JAKARTA, investor.id – Kasus pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR sedang dalam penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di tengah ramai pemberitaan tentang tunjangan perumahan anggota DPR.

Dalam kasus pengadaan kelengkapan rumah DPR tersebut, KPK masih menghitung dugaan kerugian keuangan negara yang timbul.

“Perkaranya sedang running, sedang jalan. Kita sedang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, Rabu (9/10/2024).

Disampaikan Asep, KPK kini tengah mengumpulkan sejumlah data terkait masalah pengadaan rumah jabatan DPR. Koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga telah dilakukan untuk menghitung dugaan kerugian keuangan negara yang timbul dalam kasus tersebut.

“Kita sedang support data-data yang terkait dengan masalah pengadaan rumah jabatan,” ungkap Asep.

Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar, Rabu (15/5/2024). Indra diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek kelengkapan rumah jabatan anggota DPR.

Saat pemeriksaan, tim penyidik KPK mencecar Indra soal tugas yang bersangkutan selaku Sekjen DPR. Lembaga antikorupsi ini juga mencecar Indra soal dugaan vendor yang menikmati keuntungan ilegal dari proyek tersebut. 

Sementara itu, usai pemeriksaan, Indra mengaku sudah menyampaikan apa yang diketahuinya kepada tim penyidik KPK terkait proyek tersebut.

Sebagai warga negara yang baik saya sudah memenuhi panggilan dari penyidik KPK hari ini. Sudah saya sampaikan semua tentang pengetahuan saya, tentang fakta-fakta yang saya ketahui sudah saya sampaikan," kata Indra usai diperiksa KPK.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kedua tersangka yang ditahan KPK yakni Budi Sylvana (BS) dan Satrio Wibowo (SW).

Seperti diketahui, dalam kasus ini KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Dirut PT Permana Putra Mandiri, Ahmad Taufik (AT); pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Budi Sylvana (BS); dan Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia, Satrio Wibowo (SW).

"KPK selanjutnya melakukan penahanan," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Para tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan mulai 3 Oktober 2024 sampai 22 Oktober 2024. Budi ditahan di rumah tahanan negara (rutan) KPK pada Gedung ACLC, sedangkan Satrio ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Penahanan dapat diperpanjang tergantung kebutuhan penyidikan.

Sebelumnya, KPK melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset, barang, hingga uang terkait penyidikan kasus pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2020. Kasus tersebut kini dalam penyidikan KPK. 

“Bahwa penyidikan perkara ini bergulir sejak September 2023, KPK telah menetapkan tiga tersangka dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 300 miliar,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Disampaikan Tessa, tim penyidik KPK terus menelusuri aset-aset yang diduga bersumber dari korupsi APD. Upaya penyitaan pun telah dilakukan pada Juni 2024.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen terkait pengurusan izin usaha pertambangan (IUP). Dokumen tersebut ditemukan saat KPK menggedelah kediaman eks Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak (AFI), Selasa (24/9/2024).  Dokumen tersebut diyakini punya kaitan dengan perkara suap yang tengah diusut KPK.

“BB (barang bukti) yang sudah penyidik dapatkan adalah berupa dokumen-dokumen terkait dengan pengurusan izin usaha pertambangan,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/9/2024). 

Asep belum membeberkan lebih detail terkait materi dokumen dimaksud. Dia hanya menekankan kasus yang tengah diusut KPK kali ini terkait masalah izin tambang.

Diketahui, KPK mengusut dugaan korupsi terkait izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur (Kaltim). Dugaan korupsi itu mulai disidik KPK per 19 September 2024 lalu.

Dengan penyidikan ini, KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. "Telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/9/2024).

KPK masih enggan mengumumkan secara resmi identitas para tersangka dalam kasus ini. Materi itu akan disampaikan ke publik ketika penahanan terhadap para tersangka dilakukan. 

Untuk kasus ini juga, KPK melarang sejumlah pihak terkait bepergian ke luar negeri dalam enam bulan ke depan. Langkah ini ditempuh karena penting bagi mereka tetap berada di Indonesia untuk menghadapi proses penyidikan.

"Pada tanggal 24 September 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1204 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap tiga orang warga negara Indonesia yaitu AFI, DDWT dan ROC," ucap Tessa.

Dari informasi yang dihimpun, sosok berinisial AFI tersebut yakni eks Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak. Rumah yang bersangkutan dikabarkan sempat digeledah tim penyidik KPK.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyidik dugaan rasuah di badan usaha milik negara (BUMN) ASDP. KPK disebut telah melakukan penyitaan terkait dugaan rasuah di perusahaan yang bergerak di jasa penyeberangan itu.

“Perkara dengan ASDP sudah melakukan upaya paksa ya, ada tiga mobil dan lain-lainnya (disita). Ini sebetulnya sedang kita apa namanya? Namanya ini baru masuk penyidikan,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Detail kasus belum bisa dirinci. Karena, baru masuk tahap awal proses penyidikan. Penyitaan, kata dia, dilakukan sesuai ketentuan.
“Kalau kita sudah melakukan penyidikan, kita sudah bisa melakukan upaya paksa,” ujar Asep.

KPK masih merahasiakan identitas tersangka dalam perkara ini. Hal tersebut baru bisa dibeberkan saat penahanan dilakukan.

“Ini mungkin saya tidak bisa terlalu dalam (memberikan informasi). Tapi betul upaya paksa itu dilakukan dalam kaitannya dengan perkara ASDP,” tutur Asep.

(ADN)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan nilai gratifikasi yang diperoleh eks Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Rita Widyasari setiap pengiriman batu bara di wilayahnya. Rita menerima komisi sebesar USD3,5 hingga USD5 dolar per metrik ton.

“RW (Rita Widyasari) selaku Bupati Kukar waktu itu mendapat gratifikasi dari sejumlah perusahaan dari hasil eksplorasi bentuknya metrik ton ya batu bara. Itu ada nilainya antara US$3,3 sampai yang terakhir itu adalah US$5 per metrik ton,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2024.

Namun, Asep tak menyampaikan rincian uang yang diterima Rita. Dia hanya menyebut jumlah batu bara setiap pengiriman mencapai jutaan ton metrik.
“Bisa dibayangkan karena perusahaan itu bisa jutaan metrik ton menghasilkan hasil eksplorasinya,” ujar Asep.

Baca juga: Begini Modus Gratifikasi dan Pencucian Uang Mantan Bupati Kukar

Dana yang diterima itu dipakai Rita untuk membeli sejumlah barang. Transaksi itu dipermasalahkan karena dinilai penyidik sebagai pencucian uang.

Sebelumnya, KPK membeberkan barang bukti kasus gratifikasi dan pencucian uang Rita Widyasari. Sebanyak 104 kendaraan disita penyidik.

“Kendaraan bermotor berupa 72 mobil dan 32 motor,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Minggu, 9 Juni 2024.

Dalam kasus ini, KPK turut menyita tanah dan bangunan milik Rita yang tersebar di enam lokasi. Sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan asing juga diambil sementara oleh penyidik.

“Uang dalam mata uang rupiah senilai Rp6,7 miliar dan dalam mata uang USD dan mata uang asing lainnya senilai total kurang lebih Rp2 miliar,” ujar Tessa.

KPK sangat meyakini adanya penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan Rita selama menjabat. Ratusan dokumen dan bukti elektronik menguatkan tuduhan itu.

(ABK)