Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Juli 2024 defisit Rp 93,4 triliun. Realisasi itu setara dengan 0,41% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Dari total postur, bulan Juli kita mengalami defisit Rp 93,4 triliun atau 0,41% dari PDB. Masih kecil dibandingkan total target defisit tahun ini yang seperti dalam APBN yaitu 2,2%," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 179,3 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Juli 2024 terkumpul Rp 1.545,4 triliun atau turun 4,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Pendapatan negara terkumpul 55,1% dari target tahun ini. Growth-nya negatif 4,3%, jauh lebih kecil dari growth negatif bulan lalu. Jadi ini sudah mulai membaik sekarang," beber Sri Mulyani.

Saat pendapatan negara turun, belanja negara telah mencapai Rp 1.638,8 triliun atau melonjak 12,2% sampai akhir Juli 2024. Belanja itu terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

"Kita sudah membelanjakan 49,3% dari pagu. Kalau kita lihat growth dari belanja kita cukup tinggi dan ini konsisten," ucap Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA — Urungnya Presiden Joko Widodo untuk segera berkantor di Ibu Kota Negara (IKN), hingga dolar AS yang kian perkasa tidak terpisahkan dari dinamika belanja negara. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN diperkirakan akan melebar, memengaruhi berbagai kebijakan negara.

Jokowi mengakui bahwa masih terdapat keterbatasan infrastruktur di IKN, seperti akses air, listrik, hingga lokasi, yang membuatnya batal untuk berkantor di sana pada bulan ini. Padahal, Jokowi sempat optimistis bisa segera IKN.

Bisnis.com, JAKARTA — Urungnya Presiden Joko Widodo untuk segera berkantor di Ibu Kota Negara (IKN), hingga dolar AS yang kian perkasa tidak terpisahkan dari dinamika belanja negara. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN diperkirakan akan melebar, memengaruhi berbagai kebijakan negara.

Jokowi mengakui bahwa masih terdapat keterbatasan infrastruktur di IKN, seperti akses air, listrik, hingga lokasi, yang membuatnya batal untuk berkantor di sana pada bulan ini. Padahal, Jokowi sempat optimistis bisa segera IKN.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melakukan relaksasi terhadap kebijakan automatic adjustment atau blokir anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) pada semester II/2024.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa relaksasi kebijakan tersebut akan dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan kondisi keuangan negara hingga akhir tahun.

“Relaksasi tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara, dan saya rasa ini sesuai dengan apa yang selama ini memang menjadi pegangan bagi kami bendahara negara mengelola keuangan negara,” katanya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Sebagaimana diketahui, pada tahun ini, Kementerian Keuangan kembali menerapkan kebijakan automatic sebesar Rp50,14 triliun atau 5% dari total anggaran K/L di APBN 2024.

Kebijakan ini dilakukan karena pemerintah memandang diperlukannya dana cadangan untuk mengantisipasi gejolak yang dikhawatirkan dapat mengganggu perekonomian.

Sri Mulyani menegaskan ada hal yang mendesak bagi K/L dalam rangka untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas nasional atau penting dan mendesak.

“Tadi disebutkan harus selektif dan sesuai kondisi keuangan negara, berarti nanti kita lihat, tidak akan mempengaruhi keseluruhan outlook dari defisit,” imbuhnya.

Untuk diketahui, kebijakan automatic adjustment 2024 tertuang dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023.

Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan blokir, yaitu belanja barang yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda, diutamakan berasal dari 10 akun belanja barang, yaitu honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional lainnya, dan belanja barang non operasional lainnya.

Selanjutnya, belanja modal yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda serta kegiatan yang saat ini diblokir (catatan halaman IV A DIPA) dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I/2024.

Sementara itu, anggaran yang dikecualikan dari kebijakan ini seperti belanja bantuan sosial yang meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako.

Belanja terkait tahapan Pemilu 2024, IKN, pembayaran Kontrak Tahun Jamak, dan pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment/AP) juga dikecualikan dari kebijakan ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai semester I-2024 sudah defisit Rp 77,3 triliun. Realisasi itu setara dengan 0,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Total postur dari APBN 2024 semester I adalah defisit Rp 77,3 triliun. Tahun lalu semester I masih surplus Rp 152,3 triliun, tahun ini semester I kita sudah mengalami defisit Rp 77,3 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Sampai Juni 2024, pendapatan negara terkumpul Rp 1.320,7 triliun atau turun 6,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Kalau kita lihat pendapatan negara yang mencapai Rp 1.320,7 triliun, itu adalah 47,1% dari target tahun ini Rp 2.802,3 triliun. Pendapatan negara semester I ini, dibandingkan semester I tahun lalu yang Rp 1.407,9 triliun itu berarti mengalami penurunan 6,2%," beber Sri Mulyani.

Penurunan pendapatan negara paling besar terjadi dari komponen penerimaan pajak yang baru terkumpul Rp 893,8 triliun, turun 7,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai terkumpul Rp 134,2 triliun atau turun 0,9% dan PNBP terkumpul 288,4 triliun atau turun 4,5%.

"Jadi seluruh komponen penerimaan perpajakan dan PNBP mengalami kontraksi," jelas Sri Mulyani.

Saat pendapatan negara turun, belanja negara telah mencapai Rp 1.398 triliun atau melonjak 11,3% sampai akhir Juni 2024. Belanja itu terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

"Ini adalah pertumbuhan belanja yang cukup tinggi, double digit 11,3%. Tahun lalu semester I kita belanja Rp 1.255,7 triliun atau hanya 40,3%," beber Sri Mulyani.

Subsidi Energi Diperkirakan Bengkak

Sri Mulyani memperkirakan subsidi energi dalam APBN 2024 akan naik. Hal ini melihat beberapa parameter perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).

"Subsidi energi dalam hal ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan beberapa parameter perubahan (yaitu) harga minyak, maupun dari sisi lifting dan nilai tukar," kata Sri Mulyani.

Saat harga minyak dunia dan dolar AS naik, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif BBM dan listrik agar momentum pertumbuhan dan daya beli masyarakat terjaga. Hal ini menyebabkan APBN harus menanggung selisih harganya ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

"Sampai hari ini masyarakat masih menikmati harga subsidi yang relatif stabil, meskipun terjadi perubahan parameter. Ini menyebabkan APBN yang harus mengemban bebannya," ucapnya.

Sampai semester I-2024, realisasi volume penyaluran BBM subsidi telah mencapai 7,16 juta atau turun tipis 0,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi LPG 3 kg dan listrik bersubsidi masing-masing naik yakni mencapai 3,36 juta volume dan 40,6 juta pelanggan.

Sri Mulyani memperkirakan kenaikan subsidi dan kompensasi energi akibat perubahan beberapa parameter di atas baru akan tercermin pada semester II-2024.

"Untuk subsidi dan kompensasi energi, fluktuasi harga ICP, depresiasi nilai tukar, serta kenaikan volume LPG dan listrik bersubsidi, diperkirakan akan tercermin pada semester II," ucap Sri Mulyani.

Defisit APBN 2024 diperkirakan akan mencapai Rp 609,7 triliun atau 2,70% terhadap PDB, lebih tinggi dari target awal Rp 522,8 triliun atau 2,29% PDB.

Sri Mulyani mengatakan kenaikan defisit itu terjadi karena kombinasi dari pendapatan negara yang mengalami beberapa koreksi atau tidak mencapai target. Di sisi lain belanja negara mengalami kenaikan.

"Defisit total mencapai Rp 609,7 triliun, ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% ke 2,70% dari GDP," kata Sri Mulyani.