Jubir PKS, M. Kholid, menyebut bahwa pihaknya sejak awal berkomitmen agar tidak ada kotak kosong di pilkada, khususnya Pilkada DKI. Ia menyebut, komitmen itu ditunjukkan dengan diusungnya pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman (AMAN).

“Sejak awal berkomitmen tidak ingin ada kotak kosong,” kata Kholid kepada wartawan di DPP PKS, Jakarta, Sabtu (10/8).

Saat ini, berembus isu bahwa PKS akan diajak ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama beberapa parpol lainnya. Sejauh ini, KIM telah menunjuk Ridwan Kamil (RK) untuk maju di Pilgub Jakarta.

Meski begitu, sosok calon wakil RK masih menjadi tanda tanya. Namun, dengan gabungan partai yang begitu banyak, tak menutup kemungkinan pilkada hanya akan diikuti oleh satu pasangan calon.

Belakangan, PKS ditawari bergabung dengan KIM itu juga untuk bisa masuk di pemerintahan berikutnya. Kholid tak menampik bahwa ada penawaran-penawaran kepada PKS.

“Sebelum tawaran AMAN (Anies-Sohibul Iman) dideklarasikan, tawaran itu sudah muncul. Tapi PKS memilih mendeklarasikan AMAN,” ungkapnya.

Sinyal PKS akan bergabung dengan KIM itu juga diikuti dengan isu akan mencabut dukungan kepada Anies. Salah satu faktornya adalah karena tak kunjung mendapat koalisi untuk memenuhi syarat minimal pencalonan Pilkada DKI 22 kursi.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Zainudin Paru, menyebut pasangan Anies Baswedan-Shohibul Iman (AMAN) kemungkinan besar gagal maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024.

"Anies dan Shohibul Imam (AMAN) kemungkinan gagal jadi Cagub/Cawagub DKJ," kata Zainudin Paru dalam keterangannya, Jumat (9/8).

Dia mengatakan, Anies telah gagal menggenapkan kursi dukungan menjadi 20 persen untuk pasangan AMAN yang membuat pasangan tersebut kemungkinan besar tak jadi berlayar.

"Dengan telah lewatnya tenggat waktu 4 Agustus 2024 bagi Anies untuk mendapatkan partai koalisi agar menggenapkan 4 kursi PKS dari 22 kursi syarat dukungan 20 persen calon kepala daerah," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid mengatakan, PKS sedang membahas dan mengkaji opsi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) "Plus" di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Saat ini, koalisi pendukung Prabowo Subianto tersebut menyiapkan Ridwan Kamil (RK) sebagai cagub di Jakarta, serta mengajak sejumlah parpol di luar koalisi turut bergabung.

"Salah satu opsi komunikasi tersebut adalah juga membangun komunikasi politik dengan KIM, di mana RK sebagai calon definitif mereka saat ini. Opsi ini sedang dikaji dan dibahas oleh DPP PKS," ujar Kholid saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Rabu (7/8/2024) malam.

Kholid menambahkan, sebagai partai pemenang di Jakarta, PKS sudah memutuskan bahwa kadernya harus ikut dalam kontestasi Pilkada Jakarta, baik sebagai cagub atau cawagub.

Dia mengklaim prioritas PKS saat ini sebenarnya adalah memastikan pasangan Anies-Sohibul Iman berlayar.

Maka dari itu, PKS sangat berharap Anies sebagai kandidat bisa mengantongi dukungan parpol lain untuk memenuhi kekurangan 4 kursi DPRD di Jakarta, supaya bisa mendapatkan tiket untuk maju.

"PKS juga terus membangun komunikasi dengan Nasdem dan PKB, agar bisa memastikan pasangan Anies-Sohibul Iman berlayar," tuturnya.

"Namun karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati, maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi di pilkada," sambung Kholid.

Menurut Kholid, PKS sudah memberikan waktu 40 hari kepada Anies sejak deklarasi Anies-Sohibul pada 25 Juni 2024 lalu.

Dia menyebut 40 hari seharusnya sudah cukup bagi Anies untuk mengusahakan duet Anies-Sohibul ini bisa berlayar.

Kholid menilai, PKS sudah memberikan karpet merah kepada Anies, dengan perolehan 18 kursi di Jakarta. Anies hanya tinggal mencari sisanya saja.

"Bahkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu sampai turun gunung mencari mitra koalisi buat Mas Anies agar bisa memenuhi kekurangan kursi tersebut. Dan kami terus berdoa agar semua ikhtiar dimudahkan," katanya.

Sementara itu, Kholid membeberkan hanya tersisa dua opsi yang tersedia bagi PKS di Pilkada Jakarta saat ini.

Opsi pertama yang menjadi prioritas PKS saat ini adalah memastikan pasangan Anies-Sohibul Iman berlayar.

Sedangkan opsi kedua, PKS membuka opsi lain jika pasangan Anies-Sohibul tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi

"Di kedua opsi di atas PKS mensyaratkan agar kadernya harus ikut berlaga entah sebagai cagub atau cawagub. Insyaallah," imbuh Kholid.

Golkar buka peluang kader PKS jadi cawagub RK

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya membuka diri terhadap kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menjadi cawagub mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Doli menyebut Golkar sudah mengusung kader sebagai Cagub Jakarta, sehingga cawagubnya diserahkan ke partai lain.

"Ya kami membuka diri. Kan Golkar sudah mengusung calon gubernurnya, nah kami lebih menyerahkan lah kepada partai-partai politik yang lain," ujar Doli saat ditemui di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2024) malam.

PKS telah mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman untuk Pilgub Jakarta 2024. Namun, sampai saat ini pasangan tersebut belum mendapatkan tiket untuk mendaftar ke KPU karena masih kurang syarat minimal pencalonan.

Jadwal pendaftaran semakin dekat. KPU membuka pendaftaran mulai 27 hingga 29 Agustus.

Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin mengungkapkan, jika situasinya terus-terusan deadlock, maka PKS akan rugi. Sebab, PKS adalah peraih suara terbanyak dan mendapat paling banyak kursi di DPRD Jakarta.

“Sampai hari ini PKS satu-satunya partai yang memberikan SK dukungan kepada Pak Anies dan Sohibul Iman, yang lain belum ada,” kata Khoirudin kepada wartawan di Kantor Fraksi PKS DPRD Jakarta, Rabu (7/8).

“Tapi kalau seandainya seperti itu terus dan tidak ada kepastian, kita rugi, kita enggak ada waktu lagi untuk bisa komunikasi dengan partai lain,” sambungnya.

Khoirudin menilai, masalah deadlock ini bukan hanya tanggung jawab PKS saja, tapi juga Anies yang sudah diusung. Ia menyebutkan perlu adanya tenggat waktu untuk memastikan langkah PKS selanjutnya.

“Saya sih berharap PKS, Sohibul Iman dengan Pak Anies punya tenggat waktu, batas waktu yang disepakati bersama untuk mendapatkan teman koalisi,” ujarnya.

Sebelumnya PKB juga masih belum menentukan sikap untuk mengusung Anies atau tidak di Pilgub Jakarta. Mereka keberatan dengan wakil yang sudah “dikunci” oleh PKS.

“Ketika PKS misalkan mengusulkan Pak Sohibul Iman (menjadi wakil Anies) beberapa teman dari PKB juga keberatan,” kata Jazilul saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8).

Jazilul sempat menawarkan kepada PKS dan partai-partai lain yang berniat untuk mengusung Anies untuk duduk bersama membicarakan soal paslon yang akan diusung.

Tujuannya, agar seluruh partai bisa mengusulkan nama-nama untuk dipasangkan dengan Anies dan dipertimbangkan bersama. Namun, hingga saat ini upaya duduk bersama ini tak kunjung terjadi.

“Masalahnya sampai hari ini, tidak satu pun partai-partai yang ada ini duduk bersama-sama membahas siapa pasangan calonnya,” kata Jazilul.

“Maka, keputusan usulan DPW PKB DKI ya tentu masih menjadi pertimbangan,” lanjutnya.

Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, artinya berat mengusung Anies di Pilgub Jakarta 2024 jika cawagubnya Sohibul Iman. Sohibul merupakan Wakil Ketua Majelis Syura PKS.

“Ketika PKS misalkan mengusulkan Pak Sohibul Iman (menjadi wakil Anies) beberapa teman dari PKB juga keberatan,” kata Jazilul saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8).

Jazilul sempat menawarkan kepada PKS dan partai-partai lain yang berniat untuk mengusung Anies untuk duduk bersama membicarakan soal paslon yang akan diusung.

Tujuannya, agar seluruh partai bisa mengusulkan nama-nama untuk dipasangkan dengan Anies dan dipertimbangkan bersama.

Namun, hingga saat ini upaya duduk bersama ini tak kunjung terjadi.

“Masalahnya sampai hari ini, tidak satu pun partai-partai yang ada ini duduk bersama-sama membahas siapa pasangan calonnya,” kata Jazilul.

“Maka, keputusan usulan DPW PKB DKI ya tentu masih menjadi pertimbangan,” lanjutnya.

Di sisi lain, PKB menerima tawaran dari KIM untuk bergabung menjadi KIM Plus di Pilgub Jakarta. Namun tawaran ini menurut Jazilul masih berupa wacana.

Sebab, belum ada pasangan calon yang ditawarkan.

“Jadi masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan,” tuturnya.

Sekelompok warga Jakarta termasuk emak-emak mendatangi Kantor DPP PKS di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/8). Mereka membawa spanduk bertuliskan ucapan terima kasih karena PKS telah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

Mereka juga membawa ayam jago. Para relawan ini.berharap PKS tetap istiqomah mendukung Anies hingga pendaftaran ke KPU.

“Terima kasih telah mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024, bismillah istiqomah untuk Jakarta adil makmur,” tulis spanduk yang dibawa warga.

Jubir PKS, Muhammad Iqbal, menerima kunjungan ini. Ia turut menerima ayam jago berwarna hitam yang diberikan warga.

Salah satu warga Jakarta Selatan, Alfa Camrilla menyampaikan kekhawatirannya. Ia takut PKS menarik dukungan dari Anies dan bergabung dengan KIM Plus.

“Kami membaca dan mendengar dari media tentang dinamika dukungan partai-partai yang masih bisa berubah. Terus terang kami merasa khawatir. Oleh karena itu kami sengaja hadir di sini memberikan dukungan,” kata Alfa.

Hadiah ayam jago ini juga memiliki makna, Alfa menjelaskan, maknanya agar PKS berani dan bersikap ksatria dengan tetap satu barisan mengusung Anies di Jakarta.

“Sebagai hadiah, kami bawakan ayam jago yang melambangkan sikap berani dan ksatria. Dengan harapan agar tetap istikamah mendukung Pak Anies dalam Pilkada Jakarta,” tuturnya.

Kepastian Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta kini bergantung pada keputusan partai pengusungnya.

Meski telah dideklarasikan dengan Wakil Majelis Syura PKS, Shohibul Iman, keputusan ini belum final. Sebab, PKS juga tidak bisa sendiri mengusung Anies, butuh partai lain untuk berkoalisi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang menjalin komunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Juru Bicara (Jubir) PKS Pipin Sopian mengatakan bahwa PKS memang tengah mencari opsi agar duet Anies-Sohibul Iman yang diusung bisa maju pada Pilkada Jakarta. Sebab, mereka tidak bisa mengajukan pasangan bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) sendiri di Jakarta.

Bahkan, Pipin mengungkapkan, PKS terbuka melakukan tawar menawar politik dengan PDI-P terkait pilkada.

“Saya kira pagi tadi saja, saya sudah komunikasi ya telepon, 'gimana bang kira-kira bisa enggak kita berlayar’. Memang ada opsi bagi kami misalnya dengan PDI-P. Misalnya, kita tawarkan kalau misalnya PDI-P dukung PKS di Jakarta misalnya Anies-Sohibul Iman, kami bisa opsi misalnya di Jawa Tengah dukung PDI-P,” kata Pipin dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV pada Senin (5/8/2024).

“Jadi sebetulnya di pilkada ini sangat memungkinkan, tinggal bagaimana apakah tawar menawar ini bisa terjadi atau tidak,” ujarnya melanjutkan.

Menurut Pipin, PKS merupakan partai rasional yang menargetkan kemenangan pada Pilkada 2024, agar bisa berkontribusi untuk masyarakat termasuk di Jakarta.

Oleh karenanya, dia mengungkapkan, PKS juga memberikan batas waktu atau deadline kepada Anies untuk membawa partai koalisi guna menggenapi jumlah 18 kursi yang telah dimiliki PKS menjadi 22 kursi sebagaimana syarat minimal pencalonan pada Pilkada Jakarta.

“Kami juga meminta keseriusan Mas Anies untuk menggenapkan kursi di Jakarta sehingga Anis-Sohibul Iman bisa berlayar,” ujarnya.

Pipin menjelaskan, deadline diberikan pada Anies karena PKS tidak ingin akhirnya tersudut sehingga tidak bisa mengikuti konstestasi Pilkada Jakarta.

Apalagi, dia menyebut bahwa sudah terjadi di beberapa daerah, calon yang memiliki elektabilitas tinggi justru tidak bisa maju karena tidak memiliki keterpilihan di kalangan elite politik.

"Kalau kami sampaikan bahwa ada deadline yang kami sampaikan ke Mas Anies bahwa awal Agustus kita harus genapkan sehingga kami tidak mau terjadi sudden death, jadi diujung-ujung tiba-tiba kita tersudut, kita tidak punya pilihan yang lain. Ini yang harus kita perhatikan bersama,” ujar Pipin.

Perjuangan PKS agar Aman berlayar

Namun, Pipin menegaskan bahwa PKS juga sudah berusaha untuk mengajak partai politik (parpol) lain untuk mendukung pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta 2024.

"Keseriusan kami mengusung Mas Anies sudah dilakukan,” katanya.

Dia memberikan contoh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu bertemu langsung dengan Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh dan mengajukan nama Anies-Sohibul Iman.

Kemudian, Ahmad Syaikhu juga menghadiri Harlah ke-26 PKB dan menyampaikan pantun agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendukung pasangan Anies-Sohibul Iman di Jakarta.

"Per hari ini, pimpinan PKS masih ingin memperjuangkan Aman (Anies-Sohibul Iman) ini bisa berlayar. Tinggal bagaimana ke depan kita akan lihat ya deadline yang sudah diberikan kepada Mas Anies untuk bisa membawa tambahan tiket cukup empat saja sebetulnya sehingga ini bisa berlayar,” ujarnya.

Oleh karenanya, Pipin kembali mengatakan, PKS tetap harus mencari opsi lain sebagai antisipasi pasangan Anies-Sohibul Iman tak bisa berlayar pada Pilkada Jakarta 2024.

“Saya ingin secara terbuka ya bahwa politik PKS ini saya kira bisa dipahami, jangan tiba-tiba ujung-ujungnya nanti PKS yang selalu dipersalahkan, ‘PKS tidak serius memperjuangkan Pak Anies di Jakarta', enggak (begitu),” kata Pipin.

Butuh koalisi

Sebagaimana diketahui, PKS mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman pada 25 Juni 2024. Tetapi, PKS membutuhkan sokongan partai politik lain agar pasangan tersebut bisa didaftarkan maju pada Pilkada 2024.

Pasalnya, PKS hanya memeroleh 18 kursi DPRD Jakarta. Sementara itu, sesuai perhitungan yang disyaratkan dalam UU Pilkada, untuk mengajukan calon syaratnya memiliki minimal 22 kursi di DPRD DKI.

Dalam UU Pilkada disebut bahwa syarat pencalonan kepala daerah melalui partai politik (parpol) adalah diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki kursi minimal 20 persen di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, parpol maupun gabungan parpol juga bisa mengajukan calon kepala daerah dengan menggunakan gabungan perolehan suara parpol sebanyak 25 persen.

Berikut perhitungan jumlah suara dan kursi partai politik di DPRD DKI Jakarta:

1. PKB 470.682 suara yang setara dengan 10 kursi
2. Gerindra 728.297 suara, setara dengan 14 kursi
3. PDI-P 850.174 suara, setara dengan 15 kursi
4. Golkar 517.819 suara, setara dengan 10 kursi
5. Nasdem 545.235 suara, setara dengan 11 kursi
6. PKS 1.012.028 suara, setara dengan 18 kursi
7. PAN 455.906 suara, setara dengan 10 kursi
8. Demokrat 444.314 suara, setara dengan 8 kursi
9. PSI 465.936 suara, setara dengan 8 kursi
10. Perindo 160.203 suara, setara dengan 1 kursi
11. PPP 153.240 suara, setara dengan 1 kursi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara (Jubir) PKS Pipin Sopian mengungkapkan bahwa partainya memang mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan koalisi yang lain terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Namun, menurut Pipin, PKS hingga saat ini masih serius memperjuangkan duet Anies Baswedan-Sohibul Iman bisa berlayar pada Pilkada Jakarta 2024.

“Jadi keseriusan PKS untuk memperjuangkan itu sangat serius. Di sini lain memang tawaran untuk gabung ke koalisi yang lain juga ada. Jadi kami di berbagai pilkada termasuk di Jakarta dan Jawa Barat, yang berharap berkoalisi dengan PKS begitu banyak partai politik dan kami harus menghormati itu,” kata Pipin dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV pada Senin (5/8/2024).

Hanya saja, Pipin tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai tawaran bergabung dalam koalisi dalam pilkada tersebut. Dia hanya menyebut bahwa PKS memiliki hubungan yang baik dengan Ridwan Kamil dan Anies Baswedan.

"Nanti kebijaksaan pimpinan PKS memutuskan apakah ini akan berlanjut atau kami melihat opsi lain ke depan yang memungkinkan karena hubungan dengan Mas Ridwan Kamil juga baik, hubungan dengan Mas Anies juga baik, hubungan dengan berbagai pihak juga baik,” ujarnya.

Deadline untuk Anies

Lebih lanjut, Pipin menjelaskan bahwa PKS memberikan batas waktu atau deadline kepada Anies untuk membawa partai koalisi guna menggenapi jumlah 18 kursi yang telah dimiliki PKS menjadi 22 kursi sebagaimana syarat minimal pencalonan pada Pilkada Jakarta.

“Kami juga meminta keseriusan Mas Anies untuk menggenapkan kursi di Jakarta sehingga Anis-Sohibul Iman bisa berlayar,” katanya.

Menariknya, PKS memberikan deadline pada Anies hingga awal Agustus ini. Meskipun, menurut Pipin, perihal waktu masih bisa dibicarakan kembali dengan pimpinan PKS.

Pipin menjelaskan, deadline diberikan pada Anies karena PKS tidak ingin akhirnya tersudut sehingga tidak bisa mengikuti konstestasi Pilkada Jakarta. Pasalnya, PKS tidak bisa mengajukan calon kepala daerah sendiri dan harus berkoalisi.

Apalagi, dia menyebut bahwa sudah terjadi di beberapa daerah, calom yang memiliki elektabilitas tinggi justru tidak bisa maju karena tidak memiliki keterpilihan di kalangan elite politik.

"Kalau kami sampaikan bahwa ada deadline yang kami sampaikan ke Mas Anies bahwa awal Agustus kita harus genapkan sehingga kami tidak mau terjadi sudden death, jadi diujung-ujung tiba-tiba kita tersudut, kita tidak punya pilihan yang lain. Ini yang harus kita perhatikan bersama,” ujar Pipin.

Oleh karena itu, dia mengatakan, PKS mencari opsi lain. Salah satunya yang tengah dilakukan adalah membangun komunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

KIM Plus, gagalkan Anies?

Sebagaimana diketahui, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad melontarkan wacana soal Koalisi Indonesia Maju (KIM) ‘Plus” pada Pilkada 2024.

Dia mengatakan, sejumlah partai politik bakal bergabung dengan KIM di sejumlah daerah pada Pilkada 2024. Sehingga, terbentuknya KIM “Plus”.

"Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Ada Koalisi Indonesia Maju Plus," ujar Dasco di iNews Tower, Jakarta pada 31 Juli 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan keseriusannya mengusung Anies Baswedan maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024, di tengah ada wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) "Plus".

Namun, Juru Bicara (Jubir) PKS Pipin Sopian menyebut bahwa partainya membuat kebijakan dengan memberikan tugas kepada Anies Baswedan untuk menggenapi kursi agar bisa benar maju pada Pilkada Jakarta.

Pasalnya, Pipin mengatakan, dalam pilkada yang diminta untuk menggenapkan kursi itu adalah calon kepala daerahnya, bukan partainya

“Bagi kami, Insya Allah kami akan berikhtiar semaksimal mungkin supaya Aman (Anies-Sohibul Iman) ini berlayar tetapi kami juga meminta keseriusan Mas Anies untuk menggenapkan kursi di Jakarta sehingga Anis-Sohibul Iman bisa berlayar,” kata Pipin dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV pada Senin (5/8/2024).

Menurut Pipin, batas waktu atau deadline yang diberikan kepada Anies untuk menggenapi jumlah kursi tersebut hingga awal Agustus ini. Sebab, PKS juga memiliki batas waktu agar tetap bisa ikut dalam kontestasi pilkada dan menang.

Dia menegaskan bahwa PKS merupakan partai yang rasional sehingga memiliki target menang pada Pilkada 2024. Termasuk, di Jakarta.

“Kalau kami sampaikan bahwa ada deadline yang kami sampaikan ke Mas Anies bahwa awal Agustus kita harus genapkan sehingga kami tidak mau terjadi sudden death, jadi diujung-ujung tiba-tiba kita di corner, kita tidak punya pilihan yang lain. Ini yang harus kita perhatikan bersama,” ujar Pipin.

"Saya kira awal Agustus ini sudah diberikan tetapi kan nanti pimpinan tentu bijaksana melihat nanti apa masih mungkin atau tidak. Kami juga harus bicarakan tadi bagaimana ikhtiar Mas Anies untuk memboyong partai lain supaya ini menggenapi apakah sudah maksimal atau tidak,” katanya lagi.

Namun, dia mengatakan, pimpinan PKS bisa memberikan waktu tambahan pada Anies untuk menggenapi kursis tersebut. Termasuk, kemungkinan mengajak Partai Kebangkitan Bangsa (PKS), Nasdem, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

“Kemarin sudah kami berikan deadline dan kemudian nanti kami akan rapatkan kembali. Kalau dalam bermain bola kan ada tambahan waktu ya bahwa kalau misalnya sudah mau habis maka bisa ada tambahan waktu,” kata Pipin.

Perjuangan PKS agar Aman berlayar

Lebih lanjut, Pipin menegaskan bahwa PKS juga sudah berusaha untuk mengajak partai politik (parpol) lain untuk mendukung pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta 2024.

"Keseriusan kami mengusung Mas Anies sudah dilakukan,” ujarnya.

Dia memberikan contoh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu bertemu langsung dengan Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh dan mengajukan nama Anies-Sohibul Iman.

Kemudian, Ahmad Syaikhu juga menghadiri Harlah ke-26 PKB dan menyampaikan pantun agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bersedia mendukung pasangan Anies-Sohibul Iman di Jakarta.

Pipin juga mengungkapkan, PKS tengah mencoba membangun komunikasi dengan PDI-P agar pasangan Aman bisa berlayar pada Pilkada Jakarta 2024.

"Per hari ini, pimpinan PKS masih ingin memperjuangkan Aman ini bisa berlayar,” katanya.

Namun, Pipin kembali mengatakan bahwa PKS juga harus rasional agar jangan tiba-tiba tidak bisa mengikuti kontestasi Pilkada 2024.

“Yang kami khawatirkan sebagaimana terjadi di beberapa pilkada bahwa ada tokoh di satu daerah elektabilitasnya tinggi tetapi memiliki elektabilitas yang rendah di kalangan elite sehingga dia tdak bisa berlayar. Sebetulnya itu kami tidak menghendaki ada sudden death,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, PKS pada 25 Juni 2024, mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan sebagai bakal cagub berpasangan dengan kader mereka Sohibul Iman sebagai bakal cawagub pada Pilkada Jakarta 2024.

Namun, PKS yang memeroleh 18 kursi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Jakarta, membutuhkan sokongan partai politik lain agar duet Anies-Sohibul Iman mendapatkan tiket maju pada Pilkada Jakarta 2024.

Dalam UU Pilkada disebut bahwa syarat pencalonan kepala daerah melalui partai politik (parpol) adalah diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki kursi minimal 20 persen di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, parpol maupun gabungan parpol juga bisa mengajukan calon kepala daerah dengan menggunakan gabungan perolehan suara parpol sebanyak 25 persen.

Apabila mengikuti aturan pada UU Pilkada, maka dibutuhkan minimal 22 kursi untuk mengusung calon kepala daerah pada Pilkada Jakarta. Artinya, partai politik harus berkoalisi karena tidak ada yang memeroleh jumlah kursi minimal itu sendiri.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, mengajak Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk bergabung mendukung pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024.

Hal itu disampaikan Syaikhu dalam sambutannya di peringatan hari lahir (Harlah) ke-26 PKB di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7) malam.

Mulanya, Syaikhu mengapresiasi langkah PKB yang telah membangun citra dari legislatif dan eksekutif. Sehingga membawa PKB mencapai raihan terbaik di Pemilu 2024.

"Tentu saya mengapresiasi bahwa 26 tahun partai kebangkitan bangsa sudah memberikan citra nyata, bukan hanya sekadar diri legislatif tetapi juga di eksekutif. Karena memang sedemikian banyak diberi peran-peran Kementerian sehingga bisa tepat betul apa yang telah dilakukan oleh partai kebangkitan bangsa dan itu yang kemudian membawa partai ini Alhamdulillah pada 2024 ini bisa mencapai raihan yang terbaik," kata Syaikhu.

Syaikhu bersyukur PKS dapat berkoalisi dengan PKB dalam Pilpres 2024. Ia menyebut stigma PKS hilang usai berkoalisi dengan PKB.

"Saya kira ini menjadi sebuah bagian tersendiri bagi PKS karena Alhamdulillah dengan demikian stigma-stigma yang selama ini muncul terhadap PKS Alhamdulillah bisa hilang. Inilah kehebatan Gus Ami dan PKB," ucap dia.

Lebih jauh, Syaikhu berharap koalisi yang telah dibangun tidak berhenti pada Pemilu 2024 saja. Tetapi juga dapat terus berlanjut di Pilkada. Ia pun menyampaikan pantun.

"Dari Bekasi naik kereta. Turunnya di Stasiun Sudirman. PKS ajak PKB Kolaborasi di Jakarta. Dukung Anies dan Shohibul Iman," pungkas dia.

PKB sudah secara tersirat menyatakan dukungannya ke Anies Baswedan untuk Pilgub Jakarta. Namun sejauh ini belum ada deklarasi secara resmi seperti PKS dan NasDem.

Sejauh ini baru DPW PKB Jakarta yang mengumumkan dukungannya ke calon petahana tersebut.

Lantas, apa faktor penghambatnya karena PKS lebih dulu mendeklarasikan Sohibul Iman sebagai cawagub Anies?

"Itu sebagian saja. Tapi prinsipnya kita akan hormati keputusan teman-teman DPW DKI Jakarta," kata Ketua DPP PKB Syaiful Huda di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7).

Namun ia tak memungkiri deklarasi dukung Anies akan diusahakan dalam waktu dekat. "Semoga secepatnya," tutur dia.

Sementara itu, PKB mengaku bersyukur dengan langkah NasDem mendukung Anies.

"Kita bersyukur Nasdem sudah mengikuti langkah DPW-PKB Jakarta yang sudah memutuskan mengusung Mas Anies. Memang di level DPP kita belum memutuskan itu. Tapi kita hormati, kita hargai aspirasi teman-teman DPW-PKB Jakarta," jelas dia.

#apa pertimbangan DPP untuk bisa menentukan siapa nanti calon yang akan diusung itu apa pertimbangan dari DPP?

Kenapa Mas belum segera soal DPW-PKB Jakarta untuk mengusung Anies?

Ya tentu ada aspek pertimbangan menang, karena dalam kompetisi Pilkada, kalau kita mau mensejahterakan rakyat harus punya figur yang komit untuk perjuangan kesejahteraan rakyat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebut, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa berlayar pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024, dengan adanya deklarasi dukungan dari Partai Nasdem.

Pasalnya, Anies sebelumnya sudah mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dengan adanya Nasdem maka syarat pencalonan sudah terpenuhi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati (Pilkada).

“Kalau Nasdem mendukung Anies bergabung dengan PKS itukan sudah lebih dari 20 persen, (syarat pencalonan kepala daerah). Anies bisa jadi figur pertama yang sudah bisa dapat tiket 20 persen lebih,” kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/7/2024).

Namun, dia mengatakan, persoalannya kini ada pada bakal calon wakil gubernur (cawagub) yang akan mendampingi Anies.

Oleh karena itu, menurut Ujang, perihal cawagub ini bakal ada pembicaraan atau kesepakatan politik antara Nasdem dan PKS. Meskipun, Nasdem menyebut, menyerahkan perihal wakil kepada Anies.

Ujang pun menganalisa ada dua kemungkinan, yakni Anies tetap akan bersama Sohibul Iman sebagaimana diinginkan PKS. Sebab, mantan calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 itu membutuhkan PKS untuk dapatkan tiket maju Pilkada Jakarta.

“Kalau Nasdem memberikan pilihannya wakilnya diserahkan pada Anies, ya dengan Sohibul Iman. Jadi kelihatannya bagaimanapun Anies butuh dukungan PKS. Anies tanpa PKS pun berat. Jadi, kalau Nasdem dukung Anies lalu diserahkan wakilnya pada Anies, ya kemungkinan besar calon wakilnya itu Sohibul Iman,” ujarnya.

Kemungkinan kedua, kocok ulang antara PKS dan Nasdem untuk menentukan bakal cawagub Anies.

“Tetapi, kalau PKS-nya bersyarat, di belakang layar meminta calon wakilnya dari Nasdem, ya harus kocok ulang,” kata Ujang.

Namun, Ujang menyakini bahwa yang bakal mendampingi Anies maju pada Pilkada Jakarta, bukan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

Meskipun, Partai Nasdem diketahui menggelar pertemuan dengan PSI dan Kaesang sebelum mengumumkan dukungan untuk Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024.

“Saya sih melihatnya bukan Kaesang ya. Kelihatannya bukan Kaesang. Kelihatannya ya bisa Sohibul Iman, bisa juga kader Nasdem atau orang yang disiapkan oleh Nasdem, bukan Kaesang. Elektabilitasnya pun rendah satu persen toh,” ujarnya.

Dukungan untuk Anies

Sebagaimana diketahui, Nasdem adalah partai kedua yang mendeklarasikan dukungan untuk Anies pada Pilkada Jakarta 2024.

Sebelumnya, pada 25 Juni 2024, PKS secara tiba-tiba mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan sebagai bakal cagub berpasangan dengan kader mereka Sohibul Iman sebagai bakal cawagub pada Pilkada Jakarta.

Pengumuman dukungan Nasdem dilakukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hermawi Taslim di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024) sore.

Anies pun turut hadir dalam konferensi pers di mana Nasdem memastikan dukungan untuknya.

Menurut Hermawi, keputusan ini didapatkan melalui rapat DPP Partai Nasdem yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Surya Paloh.

"Untuk Pilkada DKI Pak Surya Paloh yang pimpin rapat langsung menetapkan. Bapak Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Nasdem," kata Hermawi dalam jumpa pers.

Menariknya, Nasdem membebaskan Anies untuk menentukan siapa bakal cawagub pendampingnya. Tetapi, tidak boleh menjadikan kader Nasdem sebagai calon wakil gubernur.

"Pak Anies juga dibebaskan untuk menentukan siapa wakilnya dengan satu syarat wakil itu tidak boleh dari Partai Nasdem,” ujar Hermawi.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan bahwa dukungan untuk Anies dilakukan Nasdem tanpa syarat.

Dia menjelaskan bahwa Nasdem terus melakukan komunikasi politik dengan partai politik lain untuk mengusung Anies.

"Komunikasi akan terus kami lakukan dari Bapilu dengan partai lain, prinsipnya adalah tidak ada yang ketinggalan," ujar Willy.

Anies berlayar

Dengan adanya dukungan dari PKS dan Nasdem sejatinya Anies Baswedan dipastikan mendapat tiket maju sebagai bakal cagub pada PIlkada Jakarta 2024. Sebab, jumlah kursi DPRD kedua partai tersebut sudah melebihi 22 kursi yang merupakan syarat pengajuan calon pada Pilkada Jakarta.

Dalam UU Pilkada disebut bahwa syarat pencalonan kepala daerah melalui partai politik (parpol) adalah diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki kursi minimal 20 persen di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, parpol maupun gabungan parpol juga bisa mengajukan calon kepala daerah dengan menggunakan gabungan perolehan suara parpol sebanyak 25 persen.

Diketahui, PKS menjadi partai dengan perolehan suara tertinggi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Jakarta, dengan 1.012.028 suara atau setara dengan 18 kursi DPRD.

Sementara itu, Partai Nasdem memeroleh 545.235 suara atau setara 11 kursi DPRD Jakarta. Oleh karenanya, jika jumlah kursi kedua partai ini ditambahkan mencapai 29 kursi.

DPW PKB DKI menanggapi PKS yang mendorong duet Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024. Kata Ketua DPW PKB DKI Hasbiallah Ilyas, itu klaim sepihak.

"Itu kan klaimnya PKS sendiri, Sohibul Iman. Tidak ada komunikasi dengan PKB," kata Hasbiallah di kantor DPW PKB DKI, Jakarta Tiur, Minggu (21/7).

Menurutnya, semua boleh saling mengeklaim. Termasuk PKS dan PKB. Namun keduanya tetap tidak bisa mengusung sendiri, karena syarat minimal kursi harus 22.

PKS sebagai jawara baru memiliki 18 kursi. Sementara PKB 10 kursi.

"Besok saya bisa saja, Anies- Fuadi Luthfi (kader PKB DKI), kan begitu juga, kader PKB," ujarnya.

PKB DKI sejauh ini menjadi pihak terdepan yang mendorong Anies maju lagi di Pilgub Jakarta. Hasbiallah pun menyebut, DPP sudah menyetujui Anies, tinggal wakilnya yang belum.

Semua harus dikomunikasikan dengan parpol lain. Sebab, mereka tidak mengusung sendirian alias harus berkoalisi.

"Karena kalau PKB, PKB kan sampai hari ini belum punya (wakil), PKB oke Pak Anies, Tapi kan PKB tidak bisa mengusung sendiri. Harus ada wakil," tuturnya.

Hal itu yang kemudian menurutnya membuat DPP PKB belum secara resmi memberi rekomendasi ke Anies.

"Rekomendasi itu kan satu paket," tutupnya.