Reporter: Leni Wandira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Indonesia masih didominasi oleh pemain lokal, meski pangsa kepemilikan asing cukup signifikan di segmen industri besar-menengah.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta mengungkapkan bahwa dari sisi pemain besar-menengah, kepemilikan asing hanya mencapai sekitar 35%. Jika dihitung secara keseluruhan dengan memasukkan sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM), pangsa asing turun menjadi 20%.

"Sektor TPT masih sangat didominasi pemain lokal. Dari sisi pemain industri besar menengah, pangsa kepemilikan asing hanya sekitar 35%. Dari sisi output total produksi dengan memasukkan output IKM, pangsa kepemilikan asing hanya 20%," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Di sisi lain, tekanan rantai pasok global, khususnya dari China, semakin memengaruhi ekosistem industri TPT di Indonesia. Menurut Redma, dominasi China dalam rantai pasok global mendorong merek-merek internasional untuk mewajibkan penggunaan bahan baku dari China, Korea, atau Taiwan dalam produksi TPT.

Kebijakan itu, kata dia, menyebabkan integrasi industri dalam negeri mengalami penurunan, di mana para produsen kain lokal yang sebelumnya memasok kebutuhan industri garmen kini beralih menjadi importir dan pedagang.

Redma menambahkan, “Integrasi industri kita sebenarnya rusak akibat kebijakan pemerintah yang gencar memberikan fasilitas impor atas nama global value chain. Akibatnya, industri lokal mengalami deindustrialisasi yang menggerus para produsen kain," tambahnya.

Meskipun global brand bersaing dengan target penguasaan pasar, Redma menekankan bahwa masalah utama justru ada dalam negeri. Selama 15 tahun terakhir, banyak pengambil kebijakan yang termakan isu liberalisasi perdagangan. Sebagai hasilnya, pembukaan impor secara masif menggerus daya saing industri lokal.

Redma juga menyoroti adanya dugaan praktik kongkalikong antara oknum pejabat, importir, pengusaha logistik, dan petugas bea cukai, yang memfasilitasi masuknya barang impor secara ilegal dari China.

Menurutnya, Industri TPT di Indonesia menghadapi tantangan besar dari kebijakan impor dan persaingan global. Dengan pengawasan ketat dan reformasi kebijakan, sektor TPT yang didominasi pemain lokal masih memiliki peluang untuk memperkuat daya saingnya dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia.

"Praktik ini tidak hanya merugikan industri lokal, tetapi juga menghambat investasi baru, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA)," pungkas dia.

IDXChannel - Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat Benang Filamen Indonesia (APsyFi), Redma Gita Wirawasta, pesimistis jika gelaran Pilkada serentak 2024 dapat mengerek geliat pertumbuhan industri tekstil dalam negeri.

Pasalnya, pada perhelatan pemilu legislatif dan Presiden pada pertengahan 2024, konsumsi atribut kampanye tidak terlalu besar.

Redma mengungkapkan, jika membandingkan perhelatan pemilu antara 2019 dengan 2024, konsumsi atribut seperti kaus partai, capres-cawapres, bahkan atribut kampanye para caleg sangatlah timpang. Pada 2019, permintaan atribut kampanye mampu memberi dampak signifikan bagi para pengusaha tekstil Indonesia.

"Penurunan dialami pada pemilu 2024 kemarin, konsumsi atribut kampanye menurun hingga 60-70 persen dari budget pilpres atau pileg," kata Redma dalam rubrik Market Review IDX Channel, Senin (14/10/2024).

Mirisnya, 30-40 persen antribut kampanye ditopang produk impor.

"Jadi pesanan yang kita peroleh itu seperti barang-barang dengan warna partai seperti merah, kuning, hijau dan sebagainya itu sudah tersedia di pasar, itu pun berasal dari impor. Kita cuma kebagian cap printingnya saja. Itu kan impactnya juga sangat minim bagi kami," kata Redma.

Redma mengungkapkan industri tekstil Indonesia masih belum menunjukkan geliat positif. Masih banyak perusahaan tekstil yang terancam menutup pabriknya dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kita sekarang industri tekstil ini utilisasinya masih 40-45 persen, jadi kondisinya masih sama, tidak ada perubahan," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia tahun 2024 menetapkan Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029, menggantikan Arsjad Rasjid. Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) pun memberikan respons.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, pihaknya mendukung penuh hasil Munaslub tersebut. Menurutnya, kondisi dunia usaha khususnya sektor manufaktur harus segera disikapi dan perlu langkah perbaikan.

Menurut dia, di tengah tekanan kondisi perekonomian bangsa, peran dunia usaha sangat penting untuk memberi masukan kepada pemerintah mendatang. Bukan hanya sekadar menyampaikan, tapi memastikan bahwa masukan didengar, dikaji dan diimplementasikan.

"Meski pasar dunia sedang terkoreksi, kita masih punya pasar domestik untuk tetap bisa tumbuh, Kadin diperlukan untuk mengkoordinasikan sejumlah permasalahan antar sektor dan melakukan langkah agar bisa mengoptimalkan pasar domestik untuk kepentingan industri kita," katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Redma menegaskan, sektor manufaktur yang saat ini dalam tren PHK termasuk TPT di dalamnya sangat penting untuk segera diselamatkan agar ekonomi Indonesia terhindar dari jurang krisis. Bukan tanpa alasan, mengingat sektor ini juga punya peran dalam menyerap tenaga kerja.

“Karena sektor manufaktur ini selain berfungsi sebagai penghasil devisa dan pemenuhan kebutuhan domestik juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial ekonomi sebagai sektor yang saat ini menyerap 18,82 juta tenaga kerja,” tuturnya.

Menurut Redma, yang dalam kepengurusan Kadin Indonesia sebelumnya juga sebagai Ketua Komite Industri Pengolahan Lainnya di bawah WKU Asosiasi dan Himpunan, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen, maka diperlukan pertumbuhan industri pengolahan di atas 10 persen dengan kontribusi terhadap PDB sekitar 25 persen.

“Saya kira kita semua paham hitung-hitungan ini dan tantangan Kadin ke depan memperjuangkan itu, jangan sampai kinerja manufaktur jeblok lagi dengan pertumbuhan hanya 4 persen bahkan di bawah pertumbuhan ekonomi," kata Redma.

“Pastinya Mas Anin sudah sangat paham permasalahan-permasalahan dunia usaha, dan sebagai Asosiasi di bawah naungan Kadin, sektor TPT siap berjuang bersama untuk mewujudkannya,” katanya.

(Dhera Arizona)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menilai hadirnya satuan tugas (Satgas) barang impor ilegal belum membawa angin segar bagi industri tekstil di Tanah Air. Para produsen menginginkan kerja nyata dari pemerintah dalam menanggulangi masalah ini.

“Apapun yang dilakukan pemerintah selama barang ilegal masih menekan produk-produk lokal dan beredar secara mudah, tentu pembentukan satgas tidak akan menyelesaikan permasalahan kami,” ujar Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, dalam acara Business Talk Kompas TV pada Selasa (23/7).

Fokus saat ini, menurut Redma, adalah mengembalikan industri tekstil Indonesia agar kembali bergairah dengan menyerap tenaga kerja, berproduksi secara normal, dan meningkatkan ekspor.

Harapan terhadap Satgas

Hadirnya Satgas barang impor ilegal memang memberi harapan baru bahwa pemerintah memperhatikan industri tekstil dalam negeri yang sedang terpuruk, yang terlihat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan sejumlah pabrik.

Namun, sejauh ini, pemerintah telah menyediakan berbagai perangkat untuk melakukan pengawasan terhadap produk impor yang beredar di Indonesia. Sayangnya, jika produk ilegal tetap marak, upaya tersebut tampak sia-sia.

“Tetapi permasalahannya kita tahu apapun yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kalau yang masuknya secara ilegal, itu tools jadi nggak ngaruh,” tandasnya.

Pembentukan Satgas

Pemerintah resmi membentuk Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor pada 18 Juli 2024 lalu. Tugas Satgas ini antara lain:

1. Melakukan inventarisasi permasalahan terkait barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya.
2. Melaksanakan program dan sasaran prosedur kerja.
3. Melakukan pemeriksaan perijinan usaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya termasuk SNI dan pajak.
4. Melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dugaan pelanggaran dan tindakan hukum sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fokus Pengawasan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebutkan, terdapat tujuh jenis barang impor yang akan diawasi, yaitu produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, serta barang tekstil jadi lainnya.

“Pelaksanaan pengawasan meliputi pengawasan berkala, pengawasan khusus, dan pengawasan terpadu. Fokus pengawasan yaitu grosir besar dan importir di pelabuhan-pelabuhan, bukan di tingkat retail, karena retail adalah akibat dari masuknya barang ilegal,” jelas Zulkifli.

IDXChannel - Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, meminta pemerintah untuk tidak berpolemik atas kebijakan relaksasi impor, yakni Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Sebagai bagian dari pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT), Redma meminta pemerintah untuk sebaiknya fokus pada penyelesaian biang keladi PHK massal dan penutupan pabrik tekstil, yakni banjirnya barang impor ilegal.

"Semakin lama kita berdebat soal aturan, kondisi industri tekstil kita semakin memburuk, karena permasalahan utamanya kan impor ilegal yang saat ini masih terus berlangsung," kata Redma dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Redma mengatakan, pihaknya masih konsisten untuk meminta pemerintah membereskan permasalahan impor di Ditjen Bea Cukai.

Menurutnya, bebas masuknya barang impor ilegal justru berakar di Ditjen Bea Cukai yang membiarkan modus impor borongan, pelarian HS code, hingga under invoicing terjadi.

Kendati demikian, APSyFI mengapresiasi atas kinerja Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dalam mengendalikan importasi tekstil dan pakaian jadi. Kedua Kementerian tersebut telah menyelamatkan industri tekstil melalui Permendag Nomor 36 Tahun 2023 dan Permenperin Nomor 5 Tahun 2024.

"Kami sangat paham bahwa sejak dikeluarkannya kedua aturan ini, para importir dan oknum rekanannya di Bea Cukai tidak senang dan membuat berbagai dinamika hingga akhirnya pemerintah terpaksa mengeluarkan aturan relaksasi impor melalui Permendag 8 2024 karena tersudut," kata Redma.

(NIA)