Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyampaikan sejumlah harapannya kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024–2029 pada hari ini.

Menurutnya, pidato perdana Prabowo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat telah menyinggung beberapa masalah penting, seperti kemandirian pangan hingga dan politik luar negeri bebas aktif yang anti terhadap penjajahan.

“Pidato tersebut juga sudah mendapat respons dari berbagai lapisan masyarakat. Ada yang menyambutnya dengan penuh optimisme, tetapi juga ada yang memperlihatkan sikap pesimismenya,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (20/10/2024).

Menurut Anwar, hal tersebut wajar apabila melihat sudut pandang tiap pihak yang berbeda, termasuk pemerintah dan masyarakat.

Alih-alih berkonflik, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini lantas mendorong agar seluruh pihak dapat memanfaatkan dialektika yang berlangsung demi keberlangsungan bangsa ke depan.

“Untuk itu kita berharap kepada semua pemimpin di negeri ini ke depannya untuk tidak alergi dengan kritik, asal saja dari semua pihak ada keinginan yang tulus untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut lewat konsensus-konsensus yang kita bangun,” lanjutnya.

Anwar menggarisbawahi, konsensus itu semestinya dibangun bukan atas dasar kepentingan pribadi dan kelompok, melainkan harus bertujuan membuat kemaslahatan dan kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, dia menilai bahwa Indonesia akan mampu menjadi negeri yang kuat dengan adanya nilai persatuan di antara warganya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah resmi memegang tampuk kepemimpinan RI 2024–2029 usai mengucapkan sumpah jabatan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Setelah resmi dilantik, Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya sebagai Presiden ke-8 RI di hadapan para audiens yang di antaranya merupakan para petinggi maupun mantan petinggi negara, ketua umum partai politik, hingga para tamu kenegaraan dari berbagai negara sahabat.

Pidato perdana eks Danjen Kopassus itu berdurasi hampir 1 jam atau tepatnya 52 menit 45 detik, yang terdiri dari beberapa poin penting, di antaranya yaitu cita-cita RI untuk menjadi negara swasembada pangan dan swasembada energi, pemberantasan korupsi, hingga komitmen Indonesia terhadap isu geopolitik global, termasuk perjuangan kemerdekaan Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, Dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 terkait Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat ketentuan menyangkut pengadaan alat kontrasepsi bagi anak siswa sekolah dan remaja. Pertanyaannya untuk apa pemerintah memberi mereka alat kontrasepsi?

Apakah pemerintah akan melegalkan dan membolehkan peserta didik untuk melakukan seks bebas?

Terus terang sebagai pendidik kita tentu tidak mengerti tentang maksud dan tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut. Padahal kita tahu menurut UU No.20 tahun 2003 Pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional di sana sudah jelas-jelas dikatakan pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat ... bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan diberikannya alat kontrasepsi tersebut kepada anak didik, apakah itu akan mendukung bagi terbentuknya watak dan berkembangnya potensi anak didik untuk bisa menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akan berakhlak mulia?

Rasa-rasanya jangankan akan mendukung bagi tercapainya maksud dan tujuan tersebut tapi malah akan membuat peserta didik menjadi tidak bermartabat dan tidak mampu menjadikan diri mereka menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akhlak yang mulia. Karena itu kehadiran dari peraturan ini jelas tidak sesuai dengan falsafah bangsa kita Pancasila dan hukum dasar yang berlaku di negeri ini yaitu UUD 1945. Padahal dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Jadi melihat kepada amanat yang terdapat dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 dari UUD 1945 tersebut maka ketentuan menyangkut pengadaan alat kontrasepsi bagi anak siswa sekolah dan remaja ini adalah batal demi hukum. Sebab, isi dari UU tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi karena tidak ada satu agamapun yang diakui negara di negeri ini yang mentolerir praktik seks bebas tersebut. Untuk itu kita meminta pihak pemerintah agar mencabut ketentuan tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas, mengatakan sebelum memutuskan menerima tawaran pemerintah mengelola izin usaha pertambangan atau IUP, organisasi itu menemui pengusaha tambang. Pertemuan itu membicarakan pengalaman wirausaha itu kelola tambang.

"Yang pertama kami dialog dengan para pengusaha, bagaimana pengalaman kalian dalam mengolah tambang," kata anggota PP Muhammadiyah Anwar Abbas, melalui sambungan telepon pada Rabu malam, 24 Juli 2024.

Anwar mengatakan, saat itu para pimpinan di organisasi kemasyarakatan keagamaan cetusan kyai Ahmad Dahlan, itu juga menanyakan perihal konsep pengelolaan tambang ramah lingkungan hingga pengelolaan dengan konsep ramah sosial.

"Ya, mereka mengatakan kami bisa tidak ramah lingkungan, kami juga bisa ramah lingkungan. Kami bisa tidak ramah sosial, kami juga bisa ramah sosial," tutur dia. Setelah memahami penjelasan para pengusaha tambang, kata Anwar, para pimpinan Muhammadiyah langsung menemui Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Dengan Bahlil, para pentolan Muhammadiyah itu membicarakan soal pengelolaan tambang. "Setelah pagi bertemu pengusaha tambang, siangnya kami diskusi dengan Bahlil, sorenya kami bertemu dengan JK (Jusuf Kalla)," ujar dia. Anwar tak ingat persis hari pertemuan itu. Ia menyatakan pertemuan itu berlangsung dua atau tiga pekan lalu.

Ketua Bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah itu juga enggan menjelaskan siapa para pengusaha tambang yang ditemui sebelum mereka menemui Bahlil dan mantan wakil presiden Jusuf Kalla itu. "Yang jelas mereka pengusaha tambang, yang sudah berpengalaman mengelola tambang," kata dia, sembari menolak menyebut asal pengusaha itu.

KepadaTempo, Anwar mengatakan PP Muhammadiyah sudah memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Keputusan ini diputuskan saat rapat pleno. "Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah, sudah menyetujui," ucap Anwar. Rapat pleno ini digelar pada Sabtu, 13 Juli 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas memberikan apresiasi kepada pemerintah yang dinilai berhasil menderadikalisasi Jemaah Islamiyah (JI).

Ia mengatakan, pernyataan eks JI yang membubarkan diri dan kembali kepada NKRI dinilai sebagai bentuk keberhasilan pemerintah karena memberikan pengakuan dan penghormatan kepada eks JI ini.

"Untuk itu tentu saja kita sangat patut memberikan apresiasi kepada pihak pemerintah dan lainnya yang telah berkontribusi bagi tumbuhnya kesadaran dan rasa persatuan di kalangan mereka (eks JI)," ucap Anwar kepada Kompas.com, Selasa (23/7/2024).

Anwar mengatakan, ada harapan agar pemerintah bisa selalu merangkul pihak-pihak yang selama ini dinilai kurang mencintai negaranya.

Pasalnya, bisa jadi pihak yang merasa kecewa bisa menjelma menjadi radikal sehingga menginginkan perubahan yang ekstrem dari pemerintah.

"Oleh karena itu segala hal yang akan bisa membuat retaknya hubungan diantara kita sebagai sesama warga bangsa tentu harus kita hindari dan peran dari pemerintah dalam hal tersebut tentu sangat penting," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, JI mendeklarasikan pembubaran JI di Bogor, Jawa Barat, pada 30 Juni 2024 lalu.

Pembubaran JI diumumkan melalui rekaman video yang memuat pernyataan atas hasil kesepakatan majelis para senior dengan para pimpinan lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang berafiliasi dengan Al Jamaah Al Islamiyah.

Ada enam pernyataan sikap yang disampaikan atas nama 16 orang yang diumumkan dalam rekaman video tersebut.

Salah satunya poinnya menyatakan pembubaran JI dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, ditegaskan juga kesiapan mereka untuk mengikuti peraturan hukum yang berlaku di NKRI serta berikut konsekuensi logisnya.

Mereka juga menegaskan kesiapannya untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat.

REPUBLIKA.CO.ID, Netanyahu yang biasanya berlaku sombong dan merasa dirinya hebat serta kuat sekarang sudah mulai ciut nyalinya. Penyebabnya ini sudah semakin banyak negara-negara di dunia termasuk negara-negara Eropa barat yang dahulu merupakan pendukung setianya kini satu persatu sudah mulai menjauh.

Pemerintah baru Inggris di bawah pimpinan Perdana Menteri Keir Starmer dari Partai Buruh misalnya, sudah berencana membatalkan upaya menunda surat penangkapan pengadilan pidana internasional (ICC) terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu. Hal ini terjadi setelah Starmer bertemu Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

Demikian juga halnya dengan Prancis yang telah memberikan dukungannya kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) setelah jaksa ICC mengajukan perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam hal ini tampak dengan jelas bagaimana Pemerintah Prancis ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa negaranya mendukung independensi ICC dan menyebut hal itu sebagai perjuangan melawan impunitas. Hal serupa juga diperlihatkan oleh spanyol.

Bahkan Spanyol sudah tegas-tegas mengatakan Netanyahu sebagai penjahat perang, karena telah melakukan pembunuhan massal secara terencana yang dilakukan oleh negara terhadap rakyat Palestina atau yang disebut dengan a Planned Genocide by the State of Israel. Jadi dengan adanya perubahan sikap dari negara-negara yang sebelumnya merupakan sekutu israel tersebut maka kini posisi Netanyahu benar-benar semakin terjepit.

Bahkan saat ini Netanyahu sudah tidak lagi bisa hidup bebas dan tenang karena bisa-bisa ketika dia datang ke suatu negara tidak mustahil dia akan ditangkap. Karena itu dalam perjalanannya ke Amerika Serikat dia tidak lagi berani untuk transit di Eropa lantaran khawatir Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) siap mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya atas kejahatan yang telah dilakukannya.

Jadi Benyamin Netanyahu sekarang sudah mulai menuai badai dari tindakan kejahatan yang telah dilakukannya. Dan mari kita tunggu saatnya Netanyahu akan bisa merasakan bagaimana sakit dan perihnya penderitaan dari rakyat Palestina akibat dari ulah kebijakan dan tindakannya. Semoga.