasution, ketika kami bangun komunikasi, dia merespon dan menandatangani sembilan poin komitmen dengan kami," kata Irfan saat dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Ahad (4/7/2024).

Irfan menyebutkan, beberapa komitmen yang dimaksud adalah soal pemberantasan korupsi, pemberantasan narkotika, pembangunan berbasis keumatan, dan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Komitmen Bobby juga dituangkan dalam nota kesepahaman bersama PKS.

Menurut Irfan, sebelum memutuskan untuk memberikan dukungan untuk Bobby, PKS juga telah melakukan komunikasi dengan Edy Rahmayadi. PKS bahkan sudah berdiskusi intens dengan pejawat gubernur itu untuk membangun kesepakatan.

Namun, ia menyebutkan, Edy tak bisa memenuhi syarat yang diajukan PKS untuk mengkonsolidasikan partai pendukung lainnya. Pasalnya, PKS tak bisa maju sendirian di Pilgub Sumut tanpa adanya dukungan dari partai lain. "Jadi sampai sejauh ini, kita coba komunikasi, Pak Edy masih buntu," ujar Irfan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP tiba-tiba memunculkan nama Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung untuk diusung berpasangan dengan Rano Karno pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Hal itu dinilai sebagai bentuk aspirasi kader.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, sejumlah nama dari internal memang disorongkan ke meja Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk dipilih sebagi cagub dan cawagub di Jakarta. "Kalau aspirasi memang ada," kata Djarot menjelaskan nama Pramono menggantikan Anies Rasyid Baswedan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Menurut Djarot, dalam kontestasi pemilihan kepemimpinan, PDIP sebetulnya lebih mengutamakan kader partai sendiri daripada mengusung orang luar. "Aspirasi itu kita menjaring dari bawah," kata mantan gubernur dan wakil gubernur Jakarta tersebut.

Tetapi, kata Djarot, dari aspirasi itu bukan cuma memunculkan satu nama. Selain Pramono, menurut dia, juga muncul nama kader PDIP lainnya, seperti Rano Karno, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, sampai kader muda Ronny Talapessy, Adian Napitupulu, Eriko Sutarduga, hingga Prasetyo Edi Marsudi.

Bahkan, kata Djarot, untuk Pilgub Jakarta pun PDIP sempat menggodok nama Andika Perkasa. Hanya saja, hingga saat ini, belum ada keputusan yang diambil oleh Megawati untuk diusung secara resmi. Termasuk, sambung dia Djarot, nama Pramono yang merupakan mantan sekjen PDIP yang akan dipasangkan dengan Rano.

"Karena itu juga memang ada aspirasi dari bawah. Jadi harus disebutkan ya," ujar Djarot. "Tetapi, untuk (Pilkada) Jakarta masih belum. Itu kewenangan dan hak preogratif dari Ketua Umum (Megawati). Maka sabar sedikit. Satu dua hari ini, pasti ketua umum akan menyampaikan siapa yang nanti dicalonkan di Jakarta," ucap Djarot.

Khusus Pramono, namanya mendadak mencuat di sela spekulasi PDIP yang dikabarkan meminang Anies. Pun Anies sudah hadir di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin.

Anies juga sudah bertemu dengan Rano. Keduanya juga sempat berfoto bersama. Namun, ketika Megawati mengumumkan daftar nama rekomendasi calon gubernur (cagub), Anies tidak muncul di publik dan langsung balik kanan.

Djarot mengakui, Anies memang datang ke kantor DPP PDIP. Dia menyebut, Anies terlibat diskusi dengan Rano tentang rencana serta masa depan DKI Jakarta jika keduanya diputuskan untuk maju pada Pilgub Jakarta.

Namun, entah mengapa, Megawati tidak mengumumkan daftar peraih rekomendasi Pilgub Jakarta. Megawati hanya mengumumkan Airin Rachmi Diany dan Andika Perkasa untuk diusung PDIP maju pada Pilgub Banten dan Jawa Tengah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen DPP Bidang Komunikasi PDIP Adian Yunus Yusak Napitupulu membantah mengunggah foto Anies Rasyid Baswedan pakai jas merah di Instagram. Adian memastikan, akun yang mengatasnamakan dirinya itu bukan miliknya.

"Gue nggak punya akun media sosial. Nggak punya Instagram, nggak punya Tiktok, Facebook, sama Twitter. Tapi banyak memang akun-akun yang menggunakan nama Adian," kata anggota Fraksi PDIP DPR tersebut di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Adian mengaku tidak pernah melarang siapa pun untuk membuat akun media sosial atas nama dirinya. "Gue tidak punya akun media sosial, tapi gue tidak melarang kalau orang kemudian pakai nama gue, kalau dia bisa dapat uang atau dapat apa," ucapnya.

Dalam akun media sosial Instagram dengan nama @adian__napitupulu, terdapat unggahan foto Anies Baswedan diapit Wanda Hamidah dan Airin Rachmi Diany. Jika Anies belum pernah tergabung dalam partai maka Wanda baru saja keluar dari Golkar setelah pernah bergabung di PAN dan Nasdem. Adapun Airin masih berstatus politikus Golkar.

Unggahan itu menggambarkan ketiganya memakai jas merah dengan logo PDIP di belakangnya. Pada bagian bawah foto dan caption unggahan, tertulis "Siap masuk kandang banteng?" yang mana kandang banteng yang dimaksudkan itu adalah PDIP.

Hingga hari ini pukul 19.43 WIB, unggahan itu telah disukai oleh 15 ribu pengguna dan mendapat 2.373 komentar. Nama Anies santer dijagokan PDIP pada Pilkada Jakarta 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait aturan ambang batas pencalonan yang terbaru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Universitas Andalas Padang Asrinaldi menilai sudah saatnya Anies Baswedan menjadi kader partai demi mendapat dukungan politik yang maksimal. Hal itu merespons Anies yang belum juga mendapat perahu untuk maju di Pilgub Jakarta.

"Sudah saatnya dia (Anies) harus berpartai karena dia sudah terjun ke dunia politik. Kita tahu bahwa konstitusi kita menyatakan dalam konteks presiden, konteks kebijakan dan seterusnya, aktor formalnya kan partai politik," kata Asrinaldi saat dihubungi Antara di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Anies tidak bisa selamanya bertindak sebagai tokoh independen yang berharap diusung oleh semua partai. Konsep tersebut dinilai Asrinaldi tidak terlalu menguntungkan partai lantaran Anies tidak punya keterikatan langsung dengan partai pengusung.

Selain itu, Anies juga dinilai hanya mau "main aman" dengan tidak menjadi kader.

Hal tersebut dilakukan agar Anies leluasa bisa bergabung dengan partai-partai lain sesuai dengan kondisi politik tertentu.

"Anies kan berposisi main aman juga bahwa dia ingin berada di semua kelompok, tapi ternyata dalam dinamika politik apa yang coba ditawarkan Anies ini kan tidak semua partai tertarik," kata Asrinaldi.

Justru, lanjut Asrinaldi, status Anies yang tidak berpartai ini dapat menyulitkan dirinya sendiri. Hal tersebut lantaran Anies tidak punya dukungan politik secara tetap sehingga rentan ditinggalkan oleh partai pendukungnya.

"Kita lihat KIM dengan mudahnya menyingkirkan Anies apa lagi karena (status Anies) tidak jelas dan dianggap bisa membahayakan posisi koalisi," kata Asrinaldi.

Asrinaldi menilai dari semua partai yang berkontestasi dalam Pilkada 2024, yang paling berpotensi menyambut Anies sebagai kader adalah PDIP. Hal tersebut mungkin saja terjadi mengingat isu PDIP akan mengusung Anies dalam pilkada Jakarta berhembus sangat kencang.

Karenanya, Asrinaldi menilai potensi Anies untuk bergabung dengan partai berlogo banteng moncong putih itu sangat besar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyis Baswedan mengungkapkan, kunjungannya ke kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta pada Sabtu (24/8/2024)! salah satunya membahas Pilgub Jakarta. Kendati demikian, Anies menuturkan, baik ia maupun DPD PDIP Jakarta masih menunggu keputusan serta langkah ke depan.

"Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung soal keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya di luar kewenangan kita," katanya seusai pertemuan di kantor DPD PDIP Jakarta di kawasan Cakung, Sabtu.

Anies mengemukakan, pertemuan dengan fungsionaris DPD PDIP Jakarta bukanlah pertemuan pertama baginya. Pasalnya, selama menjabat sebagai gubernur DKI, keduanya telah sering berdiskusi bersama.

"Jadi kita diskusi, tadi kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Juga kita bicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, ke-Indonesiaan, keagamaan, itu bisa jalan seiring dan membuat suasana di Jakarta aman, teduh, damai," kata Anies.

Mantan calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 itu juga menyinggung soal keberpihakan kepada rakyat kecil. "Lalu bicara juga tentang keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi disampaikan prinsip bagaimana membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita tadi ngobrol seputar itu," katanya.

Saat ditanya awak media soal tawaran menjadi kader PDIP, Anies mengaku, hanya bisa menunggu sampai ada keputusan untuk bisa menentukan langkah ke depan. "Sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat. Baru kita tentukan langkah ke depannya," ucap Anies.

Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ady Wijaya mengamini pernyataan Anies soal pembahasan tentang Pilgub Jakarta dalam pertemuan tersebut. Dia menyebutkan, pertemuan dilakukan untuk menyamakan persepsi serta visi dan misi, termasuk untuk mengawal konstitusi dan demokrasi yang benar.

"Kita menyamakan, kita punya visi dan misi. Bagaimana kita mengawal persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar. Kita harus mengawal demokrasi yang benar," tutur Aming, sapaan akrabnya.

Saat ditanya awak media apakah PDIP Jakarta sudah memutuskan untuk mengusung Anies, Aming hanya bisa tersenyum lebar sambil berkata, "Insya Allah".

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur (cagub) DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mendatangi kantor DPD PDIP DKI Jakarta di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/8/2024). Anies disambut sejumlah pengurus DPD PDIP Jakarta dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Keduanya pun terlihat akrab. Bahkan, Prasetyo mengunggah foto kebersamaan dengan Anies. "Selamat datang Pak @aniesbaswedan di Kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Satyam eva jayate. Kebenaran pasti menang," ujarnya melalui akun Instagram @prasetyoedimarsudi dikutip di Jakarta, Sabtu.

Selama ini, hubungan Anies dan Prasetyo penuh dengan ketegangan. Ketika Anies menjadi gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Prasetyo adalah orang yang paling vokal menyerang kebijakan Anies. Prasetyo pula yang selalu mengadang program Anies di Jakarta.

Salah satunya, ia tidak menyetujui kebijakan Anies untuk melepas kepemilikan saham bir Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk. Pemprov DKI memiliki komposisi saham sebesar 26,25 persen di emiten DLTA tersebut.

Selain itu, Prasetyo adalah orang yang melaporkan Anies ke KPK terkait dugaan korupsi Formule E di Jakarta atau Jakarta E-Prix. Gara-gara hal itu, KPK sampai harus memeriksa Anies ketika namanya disebut-sebut maju sebagai calon presiden (capres) 2024.

Dalam catatan Republika.co.id, nama Prasetyo adalah salah satu yang disodorkan DPD PDIP Jakarta untuk maju Pilgub Jakarta 2024. Setelah dulu berseteru, kini keduanya berpeluang untuk maju bersama melawan pasangan M Ridwan Kamil-Suswono.

Siap jadi kader PDIP?...

Anies Rasyid Baswedan tidak menjawab tegas ketika ditanya wartawan apakah siap menjadi kader PDIP jika diusung maju Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Dia pun tidak menjawab tegas atas pertanyaan yang diajukan tersebut.

"Sekarang ini, kita tunggu dulu sampai semua, keputusan dibuat dari situ kita akan tentukan langkah ke depannya apa," ujar Anies di kantor DPD PDIP Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/8/2024).

Anies Datangi Kantor PDIP Jakarta Didampingi Tom Lembong Tiba di Kantor DPD PDIP Jakarta, Anies Sholat Dzuhur Berjamah Anies Datangi Kantor DPD PDIP Jakarta Bahas Program Wong Cilik Anies mengaku, pertemuan dengan pengurus DPD PDIP DKI Jakarta tidak membahas pencalonannya. "Sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di luar kewenangan kita," ujar gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tersebut.

Anies yang datang bersama orang dekatnya Tom Lembang disambut politikus PDIP Masinton Pasaribu dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Dia mengaku, membahas bersama fungsionaris PDIP terkait program di Jakarta yang berpihak kepada rakyat kecil tanpa mengecilkan yang sudah besar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur (cagub) Anies Rasyid Baswedan tidak menjawab tegas ketika ditanya wartawan apakah siap menjadi kader PDIP jika diusung maju Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Dia pun tidak menjawab tegas atas pertanyaan yang diajukan tersebut.

"Sekarang ini, kita tunggu dulu sampai semua, keputusan dibuat dari situ kita akan tentukan langkah ke depannya apa," ujar Anies di kantor DPD PDIP Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/8/2024).

Anies mengaku, pertemuan dengan pengurus DPD PDIP DKI Jakarta tidak membahas pencalonannya. "Sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di luar kewenangan kita," ujar gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tersebut.

Anies yang datang bersama orang dekatnya Tom Lembang disambut politikus PDIP Masinton Pasaribu dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Dia mengaku, membahas bersama fungsionaris PDIP terkait program di Jakarta yang berpihak kepada rakyat kecil tanpa mengecilkan yang sudah besar.

"Tadi kita diskusi ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita bicara bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan dan pemikiran Bung Karno tentang keindonesiaan dan keagaman itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta, suasana aman tedug dan damai," ujar Anies.

Harus jadi kader PDIP...

Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan, Anies masih memiliki peluang untuk diusung pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024, apabila memiliki komitmen terhadap ideologi partai banteng.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menambahkan, Anies berpeluang diusung di Jakarta apabila menjadi kader PDIP. "Yang kami harapkan memang harus menjadi kader partai," kata Komarudin di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur (cagub) DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyambangi kantor DPD PDIP Jakarta di Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/8/2024). Anies datang didampingi Juru Bicara Sahrin Hamid dan mantan menteri perdagangan Tom Lembong.

Kedatangan Anies pun langsung disambut Wakil Sekretaris Bidang Internal DPD PDIP Jakarta Bambang Mujiono dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. "Selamat datang Pak Anies," ucap Bambang yang menyambut hangat.

Setelah sholat Dzuhur berjamaah di kantor DPD PDIP Jakarta, rombongan kemudian menuju lift untuk melakukan pertemuan lanjutan. Setelah itu, datang Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, yang namanya juga digadang-gadang menjadi cawagub untuk berpasangan dengan Anies.

Dikonfirmasi terpisah, Jubir Anies Sahrin Hamid mengatakan, pertemuan dengan DPD PDIP membahas sejumlah program prorakyat, termasuk politik tata ruang hingga kelestarian lingkungan.

"Pak Anies ada pertemuan dengan PDI Perjuangan. Sejauh ini masih pembicaraan terkait substansi program-program untuk wong cilik, politik tata ruang, juga kelestarian lingkungan. Baru terkait tema-tema tersebut," ucap Sahrin.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan, Anies masih memiliki peluang untuk diusung pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024, apabila memiliki komitmen terhadap ideologi partai banteng.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menambahkan, Anies berpeluang diusung di Jakarta apabila menjadi kader PDIP. "Yang kami harapkan memang harus menjadi kader partai," kata Komarudin di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur (cagub) DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan berkunjung ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/8/2024) siang WIB. Kedatangan Anies disambut oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal PDIP Jakarta Bambang Mujiono dan sejumlah pengurus.

Berdasarkan pantauan, kedatangan Anies didampingi dua orang dekatnya, yaitu

Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dan Sahrin Hamid. Ketika tiba di kantor PDIP Jakarta, tiga orang itu langsung bersalaman dan berpelukan dengan sejumlah petinggi partai banteng.

"Selamat datang Pak Anies," ucap Bambang kepada Anies dan rombongan.

Sebelum masuk ke dalam kantor DPD PDIP, Anies sempat meminta izin untuk sholat Dzuhur berjamaah dengan kader PDIP. Anies pun ditunjukkan letak mushola di kantor PDIP Jakarta yang gedungnya terbilang baru dan megah tersebut.

"Boleh Pak, silakan ada mushola di ujung, kita sekalian saja jamaah," kata Bambang. Sesaat Anies tiba, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyusul tiba.

Kunjungan Anies ke Kantor DPD PDIP DKI Jakarta tak lain untuk bersilaturahim. Anies disebut sebagai salah satu nama yang berpeluang dicalonkan menjadi gubernur DKI Jakarta oleh DPD PDIP Jakarta.

Sebelumnya, Juru Bicara Anies Angga Putra Fidrian, menegaskan, Anies memiliki pandangan serupa dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Sukarnoputri tentang prioritas, dan kepedulian, serta keberpihakan utama terhadap masyarakat kecil. Menurut Angga, Anies juga peduli terhadap wong cilik.

"Selama jadi Gubernur Jakarta, Pak Anies Baswedan sangat dekat dengan warga kampung-kampung kota Jakarta, wong cilik-nya Jakarta," kata Angga melalui pesan singkat kepada Republika.co.id di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Mega sindir Anies...

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung sebagian kalangan yang mendorong Anies untuk maju Pilgub Jakarta 2024, melalui PDIP. Megawati mengaku turut mendengar suara dari para kadernya sendiri tentang 'ribut-ribut' agar PDIP menggaet Anies.

Meski begitu, Megawati menegaskan, tak mudah untuk menjadikan PDIP sebagai tunggangan meraih jabatan. "Saya tuh jadi suka garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita (PDIP) dicari-cari dukungannya. Bingung saya loh,” kata Megawati di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Megawati pun menyindir Anies yang saat ini sedang mencari-cari kendaraan untuk kembali maju pada Pilgub Jakarta 2024. "Kamu ke mana ya kemarin sore ya? Lah, iya lah, mbok jangan begitu dong," ujarnya.

Megawati bercerita, sebelum ia datang ke Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, ia melihat adanya para kadernya yang berseragam hitam. Megawati lalu menanyakan itu kepada salah-satu orang kepercayaannya di partai, Komarudin Watubun yang juga merupakan salah satu ketua DPP PDIP.

"Saya tanya si Komar, itu satgas apa? Kok namanya satgas hitam ya? Katanya Pak Komar, 'oh satgasnya mau dukung Pak Anies itu Bu’. Oh begitu?" kata Megawati.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Ardli Johan Kusuma mengatakan bahwa pilihan rasional bagi PDI Perjuangan adalah menggandeng mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta. Ardli menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Pilkada Jakarta.

“Dengan kesempatan emas bahwa PDIP dapat mencalonkan kandidat secara mandiri tanpa koalisi, ini harus dimanfaatkan betul jika ingin memenangkan pertarungan pilkada. Demikian dengan Anies Baswedan, bagi Anies ini adalah kesempatan, dan jalan terakhir jika ingin maju pada Pilkada Jakarta, dan melanjutkan karier politiknya,” kata Ardli saat dihubungi Antara dari Jakarta, Sabtu.

Dia berpendapat bahwa bila PDIP memutuskan mendukung Anies maka terjadi kontestasi yang menarik pada Pilkada Jakarta. “Masyarakat bisa benar-benar merasakan atmosfer demokrasi dalam proses pemilihan kepala dan wakil kepala daerah Daerah Khusus Jakarta,” ujarnya.

Sebelumnya, Selasa (20/8), MK mengubah ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. MK membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada inkonstitusional bersyarat.

Lewat putusan tersebut, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu di daerah bersangkutan mulai dari 6,5 - 10 persen.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, terdapat 8.248.283 jiwa yang termasuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada Jakarta.

Oleh karena itu, ambang batas minimal untuk Pilkada Jakarta adalah paling sedikit 7,5 persen suara Pemilu 2024. Sementara itu, PDIP meraih 14,01 persen suara pada Pemilu 2024, sehingga bisa mengusung bakal pasangan calon sendiri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan gubernur DKI Anies Baswedan berkunjung ke DPD PDIP Jakarta. Kunjungan Anies memberi sinyal bahwa ia kemungkinan akan merapat ke PDIP untuk bisa maju di Pilgub Jakarta.

"Apakah ini pertanda PDIP meminang Anies?" kicau pengamat politik Burhanudin Muhtadi lewat kicauan di X, Ahad (24/8/2024)

Pilihan Anies untuk maju di Pilgub Jakarta memang sangat terbatas. Sebanyak 12 partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Pls telah mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

Tersisa hanya PDIP dan sejumlah partai kecil yang belu menentukan sikap. Tanpa ada pembelotan di tubuh KIM Plus, pilihan Anies hanya tersisa kepada PDIP.

Namun pilihan ke PDIP juga tidak mudah. Ini mengingat PDIP memberikan beragam syarat khusus bila Anies ingin diusung.

Ketum PDIP Megawati menceritakan, sebelum dia datang ke Kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, dia melihat adanya para kadernya yang berseragam hitam.

Megawati lalu menanyakan itu kepada salah-satu orang kepercayaannya di partai, Komarudin Watubun yang juga merupakan salah-satu ketua DPP PDI Perjuangan.

“Saya tanya si Komar, itu satgas apa? kok namanya satgas hitam ya? Katanya Pak Komar, ‘oh satgasnya mau dukung Pak Anies itu Bu’. Oh begitu?,” kata Megawati.

Lalu Megawati menyampaikan soal dukungan terhadap Anies Baswedan itu.

“Aku bilang, ‘enak saja ya, ngapain gue (saya) disuruh dukung Pak Anies?,” ujar Megawati. Karena kata Megawati, bukan perkara mudah bagi Anies Baswedan jika menjadikan PDI Perjuangan sebagai mitra untuk Pilkada Jakarta.

Apalagi mengingat Anies Baswedan, bukanlah kader dari Banteng Moncong Putih. Namun begitu, mantan Presiden ke-5 RI itu, memberikan harapan untuk Anies Baswedan. Tetapi, Megawati memberikan syarat yang tak gampang.

“Dia benar nih kalau mau sama PDI (Perjuangan)? Kalau mau jangan kayak begitu dong ya. Mau nggak nurut ya?,” begitu kata Megawati. Ucapan Megawati itu, pun disambut riuh para kadernya dengan tepuk tangan. “Iya, dong,” tegas Megawati.

Angga Putra Fidrian, selaku juru bicara Anies Baswedan, mengatakan, mantan gubernur Jakarta 2018-2023 itu, memiliki pandangan serupa dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri tentang prioritas, dan kepedulian, serta keberpihakan utama terhadap masyarakat kecil.

“Selama jadi gubernur Jakarta, Pak Anies Baswedan sangat dekat dengan warga kampung-kampung kota Jakarta, wong cilik-nya Jakarta,” begitu kata Angga melalui pesan singkat kepada Republika, Jumat (23/8/2024). Karena itu, menurut Angga, tak ada yang beda dari apa yang diharapkan PDI Perjuangan terhadap Anies Baswedan. “Insya Allah, nilainya sudah sama,” kata Angga.

Pernyataan Angga itu, menjawab prasyarat dari PDI Perjuangan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Krisyanto, kemarin (22/8/2024) menyampaikan, partainya masih membuka gerbang yang lebar bagi Anies Baswedan untuk dicagubkan dalam Pilkada Jakarta. Bahkan kata Hasto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri yang akan menyiapkan visi dan misi untuk Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.